VERSITNEWS
Home All Post

Rabu, 15 Juli 2026

Penuh Doa Dan Kebahagiaan Ketua AKPERSI DPD Jawa Barat Ahmad Syarifudin Sampaikan Ucapan Selamat Atas Pernikahan Hermansyah Alias Remon

  

Bekasi, versitnews@gmail.com  Suasana penuh kebahagiaan dan kehangatan menyelimuti acara pernikahan Hermansyah alias Remon, putra bungsu Paguyuban Luas Jaya, yang digelar di RT 003/RW 002, Kampung Kobak Rotan,  Desa Sukamakmur, Senin (13/7/2026), 

Momentum sakral tersebut turut mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Ketua Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) DPD Provinsi Jawa Barat, Ahmad Syarifudin, C.BJ., C.EJ., menyampaikan ucapan selamat sekaligus doa terbaik kepada kedua mempelai agar senantiasa diberikan kebahagiaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Dalam pesannya, Ahmad Syarifudin berharap pernikahan yang telah dipersatukan dalam ikatan suci ini menjadi awal perjalanan hidup yang penuh keberkahan, kasih sayang, serta saling melengkapi dalam setiap langkah kehidupan.

"Saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada saudara Hermansyah alias Remon beserta istri tercinta. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan, menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang saleh dan salehah, rezeki yang halal dan melimpah, kesehatan, serta kebahagiaan hingga akhir hayat," ujar Ahmad Syarifudin.

Ia juga berharap kedua mempelai mampu menjaga keharmonisan rumah tangga dengan saling menghormati, saling menguatkan dalam suka maupun duka, serta menjadi keluarga yang membawa manfaat bagi lingkungan sekitar.

Acara pernikahan berlangsung dengan penuh khidmat dan dihadiri keluarga besar, kerabat, sahabat, serta masyarakat yang datang untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Kehangatan kebersamaan dan nuansa kekeluargaan begitu terasa sepanjang rangkaian acara.

Pernikahan ini menjadi momen yang membahagiakan tidak hanya bagi kedua mempelai, tetapi juga bagi keluarga besar Paguyuban Luas Jaya. Harapannya, ikatan suci yang telah terjalin menjadi awal kehidupan baru yang dipenuhi cinta, keberkahan, dan kebahagiaan, serta menjadi teladan bagi pasangan muda lainnya dalam membangun rumah tangga yang harmonis.
Chika

Bekasi, versitnews@gmail.com  Suasana penuh kebahagiaan dan kehangatan menyelimuti acara pernikahan Hermansyah alias Remon, putra bungsu Paguyuban Luas Jaya, yang digelar di RT 003/RW 002, Kampung Kobak Rotan,  Desa Sukamakmur, Senin (13/7/2026), 

Momentum sakral tersebut turut mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Ketua Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) DPD Provinsi Jawa Barat, Ahmad Syarifudin, C.BJ., C.EJ., menyampaikan ucapan selamat sekaligus doa terbaik kepada kedua mempelai agar senantiasa diberikan kebahagiaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Dalam pesannya, Ahmad Syarifudin berharap pernikahan yang telah dipersatukan dalam ikatan suci ini menjadi awal perjalanan hidup yang penuh keberkahan, kasih sayang, serta saling melengkapi dalam setiap langkah kehidupan.

"Saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada saudara Hermansyah alias Remon beserta istri tercinta. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan, menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang saleh dan salehah, rezeki yang halal dan melimpah, kesehatan, serta kebahagiaan hingga akhir hayat," ujar Ahmad Syarifudin.

Ia juga berharap kedua mempelai mampu menjaga keharmonisan rumah tangga dengan saling menghormati, saling menguatkan dalam suka maupun duka, serta menjadi keluarga yang membawa manfaat bagi lingkungan sekitar.

Acara pernikahan berlangsung dengan penuh khidmat dan dihadiri keluarga besar, kerabat, sahabat, serta masyarakat yang datang untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Kehangatan kebersamaan dan nuansa kekeluargaan begitu terasa sepanjang rangkaian acara.

Pernikahan ini menjadi momen yang membahagiakan tidak hanya bagi kedua mempelai, tetapi juga bagi keluarga besar Paguyuban Luas Jaya. Harapannya, ikatan suci yang telah terjalin menjadi awal kehidupan baru yang dipenuhi cinta, keberkahan, dan kebahagiaan, serta menjadi teladan bagi pasangan muda lainnya dalam membangun rumah tangga yang harmonis.
Chika

GMPB Mendesak APH dan Kementerian Agama RI Segera Periksa JWM Travel Terkait Dugaan Penipuan Menggunakan Cek Senilai Rp600 Juta

  

Bogor Rabu 15 Juli 2026, versitnews@gmail.com 
Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap JWM Travel menyusul adanya laporan dugaan tindak pidana yang merugikan seorang investor dengan nilai mencapai Rp600.000.000.

