KARAWANG | Versitnews.com –Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang yang membahas dugaan malapraktik di RS Hastien Rengasdengklok berakhir ricuh, Senin (20/10/2025).
Suasana yang awalnya berjalan tertib mendadak panas setelah Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Karawang, Endang Suryadi, dinilai bersikap emosional dan gagal menunjukkan hasil audit resmi atas kasus kematian pasien bernama Mursiti (62), warga Bekasi, yang meninggal dunia usai menjalani operasi di rumah sakit tersebut.
RDP yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Karawang itu dihadiri oleh Komisi IV, Dinas Kesehatan, manajemen RS Hastien, pihak LBH Bumi Proklamasi, Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB), serta keluarga korban yang didampingi kuasa hukumnya.Namun harapan publik untuk mendapat kejelasan justru pupus. Forum berubah tegang, suara meninggi, dan meja sempat dipukul setelah Kadinkes dianggap tidak kooperatif serta tak mampu memperlihatkan dokumen audit yang selama ini diklaim “sudah final”.
“Dinas Kesehatan tidak bisa menunjukkan hasil investigasi yang dijanjikan. Kami tidak tahu apakah audit itu benar-benar sudah dilakukan atau hanya klaim semata,”ujar Ari Priya Sudarma, kuasa hukum keluarga korban, usai RDP.
Menurut Ari, sikap Dinas Kesehatan justru memperkuat dugaan bahwa pernyataan soal audit hanyalah klaim sepihak tanpa dasar tertulis.
“Publik disuguhi pernyataan bahwa tidak ada malapraktik, tapi dokumen auditnya tidak pernah muncul. Ini soal nyawa manusia, bukan sekadar administrasi,”tegasnya.
Ari menambahkan, pihak keluarga hanya menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah daerah, bukan pembelaan terhadap pihak rumah sakit.
“Kami datang ke DPRD bukan mencari sensasi. Kami hanya ingin bukti dan kejelasan. Tapi yang kami temui malah arogansi dan kebingungan dari pihak Dinkes,”ujarnya kecewa.
Sementara itu, Ketua Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB), Angga Dhe Raka, menilai perilaku Kadinkes mencerminkan rendahnya etika birokrasi dan lemahnya integritas pejabat publik.
“Kadinkes sebelumnya bilang kasus ini sudah final dan tidak terbukti malapraktik. Tapi saat diminta bukti, tak satu pun dokumen ditunjukkan. Ini ironis dan menyesatkan publik,”tegas Angga.
Angga menyebut, bahkan anggota Komisi IV DPRD Karawang pun belum pernah menerima hasil audit resmi yang dimaksud.
“Kalau dewan saja belum menerima hasilnya, bagaimana bisa Kadinkes berani menyatakan sudah final? Ini bukan persoalan teknis, ini soal integritas pejabat publik,”lanjutnya.
Ia juga menyoroti tindakan emosional Kadinkes yang sempat membentak saat forum berlangsung.
“Kami hanya minta klarifikasi dan dokumen, tapi Kadinkes justru emosi. Padahal ini forum resmi DPRD. Pejabat publik seharusnya memberi contoh, bukan meledak-ledak,”ujarnya.
Lebih jauh, Angga menilai Dinas Kesehatan gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap fasilitas kesehatan swasta di Karawang.
“Kalau memang tidak ada malapraktik, buktikan dengan hasil audit resmi. Jangan hanya bicara di media tanpa dasar tertulis. Ini soal kemanusiaan, bukan soal gengsi jabatan,”tegasnya.
Karena suasana forum makin tidak kondusif, pimpinan Komisi IV DPRD Karawang akhirnya menutup rapat lebih awal dan akan menjadwalkan ulang RDP dengan menghadirkan kembali semua pihak terkait, termasuk keluarga korban dan manajemen RS Hastien.
“Kejadian ini justru memperkuat alasan kami untuk meminta Bupati Karawang mengevaluasi kinerja Kadinkes. Rakyat menunggu kejelasan, bukan kemarahan,”tandas Angga Dhe Raka.
(Red)
