H.Margono A.Md Ketua APDESI Kabupaten Karawang Raih Penghargaan Anugerah Pajak Daerah tahun 2025.

H.Margono A.Md Ketua APDESI Kabupaten Karawang Raih Penghargaan Anugerah Pajak Daerah tahun 2025.

VERSIT NEWS   

Karawang,- Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Karawang, H. Margono, A.Md, berhasil meraih Anugerah Pajak Daerah Tahun 2025. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif dan kontribusinya dalam mendukung peningkatan kepatuhan serta optimalisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Karawang.

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., dalam sebuah acara resmi yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Karawang. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Karawang menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa dan jajaran APDESI yang dinilai konsisten mendukung program pemerintah daerah, khususnya dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak.

H. Margono menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterimanya. Menurutnya, pencapaian ini bukanlah hasil kerja pribadi, melainkan buah dari kerja sama dan komitmen seluruh kepala desa di Kabupaten Karawang yang terus berupaya meningkatkan kesadaran pajak di tengah masyarakat.

Ia menegaskan bahwa peran pemerintah desa sangat strategis dalam memberikan edukasi kepada warga terkait pentingnya pajak daerah sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan, baik di tingkat desa maupun kabupaten.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami semua untuk terus mendorong masyarakat agar patuh membayar pajak. Karena dari pajak itulah pembangunan dapat berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” ujar H. Margono.

Lebih lanjut, ia berharap penghargaan tersebut dapat menjadi pemacu semangat bagi seluruh pemerintah desa untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dengan diraihnya Anugerah Pajak Daerah Tahun 2025 ini, APDESI Kabupaten Karawang berkomitmen untuk terus mendukung program-program pemerintah daerah, khususnya dalam memperkuat peran desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan pendapatan daerah.

Redaksi 

Karawang,- Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Karawang, H. Margono, A.Md, berhasil meraih Anugerah Pajak Daerah Tahun 2025. Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas peran aktif dan kontribusinya dalam mendukung peningkatan kepatuhan serta optimalisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Karawang.

Penghargaan diserahkan secara langsung oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., dalam sebuah acara resmi yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Karawang. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Karawang menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa dan jajaran APDESI yang dinilai konsisten mendukung program pemerintah daerah, khususnya dalam mendorong kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak.

H. Margono menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterimanya. Menurutnya, pencapaian ini bukanlah hasil kerja pribadi, melainkan buah dari kerja sama dan komitmen seluruh kepala desa di Kabupaten Karawang yang terus berupaya meningkatkan kesadaran pajak di tengah masyarakat.

Ia menegaskan bahwa peran pemerintah desa sangat strategis dalam memberikan edukasi kepada warga terkait pentingnya pajak daerah sebagai salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan, baik di tingkat desa maupun kabupaten.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami semua untuk terus mendorong masyarakat agar patuh membayar pajak. Karena dari pajak itulah pembangunan dapat berjalan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat,” ujar H. Margono.

Lebih lanjut, ia berharap penghargaan tersebut dapat menjadi pemacu semangat bagi seluruh pemerintah desa untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dengan diraihnya Anugerah Pajak Daerah Tahun 2025 ini, APDESI Kabupaten Karawang berkomitmen untuk terus mendukung program-program pemerintah daerah, khususnya dalam memperkuat peran desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan pendapatan daerah.

Redaksi 

Polemik Perizinan Theatre Night Mart Kian Panas, Praktisi Hukum Soroti Dugaan Calo di Internal Pemerintah

Polemik Perizinan Theatre Night Mart Kian Panas, Praktisi Hukum Soroti Dugaan Calo di Internal Pemerintah

VERSIT NEWS   

KARAWANG - Polemik perizinan Tempat Hiburan Malam (THM) Theatre Night Mart di Jalan Tuparev - Karawang kembali disorot. Meskipun bangunan megah Theatre Night Mart bekas Karawang Teater tersebut sudah berdiri megah, tetapi THM ini belum dapat beroperasi.

Pasalnya, THM yang berlokasi di tengah jantung kota dan pusat perbelanjaan Karawang ini belum memiliki perizinan lengkap dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta masih mendapat penolalan dari sejumlah elemen masyarakat.

Sisi lain, mulai tercium kabar adanya oknum DPMPTSP Karawang yang diduga menjadi 'calo perizinan', menjanjikan urus perizinan Theatre Night Mart berjalan mulus dan lancar.

