VERSITNEWS

Kamis, 20 Agustus 2026

Menyala! Sekda Karawang Dipercaya Bicara Transformasi Layanan Publik di Forum Jakarta Smart City

  
JAKARTA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, memaparkan inovasi pelayanan publik digital Kabupaten Karawang melalui aplikasi Tanggap Karawang (Tangkar) dalam forum Jakarta Smart City, Kamis (20/8/2026).

Asep Aang menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan JAKI & Fellowship Cities Forum: Sharing Best Practices in Digital Transformation and Public Innovation yang berlangsung pada 19-20 Agustus 2026.

Dalam sesi General Session bertajuk “Smart City Beyond Technology: Leadership, Innovation, and Impact for Better Cities”, Asep Aang menyoroti pentingnya menempatkan masyarakat sebagai pusat transformasi digital pemerintahan.

Menurutnya, perkembangan teknologi yang semakin cepat membuat pemerintah tidak cukup hanya menghadirkan berbagai aplikasi, kecerdasan buatan (AI), cloud, big data, maupun konsep smart city.

Hal yang lebih penting adalah memastikan teknologi tersebut benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Transformasi digital di Karawang ini suatu keniscayaan. Ada banyak aplikasi yang muncul, tetapi pertanyaannya apakah aplikasi itu bisa menjawab permasalahan di masyarakat,” kata Asep Aang dalam paparannya.

Ia menjelaskan, masyarakat saat ini berubah dengan sangat cepat. Ekspektasi terhadap pemerintah pun ikut meningkat sehingga pemerintah daerah dituntut mampu beradaptasi dan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, serta dapat diakses kapan saja dan dari mana saja.

Dalam konteks tersebut, kanal pengaduan masyarakat tidak cukup hanya menjadi tempat menyampaikan keluhan. Setiap laporan perlu mendapatkan respons dan tindak lanjut dari pemerintah.

“Yang berubah bukan hanya teknologi, tetapi juga ekspektasi masyarakat,” ujarnya.

Asep Aang kemudian memperkenalkan Tangkar sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Karawang membangun pelayanan publik digital yang responsif dan terintegrasi.

Tangkar merupakan akronim dari Tanggap Karawang. Nama tersebut dipilih agar mudah diingat masyarakat, sekaligus memiliki keterkaitan dengan salah satu makanan khas Karawang.

Melalui Tangkar, pemerintah daerah tidak hanya menyediakan kanal pengaduan, tetapi juga membangun mekanisme untuk menerima, merespons, dan menindaklanjuti laporan masyarakat.

Sistem tersebut juga terintegrasi dengan sejumlah instansi vertikal di daerah. Proses penyelesaian laporan dapat dipantau sehingga pengaduan tidak berhenti pada tahap penerimaan laporan.

Menurut Asep Aang, jumlah pengaduan yang masuk ke pemerintah daerah rata-rata mencapai sekitar 6.000 hingga 7.000 laporan setiap tahun.
Namun, tingginya jumlah laporan tersebut tidak serta-merta menunjukkan banyaknya persoalan di masyarakat. Sebaliknya, kondisi itu dapat menjadi salah satu indikator adanya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Sebab, laporan yang masuk tidak seluruhnya berkaitan dengan persoalan besar. Masyarakat juga melaporkan persoalan sederhana, seperti kendala akses atau lupa kata sandi layanan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai melihat pemerintah daerah sebagai tempat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Dalam forum tersebut, Asep Aang menekankan bahwa teknologi pada dasarnya hanya berperan sebagai enabler atau pengungkit. Transformasi digital baru benar-benar terjadi ketika diikuti perubahan kepemimpinan, penguatan tata kelola, kerja lintas sektor, integrasi sistem dan data, serta pengembangan inovasi secara berkelanjutan.

“Transformasi benar-benar terjadi ketika kepemimpinan berubah, tata kelola diperkuat, kerja lintas sektor berjalan, sistem dan data terintegrasi, serta inovasi terus dikembangkan,” ujar Asep Aang.

Karena itu, keberhasilan transformasi digital pemerintah tidak hanya diukur dari jumlah aplikasi yang dimiliki, tetapi dari perubahan cara pemerintah bekerja dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

"Pada akhirnya, Pemerintah Kabupaten Karawang tidak membangun aplikasi demi aplikasi, tetapi membangun pemerintahan yang semakin mudah diakses, semakin responsif, semakin terintegrasi, dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Karena itu, transformasi pelayanan publik digital harus berorientasi pada solusi dan manfaat bagi masyarakat," tutup Asep Aang.

Dengan demikian, teknologi ditempatkan sebagai alat untuk memperkuat tata kelola dan pelayanan publik. Sementara kepemimpinan, kolaborasi, integrasi layanan, serta kemampuan pemerintah merespons kebutuhan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pemerintahan digital di Karawang.

Redaksi 
JAKARTA – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Karawang, H. Asep Aang Rahmatullah, memaparkan inovasi pelayanan publik digital Kabupaten Karawang melalui aplikasi Tanggap Karawang (Tangkar) dalam forum Jakarta Smart City, Kamis (20/8/2026).

Asep Aang menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan JAKI & Fellowship Cities Forum: Sharing Best Practices in Digital Transformation and Public Innovation yang berlangsung pada 19-20 Agustus 2026.

Dalam sesi General Session bertajuk “Smart City Beyond Technology: Leadership, Innovation, and Impact for Better Cities”, Asep Aang menyoroti pentingnya menempatkan masyarakat sebagai pusat transformasi digital pemerintahan.

Menurutnya, perkembangan teknologi yang semakin cepat membuat pemerintah tidak cukup hanya menghadirkan berbagai aplikasi, kecerdasan buatan (AI), cloud, big data, maupun konsep smart city.

Hal yang lebih penting adalah memastikan teknologi tersebut benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

“Transformasi digital di Karawang ini suatu keniscayaan. Ada banyak aplikasi yang muncul, tetapi pertanyaannya apakah aplikasi itu bisa menjawab permasalahan di masyarakat,” kata Asep Aang dalam paparannya.

Ia menjelaskan, masyarakat saat ini berubah dengan sangat cepat. Ekspektasi terhadap pemerintah pun ikut meningkat sehingga pemerintah daerah dituntut mampu beradaptasi dan memberikan pelayanan yang mudah, cepat, serta dapat diakses kapan saja dan dari mana saja.

Dalam konteks tersebut, kanal pengaduan masyarakat tidak cukup hanya menjadi tempat menyampaikan keluhan. Setiap laporan perlu mendapatkan respons dan tindak lanjut dari pemerintah.

“Yang berubah bukan hanya teknologi, tetapi juga ekspektasi masyarakat,” ujarnya.

Asep Aang kemudian memperkenalkan Tangkar sebagai salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Karawang membangun pelayanan publik digital yang responsif dan terintegrasi.

Tangkar merupakan akronim dari Tanggap Karawang. Nama tersebut dipilih agar mudah diingat masyarakat, sekaligus memiliki keterkaitan dengan salah satu makanan khas Karawang.

Melalui Tangkar, pemerintah daerah tidak hanya menyediakan kanal pengaduan, tetapi juga membangun mekanisme untuk menerima, merespons, dan menindaklanjuti laporan masyarakat.

Sistem tersebut juga terintegrasi dengan sejumlah instansi vertikal di daerah. Proses penyelesaian laporan dapat dipantau sehingga pengaduan tidak berhenti pada tahap penerimaan laporan.

Menurut Asep Aang, jumlah pengaduan yang masuk ke pemerintah daerah rata-rata mencapai sekitar 6.000 hingga 7.000 laporan setiap tahun.
Namun, tingginya jumlah laporan tersebut tidak serta-merta menunjukkan banyaknya persoalan di masyarakat. Sebaliknya, kondisi itu dapat menjadi salah satu indikator adanya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

Sebab, laporan yang masuk tidak seluruhnya berkaitan dengan persoalan besar. Masyarakat juga melaporkan persoalan sederhana, seperti kendala akses atau lupa kata sandi layanan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa masyarakat mulai melihat pemerintah daerah sebagai tempat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Dalam forum tersebut, Asep Aang menekankan bahwa teknologi pada dasarnya hanya berperan sebagai enabler atau pengungkit. Transformasi digital baru benar-benar terjadi ketika diikuti perubahan kepemimpinan, penguatan tata kelola, kerja lintas sektor, integrasi sistem dan data, serta pengembangan inovasi secara berkelanjutan.

“Transformasi benar-benar terjadi ketika kepemimpinan berubah, tata kelola diperkuat, kerja lintas sektor berjalan, sistem dan data terintegrasi, serta inovasi terus dikembangkan,” ujar Asep Aang.

Karena itu, keberhasilan transformasi digital pemerintah tidak hanya diukur dari jumlah aplikasi yang dimiliki, tetapi dari perubahan cara pemerintah bekerja dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

"Pada akhirnya, Pemerintah Kabupaten Karawang tidak membangun aplikasi demi aplikasi, tetapi membangun pemerintahan yang semakin mudah diakses, semakin responsif, semakin terintegrasi, dan semakin dipercaya oleh masyarakat. Karena itu, transformasi pelayanan publik digital harus berorientasi pada solusi dan manfaat bagi masyarakat," tutup Asep Aang.

Dengan demikian, teknologi ditempatkan sebagai alat untuk memperkuat tata kelola dan pelayanan publik. Sementara kepemimpinan, kolaborasi, integrasi layanan, serta kemampuan pemerintah merespons kebutuhan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pemerintahan digital di Karawang.

Redaksi 

Ayo Bayar PBB-P2 Sebelum 30 September, Inilah Beragam Manfaatnya

  

Karawang – Sadarkah kita, bahwa banyak hal yang kita nikmati sehari-hari tidak hadir begitu saja? Ketika keluar rumah, kita dapat berkendara di jalan yang mulus dan nyaman. Ketika sakit, kita mendapatkan akses terhadap berbagai program dan layanan kesehatan salah satunya melalui program Universal Health Coverage atau UHC.

