VERSITNEWS

Rabu, 24 September 2025

Diduga Anti Media, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Karawang Bungkam Saat Dikonfirmasi Wartawan.

Karawang | Versitnews.com-Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP)Kabupaten Karawang,Drs. H. Asep Hazar, M.Sc.,Menuai sorotan tajam dari publik setelah menunjukkan sikap yang dinilai transparansi dan enggan terbuka terhadap awak media.

Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan terkait sejumlah isu penting tak digubris sama sekali, telepon tak diangkat, pesan tak dibalas, seolah menghindar dari tanggung jawab sebagai pejabat publik.

Rabu (24/09/2025), tim redaksi media ini telah berulang kali mencoba menghubungi Drs. H. Asep Hazar, M.Sc., guna meminta klarifikasi atas kabar yang berkembang di masyarakat. Namun hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dinas PRKP tersebut tidak memberikan satu pun respons. Ketidakhadiran komunikasi dari seorang pejabat daerah menimbulkan tanda tanya besar: apa yang sebenarnya sedang disembunyikan?

Sikap bungkam "Drs. H. Asep Hazar kian memperkuat dugaan publik bahwa ia alergi terhadap kontrol sosial, terutama ketika menyangkut transparansi anggaran, kebijakan publik, dan program pembangunan yang didanai uang rakyat. Beberapa warga yang kami temui menyampaikan kekecewaan mendalam atas gaya kepemimpinan Kepala Dinas yang tertutup.

“Kalau kepada wartawan saja menghindar, bagaimana dia akan terbuka kepada kami, Masyarakat sendiri? Kami ingin tahu ke mana arah kebijakan Dinas dan bagaimana dana APBD dan APBN digunakan,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan dengan tegas bahwa setiap badan publik—termasuk pemerintah daerah — berkewajiban menyampaikan informasi kepada masyarakat. Menutup diri dari media bukan hanya tindakan tidak profesional, tapi juga melawan semangat demokrasi.

Ketertutupan seperti ini justru membuka ruang spekulasi liar dan menciptakan narasi miring yang bisa merusak citra pemerintahan Karawang. Tanpa klarifikasi resmi dari Drs. H. Asep Hazar, M.Sc., publik hanya akan mengandalkan asumsi, yang dalam iklim keterbukaan seperti saat ini, sangat berbahaya.

Kami selaku awak media masih membuka ruang klarifikasi bagi Kepala Dinas PRKP Karawang, Namun jika sikap bungkam terus dipertahankan, jangan salahkan publik bila mulai bertanya-tanya: ada apa dengan Drs. H. Asep Hazar, M.Sc.,?
Karawang | Versitnews.com-Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP)Kabupaten Karawang,Drs. H. Asep Hazar, M.Sc.,Menuai sorotan tajam dari publik setelah menunjukkan sikap yang dinilai transparansi dan enggan terbuka terhadap awak media.

Upaya konfirmasi yang dilakukan wartawan terkait sejumlah isu penting tak digubris sama sekali, telepon tak diangkat, pesan tak dibalas, seolah menghindar dari tanggung jawab sebagai pejabat publik.

Rabu (24/09/2025), tim redaksi media ini telah berulang kali mencoba menghubungi Drs. H. Asep Hazar, M.Sc., guna meminta klarifikasi atas kabar yang berkembang di masyarakat. Namun hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dinas PRKP tersebut tidak memberikan satu pun respons. Ketidakhadiran komunikasi dari seorang pejabat daerah menimbulkan tanda tanya besar: apa yang sebenarnya sedang disembunyikan?

Sikap bungkam "Drs. H. Asep Hazar kian memperkuat dugaan publik bahwa ia alergi terhadap kontrol sosial, terutama ketika menyangkut transparansi anggaran, kebijakan publik, dan program pembangunan yang didanai uang rakyat. Beberapa warga yang kami temui menyampaikan kekecewaan mendalam atas gaya kepemimpinan Kepala Dinas yang tertutup.

“Kalau kepada wartawan saja menghindar, bagaimana dia akan terbuka kepada kami, Masyarakat sendiri? Kami ingin tahu ke mana arah kebijakan Dinas dan bagaimana dana APBD dan APBN digunakan,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan dengan tegas bahwa setiap badan publik—termasuk pemerintah daerah — berkewajiban menyampaikan informasi kepada masyarakat. Menutup diri dari media bukan hanya tindakan tidak profesional, tapi juga melawan semangat demokrasi.