Desakan tersebut muncul setelah seorang investor berinisial EA mengaku tidak dapat mencairkan cek senilai Rp600 juta yang diterimanya dari pihak JWM Travel.

 Berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang diterbitkan Bank BRI, cek tersebut ditolak karena saldo rekening penerbit tidak mencukupi.
Menurut GMPB, apabila benar terdapat pemberian cek sebagai alat pembayaran atau jaminan investasi padahal diketahui tidak dapat dicairkan, maka hal tersebut perlu didalami secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana.

"Kami meminta Polresta Bogor Kota melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, transparan, dan tidak pandang bulu terhadap laporan yang telah disampaikan oleh korban. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tegas GMPB.

Selain itu, ketua GMPB M.ikbal juga meminta Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagai instansi yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap JWM Travel sesuai kewenangannya.

 Apabila ditemukan pelanggaran, GMPB meminta agar sanksi dijatuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
GMPB menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial dan upaya mendorong penegakan hukum serta perlindungan terhadap masyarakat dari potensi kerugian yang lebih luas.
GMPB menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

1. Mendesak APH segera mengusut tuntas laporan dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan transaksi cek senilai Rp600 juta.

2. Meminta pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam perkara tersebut berdasarkan alat bukti yang sah.

3. Mendesak Kementerian Agama RI melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap JWM Travel sesuai kewenangannya sebagai regulator PPIU.

4. Meminta agar hak-hak korban memperoleh kepastian hukum dan perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Mendorong proses hukum dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, GMPB juga akan menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat,  17 Juli 2026, pukul 14.00 WIB di Kantor JWM Travel, Kota Bogor, dengan tuntutan agar aparat penegak hukum dan Kementerian Agama RI segera mengambil langkah konkret dalam menindaklanjuti laporan tersebut.

"Tidak boleh ada ruang bagi praktik yang merugikan masyarakat. Kami akan terus mengawal proses hukum hingga ada kepastian hukum yang berkeadilan bagi semua pihak," tutup GMPB.
Chika

Bogor Rabu 15 Juli 2026, versitnews@gmail.com 
Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap JWM Travel menyusul adanya laporan dugaan tindak pidana yang merugikan seorang investor dengan nilai mencapai Rp600.000.000.

Desakan tersebut muncul setelah seorang investor berinisial EA mengaku tidak dapat mencairkan cek senilai Rp600 juta yang diterimanya dari pihak JWM Travel.

 Berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang diterbitkan Bank BRI, cek tersebut ditolak karena saldo rekening penerbit tidak mencukupi.
Menurut GMPB, apabila benar terdapat pemberian cek sebagai alat pembayaran atau jaminan investasi padahal diketahui tidak dapat dicairkan, maka hal tersebut perlu didalami secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana.

"Kami meminta Polresta Bogor Kota melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, transparan, dan tidak pandang bulu terhadap laporan yang telah disampaikan oleh korban. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tegas GMPB.

Selain itu, ketua GMPB M.ikbal juga meminta Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagai instansi yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap JWM Travel sesuai kewenangannya.

 Apabila ditemukan pelanggaran, GMPB meminta agar sanksi dijatuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.
GMPB menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial dan upaya mendorong penegakan hukum serta perlindungan terhadap masyarakat dari potensi kerugian yang lebih luas.
GMPB menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

1. Mendesak APH segera mengusut tuntas laporan dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan transaksi cek senilai Rp600 juta.

2. Meminta pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam perkara tersebut berdasarkan alat bukti yang sah.

3. Mendesak Kementerian Agama RI melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap JWM Travel sesuai kewenangannya sebagai regulator PPIU.

4. Meminta agar hak-hak korban memperoleh kepastian hukum dan perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Mendorong proses hukum dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, GMPB juga akan menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat,  17 Juli 2026, pukul 14.00 WIB di Kantor JWM Travel, Kota Bogor, dengan tuntutan agar aparat penegak hukum dan Kementerian Agama RI segera mengambil langkah konkret dalam menindaklanjuti laporan tersebut.

"Tidak boleh ada ruang bagi praktik yang merugikan masyarakat. Kami akan terus mengawal proses hukum hingga ada kepastian hukum yang berkeadilan bagi semua pihak," tutup GMPB.
Chika

Selasa, 14 Juli 2026

DPD LSM Prabhu Indonesia Jaya Perkuat Sinergi dengan BAZNAS dan Dinsos Demi Membantu Masyarakat

  
Kabupaten Bekasi – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM Prabhu Indonesia Jaya Kabupaten Bekasi kembali menunjukkan komitmennya dalam menjalankan kegiatan sosial dengan menjembatani kebutuhan masyarakat kepada pemerintah dan lembaga sosial. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengajuan bantuan kursi roda kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bekasi serta pengajuan bantuan sembako kepada Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Selasa (14/7/2026).
Ketua DPD LSM Prabhu Indonesia Jaya Kabupaten Bekasi, N. Rudiansah, didampingi Sekjen Ujang HS, Wakil Sekjen Aweng, dan Bendahara M. Ali, mendatangi Kantor BAZNAS Kabupaten Bekasi untuk mengajukan permohonan bantuan dua unit kursi roda.

