Selasa, 12 Mei 2026
BRI Cabang Karawang Tebar Kepedulian Melalui Jum'at Berbagi
" program jumat berbagi ini menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial BRI Cabang Karawang dengan berbagi kepada sesama khususnya masyarakat sekitar lingkungan kerja " kata Yuliyanto kepala Cabang BRI Karawang
ia menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari Komitmen BRI untuk hadir dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat .
melalui Kegiatan seperti ini BRI tidak hanya hadir pada perbankan tetapi juga sebagai mitra sosial yang aktif membantu masyarakat serta memperkuat solidaritas sosial
Dalam Kegiatan Jumat berbagi tersebut BRI Cabang Karawang membagikan nasi Kotak kepada masyarakat di lingkungannya yang dilaksanakan pada Tanggal 24 april 2026 itu sebagai wujud semangat berbagi dan kepedulian terhadap lungkungan sosial
Siti
" program jumat berbagi ini menjadi salah satu bentuk kepedulian sosial BRI Cabang Karawang dengan berbagi kepada sesama khususnya masyarakat sekitar lingkungan kerja " kata Yuliyanto kepala Cabang BRI Karawang
ia menegaskan bahwa program ini merupakan bagian dari Komitmen BRI untuk hadir dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat .
melalui Kegiatan seperti ini BRI tidak hanya hadir pada perbankan tetapi juga sebagai mitra sosial yang aktif membantu masyarakat serta memperkuat solidaritas sosial
Dalam Kegiatan Jumat berbagi tersebut BRI Cabang Karawang membagikan nasi Kotak kepada masyarakat di lingkungannya yang dilaksanakan pada Tanggal 24 april 2026 itu sebagai wujud semangat berbagi dan kepedulian terhadap lungkungan sosial
Siti
Ketua AKPERSI Jawa Barat Soroti Mandeknya BUMDes Karangsatu, Tekankan Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik
Kabupaten Bekasi — Polemik terkait dugaan mandeknya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Karangsatu terus menjadi perhatian masyarakat. Aspirasi warga yang mempertanyakan kejelasan penggunaan anggaran serta manfaat keberadaan BUMDes bagi masyarakat kini turut mendapat sorotan dari Ketua DPD Provinsi Jawa Barat AKPERSI (Asosiasi Keluarga PERS Seluruh Indonesia), Ahmad Syarifudin, C.BJ.,C.EJ
Sebagai organisasi yang menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi publik, AKPERSI menilai bahwa setiap pengelolaan anggaran yang bersumber dari negara, termasuk dana yang dialokasikan untuk BUMDes, harus dapat diakses dan diketahui masyarakat secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Menurut Ahmad Syarifudin, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang sehat dan dipercaya masyarakat.
“BUMDes dibentuk untuk kepentingan masyarakat desa, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara terbuka. Ketika muncul pertanyaan dari masyarakat terkait penggunaan anggaran maupun manfaat yang dirasakan warga, maka pemerintah desa berkewajiban memberikan penjelasan yang objektif dan transparan,” ujar Ahmad Syarifudin.
Ia menyampaikan bahwa apabila benar selama bertahun-tahun BUMDes tidak berjalan secara optimal dan tidak memberikan dampak nyata terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah desa maupun pihak terkait. Menurutnya, kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat desa harus hadir memberikan kepastian, klarifikasi, serta memastikan seluruh program berjalan sesuai tujuan pembentukannya.
“Jangan sampai publik menilai adanya pembiaran atau ketidakseriusan dalam pengelolaan BUMDes. Kepala desa harus mampu menunjukkan tanggung jawab moral dan administratif kepada masyarakat, karena anggaran yang dikelola berasal dari uang negara yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka,” tegasnya.
Ahmad Syarifudin juga menyoroti pentingnya transparansi terkait aset maupun bangunan yang dikaitkan dengan aktivitas BUMDes, termasuk kejelasan status dan peruntukannya. Menurutnya, keterbukaan informasi bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang profesional dan berintegritas.
Sebagai organisasi wartawan, AKPERSI menilai bahwa pers memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berjalan sesuai prinsip demokrasi dan keterbukaan publik. Karena itu, ia berharap pemerintah desa tidak alergi terhadap kritik maupun pertanyaan masyarakat, melainkan menjadikannya sebagai masukan konstruktif demi perbaikan bersama.
“Kritik dan pertanyaan masyarakat harus dipandang sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan desa. Pemerintah desa perlu membuka ruang komunikasi yang sehat agar tidak muncul spekulasi maupun ketidakpercayaan di tengah masyarakat,” tambahnya.
