VERSITNEWS

Rabu, 24 September 2025

Pembangunan Halte DISHUB Karawang, Mendapatkan Apresiasi dari Warga Sekitar

KARAWANG – Proyek pembangunan halte yang digarap Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Karawang melalui pelaksana CV Ciwulan Bangkit, mendapat apresiasi positif dari masyarakat sekitar. Fasilitas tersebut dinilai memberikan kenyamanan bagi warga yang kerap menunggu transportasi maupun jemputan.
‎Salah seorang warga Jati Rasa, Ardi, menyampaikan rasa syukurnya atas pembangunan halte tersebut. Menurutnya, keberadaan halte baru sangat membantu masyarakat dalam beraktivitas.
‎“Dengan adanya halte ini kami merasa lebih nyaman, apalagi saat menunggu jemputan datang. Jadi tidak kepanasan maupun kehujanan,” ungkap Ardi, Rabu (24/9/2025).
‎Dinas Perhubungan Karawang menegaskan, pembangunan halte merupakan bagian dari program peningkatan layanan publik di sektor transportasi. Kehadiran halte tidak hanya memberi kenyamanan, tetapi juga diharapkan mendorong masyarakat lebih tertib dalam menggunakan transportasi.
‎“Halte ini dibangun untuk mendukung kebutuhan masyarakat sekaligus menghadirkan fasilitas transportasi yang aman, nyaman, dan layak,” kata perwakilan DISHUB Karawang.
‎Masyarakat pun berharap agar pembangunan serupa terus diperluas di berbagai titik strategis di Karawang. Dengan begitu, mobilitas warga dapat semakin terbantu, sekaligus menunjang wajah kota yang lebih tertata.
‎(Jur/Red)
KARAWANG – Proyek pembangunan halte yang digarap Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Karawang melalui pelaksana CV Ciwulan Bangkit, mendapat apresiasi positif dari masyarakat sekitar. Fasilitas tersebut dinilai memberikan kenyamanan bagi warga yang kerap menunggu transportasi maupun jemputan.
‎Salah seorang warga Jati Rasa, Ardi, menyampaikan rasa syukurnya atas pembangunan halte tersebut. Menurutnya, keberadaan halte baru sangat membantu masyarakat dalam beraktivitas.
‎“Dengan adanya halte ini kami merasa lebih nyaman, apalagi saat menunggu jemputan datang. Jadi tidak kepanasan maupun kehujanan,” ungkap Ardi, Rabu (24/9/2025).
‎Dinas Perhubungan Karawang menegaskan, pembangunan halte merupakan bagian dari program peningkatan layanan publik di sektor transportasi. Kehadiran halte tidak hanya memberi kenyamanan, tetapi juga diharapkan mendorong masyarakat lebih tertib dalam menggunakan transportasi.
‎“Halte ini dibangun untuk mendukung kebutuhan masyarakat sekaligus menghadirkan fasilitas transportasi yang aman, nyaman, dan layak,” kata perwakilan DISHUB Karawang.
‎Masyarakat pun berharap agar pembangunan serupa terus diperluas di berbagai titik strategis di Karawang. Dengan begitu, mobilitas warga dapat semakin terbantu, sekaligus menunjang wajah kota yang lebih tertata.
‎(Jur/Red)

Selasa, 23 September 2025

Aliansi Mahasiswa Karawang Gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Evaluasi Kinerja Dinas dan Penanganan Sampah Jalupang

Karawangbicara.com-Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Karawang dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Selasa, 23 September 2025. Agenda ini berfokus pada pembahasan persoalan pendidikan di sekolah negeri, khususnya tingkat SMP, serta evaluasi kinerja dinas lingkungan hidup dalam penanganan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Hadirnya Pihak Terkait dI Acara RDP tersebut dihadiri oleh langsung Ketua DPRD Endang Sodikin, Wakil Ketua H Oma Miharja, Wakil Ketua H Dian F Jaman, Wakil Ketua H Tatang Taufik dan anggota DPRD Iqbal, Natala Sumeda,serta Kepala Dinas Pendidikan, DLHK, PUPR, dan perwakilan PTKP.dinas Tenaga kerja DISNAKER, dinas pendidikan dan olah raga DISDIKPORA, Agenda utamanya membahas evaluasi kinerja OPD, progres peningkatan mutu SMP negeri, serta penanganan sampah di TPA Jalupang.

