VERSITNEWS

Purwasari, Karawang –Menanggapi isu dugaan pungutan liar (pungli) dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) di wilayahnya, Kepala Desa Purwasari Kecamatan Purwasari Kabupaten Karawang, Jimi Permana, memberikan klarifikasi tegas. Jimi menyatakan bahwa sampai saat ini tidak ada laporan resmi maupun bukti sah dari masyarakat yang masuk ke pihak desa terkait dugaan pungli yang dilakukan oleh Ketua RT atau pihak lain. “Desa sangat terbuka terhadap kritik dan pengaduan. Namun, semua harus disertai bukti. Sampai hari ini belum ada satu pun laporan resmi atau aduan tertulis dari warga terkait dugaan tersebut,” ujar Jimi, Minggu (30/11/2025). Ia menegaskan bahwa penyaluran bansos selalu diawasi oleh perangkat desa dan pihak terkait agar berjalan sesuai prosedur. “Saya tidak akan membela siapapun jika benar terbukti melakukan pungli. Tapi tuduhan tanpa dasar justru dapat memecah belah warga dan merusak nama baik lingkungan. Kita harus bertindak berdasarkan fakta, bukan asumsi,” tambah...

Karawang – Sebanyak 1.037 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kelurahan Karangpawitan menerima bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng pada Minggu, 30 November 2025. Penyaluran berlangsung tertib dan lancar di bawah koordinasi PSM Karangpawitan. Masing-masing KPM menerima 2 karung beras @10 kg, dengan total 2.074 karung atau 20.740 kg. Selain itu, 4.148 pcs minyak goreng juga didistribusikan langsung kepada warga. Ketua PSM Karangpawitan, Asep Rianto, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas sinergi yang terbangun. "Alhamdulillah, proses penyaluran berjalan lancar. Saya sangat mengapresiasi kekompakan tim PSM, dukungan dari ketua LPM, serta peran aktif masyarakat yang ikut menjaga ketertiban. Ini bukan hanya soal menyalurkan bantuan, tapi juga soal membangun rasa kebersamaan dan kepedulian sosial. Harapan saya, semangat gotong royong seperti ini terus dijaga ke depannya, karena PSM hanyalah penghubung—yang menentukan keberhasilan adal...

Karawang,- Sebuah kisah getir bergulir pelan namun meninggalkan sesak yang sulit diabaikan. Sebuah keluarga yang baru saja kehilangan anggota keluarga, bukannya mendapat ruang jeda untuk berduka, justru menghadapi tekanan pembayaran dari lembaga keuangan. Bukan dari takdir, tapi dari tagihan. Nama PT BPR Karyajatnika Sadaya (BPR KS) kini menjadi sorotan publik, terutama di wilayah Kertabumi. Bukan satu dua laporan, tetapi gelombang aduan masyarakat mengalir ke LBH GMBI Karawang. “Ada yang tidak wajar,” imbuh April, Kesekretariatan DPD LSM GMBI Distrik Karawang. Menurutnya, satu keluarga nasabah mengaku ingin melunasi kewajiban kredit almarhum dengan itikad baik. Nominal yang diajukan bahkan telah dihitung bersama di depan kepala cabang BPR KS. Namun pihak bank disebut tetap bersikukuh menuntut jumlah penuh sesuai akad kredit, tanpa mempertimbangkan kondisi kematian debitur. “Keluarga tidak berniat kabur atau menghilangkan kewajiban. Mereka ingin melunasi sesuai kemampuan, d...

