2026 - VERSITNEWS
Home Archived For 2026

Sabtu, 25 Juli 2026

Satgas TMMD Ke-129 Gotong Royong Bersama Warga Siapkan Pembangunan Jalan Lingkungan di Desa Wibawamulya

     
Kabupaten Bekasi – Satgas TMMD Ke-129 Kodim 0509/Kabupaten Bekasi bersama warga melaksanakan kegiatan karya bakti (korve) sebagai persiapan pembangunan jalan lingkungan pada Sasaran 4 TMMD di Kampung Leuwi Malang RT 008 RW 004, Dusun II, Desa Wibawamulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Sabtu (25/7/2026).
Kegiatan gotong royong dilakukan untuk mempercepat proses pembangunan sekaligus mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Personel Satgas TMMD bersama masyarakat bahu-membahu membersihkan dan menyiapkan lokasi sebelum pengecoran jalan dimulai.

Adapun pembangunan jalan lingkungan yang menjadi sasaran fisik TMMD Ke-129 memiliki spesifikasi dengan panjang 138 meter, lebar 2,5 meter, dan tebal 15 sentimeter. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses mobilitas warga serta mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat setempat.

Komandan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi selaku Dansatgas TMMD Ke-129, Letkol Inf Michael Ronald Simbolon, S.I.P., M.H.I., mengatakan bahwa semangat gotong royong merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan TMMD.

"Melalui TMMD, kami ingin menghadirkan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Sinergi antara Satgas dan warga menjadi modal utama dalam menyelesaikan seluruh sasaran program tepat waktu dan berkualitas," ujarnya.

Selama kegiatan korve berlangsung, personel Satgas TMMD dan masyarakat bekerja dengan penuh semangat, serta seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif.

(Pendim 0509 Kabupaten Bekasi)

KETUA UMUM DPP AKPERSI Ingatkan Presiden RI Prabowo Subianto: Tidak Semua Wartawan, Jurnalis, dan Media Adalah "Londo Ireng", Masih Banyak Insan Pers yang Nasionalis dan Idealis

     
Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI), Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.BJ., C.EJ., C.F.L.E., C.ILJ., mengingatkan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar tidak menggeneralisasi profesi wartawan, jurnalis, maupun media dalam penyampaian pidatonya pada acara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang menyinggung istilah "londo ireng".

Menurut Rino Triyono, DPP AKPERSI menghormati Presiden RI sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Namun, ia berharap setiap penyampaian pendapat yang berkaitan dengan insan pers disampaikan secara proporsional sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap seluruh wartawan, jurnalis, dan perusahaan media yang selama ini bekerja secara profesional.

"Kami mengingatkan Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa tidak semua wartawan, jurnalis, maupun media adalah 'londo ireng'. Masih sangat banyak insan pers yang berjiwa nasionalis, idealis, berintegritas, dan profesional yang setiap hari menjalankan tugas jurnalistik untuk menjaga kepentingan bangsa, mengawal demokrasi, serta menyampaikan informasi yang akurat kepada masyarakat," ujar Rino Triyono.

Ia menegaskan bahwa wartawan, jurnalis, dan media memiliki peran strategis sebagai salah satu pilar demokrasi. Fungsi pers tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat, menjadi kontrol sosial, serta menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Menurutnya, kritik yang disampaikan oleh wartawan, jurnalis, maupun media yang berlandaskan fakta, data, dan kepentingan publik bukanlah bentuk permusuhan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari fungsi kontrol sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

"Kritik yang membangun merupakan bentuk kecintaan kepada bangsa dan negara. Wartawan, jurnalis, dan media yang profesional justru hadir untuk membantu mengingatkan apabila terdapat kebijakan yang perlu dievaluasi demi kepentingan rakyat dan kemajuan Indonesia," tegasnya.

Rino Triyono juga mengajak seluruh wartawan, jurnalis, perusahaan media, serta organisasi pers di Indonesia untuk terus menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik, menjaga independensi, profesionalisme, serta menyajikan pemberitaan yang berimbang, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, DPP AKPERSI berharap hubungan antara pemerintah dengan wartawan, jurnalis, dan media dapat terus dibangun melalui komunikasi yang sehat, saling menghormati, serta memahami peran masing-masing dalam menjaga stabilitas nasional dan memperkuat demokrasi.

"Kami percaya Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen besar untuk membangun Indonesia. Karena itu, kami berharap seluruh wartawan, jurnalis, dan media yang bekerja secara profesional, nasionalis, dan idealis tetap diberikan penghormatan sebagai mitra strategis bangsa dalam mengawal jalannya pemerintahan melalui kritik yang objektif, berimbang, dan membangun," tambahnya.

Menutup pernyataannya, Ketua Umum DPP AKPERSI menegaskan bahwa pers yang profesional bukanlah lawan pemerintah, melainkan mitra bangsa dalam menjaga demokrasi, memperjuangkan kepentingan rakyat, serta mengawal pembangunan nasional demi terwujudnya Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera.

"Wartawan, jurnalis, dan media yang berintegritas adalah aset bangsa. Pers yang merdeka, profesional, dan bertanggung jawab merupakan mitra strategis pemerintah dalam mengawal demokrasi, menjaga persatuan, serta memastikan setiap kebijakan berjalan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia."


Redaksi 

Jumat, 24 Juli 2026

Demokrasi Desa Tercoreng Warga Karanghaur Tolak Dugaan Panitia Pilkades Tak Netral Desak Evaluasi Total

     
Pebayuran Bekasi – Suasana menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Karanghaur periode 2026–2034 mulai memanas. Sejumlah warga menyuarakan penolakan keras terhadap dugaan adanya oknum panitia Pilkades yang dinilai tidak menjaga netralitas dalam tahapan pesta demokrasi desa.
Warga menilai, panitia penyelenggara seharusnya berdiri di atas semua kepentingan dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada bakal calon mana pun. Dugaan keterlibatan salah satu oknum panitia dalam kegiatan deklarasi bersama salah satu bakal calon memicu reaksi dari masyarakat.

AS, salah seorang warga Desa Karanghaur, menegaskan bahwa warga meminta adanya evaluasi terhadap panitia agar proses Pilkades berjalan jujur, adil, dan transparan.
"Kalau memang benar ada panitia yang tidak netral, kami menolak keras. Kami meminta dilakukan evaluasi, bahkan diganti jika terbukti, karena dikhawatirkan dapat mencederai pesta demokrasi di Desa Karanghaur," tegas AS.

Menurutnya, integritas panitia merupakan kunci utama menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil Pilkades. Apabila penyelenggara berpihak kepada salah satu calon, maka dikhawatirkan akan memunculkan konflik dan merusak kondusivitas desa.

Senada dengan itu, Ketua AKPERSI DPD Jawa Barat, Ahmad Syarifudin, C.Bj., C.E.J., mengecam keras apabila dugaan tersebut benar terjadi.
"Panitia Pilkades wajib menjaga netralitas. Jika benar ada oknum panitia yang ikut dalam deklarasi salah satu bakal calon, tindakan tersebut sangat tidak pantas dan berpotensi mencederai asas demokrasi yang jujur dan adil," ujarnya.

Ia meminta instansi yang berwenang segera melakukan klarifikasi, pemeriksaan, dan evaluasi agar kepercayaan masyarakat terhadap proses Pilkades tetap terjaga.
Secara hukum, penyelenggaraan Pilkades harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta peraturan pelaksana di daerah,
Salah satu prinsip yang harus dijunjung adalah penyelenggaraan yang profesional, jujur, adil, transparan, dan tidak memihak.

Apabila terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh panitia atau aparat dalam proses Pilkades, penanganannya dapat mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) apabila ditemukan unsur tindak pidana, seperti penyalahgunaan jabatan, pemalsuan, atau perbuatan melawan hukum lainnya. Penentuan adanya pelanggaran pidana tetap harus melalui proses penyelidikan dan pembuktian oleh aparat penegak hukum.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak panitia Pilkades Desa Karanghaur belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Demi menjaga keberimbangan pemberitaan, redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari panitia maupun pihak-pihak yang disebutkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.


Redaksi 

BRI Cabang Karawang Perkuat Kepedulian Sosial Lewat Program Jumat Berbagi

     
Karawang I – Bank Rakyat Indonesia Cabang Karawang kembali menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui program sosial “Jumat Berbagi” yang rutin digelar di lingkungan sekitar Kantor Cabang.

Kepala Cabang BRI Karawang, Ardika Prasetyo mengatakan, program tersebut merupakan bentuk kepedulian sosial BRI kepada masyarakat, khususnya warga di sekitar lingkungan kerja.

“Program Jumat Berbagi ini menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial BRI Cabang Karawang dengan berbagi kepada sesama, khususnya masyarakat di sekitar lingkungan kerja,” ujar Ardika Prasetyo

Ia menegaskan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen BRI untuk terus hadir dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, melalui kegiatan sosial seperti ini, BRI tidak hanya hadir sebagai lembaga perbankan, tetapi juga sebagai mitra sosial yang aktif membantu masyarakat serta memperkuat solidaritas di lingkungan sekitar.

“BRI hadir tidak hanya sebagai lembaga perbankan, tetapi juga mitra sosial bagi masyarakat,” katanya.

