Bekasi,– DPD Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Jawa Barat menyampaikan sikap tegas dan kecaman keras terhadap dugaan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Jawa Barat yang diduga mendatangi lokasi pada larut malam sambil membawa dan mengacungkan senjata api di hadapan Ketua DPD AKPERSI Jawa Barat.
Ketua DPD AKPERSI Jawa Barat, Ahmad Syarifudin, menilai peristiwa tersebut bukan hanya mencederai rasa aman masyarakat, tetapi juga telah menimbulkan keresahan dan pertanyaan besar mengenai motif, tujuan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut.
Menurut Ahmad Syarifudin, publik berhak mendapatkan penjelasan yang utuh dan transparan. Pasalnya, terdapat perbedaan antara pernyataan yang disampaikan secara langsung saat kejadian dengan pernyataan yang kemudian muncul di media.
"Saat kejadian disebutkan bahwa yang bersangkutan sedang mencari seseorang bernama Ncek karena persoalan pribadi. Namun kemudian muncul pernyataan di media bahwa kedatangannya hanya untuk mengantar pihak kepolisian karena petugas tidak mengenal terlapor. Perbedaan keterangan ini tentu menimbulkan pertanyaan serius yang harus dijelaskan kepada publik secara terbuka dan jujur," tegas Ahmad Syarifudin.
AKPERSI Jawa Barat menilai bahwa apabila benar seseorang yang bukan anggota kepolisian turut terlibat aktif dalam proses pencarian atau penunjukan seseorang yang hendak dicari aparat, maka perlu ada penjelasan yang terang mengenai kapasitas dan kewenangannya.
"Masyarakat perlu tahu dalam kapasitas apa seseorang ikut terlibat. Jangan sampai muncul persepsi bahwa ada warga sipil yang bertindak melebihi kewenangannya atau seolah-olah menjadi bagian dari operasi penegakan hukum. Hal seperti ini berpotensi menimbulkan kegaduhan dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara," ujarnya.
Lebih lanjut, AKPERSI Jawa Barat meminta aparat penegak hukum untuk mengusut secara menyeluruh dugaan kepemilikan, penggunaan, dan pembawaan senjata api dalam peristiwa tersebut.
Menurut Ahmad Syarifudin, senjata api bukanlah alat yang dapat dibawa atau dipertontonkan secara sembarangan kepada masyarakat, terlebih apabila penggunaannya berpotensi menimbulkan rasa takut dan intimidasi.
"Negara tidak boleh kalah oleh arogansi. Jabatan tidak boleh dijadikan tameng untuk menunjukkan kekuasaan. Apabila benar ada tindakan mengacungkan senjata api di hadapan warga atau pihak lain, maka peristiwa tersebut harus diusut tanpa pandang bulu. Hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas."
AKPERSI Jawa Barat juga mempertanyakan apabila benar terdapat keterlibatan oknum aparat dalam peristiwa tersebut. Organisasi meminta dilakukan pemeriksaan internal secara menyeluruh terhadap seluruh anggota yang hadir pada saat kejadian guna memastikan tidak terjadi pelanggaran prosedur maupun penyalahgunaan kewenangan.
"Kami tidak ingin institusi kepolisian yang selama ini bekerja keras menjaga kepercayaan masyarakat justru tercoreng akibat ulah segelintir oknum. Karena itu pemeriksaan harus dilakukan secara transparan dan profesional."
Sebagai organisasi pers, AKPERSI Jawa Barat menyatakan tidak akan tinggal diam apabila terdapat upaya intimidasi, tekanan, maupun tindakan yang berpotensi menghalangi kebebasan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
AKPERSI menegaskan bahwa pers memiliki fungsi kontrol sosial yang dijamin undang-undang. Oleh karena itu, segala bentuk ancaman, tekanan, maupun tindakan yang menciptakan ketakutan terhadap jurnalis dan organisasi pers merupakan ancaman terhadap demokrasi itu sendiri.
Dalam pernyataan sikap resminya, DPD AKPERSI Jawa Barat menyatakan:
1. Mengecam keras dugaan tindakan intimidasi dan pengacungan senjata api yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
2. Mendesak aparat penegak hukum melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam peristiwa tersebut.
3. Meminta dilakukan pemeriksaan terhadap legalitas penggunaan dan kepemilikan senjata api yang diduga ditunjukkan dalam kejadian tersebut.
4. Mendesak pemeriksaan terhadap oknum aparat yang hadir guna memastikan tidak ada pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan kewenangan.
5. Menolak segala bentuk arogansi kekuasaan yang mengatasnamakan jabatan, organisasi, maupun kedekatan dengan aparat.
6. Menuntut transparansi dan keterbukaan kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi yang semakin luas.
7. Menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Menutup pernyataannya, Ahmad Syarifudin menegaskan bahwa AKPERSI Jawa Barat akan mengawal persoalan ini hingga tuntas dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai koridor hukum.
"Kami tidak sedang mencari sensasi. Kami sedang memperjuangkan prinsip bahwa hukum harus berdiri di atas semua golongan. Tidak boleh ada intimidasi, tidak boleh ada penyalahgunaan jabatan, dan tidak boleh ada pihak yang merasa lebih tinggi dari hukum. Jika peristiwa ini dibiarkan tanpa kejelasan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya rasa keadilan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di negeri ini."
Ahmad Syarifudin, C.BJ., C.EJ.Ketua DPD AKPERSI Jawa Barat,"Lawan Intimidasi, Tegakkan Hukum, Jaga Marwah Pers."
Redaksi
