VERSITNEWS
Home All Post

Sabtu, 06 Desember 2025

H. Saepul: "Mencari Keadilan di Kepolisian Negeri Ini Semakin Sulit"

  
Karawang — Praktisi hukum H. Saepul, SH., MH., menyampaikan kritik tajam terhadap lambannya penanganan laporan polisi (LP) di berbagai tingkat kepolisian, mulai dari Polsek, Polres hingga Polda. 
Lebih lanjut, ia mendorong agar Kapolri segera mengeluarkan Peraturan Kapolri (Perkap) baru yang mengatur batas waktu maksimal penanganan perkara, khususnya pidana umum. “Minimal ada tenggat waktu 3 sampai 4 bulan untuk menyelesaikan dan melimpahkan berkas ke pengadilan. Jangan sampai publik curiga ada permainan,” tambahnya.

Pernyataan ini mencuat di tengah tuntutan masyarakat akan transparansi dan kecepatan proses hukum. Banyak pihak mendukung usulan tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak korban serta upaya mendorong reformasi di tubuh Polri.

Kini, publik menunggu respons tegas dari Mabes Polri terhadap keresahan tersebut. Jangan sampai lambannya proses hukum justru mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Menurutnya, masyarakat saat ini kerap kecewa karena proses hukum berjalan sangat lambat dan seringkali tanpa kejelasan arah penyelesaian. 

"Sudah terlalu sering kita dengar, korban datang lapor, tapi prosesnya jalan di tempat. Padahal negara menjamin keadilan. Tapi kenyataannya, mencari keadilan di institusi kepolisian hari ini justru seperti mencari jarum dalam jerami," ujar H. Saepul dengan nada prihatin.

Ia mendesak agar Kapolri mengevaluasi kinerja jajarannya, terutama terkait laporan-laporan masyarakat yang mandek tanpa kepastian hukum. "Jika keadilan terus tertunda, maka kepercayaan publik terhadap institusi ini akan semakin terkikis," pungkasnya.


(Red)
Karawang — Praktisi hukum H. Saepul, SH., MH., menyampaikan kritik tajam terhadap lambannya penanganan laporan polisi (LP) di berbagai tingkat kepolisian, mulai dari Polsek, Polres hingga Polda. 
Lebih lanjut, ia mendorong agar Kapolri segera mengeluarkan Peraturan Kapolri (Perkap) baru yang mengatur batas waktu maksimal penanganan perkara, khususnya pidana umum. “Minimal ada tenggat waktu 3 sampai 4 bulan untuk menyelesaikan dan melimpahkan berkas ke pengadilan. Jangan sampai publik curiga ada permainan,” tambahnya.

Pernyataan ini mencuat di tengah tuntutan masyarakat akan transparansi dan kecepatan proses hukum. Banyak pihak mendukung usulan tersebut sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak korban serta upaya mendorong reformasi di tubuh Polri.

Kini, publik menunggu respons tegas dari Mabes Polri terhadap keresahan tersebut. Jangan sampai lambannya proses hukum justru mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

Menurutnya, masyarakat saat ini kerap kecewa karena proses hukum berjalan sangat lambat dan seringkali tanpa kejelasan arah penyelesaian. 

"Sudah terlalu sering kita dengar, korban datang lapor, tapi prosesnya jalan di tempat. Padahal negara menjamin keadilan. Tapi kenyataannya, mencari keadilan di institusi kepolisian hari ini justru seperti mencari jarum dalam jerami," ujar H. Saepul dengan nada prihatin.

Ia mendesak agar Kapolri mengevaluasi kinerja jajarannya, terutama terkait laporan-laporan masyarakat yang mandek tanpa kepastian hukum. "Jika keadilan terus tertunda, maka kepercayaan publik terhadap institusi ini akan semakin terkikis," pungkasnya.


(Red)

Jumat, 05 Desember 2025

Proyek U-Ditch Hampir 1 Miliar di Nagasari Diduga Gagal Fungsi, Banjir Makin Parah! Warga Desak APH Turun Tangan

  
Karawang – Proyek pembangunan saluran air (U-Ditch) di wilayah Nagasari, Karawang Barat, yang menelan anggaran fantastis hampir Rp880 juta kini dipertanyakan efektivitasnya. Alih-alih menjadi solusi, proyek tersebut justru memperparah banjir di kawasan belakang SMPN 5 Karawang setelah hujan deras mengguyur kota Karawang Kamis (04/12/2025).

Warga geram dan menduga kuat ada indikasi permainan anggaran dan proyek asal jadi. Pasalnya, sebelum U-Ditch dipasang, genangan air tidak separah sekarang. Namun setelah proyek rampung, air hujan justru tidak mengalir dan menyebabkan banjir hingga masuk ke rumah warga.

“Kalau proyek ini katanya solusi, kenapa banjir malah tambah parah? Apa ini proyek formalitas untuk habiskan anggaran?” ungkap seorang warga yang kesal.