Ketertutupan seperti ini justru membuka ruang spekulasi liar dan menciptakan narasi miring yang bisa merusak citra pemerintahan Karawang. Tanpa klarifikasi resmi dari Drs. H. Asep Hazar, M.Sc., publik hanya akan mengandalkan asumsi, yang dalam iklim keterbukaan seperti saat ini, sangat berbahaya.

Kami selaku awak media masih membuka ruang klarifikasi bagi Kepala Dinas PRKP Karawang, Namun jika sikap bungkam terus dipertahankan, jangan salahkan publik bila mulai bertanya-tanya: ada apa dengan Drs. H. Asep Hazar, M.Sc.,?

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Karawang H.Ajang Supandi Maknai Hari Tani Nasional Sebagai Upaya Peningkatan Perhatian bagi Petani

Karawangbicara.com,— Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Karawang,"H,Ajang Supandi mengucapkan selamat memperingati Hari Tani Nasional 2025.

Dalam momentum tahunan ini, H.Ajang mengajak masyarakat untuk kembali menghargai peran penting petani dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

“Selamat Hari Tani Nasional. Kembali ke sawah, mari kita menyemai masa depan. Merdeka!” ujar H.Ajang saat dihubungi Media Karawangbicara.com, Rabu (24/9/2025).

H.Ajang menilai sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

Penetapan Hari Tani Nasional tidak lepas dari tonggak sejarah lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 yang disahkan pada 24 September 1960. Melalui Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 169 Tahun 1963, Presiden Soekarno menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Tani Nasional.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Kementerian Pertanian, UUPA memiliki makna strategis sebagai implementasi dari Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Undang-undang ini menjadi fondasi utama yang menyatakan bahwa kekayaan alam, termasuk tanah, dikuasai oleh negara dan harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,"ucap H.Ajang.

“Terima kasih untuk para petani yang sudah turut serta membangun negara Indonesia. Momen ini saya harap menjadi momentum bagi pemerintah untuk terus memberikan perhatian guna peningkatan kualitas hidup para petani,” ungkap H.Ajang.

Salah satu alasan utama mengapa perhatian harus diberikan kepada petani adalah untuk memastikan ketahanan pangan yang stabil

Petani adalah tulang punggung produksi pangan di Indonesia, dan pasokan pangan yang mencukupi adalah fondasi bagi kesejahteraan nasional. Dengan mendukung petani, negara dapat mengurangi risiko kekurangan pangan dan ketidakstabilan harga,” ujar Ketua DPC Partai Gerindra.

“Dengan memberikan perhatian kepada petani, negara dapat menciptakan peluang kerja bagi jutaan orang di daerah pedesaan dan meningkatkan pendapatan mereka. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan petani tetapi juga membantu pengentasan kemiskinan di pedesaan,” sambungnya.

Di samping itu, H.Ajang juga mendorong perwujudan pertanian yang berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

“Dengan memberikan perhatian kepada petani, negara dapat mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, konservasi air, dan pengendalian hama yang berkelanjutan. Ini akan membantu mengurangi dampak negatif pertanian terhadap ekosistem. 

“Negara harus mendukung riset dan pengembangan pertanian serta memastikan bahwa petani memiliki akses ke teknologi modern yang dapat meningkatkan produktivitas mereka,” tandasnya.

Pemerintah dan berbagai pihak terkait diharapkan untuk terus memberikan perhatian dan dukungan yang diperlukan kepada petani Indonesia. Ini akan membantu menciptakan masa depan yang lebih cerah, dengan ketahanan pangan yang kuat, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan kelestarian lingkungan yang terjaga. Keberhasilan petani adalah kunci keberhasilan bangsa Indonesia secara keseluruhan.


Penulis:Ferimaulana 


Karawangbicara.com,— Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Karawang,"H,Ajang Supandi mengucapkan selamat memperingati Hari Tani Nasional 2025.

Dalam momentum tahunan ini, H.Ajang mengajak masyarakat untuk kembali menghargai peran penting petani dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

“Selamat Hari Tani Nasional. Kembali ke sawah, mari kita menyemai masa depan. Merdeka!” ujar H.Ajang saat dihubungi Media Karawangbicara.com, Rabu (24/9/2025).

