VERSITNEWS
Home All Post

Kamis, 18 September 2025

Klarifikasi Isu Mark-Up Anggaran Pembangunan Pendopo di Desa Karyamukti

  
Karawang, 16 September 2025 -Pemerintah Desa Karyamukti mengadakan pertemuan untuk mengklarifikasi isu dugaan mark-up anggaran pembangunan pendopo desa. Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Desa Karyamukti, Hj. Lim Siti Rohimah, pelapor, Jajang, Sekretaris Desa (Sekdes), BPD, dan Ketua Koperasi Desa (KOPDES).
Pertemuan berlangsung pada Selasa sore (16/9/2025) dan berjalan dalam suasana damai, terbuka, dan penuh rasa kekeluargaan. Dalam kesempatan itu, kedua belah pihak saling memberikan penjelasan, dan isu yang beredar dapat diklarifikasi dengan baik di mana kedua belah pihak, yaitu pemerintah desa dan pelapor, sepakat berdamai setelah mendapatkan penjelasan yang jelas.

"Hj. lim selaku Kepala Desa Karyamukti menyampaikan ajakan kepada seluruh elemen desa untuk memperkuat sinergi demi kemajuan desa.

Antara Koperasi Desa (KOPDES) dan Pemerintah Desa karyamukti mari kita jalin sinergi yang baik, saling mendukung dan menjaga agar pemerintahan Desa Karyamukti dan koperasi desa semakin maju," ujar Hj. lim.

Senada dengan itu, Sekretaris Desa Karyamukti juga menegaskan bahwa pemberitaan terkait dugaan mark-up tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta teknis di lapangan.

Apa yang diberitakan tidak benar. Semua proses pembangunan pendopo sudah sesuai dengan teknis dan mekanisme yang berlaku," ujar Sekdes.

Dengan terlaksananya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat tidak lagi terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. Pemerintah Desa Karyamukti menegaskan komitmennya untuk terus menialankan pembangunan dengan transparan akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat 

Melalui klarifikasi ini, pemerintah Desa Karyamukti berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu yang beredar. Mereka mengajak semua pihak untuk menjaga kondusivitas desa dan menegaskan komitmennya terhadap transparansi dalam pengelolaan dana desa.


Karawang, 16 September 2025 -Pemerintah Desa Karyamukti mengadakan pertemuan untuk mengklarifikasi isu dugaan mark-up anggaran pembangunan pendopo desa. Pertemuan ini dihadiri oleh Kepala Desa Karyamukti, Hj. Lim Siti Rohimah, pelapor, Jajang, Sekretaris Desa (Sekdes), BPD, dan Ketua Koperasi Desa (KOPDES).
Pertemuan berlangsung pada Selasa sore (16/9/2025) dan berjalan dalam suasana damai, terbuka, dan penuh rasa kekeluargaan. Dalam kesempatan itu, kedua belah pihak saling memberikan penjelasan, dan isu yang beredar dapat diklarifikasi dengan baik di mana kedua belah pihak, yaitu pemerintah desa dan pelapor, sepakat berdamai setelah mendapatkan penjelasan yang jelas.

"Hj. lim selaku Kepala Desa Karyamukti menyampaikan ajakan kepada seluruh elemen desa untuk memperkuat sinergi demi kemajuan desa.

Antara Koperasi Desa (KOPDES) dan Pemerintah Desa karyamukti mari kita jalin sinergi yang baik, saling mendukung dan menjaga agar pemerintahan Desa Karyamukti dan koperasi desa semakin maju," ujar Hj. lim.

Senada dengan itu, Sekretaris Desa Karyamukti juga menegaskan bahwa pemberitaan terkait dugaan mark-up tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta teknis di lapangan.

Apa yang diberitakan tidak benar. Semua proses pembangunan pendopo sudah sesuai dengan teknis dan mekanisme yang berlaku," ujar Sekdes.

Dengan terlaksananya klarifikasi ini, diharapkan masyarakat tidak lagi terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. Pemerintah Desa Karyamukti menegaskan komitmennya untuk terus menialankan pembangunan dengan transparan akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat 

Melalui klarifikasi ini, pemerintah Desa Karyamukti berharap masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh isu yang beredar. Mereka mengajak semua pihak untuk menjaga kondusivitas desa dan menegaskan komitmennya terhadap transparansi dalam pengelolaan dana desa.


