DPD KNPI KABUPATEN BOGOR MENDORONG NETRALITAS PEMERINTAH DAN PENGUATAN PERAN PEMUDA SEBAGAI KONTROL SOSIALKabupaten Bogor –

DPD KNPI KABUPATEN BOGOR MENDORONG NETRALITAS PEMERINTAH DAN PENGUATAN PERAN PEMUDA SEBAGAI KONTROL SOSIALKabupaten Bogor –

VERSIT NEWS   

Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor,

versitnews@gmail.com Farizan, menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas dan persatuan di kalangan pemuda Kabupaten Bogor.

Menurutnya, perbedaan pandangan, organisasi, maupun dinamika kepemudaan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi, namun harus tetap diarahkan pada tujuan bersama, yaitu pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Farizan menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor harus mampu bersikap netral, objektif, dan mengakomodir seluruh elemen kepemudaan tanpa membeda-bedakan golongan maupun kelompok tertentu. Pemerintah tidak boleh terjebak dalam keberpihakan kepada segelintir pihak, melainkan harus memberikan ruang yang sama bagi seluruh pemuda untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

"Pemuda bukanlah alat legitimasi kekuasaan. Fungsi utama pemuda bukan menjadi penjilat kekuasaan, melainkan menjadi kekuatan moral, agen perubahan, dan kontrol sosial terhadap setiap kebijakan publik yang dijalankan oleh para pemangku kepentingan," tegas Farizan.

Ia menambahkan bahwa pemuda merupakan kelompok usia produktif yang memiliki energi, gagasan, dan kemampuan untuk menguasai medan sosial maupun wilayahnya. Oleh karena itu, peran pemuda harus diarahkan pada pengawasan pembangunan, penyampaian aspirasi masyarakat, serta pengawalan kebijakan agar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Farizan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dikeluarkan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya secara adil dan merata. 

Dalam konteks tersebut, pemuda memiliki tanggung jawab historis untuk memastikan tidak terjadi ketimpangan, diskriminasi, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam proses pembangunan.

DPD KNPI Kabupaten Bogor mengajak seluruh elemen pemuda untuk bangkit, bersatu, dan memperkuat peran sebagai mitra kritis pemerintah. Kritik yang konstruktif bukanlah bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari upaya menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan.

"Pemuda memiliki batas usia, tetapi semangat perjuangan tidak mengenal batas. Selama masih berada dalam usia produktif, pemuda harus hadir di tengah masyarakat, memahami kondisi wilayahnya, mengawal kebijakan publik, dan memastikan pembangunan berjalan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang."

DPD KNPI Kabupaten Bogor berharap seluruh pihak dapat bersama-sama membangun iklim kepemudaan yang sehat, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas demi terwujudnya Kabupaten Bogor yang maju, adil, dan sejahtera.

Farizan Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor

"Pemuda bukanlah pelengkap kekuasaan, melainkan penjaga akal sehat bangsa. Tugasnya bukan menjilat penguasa, tetapi mengawal kebijakan agar tetap berpihak kepada rakyat."

Chika (Wiwi)

Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor,

versitnews@gmail.com Farizan, menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas dan persatuan di kalangan pemuda Kabupaten Bogor.

Menurutnya, perbedaan pandangan, organisasi, maupun dinamika kepemudaan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi, namun harus tetap diarahkan pada tujuan bersama, yaitu pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Farizan menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor harus mampu bersikap netral, objektif, dan mengakomodir seluruh elemen kepemudaan tanpa membeda-bedakan golongan maupun kelompok tertentu. Pemerintah tidak boleh terjebak dalam keberpihakan kepada segelintir pihak, melainkan harus memberikan ruang yang sama bagi seluruh pemuda untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

"Pemuda bukanlah alat legitimasi kekuasaan. Fungsi utama pemuda bukan menjadi penjilat kekuasaan, melainkan menjadi kekuatan moral, agen perubahan, dan kontrol sosial terhadap setiap kebijakan publik yang dijalankan oleh para pemangku kepentingan," tegas Farizan.

Ia menambahkan bahwa pemuda merupakan kelompok usia produktif yang memiliki energi, gagasan, dan kemampuan untuk menguasai medan sosial maupun wilayahnya. Oleh karena itu, peran pemuda harus diarahkan pada pengawasan pembangunan, penyampaian aspirasi masyarakat, serta pengawalan kebijakan agar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Farizan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dikeluarkan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya secara adil dan merata. 

Dalam konteks tersebut, pemuda memiliki tanggung jawab historis untuk memastikan tidak terjadi ketimpangan, diskriminasi, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam proses pembangunan.

DPD KNPI Kabupaten Bogor mengajak seluruh elemen pemuda untuk bangkit, bersatu, dan memperkuat peran sebagai mitra kritis pemerintah. Kritik yang konstruktif bukanlah bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari upaya menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan.

"Pemuda memiliki batas usia, tetapi semangat perjuangan tidak mengenal batas. Selama masih berada dalam usia produktif, pemuda harus hadir di tengah masyarakat, memahami kondisi wilayahnya, mengawal kebijakan publik, dan memastikan pembangunan berjalan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang."

DPD KNPI Kabupaten Bogor berharap seluruh pihak dapat bersama-sama membangun iklim kepemudaan yang sehat, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas demi terwujudnya Kabupaten Bogor yang maju, adil, dan sejahtera.

Farizan Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor

"Pemuda bukanlah pelengkap kekuasaan, melainkan penjaga akal sehat bangsa. Tugasnya bukan menjilat penguasa, tetapi mengawal kebijakan agar tetap berpihak kepada rakyat."

Chika (Wiwi)

Ketua APDESI Jabar Dilaporkan, Dugaan Intimidasi dan Penyalahgunaan Senpi Jadi Ujian Transparansi Penegakan Hukum

Ketua APDESI Jabar Dilaporkan, Dugaan Intimidasi dan Penyalahgunaan Senpi Jadi Ujian Transparansi Penegakan Hukum

VERSIT NEWS   

Kabupaten Bekasi – Laporan dugaan intimidasi, tindakan tidak menyenangkan, perusakan, hingga dugaan penyalahgunaan senjata api yang menyeret nama Ketua DPD APDESI Jawa Barat kini menjadi sorotan publik, Rabu 10/6/2026

Perkara tersebut bukan lagi sekadar isu di tingkat lokal, melainkan telah berkembang menjadi ujian nyata bagi aparat penegak hukum dalam membuktikan komitmen terhadap transparansi dan kesetaraan di hadapan hukum.

Laporan pengaduan tersebut telah diterima oleh Polres Metro Bekasi dan tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan (STTLAPDUAN) Nomor: STTLAPDUAN/799/V/2026/SAT RESKRIM/RESTRO BKS/PMJ tertanggal 30 Mei 2026.