Menyikapi kabar ini, Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian SH. MH mengaku telah mendapatkan 'selentingan' kabar tersebut. Terlebih, soal ratusan juta 'uang koordinasi' yang telah dikeluarkan oleh pemilik atau Owner Theatre Night Mart.

"Ya, saya juga mendapat kabar itu. Diduga ada oknum DPMPTSP Karawang yang menjanjikan urus perizinan. Uang koorinasi ratusan juta sudah dikeluarkan, tapi izin THM ini belum keluar juga," tutur Asep Agustian, Kamis (8/1/2026).

Disampaikan Askun (sapaan akrab), sejak awal ia sudah curiga. Karena tidak mungkin sekelas THM besar 'ujug-ujug' berani beroperasi di Tuparev, jika tidak ada oknum yang menjanjikan mengurus perizinan berjalan mulus.

Karena secara logika, tidak mungkin Bupati Karawang mengeluarkan izin operasi THM di tengah pusat jantung Kota Karawang. Karena dipastikan akan mendapat penolakan dari masyarakat.

"Siapa oknum calo perizinan yang menjanjikannya?, siapa oknum yang mengarahkan untuk menempati atau menyewa Gedung Karawang Teater?, itu semua sedang saya telusuri," kata Askun.

"Yang pasti jika oknum DPMPTSP ini terbongkar identitasnya, saya minta Bupati Karawang untuk segera menon-aktifkan jabatannya, baik itu oknum ASN maupun oknum PPPK. Karena jelas ini malu-maluin," tegas Askun.

Selain aspek izin administrasi umum dan peizinan pusat/provinsi (OSS) dari DPMPTSP, Askun juga meminta Dinas PUPR Karawang tidak mengeluarkan dulu perizinan dari aspek bangunan dan tata ruang, sebelum kajian teknis semua perizinan Theatre Night Mart selesai.

"Baik DPMPTSP maupun Dinas PUPR, saya minta jangan dulu keluarkan izin apapun, sebelum semua aspek perizinannya selesai dikaji. Jangan sampai nanti kecerebohoan perizinan ini berujung masalah pidana," tegasnya.

Sementara dilansir dari iNews Karawang, Ketua Komisi I DPRD Karawang, Saepudin Zuhri menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi tempat hiburan yang beroperasi tanpa izin, meskipun dikaitkan dengan nama besar jaringan hiburan nasional.

"Kalau tidak ada izinnya, ya ditutup,” tegas Saepudin, Selasa (6/1/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi surat keberatan dari tokoh masyarakat Karawang yang mempersoalkan operasional salah satu tempat hiburan malam. Surat resmi tersebut telah diterima DPRD dan menjadi dasar untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Surat RDP dari tokoh masyarakat sudah masuk. Tinggal menentukan tanggalnya,” ujarnya.

Dalam RDP tersebut, Komisi I DPRD Karawang akan mengundang sejumlah instansi terkait, diantaranya DPMPTSP dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), guna mengklarifikasi aspek perizinan tempat hiburan dimaksud.

"Soal perizinan biasanya melalui OSS. Nanti kita buka dan lihat secara transparan dalam RDP,” kata Saepudin.

KARAWANG - Polemik perizinan Tempat Hiburan Malam (THM) Theatre Night Mart di Jalan Tuparev - Karawang kembali disorot. Meskipun bangunan megah Theatre Night Mart bekas Karawang Teater tersebut sudah berdiri megah, tetapi THM ini belum dapat beroperasi.

Pasalnya, THM yang berlokasi di tengah jantung kota dan pusat perbelanjaan Karawang ini belum memiliki perizinan lengkap dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta masih mendapat penolalan dari sejumlah elemen masyarakat.

Sisi lain, mulai tercium kabar adanya oknum DPMPTSP Karawang yang diduga menjadi 'calo perizinan', menjanjikan urus perizinan Theatre Night Mart berjalan mulus dan lancar.

Menyikapi kabar ini, Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian SH. MH mengaku telah mendapatkan 'selentingan' kabar tersebut. Terlebih, soal ratusan juta 'uang koordinasi' yang telah dikeluarkan oleh pemilik atau Owner Theatre Night Mart.

"Ya, saya juga mendapat kabar itu. Diduga ada oknum DPMPTSP Karawang yang menjanjikan urus perizinan. Uang koorinasi ratusan juta sudah dikeluarkan, tapi izin THM ini belum keluar juga," tutur Asep Agustian, Kamis (8/1/2026).