Dalam forum ini, mahasiswa UNSIKA menyampaikan evaluasi terhadap kinerja OPD, dengan fokus pada progres peningkatan mutu pendidikan,banyak sekolah yang masih terkendala dalam sarana prasarana. Kualitas pengajaran yang belum merata, Progres yang dinilai lambat dan kurang menunjukkan solusi berkelanjutan. Kekhawatiran mengenai dampak lingkungan dan kesehatan akibat volume sampah yang terus meningkat.

Seorang perwakilan mahasiswa UNSIKA menegaskan, “Kami ingin mengetahui sejauh mana progres dari program yang sudah dijalankan OPD, khususnya DLHK dan Dinas Pendidikan. Jangan sampai masalah klasik seperti sampah dan sarana sekolah terus berulang tanpa ada penyelesaian nyata.”

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Karawang, Endang Sodikin, menyambut baik inisiatif mahasiswa dalam melakukan kontrol sosial. Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mendorong OPD terkait untuk mempercepat progres dan meningkatkan kinerja pelayanan publik.

RDP ini menjadi wadah evaluasi terbuka dan pengingat bagi OPD untuk tidak hanya sekadar membuat program, tetapi juga memastikan implementasi nyata di lapangan demi kepentingan masyarakat.

Rapat Dengar Pendapat RDP ini, adalah hasil kajian mahasiswa yang disampaikan langsung kepada OPD/Dinas Karawang difasilitasi DPRD Karawang,

Insya allah dialog dan RDP ini Kami akan rutinkan setiap tahun untuk menampung aspirasi mahasiswa hasil kajian mahasiswa di masing-masing kampus bersama DPRD dengan para OPD di Karawang

Karawangbicara.com-Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Karawang dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Selasa, 23 September 2025. Agenda ini berfokus pada pembahasan persoalan pendidikan di sekolah negeri, khususnya tingkat SMP, serta evaluasi kinerja dinas lingkungan hidup dalam penanganan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Hadirnya Pihak Terkait dI Acara RDP tersebut dihadiri oleh langsung Ketua DPRD Endang Sodikin, Wakil Ketua H Oma Miharja, Wakil Ketua H Dian F Jaman, Wakil Ketua H Tatang Taufik dan anggota DPRD Iqbal, Natala Sumeda,serta Kepala Dinas Pendidikan, DLHK, PUPR, dan perwakilan PTKP.dinas Tenaga kerja DISNAKER, dinas pendidikan dan olah raga DISDIKPORA, Agenda utamanya membahas evaluasi kinerja OPD, progres peningkatan mutu SMP negeri, serta penanganan sampah di TPA Jalupang.

Dalam forum ini, mahasiswa UNSIKA menyampaikan evaluasi terhadap kinerja OPD, dengan fokus pada progres peningkatan mutu pendidikan,banyak sekolah yang masih terkendala dalam sarana prasarana. Kualitas pengajaran yang belum merata, Progres yang dinilai lambat dan kurang menunjukkan solusi berkelanjutan. Kekhawatiran mengenai dampak lingkungan dan kesehatan akibat volume sampah yang terus meningkat.

Seorang perwakilan mahasiswa UNSIKA menegaskan, “Kami ingin mengetahui sejauh mana progres dari program yang sudah dijalankan OPD, khususnya DLHK dan Dinas Pendidikan. Jangan sampai masalah klasik seperti sampah dan sarana sekolah terus berulang tanpa ada penyelesaian nyata.”

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Karawang, Endang Sodikin, menyambut baik inisiatif mahasiswa dalam melakukan kontrol sosial. Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mendorong OPD terkait untuk mempercepat progres dan meningkatkan kinerja pelayanan publik.

RDP ini menjadi wadah evaluasi terbuka dan pengingat bagi OPD untuk tidak hanya sekadar membuat program, tetapi juga memastikan implementasi nyata di lapangan demi kepentingan masyarakat.