Pelapor sekaligus korban, Layla Rizky, S.Sos., melaporkan serangkaian peristiwa yang menurut keterangannya terjadi pada Sabtu dini hari, 30 Mei 2026 sekitar pukul 01.57 WIB di kediamannya di Desa Bantarjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi.

Menurut pengakuan korban dalam laporan yang telah diterima kepolisian, sekelompok orang datang ke rumahnya pada waktu yang tidak lazim. Bahkan sebagian dari rombongan tersebut disebut telah memasuki area rumah dengan cara memanjat pagar dan naik ke atas atap rumah sebelum penghuni mengetahui kedatangan mereka.

Korban mengaku sempat meminta identitas dan dasar hukum kedatangan rombongan yang mengaku berasal dari institusi tertentu. Namun karena surat tugas hanya diperlihatkan dari kejauhan, korban mengaku tidak dapat memverifikasi isi maupun keabsahannya secara jelas.

Situasi disebut semakin tegang setelah terjadi percakapan yang menurut korban mengarah pada tekanan psikologis. Dalam laporan yang diterima penyidik, korban juga mengaku menerima perlakuan yang dianggap merendahkan kondisi fisiknya serta adanya pernyataan yang dikaitkan dengan kepemilikan senjata api.

Tak hanya itu, korban turut melaporkan adanya dugaan perusakan terhadap sejumlah aset miliknya yang terjadi saat peristiwa berlangsung. Kerugian yang dialami tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis korban dan keluarganya.

Menariknya, perkembangan penanganan perkara ini mulai menunjukkan progres. Sejak Senin (8/6/2026) hingga Rabu (10/6/2026), pelapor bersama sejumlah saksi diketahui telah menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Bekasi guna mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya terjadi pada malam tersebut.

Publik kini menunggu sejauh mana keberanian aparat penegak hukum mengurai seluruh fakta yang ada. Sebab apabila dugaan dalam laporan tersebut terbukti, maka perkara ini tidak lagi dipandang sebagai konflik biasa, melainkan menyangkut dugaan tindakan intimidatif yang berpotensi mencederai rasa aman masyarakat.

Ketua Umum DPP AKPERSI, Rino Triyono, menegaskan bahwa seluruh pihak harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang jabatan, kedudukan, maupun pengaruh sosial yang dimiliki.

"Jangan sampai hukum terlihat tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Masyarakat berhak mengetahui kebenaran dan aparat wajib mengungkap fakta secara profesional, objektif, serta transparan," ujarnya.

Menurutnya, proses penyelidikan harus berjalan berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan fakta hukum yang ditemukan penyidik, bukan berdasarkan tekanan maupun pengaruh pihak tertentu.

Perkara ini menjadi perhatian karena nama yang disebut dalam laporan bukanlah sosok biasa. Oleh sebab itu, independensi penyidik akan menjadi sorotan publik. Jika laporan masyarakat yang telah disertai keterangan saksi tidak ditindaklanjuti secara serius, maka kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dapat dipertanyakan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang disebut dalam laporan pengaduan tersebut belum memberikan klarifikasi resmi. Media tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Publik kini menunggu satu hal sederhana: apakah hukum benar-benar berdiri tegak tanpa pandang bulu, atau justru kembali diuji oleh kekuasaan dan pengaruh jabatan.

(DPD AKPERSI JABAR ) 

Kabupaten Bekasi – Laporan dugaan intimidasi, tindakan tidak menyenangkan, perusakan, hingga dugaan penyalahgunaan senjata api yang menyeret nama Ketua DPD APDESI Jawa Barat kini menjadi sorotan publik, Rabu 10/6/2026

Perkara tersebut bukan lagi sekadar isu di tingkat lokal, melainkan telah berkembang menjadi ujian nyata bagi aparat penegak hukum dalam membuktikan komitmen terhadap transparansi dan kesetaraan di hadapan hukum.

Laporan pengaduan tersebut telah diterima oleh Polres Metro Bekasi dan tercatat dalam Surat Tanda Terima Laporan Pengaduan (STTLAPDUAN) Nomor: STTLAPDUAN/799/V/2026/SAT RESKRIM/RESTRO BKS/PMJ tertanggal 30 Mei 2026.

Pelapor sekaligus korban, Layla Rizky, S.Sos., melaporkan serangkaian peristiwa yang menurut keterangannya terjadi pada Sabtu dini hari, 30 Mei 2026 sekitar pukul 01.57 WIB di kediamannya di Desa Bantarjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi.

Menurut pengakuan korban dalam laporan yang telah diterima kepolisian, sekelompok orang datang ke rumahnya pada waktu yang tidak lazim. Bahkan sebagian dari rombongan tersebut disebut telah memasuki area rumah dengan cara memanjat pagar dan naik ke atas atap rumah sebelum penghuni mengetahui kedatangan mereka.

Korban mengaku sempat meminta identitas dan dasar hukum kedatangan rombongan yang mengaku berasal dari institusi tertentu. Namun karena surat tugas hanya diperlihatkan dari kejauhan, korban mengaku tidak dapat memverifikasi isi maupun keabsahannya secara jelas.

Situasi disebut semakin tegang setelah terjadi percakapan yang menurut korban mengarah pada tekanan psikologis. Dalam laporan yang diterima penyidik, korban juga mengaku menerima perlakuan yang dianggap merendahkan kondisi fisiknya serta adanya pernyataan yang dikaitkan dengan kepemilikan senjata api.

Tak hanya itu, korban turut melaporkan adanya dugaan perusakan terhadap sejumlah aset miliknya yang terjadi saat peristiwa berlangsung. Kerugian yang dialami tidak hanya bersifat materiil, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis korban dan keluarganya.

Menariknya, perkembangan penanganan perkara ini mulai menunjukkan progres. Sejak Senin (8/6/2026) hingga Rabu (10/6/2026), pelapor bersama sejumlah saksi diketahui telah menjalani pemeriksaan dan dimintai keterangan oleh penyidik Polres Metro Bekasi guna mengungkap fakta-fakta yang sebenarnya terjadi pada malam tersebut.

Publik kini menunggu sejauh mana keberanian aparat penegak hukum mengurai seluruh fakta yang ada. Sebab apabila dugaan dalam laporan tersebut terbukti, maka perkara ini tidak lagi dipandang sebagai konflik biasa, melainkan menyangkut dugaan tindakan intimidatif yang berpotensi mencederai rasa aman masyarakat.

Ketua Umum DPP AKPERSI, Rino Triyono, menegaskan bahwa seluruh pihak harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa memandang jabatan, kedudukan, maupun pengaruh sosial yang dimiliki.

"Jangan sampai hukum terlihat tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Masyarakat berhak mengetahui kebenaran dan aparat wajib mengungkap fakta secara profesional, objektif, serta transparan," ujarnya.