Rohmat Marzuki Resmi Jabat Wakil Menteri Kehutanan,Serah Terima Jabatan Gantikan Sulaiman Umar.

  
JAKARTA, Versitnews.com - Bendahara DPD Gerindra Jawa Tengah, Rohmat Marzuki, resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), menggantikan Sulaiman Umar Shiddiq. Serah terima jabatan itu digelar Kamis (18/9/2025) di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Kehutanan. 

Prosesi sertijab diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lalu, dilanjutkan penandatanganan berita acara serah terima jabatan oleh Sulaiman Umar dan Rohmat Marzuki yang disaksikan Menhut, Raja Juli Antoni beserta jajarannya.

Dalam sambutannya, Rohmat yang merupakan lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), meminta dukungan untuk jabatan baru yang diembannya. 

“Amanah sebagai Wakil Menteri Kehutanan bukanlah tugas yang ringan, tetapi ini adalah amanah kepada saya untuk membantu Bapak Menteri Kehutanan dalam rangka mewujudkan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto," kata Rohmat.

Namun saya yakin dengan dukungan penuh dari Bapak Menteri dan seluruh jajaran, Insya Allah kita akan melanjutkan serta memperkuat langkah-langkah strategis yang telah dijalankan," imbuh dia. 

Menurut Rohmat, latar belakang pendidikan membuat dirinya memiliki keterikatan batin dengan sektor kehutanan maupun lingkungan. Penunjukkan ini seperti nostalgia baginya ketika masa perkuliahan di mana ia kerap beristirahat sejenak di Kemenhut setelah menumpangi kereta dari Yogyakarta.

Penugasan ini bagi saya bukan sekedar jabatan, tetapi sebuah pengabdian untuk memastikan hutan Indonesia tetap lestari, dan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh rakyat. Dengan latar belakang perjalanan saya selama ini, saya ingin berkontribusi dengan kemampuan, hati, dan tenaga," ucap Rohmat. 

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo melantik Rohmat Marzuki menjadi Wakil Menteri Kehutanan menggantikan Sulaiman Umar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Rohmat Marzuki dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. 

Pria kelahiran 11 Oktober 1980 itu menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Tengah Periode 2024-2029. Ia tercatat sebagai anggota Komisi B yang membidangi perekonomian dan keuangan.

Proses serah terima jabatan ini merupakan bagian dari reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid III yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.
JAKARTA, Versitnews.com - Bendahara DPD Gerindra Jawa Tengah, Rohmat Marzuki, resmi menjabat sebagai Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), menggantikan Sulaiman Umar Shiddiq. Serah terima jabatan itu digelar Kamis (18/9/2025) di Gedung Manggala Wanabakti Kementerian Kehutanan. 

Prosesi sertijab diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lalu, dilanjutkan penandatanganan berita acara serah terima jabatan oleh Sulaiman Umar dan Rohmat Marzuki yang disaksikan Menhut, Raja Juli Antoni beserta jajarannya.

Dalam sambutannya, Rohmat yang merupakan lulusan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), meminta dukungan untuk jabatan baru yang diembannya. 

“Amanah sebagai Wakil Menteri Kehutanan bukanlah tugas yang ringan, tetapi ini adalah amanah kepada saya untuk membantu Bapak Menteri Kehutanan dalam rangka mewujudkan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto," kata Rohmat.

Namun saya yakin dengan dukungan penuh dari Bapak Menteri dan seluruh jajaran, Insya Allah kita akan melanjutkan serta memperkuat langkah-langkah strategis yang telah dijalankan," imbuh dia. 

Menurut Rohmat, latar belakang pendidikan membuat dirinya memiliki keterikatan batin dengan sektor kehutanan maupun lingkungan. Penunjukkan ini seperti nostalgia baginya ketika masa perkuliahan di mana ia kerap beristirahat sejenak di Kemenhut setelah menumpangi kereta dari Yogyakarta.