Bantuan tersebut diperuntukkan bagi Bapak Kumpul, warga Kecamatan Tambelang, dan Bapak Mintra, warga Kecamatan Sukatani, yang membutuhkan alat bantu mobilitas untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Berkas permohonan diterima oleh Niken, selaku petugas penerima berkas BAZNAS Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Pada hari yang sama, jajaran DPD LSM Prabhu Indonesia Jaya Kabupaten Bekasi juga mengajukan permohonan bantuan paket sembako kepada Dinas Sosial Kabupaten Bekasi bagi tiga warga Kampung Elo, Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, dan satu warga Kampung Garon Barat, Desa Setialaksna, Kecamatan Cabang Bungin, yang dinilai layak menerima bantuan kebutuhan pokok.

Pengajuan tersebut diterima oleh Septio, Staff petugas Dinas Sosial Kabupaten Bekasi. Setelah melalui proses administrasi, paket sembako langsung diserahkan oleh Dinas Sosial kepada jajaran DPD LSM Prabhu Indonesia Jaya Kabupaten Bekasi untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang layak untuk menerimanya.

Penyaluran bantuan kepada warga Kampung Elo dan satu warga Kampung Garon diwakili oleh Mujib Mursalo, mantan Ketua RT Desa Sukamanah dan M. Ali Bendahara Lsm Prabhu Indonesia Jaya, yang menerima bantuan sebagai perwakilan masyarakat penerima manfaat.

Ketua DPD LSM Prabhu Indonesia Jaya Kabupaten Bekasi, N. Rudiansah, mengapresiasi pelayanan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Bekasi dan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dalam merespons kebutuhan masyarakat.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada BAZNAS Kabupaten Bekasi yang telah menerima pengajuan bantuan kursi roda dengan baik. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Sosial Kabupaten Bekasi yang telah memberikan bantuan paket sembako kepada masyarakat. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban warga yang membutuhkan," ujar N. Rudiansah.

Ia menegaskan bahwa LSM Prabhu Indonesia Jaya akan terus menjalankan fungsi sosial sebagai mitra masyarakat dengan menyampaikan aspirasi dan membantu warga yang membutuhkan, khususnya penyandang disabilitas, masyarakat kurang mampu, serta kelompok rentan lainnya.

Menurutnya, sinergi antara organisasi kemasyarakatan, pemerintah daerah, dan lembaga sosial merupakan langkah penting dalam memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

DPD LSM Prabhu Indonesia Jaya Kabupaten Bekasi berharap kolaborasi tersebut dapat terus terjalin sehingga berbagai program bantuan sosial dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.

Redaksi 
Kabupaten Bekasi – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM Prabhu Indonesia Jaya Kabupaten Bekasi kembali menunjukkan komitmennya dalam menjalankan kegiatan sosial dengan menjembatani kebutuhan masyarakat kepada pemerintah dan lembaga sosial. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengajuan bantuan kursi roda kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bekasi serta pengajuan bantuan sembako kepada Dinas Sosial Kabupaten Bekasi, Selasa (14/7/2026).
Ketua DPD LSM Prabhu Indonesia Jaya Kabupaten Bekasi, N. Rudiansah, didampingi Sekjen Ujang HS, Wakil Sekjen Aweng, dan Bendahara M. Ali, mendatangi Kantor BAZNAS Kabupaten Bekasi untuk mengajukan permohonan bantuan dua unit kursi roda.

Bantuan tersebut diperuntukkan bagi Bapak Kumpul, warga Kecamatan Tambelang, dan Bapak Mintra, warga Kecamatan Sukatani, yang membutuhkan alat bantu mobilitas untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Berkas permohonan diterima oleh Niken, selaku petugas penerima berkas BAZNAS Kabupaten Bekasi, untuk selanjutnya diproses sesuai mekanisme yang berlaku.

Pada hari yang sama, jajaran DPD LSM Prabhu Indonesia Jaya Kabupaten Bekasi juga mengajukan permohonan bantuan paket sembako kepada Dinas Sosial Kabupaten Bekasi bagi tiga warga Kampung Elo, Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani, dan satu warga Kampung Garon Barat, Desa Setialaksna, Kecamatan Cabang Bungin, yang dinilai layak menerima bantuan kebutuhan pokok.

Pengajuan tersebut diterima oleh Septio, Staff petugas Dinas Sosial Kabupaten Bekasi. Setelah melalui proses administrasi, paket sembako langsung diserahkan oleh Dinas Sosial kepada jajaran DPD LSM Prabhu Indonesia Jaya Kabupaten Bekasi untuk kemudian didistribusikan kepada masyarakat yang layak untuk menerimanya.