Menurutnya, proses penyelidikan harus berjalan berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, dan fakta hukum yang ditemukan penyidik, bukan berdasarkan tekanan maupun pengaruh pihak tertentu.

Perkara ini menjadi perhatian karena nama yang disebut dalam laporan bukanlah sosok biasa. Oleh sebab itu, independensi penyidik akan menjadi sorotan publik. Jika laporan masyarakat yang telah disertai keterangan saksi tidak ditindaklanjuti secara serius, maka kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dapat dipertanyakan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak-pihak yang disebut dalam laporan pengaduan tersebut belum memberikan klarifikasi resmi. Media tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Publik kini menunggu satu hal sederhana: apakah hukum benar-benar berdiri tegak tanpa pandang bulu, atau justru kembali diuji oleh kekuasaan dan pengaruh jabatan.

(DPD AKPERSI JABAR ) 

Kejanggalan Pundi-Pundi Kepala Dinas Bogor: Gaji Puluhan Juta, Harta Melejit Miliaran

Kejanggalan Pundi-Pundi Kepala Dinas Bogor: Gaji Puluhan Juta, Harta Melejit Miliaran

VERSIT NEWS   

​BOGOR, versitnews@gmail.com  Sorotan tajam kembali mengarah pada integritas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bogor. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2024–2025 menyingkap anomali miring: lonjakan kekayaan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak masuk akal jika disandingkan dengan profil pendapatan resmi mereka sebagai aparatur sipil negara (ASN).

​Gerakan Pemuda Mahasiswa Bogor (GPMB) secara terbuka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Inspektorat untuk memeriksa secara forensik asal-usul lonjakan harta tersebut. Ketua GPMB, Ikbal Ramadhan, menilai fluktuasi kekayaan yang masif dalam kurun waktu satu tahun ini mengembuskan aroma tidak sedap yang melukai rasa keadilan publik.

​"Kami melihat ada lompatan angka yang tidak wajar. Seorang Kepala Dinas dengan estimasi gaji pokok sekitar Rp6 juta dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di kisaran Rp35 juta per bulan, secara logis maksimal mengantongi pendapatan bersih sekitar Rp500 juta setahun sebelum dipotong biaya hidup. Bagaimana mungkin dalam 12 bulan kekayaan bersih mereka bisa melambung di atas Rp1 miliar? Dari mana basis kalkulasinya?" ujar Ikbal Ramadhan saat dihubungi, Rabu, 10 Juni 2026.

​Empat Kadis dalam Pusaran Sorotan

​Berdasarkan analisis data LHKPN Kabupaten Bogor 2024 vs 2025, terdapat empat Kepala Dinas (Kadis) yang mencatatkan lonjakan kekayaan paling ekstrem, menembus angka miliaran rupiah hanya dalam satu tahun anggaran:

​Nana Mulyana (Dinas Tenaga Kerja): Mencatatkan rekor lonjakan tertinggi. Hartanya melejit sebesar Rp1,420 Miliar, dari semula Rp4,077 Miliar (2024) menjadi Rp5,497 Miliar (2025).

​Hadijana (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - DPMD): Kekayaannya melonjak sebesar Rp1,377 Miliar, meroket dari Rp1,842 Miliar ke Rp3,220 Miliar.

​Fusia Meidiawaty (Dinas Kesehatan): Mengalami kenaikan kekayaan bersih sebesar Rp1,125 Miliar, mengubah saldo total hartanya dari Rp5,227 Miliar menjadi Rp6,352 Miliar.

​Yunita Mustika Putri (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - BKPSDM): Bertambah Rp1,072 Miliar, membuat total kekayaannya menyentuh Rp8,542 Miliar pada 2025.

​GPMB menegaskan bahwa LHKPN jangan sekadar dijadikan dokumen administratif formalitas yang digugurkan setiap tahun ke KPK. Dokumen tersebut harus menjadi instrumen deteksi dini korupsi. Lompatan harta di dinas-dinas basah dan strategis seperti Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kepegawaian, dan Pemberdayaan Desa rawan berafiliasi dengan praktik conflict of interest, gratifikasi, maupun setoran proyek.

​"Publik berhak curiga. Jika kenaikan ini diklaim berasal dari warisan, hibah, atau hasil usaha sampingan, buktikan secara transparan dalam lampiran publik. Jangan biarkan pejabat kita kaya mendadak di tengah rapor kemiskinan dan sengkarut infrastruktur Kabupaten Bogor yang belum tuntas," cetus Ikbal tajam.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Bogor maupun keempat Kepala Dinas terkait belum memberikan jawaban resmi atas konfirmasi tertulis mengenai rincian penambahan aset tanah, bangunan, maupun kas yang menjadi pemicu utama pembengkakan nilai LHKPN tersebut.

​GPMB berencana melayangkan surat desakan resmi kepada Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK untuk segera turun tangan melakukan klarifikasi faktual di lapangan. "Jika terbukti ada ketidaksesuaian profil pendapatan (IAD - Inbound Asset Detachment), copot dan proses hukum," pungkas Ikbal.

Chika (Wiwi)

​BOGOR, versitnews@gmail.com  Sorotan tajam kembali mengarah pada integritas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bogor. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2024–2025 menyingkap anomali miring: lonjakan kekayaan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak masuk akal jika disandingkan dengan profil pendapatan resmi mereka sebagai aparatur sipil negara (ASN).

​Gerakan Pemuda Mahasiswa Bogor (GPMB) secara terbuka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Inspektorat untuk memeriksa secara forensik asal-usul lonjakan harta tersebut. Ketua GPMB, Ikbal Ramadhan, menilai fluktuasi kekayaan yang masif dalam kurun waktu satu tahun ini mengembuskan aroma tidak sedap yang melukai rasa keadilan publik.

​"Kami melihat ada lompatan angka yang tidak wajar. Seorang Kepala Dinas dengan estimasi gaji pokok sekitar Rp6 juta dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di kisaran Rp35 juta per bulan, secara logis maksimal mengantongi pendapatan bersih sekitar Rp500 juta setahun sebelum dipotong biaya hidup. Bagaimana mungkin dalam 12 bulan kekayaan bersih mereka bisa melambung di atas Rp1 miliar? Dari mana basis kalkulasinya?" ujar Ikbal Ramadhan saat dihubungi, Rabu, 10 Juni 2026.

​Empat Kadis dalam Pusaran Sorotan

​Berdasarkan analisis data LHKPN Kabupaten Bogor 2024 vs 2025, terdapat empat Kepala Dinas (Kadis) yang mencatatkan lonjakan kekayaan paling ekstrem, menembus angka miliaran rupiah hanya dalam satu tahun anggaran:

​Nana Mulyana (Dinas Tenaga Kerja): Mencatatkan rekor lonjakan tertinggi. Hartanya melejit sebesar Rp1,420 Miliar, dari semula Rp4,077 Miliar (2024) menjadi Rp5,497 Miliar (2025).