Disampaikan Askun (sapaan akrab), sejak awal ia sudah curiga. Karena tidak mungkin sekelas THM besar 'ujug-ujug' berani beroperasi di Tuparev, jika tidak ada oknum yang menjanjikan mengurus perizinan berjalan mulus.

Karena secara logika, tidak mungkin Bupati Karawang mengeluarkan izin operasi THM di tengah pusat jantung Kota Karawang. Karena dipastikan akan mendapat penolakan dari masyarakat.

"Siapa oknum calo perizinan yang menjanjikannya?, siapa oknum yang mengarahkan untuk menempati atau menyewa Gedung Karawang Teater?, itu semua sedang saya telusuri," kata Askun.

"Yang pasti jika oknum DPMPTSP ini terbongkar identitasnya, saya minta Bupati Karawang untuk segera menon-aktifkan jabatannya, baik itu oknum ASN maupun oknum PPPK. Karena jelas ini malu-maluin," tegas Askun.

Selain aspek izin administrasi umum dan peizinan pusat/provinsi (OSS) dari DPMPTSP, Askun juga meminta Dinas PUPR Karawang tidak mengeluarkan dulu perizinan dari aspek bangunan dan tata ruang, sebelum kajian teknis semua perizinan Theatre Night Mart selesai.

"Baik DPMPTSP maupun Dinas PUPR, saya minta jangan dulu keluarkan izin apapun, sebelum semua aspek perizinannya selesai dikaji. Jangan sampai nanti kecerebohoan perizinan ini berujung masalah pidana," tegasnya.

Sementara dilansir dari iNews Karawang, Ketua Komisi I DPRD Karawang, Saepudin Zuhri menegaskan bahwa tidak ada toleransi bagi tempat hiburan yang beroperasi tanpa izin, meskipun dikaitkan dengan nama besar jaringan hiburan nasional.

"Kalau tidak ada izinnya, ya ditutup,” tegas Saepudin, Selasa (6/1/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi surat keberatan dari tokoh masyarakat Karawang yang mempersoalkan operasional salah satu tempat hiburan malam. Surat resmi tersebut telah diterima DPRD dan menjadi dasar untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Surat RDP dari tokoh masyarakat sudah masuk. Tinggal menentukan tanggalnya,” ujarnya.

Dalam RDP tersebut, Komisi I DPRD Karawang akan mengundang sejumlah instansi terkait, diantaranya DPMPTSP dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), guna mengklarifikasi aspek perizinan tempat hiburan dimaksud.

"Soal perizinan biasanya melalui OSS. Nanti kita buka dan lihat secara transparan dalam RDP,” kata Saepudin.

Kapolsek Pebayuran Berikan Apresiasi, Empat Anggota Polsek Pebayuran Resmi Naik Pangkat

Kapolsek Pebayuran Berikan Apresiasi, Empat Anggota Polsek Pebayuran Resmi Naik Pangkat

VERSIT NEWS   

Suasana Haru dan Bangga, Kapolsek Pebayuran Sampaikan Ucapan Selamat Kenaikan Pangkat Empat Personel

Pebayuran Bekasi - Suasana penuh kebanggaan dan apresiasi mewarnai Polsek Pebayuran saat Kapolsek Pebayuran, AKP Iing Suhaery, S.H., M.H., menyampaikan ucapan selamat kepada empat personel yang resmi mendapatkan kenaikan pangkat.

Empat anggota Polsek Pebayuran yang menerima kenaikan pangkat tersebut yakni Aiptu Sukoco, Aipda Agus Tomi, Aipda Mardi, dan Aipda Aep S. Kenaikan pangkat ini merupakan bentuk penghargaan institusi Polri atas dedikasi, loyalitas, dan kinerja para personel dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat.

Dalam keterangannya, AKP Iing Suhaery, S.H., M.H. memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para anggota yang naik pangkat. Ia menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukan sekadar simbol, melainkan amanah dan tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kenaikan pangkat ini adalah hasil dari kerja keras, disiplin, serta dedikasi rekan-rekan semua. Saya berharap pencapaian ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme dan loyalitas dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” ujar AKP Iing Suhaery.

Lebih lanjut, AKP Iing Suhaery, S.H., M.H. juga berpesan agar para personel yang naik pangkat dapat menjadi contoh yang baik bagi anggota lainnya, menjaga nama baik institusi Polri, serta terus menjalin sinergi dengan masyarakat demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polsek Pebayuran.