Rapat Dengar Pendapat RDP ini, adalah hasil kajian mahasiswa yang disampaikan langsung kepada OPD/Dinas Karawang difasilitasi DPRD Karawang,

Insya allah dialog dan RDP ini Kami akan rutinkan setiap tahun untuk menampung aspirasi mahasiswa hasil kajian mahasiswa di masing-masing kampus bersama DPRD dengan para OPD di Karawang

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Mahasiswa UNSIKA Bersama DPRD Karawang.


‎‎KARAWANG – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) dengan DPRD Karawang dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Selasa (23/9/2025), menyisakan tanda tanya besar. Pasalnya, awak media yang hendak meliput tidak diperkenankan masuk ke ruang rapat.
‎rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPRD Karawang itu dihadiri langsung Ketua DPRD Endang Sodikin, Wakil Ketua H Oma Miharja, Wakil Ketua H Dian F Jaman, Wakil Ketua H Tatang Taufik dan anggota DPRD diantaranya didin, Iqbal, Natala Sumeda, mumun, dede anwar serta Kepala Dinas Pendidikan, DLHK, PUPR, dan perwakilan PTKP.dinas Tenaga kerja DISNAKER, dinas pendidikan dan olah raga DISDIKPORA, Agenda utamanya membahas evaluasi kinerja OPD, progres peningkatan mutu SMP negeri, serta penanganan sampah di TPA Jalupang.
‎Namun, fakta bahwa wartawan tidak diberi akses menimbulkan pertanyaan serius. Publik pun bertanya-tanya, ada apa sebenarnya antara Kepala Dinas dengan anggota DPRD sehingga jalannya rapat harus tertutup dan tidak bisa dipublikasikan secara transparan?
‎Padahal, isu yang dibahas dalam forum tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas pendidikan dan lingkungan hidup. Transparansi publik menjadi hal penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana progres dan kinerja OPD.
‎Kalau rapat dengar pendapat RDP ini, memang untuk kepentingan rakyat, kami berharap dibuka saja seluruh media untuk dapat leluasa meliput di dalam gedung Paripurna DPRD” ungkap awak media
Meskipun itu memang kami mendapatkan kesempatan untuk meliput dari Gedung Paripurna DPRD, sekaligus kami melihat respon OPD/Dinas terhadap undangan DPRD atas permintaan mahasiswa ; ungkap awak media
‎rapat dengar pendapat RDP ini, adalah hasil kajian mahasiswa yang disampaikan langsung kepada OPD/Dinas Karawang difasilitasi DPRD Karawang,

Insya allah dialog dan RDP ini Kami akan rutinkan setiap tahun untuk menampung aspirasi mahasiswa hasil kajian mahasiswa di masing-masing kampus bersama DPRD dengan para OPD di Karawang

‎‎KARAWANG – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) dengan DPRD Karawang dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Selasa (23/9/2025), menyisakan tanda tanya besar. Pasalnya, awak media yang hendak meliput tidak diperkenankan masuk ke ruang rapat.
‎rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPRD Karawang itu dihadiri langsung Ketua DPRD Endang Sodikin, Wakil Ketua H Oma Miharja, Wakil Ketua H Dian F Jaman, Wakil Ketua H Tatang Taufik dan anggota DPRD diantaranya didin, Iqbal, Natala Sumeda, mumun, dede anwar serta Kepala Dinas Pendidikan, DLHK, PUPR, dan perwakilan PTKP.dinas Tenaga kerja DISNAKER, dinas pendidikan dan olah raga DISDIKPORA, Agenda utamanya membahas evaluasi kinerja OPD, progres peningkatan mutu SMP negeri, serta penanganan sampah di TPA Jalupang.
‎Namun, fakta bahwa wartawan tidak diberi akses menimbulkan pertanyaan serius. Publik pun bertanya-tanya, ada apa sebenarnya antara Kepala Dinas dengan anggota DPRD sehingga jalannya rapat harus tertutup dan tidak bisa dipublikasikan secara transparan?
‎Padahal, isu yang dibahas dalam forum tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas pendidikan dan lingkungan hidup. Transparansi publik menjadi hal penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana progres dan kinerja OPD.
‎Kalau rapat dengar pendapat RDP ini, memang untuk kepentingan rakyat, kami berharap dibuka saja seluruh media untuk dapat leluasa meliput di dalam gedung Paripurna DPRD” ungkap awak media
Meskipun itu memang kami mendapatkan kesempatan untuk meliput dari Gedung Paripurna DPRD, sekaligus kami melihat respon OPD/Dinas terhadap undangan DPRD atas permintaan mahasiswa ; ungkap awak media
‎rapat dengar pendapat RDP ini, adalah hasil kajian mahasiswa yang disampaikan langsung kepada OPD/Dinas Karawang difasilitasi DPRD Karawang,