​Hadijana (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - DPMD): Kekayaannya melonjak sebesar Rp1,377 Miliar, meroket dari Rp1,842 Miliar ke Rp3,220 Miliar.

​Fusia Meidiawaty (Dinas Kesehatan): Mengalami kenaikan kekayaan bersih sebesar Rp1,125 Miliar, mengubah saldo total hartanya dari Rp5,227 Miliar menjadi Rp6,352 Miliar.

​Yunita Mustika Putri (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - BKPSDM): Bertambah Rp1,072 Miliar, membuat total kekayaannya menyentuh Rp8,542 Miliar pada 2025.

​GPMB menegaskan bahwa LHKPN jangan sekadar dijadikan dokumen administratif formalitas yang digugurkan setiap tahun ke KPK. Dokumen tersebut harus menjadi instrumen deteksi dini korupsi. Lompatan harta di dinas-dinas basah dan strategis seperti Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kepegawaian, dan Pemberdayaan Desa rawan berafiliasi dengan praktik conflict of interest, gratifikasi, maupun setoran proyek.

​"Publik berhak curiga. Jika kenaikan ini diklaim berasal dari warisan, hibah, atau hasil usaha sampingan, buktikan secara transparan dalam lampiran publik. Jangan biarkan pejabat kita kaya mendadak di tengah rapor kemiskinan dan sengkarut infrastruktur Kabupaten Bogor yang belum tuntas," cetus Ikbal tajam.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Bogor maupun keempat Kepala Dinas terkait belum memberikan jawaban resmi atas konfirmasi tertulis mengenai rincian penambahan aset tanah, bangunan, maupun kas yang menjadi pemicu utama pembengkakan nilai LHKPN tersebut.

​GPMB berencana melayangkan surat desakan resmi kepada Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK untuk segera turun tangan melakukan klarifikasi faktual di lapangan. "Jika terbukti ada ketidaksesuaian profil pendapatan (IAD - Inbound Asset Detachment), copot dan proses hukum," pungkas Ikbal.

Chika (Wiwi)

MEDIA BERBASIS SINGAPURA SOROT INDONESIA, KETUA UMUM DPP AKPERSI: JANGAN BIARKAN NARASI GLOBAL MELEMAHKAN KEPERCAYAAN BANGSA TERHADAP NKRI

MEDIA BERBASIS SINGAPURA SOROT INDONESIA, KETUA UMUM DPP AKPERSI: JANGAN BIARKAN NARASI GLOBAL MELEMAHKAN KEPERCAYAAN BANGSA TERHADAP NKRI

VERSIT NEWS   

Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI), Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.BJ., C.EJ., C.F.L.E., C.IKJ., angkat bicara terkait meningkatnya pemberitaan sejumlah media internasional yang menyoroti kondisi ekonomi Indonesia dengan narasi yang dinilai cenderung pesimistis dan berpotensi memengaruhi persepsi investor global terhadap Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya sejumlah laporan media internasional berbasis Singapura yang secara intens mengulas tekanan terhadap rupiah, pasar saham Indonesia, serta menurunnya kepercayaan investor terhadap arah kebijakan ekonomi nasional. 

Menurut Rino Triyono, kebebasan pers merupakan prinsip yang harus dihormati dalam sistem demokrasi global. Namun demikian, masyarakat Indonesia juga perlu memiliki kemampuan membaca dan menganalisis setiap narasi internasional secara kritis agar tidak terjebak pada pembentukan persepsi yang merugikan kepentingan nasional.

"Kami menghormati kebebasan pers internasional. Akan tetapi ketika Indonesia terus-menerus ditempatkan sebagai objek pemberitaan negatif, masyarakat berhak bertanya apakah narasi tersebut semata-mata analisis ekonomi atau telah berkembang menjadi pembentukan persepsi global terhadap Indonesia," tegas Rino.

Sorotan internasional semakin menguat setelah media Singapura The Straits Times menerbitkan laporan berjudul "Sell Indonesia Sweeps Trading Desks as Prabowo Tightens Grip" yang menyebut Indonesia sedang menghadapi gelombang penjualan aset oleh investor global akibat meningkatnya kekhawatiran terhadap arah kebijakan ekonomi dan fiskal nasional. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa rupiah menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terlemah di Asia, sementara investor asing telah menarik miliaran dolar dari pasar obligasi Indonesia. 

Narasi serupa juga muncul dalam laporan The Business Times yang menyoroti meningkatnya kekhawatiran investor terhadap kebijakan ekonomi yang dinilai semakin intervensif dan berdampak terhadap persepsi risiko investasi di Indonesia. 

Sementara itu, analisis Reuters yang ditulis dari Singapura dan London menyebutkan bahwa sejumlah kebijakan ekonomi pemerintah telah memicu kekhawatiran pasar, sehingga menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan pasar keuangan Indonesia. Laporan tersebut bahkan menggambarkan adanya risiko terbentuknya "doom loop" atau lingkaran tekanan yang dapat memperburuk sentimen investor apabila kepercayaan pasar terus melemah. 

Di tengah kondisi tersebut, Bank Indonesia bahkan mengambil langkah luar biasa dengan menaikkan suku bunga acuan di luar jadwal reguler untuk membantu menstabilkan rupiah yang sempat menyentuh rekor terendah terhadap dolar Amerika Serikat. 

Menurut Rino, seluruh pemberitaan tersebut harus disikapi secara objektif dan profesional, namun tidak boleh membuat bangsa Indonesia kehilangan kepercayaan diri sebagai negara besar yang memiliki fondasi ekonomi kuat.

"Indonesia bukan negara kecil yang mudah digoyang oleh opini. Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, pasar domestik yang besar, posisi strategis dalam rantai pasok global, serta kekuatan sumber daya manusia yang terus berkembang."

Rino menambahkan bahwa dalam perspektif geopolitik, Singapura selama ini dikenal memiliki hubungan strategis yang sangat erat dengan pusat-pusat kekuatan ekonomi dan keuangan Barat, termasuk Amerika Serikat. Karena itu, menurutnya, setiap narasi yang berkembang dari pusat-pusat keuangan internasional perlu dibaca secara kritis dan tidak diterima mentah-mentah oleh masyarakat Indonesia.

"Secara pribadi saya memandang Singapura memiliki kedekatan strategis yang kuat dengan kepentingan ekonomi global Barat. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia harus mampu memilah antara kritik yang konstruktif dan narasi yang berpotensi membentuk persepsi negatif terhadap Indonesia."