Penugasan ini bagi saya bukan sekedar jabatan, tetapi sebuah pengabdian untuk memastikan hutan Indonesia tetap lestari, dan memberikan manfaat yang adil bagi seluruh rakyat. Dengan latar belakang perjalanan saya selama ini, saya ingin berkontribusi dengan kemampuan, hati, dan tenaga," ucap Rohmat. 

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo melantik Rohmat Marzuki menjadi Wakil Menteri Kehutanan menggantikan Sulaiman Umar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Rohmat Marzuki dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96/P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. 

Pria kelahiran 11 Oktober 1980 itu menjabat sebagai anggota DPRD Jawa Tengah Periode 2024-2029. Ia tercatat sebagai anggota Komisi B yang membidangi perekonomian dan keuangan.

Proses serah terima jabatan ini merupakan bagian dari reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid III yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Terkait Pemberitaan Desa Sungaibuntu Sampai Saat Ini Camat Pedes Bungkam..!!Ada apakah Camat Pedes Dengan Kades Sungaibuntu..??

  


Karawang,Versitnews.com– Rabu 10 September 2025, Pengelolaan keuangan Desa Sungaibuntu diduga tidak berjalan secara transparan. Minimnya Transparansi Pemerintah Desa Sungaibuntu diduga tidak transparan dalam mengelola dan melaporkan penggunaan dana desa kepada masyarakat. 

Warga tidak pernah dilibatkan atau mendapatkan laporan yang jelas mengenai alokasi dan realisasi anggaran, padahal regulasi mewajibkan hal tersebut.


Sejumlah warga mengaku tidak pernah dilibatkan atau mendapat laporan jelas mengenai alokasi dan realisasi Dana Desa maupun program pembangunan yang sudah dijalankan. Padahal, sesuai regulasi, setiap pemerintah desa wajib menyampaikan laporan penggunaan anggaran secara terbuka melalui papan informasi atau musyawarah desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang yang diduga kuat bak lemah syahwat hidup segan matipun tak mau, baru-baru ini.

Menggelegar di publik tentang dialokasikan Program ketahanan pangan BUMDes Sungaibuntu seharusnya diperuntukkan ketahanan pangan masyarakat desa, diduga kuat hanya singgah ditransfer ke rekening BUMDes sebagai formalitas saja selanjutnya diambil kembali sang Kades bersangkutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini juga dipertegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mewajibkan pemerintah desa untuk menyampaikan informasi BUMDES kepada masyarakat secara terbuka.

Praktisi hukum menilai, kondisi tersebut berpotensi membuka ruang bagi praktik korupsi. Kurangnya pengawasan masyarakat akibat tidak adanya informasi yang jelas, dapat dimanfaatkan oknum untuk melakukan penyelewengan dana desa.

“Kami tidak tahu pasti anggaran dipakai untuk apa saja. Papan informasi keuangan jarang dipasang, musyawarah pun hanya sebatas formalitas,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Ungkap warga, berdasarkan Informasi berkembang sementara ini, menyebutkan bahwa kuat dugaan dana desa itu digunakan untuk kepentingan pribadi, namun hingga kini masyarakat belum melihat adanya realisasi nyata dari hasil pengelolaan dana desa tersebut, terkesan lemah sahwat, hidup segan mati pun tak mau” tegasnya.

kami mendorong agar pihak desa benar-benar membuka secara transparan penggunaan dana BUMDes ini, jangan sampai anggaran dana desa hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, realisasi dan peruntukan dana harus jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan” imbuh warga penggiat penyelamat duit rakyat desa setempat panjang lebar menandakan

Warga mendesak pihak desa untuk transparan, meminta pihak kecamatan dan inspektorat daerah segera melakukan evaluasi dan audit, serta berharap agar penggunaan dana desa benar-benar memberikan manfaat nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sampai berita ini di terbitkan tidak ada respon dari pihak desa maupun kecamatan saat di konfirmasi.

Penulis:Ferimaulana 


Karawang,Versitnews.com– Rabu 10 September 2025, Pengelolaan keuangan Desa Sungaibuntu diduga tidak berjalan secara transparan. Minimnya Transparansi Pemerintah Desa Sungaibuntu diduga tidak transparan dalam mengelola dan melaporkan penggunaan dana desa kepada masyarakat. 

