masukkan script iklan disini
Proyek yang dilaksanakan berdasarkan kontrak bernomor 5.15.04/02/SPK-SANPAM/2025 dengan masa kerja 150 hari, kini dipertanyakan kualitas dan transparansinya.
Salah satu temuan utama adalah pintu baja yang dipasang menggunakan ketebalan hanya 0,65 mm, lebih tipis dari spesifikasi ideal yang seharusnya 0,75 mm.
Kalau hanya pakai plat tipis 0,65, pintu jadi ringkih. Harusnya pakai yang 0,75 biar tahan lama dan layak digunakan," ujar Ade Balok.
Tak berhenti di situ, Ade juga menyoroti adanya pemungutan biaya sebesar Rp600 ribu kepada warga untuk penggalian saluran. Menurutnya, biaya tersebut seharusnya sudah termasuk dalam anggaran setiap unit MCK yang dibangun.
berhubung ini proyek pemerintah seharusnya pengawas dinas terkait harus memantau sejauh mana hasil proyek yang dikerjakan pelaksana di lokasi, sudah sesuai RAB atau belum proyek MCK itu”, ujarnya.
Ini proyek pakai uang negara, masa masyarakat masih dibebani lagi? Anggarannya cukup besar, mestinya mencakup semua kebutuhan konstruksi," tegasnya.
“Padahal melihat anggaranya sangat besar, Rp 526.582.000 untuk bangunan seukuran ini, wajar dong kalau proyek tersebut harus di pantau, apalagi sampai mengurangi kualitas bahan bangunan
"Tambahnya Saat awak media Versitnews konfirmasi ke seorang warga yang kebetulan dia pengurus RT setempat menjelaskan bahwa pembangunan MCK tersebut memang menggunakan dana dari pemerintah kabupaten Karawang, sesuai pagunya senilai Rp 526.582.000 bahkan menurut nya, sebelum pelaksanaan sudah melalui proses asistensi dengan Dinas PRKP Karawang.
Lebih jauh, Ade mengungkapkan soal kualitas bangunan MCK yang dinilai asal jadi dan tidak presisi.
Bangunannya ga nyiku. Di bagian bawah lebarnya 1,55 meter, tapi bagian atasnya cuma 1,45 meter. Jelas miring, ini bukan soal estetika lagi, tapi soal standar konstruksi. Harusnya dibangun dengan benar, bukan asal berdiri," pungkasnya.
Masyarakat berharap adanya tindakan cepat dari dinas teknis terkait, serta pengawasan ketat dari aparat pengawas dan pihak berwenang. Warga menuntut agar proyek ini diselesaikan sesuai dengan spesifikasi, transparan dalam pelaksanaan, dan dapat digunakan dengan aman serta nyaman.
Hingga berita ini diterbitkan awak media belum juga mendapatkan keterangan resmi dari pihak Pemborong sebagai Pelaksana proyek tersebut. Menindaklajuti temuan ini awak media semakin menimbulkan tanda tanya besar bagi pelaksana proyek itu, terutama mengenai transparansi penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD Karawang