Penyaluran bantuan kepada warga Kampung Elo dan satu warga Kampung Garon diwakili oleh Mujib Mursalo, mantan Ketua RT Desa Sukamanah dan M. Ali Bendahara Lsm Prabhu Indonesia Jaya, yang menerima bantuan sebagai perwakilan masyarakat penerima manfaat.

Ketua DPD LSM Prabhu Indonesia Jaya Kabupaten Bekasi, N. Rudiansah, mengapresiasi pelayanan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Bekasi dan Dinas Sosial Kabupaten Bekasi dalam merespons kebutuhan masyarakat.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada BAZNAS Kabupaten Bekasi yang telah menerima pengajuan bantuan kursi roda dengan baik. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada Dinas Sosial Kabupaten Bekasi yang telah memberikan bantuan paket sembako kepada masyarakat. Semoga bantuan ini dapat meringankan beban warga yang membutuhkan," ujar N. Rudiansah.

Ia menegaskan bahwa LSM Prabhu Indonesia Jaya akan terus menjalankan fungsi sosial sebagai mitra masyarakat dengan menyampaikan aspirasi dan membantu warga yang membutuhkan, khususnya penyandang disabilitas, masyarakat kurang mampu, serta kelompok rentan lainnya.

Menurutnya, sinergi antara organisasi kemasyarakatan, pemerintah daerah, dan lembaga sosial merupakan langkah penting dalam memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.

DPD LSM Prabhu Indonesia Jaya Kabupaten Bekasi berharap kolaborasi tersebut dapat terus terjalin sehingga berbagai program bantuan sosial dapat tersalurkan secara tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bekasi.

Redaksi 

GILAA!!! INVESTOR GAGAL CAIRKAN CEK RP600 JUTA DI BANK BRI, DUGAAN PENIPUAN BERKEDOK INVESTASI MENCUAT

  
Bogor – Seorang investor berinisial EA mengaku mengalami kerugian ratusan juta rupiah setelah cek senilai Rp600.000.000 yang diterimanya dari Roni Permana, selaku Direktur Utama JWM Travel, tidak dapat dicairkan di Bank BRI Cabang Bogor.

Berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang diterbitkan pihak bank, cek dengan Nomor Warkat 869861 yang diterbitkan pada 16 Februari 2026 dan memiliki tanggal penarikan 18 Februari 2026, atas nama nasabah JWM Travel Bogor, ditolak saat diajukan untuk pencairan.
Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa penolakan dilakukan karena saldo rekening penerbit tidak mencukupi, sehingga dana sebesar Rp600 juta yang tercantum dalam cek tidak dapat dibayarkan kepada pemegang cek.

EA menjelaskan bahwa sebelum cek tersebut diserahkan, dirinya memperoleh keyakinan bahwa dana yang tercantum dalam cek dapat dicairkan sesuai tanggal penarikan yang telah ditentukan. Namun saat proses pencairan dilakukan di Bank BRI Cabang Bogor, pembayaran ditolak karena rekening penerbit tidak memiliki saldo yang cukup.

Akibat peristiwa tersebut, EA mengaku mengalami kerugian materiil sebesar Rp600 juta dan telah melaporkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk mendapatkan kepastian hukum serta meminta pertanggungjawaban pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang dialaminya.

Kasus ini kini menjadi perhatian karena penggunaan cek sebagai alat pembayaran dalam transaksi investasi semestinya memberikan kepastian pembayaran kepada penerima. Ketika cek ditolak karena saldo tidak mencukupi, maka hal tersebut dapat menjadi objek pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur pidana di balik penerbitannya.

Apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan ditemukan bukti bahwa sejak awal cek tersebut diberikan untuk meyakinkan korban menyerahkan dana investasi, sementara penerbit mengetahui bahwa rekening tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi nilai cek tersebut, maka perbuatan tersebut berpotensi memenuhi unsur tindak pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sejumlah ketentuan yang dapat menjadi dasar pemeriksaan antara lain:

Pasal 492 KUHP tentang Penipuan, apabila terbukti terdapat tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penggunaan nama maupun keadaan palsu yang menyebabkan korban menyerahkan uang atau harta benda sehingga pelaku memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Pasal 486 KUHP tentang Penggelapan, apabila terbukti terdapat penguasaan atau penggunaan dana milik pihak lain secara melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pemiliknya.

Pasal 391 KUHP tentang Pemalsuan Surat, apabila dalam proses penyidikan ditemukan adanya dugaan pemalsuan cek, tanda tangan, atau dokumen lain yang digunakan dalam transaksi tersebut.

Selain jalur pidana, perkara ini juga berpotensi menimbulkan konsekuensi perdata, berupa gugatan ganti rugi atas kerugian materiil maupun kerugian lain yang timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan para pihak.