Warga tidak pernah dilibatkan atau mendapatkan laporan yang jelas mengenai alokasi dan realisasi anggaran, padahal regulasi mewajibkan hal tersebut.


Sejumlah warga mengaku tidak pernah dilibatkan atau mendapat laporan jelas mengenai alokasi dan realisasi Dana Desa maupun program pembangunan yang sudah dijalankan. Padahal, sesuai regulasi, setiap pemerintah desa wajib menyampaikan laporan penggunaan anggaran secara terbuka melalui papan informasi atau musyawarah desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Sungaibuntu Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang yang diduga kuat bak lemah syahwat hidup segan matipun tak mau, baru-baru ini.

Menggelegar di publik tentang dialokasikan Program ketahanan pangan BUMDes Sungaibuntu seharusnya diperuntukkan ketahanan pangan masyarakat desa, diduga kuat hanya singgah ditransfer ke rekening BUMDes sebagai formalitas saja selanjutnya diambil kembali sang Kades bersangkutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini juga dipertegas dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang mewajibkan pemerintah desa untuk menyampaikan informasi BUMDES kepada masyarakat secara terbuka.

Praktisi hukum menilai, kondisi tersebut berpotensi membuka ruang bagi praktik korupsi. Kurangnya pengawasan masyarakat akibat tidak adanya informasi yang jelas, dapat dimanfaatkan oknum untuk melakukan penyelewengan dana desa.

“Kami tidak tahu pasti anggaran dipakai untuk apa saja. Papan informasi keuangan jarang dipasang, musyawarah pun hanya sebatas formalitas,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Ungkap warga, berdasarkan Informasi berkembang sementara ini, menyebutkan bahwa kuat dugaan dana desa itu digunakan untuk kepentingan pribadi, namun hingga kini masyarakat belum melihat adanya realisasi nyata dari hasil pengelolaan dana desa tersebut, terkesan lemah sahwat, hidup segan mati pun tak mau” tegasnya.

kami mendorong agar pihak desa benar-benar membuka secara transparan penggunaan dana BUMDes ini, jangan sampai anggaran dana desa hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, realisasi dan peruntukan dana harus jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan” imbuh warga penggiat penyelamat duit rakyat desa setempat panjang lebar menandakan

Warga mendesak pihak desa untuk transparan, meminta pihak kecamatan dan inspektorat daerah segera melakukan evaluasi dan audit, serta berharap agar penggunaan dana desa benar-benar memberikan manfaat nyata dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sampai berita ini di terbitkan tidak ada respon dari pihak desa maupun kecamatan saat di konfirmasi.

Penulis:Ferimaulana 

Rabu, 17 September 2025

Wamenhut Rohmat Marzuki. Siapa dia ?

  
Karawang ,- Presiden Prabowo Subianto melantik pejabat tinggi di kabinet yang dipimpinnya Rabu sore 17 September 2025 di Istana Negara Jakarta.

Salah satu yang dilantik dan diambil sumpahnya, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan.


Siapa Rohmat Marzuki ?

Lahir di Magelang, Jawa Tengah, pada 11 Oktober 1980, Rohmat Marzuki memiliki latar belakang akademis yang sangat relevan dengan posisinya saat ini. Ia merupakan lulusan perguruan tinggi di bidang kehutanan dan menyandang gelar Sarjana Kehutanan (S.Hut)

Karier politiknya, ditempa bersama Partai Gerindra dan menjadi kader terkemuka dan sentral bagi Gerindra di Jawa Tengah. Ia mengemban amanah sebagai Bendahara DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, sebuah posisi strategis yang menunjukkan tingkat kepercayaan partai. Tak hanya itu, ia juga menduduki posisi penting sebagai ketua Fraksi di DPRD Provinsi Jawa Tengah 2024-2029.

Suami Gina ?

Meski berkiprah di Jawa Tengah, Rohmat Marzuki ternyata sangat kental dengan Karawang. Ternyata ia merupakan suami dari Gina Fadlia Swara, mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan sempat menjadi kandidat calon wakil bupati Karawang di pilkada 2024 lalu mendampingi Acep Jamhuri sebagai calon bupati.
Karawang ,- Presiden Prabowo Subianto melantik pejabat tinggi di kabinet yang dipimpinnya Rabu sore 17 September 2025 di Istana Negara Jakarta.

