ARIF RAHMAN: PENYIDIK SUDAH PEGANG BUKTI SAH, SEGERA PANGGIL DAN PERIKSA SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT

ARIF RAHMAN: PENYIDIK SUDAH PEGANG BUKTI SAH, SEGERA PANGGIL DAN PERIKSA SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT

VERSIT NEWS   

SUBANG - Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, memasuki babak krusial.

Setelah resmi membuat Laporan Polisi, tim kuasa hukum bersama kliennya kembali mendatangi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Subang dengan membawa bukti yang disebut sebagai bukti otentik.

Kuasa Hukum dan Klien Serahkan Bukti Otentik ke Penyidik

Pada Jumat (13/11/2026), Usman (41), warga Kp. Cilekor I RT/RW 003/002, Desa Kadawung, Kecamatan Pabuaran, didampingi tim kuasa hukumnya dari Kantor Advokat Arif Rahman, S.H. dan Rekan, mendatangi Mapolres Subang.

Kedatangan mereka bukan sekadar untuk dimintai keterangan. Mereka datang untuk menyerahkan alat bukti otentik yang diperoleh dari pihak Bank BRI Unit Pabuaran kepada penyidik Reskrim Polres Subang.

Bukti tersebut diserahkan langsung kepada penyidik yang menangani perkara ini, sebagai penguat atas Laporan Polisi yang sebelumnya telah dibuat terkait dugaan penipuan dan penggelapan dana pengurusan SHM.

"Kami hari ini bersama klien mendatangi penyidik Satreskrim Polres Subang untuk menyerahkan alat bukti yang otentik, yang kami dapatkan dari pihak BRI Unit Pabuaran. Bukti ini sangat penting untuk membuka secara terang benderang aliran dana milik klien kami," ujar Arif Rahman, S.H. kepada wartawan usai menyerahkan bukti.

Menurut Arif Rahman, bukti dari BRI tersebut menjadi kunci untuk membuktikan bahwa kliennya benar-benar telah menyerahkan uang, dan untuk menelusuri ke mana uang tersebut selanjutnya mengalir.

"Dengan adanya bukti otentik dari BRI ini, tidak ada lagi ruang untuk berkelit. Penyidik kini memegang bukti yang sah. Kami minta penyidik segera menindaklanjuti, memanggil dan memeriksa semua pihak yang terlibat," tegasnya.

Kronologi: Dana Diserahkan ke Kepala BRI Pabuaran

Kasus ini bermula pada 26 Januari 2024. Saat itu Usman mengajukan pinjaman modal usaha ke BRI Unit Pabuaran dengan jaminan surat tanah yang masih berstatus girik.

Sebagai syarat pencairan, ia diwajibkan meningkatkan status girik menjadi SHM. Untuk itu, Usman mengaku telah menyerahkan uang tunai langsung kepada Kepala Unit BRI Pabuaran.

Uang dan berkas tersebut selanjutnya diteruskan oleh Kepala Unit kepada oknum notaris rekanan bank. Namun hingga November 2026, hampir 3 tahun berjalan, SHM yang dijanjikan tak kunjung terbit.

Dalih Ditolak BPN, Dialihkan ke PTSL

Setelah didesak, pihak notaris berdalih berkas girik milik Usman DITOLAK LANGSUNG OLEH BPN. Karena penolakan tersebut, berkas kemudian diarahkan untuk diurus melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Desa Kadawung.

Dalih inilah yang dinilai janggal oleh kuasa hukum. Pasalnya, PTSL merupakan program sertifikasi dari pemerintah, sementara kliennya telah membayar untuk jalur reguler.

"Kalau memang ditolak BPN, mana surat penolakan resminya? Kenapa setelah ditolak malah diam-diam dialihkan ke PTSL desa? Bukti dari BRI yang kami serahkan hari ini akan menjawab itu semua," kata Arif Rahman.

Dijerat KUHP Baru: Pasal 492 dan 486

Berdasarkan Surat Kuasa No. 051/Adv-AR/X/2026 tertanggal 26 Oktober 2026, Usman memberikan kuasa penuh kepada Arif Rahman, S.H., Suryadi Gurning, S.H., dan Elvan Septian, S.H.

Redaksi 

SUBANG - Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, memasuki babak krusial.

Setelah resmi membuat Laporan Polisi, tim kuasa hukum bersama kliennya kembali mendatangi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Subang dengan membawa bukti yang disebut sebagai bukti otentik.

Kuasa Hukum dan Klien Serahkan Bukti Otentik ke Penyidik

Pada Jumat (13/11/2026), Usman (41), warga Kp. Cilekor I RT/RW 003/002, Desa Kadawung, Kecamatan Pabuaran, didampingi tim kuasa hukumnya dari Kantor Advokat Arif Rahman, S.H. dan Rekan, mendatangi Mapolres Subang.

Kedatangan mereka bukan sekadar untuk dimintai keterangan. Mereka datang untuk menyerahkan alat bukti otentik yang diperoleh dari pihak Bank BRI Unit Pabuaran kepada penyidik Reskrim Polres Subang.

Bukti tersebut diserahkan langsung kepada penyidik yang menangani perkara ini, sebagai penguat atas Laporan Polisi yang sebelumnya telah dibuat terkait dugaan penipuan dan penggelapan dana pengurusan SHM.

"Kami hari ini bersama klien mendatangi penyidik Satreskrim Polres Subang untuk menyerahkan alat bukti yang otentik, yang kami dapatkan dari pihak BRI Unit Pabuaran. Bukti ini sangat penting untuk membuka secara terang benderang aliran dana milik klien kami," ujar Arif Rahman, S.H. kepada wartawan usai menyerahkan bukti.

Menurut Arif Rahman, bukti dari BRI tersebut menjadi kunci untuk membuktikan bahwa kliennya benar-benar telah menyerahkan uang, dan untuk menelusuri ke mana uang tersebut selanjutnya mengalir.

"Dengan adanya bukti otentik dari BRI ini, tidak ada lagi ruang untuk berkelit. Penyidik kini memegang bukti yang sah. Kami minta penyidik segera menindaklanjuti, memanggil dan memeriksa semua pihak yang terlibat," tegasnya.

Kronologi: Dana Diserahkan ke Kepala BRI Pabuaran

Kasus ini bermula pada 26 Januari 2024. Saat itu Usman mengajukan pinjaman modal usaha ke BRI Unit Pabuaran dengan jaminan surat tanah yang masih berstatus girik.

Sebagai syarat pencairan, ia diwajibkan meningkatkan status girik menjadi SHM. Untuk itu, Usman mengaku telah menyerahkan uang tunai langsung kepada Kepala Unit BRI Pabuaran.

Uang dan berkas tersebut selanjutnya diteruskan oleh Kepala Unit kepada oknum notaris rekanan bank. Namun hingga November 2026, hampir 3 tahun berjalan, SHM yang dijanjikan tak kunjung terbit.

Dalih Ditolak BPN, Dialihkan ke PTSL

Setelah didesak, pihak notaris berdalih berkas girik milik Usman DITOLAK LANGSUNG OLEH BPN. Karena penolakan tersebut, berkas kemudian diarahkan untuk diurus melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Desa Kadawung.

Dalih inilah yang dinilai janggal oleh kuasa hukum. Pasalnya, PTSL merupakan program sertifikasi dari pemerintah, sementara kliennya telah membayar untuk jalur reguler.