H.Ajang menilai sektor pertanian masih menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

Penetapan Hari Tani Nasional tidak lepas dari tonggak sejarah lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960 yang disahkan pada 24 September 1960. Melalui Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 169 Tahun 1963, Presiden Soekarno menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Tani Nasional.

Berdasarkan informasi dari laman resmi Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Kementerian Pertanian, UUPA memiliki makna strategis sebagai implementasi dari Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945. Undang-undang ini menjadi fondasi utama yang menyatakan bahwa kekayaan alam, termasuk tanah, dikuasai oleh negara dan harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,"ucap H.Ajang.

“Terima kasih untuk para petani yang sudah turut serta membangun negara Indonesia. Momen ini saya harap menjadi momentum bagi pemerintah untuk terus memberikan perhatian guna peningkatan kualitas hidup para petani,” ungkap H.Ajang.

Salah satu alasan utama mengapa perhatian harus diberikan kepada petani adalah untuk memastikan ketahanan pangan yang stabil

Petani adalah tulang punggung produksi pangan di Indonesia, dan pasokan pangan yang mencukupi adalah fondasi bagi kesejahteraan nasional. Dengan mendukung petani, negara dapat mengurangi risiko kekurangan pangan dan ketidakstabilan harga,” ujar Ketua DPC Partai Gerindra.

“Dengan memberikan perhatian kepada petani, negara dapat menciptakan peluang kerja bagi jutaan orang di daerah pedesaan dan meningkatkan pendapatan mereka. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesejahteraan petani tetapi juga membantu pengentasan kemiskinan di pedesaan,” sambungnya.

Di samping itu, H.Ajang juga mendorong perwujudan pertanian yang berkelanjutan untuk menjaga kelestarian lingkungan.

“Dengan memberikan perhatian kepada petani, negara dapat mendorong praktik pertanian yang ramah lingkungan, seperti penggunaan pupuk organik, konservasi air, dan pengendalian hama yang berkelanjutan. Ini akan membantu mengurangi dampak negatif pertanian terhadap ekosistem. 

“Negara harus mendukung riset dan pengembangan pertanian serta memastikan bahwa petani memiliki akses ke teknologi modern yang dapat meningkatkan produktivitas mereka,” tandasnya.

Pemerintah dan berbagai pihak terkait diharapkan untuk terus memberikan perhatian dan dukungan yang diperlukan kepada petani Indonesia. Ini akan membantu menciptakan masa depan yang lebih cerah, dengan ketahanan pangan yang kuat, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan kelestarian lingkungan yang terjaga. Keberhasilan petani adalah kunci keberhasilan bangsa Indonesia secara keseluruhan.


Penulis:Ferimaulana 


Rapat Minggon Pada Rabu,24 September 2025, Membahas Topik Penting Terkait Penyaluran KKS

Karawangbicara.com – Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang menggelar rapat minggon rutin pada Rabu, 24 September 2025.

Dalam rapat tersebut dihadiri:  
 
- Bapak Ekky Gilang P. (PLT Lurah)
- Bapak Rasam (Kasi Pem)
- Bapak Daling Permana (Bendahara PBB)
- Korcam PKH
- PSM
- Para RT/RW Kelurahan Karangpawitan

Agenda Rapat, Pembahasan Persiapan Pendistribusian (KKS), Para RT/RW diharapkan untuk memahami proses dan jadwal pendistribusian. Jadwal pendistribusian akan dilaksanakan pada Tanggal 13 hingga 14 Oktober 2025.

"Lurah Eki meminta kepada Para RT/RW untuk menyampaikan informasi ini kepada warga agar semua pihak siap menerima KKS menjelang tanggal pendistribusian.

Selain itu,"Eki Membahas tentang Bansos, yang berhak diterima sesuai peraturan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memastikan bahwa Bansos disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya dan menghindari persepsi dan pemahaman yang berbeda di kalangan masyarakat.

“Dengan kebersamaan dan kerja nyata, kita bisa menjadikan Karangpawita lebih baik dan lebih maju. Setiap kegiatan yang dilakukan harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tutur Eki Gilang.

Meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga Kelurahan Karangpawitan, Memastikan transparansi dan pemahaman yang sama terkait bantuan sosial di masyarakat.