Salah satu yang dilantik dan diambil sumpahnya, Rohmat Marzuki sebagai Wakil Menteri Kehutanan.


Siapa Rohmat Marzuki ?

Lahir di Magelang, Jawa Tengah, pada 11 Oktober 1980, Rohmat Marzuki memiliki latar belakang akademis yang sangat relevan dengan posisinya saat ini. Ia merupakan lulusan perguruan tinggi di bidang kehutanan dan menyandang gelar Sarjana Kehutanan (S.Hut)

Karier politiknya, ditempa bersama Partai Gerindra dan menjadi kader terkemuka dan sentral bagi Gerindra di Jawa Tengah. Ia mengemban amanah sebagai Bendahara DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, sebuah posisi strategis yang menunjukkan tingkat kepercayaan partai. Tak hanya itu, ia juga menduduki posisi penting sebagai ketua Fraksi di DPRD Provinsi Jawa Tengah 2024-2029.

Suami Gina ?

Meski berkiprah di Jawa Tengah, Rohmat Marzuki ternyata sangat kental dengan Karawang. Ternyata ia merupakan suami dari Gina Fadlia Swara, mantan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dan sempat menjadi kandidat calon wakil bupati Karawang di pilkada 2024 lalu mendampingi Acep Jamhuri sebagai calon bupati.

Presiden Prabowo Lantik Jajaran Baru Kabinet Merah Putih, Diantaranya "Rohmat Marzuki, S.Hut Sebagai Wamen Kehutanan".

  
Jakarta,-Versitnews.com- Presiden Prabowo Subianto telah melantik beberapa baru dalam Kabinet Merah Putih, Rabu 17 September 2025 di Istana Negara, Berikut Nama-nama Pejabat yang di Lantik:

1.Djamari Caniago: Menteri Kordinator Bidang Politik dan Keamanan.

2.Erick Tohir: Menteri Pemuda dan Olahraga 

3.Afriansyah Noor:Wakil Menteri Ketenagakerjaan
4.Farida Farichah: Wakil Menteri Koperasi 

5.Rohmat Marzuki:Wakil Menteri Kehutanan 

Pergantian para Pejabat ini tertuang dalam keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 96P Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.

Acara Pelantikan pejabat baru di kabinet Merah Putih berlangsung di istana negara (17/09/2025).

Pelantikan ini adalah bagian dari Reshuffle Kabinet Merah Putih jilid III.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan para menteri dan wakil menteri yang dilantik.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. 

Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan kepada pejabat yang dilantik.

Acara pelantikan pun diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Preside Prabowo untuk selanjutnya diikuti para tamu undangan lainnya. Tampak hadir dalam pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Red.
Jakarta,-Versitnews.com- Presiden Prabowo Subianto telah melantik beberapa baru dalam Kabinet Merah Putih, Rabu 17 September 2025 di Istana Negara, Berikut Nama-nama Pejabat yang di Lantik:

1.Djamari Caniago: Menteri Kordinator Bidang Politik dan Keamanan.

2.Erick Tohir: Menteri Pemuda dan Olahraga 

3.Afriansyah Noor:Wakil Menteri Ketenagakerjaan
4.Farida Farichah: Wakil Menteri Koperasi 

5.Rohmat Marzuki:Wakil Menteri Kehutanan 

Pergantian para Pejabat ini tertuang dalam keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 96P Tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029.

Acara Pelantikan pejabat baru di kabinet Merah Putih berlangsung di istana negara (17/09/2025).

Pelantikan ini adalah bagian dari Reshuffle Kabinet Merah Putih jilid III.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan para menteri dan wakil menteri yang dilantik.

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya, demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. 

Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan kepada pejabat yang dilantik.

Acara pelantikan pun diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Preside Prabowo untuk selanjutnya diikuti para tamu undangan lainnya. Tampak hadir dalam pelantikan yakni para pimpinan lembaga negara, para menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Red.