Meski demikian, Rino menegaskan bahwa Indonesia tetap menghormati Singapura sebagai negara sahabat dan mitra strategis dalam ASEAN. Hubungan bilateral kedua negara harus tetap dibangun berdasarkan prinsip saling menghormati, saling menguntungkan, dan menghargai kedaulatan masing-masing.

Lebih lanjut, DPP AKPERSI mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat ketahanan nasional, menjaga stabilitas sosial, memperkuat sektor ekonomi produktif, serta meningkatkan literasi informasi di tengah derasnya arus pemberitaan global.

"Jangan sampai rakyat Indonesia kehilangan optimisme hanya karena tekanan pemberitaan internasional. Bangsa ini telah berkali-kali menghadapi krisis dan selalu mampu bangkit lebih kuat. Yang dibutuhkan saat ini adalah persatuan nasional, ketahanan ekonomi, dan kepercayaan terhadap kemampuan bangsa sendiri."

Sebagai organisasi pers, DPP AKPERSI juga mengajak media nasional untuk tetap menjunjung tinggi prinsip jurnalistik yang profesional, independen, berimbang, dan berorientasi pada kepentingan bangsa.

"Indonesia harus tetap berdiri tegak sebagai negara berdaulat. Kita menghormati seluruh negara dan seluruh media internasional, tetapi kepentingan nasional, kedaulatan ekonomi, dan keutuhan NKRI harus tetap menjadi prioritas utama. Jangan biarkan bangsa ini dilemahkan oleh perang persepsi maupun narasi yang dapat mengikis kepercayaan rakyat terhadap negaranya sendiri," pungkas Rino Triyono.

Rilis DPP AKPERSI

Jakarta – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI), Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.BJ., C.EJ., C.F.L.E., C.IKJ., angkat bicara terkait meningkatnya pemberitaan sejumlah media internasional yang menyoroti kondisi ekonomi Indonesia dengan narasi yang dinilai cenderung pesimistis dan berpotensi memengaruhi persepsi investor global terhadap Indonesia.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul munculnya sejumlah laporan media internasional berbasis Singapura yang secara intens mengulas tekanan terhadap rupiah, pasar saham Indonesia, serta menurunnya kepercayaan investor terhadap arah kebijakan ekonomi nasional. 

Menurut Rino Triyono, kebebasan pers merupakan prinsip yang harus dihormati dalam sistem demokrasi global. Namun demikian, masyarakat Indonesia juga perlu memiliki kemampuan membaca dan menganalisis setiap narasi internasional secara kritis agar tidak terjebak pada pembentukan persepsi yang merugikan kepentingan nasional.

"Kami menghormati kebebasan pers internasional. Akan tetapi ketika Indonesia terus-menerus ditempatkan sebagai objek pemberitaan negatif, masyarakat berhak bertanya apakah narasi tersebut semata-mata analisis ekonomi atau telah berkembang menjadi pembentukan persepsi global terhadap Indonesia," tegas Rino.

Sorotan internasional semakin menguat setelah media Singapura The Straits Times menerbitkan laporan berjudul "Sell Indonesia Sweeps Trading Desks as Prabowo Tightens Grip" yang menyebut Indonesia sedang menghadapi gelombang penjualan aset oleh investor global akibat meningkatnya kekhawatiran terhadap arah kebijakan ekonomi dan fiskal nasional. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa rupiah menjadi salah satu mata uang dengan kinerja terlemah di Asia, sementara investor asing telah menarik miliaran dolar dari pasar obligasi Indonesia. 

Narasi serupa juga muncul dalam laporan The Business Times yang menyoroti meningkatnya kekhawatiran investor terhadap kebijakan ekonomi yang dinilai semakin intervensif dan berdampak terhadap persepsi risiko investasi di Indonesia. 

Sementara itu, analisis Reuters yang ditulis dari Singapura dan London menyebutkan bahwa sejumlah kebijakan ekonomi pemerintah telah memicu kekhawatiran pasar, sehingga menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan pasar keuangan Indonesia. Laporan tersebut bahkan menggambarkan adanya risiko terbentuknya "doom loop" atau lingkaran tekanan yang dapat memperburuk sentimen investor apabila kepercayaan pasar terus melemah. 

Di tengah kondisi tersebut, Bank Indonesia bahkan mengambil langkah luar biasa dengan menaikkan suku bunga acuan di luar jadwal reguler untuk membantu menstabilkan rupiah yang sempat menyentuh rekor terendah terhadap dolar Amerika Serikat. 

Menurut Rino, seluruh pemberitaan tersebut harus disikapi secara objektif dan profesional, namun tidak boleh membuat bangsa Indonesia kehilangan kepercayaan diri sebagai negara besar yang memiliki fondasi ekonomi kuat.

"Indonesia bukan negara kecil yang mudah digoyang oleh opini. Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah, pasar domestik yang besar, posisi strategis dalam rantai pasok global, serta kekuatan sumber daya manusia yang terus berkembang."

Rino menambahkan bahwa dalam perspektif geopolitik, Singapura selama ini dikenal memiliki hubungan strategis yang sangat erat dengan pusat-pusat kekuatan ekonomi dan keuangan Barat, termasuk Amerika Serikat. Karena itu, menurutnya, setiap narasi yang berkembang dari pusat-pusat keuangan internasional perlu dibaca secara kritis dan tidak diterima mentah-mentah oleh masyarakat Indonesia.

"Secara pribadi saya memandang Singapura memiliki kedekatan strategis yang kuat dengan kepentingan ekonomi global Barat. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia harus mampu memilah antara kritik yang konstruktif dan narasi yang berpotensi membentuk persepsi negatif terhadap Indonesia."

Meski demikian, Rino menegaskan bahwa Indonesia tetap menghormati Singapura sebagai negara sahabat dan mitra strategis dalam ASEAN. Hubungan bilateral kedua negara harus tetap dibangun berdasarkan prinsip saling menghormati, saling menguntungkan, dan menghargai kedaulatan masing-masing.

Lebih lanjut, DPP AKPERSI mengajak seluruh elemen bangsa untuk memperkuat ketahanan nasional, menjaga stabilitas sosial, memperkuat sektor ekonomi produktif, serta meningkatkan literasi informasi di tengah derasnya arus pemberitaan global.

"Jangan sampai rakyat Indonesia kehilangan optimisme hanya karena tekanan pemberitaan internasional. Bangsa ini telah berkali-kali menghadapi krisis dan selalu mampu bangkit lebih kuat. Yang dibutuhkan saat ini adalah persatuan nasional, ketahanan ekonomi, dan kepercayaan terhadap kemampuan bangsa sendiri."

Sebagai organisasi pers, DPP AKPERSI juga mengajak media nasional untuk tetap menjunjung tinggi prinsip jurnalistik yang profesional, independen, berimbang, dan berorientasi pada kepentingan bangsa.