Dalam kegiatan Jumat Berbagi yang dilaksanakan pada hari ini Jumat , 24 Juli 2026

BRI Cabang Karawang membagikan nasi kotak kepada masyarakat sebagai wujud semangat berbagi dan kepedulian sosial.

Redaksi 

AKTIVIS DESAK PROYEK USB SDN MAKMURJAYA DIHENTIKAN! DIDUGA LANGGAR SPESIFIKASI, BERPOTENSI JADI PROYEK PENGHAMBURAN UANG RAKYAT

     

KARAWANG – Proyek Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SDN Makmurjaya, Kecamatan Jayakerta, senilai Rp3.171.505.000 yang dibiayai APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 menuai sorotan keras dari aktivis pemerhati konstruksi di Kabupaten Karawang.

Berdasarkan hasil pemantauan lapangan pada 23 Juli 2026, aktivis mengaku menemukan sejumlah dugaan penyimpangan teknis yang dinilai sangat serius. Mereka bahkan meminta proyek tersebut dihentikan sementara sampai dilakukan audit teknis menyeluruh.

"Kami melihat langsung pekerjaan berjalan tanpa pengawasan. Tidak ada pelaksana, tidak ada mandor, tidak ada konsultan pengawas. Yang bekerja hanya tukang. Kalau kondisi seperti ini terus dibiarkan, bagaimana mutu bangunannya bisa dijamin?" tegas salah seorang aktivis.

Menurut mereka, proyek bernilai miliaran rupiah itu berpotensi menjadi penghamburan uang rakyat apabila pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi tetap diteruskan.

Hasil pengamatan aktivis menyebutkan adanya dugaan bahwa galian pondasi pagar belakang tidak mencapai kedalaman sesuai gambar kerja, bahkan terdapat bagian yang hanya berkisar sekitar 70 sentimeter, padahal menurut mereka gambar teknis menunjukkan ukuran lebih dalam.

Selain itu, dasar galian pondasi diduga tidak dihampar pasir urug sebagaimana dipersyaratkan dalam spesifikasi teknis. Lebih parah lagi, pasangan batu kali disebut tetap dipasang saat dasar galian masih tergenang air.

"Ini jelas berpotensi mengurangi kualitas pondasi. Dalam pekerjaan konstruksi, pondasi seharusnya dipasang pada kondisi galian yang siap dan sesuai spesifikasi. Kalau dipasang dalam kondisi tergenang air, tentu patut dipertanyakan kualitasnya," ujar aktivis.

Aktivis juga menyoroti bentuk pasangan batu kali yang menurut hasil pengamatan mereka tidak proporsional, dengan bagian bawah lebih kecil daripada bagian atas. Kondisi tersebut dinilai tidak lazim dan patut dievaluasi oleh pihak yang berwenang.

Tak hanya itu, mereka menduga campuran adukan pasangan batu kali tidak sesuai standar, sehingga dikhawatirkan akan berdampak terhadap kekuatan struktur bangunan dalam jangka panjang.

Yang paling disesalkan, menurut mereka, adalah dugaan tidak hadirnya pihak kontraktor maupun konsultan pengawas saat pekerjaan berlangsung.

"Kalau benar kontraktor dan konsultan pengawas tidak berada di lapangan saat pekerjaan berlangsung, lalu siapa yang mengendalikan mutu pekerjaan? Siapa yang memastikan setiap item sesuai gambar dan spesifikasi kontrak?" katanya.

Atas dasar temuan tersebut, aktivis mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat segera memanggil kontraktor pelaksana PT Kita Lumampah Mulia, konsultan pengawas PT Anggaran Karya Utama, serta seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam proyek tersebut untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.

Mereka juga meminta konsultan pengawas menggunakan kewenangannya untuk menghentikan sementara pekerjaan hingga seluruh dugaan penyimpangan diperiksa dan diperbaiki.

"Kami meminta seluruh pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi dibongkar dan dikerjakan ulang sesuai gambar kerja. Jangan sampai bangunan sekolah yang dibiayai uang rakyat dibangun dengan kualitas yang dipertanyakan," ujarnya.

Apabila hasil pemeriksaan nantinya membuktikan adanya pelanggaran terhadap spesifikasi teknis maupun kewajiban pengawasan, aktivis meminta pemerintah menjatuhkan sanksi tegas sesuai ketentuan kontrak, termasuk mengevaluasi rekam jejak penyedia jasa dalam pengadaan pemerintah.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Kita Lumampah Mulia, PT Anggaran Karya Utama, maupun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat belum memberikan tanggapan resmi atas sejumlah dugaan yang disampaikan aktivis. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.


Redaksi 

Aktivis Konstruksi Minta Proyek USB SDN Makmurjaya Dihentikan Sementara, Soroti Dugaan Penyimpangan Teknis

     
KARAWANG – Sejumlah aktivis pemerhati pembangunan di Kabupaten Karawang meminta penghentian sementara proyek Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SDN Makmurjaya, Kecamatan Jayakerta, yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 dengan nilai kontrak sekitar Rp3,17 miliar.

Permintaan tersebut disampaikan setelah tim aktivis melakukan pemantauan langsung ke lokasi proyek pada 23 Juli 2026. Mereka mengaku menemukan sejumlah dugaan penyimpangan teknis dalam pelaksanaan pekerjaan yang dinilai berpotensi menurunkan kualitas bangunan.

Menurut mereka, selama berada di lokasi proyek, pekerjaan tetap berlangsung meski tidak terlihat adanya pelaksana lapangan, mandor, kontraktor maupun konsultan pengawas yang memberikan arahan kepada para pekerja.

"Kami melihat sendiri para pekerja bekerja tanpa pengawasan. Tidak terlihat pelaksana, mandor, maupun konsultan pengawas berada di lokasi. Padahal dalam pekerjaan konstruksi, keberadaan mereka sangat penting untuk memastikan pekerjaan sesuai spesifikasi teknis," ujar salah satu aktivis "A.MM.

A.MM menilai kondisi tersebut berpotensi mengakibatkan pekerjaan dilakukan tanpa kontrol mutu yang memadai sehingga hasil pembangunan dikhawatirkan tidak sesuai dengan dokumen perencanaan.

Selain itu, mereka juga menyampaikan sejumlah temuan di lapangan yang menurut hasil pengamatan diduga tidak sesuai dengan gambar kerja maupun spesifikasi teknis, di antaranya:

Dugaan kedalaman galian pondasi pagar belakang lebih dangkal dibanding ukuran dalam gambar kerja.

Dasar galian pondasi diduga tidak diberi hamparan pasir urug sebagaimana tercantum dalam spesifikasi.

Pemasangan pondasi batu kali diduga dilakukan saat dasar galian masih tergenang air.

Susunan batu kali dinilai tidak proporsional, dengan bagian bawah lebih kecil dibanding bagian atas.

Dugaan penggunaan adukan pasangan batu kali yang tidak sesuai ketentuan sehingga dikhawatirkan memengaruhi kekuatan struktur.

Menurut mereka, apabila dugaan tersebut benar, maka pekerjaan yang telah terpasang perlu dibongkar dan dikerjakan kembali sesuai gambar kerja agar kualitas bangunan dapat dipertanggungjawabkan.

"Kami tidak ingin anggaran miliaran rupiah dari APBD terbuang sia-sia akibat pekerjaan yang tidak memenuhi standar mutu. Bangunan sekolah harus dibangun dengan kualitas terbaik karena akan digunakan oleh masyarakat dalam jangka panjang," tegasnya.

A.MM juga meminta konsultan pengawas menggunakan kewenangannya untuk menghentikan sementara pekerjaan apabila ditemukan pelaksanaan yang tidak sesuai spesifikasi teknis sampai seluruh temuan diperbaiki.

Mereka juga mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat selaku pengguna anggaran untuk segera memanggil pihak kontraktor, konsultan pengawas, dan seluruh pihak terkait guna melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek.

"Apabila terbukti terdapat pelanggaran terhadap spesifikasi teknis maupun kewajiban pengawasan di lapangan, kami meminta diberikan sanksi sesuai ketentuan kontrak yang berlaku," ujarnya.

Hingga berita ini disusun, pihak kontraktor, konsultan pengawas maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat belum memberikan keterangan resmi terkait sejumlah temuan tersebut. Berita ini akan diperbarui setelah diperoleh tanggapan dari pihak-pihak terkait sebagai bentuk keberimbangan informasi.


(Redaksi)

Tender IPLT Jalupang Disorot: Pokja Barjas Karawang Didesak Lakukan verifikasi Lapangan Dukungan Quarry dan Armada

     
Karawang – Proses tender proyek Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Jalupang, Kabupaten Karawang mendapat sorotan. Pokja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas) Kabupaten Karawang didesak tidak hanya melakukan evaluasi administrasi terhadap dokumen penawaran, tetapi juga melakukan verifikasi lapangan (on the spot) terhadap seluruh dukungan yang diajukan peserta tender.

Verifikasi tersebut dinilai penting untuk memastikan surat dukungan quarry (galian C), alat berat, dan armada dump truck benar-benar tersedia dan siap digunakan dalam pelaksanaan proyek, bukan sekadar dokumen pelengkap administrasi.

Sesuai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), material seperti pasir, batu pecah, dan tanah urug harus berasal dari quarry yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang sah. Sementara itu, proses pengadaan pemerintah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, yang menekankan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel.