Aktivis Soroti Proyek Pembangunan SPALD-S, Anggaran Ratusan Juta,Kualitas Bangunan Dipertanyakan,

  

Karawang | Versitnews.com-17 September 2025 — Proyek pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) untuk 25 Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Tanjung Mekar, Kecamatan Karawang Barat, kembali menjadi sorotan tajam dari masyarakat. Ade Balok, aktivis lokal, mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan proyek senilai Rp526.582.000 tersebut.
‎Proyek yang dilaksanakan berdasarkan kontrak bernomor 5.15.04/02/SPK-SANPAM/2025 dengan masa kerja 150 hari, kini dipertanyakan kualitas dan transparansinya.


‎Salah satu temuan utama adalah pintu baja yang dipasang menggunakan ketebalan hanya 0,65 mm, lebih tipis dari spesifikasi ideal yang seharusnya 0,75 mm.


‎Kalau hanya pakai plat tipis 0,65, pintu jadi ringkih. Harusnya pakai yang 0,75 biar tahan lama dan layak digunakan," ujar Ade Balok.


‎Tak berhenti di situ, Ade juga menyoroti adanya pemungutan biaya sebesar Rp600 ribu kepada warga untuk penggalian saluran. Menurutnya, biaya tersebut seharusnya sudah termasuk dalam anggaran setiap unit MCK yang dibangun.


berhubung ini proyek pemerintah seharusnya pengawas dinas terkait harus memantau sejauh mana hasil proyek yang dikerjakan pelaksana di lokasi, sudah sesuai RAB atau belum proyek MCK itu”, ujarnya.  


‎Ini proyek pakai uang negara, masa masyarakat masih dibebani lagi? Anggarannya cukup besar, mestinya mencakup semua kebutuhan konstruksi," tegasnya.


“Padahal melihat anggaranya sangat besar, Rp 526.582.000 untuk bangunan seukuran ini, wajar dong kalau proyek tersebut harus di pantau, apalagi sampai mengurangi kualitas bahan bangunan


"Tambahnya Saat awak media Versitnews konfirmasi ke seorang warga yang kebetulan dia pengurus RT setempat menjelaskan bahwa pembangunan MCK tersebut memang menggunakan dana dari pemerintah kabupaten Karawang, sesuai pagunya senilai Rp 526.582.000 bahkan menurut nya, sebelum pelaksanaan sudah melalui proses asistensi dengan Dinas PRKP Karawang.


‎Lebih jauh, Ade mengungkapkan soal kualitas bangunan MCK yang dinilai asal jadi dan tidak presisi.


‎Bangunannya ga nyiku. Di bagian bawah lebarnya 1,55 meter, tapi bagian atasnya cuma 1,45 meter. Jelas miring, ini bukan soal estetika lagi, tapi soal standar konstruksi. Harusnya dibangun dengan benar, bukan asal berdiri," pungkasnya.


‎Masyarakat berharap adanya tindakan cepat dari dinas teknis terkait, serta pengawasan ketat dari aparat pengawas dan pihak berwenang. Warga menuntut agar proyek ini diselesaikan sesuai dengan spesifikasi, transparan dalam pelaksanaan, dan dapat digunakan dengan aman serta nyaman.


Hingga berita ini diterbitkan awak media belum juga mendapatkan keterangan resmi dari pihak Pemborong sebagai Pelaksana proyek tersebut. Menindaklajuti temuan ini awak media semakin menimbulkan tanda tanya besar bagi pelaksana proyek itu, terutama mengenai transparansi penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD Karawang

Karawang | Versitnews.com-17 September 2025 — Proyek pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) untuk 25 Kepala Keluarga (KK) di Kelurahan Tanjung Mekar, Kecamatan Karawang Barat, kembali menjadi sorotan tajam dari masyarakat. Ade Balok, aktivis lokal, mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam pelaksanaan proyek senilai Rp526.582.000 tersebut.
‎Proyek yang dilaksanakan berdasarkan kontrak bernomor 5.15.04/02/SPK-SANPAM/2025 dengan masa kerja 150 hari, kini dipertanyakan kualitas dan transparansinya.


‎Salah satu temuan utama adalah pintu baja yang dipasang menggunakan ketebalan hanya 0,65 mm, lebih tipis dari spesifikasi ideal yang seharusnya 0,75 mm.


‎Kalau hanya pakai plat tipis 0,65, pintu jadi ringkih. Harusnya pakai yang 0,75 biar tahan lama dan layak digunakan," ujar Ade Balok.