"Kalau memang ditolak BPN, mana surat penolakan resminya? Kenapa setelah ditolak malah diam-diam dialihkan ke PTSL desa? Bukti dari BRI yang kami serahkan hari ini akan menjawab itu semua," kata Arif Rahman.

Dijerat KUHP Baru: Pasal 492 dan 486

Berdasarkan Surat Kuasa No. 051/Adv-AR/X/2026 tertanggal 26 Oktober 2026, Usman memberikan kuasa penuh kepada Arif Rahman, S.H., Suryadi Gurning, S.H., dan Elvan Septian, S.H.

Redaksi 

KERJA CEPAT DAN PROFESIONAL! INVESTIGASI BRI PABUARAN DIAPRESIASI, DANA DEBITUR CLEAR TANPA SISA KERAGUAN

KERJA CEPAT DAN PROFESIONAL! INVESTIGASI BRI PABUARAN DIAPRESIASI, DANA DEBITUR CLEAR TANPA SISA KERAGUAN

VERSIT NEWS   

PABUARAN — Kuasa hukum bersama kliennya selaku debitur Bank BRI Unit Pabuaran bertemu langsung dengan Kepala Unit Bank BRI Pabuaran, Iyan Herdiyansyah. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam penyelesaian persoalan aliran dana debitur yang selama ini menjadi perhatian.

Dalam pertemuan itu, pihak BRI menyampaikan hasil investigasi yang telah dilakukan secara menyeluruh. Seluruh bukti-bukti pendukung diserahkan secara utuh kepada debitur dan kuasa hukumnya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

"BRI sudah melakukan investigasi dan memberikan bukti-bukti kepada pihak debitur dan kuasa hukum debitur," ujar kuasa hukum debitur usai pertemuan.

Ia menegaskan, dana yang diberikan oleh debitur melalui Pak Usman kepada BRI telah dialihkan secara utuh kepada pihak yang berhak sesuai dengan hasil penelusuran. Seluruh transaksi dinyatakan valid dan telah clear berdasarkan bukti yang diserahkan.

Investigasi Cepat dan Profesional

Kinerja tim investigasi BRI mendapat apresiasi tinggi dari pihak debitur dan kuasa hukumnya. Investigasi yang dilakukan dinilai sangat cepat, teliti, dan profesional, khususnya dalam menelusuri peralihan dana yang berkaitan dengan pihak notaris dan pihak penerima penyerahan dari debitur.

"Kita apresiasi atas kinerja investigasi yang sangat cepat dari pihak BRI terkait dengan peralihan dana terhadap notaris dan yang diserahkan debitur itu. Ini bukti nyata profesionalisme BRI," katanya.

Menurut kuasa hukum, bukti-bukti yang diserahkan BRI sudah sangat lengkap dan tidak menyisakan keraguan. Dengan demikian, bola panas persoalan ini kini telah berpindah, dan fokus beralih pada pihak-pihak yang menerima aliran dana tersebut untuk memberikan pertanggungjawaban.

Pertemuan Berjalan Kondusif

Pertemuan antara kuasa hukum, debitur, dan Kepala Unit BRI Pabuaran, Iyan Herdiyansyah, berlangsung dalam suasana kondusif dan penuh keterbukaan. Pihak BRI dinilai kooperatif dalam menjelaskan setiap tahapan investigasi dan peralihan dana secara rinci.

Pertemuan ini sekaligus menegaskan komitmen BRI Unit Pabuaran dalam menjaga kepercayaan nasabah, mengedepankan prinsip kehati-hatian, serta menyelesaikan setiap persoalan secara transparan dan sesuai prosedur.

Dengan diserahkannya seluruh bukti dan dialihkannya dana secara utuh, persoalan ini diharapkan segera menemukan titik terang dan tidak lagi berlarut-larut.

PABUARAN — Kuasa hukum bersama kliennya selaku debitur Bank BRI Unit Pabuaran bertemu langsung dengan Kepala Unit Bank BRI Pabuaran, Iyan Herdiyansyah. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam penyelesaian persoalan aliran dana debitur yang selama ini menjadi perhatian.

Dalam pertemuan itu, pihak BRI menyampaikan hasil investigasi yang telah dilakukan secara menyeluruh. Seluruh bukti-bukti pendukung diserahkan secara utuh kepada debitur dan kuasa hukumnya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

"BRI sudah melakukan investigasi dan memberikan bukti-bukti kepada pihak debitur dan kuasa hukum debitur," ujar kuasa hukum debitur usai pertemuan.

Ia menegaskan, dana yang diberikan oleh debitur melalui Pak Usman kepada BRI telah dialihkan secara utuh kepada pihak yang berhak sesuai dengan hasil penelusuran. Seluruh transaksi dinyatakan valid dan telah clear berdasarkan bukti yang diserahkan.

Investigasi Cepat dan Profesional

Kinerja tim investigasi BRI mendapat apresiasi tinggi dari pihak debitur dan kuasa hukumnya. Investigasi yang dilakukan dinilai sangat cepat, teliti, dan profesional, khususnya dalam menelusuri peralihan dana yang berkaitan dengan pihak notaris dan pihak penerima penyerahan dari debitur.

"Kita apresiasi atas kinerja investigasi yang sangat cepat dari pihak BRI terkait dengan peralihan dana terhadap notaris dan yang diserahkan debitur itu. Ini bukti nyata profesionalisme BRI," katanya.

Menurut kuasa hukum, bukti-bukti yang diserahkan BRI sudah sangat lengkap dan tidak menyisakan keraguan. Dengan demikian, bola panas persoalan ini kini telah berpindah, dan fokus beralih pada pihak-pihak yang menerima aliran dana tersebut untuk memberikan pertanggungjawaban.

Pertemuan Berjalan Kondusif

Pertemuan antara kuasa hukum, debitur, dan Kepala Unit BRI Pabuaran, Iyan Herdiyansyah, berlangsung dalam suasana kondusif dan penuh keterbukaan. Pihak BRI dinilai kooperatif dalam menjelaskan setiap tahapan investigasi dan peralihan dana secara rinci.

Pertemuan ini sekaligus menegaskan komitmen BRI Unit Pabuaran dalam menjaga kepercayaan nasabah, mengedepankan prinsip kehati-hatian, serta menyelesaikan setiap persoalan secara transparan dan sesuai prosedur.

Dengan diserahkannya seluruh bukti dan dialihkannya dana secara utuh, persoalan ini diharapkan segera menemukan titik terang dan tidak lagi berlarut-larut.

Tawuran Maut di Karawang: Pelajar 14 Tahun Tewas Dibacok Celurit, 25 Pelajar Diamankan Polisi

Tawuran Maut di Karawang: Pelajar 14 Tahun Tewas Dibacok Celurit, 25 Pelajar Diamankan Polisi

VERSIT NEWS   

KARAWANG - Tawuran antar pelajar di Kabupaten Karawang kembali menelan korban jiwa. Seorang pelajar berusia 14 tahun berinisial MDR meninggal dunia setelah dibacok senjata tajam di Jalan Interchange, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, pada Senin (9/11/2026) malam.

Polresta Karawang mengamankan 25 pelajar dalam kasus ini. Dua orang ditetapkan sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum, sedangkan 23 lainnya berstatus Anak Saksi.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Polresta Karawang dalam rilis pers, Rabu (11/11/2026), berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/1278/XI/2026/SPKT/Polresta Karawang/Polda Jawa Barat tanggal 10 November 2026. Pelapor dalam perkara ini adalah NA (33), warga Kecamatan Telukjambe Timur.

