Warga Sungai Buntu Meminta Gubernur Jawabarat Untuk Turun Ke Desa Sungaibuntu, Warga Meminta Gubernur Audit Kepala Desa Sungaibuntu.
Versitnews.com-Puluhan petani di Desa Sungaibuntu, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, mengeluhkan belum pernah sama sekali menerima bantuan dari program ketahanan pangan Desa,Mereka menyuarakan kekecewaan mereka terhadap kepala desa yang tidak pernah memperhatikan kondisi pertanian yang semakin terpuruk. Gagal panen, beban utang tinggi, hingga tidak adanya fasilitas pertanian membuat kehidupan para petani makin sulit.
"Padahal Dana desa dialokasikan untuk pertanian minimal 20% dana yang wajib digunakan untuk program ketahanan pangan, yang mencakup pembelian benih, pupuk, alat pertanian, peternakan, perikanan, serta pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) yang berfokus pada pertanian, seperti pengadaan modal usaha dan pengembangan akses pasar hasil pertanian.
"Kebijakan penggunaan Dana Desa, termasuk alokasi 20% untuk ketahanan pangan, diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT).
Salah satu tokoh masyarakat setempat, H. Abdurohman pernah mengajukan pompa kepada kepala Desa,"Asep Saepul Rahman, Tapi sama sekali tidak di respon, bahkan petani di sungaibuntu tidak pernah di perhatikan,setiap ada pengajuan ataupun keluhan petani kepada kepala desa selalu di abaikan, seolah petani dan nelayan di pandang sebelah mata, Sejak Desa Sungaibuntu di pimpin sama lurah saat ini, semua masyarakat menjerit, sudah menyampaikan keluh kesah masyarakat kepada pemerintah Karawang, tetapi tidak ada respon dan tidak ada yang menindak, seolah-olah pemkab Karawang tutup mata dan tutup telinga,"ucap H.Abdurohman.
"Sebagai kepala desa seharusnya memperhatikan masyarakat nya, turun kelapangan, liat kondisi ekonomi masyarakat nya, jangan kan untuk turun ke masyarakat, ke kantor aja tidak pernah datang sama sekali,"tambahnya
"Kami sebagai petani dan masyarakat kecil memohon kepada Bupati Karawang, Pa Gubernur Jawabarat H.dedi Mulyadi tolong turun ke Desa kami agar bisa mendengar keluhan-keluhan kami, Audit tuntas kepala desa yang hanya memperkaya diri dan golongan nya, banyak sekali dana desa yang tidak pernah di alokasikan, Dana Desa, BUMDES semua digunakan untuk memperkaya diri,"ujarnya Sabtu 23/8/2025
Kami sebagai petani merasa kecewa dengan kinerja lurah sekarang, membayar bunga dari utang yang menumpuk. “Yang satu hektar dioper sampai Rp200 juta, berikut bunganya. Tapi kami hanya terus bayar bunganya. Anak saya sekolah pakai apa?” ungkapnya dengan nada kecewa.
Ironisnya, bukan hanya para petani pemilik lahan yang terdampak. Petani ceker, pemeres, bahkan masyarakat biasa pun ikut menanggung beban, hutang yang menumpuk. “satu persatu sawah kami habis untuk bayar hutang, bahkan satu hektar dioper sampai Rp200 juta, berikut bunganya. Tapi kami hanya terus bayar bunganya. Anak saya sekolah pakai apa?” ungkapnya dengan nada kecewa,"tambah H. Abdurohman.
Ia juga menyoroti ketidakhadiran alat-alat pertanian dan minimnya perhatian pemerintah desa. “Ketua kelompok petani pun tidak punya pompa, traktor enggak ada, uang pun enggak ada,” ujarnya.
Aksi demo warga pun sempat dilakukan untuk memprotes lurah dan meminta kejelasan terkait bantuan serta perbaikan saluran irigasi yang rusak. Namun, aksi tersebut dituding sebagai gerakan politis oleh pihak tertentu.
“Saya ini petani. Ngerti politik apa? Rapat minggon ke desa saja belum pernah. Dari zaman lurah sebelumnya juga, lurah Asep sampai sekarang enggak ada perubahan. Saluran pembuangan pun macet, petani mencoba menyampaikan ke kepala desa, Yang ada kami dapat jawaban dari lurah,"itu urusan petani kata lurahnya,itu bukan jawaban yang membantu kami,tapi yang ada menambah kami tambah sakit,"pungkas H Abdurohman.
Masyarakat berharap adanya perhatian serius dari pemerintah desa maupun kabupaten untuk menyelesaikan persoalan ini. Mereka meminta bantuan alat pertanian, perbaikan infrastruktur irigasi, serta evaluasi terhadap kepemimpinan desa yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.