"Indonesia harus tetap berdiri tegak sebagai negara berdaulat. Kita menghormati seluruh negara dan seluruh media internasional, tetapi kepentingan nasional, kedaulatan ekonomi, dan keutuhan NKRI harus tetap menjadi prioritas utama. Jangan biarkan bangsa ini dilemahkan oleh perang persepsi maupun narasi yang dapat mengikis kepercayaan rakyat terhadap negaranya sendiri," pungkas Rino Triyono.

Rilis DPP AKPERSI

Pemkab Karawang Raih Opini WTP BPK 11 Kali Berturut-turut

Pemkab Karawang Raih Opini WTP BPK 11 Kali Berturut-turut

VERSIT NEWS   

KARAWANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Penghargaan tersebut menjadi yang ke-11 kalinya secara berturut-turut diterima Kabupaten Karawang sejak tahun 2015.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD dilakukan oleh Kepala BPK Jawa Barat kepada Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh di Kantor BPK Jawa Barat, Bandung, Selasa (9/6/2026).

Bupati Aep Syaepuloh mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemkab Karawang yang selama ini berupaya menjaga pengelolaan keuangan daerah tetap baik dan transparan.

"Alhamdulillah, Karawang kembali meraih opini WTP. Ini adalah hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dan semua pihak yang telah berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat," kata Aep.

Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih serta akuntabel.

Aep menegaskan, Pemkab Karawang akan terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah agar kepercayaan publik tetap terjaga.

"Semoga capaian ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk bekerja lebih baik lagi dalam melayani masyarakat," ujarnya.

Opini WTP merupakan penilaian tertinggi dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Predikat ini menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan dan dinilai wajar tanpa adanya pengecualian.

Dengan raihan WTP ke-11 secara beruntun, Karawang kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Prestasi tersebut juga semakin memperkuat citra positif Kabupaten Karawang sebagai daerah yang konsisten menerapkan pengelolaan keuangan publik secara profesional. 

Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Tahun ini menjadi pencapaian istimewa karena Karawang berhasil mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut sejak 2015.

Menurut Endang, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara baik dan akuntabel, yang juga didukung fungsi pengawasan DPRD.

"Alhamdulillah, Kabupaten Karawang kembali meraih WTP untuk hasil pemeriksaan tahun anggaran 2025. Ini capaian yang sangat membanggakan dan menjadi bukti kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah," kata Endang usai 

menerima hasil pemeriksaan BPK RI di Bandung.

Ia mengatakan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, prestasi tersebut juga menunjukkan adanya komitmen bersama dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

"Ke depan tentu kita ingin prestasi ini terus dipertahankan. Yang terpenting, anggaran daerah dapat digunakan secara tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.

Redaksi 

KARAWANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Penghargaan tersebut menjadi yang ke-11 kalinya secara berturut-turut diterima Kabupaten Karawang sejak tahun 2015.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD dilakukan oleh Kepala BPK Jawa Barat kepada Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh di Kantor BPK Jawa Barat, Bandung, Selasa (9/6/2026).

Bupati Aep Syaepuloh mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Pemkab Karawang yang selama ini berupaya menjaga pengelolaan keuangan daerah tetap baik dan transparan.

"Alhamdulillah, Karawang kembali meraih opini WTP. Ini adalah hasil kerja keras seluruh perangkat daerah dan semua pihak yang telah berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat," kata Aep.

Menurutnya, prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih serta akuntabel.

Aep menegaskan, Pemkab Karawang akan terus menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah agar kepercayaan publik tetap terjaga.

"Semoga capaian ini menjadi penyemangat bagi kita semua untuk bekerja lebih baik lagi dalam melayani masyarakat," ujarnya.

Opini WTP merupakan penilaian tertinggi dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Predikat ini menunjukkan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai standar akuntansi pemerintahan dan dinilai wajar tanpa adanya pengecualian.

Dengan raihan WTP ke-11 secara beruntun, Karawang kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga tata kelola keuangan daerah yang baik, transparan, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Prestasi tersebut juga semakin memperkuat citra positif Kabupaten Karawang sebagai daerah yang konsisten menerapkan pengelolaan keuangan publik secara profesional. 

Ketua DPRD Kabupaten Karawang, Endang Sodikin, mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Tahun ini menjadi pencapaian istimewa karena Karawang berhasil mempertahankan opini WTP selama 11 tahun berturut-turut sejak 2015.

Menurut Endang, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara baik dan akuntabel, yang juga didukung fungsi pengawasan DPRD.

"Alhamdulillah, Kabupaten Karawang kembali meraih WTP untuk hasil pemeriksaan tahun anggaran 2025. Ini capaian yang sangat membanggakan dan menjadi bukti kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah," kata Endang usai 

menerima hasil pemeriksaan BPK RI di Bandung.

Ia mengatakan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan agar penggunaan anggaran daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Menurutnya, prestasi tersebut juga menunjukkan adanya komitmen bersama dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggung jawab.

"Ke depan tentu kita ingin prestasi ini terus dipertahankan. Yang terpenting, anggaran daerah dapat digunakan secara tepat sasaran untuk kepentingan masyarakat," ujarnya.

Redaksi 

PEMUDA RSB DAN WARGA KP. SUKAWENING LAKSANAKAN PENGECORAN JALAN SECARA SWADAYA PERKUAT AKSES LINGKUNGAN

PEMUDA RSB DAN WARGA KP. SUKAWENING LAKSANAKAN PENGECORAN JALAN SECARA SWADAYA PERKUAT AKSES LINGKUNGAN

VERSIT NEWS   

 Cianjur — / Puluhan warga dari berbagai elemen masyarakat Kampung Sukawening, Desa Sukakerta, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, sangat antusias bergotong royong melaksanakan kerja bakti pengecoran jalan utama lingkungan secara swadaya, Selasa,(09/06/2025). Kegiatan ini digagas  oleh warga masyarakat dan tokoh pemuda  Remaja Sukawening bersatu (RSB) selaku wadah organisasi pemuda setempat, dengan tujuan mengubah kondisi jalan yang sebelumnya berupa timbunan batu koral dan sudah rusak parah.

 

Hadir dalam kegiatan ini perwakilan pemuda yang tergabung dalam Remaja Sukawening Bersatu (RSB), dan tokoh masyarakat, unsur pekerja,  yang semuanya berpartisipasi aktif dengan semangat tinggi. Antusiasme warga terlihat sejak sore  hingga malam hari, bahkan sebelum kegiatan dimulai, mereka sudah berkumpul dan bersiap membantu berbagai tahapan pekerjaan. Bersama-sama mereka bekerja sepanjang hari, tanpa mengeluh sedikit pun.

