masukkan script iklan disini
Karawang, -- Pelayanan Rumah Sakit (RS) Bayukarta menuai kecaman keras dari Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI). Rumah sakit yang seharusnya menjadi benteng terakhir keselamatan nyawa manusia justru diduga lebih mengutamakan urusan administrasi dibandingkan penanganan medis terhadap seorang pasien yang membutuhkan pertolongan segera.
AKPERSI menilai kondisi ini bukan lagi sekadar kelalaian, melainkan cerminan buruknya manajemen pelayanan kesehatan yang berpotensi membahayakan nyawa pasien. Dalam dunia medis, keselamatan pasien adalah hukum tertinggi yang tidak boleh ditawar, apalagi dikalahkan oleh prosedur administratif.
Situasi tersebut semakin memprihatinkan ketika AKPERSI melakukan konfirmasi langsung sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial. Salah satu oknum dokter jaga justru melontarkan pernyataan yang dinilai arogan, tidak profesional, serta bertentangan dengan etika kedokteran. Dengan nada santai dan terkesan meremehkan, oknum tersebut menyatakan tidak memiliki urusan dengan media mana pun dan mengaku tidak peduli meskipun yang melakukan konfirmasi adalah media.
Pernyataan tersebut memicu kemarahan dan kekecewaan mendalam. AKPERSI menilai ucapan itu bukan hanya bentuk pelecehan terhadap insan pers, tetapi juga mencerminkan sikap yang jauh dari nilai-nilai etika profesi dokter. Seorang tenaga medis seharusnya menjunjung tinggi sikap humanis, komunikatif, serta bertanggung jawab, baik kepada pasien maupun kepada publik.
Dari sudut pandang etik, tindakan dan pernyataan oknum dokter tersebut diduga kuat melanggar Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI), khususnya prinsip menjunjung tinggi kemanusiaan, menghormati hak pasien, serta menjaga martabat profesi kedokteran. Mengabaikan keselamatan pasien dan bersikap arogan dalam komunikasi publik merupakan bentuk penyimpangan serius yang tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun.
Lebih jauh, AKPERSI menilai manajemen RS Bayukarta patut bertanggung jawab penuh atas sikap dan perilaku tenaga medisnya. Rumah sakit bukan hanya bertanggung jawab pada fasilitas dan administrasi, tetapi juga pada pembinaan etika, profesionalisme, dan moral seluruh jajarannya.
“Jika dokter mulai merasa kebal kritik, menyepelekan media, dan menempatkan administrasi di atas nyawa manusia, maka ini adalah alarm bahaya bagi dunia pelayanan kesehatan. Ini bukan persoalan sepele, ini menyangkut keselamatan publik,” tegas pernyataan AKPERSI.
AKPERSI mendesak Dinas Kesehatan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), serta instansi pengawas terkait untuk segera turun tangan melakukan pemeriksaan serius terhadap dugaan pelanggaran etik dan tata kelola pelayanan di RS Bayukarta. Evaluasi menyeluruh dinilai mutlak diperlukan agar kejadian serupa tidak terulang dan tidak menelan korban berikutnya.
AKPERSI menegaskan akan terus mengawal dan membuka kasus ini ke ruang publik hingga ada kejelasan, klarifikasi resmi, serta sanksi tegas apabila terbukti terjadi pelanggaran. Pelayanan kesehatan harus kembali pada nilai dasarnya: menyelamatkan nyawa, menjunjung etika, dan menghormati masyarakat, bukan melindungi arogansi oknum di balik seragam profesi.
Redaksi