Surat dukungan quarry semestinya ditandatangani oleh pemilik, direktur, atau pimpinan perusahaan yang memiliki kewenangan hukum. Selain itu, dukungan armada dump truck harus dipastikan benar-benar tersedia, memiliki bukti uji berkala (KIR) yang masih berlaku, serta memenuhi jumlah minimal sesuai persyaratan tender. Hal yang sama berlaku terhadap alat berat yang dijadikan dukungan pekerjaan.

Apabila Pokja Barjas hanya mengandalkan pemeriksaan dokumen tanpa melakukan verifikasi lapangan, maka potensi penggunaan dokumen yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya akan sulit dideteksi. Karena itu, pemeriksaan langsung terhadap lokasi quarry, alat berat, dan armada menjadi bagian penting dalam menjaga integritas proses pengadaan.

Lebih jauh, apabila dalam proses tender nantinya terbukti terdapat permainan, rekayasa dokumen, penyampaian data yang tidak benar, atau adanya persekongkolan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat maupun merugikan keuangan negara, maka para pihak yang terlibat dapat menghadapi konsekuensi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain sanksi administratif dalam proses pengadaan, dugaan pelanggaran juga dapat menjadi objek pemeriksaan oleh aparat penegak hukum apabila ditemukan bukti yang cukup. Jika terdapat unsur tindak pidana, penanganannya dapat mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, apabila terpenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi. Apabila ditemukan pemalsuan dokumen, ketentuan pidana mengenai pemalsuan surat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dapat diterapkan sesuai hasil penyelidikan dan pembuktian.

Oleh karena itu, masyarakat berharap Pokja Barjas Kabupaten Karawang menjalankan proses evaluasi secara profesional, independen, dan transparan. Verifikasi lapangan bukan hanya menjadi bentuk kehati-hatian, tetapi juga langkah preventif untuk mencegah praktik manipulasi dokumen dan memastikan proyek pemerintah dilaksanakan oleh penyedia yang benar-benar memiliki kemampuan teknis, sumber daya, dan dukungan yang sah.

Ketegasan dalam proses tender akan menjadi tolok ukur komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pengadaan barang dan jasa yang berintegritas. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran yang didukung alat bukti yang memadai, maka proses hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Redaksi 

Kamis, 23 Juli 2026

Pelapor Layla Apresiasi Kinerja Sipropam Polres Karawang dalam Sidang Kode Etik

     
`Sidang Kode Etik Polres Karawang Sipropam Layla AKPERSI`

KARAWANG, VERSITNEWS.COM – Di tengah masih berlangsungnya proses Sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap oknum anggota Polres Karawang, pelapor, Layla, menyampaikan apresiasi atas penanganan perkara yang dilakukan Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam) Polres Karawang. Apresiasi tersebut disampaikan usai dirinya memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan kode etik yang digelar pada Kamis, 23 Juli 2026.

 

Proses Pemeriksaan Tertib dan Profesional


Menurut Layla, sejak laporan diterima hingga proses sidang berlangsung, pihak Sipropam Polres Karawang telah memberikan ruang bagi dirinya sebagai pelapor untuk menyampaikan seluruh fakta dan kronologi yang diketahuinya. Layla menilai proses pemeriksaan berjalan secara tertib dan profesional. Ia mengaku diberi kesempatan menyampaikan keterangan secara utuh di hadapan majelis sidang tanpa adanya tekanan maupun intervensi. "Saya mengapresiasi kinerja Kasi Propam Polres Karawang beserta jajarannya yang telah menindaklanjuti laporan saya dan memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan seluruh kronologi dalam sidang etik. Saya berharap proses ini menjadi bukti bahwa setiap laporan masyarakat dapat ditangani secara profesional," ujar Layla. Ia menegaskan bahwa apresiasi tersebut bukan berarti menganggap perkara telah selesai, melainkan sebagai bentuk penghargaan terhadap proses penegakan disiplin dan kode etik yang sedang berjalan di lingkungan Polri.

 

Harap Keputusan Sesuai Fakta dan Aturan


Layla juga berharap keputusan yang nantinya diambil benar-benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan internal Polri. "Saya tetap menunggu keputusan resmi majelis sidang. Harapan saya, siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran diproses sesuai aturan yang berlaku. Yang terpenting adalah adanya evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang dan pelayanan kepada masyarakat semakin baik," katanya.

 

AKPERSI Jabar Apresiasi Mekanisme Sipropam


Ketua DPD Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Jawa Barat, Ahmad Syarifuddin, turut memberikan apresiasi terhadap mekanisme penanganan yang dilakukan Sipropam Polres Karawang. Menurutnya, keterbukaan dalam menerima laporan masyarakat dan memberikan ruang bagi pelapor untuk menyampaikan keterangan merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri. "Proses penegakan kode etik harus berjalan profesional, objektif, dan transparan. Kami mengapresiasi langkah Sipropam Polres Karawang yang telah memproses laporan ini sesuai mekanisme yang berlaku. Semoga hasil akhirnya benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak," ujarnya. Meski demikian, Ahmad juga mengingatkan agar seluruh pihak tetap menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan tidak menarik kesimpulan sebelum putusan resmi dibacakan.

 

Menunggu Putusan Resmi Majelis Sidang


Hingga berita ini diterbitkan, Sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap oknum anggota Polres Karawang masih berlangsung. Belum ada keputusan resmi yang diumumkan oleh majelis sidang, sehingga semua pihak diminta menunggu hasil akhir sesuai mekanisme yang berlaku. 


(Tim Redaksi Versitnews.com)

Sidang Etik Polres Karawang: Layla Beberkan Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Oknum Anggota

     
`Sidang Etik Polres Karawang Layla Pebayuran Dugaan Penyalahgunaan Wewenang`


KARAWANG, VERSITNEWS.COM – Perempuan asal Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi bernama Layla membeberkan dugaan penyalahgunaan wewenang oleh oknum anggota Polres Karawang. Hal tersebut disampaikannya usai memberikan keterangan di bawah sumpah dalam Sidang Kode Etik Profesi Polri yang digelar pada Kamis, 23 Juli 2026. Didampingi Ketua DPD Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Jawa Barat, Achmad Syarifuddin, Layla mengaku telah menyampaikan seluruh kronologi peristiwa yang dialaminya di hadapan majelis sidang etik. "Hari ini saya sudah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam sidang etik. Semua kronologi sudah saya sampaikan secara lengkap di dalam persidangan. Hasilnya nanti akan disampaikan setelah proses persidangan selesai," ujar Layla.

 

Didatangi Tanpa Surat Tugas dan Identitas Resmi


Layla menuturkan, peristiwa bermula saat sejumlah orang yang mengaku anggota Polres Karawang mendatangi kediamannya. Namun saat itu, para petugas tersebut tidak menunjukkan surat tugas, surat perintah, maupun identitas resmi kepolisian. Tidak berhenti di situ, beberapa hari setelah kejadian pertama, Layla menyebut sejumlah anggota kembali mendatangi kediaman orang tuanya di Jakarta Pusat. Tindakan itu disebut membuat orang tuanya yang telah lanjut usia merasa tidak nyaman dan tertekan. "Ada anggota keluarga yang menyaksikan langsung kedatangan tersebut dan bisa memberikan keterangan apabila diperlukan," katanya. Lebih lanjut, Layla mengungkapkan oknum yang hadir di Jakarta Pusat sempat mengaku berasal dari Polres Karawang. Namun setelah dikonfirmasi, anggota tersebut ternyata merupakan anggota Polres Bogor.

 

Oknum Sudah Minta Maaf Secara Pribadi


Terkait perkara dengan TKP di Pebayuran, Layla menyebut dua oknum anggota tersebut sudah meminta maaf secara kedinasan. "Sebelum persidangan pun salah satu oknum anggota tersebut sudah meminta maaf kepada saya secara pribadi," ungkap Layla. Kendati telah dimaafkan secara pribadi, Layla tetap berharap proses etik tetap berjalan secara profesional, objektif, dan transparan sesuai aturan yang berlaku di institusi Polri. "Saya berharap siapa pun yang terbukti bersalah tetap diproses sesuai hukum dan aturan yang berlaku. Saya ingin ini menjadi bahan evaluasi agar anggota dibina dan diberikan pendidikan yang lebih baik, jangan sampai tindakan seperti ini kembali terjadi kepada masyarakat lain yang mungkin tidak mampu membela dirinya," tegasnya. Layla juga mengapresiasi langkah Sipropam Polres Karawang yang dinilainya responsif dengan memanggil dirinya sebagai saksi untuk dimintai keterangan dalam sidang etik.

 

Menunggu Putusan Resmi Sidang Etik


Saat dikonfirmasi awak media terkait hasil sidang, Layla menegaskan hingga kini belum ada putusan. "Saat tadi dikonfirmasi, belum ada putusan sidang kode etik. Kita masih menunggu keputusannya," pungkasnya. Hingga berita ini diterbitkan, sidang kode etik terhadap oknum anggota Polres Karawang yang dilaporkan masih berlangsung dan belum menghasilkan keputusan resmi. Belum ada pula pernyataan resmi dari Humas Polres Karawang. 


(Tim Redaksi Versitnews.com)

38 DPW Partai Gerakan Rakyat Se-Indonesia Daftarkan Ketum ke Kemenkumham, DPD Karawang dan Bekasi Hadir*

     
*JAKARTA* – versitnews@gmail.com 
Sebanyak *38 DPW Partai Gerakan Rakyat Se-Indonesia* secara resmi mendaftarkan Ketua Umum ke Kementerian Hukum dan HAM, Rabu, 23 Juli 2026. 