EA juga menyatakan akan menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia guna meminta dilakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang bersangkutan apabila terdapat keterkaitan antara aktivitas usaha dan transaksi yang dipersoalkan.

Sebagai regulator penyelenggara perjalanan ibadah umrah, Kementerian Agama memiliki kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, hingga menjatuhkan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan dan penyelenggaraan usaha. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin operasional sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang disebutkan dalam laporan tersebut belum memberikan keterangan resmi. 

Redaksi 
Bogor – Seorang investor berinisial EA mengaku mengalami kerugian ratusan juta rupiah setelah cek senilai Rp600.000.000 yang diterimanya dari Roni Permana, selaku Direktur Utama JWM Travel, tidak dapat dicairkan di Bank BRI Cabang Bogor.

Berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang diterbitkan pihak bank, cek dengan Nomor Warkat 869861 yang diterbitkan pada 16 Februari 2026 dan memiliki tanggal penarikan 18 Februari 2026, atas nama nasabah JWM Travel Bogor, ditolak saat diajukan untuk pencairan.
Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa penolakan dilakukan karena saldo rekening penerbit tidak mencukupi, sehingga dana sebesar Rp600 juta yang tercantum dalam cek tidak dapat dibayarkan kepada pemegang cek.

EA menjelaskan bahwa sebelum cek tersebut diserahkan, dirinya memperoleh keyakinan bahwa dana yang tercantum dalam cek dapat dicairkan sesuai tanggal penarikan yang telah ditentukan. Namun saat proses pencairan dilakukan di Bank BRI Cabang Bogor, pembayaran ditolak karena rekening penerbit tidak memiliki saldo yang cukup.

Akibat peristiwa tersebut, EA mengaku mengalami kerugian materiil sebesar Rp600 juta dan telah melaporkan persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk mendapatkan kepastian hukum serta meminta pertanggungjawaban pihak yang dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang dialaminya.

Kasus ini kini menjadi perhatian karena penggunaan cek sebagai alat pembayaran dalam transaksi investasi semestinya memberikan kepastian pembayaran kepada penerima. Ketika cek ditolak karena saldo tidak mencukupi, maka hal tersebut dapat menjadi objek pemeriksaan lebih lanjut oleh penyidik untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur pidana di balik penerbitannya.

Apabila dalam proses penyelidikan dan penyidikan ditemukan bukti bahwa sejak awal cek tersebut diberikan untuk meyakinkan korban menyerahkan dana investasi, sementara penerbit mengetahui bahwa rekening tidak memiliki dana yang cukup untuk memenuhi nilai cek tersebut, maka perbuatan tersebut berpotensi memenuhi unsur tindak pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sejumlah ketentuan yang dapat menjadi dasar pemeriksaan antara lain:

Pasal 492 KUHP tentang Penipuan, apabila terbukti terdapat tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penggunaan nama maupun keadaan palsu yang menyebabkan korban menyerahkan uang atau harta benda sehingga pelaku memperoleh keuntungan secara melawan hukum.

Pasal 486 KUHP tentang Penggelapan, apabila terbukti terdapat penguasaan atau penggunaan dana milik pihak lain secara melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pemiliknya.

Pasal 391 KUHP tentang Pemalsuan Surat, apabila dalam proses penyidikan ditemukan adanya dugaan pemalsuan cek, tanda tangan, atau dokumen lain yang digunakan dalam transaksi tersebut.

Selain jalur pidana, perkara ini juga berpotensi menimbulkan konsekuensi perdata, berupa gugatan ganti rugi atas kerugian materiil maupun kerugian lain yang timbul akibat tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran sebagaimana yang telah diperjanjikan para pihak.

EA juga menyatakan akan menyampaikan pengaduan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia guna meminta dilakukan pemeriksaan terhadap penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang bersangkutan apabila terdapat keterkaitan antara aktivitas usaha dan transaksi yang dipersoalkan.

Sebagai regulator penyelenggara perjalanan ibadah umrah, Kementerian Agama memiliki kewenangan melakukan pembinaan, pengawasan, pemeriksaan, hingga menjatuhkan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan dan penyelenggaraan usaha. Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin operasional sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak yang disebutkan dalam laporan tersebut belum memberikan keterangan resmi. 

Redaksi 

Senin, 13 Juli 2026

Luar Biasa!!! Unit Reskrim Polsek Pebayuran Berhasil Ungkap Kasus Pencurian Motor, Pelaku Berhasil Diamankan

  

Pebayuran Bekasi, versitnews@gmail.com 
Unit Reskrim Polsek Pebayuran, Polres Metro Bekasi, berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di Kampung Bojongsari, RT 001/RW 002, Desa Sumbersari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Seorang terduga pelaku berhasil diamankan pada Minggu (12/7/2026).

Pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan polisi LP/B/23/VII/2026/SPKT/Polsek Pebayuran/Polres Metro Bekasi/Polda Metro Jaya tertanggal,12-Juli-2026.
Operasi penangkapan dipimpin Kanit Reskrim IPDA iim Nurahim, SH.MH., bersama tim Opsnal Polsek Pebayuran yang terdiri dari AIPDA Robi Darwis, AIPDA Viktor, AIPDA Fernandez, BRIPKA Ryan, BRIPKA Bayu, BRIGADIR Erwanto, dan BRIPDA Prammudya Raka Wiguna.
Pelaku berinisial ARIFIN SIREGAR alias LONDO berhasil diamankan sekitar pukul 16.00 WIB di rumah mertuanya yang berada di Dusun Karajan A, RT 004/RW 002, Desa Kertasari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, saat petugas tiba di lokasi, pelaku sedang keluar dari kamar dan langsung diamankan tanpa perlawanan sebelum dibawa ke Polsek Pebayuran untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Kasus ini bermula pada Rabu, 22 April 2026 sekitar pukul 11.00 WIB. Korban, Deden Riyanto, berangkat bekerja menggunakan sepeda motor pinjaman yang diantar istrinya. Setelah kembali ke rumah, istri korban kembali keluar untuk mengembalikan sepeda motor tersebut.

Saat kembali ke rumah, pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka dan gembok diduga telah dirusak. Setelah dilakukan pemeriksaan, korban mendapati satu unit sepeda motor Honda, sebuah telepon genggam OPPO A3S, serta satu tas pancing berisi empat alat pancing telah raib. Berdasarkan keterangan saksi, kendaraan tersebut sempat terlihat didorong oleh tiga orang pria yang tidak dikenal.
Dari hasil penangkapan, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu lembar STNK sepeda motor Honda, dua buah mata kunci letter T yang diduga digunakan untuk melakukan aksi kejahatan, satu buah switer warna hitam, serta satu topi warna abu-abu yang diduga digunakan saat beraksi.
Saat ini penyidik masih melengkapi proses hukum dengan memeriksa tersangka, melakukan penahanan, berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta menyiapkan berkas perkara hingga tahap pelimpahan sesuai prosedur yang berlaku.

Keberhasilan pengungkapan kasus ini menjadi bukti komitmen Unit Reskrim Polsek Pebayuran dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menindak tegas setiap pelaku tindak kriminal di wilayah hukumnya.
Chika 

Pebayuran Bekasi, versitnews@gmail.com 
Unit Reskrim Polsek Pebayuran, Polres Metro Bekasi, berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di Kampung Bojongsari, RT 001/RW 002, Desa Sumbersari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Seorang terduga pelaku berhasil diamankan pada Minggu (12/7/2026).

Pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan polisi LP/B/23/VII/2026/SPKT/Polsek Pebayuran/Polres Metro Bekasi/Polda Metro Jaya tertanggal,12-Juli-2026.
Operasi penangkapan dipimpin Kanit Reskrim IPDA iim Nurahim, SH.MH., bersama tim Opsnal Polsek Pebayuran yang terdiri dari AIPDA Robi Darwis, AIPDA Viktor, AIPDA Fernandez, BRIPKA Ryan, BRIPKA Bayu, BRIGADIR Erwanto, dan BRIPDA Prammudya Raka Wiguna.
Pelaku berinisial ARIFIN SIREGAR alias LONDO berhasil diamankan sekitar pukul 16.00 WIB di rumah mertuanya yang berada di Dusun Karajan A, RT 004/RW 002, Desa Kertasari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, saat petugas tiba di lokasi, pelaku sedang keluar dari kamar dan langsung diamankan tanpa perlawanan sebelum dibawa ke Polsek Pebayuran untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Kasus ini bermula pada Rabu, 22 April 2026 sekitar pukul 11.00 WIB. Korban, Deden Riyanto, berangkat bekerja menggunakan sepeda motor pinjaman yang diantar istrinya. Setelah kembali ke rumah, istri korban kembali keluar untuk mengembalikan sepeda motor tersebut.

Saat kembali ke rumah, pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka dan gembok diduga telah dirusak. Setelah dilakukan pemeriksaan, korban mendapati satu unit sepeda motor Honda, sebuah telepon genggam OPPO A3S, serta satu tas pancing berisi empat alat pancing telah raib. Berdasarkan keterangan saksi, kendaraan tersebut sempat terlihat didorong oleh tiga orang pria yang tidak dikenal.
Dari hasil penangkapan, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu lembar STNK sepeda motor Honda, dua buah mata kunci letter T yang diduga digunakan untuk melakukan aksi kejahatan, satu buah switer warna hitam, serta satu topi warna abu-abu yang diduga digunakan saat beraksi.
Saat ini penyidik masih melengkapi proses hukum dengan memeriksa tersangka, melakukan penahanan, berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta menyiapkan berkas perkara hingga tahap pelimpahan sesuai prosedur yang berlaku.