Tantangan Tawuran Lewat Instagram

Tawuran bermula dari pesan tantangan yang dikirim melalui Instagram pada Senin (9/11/2026) sekitar pukul 13.00 WIB.

Seorang pelajar SMP di wilayah Kecamatan Telukjambe Barat mengirim pesan kepada pelajar SMP di wilayah Kecamatan Telukjambe Timur untuk mengajak tawuran. Ajakan itu disambut, dan kedua kelompok sepakat bertemu pada pukul 19.30 WIB di Jalan Interchange, Desa Wadas.

Sekitar pukul 18.15 WIB, kelompok pelajar Telukjambe Timur sudah berkumpul di wilayahnya sambil menunggu kedatangan kelompok lawan. Sekitar pukul 19.30 WIB, kedua kelompok bertemu di lokasi yang disepakati dan langsung terlibat tawuran.

Dalam tawuran itu, para pelajar menggunakan senjata tajam berupa celurit, mistar, dan samurai.

Korban Dibacok Dua Kali

Korban MDR, pelajar dari salah satu sekolah di wilayah Telukjambe Barat, awalnya maju seorang diri dan berhadapan dengan anak berinisial MP (14).

MP kemudian mengayunkan samurai hingga mengenai jari manis korban. Akibatnya, jari manis korban mengalami luka terbuka dengan kondisi hampir putus.

Korban sempat mundur dan berlari ke arah kanan jalan untuk menyelamatkan diri. Saat hendak menaiki sepeda motor yang dikendarai saksi FTP, korban kembali diserang.

Anak berinisial BR (15) membacokkan celurit ke bagian kepala korban. Korban pun terjatuh dan lemas akibat luka yang dideritanya.

Korban kemudian dibawa ke RSUD Karawang oleh saksi FTP untuk mendapatkan penanganan medis. Namun, nyawa korban tidak tertolong. Korban mengalami luka pada bagian kepala dan luka terbuka pada jari manis dengan kondisi hampir putus.

Dua Anak Ditetapkan Sebagai Pelaku

Polisi menetapkan dua anak sebagai pelaku, yakni:

1. BR (15 tahun)

Pelajar, sudah putus sekolah, warga Telukjambe Barat.

Peran: Membacokkan celurit ke bagian kepala korban.

2. MP (14 tahun)

Pelajar, warga Telukjambe Barat.

Peran: Menebaskan samurai ke bagian jari manis korban.

Sementara itu, 23 pelajar lainnya ditetapkan sebagai Anak Saksi, yakni AA (14), AM (15), DS (15), VB (15), MI (13), AR (12), EH (15), FTP (14), ATP (14), MNN (14), MA (14), EL (14), TMZ (14), MKP (14), RA (15), RAS (15), KM (13), AM (15), AFQ (14), J (15), SF (15), DR (15), dan AH (14).

Barang Bukti dan Jeratan Hukum

Polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain:

• 1 potong kaos lengan pendek warna biru milik korban • 1 buah tas ransel warna orange milik korban • 1 bilah samurai bergagang warna silver 

Kedua anak dijerat Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun.

Bunyi pasal tersebut melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat.

Penyidik Tempuh Jalur Diversi

Penyidik akan melaksanakan upaya diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri, selama ancaman pidana penjara yang dilakukan anak di bawah 7 tahun.

Peristiwa ini menjadi pengingat keras bagi orang tua, sekolah, dan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak, khususnya aktivitas di media sosial dan kegiatan di luar rumah pada malam hari, agar tawuran pelajar yang berujung kematian tidak kembali terulang.

Redaksi 

KARAWANG - Tawuran antar pelajar di Kabupaten Karawang kembali menelan korban jiwa. Seorang pelajar berusia 14 tahun berinisial MDR meninggal dunia setelah dibacok senjata tajam di Jalan Interchange, Desa Wadas, Kecamatan Telukjambe Timur, pada Senin (9/11/2026) malam.

Polresta Karawang mengamankan 25 pelajar dalam kasus ini. Dua orang ditetapkan sebagai Anak yang Berhadapan dengan Hukum, sedangkan 23 lainnya berstatus Anak Saksi.

Pengungkapan kasus tersebut disampaikan Polresta Karawang dalam rilis pers, Rabu (11/11/2026), berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/1278/XI/2026/SPKT/Polresta Karawang/Polda Jawa Barat tanggal 10 November 2026. Pelapor dalam perkara ini adalah NA (33), warga Kecamatan Telukjambe Timur.

Tantangan Tawuran Lewat Instagram

Tawuran bermula dari pesan tantangan yang dikirim melalui Instagram pada Senin (9/11/2026) sekitar pukul 13.00 WIB.

Seorang pelajar SMP di wilayah Kecamatan Telukjambe Barat mengirim pesan kepada pelajar SMP di wilayah Kecamatan Telukjambe Timur untuk mengajak tawuran. Ajakan itu disambut, dan kedua kelompok sepakat bertemu pada pukul 19.30 WIB di Jalan Interchange, Desa Wadas.

Sekitar pukul 18.15 WIB, kelompok pelajar Telukjambe Timur sudah berkumpul di wilayahnya sambil menunggu kedatangan kelompok lawan. Sekitar pukul 19.30 WIB, kedua kelompok bertemu di lokasi yang disepakati dan langsung terlibat tawuran.

Dalam tawuran itu, para pelajar menggunakan senjata tajam berupa celurit, mistar, dan samurai.

Korban Dibacok Dua Kali

Korban MDR, pelajar dari salah satu sekolah di wilayah Telukjambe Barat, awalnya maju seorang diri dan berhadapan dengan anak berinisial MP (14).

MP kemudian mengayunkan samurai hingga mengenai jari manis korban. Akibatnya, jari manis korban mengalami luka terbuka dengan kondisi hampir putus.

Korban sempat mundur dan berlari ke arah kanan jalan untuk menyelamatkan diri. Saat hendak menaiki sepeda motor yang dikendarai saksi FTP, korban kembali diserang.

Anak berinisial BR (15) membacokkan celurit ke bagian kepala korban. Korban pun terjatuh dan lemas akibat luka yang dideritanya.

Korban kemudian dibawa ke RSUD Karawang oleh saksi FTP untuk mendapatkan penanganan medis. Namun, nyawa korban tidak tertolong. Korban mengalami luka pada bagian kepala dan luka terbuka pada jari manis dengan kondisi hampir putus.

Dua Anak Ditetapkan Sebagai Pelaku

Polisi menetapkan dua anak sebagai pelaku, yakni:

1. BR (15 tahun)

Pelajar, sudah putus sekolah, warga Telukjambe Barat.

Peran: Membacokkan celurit ke bagian kepala korban.

2. MP (14 tahun)

Pelajar, warga Telukjambe Barat.

Peran: Menebaskan samurai ke bagian jari manis korban.

Sementara itu, 23 pelajar lainnya ditetapkan sebagai Anak Saksi, yakni AA (14), AM (15), DS (15), VB (15), MI (13), AR (12), EH (15), FTP (14), ATP (14), MNN (14), MA (14), EL (14), TMZ (14), MKP (14), RA (15), RAS (15), KM (13), AM (15), AFQ (14), J (15), SF (15), DR (15), dan AH (14).