Anak-anak bersekolah tersedia berbagai dukungan pendidikan, seperti kebijakan Lembar Kerja Siswa atau LKS dan modul ajar gratis, termasuk beasiswa Karawang Cerdas atau Kacer bagi mereka yang membutuhkan.

Kita juga menikmati fasilitas umum, penerangan jalan, ruang publik, pelayanan administrasi pemerintahan, pembiayaan berbagai program perlindungan sosial masyarakat, bantuan sosial untuk  sektor UMKM, hingga berbagai program pembangunan yang hadir di tengah masyarakat.

Dibalik berbagai layanan dan pembangunan tersebut, terdapat kontribusi masyarakat melalui pajak. Di Indonesia sendiri, pajak menyumbang sekitar 80 persen penerimaan negara dan menjadi sumber utama penerimaan negara.

Salah satu jenis pajak adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD, yang memiliki peran strategis dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah atau PAD dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

PDRD terbukti menjadi instrumen utama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.  Berdasarkan data Kementerian Keuangan, selama periode 2021–2025 kontribusi PDRD menjadi sumber utama PAD rata-rata mencapai 78,21 persen.

Keberhasilan pengelolaan PDRD akan sangat menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas, membiayai pembangunan daerah, serta mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Penerimaan daerah dari sektor PDRD yang digunakan untuk mendukung pembangunan daerah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2.

PBB-P2 adalah pajak atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan yang berada di wilayah perdesaan maupun perkotaan.

Sederhananya, apabila seseorang memiliki rumah, ruko, toko, tanah kosong, gudang, atau bangunan lainnya, maka objek tersebut dapat dikenakan PBB-P2 sesuai ketentuan yang berlaku.

Terdapat lima klasifikasi Buku PBB-P2. Penggolongan ini bertujuan untuk memudahkan pelayanan, pengelolaan administrasi, dan strategi pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atau SPPT. Adapun rincian Klasifikasi Buku PBB-P2 adalah:

a.     Buku 1: Nilai ketetapan PBB-P2 dari Rp0 sampai dengan Rp100.000.

b.     Buku 2: Nilai ketetapan PBB-P2 lebih dari Rp100.000 sampai dengan Rp500.000.

c.     Buku 3: Nilai ketetapan PBB-P2 lebih dari Rp500.000 sampai dengan Rp2.000.000.

d.     Buku 4: Nilai ketetapan PBB-P2 lebih dari Rp2.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.

e.     Buku 5: Nilai ketetapan PBB-P2 lebih dari Rp5.000.000 ke atas.

Sebagian orang mungkin menganggap bahwa PBB-P2 hanya sebagai kewajiban tahunan. Padahal, setiap rupiah yang dibayarkan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui pembayaran PBB-P2, masyarakat tidak hanya menyelesaikan kewajiban perpajakan, tetapi juga turut mendukung keberlanjutan pembangunan.

Masyarakat membayar pajak daerah, pemerintah memperoleh PAD, selanjutnya PAD digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan yang pada akhirnya masyarakat merasakan manfaatnya kembali.

Bukti bayar PBB-P2, melengkapi dokumen administrasi yang kuat untuk menjaga serta melindungi kepemilikan tanah dan bangunan. Membayar PBB-P2 dapat mencegah munculnya sengketa properti. Dokumen PBB-P2 yang rutin dibayar tiap tahun membantu memperkuat kejelasan data kepemilikan sehingga meminimalkan risiko klaim ganda atau sengketa batas tanah.

Dengan membayar PBB-P2 sebelum jatuh tempo, wajib pajak akan terhindar dari sanksi administrasi atau dari beban denda akibat keterlambatan pembayaran.

Membayar PBB-P2 tepat waktu bukan hanya kewajiban, tetapi juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak.  Ada beberapa manfaat lain bagi masyarakat yang rutin membayar PBB-P2 tepat waktu diantaranya:

1.     Syarat pengajuan kredit atau pinjaman ke bank, dalam proses pengajuan kredit dengan agunan tanah/bangunan, bank dapat meminta dokumen terkait objek agunan, termasuk SPPT PBB-P2 atau bukti pembayaran/lunas PBB-P2. PBB-P2 yang tertib membantu menunjukkan bahwa kewajiban pajak atas objek tersebut telah dipenuhi. Selain itu lunas PBB-P2 juga saat ini menjadi syarat dokumen dalam pengurusan berbagai layanan lainnya.

2.     Mempermudah proses jual beli tanah dan bangunan, bukti pembayaran PBB-P2 yang tertib membantu memastikan tidak ada tunggakan pajak atas objek tersebut. Dalam transaksi tanah/bangunan, kelengkapan administrasi perpajakan menjadi bagian penting yang perlu disiapkan.

3.     Mempermudah proses balik nama dan administrasi pertanahan, ketika melakukan berbagai proses administrasi terkait tanah dan bangunan, dokumen PBB-P2 yang tertib dapat membantu kelancaran pemeriksaan administrasi. Masyarakat tidak perlu terlebih dahulu menyelesaikan tunggakan PBB-P2 yang menumpuk.

4.     Mempermudah pengurusan dokumen atau transaksi terkait aset, bukti pembayaran PBB-P2 dapat menjadi salah satu dokumen pendukung ketika masyarakat melakukan berbagai urusan administrasi atas tanah dan bangunan. Riwayat pembayaran yang tertib juga membantu menunjukkan bahwa objek tersebut memiliki administrasi perpajakan yang terkelola.

5.     Menghindari tunggakan dan beban pembayaran yang menumpuk, membayar PBB-P2 setiap tahun membuat kewajiban terasa lebih ringan dibandingkan membiarkan tunggakan bertahun-tahun. Masyarakat juga dapat menghindari persoalan administrasi ketika suatu saat membutuhkan dokumen PBB-P2 secara mendadak.

6.     Menjaga ketertiban administrasi kepemilikan/penguasaan objek pajak, pembayaran PBB-P2 secara rutin mendorong masyarakat untuk memastikan data objek dan subjek pajaknya tetap sesuai. Jika terdapat perubahan nama, alamat, luas, atau kondisi objek, masyarakat lebih terdorong untuk melakukan pemutakhiran data.

7.     Meningkatkan nilai dan kredibilitas administrasi aset, tanah dan bangunan merupakan aset bernilai tinggi. Administrasi pajak yang tertib membuat dokumen pendukung aset tersebut lebih siap ketika dibutuhkan untuk transaksi, pembiayaan, maupun keperluan hukum/administratif.

Karena itu, membayar pajak sejatinya bukan hanya tentang memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Membayar pajak adalah cara kita ikut membangun daerah, sekaligus memastikan kredibilitas administrasi kepemilikan/penguasaan objek pajak.

Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda, berharap seluruh warga dapat memanfaatkan waktu yang masih tersedia untuk segera menyelesaikan kewajiban perpajakannya sebelum 30 September 2026 untuk PBB-P2 Buku 1, 2 dan 3.

“Masyarakat diimbau untuk tidak menunggu hingga hari terakhir pembayaran. Pelunasan PBB-P2 sebelum jatuh tempo akan menghindarkan wajib pajak dari sanksi administrasi berupa denda keterlambatan”, kata Sahali Kartawijaya selaku Kepala Bapenda Karawang.

Kepala Bapenda Karawang juga mengingatkan bahwa saat ini, pembayaran PBB-P2 juga semakin mudah karena dapat dilakukan melalui berbagai kanal pembayaran, seperti bank, kantor pos, e-commerce, layanan digital, QRIS, virtual account yang telah disediakan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Kemudahan pembayaran melalui kanal digital ini, memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran melalui telepon pintar tanpa harus meninggalkan aktivitas sehari-hari.

“Setelah pembayaran berhasil, bukti transaksi sebaiknya disimpan sebagai arsip untuk memastikan kewajiban PBB-P2 telah tercatat sebagai lunas.”, tambahnya.

Untuk kemudahan pembayaran PBB-P2, wajib pajak bisa mengakses laman https://cekpbb.karawangkab.go.id dengan cukup menyiapkan Nomor Objek Pajak atau NOP, lalu memeriksa kembali data objek pajak dan nilai tagihan sebelum menyelesaikan transaksi.

“Jangan tunggu saat butuh baru mencari bukti lunas PBB-P2. Ayo bayar tepat waktu setiap tahun, agar ketika membutuhkan untuk kredit, jual beli, atau urusan administrasi aset, maupun layanan lainnya semuanya sudah siap.”, ajak Sahali.

Pembayaran Pajak PBB-P2 membawa banyak manfaat positif baik bagi pembangunan maupun wajib pajak sendiri. Oleh karena itu, komitmen dalam membayar PBB-2 tidak hanya memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga berkontribusi langsung pada pembangunan.

Ayo bayar PBB-P2 tepat waktu setiap tahun, administrasi tertib, tidak ada tunggakan  dan lebih mudah saat membutuhkan dokumen aset. Pajak Anda, kontribusi nyata untuk pembangunan Karawang Maju.

Redaksi 

Karawang – Sadarkah kita, bahwa banyak hal yang kita nikmati sehari-hari tidak hadir begitu saja? Ketika keluar rumah, kita dapat berkendara di jalan yang mulus dan nyaman. Ketika sakit, kita mendapatkan akses terhadap berbagai program dan layanan kesehatan salah satunya melalui program Universal Health Coverage atau UHC.

Anak-anak bersekolah tersedia berbagai dukungan pendidikan, seperti kebijakan Lembar Kerja Siswa atau LKS dan modul ajar gratis, termasuk beasiswa Karawang Cerdas atau Kacer bagi mereka yang membutuhkan.