KARAWANG – Ikatan Alumni (ILUNI) SMKN 1 Karawang resmi mengukuhkan pengurus baru periode 2025–2030 dalam sebuah acara pelantikan yang berlangsung khidmat di Aula SMKN 1 Karawang, Sabtu (29/11/2025). Acara ini menjadi momentum penting dalam konsolidasi kekuatan alumni demi memperkuat kontribusi terhadap pendidikan vokasi serta dunia kerja. Dalam sambutannya, Ketua Umum ILUNI terpilih menyampaikan komitmennya untuk menjadikan ILUNI sebagai wadah strategis dalam menjembatani alumni, siswa, dan dunia industri. “Kami ingin menjadikan organisasi ini bukan hanya simbol, tapi mesin penggerak perubahan dan kemajuan bagi adik-adik di SMKN 1,” ujarnya. Hadir dalam pelantikan tersebut sejumlah tokoh alumni lintas profesi, mulai dari pengusaha, politisi, hingga profesional di bidang teknik. Kehadiran mereka menjadi bukti bahwa alumni SMKN 1 memiliki potensi besar untuk turut membangun daerah melalui sinergi dan kolaborasi. Acara turut dihadiri Ketua DPRD Kabupate...

Adu domba (memecah belah) secara luas diakui sebagai tindakan yang merusak tatanan kekeluargaan, baik dalam konteks keluarga inti, masyarakat, maupun bangsa. Tindakan ini merusak kepercayaan, menabur kebencian, dan menciptakan konflik di antara individu yang seharusnya saling mendukung.  Provokasi atau tindakan adu domba merusak hubungan tatanan persahabatan dan kekeluargaan. Adu domba Menghancurkan fondasi kepercayaan dari setiap hubungan yang sehat. Rusakmya fondasi ini, membuat anggota keluarga sulit untuk percaya satu sama lain. Permusuhan adu domba sering kali menimbulkan perselisihan dan permusuhan yang mendalam, mengubah kasih sayang dan persatuan menjadi kebencian dan perpecahan. Menghambat komunikasi yang mengakibatkan komunikasi yang efektif terhenti, mempersulit penyelesaian masalah secara damai dan kolaboratif. Korban adu domba menyebabkan Kerusakan Emosional yang berdampak pada stres, kecemasan, dan trauma emosional yang signifikan. Merusak solidaritas d...

Kabupaten Garut — Kasus dugaan korupsi dana desa di Desa Cihaurkuning, Kecamatan Malangbong, memasuki titik krusial. Kepala Desa Cihaurkuning, Iwan Lukmansyah, memang telah mulai mengembalikan dana negara yang diduga disalahgunakan, namun jumlah yang disetorkan jauh dari total kerugian. Fakta ini menempatkan posisi sang kades semakin terjepit di hadapan hukum. Konfirmasi ini disampaikan pejabat Inspektorat Kabupaten Garut, Fitri, kepada Ketua DPD Akpersi Jabar, Ahmad Syarifudin, C.BJ., C.EJ., melalui komunikasi WhatsApp Jumat malam. Fitri memastikan bahwa pengembalian sudah berlangsung, tetapi nominal yang masuk tidak mencerminkan itikad penuh. “Pak kades sudah melakukan pengembalian, tapi belum full. Kita lihat sampai nanti malam jam 00.00. Jam 12 malam besok saya rekap berapa totalnya melalui rekening koran,” tegas Fitri. Inspektorat mencatat bahwa dana yang baru kembali baru sekitar separuh dari nilai total kerugian negara. Dengan batas waktu pengembalian yang berakhir p...

Karawang – Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Jumat (28/11/2025) untuk menindaklanjuti surat permohonan audiensi dari BUMDes Sukses Sejahtera Kalihurip terkait persoalan ketenagakerjaan dengan PT Nippon Konpo Indonesia (NKI). RDP ini digelar di ruang rapat DPRD Karawang dan dihadiri oleh Kepala Desa Kalihurip, perwakilan perusahaan, serta pendamping dari LSM Barak Indonesia. Kepala Desa Kalihurip, Jajang Herman, menyayangkan jalannya audiensi yang dinilai tidak menyentuh pokok persoalan. Ia menyebut perwakilan perusahaan yang hadir hanyalah tim kuasa hukum, bukan pihak direksi yang bisa mengambil keputusan. “Sayang seribu sayang, yang datang justru para pengacara. Sementara yang bisa menjawab dan memutus persoalan seharusnya direksi,” tegas Jajang. Senada dengan itu, Sutedjo, Ketua LSM Barak Indonesia yang turut hadir sebagai pendamping desa, menyoroti tidak seimbangnya penjelasan hukum yang disampaikan kuasa hukum perus...