Barang Bukti dan Jeratan Hukum

Polisi menyita sejumlah barang bukti, antara lain:

• 1 potong kaos lengan pendek warna biru milik korban • 1 buah tas ransel warna orange milik korban • 1 bilah samurai bergagang warna silver 

Kedua anak dijerat Pasal 80 Ayat (3) Jo Pasal 76C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun.

Bunyi pasal tersebut melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat.

Penyidik Tempuh Jalur Diversi

Penyidik akan melaksanakan upaya diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Diversi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan negeri, selama ancaman pidana penjara yang dilakukan anak di bawah 7 tahun.

Peristiwa ini menjadi pengingat keras bagi orang tua, sekolah, dan masyarakat untuk meningkatkan pengawasan terhadap pergaulan anak, khususnya aktivitas di media sosial dan kegiatan di luar rumah pada malam hari, agar tawuran pelajar yang berujung kematian tidak kembali terulang.

Redaksi 

Kapolresta Karawang Gelar Silaturahmi Bersama 26 LSM dan Ormas, Perkuat Sinergitas Jaga Kondusivitas Kamtibmas‎

Kapolresta Karawang Gelar Silaturahmi Bersama 26 LSM dan Ormas, Perkuat Sinergitas Jaga Kondusivitas Kamtibmas‎

VERSIT NEWS   

‎KARAWANG – Dalam upaya mempererat hubungan kemitraan serta memperkuat sinergitas antara kepolisian dan elemen masyarakat, Kapolresta Karawang menggelar kegiatan silaturahmi bersama 26 organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) se-Kabupaten Karawang, Senin (9/11/2026)

‎Kegiatan yang berlangsung di Aula Tatya Dharaka Polresta Karawang tersebut mengusung tema “Menjaga Kondusivitas Kamtibmas di Wilayah Kabupaten Karawang.” Acara ini menjadi momentum penting untuk membangun komunikasi dan memperkuat kolaborasi dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

‎

‎Kapolresta Karawang, Kombes Pol. Mario Prahatinto, S.H., S.I.K., M.Si., dalam kesempatan tersebut menyampaikan pentingnya menjaga hubungan baik antara kepolisian dengan seluruh elemen masyarakat. Sinergitas dan komunikasi yang harmonis dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

‎

‎Ketua LSM NKRI, H. Suparno, dalam penyampaiannya mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas

‎Kabupaten Karawang.

‎

‎Ia menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat yang hadir merupakan kawan dan mitra, bukan lawan. Namun demikian, apabila terdapat pihak yang melakukan pelanggaran hukum, proses hukum harus tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

‎

‎“Semua ini kawan, bukan lawan. Tetapi kalau ada yang salah dan melanggar hukum, tetap harus diproses sesuai aturan,” tegas H. Suparno.

‎

‎Sementara itu, Dandim 0604/Karawang, Letkol Inf. Nanda Siswanto, S.Sos., menyampaikan apresiasi kepada seluruh LSM dan Ormas di Kabupaten Karawang. Ia menilai keberadaan organisasi kemasyarakatan memiliki peran penting dalam membantu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah.

‎

‎Nanda juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, belum terdapat laporan dari jajaran intelijen maupun Babinsa terkait keterlibatan LSM di Karawang dalam tindakan kriminal. Ia berharap kondisi positif tersebut dapat terus dipertahankan melalui kontribusi nyata dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

‎

‎Di sisi lain, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Karawang, H. Mahpudin, menyoroti pentingnya legalitas dan administrasi organisasi kemasyarakatan.

‎

‎Ia mengingatkan agar seluruh LSM dan Ormas yang beraktivitas di Kabupaten Karawang segera memenuhi kewajiban pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, tertib administrasi dan legalitas organisasi merupakan hal penting dalam mendukung pembinaan serta pengawasan organisasi kemasyarakatan.

‎

‎Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung keberadaan salah satu organisasi, yakni Ormas Madas, yang menurut keterangannya belum terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Karawang.

‎

‎Silaturahmi ini tidak hanya menjadi ajang mempererat hubungan kelembagaan, tetapi juga menjadi ruang dialog dan koordinasi dalam menyikapi berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

‎

‎Melalui komunikasi yang terbuka dan pendekatan persuasif, diharapkan setiap potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi sejak dini dengan mengedepankan musyawarah serta kepentingan bersama.

‎

‎Polresta Karawang berharap seluruh LSM dan Ormas dapat terus menjadi mitra strategis kepolisian, menjaga persatuan, serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis.

‎Kebersamaan, komunikasi, dan sinergitas menjadi fondasi utama dalam menjaga kondusivitas serta stabilitas keamanan di Kabupaten Karawang

‎KARAWANG – Dalam upaya mempererat hubungan kemitraan serta memperkuat sinergitas antara kepolisian dan elemen masyarakat, Kapolresta Karawang menggelar kegiatan silaturahmi bersama 26 organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) se-Kabupaten Karawang, Senin (9/11/2026)

‎Kegiatan yang berlangsung di Aula Tatya Dharaka Polresta Karawang tersebut mengusung tema “Menjaga Kondusivitas Kamtibmas di Wilayah Kabupaten Karawang.” Acara ini menjadi momentum penting untuk membangun komunikasi dan memperkuat kolaborasi dalam menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat.

‎

‎Kapolresta Karawang, Kombes Pol. Mario Prahatinto, S.H., S.I.K., M.Si., dalam kesempatan tersebut menyampaikan pentingnya menjaga hubungan baik antara kepolisian dengan seluruh elemen masyarakat. Sinergitas dan komunikasi yang harmonis dinilai menjadi bagian penting dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

‎

‎Ketua LSM NKRI, H. Suparno, dalam penyampaiannya mengajak seluruh organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusivitas

‎Kabupaten Karawang.

‎

‎Ia menegaskan bahwa seluruh elemen masyarakat yang hadir merupakan kawan dan mitra, bukan lawan. Namun demikian, apabila terdapat pihak yang melakukan pelanggaran hukum, proses hukum harus tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

‎

‎“Semua ini kawan, bukan lawan. Tetapi kalau ada yang salah dan melanggar hukum, tetap harus diproses sesuai aturan,” tegas H. Suparno.

‎

‎Sementara itu, Dandim 0604/Karawang, Letkol Inf. Nanda Siswanto, S.Sos., menyampaikan apresiasi kepada seluruh LSM dan Ormas di Kabupaten Karawang. Ia menilai keberadaan organisasi kemasyarakatan memiliki peran penting dalam membantu menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban wilayah.

‎

‎Nanda juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya, belum terdapat laporan dari jajaran intelijen maupun Babinsa terkait keterlibatan LSM di Karawang dalam tindakan kriminal. Ia berharap kondisi positif tersebut dapat terus dipertahankan melalui kontribusi nyata dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

‎

‎Di sisi lain, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Karawang, H. Mahpudin, menyoroti pentingnya legalitas dan administrasi organisasi kemasyarakatan.

‎

‎Ia mengingatkan agar seluruh LSM dan Ormas yang beraktivitas di Kabupaten Karawang segera memenuhi kewajiban pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku. Menurutnya, tertib administrasi dan legalitas organisasi merupakan hal penting dalam mendukung pembinaan serta pengawasan organisasi kemasyarakatan.

‎

‎Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyinggung keberadaan salah satu organisasi, yakni Ormas Madas, yang menurut keterangannya belum terdaftar di Kesbangpol Kabupaten Karawang.