Insya allah dialog dan RDP ini Kami akan rutinkan setiap tahun untuk menampung aspirasi mahasiswa hasil kajian mahasiswa di masing-masing kampus bersama DPRD dengan para OPD di Karawang

Koperasi Benteng Mikro Indonesia (BMI) Resmikan Rumah Hibah Pak Saja di Kampung tegaltanjung, Kelurahan Karangpawitan

Karawang | Versitnews.com 23 September 2025 Koperasi Benteng Mikro Indonesia (BMI) kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Bertempat di Kampung Tegal Tanjung RT 03 RW 19, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, BMI meresmikan rumah hibah bagi salah satu warga penerima manfaat, Selasa (23/9).

Acara peresmian dihadiri jajaran pengurus BMI, di antaranya Direktur Bisnis sekaligus Manajer Pemberdayaan Cabang Karawang, Asisten Tri Cahyadi, serta tokoh koperasi lainnya seperti Andi SIP dan Nurjanah Lubis. Hadir pula mitra BMI dari Raja Elektronik serta Yayasan Sosial yang diwakili Ibu Fera bersama tim.

Dalam sambutannya, Casmita, SE, ME, menyampaikan bahwa koperasi tidak boleh dipahami sebatas lembaga simpan pinjam semata, melainkan harus membawa dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat luas.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, khususnya Pasal 4, menegaskan bahwa koperasi harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Inilah yang kami pegang. Koperasi bukan hanya soal bisnis, tapi juga kontribusi nyata untuk masyarakat," tegas Casmita.

la juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo yang menggagas Koperasi Merah Putih, sebagai bagian dari upaya menata perekonomian nasional berdasarkan asas kekeluargaan.

Selama ini perusahaan besar yang mendominasi, namun koperasi harus hadir untuk rakyat. Alhamdulillah, BMI sudah membangun 16 rumah hibah, tiga titik sanitasi untuk musala, masjid, dan pesantren, satu titik untuk pemakaman, serta menyediakan sanitasi bagi dhuafa dan ambulans gratis," tambahnya.

Peresmian ini turut dihadiri unsur pemerintahan Kelurahan Karangpawitan yang diwakili Gunawan selaku Kasi Ekbang, perwakilan Dinas Koperasi Karawang Budiman, Bhabinkamtibmas Ujang Solihin, Babinsa Hendri, para Ketua RW, serta tokoh masyarakat setempat.

Dengan adanya kegiatan ini, BMI berharap dapat memperkuat citra koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan yang tidak hanya berorientasi bisnis, tetapi juga peduli pada kebutuhan sosial masyarakat.
Karawang | Versitnews.com 23 September 2025 Koperasi Benteng Mikro Indonesia (BMI) kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Bertempat di Kampung Tegal Tanjung RT 03 RW 19, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, BMI meresmikan rumah hibah bagi salah satu warga penerima manfaat, Selasa (23/9).

Acara peresmian dihadiri jajaran pengurus BMI, di antaranya Direktur Bisnis sekaligus Manajer Pemberdayaan Cabang Karawang, Asisten Tri Cahyadi, serta tokoh koperasi lainnya seperti Andi SIP dan Nurjanah Lubis. Hadir pula mitra BMI dari Raja Elektronik serta Yayasan Sosial yang diwakili Ibu Fera bersama tim.