Kita juga menikmati fasilitas umum, penerangan jalan, ruang publik, pelayanan administrasi pemerintahan, pembiayaan berbagai program perlindungan sosial masyarakat, bantuan sosial untuk  sektor UMKM, hingga berbagai program pembangunan yang hadir di tengah masyarakat.

Dibalik berbagai layanan dan pembangunan tersebut, terdapat kontribusi masyarakat melalui pajak. Di Indonesia sendiri, pajak menyumbang sekitar 80 persen penerimaan negara dan menjadi sumber utama penerimaan negara.

Salah satu jenis pajak adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau PDRD, yang memiliki peran strategis dalam memperkuat Pendapatan Asli Daerah atau PAD dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

PDRD terbukti menjadi instrumen utama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.  Berdasarkan data Kementerian Keuangan, selama periode 2021–2025 kontribusi PDRD menjadi sumber utama PAD rata-rata mencapai 78,21 persen.

Keberhasilan pengelolaan PDRD akan sangat menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas, membiayai pembangunan daerah, serta mengurangi ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat.

Penerimaan daerah dari sektor PDRD yang digunakan untuk mendukung pembangunan daerah salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atau PBB-P2.

PBB-P2 adalah pajak atas kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan yang berada di wilayah perdesaan maupun perkotaan.

Sederhananya, apabila seseorang memiliki rumah, ruko, toko, tanah kosong, gudang, atau bangunan lainnya, maka objek tersebut dapat dikenakan PBB-P2 sesuai ketentuan yang berlaku.

Terdapat lima klasifikasi Buku PBB-P2. Penggolongan ini bertujuan untuk memudahkan pelayanan, pengelolaan administrasi, dan strategi pendistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atau SPPT. Adapun rincian Klasifikasi Buku PBB-P2 adalah:

a.     Buku 1: Nilai ketetapan PBB-P2 dari Rp0 sampai dengan Rp100.000.

b.     Buku 2: Nilai ketetapan PBB-P2 lebih dari Rp100.000 sampai dengan Rp500.000.

c.     Buku 3: Nilai ketetapan PBB-P2 lebih dari Rp500.000 sampai dengan Rp2.000.000.

d.     Buku 4: Nilai ketetapan PBB-P2 lebih dari Rp2.000.000 sampai dengan Rp5.000.000.

e.     Buku 5: Nilai ketetapan PBB-P2 lebih dari Rp5.000.000 ke atas.

Sebagian orang mungkin menganggap bahwa PBB-P2 hanya sebagai kewajiban tahunan. Padahal, setiap rupiah yang dibayarkan memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. Melalui pembayaran PBB-P2, masyarakat tidak hanya menyelesaikan kewajiban perpajakan, tetapi juga turut mendukung keberlanjutan pembangunan.

Masyarakat membayar pajak daerah, pemerintah memperoleh PAD, selanjutnya PAD digunakan untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan yang pada akhirnya masyarakat merasakan manfaatnya kembali.

Bukti bayar PBB-P2, melengkapi dokumen administrasi yang kuat untuk menjaga serta melindungi kepemilikan tanah dan bangunan. Membayar PBB-P2 dapat mencegah munculnya sengketa properti. Dokumen PBB-P2 yang rutin dibayar tiap tahun membantu memperkuat kejelasan data kepemilikan sehingga meminimalkan risiko klaim ganda atau sengketa batas tanah.

Dengan membayar PBB-P2 sebelum jatuh tempo, wajib pajak akan terhindar dari sanksi administrasi atau dari beban denda akibat keterlambatan pembayaran.

Membayar PBB-P2 tepat waktu bukan hanya kewajiban, tetapi juga memberikan kemudahan bagi wajib pajak.  Ada beberapa manfaat lain bagi masyarakat yang rutin membayar PBB-P2 tepat waktu diantaranya:

1.     Syarat pengajuan kredit atau pinjaman ke bank, dalam proses pengajuan kredit dengan agunan tanah/bangunan, bank dapat meminta dokumen terkait objek agunan, termasuk SPPT PBB-P2 atau bukti pembayaran/lunas PBB-P2. PBB-P2 yang tertib membantu menunjukkan bahwa kewajiban pajak atas objek tersebut telah dipenuhi. Selain itu lunas PBB-P2 juga saat ini menjadi syarat dokumen dalam pengurusan berbagai layanan lainnya.

2.     Mempermudah proses jual beli tanah dan bangunan, bukti pembayaran PBB-P2 yang tertib membantu memastikan tidak ada tunggakan pajak atas objek tersebut. Dalam transaksi tanah/bangunan, kelengkapan administrasi perpajakan menjadi bagian penting yang perlu disiapkan.

3.     Mempermudah proses balik nama dan administrasi pertanahan, ketika melakukan berbagai proses administrasi terkait tanah dan bangunan, dokumen PBB-P2 yang tertib dapat membantu kelancaran pemeriksaan administrasi. Masyarakat tidak perlu terlebih dahulu menyelesaikan tunggakan PBB-P2 yang menumpuk.

4.     Mempermudah pengurusan dokumen atau transaksi terkait aset, bukti pembayaran PBB-P2 dapat menjadi salah satu dokumen pendukung ketika masyarakat melakukan berbagai urusan administrasi atas tanah dan bangunan. Riwayat pembayaran yang tertib juga membantu menunjukkan bahwa objek tersebut memiliki administrasi perpajakan yang terkelola.

5.     Menghindari tunggakan dan beban pembayaran yang menumpuk, membayar PBB-P2 setiap tahun membuat kewajiban terasa lebih ringan dibandingkan membiarkan tunggakan bertahun-tahun. Masyarakat juga dapat menghindari persoalan administrasi ketika suatu saat membutuhkan dokumen PBB-P2 secara mendadak.

6.     Menjaga ketertiban administrasi kepemilikan/penguasaan objek pajak, pembayaran PBB-P2 secara rutin mendorong masyarakat untuk memastikan data objek dan subjek pajaknya tetap sesuai. Jika terdapat perubahan nama, alamat, luas, atau kondisi objek, masyarakat lebih terdorong untuk melakukan pemutakhiran data.

7.     Meningkatkan nilai dan kredibilitas administrasi aset, tanah dan bangunan merupakan aset bernilai tinggi. Administrasi pajak yang tertib membuat dokumen pendukung aset tersebut lebih siap ketika dibutuhkan untuk transaksi, pembiayaan, maupun keperluan hukum/administratif.

Karena itu, membayar pajak sejatinya bukan hanya tentang memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Membayar pajak adalah cara kita ikut membangun daerah, sekaligus memastikan kredibilitas administrasi kepemilikan/penguasaan objek pajak.

Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda, berharap seluruh warga dapat memanfaatkan waktu yang masih tersedia untuk segera menyelesaikan kewajiban perpajakannya sebelum 30 September 2026 untuk PBB-P2 Buku 1, 2 dan 3.

“Masyarakat diimbau untuk tidak menunggu hingga hari terakhir pembayaran. Pelunasan PBB-P2 sebelum jatuh tempo akan menghindarkan wajib pajak dari sanksi administrasi berupa denda keterlambatan”, kata Sahali Kartawijaya selaku Kepala Bapenda Karawang.

Kepala Bapenda Karawang juga mengingatkan bahwa saat ini, pembayaran PBB-P2 juga semakin mudah karena dapat dilakukan melalui berbagai kanal pembayaran, seperti bank, kantor pos, e-commerce, layanan digital, QRIS, virtual account yang telah disediakan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat.

Kemudahan pembayaran melalui kanal digital ini, memungkinkan masyarakat melakukan pembayaran melalui telepon pintar tanpa harus meninggalkan aktivitas sehari-hari.

“Setelah pembayaran berhasil, bukti transaksi sebaiknya disimpan sebagai arsip untuk memastikan kewajiban PBB-P2 telah tercatat sebagai lunas.”, tambahnya.

Untuk kemudahan pembayaran PBB-P2, wajib pajak bisa mengakses laman https://cekpbb.karawangkab.go.id dengan cukup menyiapkan Nomor Objek Pajak atau NOP, lalu memeriksa kembali data objek pajak dan nilai tagihan sebelum menyelesaikan transaksi.

“Jangan tunggu saat butuh baru mencari bukti lunas PBB-P2. Ayo bayar tepat waktu setiap tahun, agar ketika membutuhkan untuk kredit, jual beli, atau urusan administrasi aset, maupun layanan lainnya semuanya sudah siap.”, ajak Sahali.

Pembayaran Pajak PBB-P2 membawa banyak manfaat positif baik bagi pembangunan maupun wajib pajak sendiri. Oleh karena itu, komitmen dalam membayar PBB-2 tidak hanya memenuhi kewajiban sebagai warga negara, tetapi juga berkontribusi langsung pada pembangunan.

Ayo bayar PBB-P2 tepat waktu setiap tahun, administrasi tertib, tidak ada tunggakan  dan lebih mudah saat membutuhkan dokumen aset. Pajak Anda, kontribusi nyata untuk pembangunan Karawang Maju.