 

Jalan utama penghubung antarwilayah ini sebelumnya hanya berupa timbunan batu koral yang tidak rata, banyak berlubang, dan bebatuan sering lepas sehingga berbahaya dilalui. Saat musim hujan, permukaannya menjadi licin dan berlumpur, sedangkan saat kemarau menimbulkan debu tebal. Kondisi ini sangat menyulitkan pejalan kaki maupun kendaraan roda dua, bahkan sering menyebabkan kerusakan kendaraan dan risiko kecelakaan.

 

Menyikapi keterbatasan anggaran perbaikan dari pihak terkait,para tokoh masyarakat bersama jajaran Remaja Sukawening Bersatu (RSB) mengambil inisiatif pembangunan mandiri. Pekerjaan yang dilakukan meliputi meratakan batu koral yang ada, pemadatan tanah dasar, pencampuran bahan, hingga proses pengecoran. Hingga akhir kegiatan hari ini, proses pengecoran belum selesai sepenuhnya dan akan dilanjutkan pada waktu yang telah disepakati bersama.

 

Ketua Remaja Sukawening Bersatu (RSB), andri setiawan, menyatakan bahwa tingkat antusiasme dan kebersamaan warga menjadi modal utama terselenggaranya kegiatan ini. Dana pembelian semen, pasir, dan peralatan dikumpulkan dari sumbangan sukarela anggota dan warga, sedangkan seluruh tenaga kerja disumbangkan secara cuma-cuma.

 

“Kami selaku pengurus dan anggota Remaja Sukawening Bersatu (RSB) percaya bahwa pembangunan tidak harus selalu menunggu bantuan luar. Ketika berbagai elemen bersatu dengan semangat yang tinggi, keterbatasan dana dapat tergantikan dengan kekuatan kebersamaan. Meskipun pengecoran belum selesai seluruhnya hari ini, kami telah menyusun jadwal untuk melanjutkan pekerjaan hingga selesai secara sempurna,” ujar andri.

 

Ia menambahkan, nantinya setelah seluruh proses pengecoran rampung dan beton mengeras dengan baik, diharapkan jalan ini dapat memperlancar akses transportasi, memudahkan akses pendidikan, kesehatan, dan perekonomian warga Desa Sukakerta pada umumnya, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap lingkungan.

 

Salah seorang warga mengapresiasi semangat kebersamaan yang digagas oleh Remaja Sukawening Bersatu (RSB). “Kami sangat senang dan antusias melihat jalan ini akhirnya mulai diperbaiki berkat inisiatif para remaja. Dulu jalan koral sering menyusahkan, bikin kendaraan rusak dan licin saat hujan. Kami siap kembali bergotong royong untuk menyelesaikan sisanya agar jalan ini segera bisa dinikmati bersama,” ungkapnya.

 

Setelah pekerjaan dihentikan sementara, dilakukan pengecekan hasil yang sudah dikerjakan dan disampaikan arahan perawatan sementara pada bagian yang sudah dicor. Kegiatan hari ini ditutup dengan makan bersama sebagai wujud syukur dan penguatan silaturahmi.

 

Remaja Sukawening Bersatu (RSB) menegaskan komitmennya untuk segera melanjutkan dan menyelesaikan proses pengecoran sesuai rencana. Tokoh masyarakat kp. Sukawening juga mengajak seluruh warga untuk terus mendukung kegiatan ini serta nantinya turut memelihara fasilitas yang telah dibangun agar bermanfaat dalam jangka panjang bagi warga Kampung Sukawening dan sekitarnya.

 

Chika (Wiwi)

 Cianjur — / Puluhan warga dari berbagai elemen masyarakat Kampung Sukawening, Desa Sukakerta, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, sangat antusias bergotong royong melaksanakan kerja bakti pengecoran jalan utama lingkungan secara swadaya, Selasa,(09/06/2025). Kegiatan ini digagas  oleh warga masyarakat dan tokoh pemuda  Remaja Sukawening bersatu (RSB) selaku wadah organisasi pemuda setempat, dengan tujuan mengubah kondisi jalan yang sebelumnya berupa timbunan batu koral dan sudah rusak parah.

 

Hadir dalam kegiatan ini perwakilan pemuda yang tergabung dalam Remaja Sukawening Bersatu (RSB), dan tokoh masyarakat, unsur pekerja,  yang semuanya berpartisipasi aktif dengan semangat tinggi. Antusiasme warga terlihat sejak sore  hingga malam hari, bahkan sebelum kegiatan dimulai, mereka sudah berkumpul dan bersiap membantu berbagai tahapan pekerjaan. Bersama-sama mereka bekerja sepanjang hari, tanpa mengeluh sedikit pun.

 

Jalan utama penghubung antarwilayah ini sebelumnya hanya berupa timbunan batu koral yang tidak rata, banyak berlubang, dan bebatuan sering lepas sehingga berbahaya dilalui. Saat musim hujan, permukaannya menjadi licin dan berlumpur, sedangkan saat kemarau menimbulkan debu tebal. Kondisi ini sangat menyulitkan pejalan kaki maupun kendaraan roda dua, bahkan sering menyebabkan kerusakan kendaraan dan risiko kecelakaan.

 

Menyikapi keterbatasan anggaran perbaikan dari pihak terkait,para tokoh masyarakat bersama jajaran Remaja Sukawening Bersatu (RSB) mengambil inisiatif pembangunan mandiri. Pekerjaan yang dilakukan meliputi meratakan batu koral yang ada, pemadatan tanah dasar, pencampuran bahan, hingga proses pengecoran. Hingga akhir kegiatan hari ini, proses pengecoran belum selesai sepenuhnya dan akan dilanjutkan pada waktu yang telah disepakati bersama.

 

Ketua Remaja Sukawening Bersatu (RSB), andri setiawan, menyatakan bahwa tingkat antusiasme dan kebersamaan warga menjadi modal utama terselenggaranya kegiatan ini. Dana pembelian semen, pasir, dan peralatan dikumpulkan dari sumbangan sukarela anggota dan warga, sedangkan seluruh tenaga kerja disumbangkan secara cuma-cuma.

 

“Kami selaku pengurus dan anggota Remaja Sukawening Bersatu (RSB) percaya bahwa pembangunan tidak harus selalu menunggu bantuan luar. Ketika berbagai elemen bersatu dengan semangat yang tinggi, keterbatasan dana dapat tergantikan dengan kekuatan kebersamaan. Meskipun pengecoran belum selesai seluruhnya hari ini, kami telah menyusun jadwal untuk melanjutkan pekerjaan hingga selesai secara sempurna,” ujar andri.

 

Ia menambahkan, nantinya setelah seluruh proses pengecoran rampung dan beton mengeras dengan baik, diharapkan jalan ini dapat memperlancar akses transportasi, memudahkan akses pendidikan, kesehatan, dan perekonomian warga Desa Sukakerta pada umumnya, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap lingkungan.