Keberhasilan pengungkapan kasus ini menjadi bukti komitmen Unit Reskrim Polsek Pebayuran dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menindak tegas setiap pelaku tindak kriminal di wilayah hukumnya.
Chika 

Minggu, 12 Juli 2026

Plt Bupati Bekasi Pastikan Perbaikan Permanen Jalan CBL Segera Dimulai, Akses Sudah Kembali Dibuka

  


 KABUPATEN BEKASI – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, bersama Komandan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah kepala perangkat daerah meninjau langsung kondisi Jalan Raya CBL yang mengalami longsor di empat titik, Rabu (8/7/2026) sore.

‎

‎Dalam peninjauan tersebut, Plt Bupati memastikan penanganan darurat telah dilakukan sehingga akses masyarakat yang sebelumnya sempat terganggu kini sudah kembali dapat dilalui kendaraan roda empat. Meski demikian, kondisi jalan belum sepenuhnya normal sehingga pengguna jalan diminta tetap berhati-hati saat melintas.

‎

‎Asep Surya Atmaja mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah melakukan langkah penanganan awal untuk mengamankan akses masyarakat. Sementara itu, perbaikan permanen akan segera dilaksanakan setelah seluruh tahapan administrasi dan anggaran sesuai dengan ketentuan selesai diproses.

‎

‎"Perbaikan permanen akan segera dibangun dalam waktu dekat setelah seluruh tahapan anggaran sesuai dengan ketentuan. Yang terpenting saat ini akses masyarakat sudah mulai dapat digunakan kembali," ujar Asep.

‎

‎Sementara itu, Inspektur IV pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri), Dwi Budi Wahyuningsih, menegaskan pemerintah tidak tinggal diam dalam menangani kerusakan Jalan Raya CBL.

‎

‎Ia menjelaskan, seluruh rencana perbaikan telah dialokasikan dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2026. Saat ini pemerintah hanya menjalankan tahapan pelaksanaan sesuai mekanisme yang berlaku sebelum pekerjaan fisik dimulai.

‎

‎"Apa yang terjadi hari ini bukan berarti pemerintah tidak hadir. Pemerintah sedang menjalankan proses sesuai ketentuan. Seluruh kegiatan perbaikan sudah dianggarkan dalam APBD Murni 2026 dan tinggal memasuki tahap pelaksanaan. Insya Allah minggu depan pekerjaan sudah mulai dilaksanakan," jelas Dwi Budi Wahyuningsih.

‎

‎Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap masyarakat dapat bersabar selama proses perbaikan berlangsung. Warga juga diimbau tetap berhati-hati saat melintasi ruas Jalan Raya CBL hingga pembangunan permanen selesai dilaksanakan demi keselamatan bersama.


Redaksi 


 KABUPATEN BEKASI – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, bersama Komandan Kodim 0509/Kabupaten Bekasi, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah kepala perangkat daerah meninjau langsung kondisi Jalan Raya CBL yang mengalami longsor di empat titik, Rabu (8/7/2026) sore.

‎

‎Dalam peninjauan tersebut, Plt Bupati memastikan penanganan darurat telah dilakukan sehingga akses masyarakat yang sebelumnya sempat terganggu kini sudah kembali dapat dilalui kendaraan roda empat. Meski demikian, kondisi jalan belum sepenuhnya normal sehingga pengguna jalan diminta tetap berhati-hati saat melintas.

‎

‎Asep Surya Atmaja mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bekasi telah melakukan langkah penanganan awal untuk mengamankan akses masyarakat. Sementara itu, perbaikan permanen akan segera dilaksanakan setelah seluruh tahapan administrasi dan anggaran sesuai dengan ketentuan selesai diproses.

‎

‎"Perbaikan permanen akan segera dibangun dalam waktu dekat setelah seluruh tahapan anggaran sesuai dengan ketentuan. Yang terpenting saat ini akses masyarakat sudah mulai dapat digunakan kembali," ujar Asep.

‎

‎Sementara itu, Inspektur IV pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri), Dwi Budi Wahyuningsih, menegaskan pemerintah tidak tinggal diam dalam menangani kerusakan Jalan Raya CBL.

‎

‎Ia menjelaskan, seluruh rencana perbaikan telah dialokasikan dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2026. Saat ini pemerintah hanya menjalankan tahapan pelaksanaan sesuai mekanisme yang berlaku sebelum pekerjaan fisik dimulai.

‎

‎"Apa yang terjadi hari ini bukan berarti pemerintah tidak hadir. Pemerintah sedang menjalankan proses sesuai ketentuan. Seluruh kegiatan perbaikan sudah dianggarkan dalam APBD Murni 2026 dan tinggal memasuki tahap pelaksanaan. Insya Allah minggu depan pekerjaan sudah mulai dilaksanakan," jelas Dwi Budi Wahyuningsih.