Karawang – Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi, kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) di kawasan Interchange Tol Karawang Barat pada Kamis (27/11/2025). Sidak ini merupakan lanjutan dari penertiban bangunan liar yang memasuki hari kedua, sebagai bagian dari upaya penataan kawasan strategis dan pengembalian fungsi lahan. Dalam sidaknya, Gubernur menyoroti masih adanya sejumlah bangunan semi permanen yang belum dibongkar secara sukarela oleh pemiliknya. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran tata ruang dan pemanfaatan lahan ilegal, apalagi yang berdiri di atas aset negara. “Kita harus tegas. Ini jalur vital, wajah Karawang. Tidak bisa dibiarkan kumuh dan semrawut,” ujar Kang Dedi saat berdialog langsung dengan petugas dan warga sekitar. Penertiban ini melibatkan Satpol PP, unsur TNI-Polri, serta dinas terkait dari Pemerintah Kabupaten Karawang. Warga yang terdampak diimbau untuk mengikuti proses dengan tertib, serta akan mendapat pendampin...

Karawang – Proyek pembangunan pendopo di kawasan Pemerintah Daerah (Pemda) Karawang, tepatnya di samping Aula Bale Indung, menuai sorotan tajam setelah sejumlah kejanggalan ditemukan saat awak media melakukan peninjauan langsung ke lokasi. ‎ ‎Dalam pantauan di lapangan pekerjaan masih berlangsung, namun tidak ditemukan papan informasi proyek yang seharusnya wajib dipasang pada setiap pekerjaan konstruksi yang menggunakan anggaran negara. Hilangnya elemen penting tersebut memicu dugaan kuat adanya pelanggaran terhadap ketentuan Permen PUPR Nomor 10/PRT/M/2021 tentang transparansi pelaksanaan konstruksi. ‎ ‎Lebih jauh, di lokasi juga tidak terlihat adanya pengawasan teknis dari instansi manapun, baik dari PUPR, konsultan pengawas, maupun pihak lain yang berwenang. Kondisi ini membuat publik dan para pemerhati kebijakan mempertanyakan: Siapa penanggung jawab proyek? Dari mana sumber anggarannya? Dan mengapa prosedur standar justru diabaikan di lingkungan kantor Pemda sendiri? ...

Karawang -|kamis 27 Nopember  2015,Menindaklanjuti keluhan masyarakat terkait kembali mencuatnya gunung sampah di kawasan Tanjung Mekar, jajaran pemerintah Kecamatan Karawang Barat bersama PLT Lurah Tanjung Mekar turun langsung melakukan kegiatan bersih-bersih di lokasi pembuangan. Aksi ini dilakukan sebagai langkah cepat mengurangi dampak bau menyengat dan potensi gangguan kesehatan warga sekitar. Camat Karawang Barat Agus Somantri  tampak memimpin langsung kegiatan tersebut, didampingi oleh staf kecamatan, perangkat kelurahan, serta petugas kebersihan. Sejumlah warga pun terlihat ikut terlibat dalam kerja bakti bersama ini sebagai bentuk kepedulian terhadap lingkungan sekitar. PLT Lurah Tanjung Mekar Adi Kusuma menyatakan bahwa penumpukan sampah yang terjadi selama beberapa waktu terakhir bukan hanya persoalan teknis pengangkutan, tetapi juga bagian dari perilaku masyarakat dalam membuang sampah sembarangan. Pihaknya juga menyebut telah me...

KARAWANG - Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) diminta untuk segera mengaudit pembeliaan BBM atau solar diduga subsidi yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang. Diketahui, pembelian solar untuk bahan bakar alat berat Dinas PUPR Karawang ini dikelola Bidang Sumber Daya Air (SDA). Yaitu dimana setiap pembeliannya di SPBU tertentu mencapai 600 liter. Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian SH, MH, mempertanyakan, apakah pembelian BBM ini sudah ada MoU antara Dinas PUPR dengan pihak SPBU terkait. Kalau pun ada, maka hal tersebut tidak dibenarkan. Karena ditegaskan, seharusnya Dinas PUPR Karawang melakukan MoU langsung dengan pihak Pertamian terkait kebutuhan BBM atau solar untuk operasi alat berat. "Ini karena mereka membeli langsung dari SPBU tertentu dengan menggunakan mobil plat merah bak terbuka, akhirnya menjadi pertanyaaan publik. Jangan-jangan mereka membeli BBM atau solat subsidi," tutur Asep Ag...