Redaksi 

BRI Tambah 47 Mesin CRM Transaksi Makin Cepat Tanpa Antri

  
Karawang I Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) terus memperluas jangkauan layanan perbankan bagi masyarakat kali ini BRI menempatkan mesin setor tarik tunai CRM ( Cash Recycling Machine ) yang tersebar dibeberapa titik stategis seperti SPBU Dawuan, SPBU Pasir Mulya, SPBU Ciberes, Toserba Desa mulyasejati Kecamatan Ciampel kemudian Indomart di Wilayah supervisi BRI Cikampek, Alfamart Banyusari, Palumbon, bengle, wanci mekar dan sekitarnya. 
Kepala Cabang BRI Cikampek Riko Adiansyah Sai menyampaikan penempatan mesin- mesin ini bertujuan agar masyarakat/Nasabah lebih mudah melakukan transaksi perbankan harian tanpa harus datang ke kantor unit/cabang BRI. 
Dengan adanya mesin-mesin ini warga masyarakat/nasabah bisa melakukan setor tarik  Tunai langsung Rekening, transfer antar rekening BRI dan lainnya. 

kehadiran 47 mesin ini sangat dirasakan manfaatnya terutama didaerah  yang jauh dari Kantor Cabang/Unit BRI  nasabah tidak perlu lagi antri lama diteller, pelayanan menjadi cepat serta praktis " kami ingin layanan perbankan BRI semakin dekat dan mudah dijangkau semua lapisan masyarakat mesin CRM  ini menjadi bukti nyata komitmen  kami melayani masyarakat sepenuh hati , mesin mesin ini tersebar dititik-titik strategis. Transaksi dapat dilakukan sendiri, aman serta dapat diakses kapan saja bahkan diluar jam kantor " katanya 

Mesin CRM melengkapi jaringan layanan digital BRI yang sudah ada mulai dari BRimo hingga agen Brilink .

layanan perbankan harus  mudah terjangkau oleh semua kalangan dari pelaku UMKM, petani hingga pelajar. Dengan semakin mudahnya layanan kami, semakin besar Juga manfaat nya diwilayah Cikampek dan sekitarnya .

Redaksi 
Karawang I Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) terus memperluas jangkauan layanan perbankan bagi masyarakat kali ini BRI menempatkan mesin setor tarik tunai CRM ( Cash Recycling Machine ) yang tersebar dibeberapa titik stategis seperti SPBU Dawuan, SPBU Pasir Mulya, SPBU Ciberes, Toserba Desa mulyasejati Kecamatan Ciampel kemudian Indomart di Wilayah supervisi BRI Cikampek, Alfamart Banyusari, Palumbon, bengle, wanci mekar dan sekitarnya. 
Kepala Cabang BRI Cikampek Riko Adiansyah Sai menyampaikan penempatan mesin- mesin ini bertujuan agar masyarakat/Nasabah lebih mudah melakukan transaksi perbankan harian tanpa harus datang ke kantor unit/cabang BRI. 
Dengan adanya mesin-mesin ini warga masyarakat/nasabah bisa melakukan setor tarik  Tunai langsung Rekening, transfer antar rekening BRI dan lainnya. 

kehadiran 47 mesin ini sangat dirasakan manfaatnya terutama didaerah  yang jauh dari Kantor Cabang/Unit BRI  nasabah tidak perlu lagi antri lama diteller, pelayanan menjadi cepat serta praktis " kami ingin layanan perbankan BRI semakin dekat dan mudah dijangkau semua lapisan masyarakat mesin CRM  ini menjadi bukti nyata komitmen  kami melayani masyarakat sepenuh hati , mesin mesin ini tersebar dititik-titik strategis. Transaksi dapat dilakukan sendiri, aman serta dapat diakses kapan saja bahkan diluar jam kantor " katanya 

Mesin CRM melengkapi jaringan layanan digital BRI yang sudah ada mulai dari BRimo hingga agen Brilink .

layanan perbankan harus  mudah terjangkau oleh semua kalangan dari pelaku UMKM, petani hingga pelajar. Dengan semakin mudahnya layanan kami, semakin besar Juga manfaat nya diwilayah Cikampek dan sekitarnya .

Redaksi 

Rabu, 19 Agustus 2026

Perbedaan Data Ijazah Bakal Calon Kades Karangsegar Jadi Sorotan, Verifikasi Diminta

  
Karawang — Keabsahan dokumen ijazah salah satu bakal calon Kepala Desa Karangsegar, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, dipersoalkan masyarakat. Persoalan tersebut mencuat dalam proses pendaftaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026 yang berlangsung pada 29 Juli hingga 6 Agustus 2026.

Salah satu bakal calon yang menjadi sorotan adalah Toyang. Persoalan muncul setelah ditemukan adanya perbedaan data identitas pada sejumlah dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan.

Kuasa Hukum Masyarakat Desa Karangsegar, Andhika Kharisma, mengatakan persoalan utama berkaitan dengan adanya perbedaan nama pada dokumen ijazah jenjang pendidikan yang dimiliki Toyang.

“Terhadap perbedaan nama dalam ijazah SD, Paket B, dan Paket C atas nama bakal calon Toyang, ditemukan adanya persoalan administratif,” kata Andhika saat diwawancarai, Rabu (19/8/2026).

Menurut Andhika, persoalan tersebut semakin mengemuka setelah adanya surat dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Minhajul Falah, Kecamatan Batujaya.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa data ijazah Paket B atas nama Toyang yang dinyatakan lulus pada 2012 tidak sesuai dengan data yang tercatat, sehingga dinyatakan gugur dan tidak pernah terdaftar.

Hal tersebut, lanjut Andhika, diperkuat dengan surat keterangan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 400.3.3/3110/Disdikbud tertanggal 11 Agustus 2026.

Berdasarkan surat tersebut, nomor peserta B-12-02-19-015-010-7 yang tercantum pada ijazah Paket B atas nama Toyang disebut tidak tercatat atas nama Toyang. Nomor peserta tersebut, menurut surat dimaksud, tercatat atas nama Siti Nurjanah.

Atas temuan tersebut, Andhika menilai keabsahan ijazah Paket B yang digunakan Toyang sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan perlu diverifikasi secara menyeluruh oleh pihak yang berwenang.

“Dengan adanya ketidaksesuaian data tersebut, ijazah Paket B atas nama Toyang patut dipertanyakan keabsahannya dan perlu diverifikasi lebih lanjut sebelum digunakan sebagai persyaratan pendaftaran bakal calon kepala desa,” ujarnya.

Andhika juga meminta agar tidak ada penerbitan dokumen baru yang bertentangan dengan hasil verifikasi sebelumnya. Menurutnya, apabila kemudian terdapat dokumen atau keterangan baru yang menyatakan ijazah tersebut sah, penerbitannya harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data dan prosedur administrasi yang berlaku.

“Jangan sampai ada surat baru dari dinas pendidikan atau PKBM yang isinya seolah-olah membenarkan keberadaan dokumen ijazah tersebut, padahal sebelumnya sudah dipastikan bahwa nomor ijazah itu tercatat atas nama orang lain,” katanya.

Dia menegaskan, masyarakat akan menempuh langkah hukum apabila dalam proses pencalonan ditemukan tindakan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan atau terdapat dugaan manipulasi dokumen.

“Jika semua itu dilakukan, kami akan melakukan upaya hukum,” tegasnya.

Hingga berita ini disusun, persoalan mengenai keabsahan ijazah tersebut masih memerlukan klarifikasi dari Toyang maupun pihak-pihak terkait. Verifikasi resmi dari penyelenggara Pilkades dan instansi berwenang dinilai penting untuk memastikan terpenuhi atau tidaknya persyaratan administrasi seluruh bakal calon.

Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan keterangan narasumber dan dokumen yang disebutkan dalam pemberitaan. Konfirmasi kepada Toyang serta pihak terkait lainnya tetap diperlukan sebagai bagian dari keberimbangan dan hak jawab.

(Misru)
Karawang — Keabsahan dokumen ijazah salah satu bakal calon Kepala Desa Karangsegar, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, dipersoalkan masyarakat. Persoalan tersebut mencuat dalam proses pendaftaran Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2026 yang berlangsung pada 29 Juli hingga 6 Agustus 2026.

Salah satu bakal calon yang menjadi sorotan adalah Toyang. Persoalan muncul setelah ditemukan adanya perbedaan data identitas pada sejumlah dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonan.

Kuasa Hukum Masyarakat Desa Karangsegar, Andhika Kharisma, mengatakan persoalan utama berkaitan dengan adanya perbedaan nama pada dokumen ijazah jenjang pendidikan yang dimiliki Toyang.

“Terhadap perbedaan nama dalam ijazah SD, Paket B, dan Paket C atas nama bakal calon Toyang, ditemukan adanya persoalan administratif,” kata Andhika saat diwawancarai, Rabu (19/8/2026).

Menurut Andhika, persoalan tersebut semakin mengemuka setelah adanya surat dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Minhajul Falah, Kecamatan Batujaya.

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa data ijazah Paket B atas nama Toyang yang dinyatakan lulus pada 2012 tidak sesuai dengan data yang tercatat, sehingga dinyatakan gugur dan tidak pernah terdaftar.

Hal tersebut, lanjut Andhika, diperkuat dengan surat keterangan Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karawang Nomor 400.3.3/3110/Disdikbud tertanggal 11 Agustus 2026.

Berdasarkan surat tersebut, nomor peserta B-12-02-19-015-010-7 yang tercantum pada ijazah Paket B atas nama Toyang disebut tidak tercatat atas nama Toyang. Nomor peserta tersebut, menurut surat dimaksud, tercatat atas nama Siti Nurjanah.

Atas temuan tersebut, Andhika menilai keabsahan ijazah Paket B yang digunakan Toyang sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonan perlu diverifikasi secara menyeluruh oleh pihak yang berwenang.

“Dengan adanya ketidaksesuaian data tersebut, ijazah Paket B atas nama Toyang patut dipertanyakan keabsahannya dan perlu diverifikasi lebih lanjut sebelum digunakan sebagai persyaratan pendaftaran bakal calon kepala desa,” ujarnya.

Andhika juga meminta agar tidak ada penerbitan dokumen baru yang bertentangan dengan hasil verifikasi sebelumnya. Menurutnya, apabila kemudian terdapat dokumen atau keterangan baru yang menyatakan ijazah tersebut sah, penerbitannya harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data dan prosedur administrasi yang berlaku.

“Jangan sampai ada surat baru dari dinas pendidikan atau PKBM yang isinya seolah-olah membenarkan keberadaan dokumen ijazah tersebut, padahal sebelumnya sudah dipastikan bahwa nomor ijazah itu tercatat atas nama orang lain,” katanya.