Acara penyampaian ucapan selamat tersebut berlangsung dengan sederhana namun penuh makna, mencerminkan semangat kebersamaan dan soliditas jajaran Polsek Pebayuran dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.

(Yusup Supriadi)

Suasana Haru dan Bangga, Kapolsek Pebayuran Sampaikan Ucapan Selamat Kenaikan Pangkat Empat Personel

Pebayuran Bekasi - Suasana penuh kebanggaan dan apresiasi mewarnai Polsek Pebayuran saat Kapolsek Pebayuran, AKP Iing Suhaery, S.H., M.H., menyampaikan ucapan selamat kepada empat personel yang resmi mendapatkan kenaikan pangkat.

Empat anggota Polsek Pebayuran yang menerima kenaikan pangkat tersebut yakni Aiptu Sukoco, Aipda Agus Tomi, Aipda Mardi, dan Aipda Aep S. Kenaikan pangkat ini merupakan bentuk penghargaan institusi Polri atas dedikasi, loyalitas, dan kinerja para personel dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat.

Dalam keterangannya, AKP Iing Suhaery, S.H., M.H. memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para anggota yang naik pangkat. Ia menegaskan bahwa kenaikan pangkat bukan sekadar simbol, melainkan amanah dan tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Kenaikan pangkat ini adalah hasil dari kerja keras, disiplin, serta dedikasi rekan-rekan semua. Saya berharap pencapaian ini dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan profesionalisme dan loyalitas dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat,” ujar AKP Iing Suhaery.

Lebih lanjut, AKP Iing Suhaery, S.H., M.H. juga berpesan agar para personel yang naik pangkat dapat menjadi contoh yang baik bagi anggota lainnya, menjaga nama baik institusi Polri, serta terus menjalin sinergi dengan masyarakat demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah hukum Polsek Pebayuran.

Acara penyampaian ucapan selamat tersebut berlangsung dengan sederhana namun penuh makna, mencerminkan semangat kebersamaan dan soliditas jajaran Polsek Pebayuran dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.

(Yusup Supriadi)

Presiden Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa dan Satyalancana Wirakarya Saat Panen Raya di Karawang

Presiden Prabowo Anugerahkan Bintang Jasa dan Satyalancana Wirakarya Saat Panen Raya di Karawang

VERSIT NEWS   

Karawang, 7 Januari 2026 – Dalam rangkaian acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Beras Nasional di Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa dan Satyalancana Wirakarya kepada sejumlah tokoh yang dinilai berjasa bagi bangsa dan negara.

Penganugerahan ini secara resmi dituangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 1/TK Tahun 2026 dan Nomor 2/TK Tahun 2026, yang dibacakan langsung oleh Sekretaris Militer Presiden di hadapan ribuan masyarakat, petani, dan tamu undangan.

"Tanda kehormatan ini diberikan sebagai penghargaan atas jasa besar para tokoh di bidangnya masing-masing yang berdampak signifikan terhadap keselamatan, kesejahteraan, dan kebesaran bangsa," ucap Sekmil Presiden dalam pembacaan Keppres.

Sementara itu, Satyalancana Wirakarya diberikan kepada tokoh-tokoh yang dianggap telah memberikan darma bakti luar biasa bagi negara, sehingga layak dijadikan teladan.

Salah satu penerima penghargaan Satyalancana Wirakarya adalah Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, yang dinilai berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta pengembangan pertanian modern di Kabupaten Karawang. Penghargaan tersebut disematkan langsung oleh Presiden Prabowo di atas panggung utama.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya memberikan penghormatan kepada individu yang telah berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pejuangnya—bukan hanya di medan perang, tapi juga di sawah, di desa, di balik layar pembangunan," tegas Presiden.

Acara penganugerahan ini menjadi bagian penting dari agenda kunjungan kerja Presiden di Karawang, yang juga menandai momen bersejarah Indonesia mencapai status swasembada beras, sebuah pencapaian strategis dalam ketahanan nasional.

Masyarakat Karawang pun menyambut hangat penganugerahan ini, melihatnya sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kerja keras di daerah, khususnya dalam sektor pertanian yang menjadi tulang punggung kehidupan rakyat.

Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama, tepuk tangan meriah dari warga, serta pernyataan dukungan penuh kepada pemerintah dalam melanjutkan program swasembada dan kedaulatan pangan Indonesia.