Karawang – Pembangunan pendopo di lingkungan kantor Pemerintah Daerah Karawang, tepatnya di samping Aula Bale Indung, tengah menjadi sorotan publik. Investigasi awak media menemukan sejumlah kejanggalan yang tidak bisa diabaikan. Proyek tersebut tidak dilengkapi papan informasi proyek, sebuah syarat wajib dalam setiap pekerjaan konstruksi yang bersumber dari anggaran negara maupun swasta, guna menjamin keterbukaan informasi publik. Lebih dari itu, tidak tampak pengawasan teknis dari dinas terkait. Hal ini memicu dugaan kuat bahwa pekerjaan tersebut adalah proyek siluman yang tidak jelas sumber anggarannya. Publik pun bertanya-tanya: siapa pemilik proyek ini? Apakah dananya dari APBD? Apakah sudah melalui proses lelang atau penunjukan yang sah? Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Sekaligus Ketua PERADI Kabupaten Karawang Asep Agustian SH, MH, turut menyoroti persoalan ini. “Di kawasan strategis seperti Pemda, kalau proyek bisa berjalan tanpa papan nama, tanpa pengawasan, ...

Karawang – Meningkatnya keluhan warga soal krisis pengelolaan sampah di Tanjung Mekar tak kunjung mendapat respons konkret dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Karawang. Ironisnya, upaya konfirmasi yang dilakukan oleh kontrol sosial dan media justru berujung kekecewaan. Pihak media yang mencoba menghubungi Kepala DLH Karawang, Asep Suryana, tidak mendapat tanggapan. Bahkan setelah ditelusuri, ditemukan bahwa nomor media justru diblokir oleh yang bersangkutan. “Kami sangat menyayangkan sikap Kepala DLH. Baru menjabat, tapi sudah alergi terhadap kontrol sosial. Padahal ini bagian dari fungsi demokrasi dan transparansi,” ujar salah satu perwakilan media. Tindakan tersebut dinilai mencederai prinsip keterbukaan informasi publik, terlebih DLH adalah instansi teknis yang seharusnya hadir merespons persoalan lingkungan secara cepat dan terbuka. Kami mendesak Pemerintah Kabupaten Karawang untuk: - Memberikan teguran keras atau sanksi kepada Kepala DLH atas tindakan anti-transparansi t...

Karawang, 26 November 2025 – Masyarakat Kelurahan Tanjung Mekar, Kecamatan Karawang Barat, mendesak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang segera turun tangan menyikapi penumpukan sampah liar yang kian mengkhawatirkan. Tumpukan tersebut kini menjelma menjadi “gunung sampah” yang hampir memakan bahu jalan dan mengancam kesehatan warga sekitar. Bau menyengat dari sampah basah, genangan air kotor, dan meningkatnya populasi lalat serta nyamuk membuat warga resah. Kondisi ini bahkan dinilai membahayakan aktivitas warga sehari-hari, terutama anak-anak dan lansia. “DLH jangan tutup mata, ini sudah darurat. Sampah terus menumpuk, petugas di lapangan pun terkesan membiarkan,” ujar salah satu warga. Ironisnya, sampah-sampah ini diduga kuat berasal dari luar wilayah. Warga menyayangkan lemahnya pengawasan dari petugas penunggu TPS yang seharusnya bisa menertibkan para pembuang liar. Padahal sebelumnya, kelurahan telah memasang spanduk larangan buang sampah sembarangan. Namun ...