Tak hanya itu, warga juga menyebut telah beberapa kali menyampaikan keluhan kepada pihak terkait, khususnya Kabid SDA Karawang, Dr. Aries, namun tidak pernah digubris. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya “main mata” antara pelaksana dan pejabat* dalam proyek tersebut.

Kami mendesak aparat penegak hukum (APH), seperti Kejaksaan dan Polres Karawang untuk segera turun tangan dan memeriksa proyek ini secara menyeluruh. Jika ditemukan adanya manipulasi atau pelanggaran teknis, maka harus ditindak tegas dan diproses hukum tanpa pandang bulu.

Warga meminta Inspektorat dan BPK turun ke lapangan untuk audit investigatif agar dana hampir 1 miliar rupiah yang diambil dari uang rakyat tidak berujung pada kerugian negara.

“Cukup sudah proyek abal-abal berkedok pembangunan. Kami butuh solusi nyata, bukan permainan kotor yang merugikan rakyat!” tegas warga.


(Red)
Karawang – Proyek pembangunan saluran air (U-Ditch) di wilayah Nagasari, Karawang Barat, yang menelan anggaran fantastis hampir Rp880 juta kini dipertanyakan efektivitasnya. Alih-alih menjadi solusi, proyek tersebut justru memperparah banjir di kawasan belakang SMPN 5 Karawang setelah hujan deras mengguyur kota Karawang Kamis (04/12/2025).

Warga geram dan menduga kuat ada indikasi permainan anggaran dan proyek asal jadi. Pasalnya, sebelum U-Ditch dipasang, genangan air tidak separah sekarang. Namun setelah proyek rampung, air hujan justru tidak mengalir dan menyebabkan banjir hingga masuk ke rumah warga.

“Kalau proyek ini katanya solusi, kenapa banjir malah tambah parah? Apa ini proyek formalitas untuk habiskan anggaran?” ungkap seorang warga yang kesal.

Tak hanya itu, warga juga menyebut telah beberapa kali menyampaikan keluhan kepada pihak terkait, khususnya Kabid SDA Karawang, Dr. Aries, namun tidak pernah digubris. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya “main mata” antara pelaksana dan pejabat* dalam proyek tersebut.

Kami mendesak aparat penegak hukum (APH), seperti Kejaksaan dan Polres Karawang untuk segera turun tangan dan memeriksa proyek ini secara menyeluruh. Jika ditemukan adanya manipulasi atau pelanggaran teknis, maka harus ditindak tegas dan diproses hukum tanpa pandang bulu.

Warga meminta Inspektorat dan BPK turun ke lapangan untuk audit investigatif agar dana hampir 1 miliar rupiah yang diambil dari uang rakyat tidak berujung pada kerugian negara.

“Cukup sudah proyek abal-abal berkedok pembangunan. Kami butuh solusi nyata, bukan permainan kotor yang merugikan rakyat!” tegas warga.


(Red)

Kamis, 04 Desember 2025

Kajari Agam Beserta Rombongan Dan Donatur Dari Provinsi Lain Menyerahkan Bantuan Sembako Ke Posko Tanjung Mutiara

  











 Kabupaten Agam - Pasca bencana longsor dan banjir yang melanda kabupaten Agam dan daerah lainnya di provinsi Sumatera Barat, posko pengungsian kecamatan Tanjung Mutiara, kabupaten Agam, masih didatangi oleh para donatur, baik komunitas dan organisasi lainnya yang ikut turun tangan membantu para korban bencana alam dan banjir.

Salah satunya tampak hadir dan turun langsung ke Posko bencana banjir di kecamatan Tanjung Mutiara, kajari kabupaten Agam, kasi Intel kejaksaan kabupaten Agam, beserta jajaran staff kejaksaan kabupaten Agam mewakili keluarga IAD pusat, selanjutnya, IKD (ikatan keluarga Dewan) kabupaten Agam, PKDP Riau, yang turun langsung membantu keluarga yang terdampak bencana banjir dan longsor di posko pengungsian korban banjir di kecamatan Tanjung Mutiara.


Dengan hubungan dan jalinan kekeluargaan yang kuat antara pemerintah kabupaten Agam, provinsi Sumatera Barat dan pemerintah kabupaten, kota dan provinsi lain, sehingga bantuan untuk korban bencana alam ini terus berdatangan.


Tampak disela kesibukan tersebut jajaran polsek, camat, wali nagari, babinsa dan babinkamtibmas yang turun langsung membantu menerima bantuan, dan siap mengantar bantuan ke beberapa nagari yang terkena korban benca alam tersebut.


Kajari kabupaten Agam, Rully ketika ditemui di posko pengungsian bencana di kecamatan Tanjung Mutiara Rabu (3/12/25) disela kunjungannya beliau menyampaikan, kami dari kejaksaan negeri Agam hari ini kita menyalurkan bantuan dari IAD pusat, bantuan sudah kami salurkan dibeberapa titik, tentunya diposko utama kantor Bupati kabupaten Agam, sudah kita salurkan baik berupa sembako, makanan, obat-obatan dan lainnya, untuk hari ini kita salurkan bantuan ke kecamatan Tanjung Mutiara. Kami dari kejaksaan kabupaten Agam berharap agar bantuan ini bisa membantu meringankan beban saudara kita yang terdampak bencana, imbuhnya.