Siti/Kajol 

Karawang, 7 Januari 2026 – Dalam rangkaian acara Panen Raya dan Pengumuman Swasembada Beras Nasional di Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Jasa dan Satyalancana Wirakarya kepada sejumlah tokoh yang dinilai berjasa bagi bangsa dan negara.

Penganugerahan ini secara resmi dituangkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 1/TK Tahun 2026 dan Nomor 2/TK Tahun 2026, yang dibacakan langsung oleh Sekretaris Militer Presiden di hadapan ribuan masyarakat, petani, dan tamu undangan.

"Tanda kehormatan ini diberikan sebagai penghargaan atas jasa besar para tokoh di bidangnya masing-masing yang berdampak signifikan terhadap keselamatan, kesejahteraan, dan kebesaran bangsa," ucap Sekmil Presiden dalam pembacaan Keppres.

Sementara itu, Satyalancana Wirakarya diberikan kepada tokoh-tokoh yang dianggap telah memberikan darma bakti luar biasa bagi negara, sehingga layak dijadikan teladan.

Salah satu penerima penghargaan Satyalancana Wirakarya adalah Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, yang dinilai berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional serta pengembangan pertanian modern di Kabupaten Karawang. Penghargaan tersebut disematkan langsung oleh Presiden Prabowo di atas panggung utama.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya memberikan penghormatan kepada individu yang telah berkontribusi nyata bagi kemajuan bangsa.

"Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pejuangnya—bukan hanya di medan perang, tapi juga di sawah, di desa, di balik layar pembangunan," tegas Presiden.

Acara penganugerahan ini menjadi bagian penting dari agenda kunjungan kerja Presiden di Karawang, yang juga menandai momen bersejarah Indonesia mencapai status swasembada beras, sebuah pencapaian strategis dalam ketahanan nasional.

Masyarakat Karawang pun menyambut hangat penganugerahan ini, melihatnya sebagai bentuk pengakuan negara terhadap kerja keras di daerah, khususnya dalam sektor pertanian yang menjadi tulang punggung kehidupan rakyat.

Kegiatan diakhiri dengan sesi foto bersama, tepuk tangan meriah dari warga, serta pernyataan dukungan penuh kepada pemerintah dalam melanjutkan program swasembada dan kedaulatan pangan Indonesia.

Siti/Kajol 

Kantor Hukum Jerry dan Rekan Ucapkan Selamat atas Pelantikan Pengurus DPC AMKI Karawang

Kantor Hukum Jerry dan Rekan Ucapkan Selamat atas Pelantikan Pengurus DPC AMKI Karawang

VERSIT NEWS   

Karawang – Kantor Hukum Jerry dan Rekan mengucapkan selamat atas pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Kabupaten Karawang yang resmi dikukuhkan pada hari ini. 

Ucapan selamat secara khusus disampaikan kepada H. Endang Suryana yang telah dipercaya menjabat sebagai Ketua DPC AMKI Karawang.

“Kami dari Kantor Hukum Jerry dan Rekan mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya kepengurusan DPC AMKI Kabupaten Karawang. Semoga AMKI di bawah kepemimpinan H. Endang Suryana dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan media yang profesional, berintegritas, serta berpihak pada kepentingan publik,” ujar Jerry, SH, MH.

Ia juga berharap sinergitas antara media dan aparat penegak hukum dapat terus terjalin dengan baik, khususnya dalam membangun transparansi informasi dan memperkuat nilai-nilai demokrasi.

“Media adalah mitra penting dalam mengawal hukum dan keadilan di tengah masyarakat. Kami siap bekerja sama dalam ruang-ruang konstruktif demi kemajuan Karawang dan Indonesia,” tutupnya. 

Pelantikan ini menjadi tonggak awal bagi DPC AMKI Karawang dalam mendorong profesionalisme media di era digital dan kolaborasi lintas sektor.

Red

Karawang – Kantor Hukum Jerry dan Rekan mengucapkan selamat atas pelantikan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Kabupaten Karawang yang resmi dikukuhkan pada hari ini. 

Ucapan selamat secara khusus disampaikan kepada H. Endang Suryana yang telah dipercaya menjabat sebagai Ketua DPC AMKI Karawang.

“Kami dari Kantor Hukum Jerry dan Rekan mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya kepengurusan DPC AMKI Kabupaten Karawang. Semoga AMKI di bawah kepemimpinan H. Endang Suryana dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan media yang profesional, berintegritas, serta berpihak pada kepentingan publik,” ujar Jerry, SH, MH.