Setiap aparatur diwajibkan untuk menyusun laporan mengenai hasil diskusi dan rencana aksi yang akan dilaksanakan. Sosialisasi informasi mengenai pendistibusian (KKS) dilakukan secara berkala untuk memastikan semua warga mendapatkan informasi yang akurat. Semoga rapat ini dapat menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat,"tegas Eki

Rapat minggon rutin ini menjadi ajang koordinasi penting bagi seluruh pihak dalam menyatukan langkah untuk mewujudkan kemajuan Kelurahan Karangpawitan secara berkelanjutan. 

Dengan adanya Minggon ini, diharapkan warga kelurahan Karangpawitan dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). serta memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga Karangpawitan,"Pungkas Eki.

Rapat ditutup dengan harapan semua pihak dapat berkolaborasi demi kelancaran pendistribusian KKS.


(Red)

Karawangbicara.com – Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat Kabupaten Karawang menggelar rapat minggon rutin pada Rabu, 24 September 2025.

Dalam rapat tersebut dihadiri:  
 
- Bapak Ekky Gilang P. (PLT Lurah)
- Bapak Rasam (Kasi Pem)
- Bapak Daling Permana (Bendahara PBB)
- Korcam PKH
- PSM
- Para RT/RW Kelurahan Karangpawitan

Agenda Rapat, Pembahasan Persiapan Pendistribusian (KKS), Para RT/RW diharapkan untuk memahami proses dan jadwal pendistribusian. Jadwal pendistribusian akan dilaksanakan pada Tanggal 13 hingga 14 Oktober 2025.

"Lurah Eki meminta kepada Para RT/RW untuk menyampaikan informasi ini kepada warga agar semua pihak siap menerima KKS menjelang tanggal pendistribusian.

Selain itu,"Eki Membahas tentang Bansos, yang berhak diterima sesuai peraturan dari Kementerian Sosial (Kemensos). Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk memastikan bahwa Bansos disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya dan menghindari persepsi dan pemahaman yang berbeda di kalangan masyarakat.

“Dengan kebersamaan dan kerja nyata, kita bisa menjadikan Karangpawita lebih baik dan lebih maju. Setiap kegiatan yang dilakukan harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tutur Eki Gilang.

Meningkatkan keamanan dan kenyamanan warga Kelurahan Karangpawitan, Memastikan transparansi dan pemahaman yang sama terkait bantuan sosial di masyarakat.

Setiap aparatur diwajibkan untuk menyusun laporan mengenai hasil diskusi dan rencana aksi yang akan dilaksanakan. Sosialisasi informasi mengenai pendistibusian (KKS) dilakukan secara berkala untuk memastikan semua warga mendapatkan informasi yang akurat. Semoga rapat ini dapat menghasilkan keputusan yang bermanfaat bagi masyarakat,"tegas Eki

Rapat minggon rutin ini menjadi ajang koordinasi penting bagi seluruh pihak dalam menyatukan langkah untuk mewujudkan kemajuan Kelurahan Karangpawitan secara berkelanjutan. 

Dengan adanya Minggon ini, diharapkan warga kelurahan Karangpawitan dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang pendistribusian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). serta memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga Karangpawitan,"Pungkas Eki.

Rapat ditutup dengan harapan semua pihak dapat berkolaborasi demi kelancaran pendistribusian KKS.


(Red)