Dia menegaskan, masyarakat akan menempuh langkah hukum apabila dalam proses pencalonan ditemukan tindakan yang dinilai bertentangan dengan ketentuan atau terdapat dugaan manipulasi dokumen.

“Jika semua itu dilakukan, kami akan melakukan upaya hukum,” tegasnya.

Hingga berita ini disusun, persoalan mengenai keabsahan ijazah tersebut masih memerlukan klarifikasi dari Toyang maupun pihak-pihak terkait. Verifikasi resmi dari penyelenggara Pilkades dan instansi berwenang dinilai penting untuk memastikan terpenuhi atau tidaknya persyaratan administrasi seluruh bakal calon.

Catatan Redaksi: Berita ini disusun berdasarkan keterangan narasumber dan dokumen yang disebutkan dalam pemberitaan. Konfirmasi kepada Toyang serta pihak terkait lainnya tetap diperlukan sebagai bagian dari keberimbangan dan hak jawab.

(Misru)

Dari Audiensi Menuju Sinergitas, AKPERSI dan Polresta Karawang Perkuat Kemitraan Pers dan Polisi

  
KARAWANG – Hubungan antara institusi kepolisian dan insan pers kembali mendapat perhatian di Kabupaten Karawang. Kapolresta Karawang Kombes Pol. Mario Prahatinto, S.H., S.I.K., M.Si., menerima audiensi jajaran Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) pada Rabu (18/8/2026).
Audiensi tersebut dihadiri langsung Ketua Umum AKPERSI, Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.BJ., C.EJ., CFLE., C.ILJ.,  bersama jajaran pengurus. Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan komunikatif, sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat hubungan kelembagaan antara kepolisian dan organisasi pers.

Pertemuan itu tidak sekadar menjadi agenda silaturahmi. Lebih jauh, audiensi menjadi sarana untuk membicarakan pentingnya komunikasi yang sehat antara media dan aparat penegak hukum, khususnya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media yang semakin cepat, keterbukaan komunikasi menjadi bagian penting dalam menjaga akurasi pemberitaan. Pers membutuhkan akses informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sementara kepolisian juga memiliki kepentingan agar informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik maupun penegakan hukum dapat tersampaikan secara tepat kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, jajaran AKPERSI menyampaikan sejumlah pandangan mengenai peran strategis pers dalam kehidupan masyarakat. Media tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional, berimbang dan tetap mengedepankan prinsip-prinsip jurnalistik.

Ketua Umum AKPERSI Pusat, Rino Triono, mengapresiasi langkah Kapolresta Karawang yang membuka ruang dialog dengan organisasi pers.

Menurut Rino, komunikasi langsung antara insan pers dengan jajaran kepolisian penting dilakukan secara berkelanjutan. Dengan komunikasi yang baik, berbagai informasi yang berkembang di masyarakat dapat diklarifikasi sehingga pemberitaan tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki dasar informasi yang jelas.

“AKPERSI mengapresiasi keterbukaan Kapolresta Karawang dalam menerima audiensi dan berdiskusi bersama insan pers. Bagi kami, komunikasi seperti ini sangat penting untuk membangun hubungan yang profesional antara pers dan kepolisian,” ujar Rino Triono.

Ia menambahkan, pers dan kepolisian memiliki tugas yang berbeda, namun keduanya mempunyai kepentingan yang sama dalam memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Karena itu, menurutnya, hubungan antara media dan aparat penegak hukum harus dibangun berdasarkan profesionalitas, etika, keterbukaan, serta penghormatan terhadap tugas dan kewenangan masing-masing.

Rino juga menekankan bahwa AKPERSI akan terus mendorong para jurnalis dan perusahaan media untuk menjalankan tugas pemberitaan secara bertanggung jawab.

“Pers harus tetap kritis, tetapi juga harus profesional. Kritik merupakan bagian dari kontrol sosial, namun penyampaian informasi tetap harus berdasarkan data dan fakta. Begitu pula komunikasi dengan aparat penegak hukum harus dibangun dengan baik,” katanya.

Sementara itu, keterbukaan yang ditunjukkan Kapolresta Karawang dalam audiensi tersebut dinilai menjadi langkah positif dalam membangun komunikasi dua arah.

Ruang dialog antara kepolisian dan pers dinilai penting, terutama ketika terdapat persoalan yang menjadi perhatian publik. Dengan adanya komunikasi yang terbuka, berbagai persoalan dapat dibahas secara proporsional tanpa menghilangkan fungsi kontrol sosial media.

Pers memiliki posisi strategis dalam menyampaikan berbagai perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat. Di sisi lain, kepolisian merupakan salah satu institusi yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, mulai dari pelayanan, keamanan, ketertiban hingga penegakan hukum.

Karena itu, sinergitas antara kedua unsur tersebut menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat.

Audiensi AKPERSI dengan Polresta Karawang juga menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman bahwa kemitraan antara media dan kepolisian bukan berarti menghilangkan sikap kritis pers.

Sebaliknya, kemitraan yang sehat justru harus memberikan ruang bagi media untuk tetap menjalankan fungsi jurnalistiknya secara independen, sementara kepolisian dapat memberikan informasi dan klarifikasi sesuai dengan kewenangan serta ketentuan yang berlaku.

Rino berharap komunikasi yang telah terbangun tersebut tidak berhenti pada satu kali pertemuan. Menurutnya, diperlukan komunikasi berkelanjutan agar hubungan antara organisasi pers dan kepolisian semakin solid.

“Harapan kami, audiensi ini menjadi awal dari komunikasi yang lebih intens ke depan. Ketika komunikasi berjalan baik, tentu banyak hal yang bisa dibicarakan dan diselesaikan dengan lebih terbuka,” tuturnya.

Lebih lanjut, AKPERSI menilai keterbukaan informasi menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kepercayaan publik. Masyarakat saat ini semakin membutuhkan informasi yang cepat, akurat dan dapat diverifikasi.

Dalam kondisi tersebut, sinergitas antara pers dan kepolisian dapat menjadi salah satu bagian penting untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat tidak menimbulkan kesimpangsiuran.

Terlebih, berbagai persoalan hukum dan keamanan sering kali menjadi perhatian publik. Pemberitaan mengenai perkara hukum membutuhkan informasi yang akurat agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.

Karena itu, komunikasi antara wartawan dengan pihak kepolisian menjadi salah satu faktor penting dalam proses kerja jurnalistik.

AKPERSI juga berharap jajaran Polresta Karawang dapat terus membuka ruang komunikasi dengan seluruh insan pers tanpa membedakan latar belakang media, sepanjang proses pemberitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kode etik jurnalistik.

Dengan demikian, hubungan kemitraan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pertemuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa perbedaan fungsi antara pers dan kepolisian bukan menjadi penghalang untuk membangun komunikasi. Justru dengan memahami tugas masing-masing, hubungan keduanya dapat berjalan lebih profesional.

Kepolisian membutuhkan media untuk menyampaikan berbagai informasi pelayanan dan kegiatan kepada masyarakat. Sebaliknya, media membutuhkan akses informasi dan ruang klarifikasi agar produk jurnalistik yang dihasilkan memiliki akurasi serta keberimbangan.

Pada akhirnya, masyarakat menjadi pihak yang paling diuntungkan ketika komunikasi antara kepolisian dan media berjalan dengan baik.

Informasi mengenai keamanan, ketertiban, pelayanan publik maupun berbagai persoalan hukum dapat disampaikan secara lebih proporsional dan tidak hanya mengandalkan informasi yang berkembang di ruang publik.

Audiensi Ketua Umum AKPERSI Pusat bersama jajaran dengan Kapolresta Karawang pun diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem komunikasi publik di Kabupaten Karawang.

AKPERSI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong insan pers agar bekerja secara profesional, independen, berimbang dan bertanggung jawab.

Sementara keterbukaan dari jajaran kepolisian diharapkan dapat terus dipertahankan sehingga ruang komunikasi antara pers dan aparat penegak hukum tetap terbuka.

Dengan komunikasi yang dibangun secara konsisten, profesionalitas kedua pihak dapat berjalan beriringan. Pers tetap menjalankan fungsi kontrol sosialnya, sementara kepolisian tetap menjalankan tugas pelayanan, perlindungan, pengayoman dan penegakan hukum.

Audiensi tersebut akhirnya bukan hanya menjadi agenda pertemuan antara organisasi pers dan kepolisian, tetapi menjadi pesan bahwa komunikasi terbuka masih menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik.

Ke depan, sinergitas antara AKPERSI dan Polresta Karawang diharapkan dapat terus berkembang melalui komunikasi, silaturahmi serta berbagai kegiatan positif lainnya demi terciptanya suasana yang kondusif dan keterbukaan informasi bagi masyarakat Kabupaten Karawang.


Redaksi 
KARAWANG – Hubungan antara institusi kepolisian dan insan pers kembali mendapat perhatian di Kabupaten Karawang. Kapolresta Karawang Kombes Pol. Mario Prahatinto, S.H., S.I.K., M.Si., menerima audiensi jajaran Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) pada Rabu (18/8/2026).
Audiensi tersebut dihadiri langsung Ketua Umum AKPERSI, Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.BJ., C.EJ., CFLE., C.ILJ.,  bersama jajaran pengurus. Pertemuan berlangsung dalam suasana terbuka dan komunikatif, sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat hubungan kelembagaan antara kepolisian dan organisasi pers.