Pendaftaran dilakukan di Kantor Kemenkumham Jakarta sebagai bagian dari proses pemenuhan syarat administrasi untuk menjadi badan hukum partai politik.

Dalam kegiatan tersebut, perwakilan dari *DPD Karawang dan DPD Bekasi* turut hadir mendampingi DPP. Kehadiran dua DPD dari Jawa Barat ini menjadi penanda bahwa struktur partai di wilayah tersebut sudah lengkap dan siap diverifikasi.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Rakyat Se-Indonesia dalam keterangan pers mengatakan, pendaftaran ini merupakan tahap lanjutan setelah sebelumnya seluruh DPW dan DPD di Pulau Jawa menyelesaikan pengumpulan berkas legalitas.

“Alhamdulillah hari ini 38 DPW hadir bersama-sama menyerahkan dokumen Ketum ke Kemenkumham. DPD Karawang dan Bekasi juga ikut hadir sebagai bentuk soliditas di Jabar,” ujarnya.

Dokumen yang diserahkan meliputi akta pendirian partai, SK kepengurusan pusat dan wilayah, surat keterangan domisili kantor, serta data keanggotaan sesuai ketentuan UU Parpol.

Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat Se-Indonesia, *Sahrin Hamid*, disebut menjadi figur yang didaftarkan dalam proses tersebut. Pihak DPP optimis proses verifikasi administrasi di Kemenkumham bisa berjalan lancar sehingga partai dapat segera mengikuti tahapan verifikasi KPU.

Sebelumnya, pada Februari 2026 DPP Gerakan Rakyat sudah menggelar konferensi pers untuk menyampaikan target pendaftaran ke Kemenkum. Sementara pada Juni 2026, DPW Jawa Tengah lebih dulu menyerahkan berkas legalitas DPW, DPD, dan DPC ke pusat.

Dengan penyerahan berkas hari ini, Partai Gerakan Rakyat Se-Indonesia menargetkan seluruh tahapan administrasi selesai tahun ini agar bisa menjadi peserta Pemilu mendatang.

_Editor: Redaksi_ Ida Maryati 
Jakarta, 23 Juli 2026_

Rabu, 22 Juli 2026

Kejar Sasaran Ke 6 TMMD Ke-129, Satgas dan Warga Kebut Pembangunan Jalan di Desa Wibawamulya

     
Kabupaten Bekasi – Satgas TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Kodim 0509/Kabupaten Bekasi terus berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan sasaran fisik. Memasuki hari ke-8, Rabu (22/7/2026), personel Satgas bersama warga mempercepat pembangunan jalan lingkungan di Sasaran 6, Kampung Tegal Panjang RT 001/RW 001, Dusun I, Desa Wibawamulya, Kecamatan Cibarusah.
Jalan lingkungan yang dibangun memiliki panjang 130 meter, lebar 1,5 meter, dan ketebalan 15 sentimeter. Sejak pagi, personel Satgas dan masyarakat terlihat kompak mengangkut material, mengaduk beton, hingga melakukan pengecoran jalan agar target pekerjaan dapat selesai sesuai jadwal.
Suasana penuh semangat terlihat di lokasi. Meski cuaca cukup terik, hal itu tidak mengurangi antusiasme personel TNI dan warga yang terus bekerja bahu-membahu demi menghadirkan akses jalan yang lebih baik bagi masyarakat.
Dansatgas TMMD Ke-129 Kodim 0509/Kabupaten Bekasi, Letkol Inf Michael Ronald S.I.P, mengatakan percepatan pembangunan dilakukan agar seluruh sasaran fisik dapat selesai tepat waktu dengan tetap mengutamakan kualitas pekerjaan.

"Kami terus mengoptimalkan tenaga dan waktu agar seluruh sasaran TMMD dapat tercapai sesuai rencana. Semangat gotong royong antara personel Satgas dan masyarakat menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan pembangunan yang bermanfaat bagi warga," ujar Letkol Inf Michael Ronald.

Keberadaan jalan lingkungan ini diharapkan dapat mempermudah mobilitas masyarakat, memperlancar akses transportasi, serta menunjang aktivitas ekonomi warga Desa Wibawamulya. Program TMMD Ke-129 pun menjadi bukti nyata sinergi TNI bersama masyarakat dalam membangun desa menuju kehidupan yang lebih maju dan sejahtera.

(Pendim 0509 Kabupaten Bekasi)

Satgas TMMD Ke-129 Kodim 0509 Gelar Penyuluhan Kenakalan Remaja di SMP Al Manar Cibarusah

     

Kabupaten Bekasi – Program nonfisik TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Kodim 0509/Kabupaten Bekasi terus menyentuh berbagai lapisan masyarakat, termasuk kalangan pelajar. Salah satunya melalui penyuluhan kenakalan remaja yang digelar di SMP Al Manar, Desa Cibarusah Kota, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Rabu (22/7/2026).

Kegiatan yang berlangsung pukul 09.00 wib ini menghadirkan AKP Gigih Purwo sebagai narasumber. Turut hadir Kepala SMP Al Manar, dewan guru, tenaga kependidikan, siswa-siswi, serta Babinsa Koramil 09/Cibarusah.

Dalam penyampaiannya, AKP Gigih Purwo mengajak para pelajar untuk menjauhi berbagai bentuk kenakalan remaja yang dapat merusak masa depan. Siswa juga diberikan pemahaman mengenai dampak hukum dan kesehatan akibat penyalahgunaan narkoba maupun minuman keras.


Selain itu, para pelajar diimbau agar tidak terlibat tawuran, perundungan (bullying), maupun tindakan kriminal lainnya. Mereka juga diajak lebih bijak menggunakan media sosial serta menanamkan sikap disiplin, tanggung jawab, dan semangat belajar sebagai bekal meraih cita-cita.


Dansatgas TMMD Ke-129 Kodim 0509/Kabupaten Bekasi, Letkol Inf Michael Ronald S.I.P, mengatakan kegiatan nonfisik TMMD menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda selain pembangunan infrastruktur.


"TMMD tidak hanya membangun jalan dan fasilitas umum, tetapi juga membangun kualitas sumber daya manusia. Melalui penyuluhan ini, kami berharap para pelajar memiliki pemahaman yang kuat untuk menjauhi kenakalan remaja, narkoba, bullying, serta mampu menjadi generasi yang disiplin, berkarakter, dan siap menjadi penerus bangsa," ujar Letkol Inf Michael Ronald.


Kegiatan berlangsung aman, tertib, dan mendapat sambutan positif dari para peserta. Melalui program TMMD Ke-129, TNI bersama pemerintah daerah dan aparat terkait terus memperkuat pembinaan generasi muda sebagai investasi penting dalam menciptakan lingkungan yang aman, sehat, dan berkualitas.


(Pendim 0509 Kabupaten Bekasi)

HUT RI Ke-81: Desa Cibalongsari dan Partai Gerindra Gelar Lomba Karnaval Antar Dusun di Lapangan Perseto

     
`Lomba Karnaval Antar Dusun HUT RI 81 Desa Cibalongsari Partai Gerindra Hj Titi Hayati`

KARAWANG, VERSITNEWS.COM – Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, Pemerintah Desa Cibalongsari berkolaborasi dengan Partai Gerindra akan menyelenggarakan Lomba Karnaval Antar Dusun. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada Minggu, 17 Agustus 2026 pukul 08.30 WIB bertempat di Lapangan Perseto, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Acara ini mengusung tema nasional "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju" dengan tema lokal "Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur".

 

Sinergi Pemerintah Desa dan Partai Gerindra


Kepala Desa Cibalongsari, Hj. Titi Hayati, mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah desa dengan partai politik untuk memeriahkan HUT RI. "Kami bersinergi dengan Partai Gerindra untuk membuat kemeriahan HUT RI ke-81 tahun ini lebih besar. Tujuannya agar semangat nasionalisme dan gotong royong warga Desa Cibalongsari semakin kuat," ujar Hj. Titi Hayati. Menurutnya, karnaval antar dusun ini diikuti oleh seluruh dusun yang ada di Desa Cibalongsari. Setiap peserta akan menampilkan kreativitas terbaik berupa kostum adat, kendaraan hias, dan kesenian daerah.

 

Anggota DPRD Provinsi Dukung Penuh


Sementara itu, Dea Eka Rizaldi, SH, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat yang hadir dalam pamflet kegiatan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya acara ini. "Saya sangat mendukung kegiatan positif seperti ini. Melalui karnaval, kita bisa menanamkan rasa cinta tanah air kepada generasi muda sekaligus melestarikan budaya bangsa. Semoga acara ini berjalan lancar dan meriah," kata Dea Eka Rizaldi, SH.

 

Ketua DPC Gerindra: Wujudkan Indonesia Adil dan Makmur


Di tempat yang sama, H.Ajang Sopandi, SH, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Karawang juga menyampaikan bahwa kegiatan ini sejalan dengan semangat partai. "Partai Gerindra berkomitmen untuk selalu hadir di tengah masyarakat. Peringatan HUT RI ke-81 ini kita wujudkan dengan tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita rayakan kemerdekaan dengan karya dan semangat persatuan," tegas H.Ajang Sopandi, SH.