AKPERSI Jawa Barat juga mendorong agar instansi terkait melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pengelolaan BUMDes apabila ditemukan adanya persoalan administratif maupun tata kelola. Dengan demikian, keberadaan BUMDes dapat kembali difungsikan sebagai sarana penguatan ekonomi masyarakat desa, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.
Menurut Ahmad Syarifudin, pembangunan desa yang maju hanya dapat terwujud apabila pemerintah menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik secara konsisten. Ia berharap persoalan yang berkembang di Desa Karangsatu dapat diselesaikan melalui dialog terbuka, klarifikasi yang objektif, dan komitmen bersama dalam membangun tata kelola desa yang lebih baik demi kepentingan masyarakat luas.
Redaksi
Kabupaten Bekasi — Polemik terkait dugaan mandeknya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Karangsatu terus menjadi perhatian masyarakat. Aspirasi warga yang mempertanyakan kejelasan penggunaan anggaran serta manfaat keberadaan BUMDes bagi masyarakat kini turut mendapat sorotan dari Ketua DPD Provinsi Jawa Barat AKPERSI (Asosiasi Keluarga PERS Seluruh Indonesia), Ahmad Syarifudin, C.BJ.,C.EJ
Sebagai organisasi yang menjunjung tinggi prinsip keterbukaan informasi publik, AKPERSI menilai bahwa setiap pengelolaan anggaran yang bersumber dari negara, termasuk dana yang dialokasikan untuk BUMDes, harus dapat diakses dan diketahui masyarakat secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Menurut Ahmad Syarifudin, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam menciptakan pemerintahan desa yang sehat dan dipercaya masyarakat.
“BUMDes dibentuk untuk kepentingan masyarakat desa, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara terbuka. Ketika muncul pertanyaan dari masyarakat terkait penggunaan anggaran maupun manfaat yang dirasakan warga, maka pemerintah desa berkewajiban memberikan penjelasan yang objektif dan transparan,” ujar Ahmad Syarifudin.
Ia menyampaikan bahwa apabila benar selama bertahun-tahun BUMDes tidak berjalan secara optimal dan tidak memberikan dampak nyata terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat, maka kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi serius bagi pemerintah desa maupun pihak terkait. Menurutnya, kepala desa sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat desa harus hadir memberikan kepastian, klarifikasi, serta memastikan seluruh program berjalan sesuai tujuan pembentukannya.
“Jangan sampai publik menilai adanya pembiaran atau ketidakseriusan dalam pengelolaan BUMDes. Kepala desa harus mampu menunjukkan tanggung jawab moral dan administratif kepada masyarakat, karena anggaran yang dikelola berasal dari uang negara yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka,” tegasnya.
Ahmad Syarifudin juga menyoroti pentingnya transparansi terkait aset maupun bangunan yang dikaitkan dengan aktivitas BUMDes, termasuk kejelasan status dan peruntukannya. Menurutnya, keterbukaan informasi bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk menjaga kepercayaan masyarakat sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang profesional dan berintegritas.
Sebagai organisasi wartawan, AKPERSI menilai bahwa pers memiliki peran penting dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sekaligus mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berjalan sesuai prinsip demokrasi dan keterbukaan publik. Karena itu, ia berharap pemerintah desa tidak alergi terhadap kritik maupun pertanyaan masyarakat, melainkan menjadikannya sebagai masukan konstruktif demi perbaikan bersama.
“Kritik dan pertanyaan masyarakat harus dipandang sebagai bentuk kepedulian terhadap pembangunan desa. Pemerintah desa perlu membuka ruang komunikasi yang sehat agar tidak muncul spekulasi maupun ketidakpercayaan di tengah masyarakat,” tambahnya.
AKPERSI Jawa Barat juga mendorong agar instansi terkait melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap pengelolaan BUMDes apabila ditemukan adanya persoalan administratif maupun tata kelola. Dengan demikian, keberadaan BUMDes dapat kembali difungsikan sebagai sarana penguatan ekonomi masyarakat desa, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kesejahteraan warga secara berkelanjutan.
Menurut Ahmad Syarifudin, pembangunan desa yang maju hanya dapat terwujud apabila pemerintah menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik secara konsisten. Ia berharap persoalan yang berkembang di Desa Karangsatu dapat diselesaikan melalui dialog terbuka, klarifikasi yang objektif, dan komitmen bersama dalam membangun tata kelola desa yang lebih baik demi kepentingan masyarakat luas.