‎

‎Silaturahmi ini tidak hanya menjadi ajang mempererat hubungan kelembagaan, tetapi juga menjadi ruang dialog dan koordinasi dalam menyikapi berbagai persoalan sosial yang berkembang di tengah masyarakat.

‎

‎Melalui komunikasi yang terbuka dan pendekatan persuasif, diharapkan setiap potensi gangguan keamanan dapat diantisipasi sejak dini dengan mengedepankan musyawarah serta kepentingan bersama.

‎

‎Polresta Karawang berharap seluruh LSM dan Ormas dapat terus menjadi mitra strategis kepolisian, menjaga persatuan, serta berperan aktif dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, damai, dan harmonis.

‎Kebersamaan, komunikasi, dan sinergitas menjadi fondasi utama dalam menjaga kondusivitas serta stabilitas keamanan di Kabupaten Karawang

Hj. Novi Yasin, S.Kg. Gelar Reses Tahun Sidang 2026–2027 di Desa Karanghaur, Tampung Aspirasi Masyarakat dan Dorong Percepatan Pembangunan

Hj. Novi Yasin, S.Kg. Gelar Reses Tahun Sidang 2026–2027 di Desa Karanghaur, Tampung Aspirasi Masyarakat dan Dorong Percepatan Pembangunan

VERSIT NEWS   

Pebayuran Bekasi – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan (Dapil) VI dari Fraksi Partai Golkar, Hj. Novi Yasin, S.Kg., menggelar kegiatan Reses Tahun Sidang 2026–2027 di Desa Karanghaur, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Senin (9/11/2026).

Kegiatan reses tersebut menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi, usulan, serta kebutuhan pembangunan di lingkungan masing-masing agar dapat diperjuangkan melalui lembaga legislatif.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Hj. Novi Yasin, S.Kg., anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dapil VI Fraksi Golkar, Angga, Sekretariat Dewan (Sekwan), tenaga ahli (TA), Gunawan, S.Pd.I., serta sejumlah undangan dan masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Hj. Novi Yasin, S.Kg. mengatakan bahwa kegiatan reses merupakan kesempatan bagi anggota DPRD untuk bertemu langsung dengan masyarakat sekaligus mendengarkan berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa sejumlah usulan pembangunan yang hingga saat ini belum terealisasi diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dan diperjuangkan sesuai dengan mekanisme serta kemampuan anggaran pemerintah daerah.

"Berbagai usulan pembangunan yang belum terealisasi di masyarakat akan menjadi perhatian dan bahan perjuangan agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ungkap Hj. Novi Yasin.

Lebih lanjut, Hj. Novi Yasin juga memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai pengajuan Kartu Indonesia Sehat (KIS), termasuk persoalan desil yang menjadi salah satu aspek dalam pendataan dan penentuan sasaran penerima bantuan sosial.

Ia berharap melalui penjelasan tersebut, masyarakat dapat memahami mekanisme pengajuan KIS serta pentingnya memastikan data sosial ekonomi keluarga sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Kegiatan reses berlangsung dalam suasana dialog dan komunikasi antara wakil rakyat dengan masyarakat. Berbagai masukan dan aspirasi yang disampaikan diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan program pembangunan Kabupaten Bekasi ke depan.

Melalui kegiatan reses Tahun Sidang 2026–2027 ini, diharapkan terjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dan wakil rakyat sehingga aspirasi yang disampaikan dapat diperjuangkan dan menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi.

Redaksi 

Pebayuran Bekasi – Anggota DPRD Kabupaten Bekasi Daerah Pemilihan (Dapil) VI dari Fraksi Partai Golkar, Hj. Novi Yasin, S.Kg., menggelar kegiatan Reses Tahun Sidang 2026–2027 di Desa Karanghaur, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Senin (9/11/2026).

Kegiatan reses tersebut menjadi momentum bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi, usulan, serta kebutuhan pembangunan di lingkungan masing-masing agar dapat diperjuangkan melalui lembaga legislatif.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Hj. Novi Yasin, S.Kg., anggota DPRD Kabupaten Bekasi Dapil VI Fraksi Golkar, Angga, Sekretariat Dewan (Sekwan), tenaga ahli (TA), Gunawan, S.Pd.I., serta sejumlah undangan dan masyarakat setempat.

Dalam sambutannya, Hj. Novi Yasin, S.Kg. mengatakan bahwa kegiatan reses merupakan kesempatan bagi anggota DPRD untuk bertemu langsung dengan masyarakat sekaligus mendengarkan berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

Ia menyampaikan bahwa sejumlah usulan pembangunan yang hingga saat ini belum terealisasi diharapkan dapat segera ditindaklanjuti dan diperjuangkan sesuai dengan mekanisme serta kemampuan anggaran pemerintah daerah.

"Berbagai usulan pembangunan yang belum terealisasi di masyarakat akan menjadi perhatian dan bahan perjuangan agar dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ungkap Hj. Novi Yasin.

Lebih lanjut, Hj. Novi Yasin juga memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai pengajuan Kartu Indonesia Sehat (KIS), termasuk persoalan desil yang menjadi salah satu aspek dalam pendataan dan penentuan sasaran penerima bantuan sosial.

Ia berharap melalui penjelasan tersebut, masyarakat dapat memahami mekanisme pengajuan KIS serta pentingnya memastikan data sosial ekonomi keluarga sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Kegiatan reses berlangsung dalam suasana dialog dan komunikasi antara wakil rakyat dengan masyarakat. Berbagai masukan dan aspirasi yang disampaikan diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan program pembangunan Kabupaten Bekasi ke depan.

Melalui kegiatan reses Tahun Sidang 2026–2027 ini, diharapkan terjalin komunikasi yang baik antara masyarakat dan wakil rakyat sehingga aspirasi yang disampaikan dapat diperjuangkan dan menjadi bagian dari upaya pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bekasi.

Redaksi 

Ahmad Syarifudin Pertanyakan Hasil Verifikasi DLH, Pembakaran Limbah di Bantarsari Jadi Sorotan

Ahmad Syarifudin Pertanyakan Hasil Verifikasi DLH, Pembakaran Limbah di Bantarsari Jadi Sorotan

VERSIT NEWS   

KABUPATEN BEKASI – Aktivitas pembakaran limbah yang dikeluhkan warga Kampung Selang, RT 003/RW 003, Dusun II, Desa Bantarsari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, kembali menjadi sorotan. Ketua DPD Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Jawa Barat, Ahmad Syaripudin, C.BJ., C.EJ., mempertanyakan hasil verifikasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi terkait aktivitas tersebut.

Ahmad menyampaikan perhatian serius terhadap persoalan itu setelah mendatangi DLH Kabupaten Bekasi untuk meminta penjelasan mengenai hasil verifikasi atau pemeriksaan lapangan yang sebelumnya dilakukan oleh instansi terkait.

Kedatangannya bertujuan memperoleh informasi secara terbuka mengenai apa saja yang telah diperiksa, temuan petugas di lokasi, serta langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat.

Menurut Ahmad, DLH tidak cukup hanya memberikan imbauan apabila aktivitas pembakaran masih terus berlangsung. Pemerintah perlu memastikan efektivitas imbauan tersebut dan mengambil langkah lanjutan sesuai kewenangannya.

"Kalau sudah diberikan imbauan oleh DLH, tetapi aktivitas pembakaran masih berjalan, saya meminta dinas terkait segera mengambil langkah tegas sesuai ketentuan. Jangan sampai masyarakat terus menghirup asap dan mengeluhkan persoalan yang sama tanpa mendapatkan kepastian," tegas Ahmad.