Karawang,Rabu 26 Nopember 2025 Tumpukan sampah kembali mencemari kawasan Tanjung Mekar, menciptakan fenomena yang disebut warga sebagai “gunung sampah”. Pemandangan ini sudah lama menjadi keluhan masyarakat, namun tahun ini kondisinya dinilai lebih parah dibanding sebelumnya. Bahkan sekarang lebih parah,sampah hampir masuk ke bahu jalan, malah ada yang buang di tengah jalan.."ujar salah satu warga setempat. Harusnya pengelolaan sampah ini di tegur petugas sampah nya karena para petugas penunggu sampah membiarkan yang membuang sampah yang ternyata dari berbagai luar wilayah masuk dari luar desa, Kelurahan buang sampahnya di tanjung mekar.." tambahnya Warga sekitar merasa resah karena bau menyengat yang muncul dari tumpukan sampah , Selain mengganggu kenyamanan, udara yang tercemar menyebabkan aktivitas sehari-hari warga terganggu,ketika lewat jalan tersebut bau menyengat serta kendaraan jadi bau, terutama saat cuaca setelah hujan. Persoalan ...

Karawang – Dugaan penyimpangan dalam proyek pembangunan halte di depan SMAN 1 Karawang makin mencuat ke permukaan. Proyek senilai Rp135.680.130,00 yang dikerjakan oleh CV Cariu Indah dan bersumber dari APBD Kabupaten Karawang Tahun 2025, kini disorot tajam karena kualitas pengerjaannya dinilai jauh dari standar konstruksi publik. Pantauan di lokasi menemukan indikasi kuat bahwa pekerjaan dilakukan secara serampangan. Pilar-pilar halte dipasang tanpa waterpass, mengakibatkan posisi miring dan tidak sejajar. “Pemasangan pilar tidak presisi, bahkan besi sengkangnya tidak ngelot. Ini bukan hanya soal estetika, tapi menyangkut keselamatan,” tegas seorang pengamat konstruksi lokal. Lebih parah lagi, kerangka halte menggunakan besi hollow tipis yang dinilai tidak layak menahan beban dalam jangka panjang. “Kalau begini cara kerjanya, ini bom waktu. Bisa roboh kapan saja dan membahayakan siswa dan pengguna jalan,” katanya menambahkan. Bagian lantai pun tidak luput dari k...

Karawang – Proyek rehabilitasi drainase di wilayah Rengasdengklok yang dikerjakan oleh Dinas PUPR Kabupaten Karawang melalui Bidang Sumber Daya Air (SDA), kembali menuai sorotan tajam dari masyarakat dan pegiat pengawasan publik. Nilai proyek yang mencapai Rp1,32 miliar dari APBD Karawang 2025 diduga dikerjakan secara asal-asalan dan jauh dari standar teknis pelaksanaan. Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa pemasangan U-Ditch dilakukan tanpa alas pasir, langsung di atas tanah berlumpur dan tergenang air. Hal ini sangat berpotensi menurunkan kualitas dan daya tahan saluran drainase tersebut. Padahal, papan proyek jelas mencantumkan panjang pekerjaan 758 meter dengan spesifikasi U-Ditch 60x60 cm dan Box Culvert 60x60 cm. Lebih memprihatinkan lagi, para pekerja tampak mengabaikan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), sementara di lokasi proyek telah terpampang spanduk besar bertuliskan “Utamakan K3 – Safety First”. Masyarakat mempertanyakan kinerja Ka...

Karawang – Wakil Ketua III DPRD Karawang dari Fraksi PKS, Tatang Taufik, dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Karawang atas dugaan pelanggaran kode etik dan gangguan ketertiban, buntut dari insiden yang terjadi di depan PT Multisana Bahtermandiri, Desa Gintungkerta, Kecamatan Klari, pada akhir Oktober 2025. Laporan disampaikan oleh tiga warga Karawang Timur—Didik Kurnia, Cahria (Danton), dan Ujang Tatang (Ute)—yang didampingi kuasa hukum Andika Kharisma SH. Mereka menilai tindakan Tatang memarkir kendaraan di depan gerbang perusahaan sebagai bentuk tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Namun, Ketua BK DPRD Karawang, Rosmilah, menjelaskan bahwa hasil verifikasi langsung di lapangan menunjukkan insiden tersebut tidak menimbulkan gangguan lalu lintas. “Setelah kami cek ke lokasi, kendaraan memang diparkir di depan pintu masuk perusahaan, tapi tidak menghambat lalu lintas umum,” ujarnya. BK juga telah menemui Joko Suwito, tokoh masyarakat yang sempat terlibat adu argume...