Redaksi
Senin, 11 Mei 2026
Samsat Kabupaten Bekasih Terus Berbenah,Ciptakan Pelayanan Lebih Mudah ,Cepat Dan Tranansparan
Samsat Kabupaten versitnews@gmail.com
Bekasi gekasi terus berupaya menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan bagi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, Kamis (7/5/2026)
Kanit Samsat,AKP Resi Ratuleni, S.H., menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan prima agar urusan administrasi kendaraan semakin dekat dengan kebutuhan warga.
Samsat Cikarang Utara, yang beralamat di Jl. Industri No. 14, Pasir Gombong, Cikarang Utara, pada Selasa (05-05-2026) kini dilengkapi berbagai inovasi layanan untuk memperluas akses bagi wajib pajak.
Masyarakat tidak hanya dapat melakukan pembayaran di kantor induk. Wajib pajak juga dapat memanfaatkan sejumlah layanan pendukung, antara lain : – Samsat Keliling di titik-titik strategis., – Samsat Corner di pusat perbelanjaan., – Mal Pelayanan Publik (MPP)
Selain layanan fisik, Samsat Jawa Barat juga menghadirkan E-Samsat, yang memungkinkan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online melalui aplikasi maupun kanal perbankan.
AKP Resi Ratuleni menegaskan bahwa pajak kendaraan memiliki peran penting bagi pembangunan daerah., Ia mendorong masyarakat agar terus patuh membayar pajak tepat waktu.
Pajak kendaraan yang dibayarkan masyarakat menjadi salah satu sumber penting bagi pembangunan daerah. Karena itu, kami mendorong wajib pajak untuk patuh agar kesejahteraan bersama bisa lebih cepat terwujud,” ujar Resi.
Untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung, fasilitas di Samsat Bekasi juga terus ditingkatkan., Kini tersedia ruang tunggu yang nyaman,area bermain anak, ruang laktasi, serta akses ramah disabilitas.
Langkah tersebut diharapkan membuat proses administrasi kendaraan bermotor berjalan lebih mudah sekaligus nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dengan berbagai terobosan yang terus dilakukan, Samsat Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, memberikan pelayanan prima, serta mendorong kesadaran wajib pajak agar membayar tepat waktu.
Fasilitas yang disediakan pun mendukung kenyamanan, mulai dari kursi yang memadai, pendingin udara yang sejuk, hingga akses Wi-Fi gratis yang bisa dimanfaatkan pengunjung. Terdapat juga tanda larangan merokok yang dipasang dengan jelas, menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat.
Pihak Samsat telah membagi pelayanan menjadi beberapa loket khusus agar lebih efisien, antara lain: – Daftar Ulang & Tahunan: Untuk perpanjangan pajak tahunan dan ganti STNK., – Perubahan Data: Melayani balik nama, penggantian STNK hilang/rusak., – Mutasi Masuk & Keluar: Khusus pengurusan kendaraan yang pindah domisili., – ETLE & Tilang Elektronik: Melayani pembayaran denda tilang dari kamera pengawas.
Dengan sistem yang terstruktur ini, masyarakat dapat langsung menuju loket sesuai kebutuhan tanpa kebingungan. Petugas juga terlihat sigap dan profesional dalam melayani setiap pertanyaan dan permintaan warga.
Salah satu pengunjung mengaku puas dengan pelayanan hari ini. “Meskipun agak ramai, tapialurnya jelas dan tidak terlalu lama menunggu. Fasilitasnya juga nyaman,” ujarnya.
Samsat Kabupaten Bekasi terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, cepat, dantransparan demi memudahkan masyarakat mesarakat
Memenuhi Kewajibannya..
*Chika*
Samsat Kabupaten versitnews@gmail.com
Bekasi gekasi terus berupaya menghadirkan layanan yang lebih mudah, cepat, dan transparan bagi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor, Kamis (7/5/2026)
Kanit Samsat,AKP Resi Ratuleni, S.H., menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen memberikan pelayanan prima agar urusan administrasi kendaraan semakin dekat dengan kebutuhan warga.
Samsat Cikarang Utara, yang beralamat di Jl. Industri No. 14, Pasir Gombong, Cikarang Utara, pada Selasa (05-05-2026) kini dilengkapi berbagai inovasi layanan untuk memperluas akses bagi wajib pajak.
Masyarakat tidak hanya dapat melakukan pembayaran di kantor induk. Wajib pajak juga dapat memanfaatkan sejumlah layanan pendukung, antara lain : – Samsat Keliling di titik-titik strategis., – Samsat Corner di pusat perbelanjaan., – Mal Pelayanan Publik (MPP)
Selain layanan fisik, Samsat Jawa Barat juga menghadirkan E-Samsat, yang memungkinkan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara online melalui aplikasi maupun kanal perbankan.