Dalam sambutannya, Casmita, SE, ME, menyampaikan bahwa koperasi tidak boleh dipahami sebatas lembaga simpan pinjam semata, melainkan harus membawa dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat luas.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, khususnya Pasal 4, menegaskan bahwa koperasi harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Inilah yang kami pegang. Koperasi bukan hanya soal bisnis, tapi juga kontribusi nyata untuk masyarakat," tegas Casmita.

la juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo yang menggagas Koperasi Merah Putih, sebagai bagian dari upaya menata perekonomian nasional berdasarkan asas kekeluargaan.

Selama ini perusahaan besar yang mendominasi, namun koperasi harus hadir untuk rakyat. Alhamdulillah, BMI sudah membangun 16 rumah hibah, tiga titik sanitasi untuk musala, masjid, dan pesantren, satu titik untuk pemakaman, serta menyediakan sanitasi bagi dhuafa dan ambulans gratis," tambahnya.

Peresmian ini turut dihadiri unsur pemerintahan Kelurahan Karangpawitan yang diwakili Gunawan selaku Kasi Ekbang, perwakilan Dinas Koperasi Karawang Budiman, Bhabinkamtibmas Ujang Solihin, Babinsa Hendri, para Ketua RW, serta tokoh masyarakat setempat.

Dengan adanya kegiatan ini, BMI berharap dapat memperkuat citra koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan yang tidak hanya berorientasi bisnis, tetapi juga peduli pada kebutuhan sosial masyarakat.

Laporan Kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di Karawang Timur


Karawang | Versitnews.com- Dalam momentum kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) yang digelar di Karawang Timur pada Selasa (23/9/2025), Plt Camat Karawang Timur Asep Suryana tampil lugas memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan mendesak yang tengah dihadapi wilayahnya.

Di hadapan Bupati Karawang dan jajaran Muspida, Asep menyampaikan laporan menyeluruh mengenai kondisi infrastruktur, keamanan, ekonomi, hingga ketenagakerjaan yang masih menjadi tantangan serius di wilayah yang dipimpinnya.

Dalam laporannya, Asep menyoroti kondisi drainase dan gorong-gorong yang tidak berfungsi optimal. Hal ini, menurutnya, kerap menimbulkan genangan air saat hujan, bahkan berpotensi menyebabkan banjir di beberapa titik rawan.

Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan persoalan lampu penerangan jalan umum (PJU) yang banyak padam di beberapa ruas jalan. "Kondisi ini sangat mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan, terutama pada malam hari," ujarnya.

Selain itu, kerusakan jalan dan jembatan di beberapa kelurahan pun disampaikan sebagai keluhan utama masyarakat ya terus mendesak agar segera diperbaik

Asep juga menyoroti dinamika sosial yang muncul di tengah masyarakat, seperti kenakalan remaja dan peredaran minuman keras. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya telah mengaktifkan kembali kegiatan Siskamling dan kerja bakti lingkungan sebagai langkah membangun ketahanan sosial dan menciptakan lingkungan yang aman serta tertib.

Di sektor ekonomi, Asep menyampaikan bahwa pelaku UMKM di Karawang Timur mulai berkembang, namun masih menghadapi tantangan serius dalam hal akses permodalan dan pemasaran pro

"Potensinya ada, semangat masyarakat juga besar, tinggal bagaimana kita memberikan fasilitasi yang tepat agar mereka bisa naik kelas," katanya.

Namun, dari semua persoalan yang dipaparkan, isu ketenagakerjaan menjadi hal yang paling ditekankan Asep. la mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya generasi muda Karawang Timur yang belum terserap di industri-industri besar yang berdiri di sekitar wilayah mereka.

"Ironisnya, mereka justru menjadi penonton di kampung sendiri. Kami berharap pemerintah daerah dan pihak industri bisa lebih berpihak pada tenaga kerja lokal," tegasnya.

