Kondisi tersebut memantik kemarahan warga. Pasalnya, kendaraan dinas dengan nomor polisi T 1740 F diketahui sudah lama rusak dan terparkir terbengkalai di pinggir jalan wilayah Curug–Maracang, Desa Cilangkap. Mobil yang seharusnya digunakan untuk menunjang pelayanan masyarakat desa itu kini justru tampak seperti bangkai kendaraan yang dibiarkan tanpa kepastian.
Ironisnya, di tengah kondisi kendaraan yang tidak lagi beroperasi, anggaran pemeliharaan mobil dinas disebut masih terus dicairkan setiap tahun. Situasi inilah yang memunculkan dugaan adanya permainan anggaran hingga indikasi penyalahgunaan dana pemeliharaan kendaraan dinas.
“Kalau mobilnya sudah rusak hampir tiga tahun dan tidak pernah diperbaiki, lalu anggaran pemeliharaan itu dipakai untuk apa? Ini sangat janggal dan harus dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat,” ujar salah seorang tokoh masyarakat Desa Curug kepada awak media.
Warga menilai persoalan tersebut bukan sekadar kelalaian administrasi biasa, melainkan sudah mengarah pada dugaan kuat penyimpangan anggaran negara. Sebab, setiap kendaraan dinas yang mengalami kerusakan semestinya memiliki laporan kondisi, pengajuan perbaikan, hingga dokumentasi penggunaan anggaran yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun fakta di lapangan justru memperlihatkan kondisi sebaliknya. Mobil dinas dibiarkan rusak bertahun-tahun tanpa perbaikan, sementara anggaran pemeliharaan tetap berjalan seperti tidak terjadi apa-apa.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat:
Apakah benar anggaran pemeliharaan kendaraan dinas tetap dicairkan setiap tahun?
Jika dicairkan, siapa yang menerima dan menggunakan anggaran tersebut?
Mengapa kendaraan tidak diperbaiki meski anggaran pemeliharaan tersedia?
Apakah ada laporan resmi terkait kerusakan kendaraan kepada pemerintah daerah?
Mengapa aset negara justru dibiarkan menjadi besi tua di pinggir jalan?
Kekecewaan masyarakat semakin memuncak karena kendaraan dinas sejatinya merupakan aset negara yang dibeli menggunakan uang rakyat. Ketika aset tersebut rusak dan tidak dirawat, maka yang dirugikan bukan hanya pemerintah desa, tetapi juga masyarakat yang membutuhkan pelayanan maksimal.
“Jangan sampai anggaran pemeliharaan hanya menjadi formalitas administrasi untuk menghabiskan dana setiap tahun. Kalau kendaraan tidak diperbaiki, berarti ada sesuatu yang tidak beres,” tegas warga lainnya.
Masyarakat pun mendesak Inspektorat Kabupaten Karawang, dinas terkait, hingga aparat penegak hukum untuk segera turun melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran pemeliharaan kendaraan dinas di Desa Curug.
Warga meminta seluruh dokumen anggaran dibuka secara transparan kepada publik, termasuk rincian biaya pemeliharaan, bukti perbaikan kendaraan, hingga pihak ketiga yang diduga menerima proyek pemeliharaan tersebut.
Menurut warga, apabila benar ditemukan adanya pencairan anggaran tanpa realisasi perbaikan kendaraan, maka persoalan tersebut berpotensi masuk ke ranah tindak pidana korupsi.
“Kalau anggaran ada tapi kendaraan tetap rusak bertahun-tahun, ini bukan lagi soal lalai. Ini sudah patut diduga sebagai penyalahgunaan anggaran negara. Harus diusut sampai tuntas,” ungkap salah seorang warga dengan nada geram.
Sorotan tajam juga diarahkan kepada pihak Pemerintah Desa Curug yang dinilai belum memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat terkait kondisi kendaraan dinas tersebut. Minimnya keterbukaan informasi justru membuat dugaan penyimpangan semakin liar berkembang di tengah publik.
Masyarakat berharap aparat penegak hukum tidak tutup mata terhadap persoalan ini. Sebab, praktik pembiaran aset negara rusak sementara anggaran terus berjalan dinilai sebagai bentuk buruknya tata kelola pemerintahan yang dapat merusak kepercayaan publik.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Curug belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan penggunaan anggaran pemeliharaan mobil dinas tersebut.
Red