‎Tak berhenti di situ, Ade juga menyoroti adanya pemungutan biaya sebesar Rp600 ribu kepada warga untuk penggalian saluran. Menurutnya, biaya tersebut seharusnya sudah termasuk dalam anggaran setiap unit MCK yang dibangun.


berhubung ini proyek pemerintah seharusnya pengawas dinas terkait harus memantau sejauh mana hasil proyek yang dikerjakan pelaksana di lokasi, sudah sesuai RAB atau belum proyek MCK itu”, ujarnya.  


‎Ini proyek pakai uang negara, masa masyarakat masih dibebani lagi? Anggarannya cukup besar, mestinya mencakup semua kebutuhan konstruksi," tegasnya.


“Padahal melihat anggaranya sangat besar, Rp 526.582.000 untuk bangunan seukuran ini, wajar dong kalau proyek tersebut harus di pantau, apalagi sampai mengurangi kualitas bahan bangunan


"Tambahnya Saat awak media Versitnews konfirmasi ke seorang warga yang kebetulan dia pengurus RT setempat menjelaskan bahwa pembangunan MCK tersebut memang menggunakan dana dari pemerintah kabupaten Karawang, sesuai pagunya senilai Rp 526.582.000 bahkan menurut nya, sebelum pelaksanaan sudah melalui proses asistensi dengan Dinas PRKP Karawang.


‎Lebih jauh, Ade mengungkapkan soal kualitas bangunan MCK yang dinilai asal jadi dan tidak presisi.


‎Bangunannya ga nyiku. Di bagian bawah lebarnya 1,55 meter, tapi bagian atasnya cuma 1,45 meter. Jelas miring, ini bukan soal estetika lagi, tapi soal standar konstruksi. Harusnya dibangun dengan benar, bukan asal berdiri," pungkasnya.


‎Masyarakat berharap adanya tindakan cepat dari dinas teknis terkait, serta pengawasan ketat dari aparat pengawas dan pihak berwenang. Warga menuntut agar proyek ini diselesaikan sesuai dengan spesifikasi, transparan dalam pelaksanaan, dan dapat digunakan dengan aman serta nyaman.


Hingga berita ini diterbitkan awak media belum juga mendapatkan keterangan resmi dari pihak Pemborong sebagai Pelaksana proyek tersebut. Menindaklajuti temuan ini awak media semakin menimbulkan tanda tanya besar bagi pelaksana proyek itu, terutama mengenai transparansi penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD Karawang

Rapat Minggon Pada Rabu, 17 September 2025, Membahas Dua Topik Penting Terkait Keamanan Lingkungan dan Bantuan Sosial (Bansos) di Desa Karyamukti

  
Karawang | Versitnews.com – Desa Karyamukti Kecamatan Lemah abang Kabupaten Karawang menggelar rapat minggon rutin pada Rabu, 17 September 2025, Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Karyamukti, Hj. iim Siti Rohimah, Sekretaris Desa (Sekdes), BPD beserta jajaran aparatur Desa Karyamukti.

" Dalam rapat tersebut, Kepala Desa Karyamukti, Hj. iim Siti Rohimah menyampaikan Pembahasan tentang siskamling (sistem keamanan lingkungan), keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat desa Karyamukti sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup warga Desa,"ucap Siti Rohimah

Sistem keamanan lingkungan yang melibatkan partisipasi aktif warga desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, Pembentukan pos keamanan desa dan pelatihan bagi petugas keamanan desa.

Keamanan, meningkatkan kesadaran warga desa tentang pentingnya keamanan dan ketertiban lingkungan, Mengoptimalkan peran aparat desa dan masyarakat dalam menjaga keamanan desa.
Ketertiban meningkatkan kesadaran warga desa tentang pentingnya menjaga ketertiban lingkungan.Mengatur dan mengawasi kegiatan masyarakat desa untuk menjaga ketertiban.

Kenyamanan meningkatkan kualitas lingkungan desa dengan menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.

Mengembangkan fasilitas umum desa yang mendukung kenyamanan warga desa, seperti taman, lapangan olahraga, dan fasilitas lainnya.

Dengan membahas dan mengimplementasikan aspek-aspek tersebut, masyarakat desa Karyamukti dapat meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman.