Pembangunan Halte DISHUB Karawang, Mendapatkan Apresiasi dari Warga Sekitar

KARAWANG – Proyek pembangunan halte yang digarap Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Karawang melalui pelaksana CV Ciwulan Bangkit, mendapat apresiasi positif dari masyarakat sekitar. Fasilitas tersebut dinilai memberikan kenyamanan bagi warga yang kerap menunggu transportasi maupun jemputan.
‎Salah seorang warga Jati Rasa, Ardi, menyampaikan rasa syukurnya atas pembangunan halte tersebut. Menurutnya, keberadaan halte baru sangat membantu masyarakat dalam beraktivitas.
‎“Dengan adanya halte ini kami merasa lebih nyaman, apalagi saat menunggu jemputan datang. Jadi tidak kepanasan maupun kehujanan,” ungkap Ardi, Rabu (24/9/2025).
‎Dinas Perhubungan Karawang menegaskan, pembangunan halte merupakan bagian dari program peningkatan layanan publik di sektor transportasi. Kehadiran halte tidak hanya memberi kenyamanan, tetapi juga diharapkan mendorong masyarakat lebih tertib dalam menggunakan transportasi.
‎“Halte ini dibangun untuk mendukung kebutuhan masyarakat sekaligus menghadirkan fasilitas transportasi yang aman, nyaman, dan layak,” kata perwakilan DISHUB Karawang.
‎Masyarakat pun berharap agar pembangunan serupa terus diperluas di berbagai titik strategis di Karawang. Dengan begitu, mobilitas warga dapat semakin terbantu, sekaligus menunjang wajah kota yang lebih tertata.
‎(Jur/Red)
KARAWANG – Proyek pembangunan halte yang digarap Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Karawang melalui pelaksana CV Ciwulan Bangkit, mendapat apresiasi positif dari masyarakat sekitar. Fasilitas tersebut dinilai memberikan kenyamanan bagi warga yang kerap menunggu transportasi maupun jemputan.
‎Salah seorang warga Jati Rasa, Ardi, menyampaikan rasa syukurnya atas pembangunan halte tersebut. Menurutnya, keberadaan halte baru sangat membantu masyarakat dalam beraktivitas.
‎“Dengan adanya halte ini kami merasa lebih nyaman, apalagi saat menunggu jemputan datang. Jadi tidak kepanasan maupun kehujanan,” ungkap Ardi, Rabu (24/9/2025).
‎Dinas Perhubungan Karawang menegaskan, pembangunan halte merupakan bagian dari program peningkatan layanan publik di sektor transportasi. Kehadiran halte tidak hanya memberi kenyamanan, tetapi juga diharapkan mendorong masyarakat lebih tertib dalam menggunakan transportasi.
‎“Halte ini dibangun untuk mendukung kebutuhan masyarakat sekaligus menghadirkan fasilitas transportasi yang aman, nyaman, dan layak,” kata perwakilan DISHUB Karawang.
‎Masyarakat pun berharap agar pembangunan serupa terus diperluas di berbagai titik strategis di Karawang. Dengan begitu, mobilitas warga dapat semakin terbantu, sekaligus menunjang wajah kota yang lebih tertata.
‎(Jur/Red)

Selasa, 23 September 2025

Aliansi Mahasiswa Karawang Gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Evaluasi Kinerja Dinas dan Penanganan Sampah Jalupang

Karawangbicara.com-Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Karawang dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Selasa, 23 September 2025. Agenda ini berfokus pada pembahasan persoalan pendidikan di sekolah negeri, khususnya tingkat SMP, serta evaluasi kinerja dinas lingkungan hidup dalam penanganan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Hadirnya Pihak Terkait dI Acara RDP tersebut dihadiri oleh langsung Ketua DPRD Endang Sodikin, Wakil Ketua H Oma Miharja, Wakil Ketua H Dian F Jaman, Wakil Ketua H Tatang Taufik dan anggota DPRD Iqbal, Natala Sumeda,serta Kepala Dinas Pendidikan, DLHK, PUPR, dan perwakilan PTKP.dinas Tenaga kerja DISNAKER, dinas pendidikan dan olah raga DISDIKPORA, Agenda utamanya membahas evaluasi kinerja OPD, progres peningkatan mutu SMP negeri, serta penanganan sampah di TPA Jalupang.

Dalam forum ini, mahasiswa UNSIKA menyampaikan evaluasi terhadap kinerja OPD, dengan fokus pada progres peningkatan mutu pendidikan,banyak sekolah yang masih terkendala dalam sarana prasarana. Kualitas pengajaran yang belum merata, Progres yang dinilai lambat dan kurang menunjukkan solusi berkelanjutan. Kekhawatiran mengenai dampak lingkungan dan kesehatan akibat volume sampah yang terus meningkat.

Seorang perwakilan mahasiswa UNSIKA menegaskan, “Kami ingin mengetahui sejauh mana progres dari program yang sudah dijalankan OPD, khususnya DLHK dan Dinas Pendidikan. Jangan sampai masalah klasik seperti sampah dan sarana sekolah terus berulang tanpa ada penyelesaian nyata.”

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Karawang, Endang Sodikin, menyambut baik inisiatif mahasiswa dalam melakukan kontrol sosial. Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mendorong OPD terkait untuk mempercepat progres dan meningkatkan kinerja pelayanan publik.