Camat Tanjung Mutiara dan juga sebagai Dansatgas kecamatan Tanjung Mutiara Edo disela kesibukannya diposko kecamatan Tanjung Mutiara beliau menyampaikan, Terimakasih sebelumnya kami ucapkan kepada donatur yang sudah memberikan bantuan, kami atas nama pemerintahan kecamatan Tanjung Mutiara mengucapkan terimakasih kepada seluruh donatur. Memang sudah banyak logistik yang berdatangan dan sudah tersalurkan juga, baik untuk kebutuhan posko dan dapur umum yang sangat memadai. Kalau berupa logistik makanan dan beberapa sembako dan kebutuhan lainnya sudah kami distribusikan kebeberapa jorong yang terdampak dan terisolasi oleh banjir. Saat sekarang yang dibutuhkan masyarakat kita berupa pempers bayi, pempers orang dewasa dan pakaian dalam, imbuhnya.


Disisi lain kapolsek Tanjung Mutiara “Robi”, disela kesibukannya beliau menyampaikan, kami dari jajaran polsek Tanjung Mutiara berusaha mengirim pasokan logistik makanan dan sembako ke jorong-jorong yang ada dikecamatan Tanjung Mutiara yang masih terisolasi diposko yang sudah kami sediakan dijorong-jorong, mungkin untuk hari ini kami bergerak ke Nagari Tiku V Jorong tepatnya di jorong Masang, Imbuhnya.


Lebih lanjut disampaikannya, Untuk posko bencana ini sendiri, tiga hari kedepan masih kita sediakan, mungkin kalau cuaca sudah membaik dan pulih kembali, masyarakat yang mengungsi akan kembali kerumah mereka, tutupnya.


Team











 Kabupaten Agam - Pasca bencana longsor dan banjir yang melanda kabupaten Agam dan daerah lainnya di provinsi Sumatera Barat, posko pengungsian kecamatan Tanjung Mutiara, kabupaten Agam, masih didatangi oleh para donatur, baik komunitas dan organisasi lainnya yang ikut turun tangan membantu para korban bencana alam dan banjir.

Salah satunya tampak hadir dan turun langsung ke Posko bencana banjir di kecamatan Tanjung Mutiara, kajari kabupaten Agam, kasi Intel kejaksaan kabupaten Agam, beserta jajaran staff kejaksaan kabupaten Agam mewakili keluarga IAD pusat, selanjutnya, IKD (ikatan keluarga Dewan) kabupaten Agam, PKDP Riau, yang turun langsung membantu keluarga yang terdampak bencana banjir dan longsor di posko pengungsian korban banjir di kecamatan Tanjung Mutiara.


Dengan hubungan dan jalinan kekeluargaan yang kuat antara pemerintah kabupaten Agam, provinsi Sumatera Barat dan pemerintah kabupaten, kota dan provinsi lain, sehingga bantuan untuk korban bencana alam ini terus berdatangan.


Tampak disela kesibukan tersebut jajaran polsek, camat, wali nagari, babinsa dan babinkamtibmas yang turun langsung membantu menerima bantuan, dan siap mengantar bantuan ke beberapa nagari yang terkena korban benca alam tersebut.


Kajari kabupaten Agam, Rully ketika ditemui di posko pengungsian bencana di kecamatan Tanjung Mutiara Rabu (3/12/25) disela kunjungannya beliau menyampaikan, kami dari kejaksaan negeri Agam hari ini kita menyalurkan bantuan dari IAD pusat, bantuan sudah kami salurkan dibeberapa titik, tentunya diposko utama kantor Bupati kabupaten Agam, sudah kita salurkan baik berupa sembako, makanan, obat-obatan dan lainnya, untuk hari ini kita salurkan bantuan ke kecamatan Tanjung Mutiara. Kami dari kejaksaan kabupaten Agam berharap agar bantuan ini bisa membantu meringankan beban saudara kita yang terdampak bencana, imbuhnya.


Camat Tanjung Mutiara dan juga sebagai Dansatgas kecamatan Tanjung Mutiara Edo disela kesibukannya diposko kecamatan Tanjung Mutiara beliau menyampaikan, Terimakasih sebelumnya kami ucapkan kepada donatur yang sudah memberikan bantuan, kami atas nama pemerintahan kecamatan Tanjung Mutiara mengucapkan terimakasih kepada seluruh donatur. Memang sudah banyak logistik yang berdatangan dan sudah tersalurkan juga, baik untuk kebutuhan posko dan dapur umum yang sangat memadai. Kalau berupa logistik makanan dan beberapa sembako dan kebutuhan lainnya sudah kami distribusikan kebeberapa jorong yang terdampak dan terisolasi oleh banjir. Saat sekarang yang dibutuhkan masyarakat kita berupa pempers bayi, pempers orang dewasa dan pakaian dalam, imbuhnya.