Hingga berita ini diturunkan, para petani berharap program ketahanan pangan dapat segera direalisasikan demi mendukung kegiatan budidaya pertanian mereka di musim tanam yang akan datang
Versitnews.com-Puluhan petani di Desa Sungaibuntu, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, mengeluhkan belum pernah sama sekali menerima bantuan dari program ketahanan pangan Desa,Mereka menyuarakan kekecewaan mereka terhadap kepala desa yang tidak pernah memperhatikan kondisi pertanian yang semakin terpuruk. Gagal panen, beban utang tinggi, hingga tidak adanya fasilitas pertanian membuat kehidupan para petani makin sulit.
"Padahal Dana desa dialokasikan untuk pertanian minimal 20% dana yang wajib digunakan untuk program ketahanan pangan, yang mencakup pembelian benih, pupuk, alat pertanian, peternakan, perikanan, serta pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) yang berfokus pada pertanian, seperti pengadaan modal usaha dan pengembangan akses pasar hasil pertanian.
"Kebijakan penggunaan Dana Desa, termasuk alokasi 20% untuk ketahanan pangan, diatur dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Permendes PDTT).
Salah satu tokoh masyarakat setempat, H. Abdurohman pernah mengajukan pompa kepada kepala Desa,"Asep Saepul Rahman, Tapi sama sekali tidak di respon, bahkan petani di sungaibuntu tidak pernah di perhatikan,setiap ada pengajuan ataupun keluhan petani kepada kepala desa selalu di abaikan, seolah petani dan nelayan di pandang sebelah mata, Sejak Desa Sungaibuntu di pimpin sama lurah saat ini, semua masyarakat menjerit, sudah menyampaikan keluh kesah masyarakat kepada pemerintah Karawang, tetapi tidak ada respon dan tidak ada yang menindak, seolah-olah pemkab Karawang tutup mata dan tutup telinga,"ucap H.Abdurohman.
"Sebagai kepala desa seharusnya memperhatikan masyarakat nya, turun kelapangan, liat kondisi ekonomi masyarakat nya, jangan kan untuk turun ke masyarakat, ke kantor aja tidak pernah datang sama sekali,"tambahnya
"Kami sebagai petani dan masyarakat kecil memohon kepada Bupati Karawang, Pa Gubernur Jawabarat H.dedi Mulyadi tolong turun ke Desa kami agar bisa mendengar keluhan-keluhan kami, Audit tuntas kepala desa yang hanya memperkaya diri dan golongan nya, banyak sekali dana desa yang tidak pernah di alokasikan, Dana Desa, BUMDES semua digunakan untuk memperkaya diri,"ujarnya Sabtu 23/8/2025
Kami sebagai petani merasa kecewa dengan kinerja lurah sekarang, membayar bunga dari utang yang menumpuk. “Yang satu hektar dioper sampai Rp200 juta, berikut bunganya. Tapi kami hanya terus bayar bunganya. Anak saya sekolah pakai apa?” ungkapnya dengan nada kecewa.
Ironisnya, bukan hanya para petani pemilik lahan yang terdampak. Petani ceker, pemeres, bahkan masyarakat biasa pun ikut menanggung beban, hutang yang menumpuk. “satu persatu sawah kami habis untuk bayar hutang, bahkan satu hektar dioper sampai Rp200 juta, berikut bunganya. Tapi kami hanya terus bayar bunganya. Anak saya sekolah pakai apa?” ungkapnya dengan nada kecewa,"tambah H. Abdurohman.
Ia juga menyoroti ketidakhadiran alat-alat pertanian dan minimnya perhatian pemerintah desa. “Ketua kelompok petani pun tidak punya pompa, traktor enggak ada, uang pun enggak ada,” ujarnya.
Aksi demo warga pun sempat dilakukan untuk memprotes lurah dan meminta kejelasan terkait bantuan serta perbaikan saluran irigasi yang rusak. Namun, aksi tersebut dituding sebagai gerakan politis oleh pihak tertentu.
“Saya ini petani. Ngerti politik apa? Rapat minggon ke desa saja belum pernah. Dari zaman lurah sebelumnya juga, lurah Asep sampai sekarang enggak ada perubahan. Saluran pembuangan pun macet, petani mencoba menyampaikan ke kepala desa, Yang ada kami dapat jawaban dari lurah,"itu urusan petani kata lurahnya,itu bukan jawaban yang membantu kami,tapi yang ada menambah kami tambah sakit,"pungkas H Abdurohman.
Masyarakat berharap adanya perhatian serius dari pemerintah desa maupun kabupaten untuk menyelesaikan persoalan ini. Mereka meminta bantuan alat pertanian, perbaikan infrastruktur irigasi, serta evaluasi terhadap kepemimpinan desa yang dinilai tidak berpihak pada rakyat kecil.
Hingga berita ini diturunkan, para petani berharap program ketahanan pangan dapat segera direalisasikan demi mendukung kegiatan budidaya pertanian mereka di musim tanam yang akan datang