RDP ini menjadi wadah evaluasi terbuka dan pengingat bagi OPD untuk tidak hanya sekadar membuat program, tetapi juga memastikan implementasi nyata di lapangan demi kepentingan masyarakat.

Rapat Dengar Pendapat RDP ini, adalah hasil kajian mahasiswa yang disampaikan langsung kepada OPD/Dinas Karawang difasilitasi DPRD Karawang,

Insya allah dialog dan RDP ini Kami akan rutinkan setiap tahun untuk menampung aspirasi mahasiswa hasil kajian mahasiswa di masing-masing kampus bersama DPRD dengan para OPD di Karawang

Karawangbicara.com-Mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Karawang dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Selasa, 23 September 2025. Agenda ini berfokus pada pembahasan persoalan pendidikan di sekolah negeri, khususnya tingkat SMP, serta evaluasi kinerja dinas lingkungan hidup dalam penanganan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA)

Hadirnya Pihak Terkait dI Acara RDP tersebut dihadiri oleh langsung Ketua DPRD Endang Sodikin, Wakil Ketua H Oma Miharja, Wakil Ketua H Dian F Jaman, Wakil Ketua H Tatang Taufik dan anggota DPRD Iqbal, Natala Sumeda,serta Kepala Dinas Pendidikan, DLHK, PUPR, dan perwakilan PTKP.dinas Tenaga kerja DISNAKER, dinas pendidikan dan olah raga DISDIKPORA, Agenda utamanya membahas evaluasi kinerja OPD, progres peningkatan mutu SMP negeri, serta penanganan sampah di TPA Jalupang.

Dalam forum ini, mahasiswa UNSIKA menyampaikan evaluasi terhadap kinerja OPD, dengan fokus pada progres peningkatan mutu pendidikan,banyak sekolah yang masih terkendala dalam sarana prasarana. Kualitas pengajaran yang belum merata, Progres yang dinilai lambat dan kurang menunjukkan solusi berkelanjutan. Kekhawatiran mengenai dampak lingkungan dan kesehatan akibat volume sampah yang terus meningkat.

Seorang perwakilan mahasiswa UNSIKA menegaskan, “Kami ingin mengetahui sejauh mana progres dari program yang sudah dijalankan OPD, khususnya DLHK dan Dinas Pendidikan. Jangan sampai masalah klasik seperti sampah dan sarana sekolah terus berulang tanpa ada penyelesaian nyata.”

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Karawang, Endang Sodikin, menyambut baik inisiatif mahasiswa dalam melakukan kontrol sosial. Ia menegaskan bahwa DPRD akan terus mendorong OPD terkait untuk mempercepat progres dan meningkatkan kinerja pelayanan publik.

RDP ini menjadi wadah evaluasi terbuka dan pengingat bagi OPD untuk tidak hanya sekadar membuat program, tetapi juga memastikan implementasi nyata di lapangan demi kepentingan masyarakat.

Rapat Dengar Pendapat RDP ini, adalah hasil kajian mahasiswa yang disampaikan langsung kepada OPD/Dinas Karawang difasilitasi DPRD Karawang,

Insya allah dialog dan RDP ini Kami akan rutinkan setiap tahun untuk menampung aspirasi mahasiswa hasil kajian mahasiswa di masing-masing kampus bersama DPRD dengan para OPD di Karawang

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Mahasiswa UNSIKA Bersama DPRD Karawang.