AKP Resi Ratuleni menegaskan bahwa pajak kendaraan memiliki peran penting bagi pembangunan daerah., Ia mendorong masyarakat agar terus patuh membayar pajak tepat waktu.
Pajak kendaraan yang dibayarkan masyarakat menjadi salah satu sumber penting bagi pembangunan daerah. Karena itu, kami mendorong wajib pajak untuk patuh agar kesejahteraan bersama bisa lebih cepat terwujud,” ujar Resi.
Untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung, fasilitas di Samsat Bekasi juga terus ditingkatkan., Kini tersedia ruang tunggu yang nyaman,area bermain anak, ruang laktasi, serta akses ramah disabilitas.
Langkah tersebut diharapkan membuat proses administrasi kendaraan bermotor berjalan lebih mudah sekaligus nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.
Dengan berbagai terobosan yang terus dilakukan, Samsat Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya untuk hadir lebih dekat dengan masyarakat, memberikan pelayanan prima, serta mendorong kesadaran wajib pajak agar membayar tepat waktu.
Fasilitas yang disediakan pun mendukung kenyamanan, mulai dari kursi yang memadai, pendingin udara yang sejuk, hingga akses Wi-Fi gratis yang bisa dimanfaatkan pengunjung. Terdapat juga tanda larangan merokok yang dipasang dengan jelas, menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat.
Pihak Samsat telah membagi pelayanan menjadi beberapa loket khusus agar lebih efisien, antara lain: – Daftar Ulang & Tahunan: Untuk perpanjangan pajak tahunan dan ganti STNK., – Perubahan Data: Melayani balik nama, penggantian STNK hilang/rusak., – Mutasi Masuk & Keluar: Khusus pengurusan kendaraan yang pindah domisili., – ETLE & Tilang Elektronik: Melayani pembayaran denda tilang dari kamera pengawas.
Dengan sistem yang terstruktur ini, masyarakat dapat langsung menuju loket sesuai kebutuhan tanpa kebingungan. Petugas juga terlihat sigap dan profesional dalam melayani setiap pertanyaan dan permintaan warga.
Salah satu pengunjung mengaku puas dengan pelayanan hari ini. “Meskipun agak ramai, tapialurnya jelas dan tidak terlalu lama menunggu. Fasilitasnya juga nyaman,” ujarnya.
Samsat Kabupaten Bekasi terus berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, cepat, dantransparan demi memudahkan masyarakat mesarakat
Memenuhi Kewajibannya..
*Chika*
*RS Bayukarta Dukung Penuh Gelaran Tatar Budaya Sunda di Karawang dengan Layanan Tim Medis Siaga*
Karawang, – Rumah Sakit Bayukarta turut berpartisipasi aktif dalam gelaran _Tatar Budaya Sunda_ yang diselenggarakan di Kabupaten Karawang paa Sabut, 9 Mei 2026. Sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya sekaligus kepedulian terhadap masyarakat, RS Bayukarta menurunkan tim medis siaga untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi para peserta kirab dan masyarakat yang hadir menyaksikan acara.
Kegiatan budaya yang menampilkan kekayaan seni, adat, dan tradisi Sunda ini menarik antusiasme ribuan warga. Mengantisipasi padatnya aktivitas dan cuaca yang berubah-ubah, RS Bayukarta menyiapkan pos kesehatan dan tim medis yang terdiri dari dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya di sepanjang rute kirab.
“Kami merasa bangga dapat menjadi bagian dari perayaan Tatar Budaya Sunda di Karawang. Kehadiran kami bukan hanya sebagai pendukung acara, tetapi juga sebagai wujud komitmen RS Bayukarta untuk selalu hadir memberikan pelayanan kesehatan yang cepat, tanggap, dan humanis, kapan pun dan di mana pun masyarakat membutuhkan,”
Tim medis RS Bayukarta bertugas melakukan pemeriksaan awal, penanganan ringan, serta evakuasi cepat apabila diperlukan.
Partisipasi ini sejalan dengan visi RS Bayukarta untuk menjadi rumah sakit yang tidak hanya unggul dalam pelayanan klinis, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial dan budaya masyarakat.
“Kami berharap, melalui kolaborasi seperti ini, budaya Sunda dapat terus lestari dan masyarakat dapat menikmati acara dengan rasa aman dan nyaman.