 

Ada Hadiah Menarik


Panitia telah menyiapkan hadiah menarik untuk Juara 1, 2, 3 dan Juara Harapan 1,2.3. Diharapkan hadiah ini dapat memotivasi seluruh dusun untuk menampilkan penampilan terbaik. Pemerintah Desa Cibalongsari dan Partai Gerindra mengajak seluruh warga untuk hadir dan meramaikan Lomba Karnaval Antar Dusun pada 17 Agustus 2026 di Lapangan Perseto. Dengan semangat kemerdekaan, diharapkan kegiatan ini dapat mempererat persatuan, menumbuhkan rasa cinta tanah air, dan menjadi hiburan bagi seluruh masyarakat. 

 (Tim Redaksi Versitnews.com)

Hari Ke-8 TMMD Ke-129: Satgas Kodim 0509 Bekasi Kebut Pengecoran Jalan di Desa Wibawamulya

     
`Pengecoran Jalan TMMD 129 Kodim 0509 Desa Wibawamulya Cibarusah Bekasi`

BEKASI, VERSITNEWS.COM – Memasuki Hari Ke-8 pelaksanaan Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129, Satgas TMMD Kodim 0509/Kabupaten Bekasi terus mempercepat pengerjaan sasaran fisik berupa pengecoran jalan lingkungan di wilayah Desa Wibawamulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi. Pengecoran dilakukan di Kampung Tegal Panjang RT 001/RW 001, Dusun I pada Rabu, 22 Juli 2026 mulai pukul 09.00 WIB.
Pengecoran Jalan TMMD 129 Kodim 0509 Desa Wibawamulya Cibarusah Bekasi

Gotong Royong Satgas dan Warga


Di lokasi pekerjaan, personel Satgas TMMD bersama masyarakat tampak bahu-membahu melakukan proses pengecoran. Mulai dari pengangkutan material, pencampuran adukan beton, hingga perataan permukaan jalan dilakukan secara gotong royong demi mempercepat penyelesaian pembangunan. Semangat kebersamaan antara prajurit TNI dan warga menjadi pemandangan yang mewarnai pelaksanaan TMMD. Kehadiran masyarakat yang ikut terlibat secara aktif menunjukkan kuatnya budaya gotong royong dalam mendukung pembangunan desa.
Pengecoran Jalan TMMD 129 Kodim 0509 Desa Wibawamulya Cibarusah Bekasi

 

Dansatgas: Target Selesai Tepat Waktu


Dansatgas TMMD Ke-129 Kodim 0509/Kabupaten Bekasi, Letkol Inf Michael Ronald, S.I.P, mengatakan bahwa progres pembangunan terus dikebut agar seluruh sasaran fisik dapat selesai sesuai jadwal dan segera dimanfaatkan oleh masyarakat. "Pengerjaan sasaran fisik terus kami optimalkan dengan dukungan penuh dari masyarakat. Semangat gotong royong inilah yang menjadi kekuatan utama TMMD sehingga hasil pembangunan dapat selesai tepat waktu dan memberikan manfaat bagi warga," ujar Letkol Inf Michael Ronald.
Pengecoran Jalan TMMD 129 Kodim 0509 Desa Wibawamulya Cibarusah Bekasi
 

Tujuan TMMD: Perkuat Akses dan Ekonomi Desa


Program TMMD Ke-129 tidak hanya menghadirkan pembangunan infrastruktur, tetapi juga mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat. Melalui kerja sama yang solid, pembangunan jalan lingkungan di Desa Wibawamulya diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas, memperlancar aktivitas masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Jalan lingkungan yang sedang dibangun ini nantinya akan menjadi akses utama warga Kampung Tegal Panjang untuk beraktivitas sehari-hari, mulai dari anak sekolah, petani, hingga pelaku UMKM. Dengan dukungan penuh dari masyarakat, Satgas TMMD optimis seluruh sasaran fisik dan non-fisik TMMD Ke-129 dapat selesai tepat waktu dan memberikan dampak positif bagi warga Kecamatan Cibarusah. (Tim Redaksi Versitnews.com)

Keluarga Bpk Dede dan Ibu Darwati Undang Masyarakat ke Resepsi Pernikahan Sinta Aderosa dan Riyan Hendriana di Lemahmulya

     

` Resepsi Pernikahan Sinta Aderosa Riyan HenUndangandriana Lemahmulya Majalaya 2 Agustus 2026`


KARAWANG, VERSITNEWS.COM – Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, keluarga besar Bapak Dede Suhendi (Wa Dedut) dan Ibu Darwati (Teh Wati) mengundang seluruh keluarga, sahabat, kerabat, serta masyarakat untuk menghadiri resepsi pernikahan putri bungsu mereka, Sinta Aderosa, dengan Riyan Hendriana, putra bungsu dari Bapak H. Muhtar dan Ibu Hj. Titi Hayati, S.Pd.I. Acara sakral ini menjadi momen istimewa bagi kedua keluarga besar di wilayah Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang.

 

Jadwal dan Lokasi Resepsi Pernikahan


Resepsi pernikahan Sinta Aderosa dan Riyan Hendriana akan diselenggarakan pada: - Hari/Tanggal: Minggu malam Senin, 2 Agustus 2026 - Tanggal Hijriah: 17-18 Safar 1448 H - Tempat: Dusun Cimider, RT 012/RW 005, Desa Lemahmulya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang Momentum bahagia ini merupakan hari yang sangat dinantikan oleh kedua keluarga besar sebagai bentuk rasa syukur atas dipersatukannya kedua mempelai dalam ikatan suci pernikahan.

 

Hiburan Organ Pop Sunda Sadewa


Untuk memeriahkan acara, pihak keluarga juga menghadirkan hiburan Organ Pop Sunda Sadewa. Diharapkan hiburan ini dapat menambah suasana kebersamaan dan kekeluargaan bagi seluruh tamu undangan yang hadir. Riyan Hendriana sendiri merupakan putra bungsu dari Bapak.H
Muhtar dan Ibu Hj. Titi Hayati, S.Pd.I 

 

Harapan dan Doa Restu Keluarga


Melalui undangan ini, keluarga berharap kehadiran para tamu untuk memberikan doa restu sehingga kedua mempelai dapat membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. "Kami sekeluarga dengan penuh kerendahan hati mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan Sahabat untuk berkenan hadir serta memberikan doa restu kepada putra-putri kami. Kehadiran Anda akan menjadi kebahagiaan yang tak ternilai bagi keluarga kami," ujar pihak keluarga. Pihak keluarga menyampaikan bahwa kehadiran para tamu merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan tersendiri. Doa dan restu yang diberikan menjadi hadiah terindah bagi kedua mempelai dalam mengawali kehidupan rumah tangga. Melalui undangan ini, keluarga besar kedua mempelai berharap tali silaturahmi dapat semakin erat, sekaligus menjadi momen kebersamaan yang penuh kehangatan dan keberkahan. Seluruh keluarga, kerabat, sahabat, dan masyarakat diharapkan dapat meluangkan waktu untuk hadir dan bersama-sama menjadi saksi serta turut mendoakan kebahagiaan Sinta Aderosa dan Riyan Hendriana dalam mengawali lembaran baru kehidupan mereka sebagai pasangan suami istri.



(Tim Redaksi Versitnews.com)

Semarak HUT RI Ke-81: Desa Cibalongsari Karawang Gelar Lomba Karnaval Antar Dusun

     
`Lomba Karnaval Antar Dusun HUT RI 81 Desa Cibalongsari Karawang Lapangan Perseto`

KARAWANG, VERSITNEWS.COM – Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, akan menggelar Lomba Karnaval Antar Dusun yang dipusatkan di Lapangan Perseto pada 17 Agustus 2026, mulai pukul 08.30 WIB. Kegiatan yang menjadi agenda tahunan tersebut dipastikan akan berlangsung lebih meriah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur", karnaval ini diharapkan tidak hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momentum memperkuat semangat nasionalisme, persatuan, serta kecintaan terhadap budaya dan sejarah bangsa Indonesia.

 

Kades Hj. Titi Hayati: Momentum Perkuat Silaturahmi


Kepala Desa Cibalongsari, Hj. Titi Hayati, mengatakan bahwa peringatan HUT Kemerdekaan RI merupakan momentum penting untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus mempererat tali silaturahmi antarwarga. Menurutnya, semangat gotong royong dan kebersamaan yang diwariskan para pejuang harus terus dijaga melalui berbagai kegiatan positif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat.

 "Momentum HUT RI bukan sekadar perayaan seremonial, tetapi menjadi pengingat bahwa kemerdekaan diraih melalui perjuangan yang panjang. Oleh karena itu, kami ingin seluruh masyarakat Desa Cibalongsari ikut berpartisipasi dalam memeriahkan peringatan ini dengan penuh semangat, kreativitas, dan rasa persaudaraan," ujar Hj. Titi Hayati.

 

Seluruh Dusun Ikut Tampilkan Kreativitas


Ia menjelaskan, lomba karnaval akan diikuti oleh seluruh dusun di Desa Cibalongsari dengan menampilkan berbagai kreasi yang menggambarkan nilai-nilai kebangsaan, budaya Nusantara, pembangunan desa, hingga semangat persatuan dalam keberagaman. Setiap peserta diberi kebebasan untuk menampilkan kreativitas terbaiknya, baik melalui kostum adat, replika perjuangan, kendaraan hias, seni budaya tradisional, hingga atraksi yang mengangkat potensi lokal Desa Cibalongsari. 