Disisi lain kapolsek Tanjung Mutiara “Robi”, disela kesibukannya beliau menyampaikan, kami dari jajaran polsek Tanjung Mutiara berusaha mengirim pasokan logistik makanan dan sembako ke jorong-jorong yang ada dikecamatan Tanjung Mutiara yang masih terisolasi diposko yang sudah kami sediakan dijorong-jorong, mungkin untuk hari ini kami bergerak ke Nagari Tiku V Jorong tepatnya di jorong Masang, Imbuhnya.


Lebih lanjut disampaikannya, Untuk posko bencana ini sendiri, tiga hari kedepan masih kita sediakan, mungkin kalau cuaca sudah membaik dan pulih kembali, masyarakat yang mengungsi akan kembali kerumah mereka, tutupnya.


Team

Drg. Putih Sari Gelar Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Desa Anggadita

  
Klari, Karawang – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, drg. Putih Sari, menggelar kegiatan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Desa Anggadita, Kecamatan Klari. Kegiatan tersebut dihadiri perangkat desa, tokoh masyarakat, kader kesehatan, serta warga setempat yang antusias mengikuti pemaparan terkait layanan JKN.
Pada kesempatan itu, Putih Sari menegaskan bahwa JKN merupakan program strategis pemerintah yang harus diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat. Menurutnya, masih banyak warga yang belum memahami secara utuh manfaat, prosedur, serta hak yang mereka miliki dalam program kesehatan nasional tersebut.

Ia menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan mendorong masyarakat agar lebih aktif memanfaatkan layanan kesehatan yang telah disediakan negara. “Masyarakat harus mendapatkan informasi yang benar dan lengkap mengenai JKN agar dapat mengakses layanan kesehatan tanpa kebingungan,” ujarnya.

Selain paparan mengenai manfaat JKN, peserta juga diberikan pemahaman terkait mekanisme pendaftaran, alur pelayanan di fasilitas kesehatan, hingga prosedur rujukan yang sering menjadi kendala di lapangan. Warga terlihat aktif mengajukan pertanyaan mengenai persoalan yang sering mereka temui.

Putih Sari juga menekankan komitmennya sebagai legislator untuk terus memperjuangkan peningkatan kualitas layanan BPJS Kesehatan. Ia menilai bahwa penyempurnaan sistem JKN harus terus dilakukan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan merata.

Dalam kesempatan tersebut, ia turut mengimbau pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memperkuat koordinasi demi memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, dapat tercover dalam program JKN. Kerja sama lintas sektor dinilai penting untuk mencapai cakupan kesehatan semesta.

Warga Desa Anggadita menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan agar masyarakat semakin paham akan hak dan kewajiban dalam program JKN.

Acara sosialisasi ditutup dengan sesi dialog interaktif dan foto bersama, sebagai bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat melalui pemanfaatan program JKN secara optimal.


Yusup Supriadi 
Klari, Karawang – Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, drg. Putih Sari, menggelar kegiatan sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Desa Anggadita, Kecamatan Klari. Kegiatan tersebut dihadiri perangkat desa, tokoh masyarakat, kader kesehatan, serta warga setempat yang antusias mengikuti pemaparan terkait layanan JKN.
Pada kesempatan itu, Putih Sari menegaskan bahwa JKN merupakan program strategis pemerintah yang harus diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat. Menurutnya, masih banyak warga yang belum memahami secara utuh manfaat, prosedur, serta hak yang mereka miliki dalam program kesehatan nasional tersebut.

Ia menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan mendorong masyarakat agar lebih aktif memanfaatkan layanan kesehatan yang telah disediakan negara. “Masyarakat harus mendapatkan informasi yang benar dan lengkap mengenai JKN agar dapat mengakses layanan kesehatan tanpa kebingungan,” ujarnya.

Selain paparan mengenai manfaat JKN, peserta juga diberikan pemahaman terkait mekanisme pendaftaran, alur pelayanan di fasilitas kesehatan, hingga prosedur rujukan yang sering menjadi kendala di lapangan. Warga terlihat aktif mengajukan pertanyaan mengenai persoalan yang sering mereka temui.

Putih Sari juga menekankan komitmennya sebagai legislator untuk terus memperjuangkan peningkatan kualitas layanan BPJS Kesehatan. Ia menilai bahwa penyempurnaan sistem JKN harus terus dilakukan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan merata.

Dalam kesempatan tersebut, ia turut mengimbau pemerintah daerah dan pihak terkait untuk memperkuat koordinasi demi memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, dapat tercover dalam program JKN. Kerja sama lintas sektor dinilai penting untuk mencapai cakupan kesehatan semesta.

Warga Desa Anggadita menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi ini. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus dilakukan agar masyarakat semakin paham akan hak dan kewajiban dalam program JKN.

Acara sosialisasi ditutup dengan sesi dialog interaktif dan foto bersama, sebagai bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat melalui pemanfaatan program JKN secara optimal.