Ia juga berharap sinergitas antara media dan aparat penegak hukum dapat terus terjalin dengan baik, khususnya dalam membangun transparansi informasi dan memperkuat nilai-nilai demokrasi.

“Media adalah mitra penting dalam mengawal hukum dan keadilan di tengah masyarakat. Kami siap bekerja sama dalam ruang-ruang konstruktif demi kemajuan Karawang dan Indonesia,” tutupnya. 

Pelantikan ini menjadi tonggak awal bagi DPC AMKI Karawang dalam mendorong profesionalisme media di era digital dan kolaborasi lintas sektor.

Red

Mutasi ASN dan Merger OPD, Pemkab Karawang Siapkan Format Baru Pelayanan Publik

Mutasi ASN dan Merger OPD, Pemkab Karawang Siapkan Format Baru Pelayanan Publik

VERSIT NEWS   

KARAWANG - Mutasi dan rotasi jabatan secara besar-besaran dilakukan Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh. Sebelumnya pada Rabu (31/12/2025), sebanyak 7 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 83 orang Pejabat Administrator, 121 orang Pejabat Pengawas, 5 orang Kepala Puskesmas, serta 46 orang ASN yang mendapatkan kenaikan Jabatan Fungsional.

Kali ini Senin (5/1/2026), 63 pejabat struktural terdiri dari 26 pejabat administrator, 35 pejabat pengawas, satu kepala pengawas, dan satu kepala puskesmas, kembali dilakukan mutasi dan rotasi jabatan.

Bukan hanya mutasi dan rotasi jabatan, Bupati Aep juga melakukan merger, perampingan, hingga penambahan beban kerja di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang konsekuensinya menghilangkan sejumlah posisi jabatan strategis di beberapa dinas dan menambah beban kerja pejabat.

Sebut saja seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan

Inovasi Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemudian, Dinas Dinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menenga menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menjadi Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Menyikapi kebijakan Bupati Aep ini, sebagian ASN dikabarkan mulai gerah dan geleng-geleng kepala. Bahkan sebagian pejabat dikabarkan telah memberikan penilaian, jika Bupati Aep mulai kejam kepada ASN dengan kebijakan-kebijakan birokrasi yang dilakukannya.

Menyikapi isu ini, Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian SH. MH berpendapat, jika kebijakan mutasi dan rotasi jabatan yang dilakukan Bupati Aep adalah dalam rangka merealisasikan janji politiknya ke masyarakat. Yaitu dalam rangka membangun birokrasi yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.

Hal ini perlu dilakukan, agar setiap realisasi program pembangunan di setiap dinas berjalan lebih cepat dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Disampaikan Askun (sapaan akrab), ia sepakat dengan kebijakan Bupati Aep yang akan mengevaluasi kinerja (Evkin) pejabat setiap 6 bulan sekali. Yaitu dimana setiap pejabat akan mendapatkan reward dan sanksi atas kinerjanya.

"Pernyataan inilah (Evkin) yang saya tunggu-tunggu dari Bupati. Hal ini harus dilakukan, demi menciptakan birokrasi yang profesional dan proporsional," tutur Askun, Senin (5/1/2026).

Menurut Askun, harus diakui bahwa apa yang dilakukan Bupati Aep sudah mulai terlihat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Yaitu dari mulai program infrastruktur yang bersifat ikonik dan monumental, hingga beberapa program bantuan langsung yang dirasakan masyarakat kecil.

"Tapi demikian, Bupati Aep bukan-lah Sangkuriang yang hari ini kerja besok harus jadi, semuanya juga butuh waktu. Namun demikian tentu harus didukung oleh kinerja para pejabatnya yang bisa gerak cepat," tegas Askun.

Sisi lain, Askun juga memberikan masukan kepada Bupati Aep tentang kinerja Barjas yang masih perlu dievaluasi. Yaitu dari mulai persoalan keberadaan tenaga ahli dan konsultan yang tidak jelas, hingga persoalan beberapa pekerjaan yang tidak selesai (lewat masa kalender).

"Saya minta Bupati Aep juga evaluasi kinerja Barjas. Rotasi dan mutasi saja bagi mereka (pejabat) yang kerjanya masih lelet. Pertama, masih ada beberapa pekerjaan yang lewat tahun. Kedua, pekerjaan-pekerjaan mega project masih didomniasi pengusaha dari luar Karawang, dari mulai Sulawesi hingga Bandung. Sementara pengusaha asli Karawang hanya kebagian mengerjakan proyek-proyek kecil," katanya.