Pertemuan itu tidak sekadar menjadi agenda silaturahmi. Lebih jauh, audiensi menjadi sarana untuk membicarakan pentingnya komunikasi yang sehat antara media dan aparat penegak hukum, khususnya dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Di tengah derasnya arus informasi dan perkembangan media yang semakin cepat, keterbukaan komunikasi menjadi bagian penting dalam menjaga akurasi pemberitaan. Pers membutuhkan akses informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, sementara kepolisian juga memiliki kepentingan agar informasi yang berkaitan dengan pelayanan publik maupun penegakan hukum dapat tersampaikan secara tepat kepada masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, jajaran AKPERSI menyampaikan sejumlah pandangan mengenai peran strategis pers dalam kehidupan masyarakat. Media tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional, berimbang dan tetap mengedepankan prinsip-prinsip jurnalistik.

Ketua Umum AKPERSI Pusat, Rino Triono, mengapresiasi langkah Kapolresta Karawang yang membuka ruang dialog dengan organisasi pers.

Menurut Rino, komunikasi langsung antara insan pers dengan jajaran kepolisian penting dilakukan secara berkelanjutan. Dengan komunikasi yang baik, berbagai informasi yang berkembang di masyarakat dapat diklarifikasi sehingga pemberitaan tidak hanya cepat, tetapi juga memiliki dasar informasi yang jelas.

“AKPERSI mengapresiasi keterbukaan Kapolresta Karawang dalam menerima audiensi dan berdiskusi bersama insan pers. Bagi kami, komunikasi seperti ini sangat penting untuk membangun hubungan yang profesional antara pers dan kepolisian,” ujar Rino Triono.

Ia menambahkan, pers dan kepolisian memiliki tugas yang berbeda, namun keduanya mempunyai kepentingan yang sama dalam memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Karena itu, menurutnya, hubungan antara media dan aparat penegak hukum harus dibangun berdasarkan profesionalitas, etika, keterbukaan, serta penghormatan terhadap tugas dan kewenangan masing-masing.

Rino juga menekankan bahwa AKPERSI akan terus mendorong para jurnalis dan perusahaan media untuk menjalankan tugas pemberitaan secara bertanggung jawab.

“Pers harus tetap kritis, tetapi juga harus profesional. Kritik merupakan bagian dari kontrol sosial, namun penyampaian informasi tetap harus berdasarkan data dan fakta. Begitu pula komunikasi dengan aparat penegak hukum harus dibangun dengan baik,” katanya.

Sementara itu, keterbukaan yang ditunjukkan Kapolresta Karawang dalam audiensi tersebut dinilai menjadi langkah positif dalam membangun komunikasi dua arah.

Ruang dialog antara kepolisian dan pers dinilai penting, terutama ketika terdapat persoalan yang menjadi perhatian publik. Dengan adanya komunikasi yang terbuka, berbagai persoalan dapat dibahas secara proporsional tanpa menghilangkan fungsi kontrol sosial media.

Pers memiliki posisi strategis dalam menyampaikan berbagai perkembangan yang terjadi di tengah masyarakat. Di sisi lain, kepolisian merupakan salah satu institusi yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat, mulai dari pelayanan, keamanan, ketertiban hingga penegakan hukum.

Karena itu, sinergitas antara kedua unsur tersebut menjadi sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam menciptakan ekosistem informasi yang sehat.

Audiensi AKPERSI dengan Polresta Karawang juga menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman bahwa kemitraan antara media dan kepolisian bukan berarti menghilangkan sikap kritis pers.

Sebaliknya, kemitraan yang sehat justru harus memberikan ruang bagi media untuk tetap menjalankan fungsi jurnalistiknya secara independen, sementara kepolisian dapat memberikan informasi dan klarifikasi sesuai dengan kewenangan serta ketentuan yang berlaku.

Rino berharap komunikasi yang telah terbangun tersebut tidak berhenti pada satu kali pertemuan. Menurutnya, diperlukan komunikasi berkelanjutan agar hubungan antara organisasi pers dan kepolisian semakin solid.

“Harapan kami, audiensi ini menjadi awal dari komunikasi yang lebih intens ke depan. Ketika komunikasi berjalan baik, tentu banyak hal yang bisa dibicarakan dan diselesaikan dengan lebih terbuka,” tuturnya.

Lebih lanjut, AKPERSI menilai keterbukaan informasi menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kepercayaan publik. Masyarakat saat ini semakin membutuhkan informasi yang cepat, akurat dan dapat diverifikasi.

Dalam kondisi tersebut, sinergitas antara pers dan kepolisian dapat menjadi salah satu bagian penting untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat tidak menimbulkan kesimpangsiuran.

Terlebih, berbagai persoalan hukum dan keamanan sering kali menjadi perhatian publik. Pemberitaan mengenai perkara hukum membutuhkan informasi yang akurat agar tidak menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat.

Karena itu, komunikasi antara wartawan dengan pihak kepolisian menjadi salah satu faktor penting dalam proses kerja jurnalistik.

AKPERSI juga berharap jajaran Polresta Karawang dapat terus membuka ruang komunikasi dengan seluruh insan pers tanpa membedakan latar belakang media, sepanjang proses pemberitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kode etik jurnalistik.

Dengan demikian, hubungan kemitraan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pertemuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa perbedaan fungsi antara pers dan kepolisian bukan menjadi penghalang untuk membangun komunikasi. Justru dengan memahami tugas masing-masing, hubungan keduanya dapat berjalan lebih profesional.

Kepolisian membutuhkan media untuk menyampaikan berbagai informasi pelayanan dan kegiatan kepada masyarakat. Sebaliknya, media membutuhkan akses informasi dan ruang klarifikasi agar produk jurnalistik yang dihasilkan memiliki akurasi serta keberimbangan.

Pada akhirnya, masyarakat menjadi pihak yang paling diuntungkan ketika komunikasi antara kepolisian dan media berjalan dengan baik.

Informasi mengenai keamanan, ketertiban, pelayanan publik maupun berbagai persoalan hukum dapat disampaikan secara lebih proporsional dan tidak hanya mengandalkan informasi yang berkembang di ruang publik.

Audiensi Ketua Umum AKPERSI Pusat bersama jajaran dengan Kapolresta Karawang pun diharapkan menjadi bagian dari upaya memperkuat ekosistem komunikasi publik di Kabupaten Karawang.

AKPERSI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong insan pers agar bekerja secara profesional, independen, berimbang dan bertanggung jawab.

Sementara keterbukaan dari jajaran kepolisian diharapkan dapat terus dipertahankan sehingga ruang komunikasi antara pers dan aparat penegak hukum tetap terbuka.

Dengan komunikasi yang dibangun secara konsisten, profesionalitas kedua pihak dapat berjalan beriringan. Pers tetap menjalankan fungsi kontrol sosialnya, sementara kepolisian tetap menjalankan tugas pelayanan, perlindungan, pengayoman dan penegakan hukum.

Audiensi tersebut akhirnya bukan hanya menjadi agenda pertemuan antara organisasi pers dan kepolisian, tetapi menjadi pesan bahwa komunikasi terbuka masih menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan publik.

Ke depan, sinergitas antara AKPERSI dan Polresta Karawang diharapkan dapat terus berkembang melalui komunikasi, silaturahmi serta berbagai kegiatan positif lainnya demi terciptanya suasana yang kondusif dan keterbukaan informasi bagi masyarakat Kabupaten Karawang.


Redaksi 

Selasa, 18 Agustus 2026

Hadir di Independence Run, Camry Family Indonesia Bangga Ikut Ukir Rekor Muri

  
BEKASI - Komunitas Camry Family Indonesia (CFI) menunjukkan semangat kebersamaan dan nasionalisme dengan turut ambil bagian dalam event otomotif bertajuk “Independence Run Semangat Kemerdekaan”, yang digelar oleh Modcar.id yang berkolaborasi dengan Dabgank.
Event yang menjadi salah satu momentum besar bagi komunitas otomotif Tanah Air tersebut diikuti oleh 73 komunitas mobil dengan total 1.389 peserta kendaraan. Kegiatan mengambil titik awal di Grand Kota Bintang, Bekasi, kemudian dilanjutkan dengan konvoi bersama menuju pusat acara di AEON Mall BSD City.

Keikutsertaan Camry Family Indonesia menjadi kebanggaan tersendiri bagi seluruh anggota komunitas. Selain menjadi ajang silaturahmi antarpecinta otomotif, kegiatan tersebut juga berhasil mencatatkan prestasi nasional dengan memecahkan rekor MURI sebagai gathering komunitas mobil terbanyak se-Indonesia.

Rangkaian acara diawali dengan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus pengingat bagi seluruh peserta bahwa semangat kemerdekaan harus terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat.

Usai upacara, ribuan peserta bersama kendaraan masing-masing bergerak dalam konvoi menuju AEON Mall BSD City. Suasana berlangsung meriah, namun tetap tertib dan mengedepankan keselamatan serta rasa saling menghargai antarkomunitas.

Setibanya di lokasi utama, kegiatan dilanjutkan dengan berbagai lomba, hiburan, serta pembagian hadiah menarik bagi para peserta. Sejumlah brand otomotif ternama di Tanah Air juga turut mendukung dan menjadi bagian dari kemeriahan event tersebut.

Bagi Camry Family Indonesia, keikutsertaan dalam kegiatan tersebut bukan sekadar menghadirkan kendaraan dan berkumpul bersama komunitas lainnya. CFI memandang event tersebut sebagai momentum untuk mempererat persaudaraan sekaligus menunjukkan bahwa komunitas otomotif mampu menjadi bagian dari kegiatan positif yang membawa semangat kebangsaan.

Ketua Panitia Independence Run Semangat Kemerdekaan, Bayu, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh komunitas yang telah berpartisipasi.

“Kami sangat mengapresiasi seluruh komunitas yang hadir dan ikut menyukseskan Independence Run Semangat Kemerdekaan. Kehadiran 73 komunitas dengan 1.389 kendaraan menjadi bukti bahwa komunitas otomotif di Indonesia memiliki semangat persaudaraan yang luar biasa. Yang paling penting, seluruh rangkaian acara dapat berjalan tertib, aman dan penuh kebersamaan. Rekor MURI ini bukan hanya milik panitia, tetapi menjadi kebanggaan seluruh komunitas yang ikut berpartisipasi,” ujar Bayu.

