Paket pekerjaan yang meliputi pembangunan gedung arsip, toilet luar, dan mushola ini dikerjakan oleh CV. Maha Karya Perkasa, namun sejauh ini tidak terlihat kehadiran konsultan pengawas maupun tim teknis dari Dinas PUPR di lokasi.
Namun, indikasi lemahnya pengawasan menjadi perhatian serius publik.
“Kami selaku kontrol sosial hampir setiap hari ke lokasi. Faktanya, tidak pernah ada pengawas terlihat di proyek ini. Setiap kali kami bertanya kepada para pekerja, mereka tidak tahu siapa mandor atau pengawasnya,” ungkap salah satu aktivis pemantau proyek, Rabu (5/11/2025).
Ketidakhadiran pengawas di lapangan bukan hanya mencederai transparansi, tetapi juga membuka potensi pelanggaran teknis dan pengurangan volume pekerjaan. Warga menilai proyek sebesar ini seharusnya mendapat perhatian penuh dari Dinas PUPR selaku penanggung jawab.
Warga sekitar pun mulai mempertanyakan kualitas pelaksanaan proyek tersebut. “Kalau proyek ini tidak diawasi secara ketat, bagaimana jaminan kualitasnya? Uang rakyat yang dipakai, harusnya diawasi secara profesional,” ujar salah satu warga.
Hingga berita ini dirilis, pihak Dinas PUPR Kabupaten Karawang belum memberikan keterangan terkait siapa yang ditunjuk sebagai pengawas proyek, atau apakah pengawasan dilakukan secara rutin sesuai standar pelaksanaan konstruksi.
Minimnya pengawasan di lapangan dikhawatirkan membuka celah penyimpangan, mulai dari spesifikasi bahan hingga volume pekerjaan. Masyarakat mendesak agar Inspektorat dan DPRD Karawang segera turun meninjau pelaksanaan proyek tersebut demi memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran.
(Red)