Ajakan Kolaborasi Menuju Karawang Timur yang Lebih Baik, Mengakhiri laporannya, Asep menegaskan bahwa seluruh tantangan yang ada telah menjadi perhatian serius pihak kecamatan. Bersama masyarakat, mereka telah membentuk kelompok-kelompok masyarakat sebagai garda terdepan dalam penanganan masalah sosial dan pembangunan.

"Kami sangat berharap, dengan laporan ini, kami bisa mendapat dukungan penuh dari Bapak Bupati dan seluruh pihak terkait.

Tujuan kami satu: menjadikan Karawang Timur sebagai wilayah yang lebih baik, tertib, dan sejahtera," pungkasnya dengan optimis.



Karawang | Versitnews.com- Dalam momentum kegiatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) yang digelar di Karawang Timur pada Selasa (23/9/2025), Plt Camat Karawang Timur Asep Suryana tampil lugas memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan mendesak yang tengah dihadapi wilayahnya.

Di hadapan Bupati Karawang dan jajaran Muspida, Asep menyampaikan laporan menyeluruh mengenai kondisi infrastruktur, keamanan, ekonomi, hingga ketenagakerjaan yang masih menjadi tantangan serius di wilayah yang dipimpinnya.

Dalam laporannya, Asep menyoroti kondisi drainase dan gorong-gorong yang tidak berfungsi optimal. Hal ini, menurutnya, kerap menimbulkan genangan air saat hujan, bahkan berpotensi menyebabkan banjir di beberapa titik rawan.

Tak hanya itu, ia juga mengungkapkan persoalan lampu penerangan jalan umum (PJU) yang banyak padam di beberapa ruas jalan. "Kondisi ini sangat mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan, terutama pada malam hari," ujarnya.

Selain itu, kerusakan jalan dan jembatan di beberapa kelurahan pun disampaikan sebagai keluhan utama masyarakat ya terus mendesak agar segera diperbaik

Asep juga menyoroti dinamika sosial yang muncul di tengah masyarakat, seperti kenakalan remaja dan peredaran minuman keras. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya telah mengaktifkan kembali kegiatan Siskamling dan kerja bakti lingkungan sebagai langkah membangun ketahanan sosial dan menciptakan lingkungan yang aman serta tertib.

Di sektor ekonomi, Asep menyampaikan bahwa pelaku UMKM di Karawang Timur mulai berkembang, namun masih menghadapi tantangan serius dalam hal akses permodalan dan pemasaran pro

"Potensinya ada, semangat masyarakat juga besar, tinggal bagaimana kita memberikan fasilitasi yang tepat agar mereka bisa naik kelas," katanya.

Namun, dari semua persoalan yang dipaparkan, isu ketenagakerjaan menjadi hal yang paling ditekankan Asep. la mengungkapkan keprihatinannya terhadap banyaknya generasi muda Karawang Timur yang belum terserap di industri-industri besar yang berdiri di sekitar wilayah mereka.

"Ironisnya, mereka justru menjadi penonton di kampung sendiri. Kami berharap pemerintah daerah dan pihak industri bisa lebih berpihak pada tenaga kerja lokal," tegasnya.

Ajakan Kolaborasi Menuju Karawang Timur yang Lebih Baik, Mengakhiri laporannya, Asep menegaskan bahwa seluruh tantangan yang ada telah menjadi perhatian serius pihak kecamatan. Bersama masyarakat, mereka telah membentuk kelompok-kelompok masyarakat sebagai garda terdepan dalam penanganan masalah sosial dan pembangunan.

"Kami sangat berharap, dengan laporan ini, kami bisa mendapat dukungan penuh dari Bapak Bupati dan seluruh pihak terkait.

Tujuan kami satu: menjadikan Karawang Timur sebagai wilayah yang lebih baik, tertib, dan sejahtera," pungkasnya dengan optimis.


Matangkan Program Kerja 2025, KONI Karawang Gelar Raker

KARAWANG-KONI Kabupaten Karawang menggelar Rapat Kerja untuk mematangkan program kerja dan arah kebijakan organisasi yang lebih terarah dan berorientasi pada prestasi.