Menurut Hj. Titi Hayati, kegiatan ini juga menjadi wadah bagi generasi muda untuk mengekspresikan kreativitas sekaligus menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas bangsa. "Melalui karnaval ini kami ingin masyarakat, khususnya anak-anak dan generasi muda, memahami makna kemerdekaan sekaligus mencintai budaya Indonesia. Kreativitas mereka adalah aset yang harus terus didukung," tambahnya.

 

Ada Hadiah Juara 1, 2, 3 dan Juara Harapan 1,2,3


Selain menjadi ajang unjuk kreativitas, Pemerintah Desa Cibalongsari juga telah menyiapkan hadiah menarik bagi para pemenang, mulai dari Juara I, II, III hingga Juara Harapan, sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan kerja keras seluruh peserta. Panitia berharap hadiah tersebut dapat menjadi motivasi bagi setiap dusun untuk menampilkan penampilan terbaik dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas dan kebersamaan. Suasana kemeriahan diperkirakan akan semakin terasa dengan kehadiran ribuan masyarakat yang akan memadati lokasi kegiatan untuk menyaksikan parade karnaval. Berbagai penampilan seni dan budaya diperkirakan akan menghiasi sepanjang jalannya acara.

 

Ajakan Jaga Keamanan dan Ketertiban


Pemerintah Desa Cibalongsari juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan selama kegiatan berlangsung agar seluruh rangkaian acara dapat berjalan lancar, aman, dan sukses


Redaksi 

Diduga Panitia Pilkades Hadiri Deklarasi Salah Satu Calon, AKPERSI Jabar Minta Penyelenggara Bertindak Tegas Demi Menjaga Netralitas

     
BEKASI – Dugaan keterlibatan salah seorang panitia Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dalam kegiatan deklarasi salah satu bakal calon kepala desa di Desa Karang Haur, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, menjadi sorotan publik. Informasi yang beredar di media sosial disertai foto yang diklaim memperlihatkan seorang panitia menghadiri deklarasi tersebut memicu berbagai tanggapan dari masyarakat.
Berdasarkan informasi yang diterima, sosok yang disebut bernama A,M, yang diketahui menjabat sebagai Kasi Kesejahteraan pada Pemerintah Desa Karang Haur sekaligus menjadi anggota panitia Pilkades. Ia diduga hadir dalam kegiatan deklarasi salah satu calon kepala desa petahana yang berlangsung di Kampung Teluk Haur RT 003/RW 001, Desa Karang Haur, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi.

Perlu ditegaskan bahwa hingga berita ini ditulis, belum terdapat putusan atau penetapan resmi dari pihak berwenang mengenai adanya pelanggaran, sehingga informasi tersebut masih berupa dugaan yang memerlukan klarifikasi serta pemeriksaan lebih lanjut oleh pihak terkait.

Dugaan tersebut memunculkan kekhawatiran masyarakat mengenai pentingnya menjaga independensi penyelenggara Pilkades. Pasalnya, panitia memiliki peran sentral dalam memastikan seluruh tahapan pemilihan berlangsung secara jujur, adil, transparan, dan tidak berpihak kepada calon mana pun.

Pemerintah Kabupaten Bekasi sendiri sebelumnya menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkades Serentak 2026 harus berlandaskan regulasi yang kuat serta menjunjung tinggi prinsip demokrasi yang bersih, profesional, dan berintegritas.

AKPERSI Jawa Barat: Netralitas Panitia Adalah Harga Mati

Menanggapi informasi tersebut, Ketua DPD Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Jawa Barat, Ahmad Syarifudin, menyampaikan pernyataan sikap tegas.

"Panitia Pilkades merupakan penyelenggara yang diberi amanah untuk menjaga integritas proses demokrasi di tingkat desa. Apabila benar ada panitia yang secara terbuka menghadiri atau mendeklarasikan dukungan kepada salah satu calon, maka hal tersebut harus segera diklarifikasi dan diperiksa oleh pihak yang berwenang. Netralitas penyelenggara adalah harga mati."

Ahmad Syarifudin menegaskan bahwa AKPERSI tidak berada pada posisi mendukung ataupun menyudutkan calon tertentu. Namun, organisasi pers memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong penyelenggaraan Pilkades yang transparan, jujur, dan sesuai ketentuan hukum.

"Jangan sampai kepercayaan masyarakat terhadap Pilkades rusak hanya karena adanya dugaan keberpihakan penyelenggara. Bila terbukti melanggar aturan, tentu harus diberikan sanksi sesuai mekanisme yang berlaku. Sebaliknya, apabila tidak terbukti, maka nama baik yang bersangkutan juga harus dipulihkan."

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan menyerahkan proses penanganan dugaan tersebut kepada instansi yang memiliki kewenangan.

Kasi Pemerintahan Kecamatan Pebayuran: Regulasi Tidak Membenarkan Panitia Berpihak

Sementara itu, Kasi Pemerintahan Kecamatan Pebayuran, Mulyadi Al Zauhadi, S.E., M.Si., ketika dimintai tanggapan menjelaskan bahwa berdasarkan regulasi yang mengatur penyelenggaraan Pilkades, panitia dituntut untuk bersikap netral.

Menurutnya, apabila seorang panitia ikut mendeklarasikan atau menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon, maka tindakan tersebut tidak dibenarkan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap proses Pilkades.

"Menurut regulasi yang ada, panitia harus menjaga netralitas. Pada prinsipnya, panitia tidak dibenarkan ikut mendeklarasikan ataupun menunjukkan keberpihakan kepada salah satu calon karena tugas mereka adalah menyelenggarakan seluruh tahapan Pilkades secara profesional dan adil."

Ia menambahkan bahwa apabila terdapat laporan masyarakat mengenai dugaan pelanggaran tersebut, maka penanganannya harus dilakukan melalui mekanisme yang berlaku dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah dan pemeriksaan berdasarkan bukti.

Masyarakat berharap seluruh tahapan Pilkades di Desa Karang Haur dapat berjalan kondusif, demokratis, dan bebas dari praktik yang berpotensi menimbulkan konflik. Kepercayaan publik terhadap hasil Pilkades sangat bergantung pada profesionalisme panitia dan kepatuhan semua pihak terhadap aturan yang berlaku.

Pemerintah juga telah menekankan bahwa penyelenggaraan Pilkades harus memiliki landasan hukum yang kuat serta mengedepankan integritas seluruh pihak yang terlibat agar menghasilkan proses demokrasi yang berkualitas. 

Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang disebut dalam informasi yang beredar belum memberikan keterangan atau klarifikasi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi apabila pihak yang bersangkutan ingin menyampaikan penjelasan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Redaksi 

Kabid Prasarana Dishub Karawang Turun Langsung ke Lapangan, Pastikan Pemeliharaan PJU dan Pengaturan Lalu Lintas Berjalan Optimal

     
Karawang | Versitnews.com – Komitmen Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karawang dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat terus diwujudkan melalui kegiatan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) serta pengaturan lalu lintas di berbagai titik strategis di wilayah Kabupaten Karawang.
Kepala Bidang Prasarana Dishub Kabupaten Karawang, H. Deden Dycki Hidayat, S.E., menegaskan bahwa dirinya tidak hanya memberikan arahan dari kantor, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
> "Saya turun langsung ke lapangan untuk memastikan pemeliharaan PJU berjalan dengan baik dan kegiatan pengaturan lalu lintas dapat memberikan rasa aman, nyaman, serta mendukung kelancaran mobilitas masyarakat," ujar Deden.

Menurutnya, pemeliharaan PJU dilakukan secara rutin sebagai upaya menjaga seluruh lampu penerangan jalan tetap berfungsi secara optimal. Petugas melakukan pemeriksaan menyeluruh, perbaikan, hingga penggantian komponen yang mengalami kerusakan agar penerangan jalan tetap maksimal, khususnya pada malam hari.

Selain memastikan kondisi PJU tetap berfungsi dengan baik, Dishub Karawang juga menempatkan personel di sejumlah titik yang memiliki tingkat kepadatan kendaraan cukup tinggi. Pengaturan lalu lintas dilakukan secara intensif, terutama pada jam-jam sibuk pagi dan sore, guna mengurai kemacetan serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

Deden menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat merupakan prioritas utama Bidang Prasarana Dishub Karawang. Oleh karena itu, setiap laporan dari masyarakat terkait lampu PJU yang padam maupun kerusakan fasilitas perlengkapan jalan akan segera ditindaklanjuti oleh petugas di lapangan.

> "Kami ingin masyarakat benar-benar merasakan manfaat dari kehadiran Dishub. Jalan yang terang, lalu lintas yang tertib, dan fasilitas yang terawat merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus terus kami tingkatkan," tegasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga fasilitas umum dengan segera melaporkan apabila menemukan lampu PJU yang mati, kerusakan rambu lalu lintas, maupun fasilitas perlengkapan jalan lainnya agar dapat segera dilakukan penanganan.

Melalui keterlibatan langsung di lapangan, Deden berharap seluruh program pemeliharaan PJU dan pengaturan lalu lintas dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan demikian, kondisi jalan di Kabupaten Karawang diharapkan semakin aman, tertib, nyaman, serta mampu mendukung kelancaran aktivitas dan mobilitas masyarakat setiap harinya.