Yusup Supriadi 

GPM Hadir di Cibadak, Dea Eka Rizaldi: Warga Bisa Beli Beras Rp60 Ribu

  
Karawang – Program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali digelar untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Kali ini, kegiatan tersebut berlangsung di halaman Kantor Desa Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Karawang, pada Kamis (4/12/2025).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Dea Eka Rizaldi, S.H., anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil X (Kabupaten Karawang dan Purwakarta), bersama jajaran dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP).

Dea Eka Rizaldi menjelaskan bahwa program ini merupakan program resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat di tengah naiknya harga bahan pokok.

“Intinya program ini untuk membantu meringankan harga-harga di pasaran. Kalau sekarang harga beras premium di pasaran sekitar Rp70.000, melalui Gerakan Pangan Murah ini bisa ditebus hanya sekitar Rp60.000,” jelas Dea.

Ia menegaskan bahwa program GPM ini akan terus berlanjut karena merupakan program berkelanjutan milik Provinsi Jawa Barat, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan serentak di berbagai daerah.

“Program ini bukan hanya di Karawang saja, tetapi secara serentak di seluruh Jawa Barat. Untuk Karawang sendiri hari ini mendapatkan dua titik. Titik pertama di Desa Cibadak, dan titik kedua masih kami konfirmasi terlebih dahulu,” tambahnya.

Dea juga berharap agar ke depan subsidi dari pemerintah bisa semakin ditingkatkan, sehingga harga pangan yang dijual kepada masyarakat menjadi jauh lebih murah.

“Karena ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, harapannya subsidi bisa lebih besar lagi. Saat ini subsidinya baru seperempat harga, ke depan mudah-mudahan bisa sampai setengah harga dari harga asli agar benar-benar terasa manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Cibadak, H. Ucum, mengapresiasi dan menyambut baik pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di wilayahnya. Ia menilai program tersebut sangat membantu warganya, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

“Program ini sangat luar biasa untuk masyarakat Desa Cibadak. Dengan harga yang lebih murah tentu sangat membantu. Harapan kami ke depan harganya bisa lebih murah lagi dan jumlahnya diperbanyak,” tutur H. Ucum.

Pantauan di lokasi, kegiatan Gerakan Pangan Murah disambut antusias oleh warga. Sejak pagi, masyarakat tampak memadati area kantor desa untuk mendapatkan berbagai bahan pangan dengan harga terjangkau, seperti beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya.
Karawang – Program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali digelar untuk membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga terjangkau. Kali ini, kegiatan tersebut berlangsung di halaman Kantor Desa Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Karawang, pada Kamis (4/12/2025).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Dea Eka Rizaldi, S.H., anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil X (Kabupaten Karawang dan Purwakarta), bersama jajaran dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP).

Dea Eka Rizaldi menjelaskan bahwa program ini merupakan program resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat di tengah naiknya harga bahan pokok.

“Intinya program ini untuk membantu meringankan harga-harga di pasaran. Kalau sekarang harga beras premium di pasaran sekitar Rp70.000, melalui Gerakan Pangan Murah ini bisa ditebus hanya sekitar Rp60.000,” jelas Dea.

Ia menegaskan bahwa program GPM ini akan terus berlanjut karena merupakan program berkelanjutan milik Provinsi Jawa Barat, yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan serentak di berbagai daerah.

“Program ini bukan hanya di Karawang saja, tetapi secara serentak di seluruh Jawa Barat. Untuk Karawang sendiri hari ini mendapatkan dua titik. Titik pertama di Desa Cibadak, dan titik kedua masih kami konfirmasi terlebih dahulu,” tambahnya.

Dea juga berharap agar ke depan subsidi dari pemerintah bisa semakin ditingkatkan, sehingga harga pangan yang dijual kepada masyarakat menjadi jauh lebih murah.

“Karena ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, harapannya subsidi bisa lebih besar lagi. Saat ini subsidinya baru seperempat harga, ke depan mudah-mudahan bisa sampai setengah harga dari harga asli agar benar-benar terasa manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Desa Cibadak, H. Ucum, mengapresiasi dan menyambut baik pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di wilayahnya. Ia menilai program tersebut sangat membantu warganya, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

“Program ini sangat luar biasa untuk masyarakat Desa Cibadak. Dengan harga yang lebih murah tentu sangat membantu. Harapan kami ke depan harganya bisa lebih murah lagi dan jumlahnya diperbanyak,” tutur H. Ucum.

Pantauan di lokasi, kegiatan Gerakan Pangan Murah disambut antusias oleh warga. Sejak pagi, masyarakat tampak memadati area kantor desa untuk mendapatkan berbagai bahan pangan dengan harga terjangkau, seperti beras, minyak goreng, dan kebutuhan pokok lainnya.