Selain itu,"Siti Membahas tentang Bansos, yang berhak diterima sesuai peraturan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memastikan bahwa Bansos disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya dan menghindari persepsi dan pemahaman yang berbeda di kalangan masyarakat.

“Dengan kebersamaan dan kerja nyata, kita bisa menjadikan Karyamukti lebih baik dan lebih maju. Setiap kegiatan yang dilakukan harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tutur Siti Rohimah.

Meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga Desa Karyamukti, Memastikan transparansi dan pemahaman yang sama terkait bantuan sosial di masyarakat.

Setiap aparatur diwajibkan untuk menyusun laporan mengenai hasil diskusi dan rencana aksi yang akan dilaksanakan. Sosialisasi informasi mengenai Bansos dilakukan secara berkala untuk memastikan semua warga mendapatkan informasi yang akurat.

Semoga rapat ini dapat menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Rapat minggon rutin ini menjadi ajang koordinasi penting bagi seluruh pihak dalam menyatukan langkah untuk mewujudkan kemajuan Desa Karyamukti secara berkelanjutan. 

Dengan adanya Minggon ini, diharapkan warga Desa Karyamukti dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang keamanan lingkungan dan Bansos, serta memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga desa,"Pungkas Siti.
Karawang | Versitnews.com – Desa Karyamukti Kecamatan Lemah abang Kabupaten Karawang menggelar rapat minggon rutin pada Rabu, 17 September 2025, Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Karyamukti, Hj. iim Siti Rohimah, Sekretaris Desa (Sekdes), BPD beserta jajaran aparatur Desa Karyamukti.

" Dalam rapat tersebut, Kepala Desa Karyamukti, Hj. iim Siti Rohimah menyampaikan Pembahasan tentang siskamling (sistem keamanan lingkungan), keamanan, ketertiban, dan kenyamanan masyarakat desa Karyamukti sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup warga Desa,"ucap Siti Rohimah

Sistem keamanan lingkungan yang melibatkan partisipasi aktif warga desa dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, Pembentukan pos keamanan desa dan pelatihan bagi petugas keamanan desa.

Keamanan, meningkatkan kesadaran warga desa tentang pentingnya keamanan dan ketertiban lingkungan, Mengoptimalkan peran aparat desa dan masyarakat dalam menjaga keamanan desa.
Ketertiban meningkatkan kesadaran warga desa tentang pentingnya menjaga ketertiban lingkungan.Mengatur dan mengawasi kegiatan masyarakat desa untuk menjaga ketertiban.

Kenyamanan meningkatkan kualitas lingkungan desa dengan menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan.

Mengembangkan fasilitas umum desa yang mendukung kenyamanan warga desa, seperti taman, lapangan olahraga, dan fasilitas lainnya.

Dengan membahas dan mengimplementasikan aspek-aspek tersebut, masyarakat desa Karyamukti dapat meningkatkan kualitas hidup dan menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan nyaman.

Selain itu,"Siti Membahas tentang Bansos, yang berhak diterima sesuai peraturan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memastikan bahwa Bansos disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya dan menghindari persepsi dan pemahaman yang berbeda di kalangan masyarakat.

“Dengan kebersamaan dan kerja nyata, kita bisa menjadikan Karyamukti lebih baik dan lebih maju. Setiap kegiatan yang dilakukan harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tutur Siti Rohimah.

Meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga Desa Karyamukti, Memastikan transparansi dan pemahaman yang sama terkait bantuan sosial di masyarakat.

Setiap aparatur diwajibkan untuk menyusun laporan mengenai hasil diskusi dan rencana aksi yang akan dilaksanakan. Sosialisasi informasi mengenai Bansos dilakukan secara berkala untuk memastikan semua warga mendapatkan informasi yang akurat.

Semoga rapat ini dapat menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Rapat minggon rutin ini menjadi ajang koordinasi penting bagi seluruh pihak dalam menyatukan langkah untuk mewujudkan kemajuan Desa Karyamukti secara berkelanjutan. 

Dengan adanya Minggon ini, diharapkan warga Desa Karyamukti dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang keamanan lingkungan dan Bansos, serta memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga desa,"Pungkas Siti.
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done