Sementara itu, Ketua Camry Family Indonesia (CFI), Fajar Kurniawan, mengungkapkan rasa bangga dapat membawa nama komunitasnya dalam event berskala nasional tersebut.

“Bagi kami di Camry Family Indonesia, mengikuti Independence Run Semangat Kemerdekaan merupakan sebuah kebanggaan. Kami tidak hanya datang untuk berkumpul dengan sesama pengguna Camry, tetapi juga menjadi bagian dari sejarah pemecahan rekor MURI gathering komunitas mobil terbanyak di Indonesia. Ini menjadi pengalaman yang sangat berarti bagi seluruh keluarga besar CFI,” kata Fajar.

Menurut Fajar, keberagaman komunitas yang hadir justru menjadi kekuatan utama dalam kegiatan tersebut. Setiap komunitas memiliki karakter, kendaraan, latar belakang dan gaya yang berbeda, namun semuanya dapat berkumpul dalam satu semangat.

“Kami membawa semangat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Walaupun kami berasal dari komunitas dan kendaraan yang berbeda, hari ini kami berdiri bersama sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Semangat inilah yang ingin terus kami jaga di Camry Family Indonesia,” tambahnya.

Semangat nasionalisme juga terlihat sepanjang kegiatan. Para peserta tidak hanya menikmati dunia otomotif, tetapi turut menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan melalui peringatan kemerdekaan dan kebersamaan antarkomunitas.

Kegiatan Independence Run Semangat Kemerdekaan sekaligus menjadi gambaran bahwa dunia komunitas otomotif tidak hanya berbicara mengenai kendaraan, modifikasi maupun hobi, tetapi juga dapat menjadi ruang untuk membangun persaudaraan, solidaritas dan kegiatan positif.

Dengan mengusung semangat “Berbeda-beda namun tetap satu”, seluruh peserta menunjukkan bahwa keberagaman bukanlah penghalang untuk bersatu. Justru dari keberagaman tersebut lahir kekuatan untuk bersama-sama menjaga persatuan Indonesia.

Camry Family Indonesia pun berharap momentum seperti ini dapat terus hadir dan menjadi wadah positif bagi komunitas otomotif di seluruh Indonesia.

Bagi CFI, tercatatnya nama mereka sebagai bagian dari 1.389 kendaraan yang turut mengantarkan lahirnya rekor MURI gathering komunitas mobil terbanyak se-Indonesia merupakan sebuah kebanggaan yang akan menjadi kenangan tersendiri bagi seluruh keluarga besar Camry Family Indonesia.

Semangat tersebut menjadi refleksi dari cita-cita bersama untuk terus menjaga persatuan dan membangun Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.

(Reporter Misru)
BEKASI - Komunitas Camry Family Indonesia (CFI) menunjukkan semangat kebersamaan dan nasionalisme dengan turut ambil bagian dalam event otomotif bertajuk “Independence Run Semangat Kemerdekaan”, yang digelar oleh Modcar.id yang berkolaborasi dengan Dabgank.
Event yang menjadi salah satu momentum besar bagi komunitas otomotif Tanah Air tersebut diikuti oleh 73 komunitas mobil dengan total 1.389 peserta kendaraan. Kegiatan mengambil titik awal di Grand Kota Bintang, Bekasi, kemudian dilanjutkan dengan konvoi bersama menuju pusat acara di AEON Mall BSD City.

Keikutsertaan Camry Family Indonesia menjadi kebanggaan tersendiri bagi seluruh anggota komunitas. Selain menjadi ajang silaturahmi antarpecinta otomotif, kegiatan tersebut juga berhasil mencatatkan prestasi nasional dengan memecahkan rekor MURI sebagai gathering komunitas mobil terbanyak se-Indonesia.

Rangkaian acara diawali dengan upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus pengingat bagi seluruh peserta bahwa semangat kemerdekaan harus terus dijaga dalam kehidupan bermasyarakat.

Usai upacara, ribuan peserta bersama kendaraan masing-masing bergerak dalam konvoi menuju AEON Mall BSD City. Suasana berlangsung meriah, namun tetap tertib dan mengedepankan keselamatan serta rasa saling menghargai antarkomunitas.

Setibanya di lokasi utama, kegiatan dilanjutkan dengan berbagai lomba, hiburan, serta pembagian hadiah menarik bagi para peserta. Sejumlah brand otomotif ternama di Tanah Air juga turut mendukung dan menjadi bagian dari kemeriahan event tersebut.

Bagi Camry Family Indonesia, keikutsertaan dalam kegiatan tersebut bukan sekadar menghadirkan kendaraan dan berkumpul bersama komunitas lainnya. CFI memandang event tersebut sebagai momentum untuk mempererat persaudaraan sekaligus menunjukkan bahwa komunitas otomotif mampu menjadi bagian dari kegiatan positif yang membawa semangat kebangsaan.

Ketua Panitia Independence Run Semangat Kemerdekaan, Bayu, menyampaikan apresiasinya kepada seluruh komunitas yang telah berpartisipasi.

“Kami sangat mengapresiasi seluruh komunitas yang hadir dan ikut menyukseskan Independence Run Semangat Kemerdekaan. Kehadiran 73 komunitas dengan 1.389 kendaraan menjadi bukti bahwa komunitas otomotif di Indonesia memiliki semangat persaudaraan yang luar biasa. Yang paling penting, seluruh rangkaian acara dapat berjalan tertib, aman dan penuh kebersamaan. Rekor MURI ini bukan hanya milik panitia, tetapi menjadi kebanggaan seluruh komunitas yang ikut berpartisipasi,” ujar Bayu.

Sementara itu, Ketua Camry Family Indonesia (CFI), Fajar Kurniawan, mengungkapkan rasa bangga dapat membawa nama komunitasnya dalam event berskala nasional tersebut.

“Bagi kami di Camry Family Indonesia, mengikuti Independence Run Semangat Kemerdekaan merupakan sebuah kebanggaan. Kami tidak hanya datang untuk berkumpul dengan sesama pengguna Camry, tetapi juga menjadi bagian dari sejarah pemecahan rekor MURI gathering komunitas mobil terbanyak di Indonesia. Ini menjadi pengalaman yang sangat berarti bagi seluruh keluarga besar CFI,” kata Fajar.

Menurut Fajar, keberagaman komunitas yang hadir justru menjadi kekuatan utama dalam kegiatan tersebut. Setiap komunitas memiliki karakter, kendaraan, latar belakang dan gaya yang berbeda, namun semuanya dapat berkumpul dalam satu semangat.

“Kami membawa semangat Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Walaupun kami berasal dari komunitas dan kendaraan yang berbeda, hari ini kami berdiri bersama sebagai bagian dari masyarakat Indonesia. Semangat inilah yang ingin terus kami jaga di Camry Family Indonesia,” tambahnya.

Semangat nasionalisme juga terlihat sepanjang kegiatan. Para peserta tidak hanya menikmati dunia otomotif, tetapi turut menghidupkan kembali nilai-nilai perjuangan melalui peringatan kemerdekaan dan kebersamaan antarkomunitas.

Kegiatan Independence Run Semangat Kemerdekaan sekaligus menjadi gambaran bahwa dunia komunitas otomotif tidak hanya berbicara mengenai kendaraan, modifikasi maupun hobi, tetapi juga dapat menjadi ruang untuk membangun persaudaraan, solidaritas dan kegiatan positif.

Dengan mengusung semangat “Berbeda-beda namun tetap satu”, seluruh peserta menunjukkan bahwa keberagaman bukanlah penghalang untuk bersatu. Justru dari keberagaman tersebut lahir kekuatan untuk bersama-sama menjaga persatuan Indonesia.

Camry Family Indonesia pun berharap momentum seperti ini dapat terus hadir dan menjadi wadah positif bagi komunitas otomotif di seluruh Indonesia.

Bagi CFI, tercatatnya nama mereka sebagai bagian dari 1.389 kendaraan yang turut mengantarkan lahirnya rekor MURI gathering komunitas mobil terbanyak se-Indonesia merupakan sebuah kebanggaan yang akan menjadi kenangan tersendiri bagi seluruh keluarga besar Camry Family Indonesia.

Semangat tersebut menjadi refleksi dari cita-cita bersama untuk terus menjaga persatuan dan membangun Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur.

(Reporter Misru)

Dugaan Ketidaknetralan Ketua RW dalam Pemilihan BPD Desa Karyamukti Disorot, Panitia Diminta Tegakkan Aturan

  
KARAWANG – Proses pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karyamukti, Kecamatan [isi kecamatan], Kabupaten Karawang, mulai mendapat sorotan. Dugaan keberpihakan salah satu unsur pemerintahan di tingkat kewilayahan terhadap calon tertentu mencuat dan dinilai berpotensi menimbulkan persoalan terkait netralitas dalam proses pemilihan.

Nama Endang Tajudin, yang diketahui menjabat sebagai Ketua RW di Dusun Margasalam, Desa Karyamukti, menjadi sorotan setelah disebut-sebut secara terang-terangan memberikan dukungan kepada salah satu calon BPD.

Sikap tersebut dipertanyakan karena dalam proses pemilihan BPD, seluruh pihak yang memiliki posisi atau kewenangan di lingkungan pemerintahan desa diharapkan dapat menjaga sikap profesional dan tidak menggunakan kedudukan maupun pengaruhnya untuk mengarahkan pilihan masyarakat kepada calon tertentu.

Dugaan keberpihakan tersebut menjadi perhatian karena pemilihan BPD merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD memiliki fungsi strategis sebagai lembaga yang menjalankan fungsi permusyawaratan serta menjadi salah satu unsur penting dalam tata kelola pemerintahan desa.