Soroti Kualitas Pembangunan SD Karawang Kulon III, Tim Pengawas Desak Perbaikan Serius Sebelum Proyek Rampung

  
Karawang — Proyek revitalisasi SDN Karawang Kulon III yang menelan anggaran Rp1,1 miliar dari APBN Tahun Anggaran 2025 mendapat sorotan tajam dari tim pengawas teknis. Revitalisasi yang menjadi bagian dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 ini dikerjakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dengan waktu pelaksanaan 100 hari, sejak Agustus hingga Desember 2025.
Namun, pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah kejanggalan yang mengundang kekhawatiran terhadap kualitas proyek. Kolom utama bangunan terlihat miring, tidak sejajar, dan mengindikasikan potensi kesalahan struktur.

> “Kami melihat langsung ke lokasi. Kolom utamanya tidak ngelot, posisinya miring. Ini harus segera diperbaiki karena menyangkut keselamatan dan kualitas bangunan,” ujar Ahmad Muslim selaku aktifis ahli konstruksi .

Tak hanya itu, kualitas tenaga kerja pun dipertanyakan. Tim meminta agar proyek ini hanya melibatkan tukang berpengalaman. “Ini proyek pemerintah, bukan proyek pribadi. Kalau tidak punya keahlian, jangan ikut-ikutan. Ini uang rakyat,” tegasnya.

Temuan lain adalah retakan rambut di dinding yang diduga akibat pelapisan acian saat permukaan masih basah. Hal ini berpotensi merusak kekuatan struktur dan menurunkan estetika bangunan.

> “Jangan asal cat. Harus diperbaiki ulang dan dilaser. Kalau dibiarkan, retaknya akan makin parah,” tambahnya.

Bagian pemagaran depan sekolah pun dianggap belum maksimal. Tim mendesak agar pengawasan konsultan proyek ditingkatkan, mengingat seluruh proyek pemerintah wajib diawasi ketat demi akuntabilitas.

> “Tanpa pengawasan yang kuat, mutu tidak akan tercapai. Pengawas proyek punya peran vital dalam mengarahkan agar hasil akhir sesuai spesifikasi,” katanya.

Dengan temuan tersebut, tim meminta Dinas Pendidikan dan pihak pelaksana segera menindaklanjuti temuan teknis di lapangan. Perbaikan harus dilakukan sebelum proyek dinyatakan selesai, bukan sesudahnya.

> “Kalau menunggu selesai baru diperbaiki, artinya pembiaran. Kami minta keseriusan semua pihak,” pungkasnya.

Proyek ini diharapkan dapat berjalan transparan, berkualitas, dan sesuai harapan masyarakat — bukan sekadar menggugurkan kewajiban anggaran.


(Red)
Karawang — Proyek revitalisasi SDN Karawang Kulon III yang menelan anggaran Rp1,1 miliar dari APBN Tahun Anggaran 2025 mendapat sorotan tajam dari tim pengawas teknis. Revitalisasi yang menjadi bagian dari Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2025 ini dikerjakan oleh Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dengan waktu pelaksanaan 100 hari, sejak Agustus hingga Desember 2025.
Namun, pantauan di lapangan menunjukkan sejumlah kejanggalan yang mengundang kekhawatiran terhadap kualitas proyek. Kolom utama bangunan terlihat miring, tidak sejajar, dan mengindikasikan potensi kesalahan struktur.

> “Kami melihat langsung ke lokasi. Kolom utamanya tidak ngelot, posisinya miring. Ini harus segera diperbaiki karena menyangkut keselamatan dan kualitas bangunan,” ujar Ahmad Muslim selaku aktifis ahli konstruksi .

Tak hanya itu, kualitas tenaga kerja pun dipertanyakan. Tim meminta agar proyek ini hanya melibatkan tukang berpengalaman. “Ini proyek pemerintah, bukan proyek pribadi. Kalau tidak punya keahlian, jangan ikut-ikutan. Ini uang rakyat,” tegasnya.

Temuan lain adalah retakan rambut di dinding yang diduga akibat pelapisan acian saat permukaan masih basah. Hal ini berpotensi merusak kekuatan struktur dan menurunkan estetika bangunan.

> “Jangan asal cat. Harus diperbaiki ulang dan dilaser. Kalau dibiarkan, retaknya akan makin parah,” tambahnya.

Bagian pemagaran depan sekolah pun dianggap belum maksimal. Tim mendesak agar pengawasan konsultan proyek ditingkatkan, mengingat seluruh proyek pemerintah wajib diawasi ketat demi akuntabilitas.

> “Tanpa pengawasan yang kuat, mutu tidak akan tercapai. Pengawas proyek punya peran vital dalam mengarahkan agar hasil akhir sesuai spesifikasi,” katanya.

Dengan temuan tersebut, tim meminta Dinas Pendidikan dan pihak pelaksana segera menindaklanjuti temuan teknis di lapangan. Perbaikan harus dilakukan sebelum proyek dinyatakan selesai, bukan sesudahnya.

> “Kalau menunggu selesai baru diperbaiki, artinya pembiaran. Kami minta keseriusan semua pihak,” pungkasnya.