“Rapat kerja ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, tapi juga untuk memenuhi konstitusi organisasi dan merupakan keharusan serta kebutuhan,” kata Ketua KONI Karawang Wiroso, dalam sambutan di Rapat Kerja KONI Karawang, Selasa (23/9/2205).

Ia menyampaikan, momentum rapat kerja ini penting untuk merefleksikan perjalanan organisasi, serta merumuskan arah kebijakan dan program kerja ke depan yang lebih terarah, efektif, dan berorientasi pada prestasi, khususnya pada momentum Porprov 2026.

Melalui raker ini, kata dia, pihaknya berharap atas saran dan kritik yang membangun untuk terus meningkatkan prestasi.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, tantangan dunia olahraga ke depan semakin kompleks. Maka dari itu, KONI Karawang dituntut untuk terus berinovasi, memperkuat sinergi, serta menjaga integritas dalam setiap langkah pembinaan dan pengembangan olahraga di Karawang,” ungkapnya.

Untuk itu, Joyo, sapaan akrab Wiroso, mengajak seluruh pengurus cabang olahraga, pelatih, atlet, dan seluruh stakeholder olahraga Karawang untuk menyatukan visi, mempererat kolaborasi, serta menjaga semangat kebersamaan.

“Mari kita jadikan rapat kerja ini sebagai forum strategis untuk menyusun program-program yang realistis, terukur, dan berdampak langsung bagi kemajuan olahraga di Karawang,” katanya.

“Selamat mengikuti Rapat Kerja KONI Kabupaten Karawang Tahun 2025, Semoga seluruh peserta dapat pro-aktif dan memberikan pemikiran dan pencerahan yang dapat meningkatkan kemajuan olahraga prestasi di Karawang,” sambungnya.

Hadir dalam kegiatan Rapat Kerja KONI Karawang Tahun 2025 Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Barat Muhammad Budiana, Asisten Daerah II Pemkab Karawang Asep Hazar, perwakilan Polres, TNI, Kejaksaan Negeri serta perwakilan pengurus cabang olahraga di Karawang
KARAWANG-KONI Kabupaten Karawang menggelar Rapat Kerja untuk mematangkan program kerja dan arah kebijakan organisasi yang lebih terarah dan berorientasi pada prestasi.

“Rapat kerja ini bukan sekadar agenda rutin tahunan, tapi juga untuk memenuhi konstitusi organisasi dan merupakan keharusan serta kebutuhan,” kata Ketua KONI Karawang Wiroso, dalam sambutan di Rapat Kerja KONI Karawang, Selasa (23/9/2205).

Ia menyampaikan, momentum rapat kerja ini penting untuk merefleksikan perjalanan organisasi, serta merumuskan arah kebijakan dan program kerja ke depan yang lebih terarah, efektif, dan berorientasi pada prestasi, khususnya pada momentum Porprov 2026.

Melalui raker ini, kata dia, pihaknya berharap atas saran dan kritik yang membangun untuk terus meningkatkan prestasi.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, tantangan dunia olahraga ke depan semakin kompleks. Maka dari itu, KONI Karawang dituntut untuk terus berinovasi, memperkuat sinergi, serta menjaga integritas dalam setiap langkah pembinaan dan pengembangan olahraga di Karawang,” ungkapnya.

Untuk itu, Joyo, sapaan akrab Wiroso, mengajak seluruh pengurus cabang olahraga, pelatih, atlet, dan seluruh stakeholder olahraga Karawang untuk menyatukan visi, mempererat kolaborasi, serta menjaga semangat kebersamaan.

“Mari kita jadikan rapat kerja ini sebagai forum strategis untuk menyusun program-program yang realistis, terukur, dan berdampak langsung bagi kemajuan olahraga di Karawang,” katanya.

“Selamat mengikuti Rapat Kerja KONI Kabupaten Karawang Tahun 2025, Semoga seluruh peserta dapat pro-aktif dan memberikan pemikiran dan pencerahan yang dapat meningkatkan kemajuan olahraga prestasi di Karawang,” sambungnya.