 

Salah seorang warga mengapresiasi semangat kebersamaan yang digagas oleh Remaja Sukawening Bersatu (RSB). “Kami sangat senang dan antusias melihat jalan ini akhirnya mulai diperbaiki berkat inisiatif para remaja. Dulu jalan koral sering menyusahkan, bikin kendaraan rusak dan licin saat hujan. Kami siap kembali bergotong royong untuk menyelesaikan sisanya agar jalan ini segera bisa dinikmati bersama,” ungkapnya.

 

Setelah pekerjaan dihentikan sementara, dilakukan pengecekan hasil yang sudah dikerjakan dan disampaikan arahan perawatan sementara pada bagian yang sudah dicor. Kegiatan hari ini ditutup dengan makan bersama sebagai wujud syukur dan penguatan silaturahmi.

 

Remaja Sukawening Bersatu (RSB) menegaskan komitmennya untuk segera melanjutkan dan menyelesaikan proses pengecoran sesuai rencana. Tokoh masyarakat kp. Sukawening juga mengajak seluruh warga untuk terus mendukung kegiatan ini serta nantinya turut memelihara fasilitas yang telah dibangun agar bermanfaat dalam jangka panjang bagi warga Kampung Sukawening dan sekitarnya.

 

Chika (Wiwi)

MENGECAM DUGAAN AKSI LGBT DAN PESTA GAY DI TEMPAT HIBURAN MALAM KARAWANG TUTUP PERNANEN

MENGECAM DUGAAN AKSI LGBT DAN PESTA GAY DI TEMPAT HIBURAN MALAM KARAWANG TUTUP PERNANEN

VERSIT NEWS   

Karawang, 8 Juni 2026

Organisasi Wibawa Nusantara melalui Ketua Umumnya, KH M. Endang Suratno Wibowo, menyatakan sikap tegas mengecam dugaan aksi LGBT dan pesta gay yang terjadi di salah satu tempat hiburan malam yang belakangan menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Dugaan peristiwa tersebut saat ini sedang menjadi sorotan masyarakat serta mendapat perhatian aparat dan berbagai elemen keagamaan di Kabupaten Karawang. 

Menurut KH M. Endang Suratno Wibowo, perilaku yang bertentangan dengan nilai agama, norma kesusilaan, dan budaya luhur bangsa tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa. Indonesia dibangun di atas fondasi Ketuhanan Yang Maha Esa, etika sosial, serta penghormatan terhadap nilai keluarga yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat selama berabad-abad.

> "Wibawa Nusantara menolak segala bentuk normalisasi perilaku seksual yang bertentangan dengan ajaran agama, nilai moral, dan karakter bangsa Indonesia. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga marwah keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial dari berbagai bentuk penyimpangan yang berpotensi merusak tatanan moral generasi mendatang."

Wibawa Nusantara juga mendukung langkah aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk melakukan penyelidikan secara objektif, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku terhadap dugaan peristiwa tersebut. Organisasi ini menilai setiap tempat hiburan wajib menjaga ketertiban umum, norma kesusilaan, serta menghormati nilai-nilai yang hidup di masyarakat. 

Selain itu, Wibawa Nusantara mengajak para tokoh agama, pendidik, keluarga, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sipil untuk memperkuat pendidikan akhlak, karakter, serta ketahanan keluarga sebagai benteng utama dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di era modern.

"Kami meyakini bahwa solusi terbaik bukan hanya penindakan, melainkan juga penguatan pendidikan moral, spiritual, dan budaya. Bangsa yang besar tidak hanya maju secara ekonomi dan teknologi, tetapi juga kokoh dalam menjaga kehormatan nilai-nilai yang menjadi jati dirinya," tegas KH M. Endang Suratno Wibowo.

Wibawa Nusantara menyerukan agar seluruh masyarakat tetap menjaga ketertiban, tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, serta menyerahkan proses penanganan kepada pihak yang berwenang sesuai koridor hukum yang berlaku.

"Menjaga peradaban bukan hanya tugas negara, melainkan tanggung jawab bersama seluruh anak bangsa."

Sekretariat Wibawa Nusantara

Karawang, Jawa Barat

8 Juni 2026

*REDAKSI*

Karawang, 8 Juni 2026

Organisasi Wibawa Nusantara melalui Ketua Umumnya, KH M. Endang Suratno Wibowo, menyatakan sikap tegas mengecam dugaan aksi LGBT dan pesta gay yang terjadi di salah satu tempat hiburan malam yang belakangan menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Dugaan peristiwa tersebut saat ini sedang menjadi sorotan masyarakat serta mendapat perhatian aparat dan berbagai elemen keagamaan di Kabupaten Karawang. 

Menurut KH M. Endang Suratno Wibowo, perilaku yang bertentangan dengan nilai agama, norma kesusilaan, dan budaya luhur bangsa tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa. Indonesia dibangun di atas fondasi Ketuhanan Yang Maha Esa, etika sosial, serta penghormatan terhadap nilai keluarga yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat selama berabad-abad.

> "Wibawa Nusantara menolak segala bentuk normalisasi perilaku seksual yang bertentangan dengan ajaran agama, nilai moral, dan karakter bangsa Indonesia. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga marwah keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial dari berbagai bentuk penyimpangan yang berpotensi merusak tatanan moral generasi mendatang."

Wibawa Nusantara juga mendukung langkah aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk melakukan penyelidikan secara objektif, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku terhadap dugaan peristiwa tersebut. Organisasi ini menilai setiap tempat hiburan wajib menjaga ketertiban umum, norma kesusilaan, serta menghormati nilai-nilai yang hidup di masyarakat. 

Selain itu, Wibawa Nusantara mengajak para tokoh agama, pendidik, keluarga, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sipil untuk memperkuat pendidikan akhlak, karakter, serta ketahanan keluarga sebagai benteng utama dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di era modern.

"Kami meyakini bahwa solusi terbaik bukan hanya penindakan, melainkan juga penguatan pendidikan moral, spiritual, dan budaya. Bangsa yang besar tidak hanya maju secara ekonomi dan teknologi, tetapi juga kokoh dalam menjaga kehormatan nilai-nilai yang menjadi jati dirinya," tegas KH M. Endang Suratno Wibowo.

Wibawa Nusantara menyerukan agar seluruh masyarakat tetap menjaga ketertiban, tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, serta menyerahkan proses penanganan kepada pihak yang berwenang sesuai koridor hukum yang berlaku.

"Menjaga peradaban bukan hanya tugas negara, melainkan tanggung jawab bersama seluruh anak bangsa."

Sekretariat Wibawa Nusantara

Karawang, Jawa Barat

8 Juni 2026

*REDAKSI*