(Redaksi Versitnews.com)

Diduga Ajang Perjudian, Riungan Pendukung Balon Kades di Pebayuran Bekasi Digerebek Polisi

     

BEKASI, versitnews.com – Riungan yang diduga melibatkan sejumlah pendukung salah satu bakal calon `balon` Kepala Desa di Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, berujung penggerebekan aparat kepolisian. Kegiatan yang semula disangka sebagai pertemuan tim sukses untuk membahas strategi politik itu justru diduga dijadikan ajang perjudian.

Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Pintu, RT 04/RW 05, Desa Bantarjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, pada Senin 20/07/2026. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aparat dari Polres Metro Bekasi melakukan penggerebekan terhadap aktivitas yang diduga merupakan praktik perjudian dan mengamankan sejumlah orang beserta barang bukti.

Ilustrasi penggerebekan dugaan perjudian di Desa Bantarjaya Pebayuran Kabupaten Bekasi oleh Polres Metro Bekasi
    Ilustrasi. Penggerebekan dugaan praktik perjudian di Kampung Pintu, Desa Bantarjaya, Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Senin 20/07/2026.
KODE IKLAN ADSENSE 1

Pengakuan Warga: Awalnya Dikira Pertemuan Tim Sukses

Seorang warga berinisial D membenarkan adanya penggerebekan tersebut. Ia mengaku sempat mengira keramaian yang terjadi merupakan kegiatan pendataan penduduk atau pertemuan tim pendukung salah satu bakal calon kepala desa berinisial MRI.

"Awalnya saya kira ada kegiatan sensus penduduk atau kumpul-kumpul membahas strategi kemenangan calon kepala desa yang mereka dukung yaitu MRI. Ternyata ramai-ramai itu karena ada penggerebekan dugaan perjudian. Menurut saya, kalau memang terbukti melakukan perjudian, proses hukumnya harus ditegakkan agar tidak menjadi penyakit masyarakat yang terus berulang," ujarnya.

Polres Metro Bekasi Benarkan Adanya Penggerebekan

Untuk memastikan informasi tersebut, awak media juga meminta konfirmasi kepada salah seorang anggota Polres Metro Bekasi. Ia membenarkan bahwa tim kepolisian telah melakukan operasi penindakan di lokasi yang dimaksud.

"Benar, kemarin tim dari Polres Metro Bekasi melakukan penggerebekan terhadap dugaan aktivitas perjudian. Sejumlah orang beserta barang bukti berhasil diamankan. Mengenai perkembangan penyidikan maupun status para terduga pelaku, kami serahkan kepada pimpinan untuk memberikan keterangan resmi," katanya.

KODE IKLAN ADSENSE 2

Belum Ada Keterangan Resmi Dari Polisi

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Polres Metro Bekasi belum menyampaikan keterangan resmi mengenai jumlah orang yang diamankan, jenis barang bukti yang disita, maupun identitas para terduga pelaku.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari pihak terkait sesuai dengan Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik.

Selasa, 21 Juli 2026

TMMD Ke-129 Kodim 0509 Dorong Kemajuan UMKM Warga Desa Sindangmulya Cibarusah

     
`penyuluhan-umkm-tmmd-129-kodim-0509-sindangmulya.`

KABUPATEN BEKASI, versitnews.com – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Tahun Anggaran 2026 tidak hanya fokus membangun infrastruktur, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi. Salah satunya dengan menggelar penyuluhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Aula Desa Sindangmulya, Kampung Cibogo RT 04 RW 01, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Selasa 21/07/2026.

Kegiatan yang dimonitor langsung oleh Babinsa Desa Sindangmulya, Serka Rusdianto, dihadiri Kepala Desa Sindangmulya Silvia Indriani, S.E., penyuluh UMKM Yuyun, S.E., Ketua UMKM Desa Sindangmulya, kader PKK, serta kader Posyandu.

TMMD Ke-129 Bangun Fisik dan Tingkatkan Ekonomi Warga

Dalam kesempatan tersebut, Serka Rusdianto mengajak masyarakat untuk memanfaatkan penyuluhan sebagai bekal dalam mengembangkan usaha agar mampu meningkatkan perekonomian keluarga.

"TMMD bukan hanya membangun jalan dan fasilitas umum, tetapi juga membangun kemampuan masyarakat. Melalui penyuluhan ini, kami berharap pelaku UMKM semakin percaya diri mengembangkan usahanya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga," ujar Serka Rusdianto.

Materi Penyuluhan UMKM: Dari Kemasan Hingga Digital Marketing

Sementara itu, narasumber menyampaikan materi mengenai strategi pengembangan usaha, peningkatan kualitas produk, pengemasan yang menarik, hingga pemanfaatan pemasaran digital agar produk UMKM lokal Desa Sindangmulya memiliki daya saing yang lebih luas.

Dansatgas TMMD Ke-129 Kodim 0509 Target Lahirkan Pelaku Usaha Inovatif

Dansatgas TMMD Ke-129 Kodim 0509/Kabupaten Bekasi, Letkol Inf Michael Ronald S.I.P, mengatakan bahwa kegiatan nonfisik merupakan bagian penting dari Program TMMD karena bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat desa.

"Kami ingin hasil TMMD tidak hanya terlihat dari pembangunan fisik, tetapi juga dari meningkatnya kemampuan dan kemandirian masyarakat. Melalui penyuluhan UMKM ini, kami berharap lahir pelaku usaha yang lebih inovatif, produktif, dan mampu mengembangkan potensi ekonomi lokal," kata Letkol Inf Michael Ronald.

Kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan mendapat sambutan positif dari peserta. Melalui Program TMMD Ke-129, TNI bersama pemerintah daerah terus berupaya menghadirkan pembangunan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

(Pendim 0509 Kabupaten Bekasi)

TMMD Ke-129 Bekali Pelajar Cibarusah Pengetahuan Bahaya Narkoba, Generasi Muda Diajak Tolak Narkoba

     

KABUPATEN BEKASI, kilatberita.web.id – Upaya membentengi generasi muda dari ancaman penyalahgunaan narkoba terus dilakukan melalui Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) Ke-129 Tahun Anggaran 2026. Kali ini, Satgas TMMD menggelar penyuluhan bahaya narkoba di Aula SMK Bintang Harapan, Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Selasa 21/07/2026.

Kegiatan nonfisik tersebut dimonitor Babinsa Desa Sindangmulya Serka Erik Tajudin dengan penanggung jawab Danramil 09/Cibarusah Kapten Arm Kurija. Penyuluhan menghadirkan narasumber Iptu Agus Salim dan diikuti Kepala Sekolah Yogi, Bidang Kesiswaan Jajat, serta 35 siswa-siswi SMK Bintang Harapan.

Kepala Sekolah Apresiasi Penyuluhan Narkoba TMMD Ke-129

Dalam sambutannya, Kepala Sekolah Yogi mengapresiasi pelaksanaan penyuluhan yang dinilai sangat bermanfaat bagi para pelajar. Menurutnya, edukasi mengenai bahaya narkoba menjadi bekal penting agar siswa mampu menjaga diri dan tetap fokus meraih cita-cita.

Ajakan Berani Tolak Narkoba Dari Babinsa

Sementara itu, Babinsa Desa Sindangmulya Serka Erik Tajudin menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari sasaran nonfisik TMMD yang bertujuan membangun karakter generasi muda agar memiliki kesadaran hukum dan menjauhi penyalahgunaan narkotika.

"Kami mengajak seluruh siswa untuk berani mengatakan tidak terhadap narkoba, memilih pergaulan yang positif, serta menjadi pelopor dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari penyalahgunaan narkoba," ujarnya.

Materi Penyuluhan: Jenis Narkoba, Dampak, dan Sanksi Hukum

Pada sesi penyuluhan, Iptu Agus Salim menjelaskan berbagai jenis narkoba, dampak buruk penyalahgunaannya terhadap kesehatan fisik dan mental, hingga ancaman pidana bagi pengguna maupun pengedar sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Para siswa juga diajak berperan aktif dalam upaya pencegahan dengan meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar.

Dansatgas TMMD: Target Lahirkan Generasi Sehat dan Berprestasi

Dansatgas TMMD Ke-129 Kodim 0509/Kabupaten Bekasi, Letkol Inf Michael Ronald S.I.P, mengatakan bahwa kegiatan nonfisik seperti penyuluhan bahaya narkoba menjadi bagian penting dari Program TMMD dalam membangun kualitas sumber daya manusia.

"Melalui penyuluhan ini kami berharap para pelajar memiliki pemahaman yang kuat mengenai bahaya narkoba, sehingga mampu menjaga diri, menjadi generasi yang sehat, berprestasi, serta berperan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan narkotika," kata Letkol Inf Michael Ronald.

Kegiatan berlangsung tertib, aman, dan mendapat antusiasme tinggi dari para peserta. Melalui Program TMMD Ke-129, TNI bersama pemerintah daerah terus berupaya membangun desa, tidak hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga melalui pembinaan generasi muda agar memiliki karakter yang kuat dan terbebas dari pengaruh negatif narkoba.

(Pendim 0509 Kabupaten Bekasi)

SIGAP PAGI Mengaspal! 160 Pegawai Dishub Karawang Turun Serentak, Kemacetan dan Keselamatan Pelajar Jadi Fokus

     
Karawang – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karawang resmi meluncurkan program SIGAP PAGI (Aksi Gabungan Pegawai Dishub Gatur Pagi) sebagai langkah nyata meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam membantu kelancaran arus lalu lintas pada jam sibuk pagi hari serta memberikan rasa aman bagi para pelajar saat berangkat ke sekolah.