‎‎KARAWANG – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) dengan DPRD Karawang dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Selasa (23/9/2025), menyisakan tanda tanya besar. Pasalnya, awak media yang hendak meliput tidak diperkenankan masuk ke ruang rapat.
‎rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPRD Karawang itu dihadiri langsung Ketua DPRD Endang Sodikin, Wakil Ketua H Oma Miharja, Wakil Ketua H Dian F Jaman, Wakil Ketua H Tatang Taufik dan anggota DPRD diantaranya didin, Iqbal, Natala Sumeda, mumun, dede anwar serta Kepala Dinas Pendidikan, DLHK, PUPR, dan perwakilan PTKP.dinas Tenaga kerja DISNAKER, dinas pendidikan dan olah raga DISDIKPORA, Agenda utamanya membahas evaluasi kinerja OPD, progres peningkatan mutu SMP negeri, serta penanganan sampah di TPA Jalupang.
‎Namun, fakta bahwa wartawan tidak diberi akses menimbulkan pertanyaan serius. Publik pun bertanya-tanya, ada apa sebenarnya antara Kepala Dinas dengan anggota DPRD sehingga jalannya rapat harus tertutup dan tidak bisa dipublikasikan secara transparan?
‎Padahal, isu yang dibahas dalam forum tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas pendidikan dan lingkungan hidup. Transparansi publik menjadi hal penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana progres dan kinerja OPD.
‎Kalau rapat dengar pendapat RDP ini, memang untuk kepentingan rakyat, kami berharap dibuka saja seluruh media untuk dapat leluasa meliput di dalam gedung Paripurna DPRD” ungkap awak media
Meskipun itu memang kami mendapatkan kesempatan untuk meliput dari Gedung Paripurna DPRD, sekaligus kami melihat respon OPD/Dinas terhadap undangan DPRD atas permintaan mahasiswa ; ungkap awak media
‎rapat dengar pendapat RDP ini, adalah hasil kajian mahasiswa yang disampaikan langsung kepada OPD/Dinas Karawang difasilitasi DPRD Karawang,

Insya allah dialog dan RDP ini Kami akan rutinkan setiap tahun untuk menampung aspirasi mahasiswa hasil kajian mahasiswa di masing-masing kampus bersama DPRD dengan para OPD di Karawang

‎‎KARAWANG – Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) dengan DPRD Karawang dan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Selasa (23/9/2025), menyisakan tanda tanya besar. Pasalnya, awak media yang hendak meliput tidak diperkenankan masuk ke ruang rapat.
‎rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPRD Karawang itu dihadiri langsung Ketua DPRD Endang Sodikin, Wakil Ketua H Oma Miharja, Wakil Ketua H Dian F Jaman, Wakil Ketua H Tatang Taufik dan anggota DPRD diantaranya didin, Iqbal, Natala Sumeda, mumun, dede anwar serta Kepala Dinas Pendidikan, DLHK, PUPR, dan perwakilan PTKP.dinas Tenaga kerja DISNAKER, dinas pendidikan dan olah raga DISDIKPORA, Agenda utamanya membahas evaluasi kinerja OPD, progres peningkatan mutu SMP negeri, serta penanganan sampah di TPA Jalupang.
‎Namun, fakta bahwa wartawan tidak diberi akses menimbulkan pertanyaan serius. Publik pun bertanya-tanya, ada apa sebenarnya antara Kepala Dinas dengan anggota DPRD sehingga jalannya rapat harus tertutup dan tidak bisa dipublikasikan secara transparan?
‎Padahal, isu yang dibahas dalam forum tersebut menyangkut kepentingan masyarakat luas pendidikan dan lingkungan hidup. Transparansi publik menjadi hal penting agar masyarakat mengetahui sejauh mana progres dan kinerja OPD.
‎Kalau rapat dengar pendapat RDP ini, memang untuk kepentingan rakyat, kami berharap dibuka saja seluruh media untuk dapat leluasa meliput di dalam gedung Paripurna DPRD” ungkap awak media
Meskipun itu memang kami mendapatkan kesempatan untuk meliput dari Gedung Paripurna DPRD, sekaligus kami melihat respon OPD/Dinas terhadap undangan DPRD atas permintaan mahasiswa ; ungkap awak media
‎rapat dengar pendapat RDP ini, adalah hasil kajian mahasiswa yang disampaikan langsung kepada OPD/Dinas Karawang difasilitasi DPRD Karawang,

Insya allah dialog dan RDP ini Kami akan rutinkan setiap tahun untuk menampung aspirasi mahasiswa hasil kajian mahasiswa di masing-masing kampus bersama DPRD dengan para OPD di Karawang

Koperasi Benteng Mikro Indonesia (BMI) Resmikan Rumah Hibah Pak Saja di Kampung tegaltanjung, Kelurahan Karangpawitan

Karawang | Versitnews.com 23 September 2025 Koperasi Benteng Mikro Indonesia (BMI) kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Bertempat di Kampung Tegal Tanjung RT 03 RW 19, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, BMI meresmikan rumah hibah bagi salah satu warga penerima manfaat, Selasa (23/9).