Ia juga meminta DLH menjelaskan apakah kegiatan pembakaran tersebut telah memenuhi ketentuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup atau masih ditemukan hal-hal yang harus diperbaiki.

"Kami datang ke DLH untuk mempertanyakan hasil verifikasi di lapangan. Apa saja yang sudah diperiksa, bagaimana hasilnya, dan langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya? Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang jelas," ujarnya.

Ahmad mengingatkan pemerintah agar tidak berhenti pada kegiatan pemeriksaan atau verifikasi semata. DLH harus memastikan kondisi terkini di lapangan dan menindaklanjuti setiap temuan berdasarkan hasil pemeriksaan serta peraturan perundang-undangan.

Ia juga menilai, apabila aktivitas pembakaran tetap berlangsung meskipun sudah mendapatkan imbauan, aparat penegak hukum (APH) perlu turun tangan sesuai kewenangan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

"Jangan sampai imbauan hanya menjadi formalitas. Jika setelah diberikan imbauan aktivitas masih terus berlangsung, DLH harus melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan APH apabila ditemukan dugaan pelanggaran. Kepentingan masyarakat harus menjadi perhatian utama," tambahnya.

Sementara itu, Darma dari bidang Penegakan Hukum (Gakkum) DLH Kabupaten Bekasi memberikan respons melalui pesan WhatsApp pada Jumat (6/11/2026).

Dalam pesannya, Darma menyampaikan apresiasi atas informasi yang diberikan dan menyatakan akan meneruskannya kepada Ketua Tim (Katim) untuk ditindaklanjuti.

"Waduh... Terima kasih atas informasinya, Kang. Akan saya teruskan ke Katim kami, Kang," tulis Darma melalui pesan WhatsApp.

Darma juga mengundang pihak pemberi informasi untuk datang ke kantor DLH pada Senin guna menyampaikan persoalan tersebut bersama-sama kepada Katim Pengaduan.

"Izin, Kang. Hari Senin kalau ada waktu merapat ke kantor ya, Kang. Kita sampaikan bareng ke Katim Pengaduan. Semoga ini menjadi masukan buat kami," lanjutnya.

Respons tersebut menjadi langkah awal komunikasi antara pihak pemberi informasi dan Gakkum DLH. Namun, masyarakat masih menantikan tindak lanjut konkret, terutama kejelasan hasil verifikasi lapangan, temuan pemeriksaan, serta langkah pengawasan terhadap aktivitas pembakaran limbah di Kampung Selang.

Dari sisi regulasi, aktivitas pembakaran limbah tersebut perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, Pasal 453 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 mengatur larangan pembakaran secara terbuka (open burning) dalam pengelolaan limbah non-B3.

Selain itu, Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 65 ayat (1) UU PPLH juga menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Sementara itu, Pasal 68 UU PPLH mewajibkan setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan memberikan informasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, serta menaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup.

Apabila ditemukan pelanggaran, Pasal 76 UU PPLH memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Bentuk sanksinya dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan hingga pencabutan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun Pasal 98 dan Pasal 99 UU PPLH mengatur ancaman pidana terhadap perbuatan yang dengan sengaja atau karena kelalaian mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Penerapannya harus berdasarkan pembuktian unsur-unsur hukum yang berlaku.

Atas dasar ketentuan tersebut, AKPERSI DPD Jawa Barat mendorong DLH Kabupaten Bekasi melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, mulai dari identifikasi jenis limbah, asal limbah, legalitas kegiatan, metode pengolahan, hingga potensi dampaknya terhadap lingkungan permukiman warga.

Sebelumnya, sejumlah warga Kampung Selang mengeluhkan asap dan bau menyengat yang diduga berasal dari aktivitas pembakaran limbah. Warga menyebut asap berwarna hitam kerap muncul ketika pembakaran berlangsung sehingga menimbulkan keresahan di lingkungan permukiman.

Kondisi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan publik, mulai dari jenis limbah yang dibakar, legalitas kegiatan, sistem pengelolaan limbah, hingga potensi dampaknya terhadap kualitas udara, lingkungan, dan kesehatan masyarakat.

AKPERSI DPD Jawa Barat berharap DLH Kabupaten Bekasi tidak hanya menerima informasi dan melakukan koordinasi internal, tetapi juga memastikan adanya tindak lanjut nyata di lapangan.

Persoalan ini bukan sekadar menyangkut aktivitas usaha, melainkan juga menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kini masyarakat menantikan langkah konkret DLH Kabupaten Bekasi. Apakah hasil verifikasi akan dibuka kepada publik, apakah pemeriksaan ulang akan dilakukan, dan apakah aktivitas pembakaran yang dikeluhkan warga akan ditangani sesuai ketentuan hukum lingkungan hidup?

Hingga berita ini diterbitkan, penjelasan resmi DLH Kabupaten Bekasi mengenai hasil verifikasi, temuan pemeriksaan, serta keputusan tindak lanjut atas aktivitas pembakaran limbah tersebut masih dinantikan.

Redaksi 

KABUPATEN BEKASI – Aktivitas pembakaran limbah yang dikeluhkan warga Kampung Selang, RT 003/RW 003, Dusun II, Desa Bantarsari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, kembali menjadi sorotan. Ketua DPD Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Jawa Barat, Ahmad Syaripudin, C.BJ., C.EJ., mempertanyakan hasil verifikasi Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi terkait aktivitas tersebut.

Ahmad menyampaikan perhatian serius terhadap persoalan itu setelah mendatangi DLH Kabupaten Bekasi untuk meminta penjelasan mengenai hasil verifikasi atau pemeriksaan lapangan yang sebelumnya dilakukan oleh instansi terkait.

Kedatangannya bertujuan memperoleh informasi secara terbuka mengenai apa saja yang telah diperiksa, temuan petugas di lokasi, serta langkah konkret yang akan dilakukan pemerintah untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat.

Menurut Ahmad, DLH tidak cukup hanya memberikan imbauan apabila aktivitas pembakaran masih terus berlangsung. Pemerintah perlu memastikan efektivitas imbauan tersebut dan mengambil langkah lanjutan sesuai kewenangannya.

"Kalau sudah diberikan imbauan oleh DLH, tetapi aktivitas pembakaran masih berjalan, saya meminta dinas terkait segera mengambil langkah tegas sesuai ketentuan. Jangan sampai masyarakat terus menghirup asap dan mengeluhkan persoalan yang sama tanpa mendapatkan kepastian," tegas Ahmad.

Ia juga meminta DLH menjelaskan apakah kegiatan pembakaran tersebut telah memenuhi ketentuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup atau masih ditemukan hal-hal yang harus diperbaiki.

"Kami datang ke DLH untuk mempertanyakan hasil verifikasi di lapangan. Apa saja yang sudah diperiksa, bagaimana hasilnya, dan langkah apa yang akan dilakukan selanjutnya? Masyarakat berhak mendapatkan penjelasan yang jelas," ujarnya.

Ahmad mengingatkan pemerintah agar tidak berhenti pada kegiatan pemeriksaan atau verifikasi semata. DLH harus memastikan kondisi terkini di lapangan dan menindaklanjuti setiap temuan berdasarkan hasil pemeriksaan serta peraturan perundang-undangan.

