masukkan script iklan disini
Karawang, Versitnews.com-Proyek peningkatan Jalan Siliwangi di Kecamatan Karawang Barat kembali menyita perhatian publik. Pekerjaan yang dibiayai APBD Karawang Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp640 juta dan dikerjakan PT Semesta Loyal Pelita itu diduga kuat dilakukan secara serampangan dan melanggar prosedur teknis konstruksi. kini menjadi sorotan publik. Aktivis konstruksi, "Akhmad Muslim" dan "Ade Balok", menilai bahwa hasil pekerjaan tidak sebanding dengan anggaran yang dikeluarkan.
"Akhmad Muslim" menegaskan terdapat indikasi bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan Siliwangi tidak sesuai spesifikasi. Ia meminta kontraktor pelaksana, PT Semesta Loyal Pelita", dan "Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)" Karawang untuk bertanggung jawab atas kualitas pekerjaan yang dianggap asal-asalan dan merugikan anggaran negara.
"Ade Balok" menyoroti lemahnya pengawasan dari dinas terkait, yang berpotensi membuka peluang penyimpangan anggaran.
Kami menemukan indikasi pekerjaan Peningkatan Jalan Siliwangi ini tidak sesuai spesifikasi. Dengan anggaran hampir Rp640 juta, hasil yang terlihat di lapangan sangat jauh dari harapan. Kontraktor dan pihak PUPR harus bertanggung jawab,” tegas Akhmad Muslim, Sa tu (4/10/2025).
Hal senada disampaikan Ade Balok. Ia menyoroti lemahnya fungsi pengawasan dari dinas terkait yang membuka peluang adanya penyimpangan anggaran.
“Kalau seperti ini dibiarkan, publik akan semakin hilang kepercayaan terhadap proyek pemerintah. Apalagi ini jelas-jelas menggunakan uang rakyat,” tandasnya.
"Akhmad Muslim" dan "Ade Balok", menilai hasil pekerjaan Peningkatan jalan tidak memenuhi spesifikasi yang seharusnya. Mereka menemukan indikasi bahwa proyek ini melenceng dari "Rancangan Anggaran Belanja (RAB)". Lemahnya pengawasan dari Dinas PUPR, yang membuka peluang terjadinya penyimpangan anggaran.
Kedua aktivis menyatakan bahwa mereka akan terus mengawal proyek ini hingga ada perbaikan yang nyata. Jika tidak ada tindak lanjut, mereka siap melaporkan dugaan kejanggalan kepada aparat penegak hukum. Dan meminta seluruh awak media dan masyarakat untuk ikut mengawal dengan ada nya dugaan penyimpangan dari pihak PUPR dan Kontraktor.
Dari pengamatan di lokasi, ditemukan aktivitas pengurugan tanah merah yang langsung ditimbun di atas rumput hidup tanpa pengupasan (stripping), pembersihan lahan (kosrekan), atau pemeriksaan kondisi dasar. Temuan ini dianggap janggal dan berpotensi merusak kualitas proyek sejak awal.
Akhmad Muslim dan Ade Balok, dua aktivis lokal pemerhati proyek, mengecam keras metode kerja tersebut.
“Rumput itu harusnya di kat dulu. Ada istilah stripping, ada kosrekan, ada pemeriksaan lapangan. Tapi kemarin tidak dilakukan oleh pihak pelaksana. Ini sudah tidak sesuai spek,” tegas Akhmad Muslim kepada awak media Versitnews. standar proyek senilai ratusan juta rupiah. Hal ini menimbulkan pertanyaan di kalangan publik mengenai penggunaan dana yang cukup besar. apakah benar dana Rp 640 juta lebih hanya menghasilkan dengan kualitas seperti itu?
Proyek yang dikerjakan "PT Semesta Loyal Pelita" ini tercatat memiliki masa pelaksanaan selama 60 hari kalender dengan sumber dana dari APBD Karawang 2025. Kini publik menanti sikap tegas Dinas PUPR Karawang maupun kontraktor untuk memberikan jawaban dan solusi atas sorotan tajam tersebut.
Disaat diminta keterangan dari awak media kepada "Dinas PUPR" seolah-olah pihak PUPR bungkam tidak memberikan tanggapan apa-apa, Masyarakat berharap agar "Disdikpora Karawang" tegas meminta kepada kontraktor untuk memberikan jawaban serta solusi atas masalah ini, demi menjaga kepercayaan publik terhadap proyek pemerintah yang menggunakan uang rakyat.
"Jika kami juga tidak mendapatkan tanggapan dari pihak dinas PRKP dan kontraktor pelaksana, kami akan membuatkan surat untuk di layang kan ke pihak kejari Karawang Untuk menindak lanjut, karna kami kawatir ada permainan antara pihak dinas dengan kontraktor.
Sorotan ini menunjukkan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proyek-proyek pemerintah, serta perlunya pengawasan yang ketat untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat dan berkualitas.
Sementara itu, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten hingga hingga saat ini masih bungkam. Saat dihubungi awak media untuk konfirmasi, belum ada jawaban resmi yang diberikan.
Masyarakat mendesak agar kejaksaan segera turun melakukan penyelidikan, sebab proyek tersebut menggunakan dana publik yang semestinya diawasi ketat.
Kalau aparat penegak hukum tidak segera bertindak, bisa jadi praktik seperti ini akan terus berulang. Kami tidak ingin rakyat hanya jadi korban proyek asal jadi.
