masukkan script iklan disini
Karawang — Proyek peningkatan jaringan irigasi P3-TGAI (Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi) pada Daerah Irigasi Jatiluhur/BTUB 8 di Kelurahan Mekarjati, Kecamatan Karawang Barat, kembali menjadi sorotan. Proyek senilai Rp195 juta dari APBN 2025 ini disinyalir sarat penyimpangan teknis dan administratif.
Fakta lapangan menunjukkan bahwa pemasangan pondasi batu kali dilakukan di atas lahan berlumpur dan tergenang air tanpa proses pengeringan terlebih dahulu. “Ini jelas menyalahi standar teknis. Tanpa kisdam atau pompa penyedot air, pondasi tidak akan kuat dan bisa membahayakan saluran dalam jangka panjang,” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya.
Pekerjaan yang terkesan terburu-buru dan tidak sesuai spesifikasi ini memicu kekecewaan di tengah masyarakat. Padahal, program P3-TGAI dirancang untuk meningkatkan fungsi irigasi sekaligus memberdayakan petani lokal dalam pengelolaan air dan infrastruktur pendukung pertanian.
“Kami menduga proyek ini hanya formalitas pelibatan petani, padahal di lapangan semua dikuasai pihak luar. Ini bukan swakelola, tapi diborongkan. BBWS harus mengecek langsung dan jangan hanya percaya laporan di atas kertas,” tegas salah satu penggiat sosial di Karawang.
Lebih jauh, masyarakat juga mendorong aparat penegak hukum turut mengawasi pelaksanaan proyek-proyek berbasis anggaran pemerintah seperti ini, guna mencegah potensi penyelewengan dan kerugian negara.
“Jika ditemukan unsur pelanggaran hukum, baik teknis maupun anggaran, harus ada sanksi tegas. Anggaran untuk petani jangan dijadikan bancakan oknum,” pungkasnya.
Warga berharap BBWS Citarum dan instansi terkait segera turun tangan untuk melakukan audit lapangan dan mengambil tindakan tegas agar praktik semacam ini tidak terus berulang di Karawang.