"Insha Allah, Bupati Aep setuju dengan masukan ini. Karena membangun birokrasi yang sehat, profesional dan akuntabel memang sedang dilakukan beliau. Terakhir saya sampaikan, kebijakan rotasi dan mutasi Bupati Aep itu kejam. Tetapi itu hanya kata ASN pemalas saja," tutup Askun.

Redaksi 

KARAWANG - Mutasi dan rotasi jabatan secara besar-besaran dilakukan Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh. Sebelumnya pada Rabu (31/12/2025), sebanyak 7 orang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 83 orang Pejabat Administrator, 121 orang Pejabat Pengawas, 5 orang Kepala Puskesmas, serta 46 orang ASN yang mendapatkan kenaikan Jabatan Fungsional.

Kali ini Senin (5/1/2026), 63 pejabat struktural terdiri dari 26 pejabat administrator, 35 pejabat pengawas, satu kepala pengawas, dan satu kepala puskesmas, kembali dilakukan mutasi dan rotasi jabatan.

Bukan hanya mutasi dan rotasi jabatan, Bupati Aep juga melakukan merger, perampingan, hingga penambahan beban kerja di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang konsekuensinya menghilangkan sejumlah posisi jabatan strategis di beberapa dinas dan menambah beban kerja pejabat.

Sebut saja seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan

Inovasi Daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menjadi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, serta Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Kemudian, Dinas Dinas Koperasi dan Usaha

Kecil Menenga menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menjadi Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Menyikapi kebijakan Bupati Aep ini, sebagian ASN dikabarkan mulai gerah dan geleng-geleng kepala. Bahkan sebagian pejabat dikabarkan telah memberikan penilaian, jika Bupati Aep mulai kejam kepada ASN dengan kebijakan-kebijakan birokrasi yang dilakukannya.

Menyikapi isu ini, Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian SH. MH berpendapat, jika kebijakan mutasi dan rotasi jabatan yang dilakukan Bupati Aep adalah dalam rangka merealisasikan janji politiknya ke masyarakat. Yaitu dalam rangka membangun birokrasi yang sehat, efektif, efisien dan akuntabel.

Hal ini perlu dilakukan, agar setiap realisasi program pembangunan di setiap dinas berjalan lebih cepat dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Disampaikan Askun (sapaan akrab), ia sepakat dengan kebijakan Bupati Aep yang akan mengevaluasi kinerja (Evkin) pejabat setiap 6 bulan sekali. Yaitu dimana setiap pejabat akan mendapatkan reward dan sanksi atas kinerjanya.

"Pernyataan inilah (Evkin) yang saya tunggu-tunggu dari Bupati. Hal ini harus dilakukan, demi menciptakan birokrasi yang profesional dan proporsional," tutur Askun, Senin (5/1/2026).

Menurut Askun, harus diakui bahwa apa yang dilakukan Bupati Aep sudah mulai terlihat dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Yaitu dari mulai program infrastruktur yang bersifat ikonik dan monumental, hingga beberapa program bantuan langsung yang dirasakan masyarakat kecil.

"Tapi demikian, Bupati Aep bukan-lah Sangkuriang yang hari ini kerja besok harus jadi, semuanya juga butuh waktu. Namun demikian tentu harus didukung oleh kinerja para pejabatnya yang bisa gerak cepat," tegas Askun.

Sisi lain, Askun juga memberikan masukan kepada Bupati Aep tentang kinerja Barjas yang masih perlu dievaluasi. Yaitu dari mulai persoalan keberadaan tenaga ahli dan konsultan yang tidak jelas, hingga persoalan beberapa pekerjaan yang tidak selesai (lewat masa kalender).

"Saya minta Bupati Aep juga evaluasi kinerja Barjas. Rotasi dan mutasi saja bagi mereka (pejabat) yang kerjanya masih lelet. Pertama, masih ada beberapa pekerjaan yang lewat tahun. Kedua, pekerjaan-pekerjaan mega project masih didomniasi pengusaha dari luar Karawang, dari mulai Sulawesi hingga Bandung. Sementara pengusaha asli Karawang hanya kebagian mengerjakan proyek-proyek kecil," katanya.

"Insha Allah, Bupati Aep setuju dengan masukan ini. Karena membangun birokrasi yang sehat, profesional dan akuntabel memang sedang dilakukan beliau. Terakhir saya sampaikan, kebijakan rotasi dan mutasi Bupati Aep itu kejam. Tetapi itu hanya kata ASN pemalas saja," tutup Askun.

