Karawang – Narasi efisiensi nasional yang digaungkan pemerintah kini berubah menjadi ironi pahit yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Rakyat dipaksa “diet” BBM, diminta membatasi aktivitas, didorong bekerja dari rumah (WFH), hingga menahan laju kehidupan sehari-hari. Namun di saat yang sama, realitas di lapangan justru memperlihatkan wajah kekuasaan yang kontras—garasi pejabat penuh kendaraan dinas mewah, tetap meluncur tanpa beban, dibiayai dari keringat pajak rakyat.
Ini bukan sekadar ketimpangan. Ini adalah bentuk nyata kemunafikan kebijakan.
Di satu sisi, rakyat dicekik dengan berbagai pembatasan dan kenaikan pajak yang terus menghantui. Di sisi lain, para pejabat seolah kebal terhadap seruan penghematan yang mereka ciptakan sendiri. Mobil dinas bernilai miliaran rupiah tetap bergulir gagah di jalanan, seakan menjadi simbol bahwa efisiensi hanyalah retorika—tajam ke bawah, tumpul ke atas.
“Rakyat diminta berhemat, tapi penguasa justru mempertontonkan kemewahan. Ini bukan lagi ironi, ini penghinaan terang-terangan terhadap akal sehat publik.
Kebijakan yang seharusnya menjadi solusi bersama justru berubah menjadi alat penekan sepihak. Ikat pinggang hanya dikencangkan di perut rakyat, sementara perut kekuasaan semakin membuncit, rakus menelan fasilitas, subsidi, dan anggaran yang seharusnya bisa dialokasikan untuk kepentingan publik.
Lebih memprihatinkan, kenaikan pajak terus diberlakukan tanpa diiringi dengan pengurangan gaya hidup mewah di kalangan birokrasi. Rakyat dipaksa patuh dan berkorban, sementara pejabat tetap larut dalam kenyamanan, bahkan sibuk membangun citra seolah-olah peduli.
Jangan bicara pengorbanan jika yang berkorban hanya rakyat.
Jangan bicara efisiensi jika pemborosan masih dipelihara di lingkar kekuasaan.
Kondisi ini bukan hanya soal ketidakadilan, tetapi sudah menyentuh krisis moral dalam kepemimpinan. Ketika kebijakan dibuat tanpa keteladanan, maka yang lahir bukan kepatuhan, melainkan kemarahan dan ketidakpercayaan.
“Jika pemimpin tidak mau berhemat, maka tidak ada legitimasi moral untuk meminta rakyat berhemat. Ini sederhana, tapi justru diabaikan.
Gelombang kekecewaan publik kini semakin sulit dibendung. Masyarakat mulai melihat bahwa jargon efisiensi hanyalah tameng untuk menutupi kegagalan dalam mengelola anggaran secara adil dan transparan. Tanpa perubahan nyata, kebijakan ini berpotensi menjadi bumerang yang meruntuhkan kepercayaan rakyat secara masif.
Pesan publik kini jelas dan tak lagi bisa diabaikan:
Hentikan sandiwara efisiensi.
Mulai berhemat dari atas, bukan menekan dari bawah.
Karena jika ketimpangan ini terus dibiarkan, maka yang runtuh bukan hanya kepercayaan—tetapi juga legitimasi kekuasaan itu sendiri.
Red