Karawang,- Gelaran Pemilihan RT RW di Kelurahan Tanjungpura kecamatan Karawang Barat diadakan serentak SE wilayah Kelurahan Tanjungpura. Sebagai mana masa Bhakti seluruh aparat RT RW Kelurahan Tanjungpura berakhir pada bulan Desember 2025. Maka pemilihan dilaksanakan pada bulan November 2025 secara serentak di berbagai wilayah Kelurahan Tanjungpura kecamatan Karawang Barat. Pemilihan dilaksanakan ada yang hari Jumat,Sabtu dan Minggu. Di Kelurahan Tanjungpura kecamatan Karawang Barat ini terdiri dari 17 RW dan 56 RT dari beberapa wilayah Kelurahan Tanjungpura. Yang gelar pemilihan 16 RW 49 RT. Pelaksanaan Pemilihan RT RW tersebut ada yang di laksanakan oleh bina taruna Kelurahan Tanjungpura. Gelaran Pemilihan RT RW ini di inisiasi oleh bina taruna agar pelaksanaan pemilihan ini secara demokratis dan netral,," ujar Yatna salah seorang Ketua bina taruna Sangkali Bersatu. Pemilihan RT RW ini di biayai dari para ca...

Karawang – Proyek pembangunan Gedung Kantor Dinas Sosial Kabupaten Karawang senilai Rp4,7 miliar yang bersumber dari APBD 2025 menuai kekhawatiran serius. Pasalnya, hingga menjelang akhir masa pelaksanaan, progres fisik proyek nyaris stagnan tanpa pencapaian berarti. Kabid Bangunan Dinas PUPR Karawang dikabarkan mulai resah melihat lambannya perkembangan pembangunan yang dikerjakan oleh CV. Raja Astina Dengan waktu pelaksanaan selama 180 hari kalender terhitung sejak 25 Juni hingga 21 Desember 2025, sisa waktu yang tersedia kian menipis, sementara progres dinilai jauh dari target. “Waktunya tinggal sedikit lagi, tapi progresnya belum terlihat. Ini jelas mengkhawatirkan,” ujar sumber internal yang enggan disebut namanya. Tak hanya pelaksana, kinerja konsultan pengawas pun turut dipertanyakan. Minimnya kontrol dan pelaporan progres fisik mengindikasikan lemahnya pengawasan terhadap pekerjaan konstruksi yang menyangkut kepentingan pelayanan publik. Pengamat konstru...

KARAWANG – Proses lelang sejumlah proyek pembangunan fisik di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang kembali menjadi sorotan. Masyarakat dan penggiat anti-korupsi mendesak agar seluruh proses lelang dilakukan secara transparan, bebas intervensi, dan tidak mengarah pada praktik jual beli proyek. Aroma busuk dugaan praktik jual beli atau lelang proyek di lingkungan Dinas PUPR Karawang, khususnya di Bidang Bangunan, kini makin sulit ditutupi. Sejumlah sumber menyebutkan bahwa proses penunjukan rekanan tak lagi mengedepankan aspek kualitas atau rekam jejak, melainkan negosiasi di balik meja yang sarat kepentingan. Proyek-proyek pembangunan yang seharusnya dikerjakan secara profesional justru berujung asal jadi karena pemenang tender bukan ditentukan lewat prosedur objektif, tapi lewat 'deal' yang melibatkan oknum tertentu. Hal ini bukan hanya mencederai semangat transparansi pengadaan, tapi juga mengancam kualitas infrastruktur dan ...