Karena itu, proses pemilihannya semestinya berlangsung secara transparan, demokratis, objektif, dan tidak boleh dikotori oleh tekanan maupun keberpihakan dari pihak-pihak yang seharusnya menjaga kondusivitas masyarakat.

Persoalan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana panitia pemilihan BPD dan pemerintah desa melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Jika benar terdapat tindakan mendukung salah satu calon secara terbuka oleh Ketua RW, maka pihak terkait perlu memberikan penjelasan mengenai kapasitas tindakan tersebut dan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan pemilihan BPD di Desa Karyamukti.

Masyarakat juga meminta agar panitia pemilihan tidak membiarkan persoalan netralitas menjadi polemik yang berlarut-larut. Setiap laporan atau informasi mengenai dugaan keberpihakan semestinya diverifikasi secara objektif dan ditindaklanjuti berdasarkan aturan yang berlaku.

Jangan sampai pemilihan BPD berubah menjadi arena dukung-mendukung yang melibatkan aparatur atau unsur kewilayahan, karena kondisi tersebut dapat menimbulkan persepsi bahwa proses pemilihan tidak berjalan secara adil.

Selain itu, apabila terdapat dugaan penggunaan jabatan, fasilitas, pengaruh, atau kewenangan untuk menguntungkan calon tertentu, persoalan tersebut patut diperiksa secara serius oleh pihak yang memiliki kewenangan.

Masyarakat pada prinsipnya hanya menginginkan proses pemilihan BPD berlangsung jujur dan adil. Siapa pun calon yang terpilih nantinya harus merupakan hasil dari proses yang benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat, bukan karena dukungan dari pihak tertentu yang memiliki posisi di lingkungan desa.

Aparat Diminta Tidak Memihak

Sorotan juga diarahkan kepada seluruh unsur yang terlibat dalam proses pemilihan. Aparat maupun unsur pemerintahan yang memiliki kewajiban menjaga ketertiban dan kondusivitas di masyarakat diharapkan tidak menunjukkan keberpihakan kepada calon tertentu.

Prinsip netralitas menjadi penting agar tidak muncul tekanan psikologis maupun sosial terhadap masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Apabila memang terdapat aturan khusus yang melarang aparatur atau unsur kewilayahan memberikan dukungan terbuka kepada salah satu calon, maka panitia bersama pemerintah desa dan pihak berwenang perlu melakukan pemeriksaan terhadap informasi tersebut.

Sebaliknya, apabila dukungan tersebut ternyata diperbolehkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka pihak panitia juga perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Dengan demikian, persoalan ini tidak berhenti pada isu atau tudingan semata, tetapi dapat diselesaikan berdasarkan fakta dan aturan yang berlaku.

Panitia Diminta Transparan

Masyarakat Desa Karyamukti juga berharap panitia pemilihan BPD membuka ruang pengaduan dan memastikan seluruh calon memperoleh perlakuan yang sama.

Panitia perlu memastikan tidak ada calon yang mendapatkan perlakuan khusus, baik dalam tahapan pencalonan, sosialisasi, pemungutan suara maupun proses penetapan hasil.

Jika ditemukan pelanggaran, langkah yang diambil harus berdasarkan bukti dan ketentuan hukum, bukan berdasarkan tekanan dari pihak tertentu.

Hingga berita ini disusun, dugaan keberpihakan Endang Tajudin terhadap salah satu calon BPD tersebut masih memerlukan klarifikasi dari yang bersangkutan dan panitia pemilihan BPD Desa Karyamukti.

Endang Tajudin berhak memberikan penjelasan maupun bantahan atas informasi tersebut. Begitu pula panitia dan Pemerintah Desa Karyamukti diharapkan memberikan keterangan resmi mengenai aturan netralitas yang digunakan dalam proses pemilihan BPD.

Publik kini menunggu sikap tegas panitia dan pemerintah desa. Jangan sampai persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan secara administratif justru berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.

Pemilihan BPD bukan sekadar memilih nama untuk mengisi sebuah jabatan. Proses tersebut menyangkut representasi masyarakat dan masa depan tata kelola pemerintahan desa. Karena itu, integritas, transparansi, dan netralitas seluruh pihak harus menjadi prioritas utama.

Redaksi 
KARAWANG – Proses pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karyamukti, Kecamatan [isi kecamatan], Kabupaten Karawang, mulai mendapat sorotan. Dugaan keberpihakan salah satu unsur pemerintahan di tingkat kewilayahan terhadap calon tertentu mencuat dan dinilai berpotensi menimbulkan persoalan terkait netralitas dalam proses pemilihan.

Nama Endang Tajudin, yang diketahui menjabat sebagai Ketua RW di Dusun Margasalam, Desa Karyamukti, menjadi sorotan setelah disebut-sebut secara terang-terangan memberikan dukungan kepada salah satu calon BPD.

Sikap tersebut dipertanyakan karena dalam proses pemilihan BPD, seluruh pihak yang memiliki posisi atau kewenangan di lingkungan pemerintahan desa diharapkan dapat menjaga sikap profesional dan tidak menggunakan kedudukan maupun pengaruhnya untuk mengarahkan pilihan masyarakat kepada calon tertentu.

Dugaan keberpihakan tersebut menjadi perhatian karena pemilihan BPD merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD memiliki fungsi strategis sebagai lembaga yang menjalankan fungsi permusyawaratan serta menjadi salah satu unsur penting dalam tata kelola pemerintahan desa.

Karena itu, proses pemilihannya semestinya berlangsung secara transparan, demokratis, objektif, dan tidak boleh dikotori oleh tekanan maupun keberpihakan dari pihak-pihak yang seharusnya menjaga kondusivitas masyarakat.

Persoalan ini juga memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana panitia pemilihan BPD dan pemerintah desa melakukan pengawasan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Jika benar terdapat tindakan mendukung salah satu calon secara terbuka oleh Ketua RW, maka pihak terkait perlu memberikan penjelasan mengenai kapasitas tindakan tersebut dan apakah telah sesuai dengan ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan pemilihan BPD di Desa Karyamukti.

Masyarakat juga meminta agar panitia pemilihan tidak membiarkan persoalan netralitas menjadi polemik yang berlarut-larut. Setiap laporan atau informasi mengenai dugaan keberpihakan semestinya diverifikasi secara objektif dan ditindaklanjuti berdasarkan aturan yang berlaku.

Jangan sampai pemilihan BPD berubah menjadi arena dukung-mendukung yang melibatkan aparatur atau unsur kewilayahan, karena kondisi tersebut dapat menimbulkan persepsi bahwa proses pemilihan tidak berjalan secara adil.

Selain itu, apabila terdapat dugaan penggunaan jabatan, fasilitas, pengaruh, atau kewenangan untuk menguntungkan calon tertentu, persoalan tersebut patut diperiksa secara serius oleh pihak yang memiliki kewenangan.

Masyarakat pada prinsipnya hanya menginginkan proses pemilihan BPD berlangsung jujur dan adil. Siapa pun calon yang terpilih nantinya harus merupakan hasil dari proses yang benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat, bukan karena dukungan dari pihak tertentu yang memiliki posisi di lingkungan desa.

Aparat Diminta Tidak Memihak

Sorotan juga diarahkan kepada seluruh unsur yang terlibat dalam proses pemilihan. Aparat maupun unsur pemerintahan yang memiliki kewajiban menjaga ketertiban dan kondusivitas di masyarakat diharapkan tidak menunjukkan keberpihakan kepada calon tertentu.

Prinsip netralitas menjadi penting agar tidak muncul tekanan psikologis maupun sosial terhadap masyarakat dalam menentukan pilihannya.

Apabila memang terdapat aturan khusus yang melarang aparatur atau unsur kewilayahan memberikan dukungan terbuka kepada salah satu calon, maka panitia bersama pemerintah desa dan pihak berwenang perlu melakukan pemeriksaan terhadap informasi tersebut.

Sebaliknya, apabila dukungan tersebut ternyata diperbolehkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka pihak panitia juga perlu memberikan penjelasan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Dengan demikian, persoalan ini tidak berhenti pada isu atau tudingan semata, tetapi dapat diselesaikan berdasarkan fakta dan aturan yang berlaku.

Panitia Diminta Transparan

Masyarakat Desa Karyamukti juga berharap panitia pemilihan BPD membuka ruang pengaduan dan memastikan seluruh calon memperoleh perlakuan yang sama.

Panitia perlu memastikan tidak ada calon yang mendapatkan perlakuan khusus, baik dalam tahapan pencalonan, sosialisasi, pemungutan suara maupun proses penetapan hasil.

Jika ditemukan pelanggaran, langkah yang diambil harus berdasarkan bukti dan ketentuan hukum, bukan berdasarkan tekanan dari pihak tertentu.

Hingga berita ini disusun, dugaan keberpihakan Endang Tajudin terhadap salah satu calon BPD tersebut masih memerlukan klarifikasi dari yang bersangkutan dan panitia pemilihan BPD Desa Karyamukti.

Endang Tajudin berhak memberikan penjelasan maupun bantahan atas informasi tersebut. Begitu pula panitia dan Pemerintah Desa Karyamukti diharapkan memberikan keterangan resmi mengenai aturan netralitas yang digunakan dalam proses pemilihan BPD.

Publik kini menunggu sikap tegas panitia dan pemerintah desa. Jangan sampai persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan secara administratif justru berkembang menjadi konflik di tengah masyarakat.

Pemilihan BPD bukan sekadar memilih nama untuk mengisi sebuah jabatan. Proses tersebut menyangkut representasi masyarakat dan masa depan tata kelola pemerintahan desa. Karena itu, integritas, transparansi, dan netralitas seluruh pihak harus menjadi prioritas utama.

Redaksi 
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done