Redaksi 

PISAH SAMBUT KAPOLSEK TENJO, IPTU AGRIPINUS,.S.H,. DIGANTIKAN IPTU HENDRIK HARTONO,.S.H.M.H

PISAH SAMBUT KAPOLSEK TENJO, IPTU AGRIPINUS,.S.H,. DIGANTIKAN IPTU HENDRIK HARTONO,.S.H.M.H

VERSIT NEWS   

 Tenjo – Polsek Tenjo Polres Bogor melaksanakan kegiatan pisah sambut jabatan Kapolsek Tenjo pada Senin (05/01/2026) di Mapolsek Tenjo. Pejabat lama IPTU Agripinus Motani Zalukhu, S.H. menyerahkan tugas kepada pejabat baru IPTU Hendrik Hartono, S.H., M.H.

 

Acara dihadiri jajaran anggota Polsek Tenjo, perwakilan unsur terkait, serta beberapa tokoh organisasi profesi polisi dan masyarakat, antara lain Ketua APDESI DPK Kac.Tenjo Kab.Bogor. Sopyan Aji Sabela, serta SEKJEND DPP AKPERSI ( Asosiasi Keluarga Pers Indonesia ). Budianto, C.BJ., C.ILJ, Ketua AKPERSI DPC Kabupaten Bogor Supriyanto, C.BJ., C.ILJ, dan Sekretaris DPC Kabupaten Bogor Ade Suhanda, C.BJ., C.ILJ. Kegiatan berlangsung khidmat dan penuh keakraban.

 

Dalam kesempatan tersebut, IPTU Agripinus menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota dan masyarakat Kecamatan Tenjo atas dukungan selama menjabat, serta memohon doa restu untuk tugas baru.

 

Sementara itu, IPTU Hendrik Hartono memperkenalkan diri dan menyampaikan komitmen untuk melanjutkan serta meningkatkan pelayanan kepolisian di wilayah tersebut. "Saya mohon doa dan dukungan dari seluruh anggota serta masyarakat Kecamatan Tenjo agar saya dapat menjalankan amanah ini dengan baik, membantu masyarakat, dan mengayomi seluruh elemen yang ada," ucapnya.

 

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergitas antara Polri, pemerintah, organisasi profesi, dan seluruh elemen masyarakat demi terciptanya kamtibmas yang aman dan kondusif di Kecamatan Tenjo.

 

 

 

Humas Polres Bogor

 Tenjo – Polsek Tenjo Polres Bogor melaksanakan kegiatan pisah sambut jabatan Kapolsek Tenjo pada Senin (05/01/2026) di Mapolsek Tenjo. Pejabat lama IPTU Agripinus Motani Zalukhu, S.H. menyerahkan tugas kepada pejabat baru IPTU Hendrik Hartono, S.H., M.H.

 

Acara dihadiri jajaran anggota Polsek Tenjo, perwakilan unsur terkait, serta beberapa tokoh organisasi profesi polisi dan masyarakat, antara lain Ketua APDESI DPK Kac.Tenjo Kab.Bogor. Sopyan Aji Sabela, serta SEKJEND DPP AKPERSI ( Asosiasi Keluarga Pers Indonesia ). Budianto, C.BJ., C.ILJ, Ketua AKPERSI DPC Kabupaten Bogor Supriyanto, C.BJ., C.ILJ, dan Sekretaris DPC Kabupaten Bogor Ade Suhanda, C.BJ., C.ILJ. Kegiatan berlangsung khidmat dan penuh keakraban.

 

Dalam kesempatan tersebut, IPTU Agripinus menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh anggota dan masyarakat Kecamatan Tenjo atas dukungan selama menjabat, serta memohon doa restu untuk tugas baru.

 

Sementara itu, IPTU Hendrik Hartono memperkenalkan diri dan menyampaikan komitmen untuk melanjutkan serta meningkatkan pelayanan kepolisian di wilayah tersebut. "Saya mohon doa dan dukungan dari seluruh anggota serta masyarakat Kecamatan Tenjo agar saya dapat menjalankan amanah ini dengan baik, membantu masyarakat, dan mengayomi seluruh elemen yang ada," ucapnya.

 

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergitas antara Polri, pemerintah, organisasi profesi, dan seluruh elemen masyarakat demi terciptanya kamtibmas yang aman dan kondusif di Kecamatan Tenjo.

 

 

 

Humas Polres Bogor