Acara peresmian dihadiri jajaran pengurus BMI, di antaranya Direktur Bisnis sekaligus Manajer Pemberdayaan Cabang Karawang, Asisten Tri Cahyadi, serta tokoh koperasi lainnya seperti Andi SIP dan Nurjanah Lubis. Hadir pula mitra BMI dari Raja Elektronik serta Yayasan Sosial yang diwakili Ibu Fera bersama tim.

Dalam sambutannya, Casmita, SE, ME, menyampaikan bahwa koperasi tidak boleh dipahami sebatas lembaga simpan pinjam semata, melainkan harus membawa dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat luas.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, khususnya Pasal 4, menegaskan bahwa koperasi harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Inilah yang kami pegang. Koperasi bukan hanya soal bisnis, tapi juga kontribusi nyata untuk masyarakat," tegas Casmita.

la juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo yang menggagas Koperasi Merah Putih, sebagai bagian dari upaya menata perekonomian nasional berdasarkan asas kekeluargaan.

Selama ini perusahaan besar yang mendominasi, namun koperasi harus hadir untuk rakyat. Alhamdulillah, BMI sudah membangun 16 rumah hibah, tiga titik sanitasi untuk musala, masjid, dan pesantren, satu titik untuk pemakaman, serta menyediakan sanitasi bagi dhuafa dan ambulans gratis," tambahnya.

Peresmian ini turut dihadiri unsur pemerintahan Kelurahan Karangpawitan yang diwakili Gunawan selaku Kasi Ekbang, perwakilan Dinas Koperasi Karawang Budiman, Bhabinkamtibmas Ujang Solihin, Babinsa Hendri, para Ketua RW, serta tokoh masyarakat setempat.

Dengan adanya kegiatan ini, BMI berharap dapat memperkuat citra koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan yang tidak hanya berorientasi bisnis, tetapi juga peduli pada kebutuhan sosial masyarakat.
Karawang | Versitnews.com 23 September 2025 Koperasi Benteng Mikro Indonesia (BMI) kembali menunjukkan komitmennya dalam menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Bertempat di Kampung Tegal Tanjung RT 03 RW 19, Kelurahan Karangpawitan, Kecamatan Karawang Barat, BMI meresmikan rumah hibah bagi salah satu warga penerima manfaat, Selasa (23/9).

Acara peresmian dihadiri jajaran pengurus BMI, di antaranya Direktur Bisnis sekaligus Manajer Pemberdayaan Cabang Karawang, Asisten Tri Cahyadi, serta tokoh koperasi lainnya seperti Andi SIP dan Nurjanah Lubis. Hadir pula mitra BMI dari Raja Elektronik serta Yayasan Sosial yang diwakili Ibu Fera bersama tim.

Dalam sambutannya, Casmita, SE, ME, menyampaikan bahwa koperasi tidak boleh dipahami sebatas lembaga simpan pinjam semata, melainkan harus membawa dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat luas.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, khususnya Pasal 4, menegaskan bahwa koperasi harus memberikan manfaat ekonomi dan sosial. Inilah yang kami pegang. Koperasi bukan hanya soal bisnis, tapi juga kontribusi nyata untuk masyarakat," tegas Casmita.

la juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo yang menggagas Koperasi Merah Putih, sebagai bagian dari upaya menata perekonomian nasional berdasarkan asas kekeluargaan.

Selama ini perusahaan besar yang mendominasi, namun koperasi harus hadir untuk rakyat. Alhamdulillah, BMI sudah membangun 16 rumah hibah, tiga titik sanitasi untuk musala, masjid, dan pesantren, satu titik untuk pemakaman, serta menyediakan sanitasi bagi dhuafa dan ambulans gratis," tambahnya.

Peresmian ini turut dihadiri unsur pemerintahan Kelurahan Karangpawitan yang diwakili Gunawan selaku Kasi Ekbang, perwakilan Dinas Koperasi Karawang Budiman, Bhabinkamtibmas Ujang Solihin, Babinsa Hendri, para Ketua RW, serta tokoh masyarakat setempat.

Dengan adanya kegiatan ini, BMI berharap dapat memperkuat citra koperasi sebagai lembaga ekonomi kerakyatan yang tidak hanya berorientasi bisnis, tetapi juga peduli pada kebutuhan sosial masyarakat.
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done