Ia juga menilai, apabila aktivitas pembakaran tetap berlangsung meskipun sudah mendapatkan imbauan, aparat penegak hukum (APH) perlu turun tangan sesuai kewenangan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

"Jangan sampai imbauan hanya menjadi formalitas. Jika setelah diberikan imbauan aktivitas masih terus berlangsung, DLH harus melakukan evaluasi dan berkoordinasi dengan APH apabila ditemukan dugaan pelanggaran. Kepentingan masyarakat harus menjadi perhatian utama," tambahnya.

Sementara itu, Darma dari bidang Penegakan Hukum (Gakkum) DLH Kabupaten Bekasi memberikan respons melalui pesan WhatsApp pada Jumat (6/11/2026).

Dalam pesannya, Darma menyampaikan apresiasi atas informasi yang diberikan dan menyatakan akan meneruskannya kepada Ketua Tim (Katim) untuk ditindaklanjuti.

"Waduh... Terima kasih atas informasinya, Kang. Akan saya teruskan ke Katim kami, Kang," tulis Darma melalui pesan WhatsApp.

Darma juga mengundang pihak pemberi informasi untuk datang ke kantor DLH pada Senin guna menyampaikan persoalan tersebut bersama-sama kepada Katim Pengaduan.

"Izin, Kang. Hari Senin kalau ada waktu merapat ke kantor ya, Kang. Kita sampaikan bareng ke Katim Pengaduan. Semoga ini menjadi masukan buat kami," lanjutnya.

Respons tersebut menjadi langkah awal komunikasi antara pihak pemberi informasi dan Gakkum DLH. Namun, masyarakat masih menantikan tindak lanjut konkret, terutama kejelasan hasil verifikasi lapangan, temuan pemeriksaan, serta langkah pengawasan terhadap aktivitas pembakaran limbah di Kampung Selang.

Dari sisi regulasi, aktivitas pembakaran limbah tersebut perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, Pasal 453 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 mengatur larangan pembakaran secara terbuka (open burning) dalam pengelolaan limbah non-B3.

Selain itu, Pasal 69 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 65 ayat (1) UU PPLH juga menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Sementara itu, Pasal 68 UU PPLH mewajibkan setiap pelaku usaha dan/atau kegiatan memberikan informasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, serta menaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup.

Apabila ditemukan pelanggaran, Pasal 76 UU PPLH memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Bentuk sanksinya dapat berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan hingga pencabutan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.

Adapun Pasal 98 dan Pasal 99 UU PPLH mengatur ancaman pidana terhadap perbuatan yang dengan sengaja atau karena kelalaian mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Penerapannya harus berdasarkan pembuktian unsur-unsur hukum yang berlaku.

Atas dasar ketentuan tersebut, AKPERSI DPD Jawa Barat mendorong DLH Kabupaten Bekasi melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, mulai dari identifikasi jenis limbah, asal limbah, legalitas kegiatan, metode pengolahan, hingga potensi dampaknya terhadap lingkungan permukiman warga.

Sebelumnya, sejumlah warga Kampung Selang mengeluhkan asap dan bau menyengat yang diduga berasal dari aktivitas pembakaran limbah. Warga menyebut asap berwarna hitam kerap muncul ketika pembakaran berlangsung sehingga menimbulkan keresahan di lingkungan permukiman.

Kondisi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan publik, mulai dari jenis limbah yang dibakar, legalitas kegiatan, sistem pengelolaan limbah, hingga potensi dampaknya terhadap kualitas udara, lingkungan, dan kesehatan masyarakat.

AKPERSI DPD Jawa Barat berharap DLH Kabupaten Bekasi tidak hanya menerima informasi dan melakukan koordinasi internal, tetapi juga memastikan adanya tindak lanjut nyata di lapangan.

Persoalan ini bukan sekadar menyangkut aktivitas usaha, melainkan juga menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Kini masyarakat menantikan langkah konkret DLH Kabupaten Bekasi. Apakah hasil verifikasi akan dibuka kepada publik, apakah pemeriksaan ulang akan dilakukan, dan apakah aktivitas pembakaran yang dikeluhkan warga akan ditangani sesuai ketentuan hukum lingkungan hidup?

Hingga berita ini diterbitkan, penjelasan resmi DLH Kabupaten Bekasi mengenai hasil verifikasi, temuan pemeriksaan, serta keputusan tindak lanjut atas aktivitas pembakaran limbah tersebut masih dinantikan.

Redaksi 

Dandim 0509/Kabupaten Bekasi Dampingi Kasrem 051/Wijayakarta Resmikan Ponpes Al-Qur’an An-Nuur, Wujud Nyata Bakti TNI untuk Masyarakat

Dandim 0509/Kabupaten Bekasi Dampingi Kasrem 051/Wijayakarta Resmikan Ponpes Al-Qur’an An-Nuur, Wujud Nyata Bakti TNI untuk Masyarakat

VERSIT NEWS   

Kabupaten Bekasi – Komitmen TNI Angkatan Darat dalam membantu masyarakat kembali diwujudkan melalui program Bakti TNI. Kali ini, Kasrem 051/Wijayakarta Kolonel Inf Slamet Supriyanto, S.I.P., M.M., didampingi Dandim 0509/Kabupaten Bekasi Letkol Arm Vicky Harryanto Mamonto, S.E., M.H.I., meresmikan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Qur’an Rumah Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa An-Nuur, di Kampung Selang Bojong, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Sabtu (7/11/2026).

Peresmian yang berlangsung Pagi pukul 09.00 Wib tersebut menjadi bagian dari program Bakti TNI bertema “Bersama Masyarakat Membawa Manfaat”. Kegiatan turut dihadiri Wakil Ketua Persit KCK Koorcab Rem 051 PD Jaya, Ny. Deby Slamet S., beserta jajaran pengurus Persit dan sekitar 75 undangan.

Dalam kegiatan tersebut, Kasrem 051/Wijayakarta bersama Dandim 0509/Kabupaten Bekasi meninjau langsung hasil rehabilitasi sejumlah fasilitas di lingkungan Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa An-Nuur.

Adapun bantuan yang direalisasikan meliputi rehabilitasi bangunan fasilitas belajar dan asrama hunian, pembangunan sumur bor, pembenahan fasilitas ibadah, serta bantuan pengurusan akta kelahiran dan dokumen administrasi lainnya bagi anak-anak panti.

Kasrem 051/Wijayakarta Kolonel Inf Slamet Supriyanto menyampaikan bahwa program rehabilitasi tersebut merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian dan implementasi program pimpinan TNI Angkatan Darat kepada masyarakat.

Menurutnya, kehadiran TNI tidak hanya menjalankan tugas pertahanan dan keamanan, tetapi juga berupaya membantu mengatasi kesulitan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan.

“Program rehabilitasi Ponpes Al-Qur’an Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu An-Nuur merupakan wujud nyata program pimpinan Angkatan Darat. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat bagi yayasan dan masyarakat Kabupaten Bekasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dr. H. Alamsyah, M.Kes., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran TNI AD, khususnya Korem 051/Wijayakarta dan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi, serta Persit KCK atas kepedulian dan kontribusinya.

Ia berharap fasilitas yang telah diperbaiki dapat menunjang aktivitas pendidikan, ibadah, serta kehidupan sehari-hari anak-anak penghuni yayasan.