‎

‎Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap masyarakat dapat bersabar selama proses perbaikan berlangsung. Warga juga diimbau tetap berhati-hati saat melintasi ruas Jalan Raya CBL hingga pembangunan permanen selesai dilaksanakan demi keselamatan bersama.


Redaksi 

PLT Bupati Bekasi Tinjau Jembatan CBL Cibitung, Pastikan Kondisi Masih Layak Digunakan

  


 ‎‎Kabupaten Bekasi – Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, meninjau langsung kondisi Jembatan CBL di Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Rabu (8/7/2026), menyusul viralnya pemberitaan mengenai kerusakan jembatan yang disebut membuat warga melakukan patungan sebesar Rp10 juta untuk perbaikan.

‎

‎Dalam peninjauan tersebut, Asep didampingi Asisten Daerah (Asda) I, II, dan III, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, jajaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Camat Cibitung, serta Inspektur IV pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri), Dwi Budi Wahyuningsih.

‎

‎Asep mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bekasi bergerak cepat melakukan pengecekan setelah menerima informasi yang ramai diperbincangkan di media sosial maupun berbagai media massa.

‎

‎"Hari ini kami datang langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi sebenarnya. Setelah kami lihat, ternyata kondisi jembatan tidak separah yang diberitakan. Secara umum masih dalam keadaan baik dan tetap bisa digunakan oleh masyarakat," ujar Asep.

‎

‎Meski demikian, ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Bekasi tetap berkomitmen memperbaiki infrastruktur yang mengalami kerusakan, termasuk jalan-jalan berlubang yang selama ini menjadi keluhan warga.

‎

‎"Kami mohon masyarakat bersabar. Insyaallah dalam waktu dekat, jalan-jalan yang memang perlu diperbaiki akan segera kami tangani. Saat ini kami sedang melakukan penyesuaian harga pekerjaan karena adanya kenaikan harga BBM yang berdampak pada meningkatnya harga material konstruksi," jelasnya.

‎

‎Asep juga mengapresiasi kehadiran tim dari Itjen Kemendagri yang turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi jembatan sebagai tindak lanjut atas informasi yang sempat viral.

‎

‎"Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Irban yang telah hadir. Beliau mendapat penugasan dari Bapak Irjen atas arahan Bapak Menteri Dalam Negeri untuk melihat langsung kondisi di lapangan sebagai tindak lanjut dari informasi yang sempat viral," katanya.

‎

‎Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap masyarakat dapat menyampaikan informasi secara objektif serta memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan penanganan infrastruktur sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah.


‎(redaksi)


 ‎‎Kabupaten Bekasi – Pelaksana Tugas (PLT) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, meninjau langsung kondisi Jembatan CBL di Desa Sukajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Rabu (8/7/2026), menyusul viralnya pemberitaan mengenai kerusakan jembatan yang disebut membuat warga melakukan patungan sebesar Rp10 juta untuk perbaikan.

‎

‎Dalam peninjauan tersebut, Asep didampingi Asisten Daerah (Asda) I, II, dan III, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, jajaran Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Camat Cibitung, serta Inspektur IV pada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Itjen Kemendagri), Dwi Budi Wahyuningsih.

‎

‎Asep mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bekasi bergerak cepat melakukan pengecekan setelah menerima informasi yang ramai diperbincangkan di media sosial maupun berbagai media massa.

‎

‎"Hari ini kami datang langsung ke lokasi untuk memastikan kondisi sebenarnya. Setelah kami lihat, ternyata kondisi jembatan tidak separah yang diberitakan. Secara umum masih dalam keadaan baik dan tetap bisa digunakan oleh masyarakat," ujar Asep.

‎

‎Meski demikian, ia menegaskan Pemerintah Kabupaten Bekasi tetap berkomitmen memperbaiki infrastruktur yang mengalami kerusakan, termasuk jalan-jalan berlubang yang selama ini menjadi keluhan warga.

‎

‎"Kami mohon masyarakat bersabar. Insyaallah dalam waktu dekat, jalan-jalan yang memang perlu diperbaiki akan segera kami tangani. Saat ini kami sedang melakukan penyesuaian harga pekerjaan karena adanya kenaikan harga BBM yang berdampak pada meningkatnya harga material konstruksi," jelasnya.

‎

‎Asep juga mengapresiasi kehadiran tim dari Itjen Kemendagri yang turun langsung ke lapangan untuk memantau kondisi jembatan sebagai tindak lanjut atas informasi yang sempat viral.

‎

‎"Saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Irban yang telah hadir. Beliau mendapat penugasan dari Bapak Irjen atas arahan Bapak Menteri Dalam Negeri untuk melihat langsung kondisi di lapangan sebagai tindak lanjut dari informasi yang sempat viral," katanya.

‎

‎Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap masyarakat dapat menyampaikan informasi secara objektif serta memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan penanganan infrastruktur sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah.


‎(redaksi)

Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done