Proyek ini diharapkan dapat berjalan transparan, berkualitas, dan sesuai harapan masyarakat — bukan sekadar menggugurkan kewajiban anggaran.


(Red)

Askun Pastikan JABIS Karawang Siap Bela KDM Sampai Titik Darah Penghabisan

  
KARAWANG - Asep Agustian SH. MH - Koordinator atau Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa (Jabis) - Kabupaten Karawang memastikan akan membela Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) habis-habisan, pasca dilaporkan ke KPK.

Sebelumnya diberitakan, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Karawang, H. Elyasa Budianto SH. MH telah melaporkan KDM ke KPK atas tuduhan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) proyek normalisasi dan dugaan Abuse of Power atas pembongkaran bangunan liar (bangli) di Karawang Barat.

Asep Agustian mengakui, jika sebenarnya Elyasa Budianto merupakan salah seorang advokat senior di Karawang yang selama ini ia hormati. Namun demikian, hal tersebut tidak akan mempengaruhi Jabis Karawang di dalam perkara membela KDM yang telah dilaporkan ke KPK.

"Pak Elyasa lapor ke KPK, ya silahkan itu haknya. Tetapi Tim Jabis Karawang tidak akan tinggal diam. Saya pastikan Jabis Karawang akan bela habis-habisan KDM. Kita akan dampingi sampai titik darah penghabisan," tutur Asep Agustian, saat ditemui di kantornya, Rabu (3/12/2025) siang.

"Perangkat Jabis Karawang akan terus jalan. Tidak akan mengenal lelah dan waktu, seperti KDM yang siang malam keliling di masyarakat," timpal praktisi hukum 'nyentrik' yang kerap akrab disapa Askun (Asep Kuncir) ini.

Siapa saja Anggota Tim Hukum Jabis Karawang?

Sesuai dengan SK Tim Hukum Jabar Istimewa Nomor : 012/YTHJI/KPTS/V/2025, Askun mengungkapkan jika advokat yang tergabung dalam Jabis Karawang ada 12 orang yang dibagi menjadi empat tim.

Dan yang sering muncul dipublik khususnya mendampingi KDM di lapangan, yaitu Syarifudin SH. MH sebagai Koordinator Lapangan, serta anggotanya Ujang Suhana SH, Pontas Hutahaen SH dan Iwan Kurniawan SH. MH.

"Sengaja saya bagi menjadi empat tim, supaya fokus dalam penanganan perkaranya. Karena kan perkara hukum yang ditangani Jabis Karawang ini tidak hanya satu-dua perkara. Dan semuanya merupakan anggota PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Karawang yang saya pimpin sendiri," terang Askun.

Alasan Askun Jarang Tampil di Publik

Askun juga mengungkapkan alasan dirinya jarang tampil di publik, khususnya saat mengawal langsung KDM di lapangan.

Askun menyatakan bahwa ia ingin memberikan kesempatan kepada advokat lain yang sudah ia percaya untuk berbuat di masyarakat.

"Saya sama sekali belum pernah bertemu dengan KDM, apalagi deket. Biarkan temen-temen yang lain saja yang berkontribusi terhadap pembangunan melalui program dan kebijakan KDM. Biarkan temen-teman yang lain tampil dalam membela perkara hukum masyarakat kecil," katanya.

"Dan saya cukup mem-back up dari belakang, sambil mendorong program dan kebijakan pembangunan lain dari kaca mata hukum PERADI. Yang penting kan koordinasi dengan Ketua Tim Jabis Jawa Barat berjalan," timpal Askun.

Askun Yakin KPK akan Objektif

Kembali terkait laporan KAMI ke KPK, Askun meyakini jika KPK akan bersifat objektif di dalam menerima dan menyelidiki atas laporan KAMI.

"Namanya juga baru laporan, ya pasti diterima kan!. Tapi kan nanti KPK juga akan mengkaji dulu laporannya seperti apa. Apakah benar status tanah yang dipersoalkan adalah tanah hak milik atau tanah negara," katanya.

"Terus soal Abuse of Power, apakah benar KDM 'one men show'. Karena yang kita tahui langkah KDM di Karawang Barat itu sudah ada MoU dengan PJT II, Jasa Marga dan BBWS," timpal Askun.

"Kami menilai apa yang dilakukan KDM di Karawang Barat itu sudah sangat luar biasa. Harusnya kita mendukung dan berterima kasih kepada KDM," timpal Askun lagi.

Jabis Karawang Pastikan Lapor Balik

Adapun perkara laporan Elyasa Budianto ke Polres Karawang yang melaporkan Kades Wadas, H. Junaedi yang dituduh melakukan dugaan penyerobotan lahan hak milik warga dalam proyek normalisasi Pemprov Jabar, Askun juga menegaskan jika Jabis Karawang telah menyiapkan 20 pengacara.

Dan ia memastikan bahwa Jabis Karawang akan melaporkab balik Elyasa Budianto.

"Akhirnya sama-sama saling melaporkan. Ya, tinggal nanti diuji oleh Aparat Penegak Hukum (APH) mengenai siapa yang salah dan siapa yang keliru," tandas Askun.