Peluncuran program tersebut menjadi momentum baru bagi Dishub Karawang dalam memperkuat pelayanan di bidang lalu lintas. Jika sebelumnya kegiatan pengaturan lalu lintas hanya menjadi rutinitas personel Bidang Pengendalian dan Operasi (Dalops), kini seluruh pegawai Dishub dilibatkan secara langsung dalam aksi pelayanan di lapangan.

Sebanyak 160 pegawai dari berbagai bidang diterjunkan secara serentak ke sejumlah titik strategis di Kabupaten Karawang. Mereka berasal dari Sekretariat Dishub, Bidang Pengendalian dan Operasi (Dalops), UPTD Parkir, UPTD Terminal, UPTD Pelabuhan dan Pelayaran, serta UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

Para petugas ditempatkan di 22 sekolah, mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA/SMK yang berada di ruas jalan dengan tingkat kepadatan kendaraan cukup tinggi. Fokus utama kegiatan ini adalah membantu kelancaran arus kendaraan sekaligus memberikan pengamanan kepada siswa dan siswi saat menyeberang jalan menuju lingkungan sekolah.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, Muhana, mengatakan bahwa SIGAP PAGI merupakan bentuk komitmen Dishub dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus menghadirkan kehadiran pemerintah di tengah aktivitas masyarakat pada pagi hari.

Menurut Muhana, selama ini pengaturan lalu lintas pada jam masuk sekolah belum dapat menjangkau seluruh titik yang membutuhkan karena keterbatasan jumlah personel Dalops yang hanya sekitar 110 orang. Melalui pelibatan seluruh pegawai Dishub, keterbatasan tersebut kini dapat diatasi sehingga pelayanan dapat diperluas.

"Pada dasarnya pengaturan lalu lintas merupakan tugas rutin yang setiap hari dilaksanakan oleh personel Dishub. Namun hari ini ada yang berbeda. Melalui program SIGAP PAGI, seluruh pegawai Dinas Perhubungan turun langsung ke lapangan, bukan hanya personel Dalops. Ini merupakan bentuk semangat kebersamaan dan kolaborasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Muhana.

Ia menjelaskan bahwa keselamatan para pelajar menjadi salah satu perhatian utama dalam pelaksanaan program tersebut. Banyak sekolah berada tepat di tepi jalan raya dengan volume kendaraan yang sangat tinggi, sehingga membutuhkan kehadiran petugas untuk membantu proses penyeberangan siswa.

"Selama ini kami menyadari masih banyak sekolah yang belum dapat kami bantu pengaturan lalu lintasnya karena keterbatasan personel. Alhamdulillah, melalui SIGAP PAGI seluruh pegawai Dishub ikut terlibat sehingga pengaturan lalu lintas di depan sekolah-sekolah dapat kami laksanakan. Kehadiran petugas diharapkan memberikan rasa aman bagi anak-anak saat menyeberang sekaligus membantu mengurai kemacetan yang biasa terjadi pada jam masuk sekolah," jelasnya.

Muhana menambahkan, program SIGAP PAGI bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi diharapkan menjadi budaya kerja yang memperkuat sinergi antarbidang di lingkungan Dinas Perhubungan. Seluruh pegawai memiliki tanggung jawab yang sama sebagai pelayan masyarakat, sehingga pelayanan tidak hanya dilakukan dari balik meja, tetapi juga melalui aksi nyata di lapangan.

Selain membantu kelancaran lalu lintas, kehadiran petugas Dishub di sejumlah titik juga menjadi upaya edukasi kepada masyarakat agar semakin disiplin dalam berlalu lintas, menghormati hak pejalan kaki, serta meningkatkan kesadaran para pengendara untuk mengutamakan keselamatan.

Program ini juga merupakan bagian dari dukungan terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib, aman, dan nyaman, sekaligus menekan potensi kemacetan di kawasan pendidikan pada jam-jam sibuk.

Dengan melibatkan seluruh unsur pegawai, Dishub Karawang berharap pelayanan kepada masyarakat dapat semakin maksimal dan dirasakan manfaatnya secara langsung, terutama bagi para pelajar, orang tua, guru, maupun pengguna jalan lainnya.

Melalui semangat SIGAP PAGI, Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Karawang.

Redaksi 

Dishub Karawang Luncurkan Program SIGAP PAGI, 160 Pegawai Diterjunkan untuk Atur Lalu Lintas dan Bantu Penyeberangan Pelajar

     
Karawang – Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karawang resmi meluncurkan program SIGAP PAGI (Aksi Gabungan Pegawai Dishub Gatur Pagi) sebagai langkah nyata meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam membantu kelancaran arus lalu lintas pada jam sibuk pagi hari serta memberikan rasa aman bagi para pelajar saat berangkat ke sekolah.
Peluncuran program tersebut menjadi momentum baru bagi Dishub Karawang dalam memperkuat pelayanan di bidang lalu lintas. Jika sebelumnya kegiatan pengaturan lalu lintas hanya menjadi rutinitas personel Bidang Pengendalian dan Operasi (Dalops), kini seluruh pegawai Dishub dilibatkan secara langsung dalam aksi pelayanan di lapangan.
Sebanyak 160 pegawai dari berbagai bidang diterjunkan secara serentak ke sejumlah titik strategis di Kabupaten Karawang. Mereka berasal dari Sekretariat Dishub, Bidang Pengendalian dan Operasi (Dalops), UPTD Parkir, UPTD Terminal, UPTD Pelabuhan dan Pelayaran, serta UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

Para petugas ditempatkan di 22 sekolah, mulai dari tingkat SD, SMP hingga SMA/SMK yang berada di ruas jalan dengan tingkat kepadatan kendaraan cukup tinggi. Fokus utama kegiatan ini adalah membantu kelancaran arus kendaraan sekaligus memberikan pengamanan kepada siswa dan siswi saat menyeberang jalan menuju lingkungan sekolah.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang, Muhana, mengatakan bahwa SIGAP PAGI merupakan bentuk komitmen Dishub dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sekaligus menghadirkan kehadiran pemerintah di tengah aktivitas masyarakat pada pagi hari.

Menurut Muhana, selama ini pengaturan lalu lintas pada jam masuk sekolah belum dapat menjangkau seluruh titik yang membutuhkan karena keterbatasan jumlah personel Dalops yang hanya sekitar 110 orang. Melalui pelibatan seluruh pegawai Dishub, keterbatasan tersebut kini dapat diatasi sehingga pelayanan dapat diperluas.

"Pada dasarnya pengaturan lalu lintas merupakan tugas rutin yang setiap hari dilaksanakan oleh personel Dishub. Namun hari ini ada yang berbeda. Melalui program SIGAP PAGI, seluruh pegawai Dinas Perhubungan turun langsung ke lapangan, bukan hanya personel Dalops. Ini merupakan bentuk semangat kebersamaan dan kolaborasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujar Muhana.

Ia menjelaskan bahwa keselamatan para pelajar menjadi salah satu perhatian utama dalam pelaksanaan program tersebut. Banyak sekolah berada tepat di tepi jalan raya dengan volume kendaraan yang sangat tinggi, sehingga membutuhkan kehadiran petugas untuk membantu proses penyeberangan siswa.

"Selama ini kami menyadari masih banyak sekolah yang belum dapat kami bantu pengaturan lalu lintasnya karena keterbatasan personel. Alhamdulillah, melalui SIGAP PAGI seluruh pegawai Dishub ikut terlibat sehingga pengaturan lalu lintas di depan sekolah-sekolah dapat kami laksanakan. Kehadiran petugas diharapkan memberikan rasa aman bagi anak-anak saat menyeberang sekaligus membantu mengurai kemacetan yang biasa terjadi pada jam masuk sekolah," jelasnya.

Muhana menambahkan, program SIGAP PAGI bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi diharapkan menjadi budaya kerja yang memperkuat sinergi antarbidang di lingkungan Dinas Perhubungan. Seluruh pegawai memiliki tanggung jawab yang sama sebagai pelayan masyarakat, sehingga pelayanan tidak hanya dilakukan dari balik meja, tetapi juga melalui aksi nyata di lapangan.

Selain membantu kelancaran lalu lintas, kehadiran petugas Dishub di sejumlah titik juga menjadi upaya edukasi kepada masyarakat agar semakin disiplin dalam berlalu lintas, menghormati hak pejalan kaki, serta meningkatkan kesadaran para pengendara untuk mengutamakan keselamatan.

Program ini juga merupakan bagian dari dukungan terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Karawang dalam menciptakan sistem transportasi yang lebih tertib, aman, dan nyaman, sekaligus menekan potensi kemacetan di kawasan pendidikan pada jam-jam sibuk.

Dengan melibatkan seluruh unsur pegawai, Dishub Karawang berharap pelayanan kepada masyarakat dapat semakin maksimal dan dirasakan manfaatnya secara langsung, terutama bagi para pelajar, orang tua, guru, maupun pengguna jalan lainnya.

Melalui semangat SIGAP PAGI, Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat sebagai garda terdepan dalam menjaga ketertiban, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas di wilayah Kabupaten Karawang.

Redaksi 
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done