Redaksi
Karawang, – Rumah Sakit Bayukarta turut berpartisipasi aktif dalam gelaran _Tatar Budaya Sunda_ yang diselenggarakan di Kabupaten Karawang paa Sabut, 9 Mei 2026. Sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian budaya sekaligus kepedulian terhadap masyarakat, RS Bayukarta menurunkan tim medis siaga untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi para peserta kirab dan masyarakat yang hadir menyaksikan acara.
Kegiatan budaya yang menampilkan kekayaan seni, adat, dan tradisi Sunda ini menarik antusiasme ribuan warga. Mengantisipasi padatnya aktivitas dan cuaca yang berubah-ubah, RS Bayukarta menyiapkan pos kesehatan dan tim medis yang terdiri dari dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya di sepanjang rute kirab.
“Kami merasa bangga dapat menjadi bagian dari perayaan Tatar Budaya Sunda di Karawang. Kehadiran kami bukan hanya sebagai pendukung acara, tetapi juga sebagai wujud komitmen RS Bayukarta untuk selalu hadir memberikan pelayanan kesehatan yang cepat, tanggap, dan humanis, kapan pun dan di mana pun masyarakat membutuhkan,”
Tim medis RS Bayukarta bertugas melakukan pemeriksaan awal, penanganan ringan, serta evakuasi cepat apabila diperlukan.
Partisipasi ini sejalan dengan visi RS Bayukarta untuk menjadi rumah sakit yang tidak hanya unggul dalam pelayanan klinis, tetapi juga aktif dalam kegiatan sosial dan budaya masyarakat.
“Kami berharap, melalui kolaborasi seperti ini, budaya Sunda dapat terus lestari dan masyarakat dapat menikmati acara dengan rasa aman dan nyaman.
Redaksi
Minggu, 10 Mei 2026
Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Perkuat Komitmen Anti Korupsi melalui Sosialisasi dan Penandatanganan Pakta Integritas
KARAWANG – Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Karawang menggelar kegiatan Sosialisasi Persepsi Anti Korupsi dan Penandatanganan Pakta Integritas pada Kamis (7/5/2026) di Aula Reforma Agraria Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan budaya kerja berintegritas sekaligus mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Asisten Surveyor Kadastral (ASK), perwakilan Perum Perumnas, serta Bank Syariah Indonesia (BSI). Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa, kemudian dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Manase Daniel Binsar, S.T.
Dalam sambutan sekaligus sosialisasi Persepsi Anti Korupsi, Kepala Kantor menyampaikan pentingnya membangun persepsi anti korupsi di lingkungan kerja. Ia menjelaskan bahwa korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain dan berdampak pada kerugian negara
“Seluruh pegawai harus menjaga integritas, menjunjung profesionalisme, serta menolak segala bentuk gratifikasi dan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen nyata, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas secara simbolis oleh Kepala Kantor bersama seluruh pegawai dan pejabat pengawas di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Penandatanganan tersebut menjadi komitmen bersama untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menolak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Pada kesempatan yang sama, Perum Perumnas turut memberikan penghargaan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang sebagai bentuk apresiasi atas sinergi dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik.
Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang berharap seluruh pegawai semakin memahami pentingnya budaya kerja yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi demi peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Pimpinan redaksi
KARAWANG – Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Karawang menggelar kegiatan Sosialisasi Persepsi Anti Korupsi dan Penandatanganan Pakta Integritas pada Kamis (7/5/2026) di Aula Reforma Agraria Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan budaya kerja berintegritas sekaligus mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh seluruh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Asisten Surveyor Kadastral (ASK), perwakilan Perum Perumnas, serta Bank Syariah Indonesia (BSI). Acara diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa, kemudian dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Manase Daniel Binsar, S.T.
Dalam sambutan sekaligus sosialisasi Persepsi Anti Korupsi, Kepala Kantor menyampaikan pentingnya membangun persepsi anti korupsi di lingkungan kerja. Ia menjelaskan bahwa korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan yang menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain dan berdampak pada kerugian negara
“Seluruh pegawai harus menjaga integritas, menjunjung profesionalisme, serta menolak segala bentuk gratifikasi dan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen nyata, kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan Pakta Integritas secara simbolis oleh Kepala Kantor bersama seluruh pegawai dan pejabat pengawas di lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Penandatanganan tersebut menjadi komitmen bersama untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, menolak praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mewujudkan pelayanan publik yang profesional, transparan, dan akuntabel.
Pada kesempatan yang sama, Perum Perumnas turut memberikan penghargaan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang sebagai bentuk apresiasi atas sinergi dan kerja sama yang telah terjalin dengan baik.
Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang berharap seluruh pegawai semakin memahami pentingnya budaya kerja yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi demi peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Pimpinan redaksi