Hadir dalam kegiatan Rapat Kerja KONI Karawang Tahun 2025 Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Barat Muhammad Budiana, Asisten Daerah II Pemkab Karawang Asep Hazar, perwakilan Polres, TNI, Kejaksaan Negeri serta perwakilan pengurus cabang olahraga di Karawang

Kepala Dinas PRKP Kabupaten Karawang Drs. H. Asep Hazar, M.Sc., Alergi Terhadap Wartawan.

Karawang | Versitnews.com -Kebebasan pers merupakan salah satu hal pokok dalam Demokrasi karena menjadi pilar ke-empat setelah lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif.

Namun, sikap yang seolah alergi wartawan kerap ditunjukkan oleh sejumlah pejabat, salah satunya Kepala Dinas PRKP Kabupaten Karawang. Dirinya tidak pernah merespon telpon atau chat dari salah satu wartawan.

Berawal salah satu wartawan, media online mengirimkan berita laporan terkait dugaan penyelewengan anggara, Selasa (23/09/2025).

Namun, Drs. H. Asep Hazar, M.Sc., , seakan-akan cuek dan tidak merespon sama sekali dengan adanya laporan soal penyalah gunaan anggaran.

Salah satunya di Kelurahan Tanjungmekar, program Proyek pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) anggran tahun 2025, yang diduga Fiktif.

Diketahui, Pemerintah Pusat telah menggelontorkan anggaran tersebut pada tahun 2025. Namun program tersebut pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi RAB, Program Pekerjaan yang Memungut biaya dari masyarakat, padahal ini program pemerintah, tapi kenapa masyarakat masih di bebankan dari biaya,dan pekerjaan nya pun terlihat asal-asalan. "Alias asal jadi".

Dan Kelurahan Tanjungmekar, Kecamatan Karawang Barat, yang di duga menyalahi aturan. Pasalnya, program Proyek pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di Kelurahan Tanjungmekar, diperuntukan untuk Masyarakat yang tidak memiliki MCK.

Diminta kepada kepala dinas PRKP Kabupaten Karawang. Drs. H. Asep Hazar, M.Sc., untuk monitoring dan bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang sudah menyalahgunakan anggaran Negara yang di peruntukan untuk program Proyek pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) jangan cuma diam dan duduk santai di kantor.
Karawang | Versitnews.com -Kebebasan pers merupakan salah satu hal pokok dalam Demokrasi karena menjadi pilar ke-empat setelah lembaga eksekutif, lembaga legislatif dan lembaga yudikatif.

Namun, sikap yang seolah alergi wartawan kerap ditunjukkan oleh sejumlah pejabat, salah satunya Kepala Dinas PRKP Kabupaten Karawang. Dirinya tidak pernah merespon telpon atau chat dari salah satu wartawan.

Berawal salah satu wartawan, media online mengirimkan berita laporan terkait dugaan penyelewengan anggara, Selasa (23/09/2025).

Namun, Drs. H. Asep Hazar, M.Sc., , seakan-akan cuek dan tidak merespon sama sekali dengan adanya laporan soal penyalah gunaan anggaran.

Salah satunya di Kelurahan Tanjungmekar, program Proyek pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) anggran tahun 2025, yang diduga Fiktif.

Diketahui, Pemerintah Pusat telah menggelontorkan anggaran tersebut pada tahun 2025. Namun program tersebut pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi RAB, Program Pekerjaan yang Memungut biaya dari masyarakat, padahal ini program pemerintah, tapi kenapa masyarakat masih di bebankan dari biaya,dan pekerjaan nya pun terlihat asal-asalan. "Alias asal jadi".

Dan Kelurahan Tanjungmekar, Kecamatan Karawang Barat, yang di duga menyalahi aturan. Pasalnya, program Proyek pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) di Kelurahan Tanjungmekar, diperuntukan untuk Masyarakat yang tidak memiliki MCK.

Diminta kepada kepala dinas PRKP Kabupaten Karawang. Drs. H. Asep Hazar, M.Sc., untuk monitoring dan bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang sudah menyalahgunakan anggaran Negara yang di peruntukan untuk program Proyek pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) jangan cuma diam dan duduk santai di kantor.
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done