Karawang – Proyek rehabilitasi gedung milik Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang yang menelan anggaran sebesar Rp960 juta dari APBD tahun 2025, kini menjadi sorotan publik. Dugaan kuat mengarah pada pelaksanaan proyek yang berjalan tanpa pengawasan teknis memadai dari instansi terkait. Pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan teknis, seperti pekerjaan struktur yang tidak presisi, penggunaan material yang tidak terverifikasi, serta tidak terlihatnya pengawas lapangan maupun penanggung jawab teknis selama proses pengerjaan. “Proyek ini seolah berjalan tanpa arah. Tidak ada pengawas, tidak ada papan petunjuk teknis rinci, dan pekerja pun tidak terlihat mengikuti SOP. Ini sangat merugikan,” ujar salah satu aktivis pemantau anggaran publik di Karawang. Sebagai proyek dengan nilai mendekati satu miliar rupiah, seharusnya pekerjaan ini berada di bawah pengawasan ketat dari Dinas PUPR maupun inspektorat teknis daerah. Namun faktanya, p...

Karawang — Proyek pemeliharaan lantai parkir Gedung Asda 2 milik Pemerintah Kabupaten Karawang yang dikerjakan oleh CV. Wirda Rahayu dengan nilai kontrak sebesar Rp396.936.000,- kembali menambah daftar pekerjaan yang diduga tidak transparan dan berpotensi melanggar aturan keselamatan kerja. Pantauan langsung di lokasi pada pertengahan November 2025 menunjukkan bahwa proyek yang berlangsung sejak 10 November dan dijadwalkan rampung pada 29 Desember 2025 tersebut minim pengawasan dari dinas terkait. Tak terlihat petugas teknis dari dinas turun langsung ke lapangan untuk memastikan pelaksanaan sesuai spesifikasi. Yang lebih memprihatinkan, para pekerja tidak terlihat mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) sebagaimana diatur dalam standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Ini jelas pelanggaran fatal yang bisa berujung pada kecelakaan kerja serta menyalahi aturan perundang-undangan. Kontrol sosial dan media telah berulang kali melaporkan proyek-proyek serupa yang mengabaikan p...

Karawang — Di tengah gencarnya laporan dari kontrol sosial dan media terkait bobroknya pekerjaan fisik proyek SDA di Karawang, Dinas PUPR melalui Bidang Sumber Daya Air (SDA) justru memilih bungkam dan pura-pura tuli.Diam yang tak wajar ini menimbulkan dugaan serius: ada yang sedang ditutupi. Berulang kali laporan masuk—baik berupa dokumentasi, aduan tertulis maupun langsung—tentang pekerjaan yang jelas-jelas tidak sesuai spesifikasi. Dari pondasi yang dikerjakan asal-asalan, kualitas beton yang di bawah standar, hingga pengabaian prosedur keselamatan kerja. Namun tak satu pun tindakan nyata dari Dinas, khususnya dari Kabid SDA, dr. Aries. Padahal, Kabid yang satu ini kerap tampil bak ‘malaikat pengawas’, mengklaim dirinya sebagai yang paling bersih, paling cepat tanggap, dan paling profesional. Sayangnya, fakta di lapangan memukul balik semua klaim itu.Tidak ada inspeksi, tidak ada evaluasi, dan yang lebih parah—tidak ada transparansi. Pertanyaannya: apakah dr. Aries sedan...

KARAWANG - Target efisiensi anggaran hingga Rp 100 miliar dengan cara melebur atau merampingkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), itulah kebijakan yang sedang dilakukan Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh. Kebijakan ini sempat dipuji oleh Wamendagri Bima Arya beberapa waktu lalu. Tetapi sebagian publik menilai jika langkah yang dilakukan Bupati Aep tersebut terlalu berani dan terlalu beresiko terhadap popularitas kepemimpinannya. Karena dengan digabungnya Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pasar (Disperindagsar) dengan Dinas Koperasi dan UMKM, serta Dinas Perikanan akan digabung dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, maka secara otomatis akan banyak jabatan strategis yang hilang. Bupati Aep menyadari, jika kebijakan yang dilakukannya ini akan berdampak kepada situasi dilema, yaitu dimana akan banyak pejabat yang membencinya. Tetapi hal tersebut tetap harus ia lakukan untuk menjaga stabilitas anggaran pembangunan akibat dampak pemotongan Transfer ke Daera...