Alamsyah juga menyatakan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bekasi siap membantu pihak yayasan dalam proses pengurusan dokumen administrasi yang masih diperlukan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif TNI AD dan Persit. Semoga bantuan ini menjadi amal kebaikan dan memberikan manfaat bagi anak-anak agar dapat belajar dengan lebih baik serta meraih cita-cita,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, pimpinan Yayasan Ponpes Al-Qur’an Rumah Yatim Piatu dan Dhuafa An-Nuur, H. Mardani, S.Sos., mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian serta bantuan yang diberikan TNI AD.

Ia menjelaskan bahwa yayasan tersebut telah berdiri selama tujuh tahun dan selama ini terus berupaya memberikan tempat tinggal, pendidikan, serta pembinaan keagamaan bagi anak-anak yatim piatu dan dhuafa.

Menurutnya, bantuan rehabilitasi tersebut menjadi jawaban atas berbagai kebutuhan yayasan, terutama dalam meningkatkan kelayakan fasilitas asrama dan tempat belajar.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan simbolis bantuan perlengkapan panti asuhan, kebutuhan pondok pesantren dan sembako. Wakil Ketua Persit KCK Koorcab Rem 051 PD Jaya bersama Ketua Persit KCK Cabang XXIII Kodim 0509/Kabupaten Bekasi, Ny. Irma Vicky Harryanto Mamonto, beserta jajaran pengurus juga menyapa dan berinteraksi langsung dengan anak-anak penghuni yayasan.

Kasrem dan Dandim kemudian meninjau fasilitas asrama, ruang belajar, serta sarana ibadah untuk memastikan hasil rehabilitasi dapat dimanfaatkan dengan baik.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kasi Ter Korem 051/Wijayakarta Kolonel Kav Nanak Yuliana, S.E., M.M., para perwira Korem 051/Wijayakarta, jajaran Kodim 0509/Kabupaten Bekasi, unsur pemerintah Kecamatan Cibitung, Kelurahan Wanasari, pengurus yayasan, tokoh masyarakat, serta warga setempat.

Melalui kegiatan ini, sinergi TNI AD, Persit, pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan semakin kuat dalam mendukung kesejahteraan sosial, khususnya pemenuhan kebutuhan pendidikan dan fasilitas yang layak bagi anak-anak yatim piatu dan dhuafa.

Bakti TNI bukan sekadar membangun dan memperbaiki fasilitas, tetapi juga menghadirkan kepedulian serta harapan bagi masyarakat yang membutuhkan.

(Pendim 0509 Kabupaten Bekasi)

Redaksi 

Kabupaten Bekasi – Komitmen TNI Angkatan Darat dalam membantu masyarakat kembali diwujudkan melalui program Bakti TNI. Kali ini, Kasrem 051/Wijayakarta Kolonel Inf Slamet Supriyanto, S.I.P., M.M., didampingi Dandim 0509/Kabupaten Bekasi Letkol Arm Vicky Harryanto Mamonto, S.E., M.H.I., meresmikan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Qur’an Rumah Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa An-Nuur, di Kampung Selang Bojong, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Sabtu (7/11/2026).

Peresmian yang berlangsung Pagi pukul 09.00 Wib tersebut menjadi bagian dari program Bakti TNI bertema “Bersama Masyarakat Membawa Manfaat”. Kegiatan turut dihadiri Wakil Ketua Persit KCK Koorcab Rem 051 PD Jaya, Ny. Deby Slamet S., beserta jajaran pengurus Persit dan sekitar 75 undangan.

Dalam kegiatan tersebut, Kasrem 051/Wijayakarta bersama Dandim 0509/Kabupaten Bekasi meninjau langsung hasil rehabilitasi sejumlah fasilitas di lingkungan Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu dan Dhuafa An-Nuur.

Adapun bantuan yang direalisasikan meliputi rehabilitasi bangunan fasilitas belajar dan asrama hunian, pembangunan sumur bor, pembenahan fasilitas ibadah, serta bantuan pengurusan akta kelahiran dan dokumen administrasi lainnya bagi anak-anak panti.

Kasrem 051/Wijayakarta Kolonel Inf Slamet Supriyanto menyampaikan bahwa program rehabilitasi tersebut merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian dan implementasi program pimpinan TNI Angkatan Darat kepada masyarakat.

Menurutnya, kehadiran TNI tidak hanya menjalankan tugas pertahanan dan keamanan, tetapi juga berupaya membantu mengatasi kesulitan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan.

“Program rehabilitasi Ponpes Al-Qur’an Yayasan Panti Asuhan Yatim Piatu An-Nuur merupakan wujud nyata program pimpinan Angkatan Darat. Kami berharap bantuan ini dapat memberikan manfaat bagi yayasan dan masyarakat Kabupaten Bekasi,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dr. H. Alamsyah, M.Kes., menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran TNI AD, khususnya Korem 051/Wijayakarta dan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi, serta Persit KCK atas kepedulian dan kontribusinya.

Ia berharap fasilitas yang telah diperbaiki dapat menunjang aktivitas pendidikan, ibadah, serta kehidupan sehari-hari anak-anak penghuni yayasan.

Alamsyah juga menyatakan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Bekasi siap membantu pihak yayasan dalam proses pengurusan dokumen administrasi yang masih diperlukan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif TNI AD dan Persit. Semoga bantuan ini menjadi amal kebaikan dan memberikan manfaat bagi anak-anak agar dapat belajar dengan lebih baik serta meraih cita-cita,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama, pimpinan Yayasan Ponpes Al-Qur’an Rumah Yatim Piatu dan Dhuafa An-Nuur, H. Mardani, S.Sos., mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian serta bantuan yang diberikan TNI AD.

Ia menjelaskan bahwa yayasan tersebut telah berdiri selama tujuh tahun dan selama ini terus berupaya memberikan tempat tinggal, pendidikan, serta pembinaan keagamaan bagi anak-anak yatim piatu dan dhuafa.

Menurutnya, bantuan rehabilitasi tersebut menjadi jawaban atas berbagai kebutuhan yayasan, terutama dalam meningkatkan kelayakan fasilitas asrama dan tempat belajar.

Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan simbolis bantuan perlengkapan panti asuhan, kebutuhan pondok pesantren dan sembako. Wakil Ketua Persit KCK Koorcab Rem 051 PD Jaya bersama Ketua Persit KCK Cabang XXIII Kodim 0509/Kabupaten Bekasi, Ny. Irma Vicky Harryanto Mamonto, beserta jajaran pengurus juga menyapa dan berinteraksi langsung dengan anak-anak penghuni yayasan.

Kasrem dan Dandim kemudian meninjau fasilitas asrama, ruang belajar, serta sarana ibadah untuk memastikan hasil rehabilitasi dapat dimanfaatkan dengan baik.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Kasi Ter Korem 051/Wijayakarta Kolonel Kav Nanak Yuliana, S.E., M.M., para perwira Korem 051/Wijayakarta, jajaran Kodim 0509/Kabupaten Bekasi, unsur pemerintah Kecamatan Cibitung, Kelurahan Wanasari, pengurus yayasan, tokoh masyarakat, serta warga setempat.

Melalui kegiatan ini, sinergi TNI AD, Persit, pemerintah daerah dan masyarakat diharapkan semakin kuat dalam mendukung kesejahteraan sosial, khususnya pemenuhan kebutuhan pendidikan dan fasilitas yang layak bagi anak-anak yatim piatu dan dhuafa.

Bakti TNI bukan sekadar membangun dan memperbaiki fasilitas, tetapi juga menghadirkan kepedulian serta harapan bagi masyarakat yang membutuhkan.

(Pendim 0509 Kabupaten Bekasi)

Redaksi