KARAWANG - Asep Agustian SH. MH - Koordinator atau Ketua Tim Hukum Jabar Istimewa (Jabis) - Kabupaten Karawang memastikan akan membela Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi (KDM) habis-habisan, pasca dilaporkan ke KPK.

Sebelumnya diberitakan, Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Karawang, H. Elyasa Budianto SH. MH telah melaporkan KDM ke KPK atas tuduhan dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) proyek normalisasi dan dugaan Abuse of Power atas pembongkaran bangunan liar (bangli) di Karawang Barat.

Asep Agustian mengakui, jika sebenarnya Elyasa Budianto merupakan salah seorang advokat senior di Karawang yang selama ini ia hormati. Namun demikian, hal tersebut tidak akan mempengaruhi Jabis Karawang di dalam perkara membela KDM yang telah dilaporkan ke KPK.

"Pak Elyasa lapor ke KPK, ya silahkan itu haknya. Tetapi Tim Jabis Karawang tidak akan tinggal diam. Saya pastikan Jabis Karawang akan bela habis-habisan KDM. Kita akan dampingi sampai titik darah penghabisan," tutur Asep Agustian, saat ditemui di kantornya, Rabu (3/12/2025) siang.

"Perangkat Jabis Karawang akan terus jalan. Tidak akan mengenal lelah dan waktu, seperti KDM yang siang malam keliling di masyarakat," timpal praktisi hukum 'nyentrik' yang kerap akrab disapa Askun (Asep Kuncir) ini.

Siapa saja Anggota Tim Hukum Jabis Karawang?

Sesuai dengan SK Tim Hukum Jabar Istimewa Nomor : 012/YTHJI/KPTS/V/2025, Askun mengungkapkan jika advokat yang tergabung dalam Jabis Karawang ada 12 orang yang dibagi menjadi empat tim.

Dan yang sering muncul dipublik khususnya mendampingi KDM di lapangan, yaitu Syarifudin SH. MH sebagai Koordinator Lapangan, serta anggotanya Ujang Suhana SH, Pontas Hutahaen SH dan Iwan Kurniawan SH. MH.

"Sengaja saya bagi menjadi empat tim, supaya fokus dalam penanganan perkaranya. Karena kan perkara hukum yang ditangani Jabis Karawang ini tidak hanya satu-dua perkara. Dan semuanya merupakan anggota PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Karawang yang saya pimpin sendiri," terang Askun.

Alasan Askun Jarang Tampil di Publik

Askun juga mengungkapkan alasan dirinya jarang tampil di publik, khususnya saat mengawal langsung KDM di lapangan.

Askun menyatakan bahwa ia ingin memberikan kesempatan kepada advokat lain yang sudah ia percaya untuk berbuat di masyarakat.

"Saya sama sekali belum pernah bertemu dengan KDM, apalagi deket. Biarkan temen-temen yang lain saja yang berkontribusi terhadap pembangunan melalui program dan kebijakan KDM. Biarkan temen-teman yang lain tampil dalam membela perkara hukum masyarakat kecil," katanya.

"Dan saya cukup mem-back up dari belakang, sambil mendorong program dan kebijakan pembangunan lain dari kaca mata hukum PERADI. Yang penting kan koordinasi dengan Ketua Tim Jabis Jawa Barat berjalan," timpal Askun.

Askun Yakin KPK akan Objektif

Kembali terkait laporan KAMI ke KPK, Askun meyakini jika KPK akan bersifat objektif di dalam menerima dan menyelidiki atas laporan KAMI.

"Namanya juga baru laporan, ya pasti diterima kan!. Tapi kan nanti KPK juga akan mengkaji dulu laporannya seperti apa. Apakah benar status tanah yang dipersoalkan adalah tanah hak milik atau tanah negara," katanya.

"Terus soal Abuse of Power, apakah benar KDM 'one men show'. Karena yang kita tahui langkah KDM di Karawang Barat itu sudah ada MoU dengan PJT II, Jasa Marga dan BBWS," timpal Askun.

"Kami menilai apa yang dilakukan KDM di Karawang Barat itu sudah sangat luar biasa. Harusnya kita mendukung dan berterima kasih kepada KDM," timpal Askun lagi.

Jabis Karawang Pastikan Lapor Balik

Adapun perkara laporan Elyasa Budianto ke Polres Karawang yang melaporkan Kades Wadas, H. Junaedi yang dituduh melakukan dugaan penyerobotan lahan hak milik warga dalam proyek normalisasi Pemprov Jabar, Askun juga menegaskan jika Jabis Karawang telah menyiapkan 20 pengacara.

Dan ia memastikan bahwa Jabis Karawang akan melaporkab balik Elyasa Budianto.

"Akhirnya sama-sama saling melaporkan. Ya, tinggal nanti diuji oleh Aparat Penegak Hukum (APH) mengenai siapa yang salah dan siapa yang keliru," tandas Askun.

Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done