masukkan script iklan disini
KARAWANG – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) seharusnya menjadi garda depan pemenuhan hak dasar anak-anak Indonesia: gizi layak dan masa depan sehat. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa dapur mulia ini perlahan kehilangan arah. Di balik semangat “generasi emas”, SPPG kini mulai terlihat lebih sebagai proyek kekuasaan ketimbang misi kemanusiaan.
Tak sedikit SPPG didirikan dan dikendalikan oleh oknum aparat, politisi, hingga keluarga elite penguasa. Di banyak daerah, kepemilikan SPPG justru mengarah pada jaringan elite yang memanfaatkan program ini untuk memperkuat posisi ekonomi dan politiknya. Polisi, TNI, pengurus partai, bahkan pensiunan pejabat terlihat aktif sebagai “pengusaha gizi”.
Negara Bayar, Elite Tersenyum
Modusnya terbilang rapi. Staf SPPG direkrut dan diangkat sebagai ASN atau PPPK, yang sepenuhnya dibiayai negara. Gaji, tunjangan, dan jaminan sosial ditanggung APBN/APBD. Sementara pengelola SPPG tidak lagi perlu pusing menggaji staf. Hasilnya? Keuntungan bersih tetap mengalir deras ke kantong para pemilik SPPG.
Di sisi lain, profesi-profesi pengabdi rakyat seperti guru honorer, tenaga kesehatan, atau pegawai pelayan publik, justru menunggu kepastian status bertahun-tahun. Ironis—yang sudah mengabdi lama tak kunjung diangkat, yang baru berdiri bisa langsung diloloskan.
SPPG: Gizi untuk Anak, atau Konsolidasi Kekuasaan?
Secara normatif, SPPG adalah program gizi nasional. Tapi fakta di lapangan menunjukkan gejala lain: alih-alih fokus pelayanan, SPPG tampak menjadi alat konsolidasi elite. Proyek gizi berubah jadi proyek jaringan, di mana akses terhadap kekuasaan lebih menentukan nasib dapur gizi dibanding urgensi pelayanan.
Rakyat Disuruh Bangga, Tapi Tak Diberi Ruang Bertanya
Pemerintah mengklaim program ini bukti kehadiran negara. Tapi ketika masyarakat, media, atau aktivis bertanya soal transparansi dana, siapa pemilik SPPG, atau kenapa rekrutmen ASN diprioritaskan di sektor ini, jawabannya selalu normatif—atau malah dianggap mengganggu.
Tuntutan Transparansi: Jangan Jadikan Gizi Alat Oligarki
Publik perlu bertanya:
- Siapa pemilik sebenarnya dari unit-unit SPPG di daerah?
- Apakah benar tidak ada konflik kepentingan antara pengelola dan pengambil kebijakan?
- Bagaimana proses pengangkatan staf bisa begitu cepat dan masif?
Jika negara serius membangun generasi sehat, maka jalannya bukan dengan memanjakan elite, melainkan dengan memastikan program dijalankan murni demi rakyat. Audit independen, publikasi data, dan pengawasan terbuka adalah kunci agar SPPG tidak berubah menjadi Sarana Penggemukan Para Geng.
Program gizi anak bukan proyek biasa. Ia menyangkut hak dasar dan masa depan negeri. Bila elite politik dan aparat mulai mengubahnya jadi alat ekspansi kuasa, maka negara tidak sedang memberi makan anak-anak—tapi sedang menyuapi oligarki.
Dapur boleh panas, tapi logika dan nurani jangan mati.
Redaksi
