Selasa, 21 Oktober 2025
Senin, 20 Oktober 2025
Kadinkes Karawang Nyaris Diamuk Peserta RDP di Gedung DPRD
KARAWANG - Versitnews.com– Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Karawang untuk membahas dugaan malapraktik Rumah Sakit Hastin berubah ricuh pada Senin (20/10/2025). Kericuhan dipicu oleh pernyataan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Karawang, Endang Suryadi, yang dinilai tidak konsisten dan terkesan menutupi fakta.
Dalam forum resmi yang dipimpin Komisi IV DPRD Karawang itu, Kadinkes awalnya diminta menjelaskan hasil investigasi Dinas Kesehatan terkait dugaan malapraktik yang menyebabkan meninggalnya pasien bernama Mursiti. Namun jawaban yang disampaikan justru memicu kemarahan keluarga korban dan peserta RDP lainnya.
Sebelumnya, Kadinkes menyatakan kepada media bahwa hasil investigasi Dinas Kesehatan sudah “final” dan tidak ditemukan unsur malapraktik. Namun dalam RDP, Endang justru memberikan pernyataan berbeda dengan menyebut bahwa investigasi masih berjalan dan perlu pendalaman.
Kontradiksi pernyataan itu membuat suasana forum mulai memanas. Adu mulut antara peserta RDP dengan pihak Dinas Kesehatan tidak terhindarkan.
Situasi semakin tegang ketika sejumlah peserta RDP yang tersulut emosi berdiri mendekati meja pimpinan rapat. Kadinkes Karawang bahkan nyaris diamuk peserta RDP karena dinilai berbohong di forum terbuka. Kericuhan hanya berhasil diredam setelah anggota dewan dan petugas keamanan bergerak cepat menenangkan suasana.
Kami sangat menyayangkan sikap Kadinkes. Beliau tidak bisa menunjukkan hasil investigasi secara resmi dan jelas. Kalau memang ada laporan final, mana buktinya? Ini forum resmi, jangan berbohong di hadapan publik,” tegas Syarif Husen, SH, dari LBH Bumi Proklamasi yang menjadi pendamping hukum keluarga korban.
Menurut Syarif, pernyataan Kadinkes yang berubah-ubah sudah meresahkan publik dan mencederai transparansi informasi yang seharusnya dijaga oleh instansi pemerintah.
“Sikap seperti ini tidak bisa dibiarkan. Kami melihat ada upaya menutup-nutupi fakta. Atas dasar itu, kami menuntut Bupati Karawang segera mencopot Kadinkes Endang Suryadi dari jabatannya. Selain itu, kami juga akan melaporkannya ke kepolisian atas dugaan pembohongan publik,” tegasnya.
RDP tersebut berakhir tanpa kesimpulan yang jelas. Pihak keluarga korban tetap menuntut keadilan dan meminta DPRD membentuk tim pencari fakta independen.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Kesehatan Karawang belum memberikan penjelasan lanjutan atas kegaduhan yang terjadi dalam RDP tersebut.
(Red)
KARAWANG - Versitnews.com– Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Karawang untuk membahas dugaan malapraktik Rumah Sakit Hastin berubah ricuh pada Senin (20/10/2025). Kericuhan dipicu oleh pernyataan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Karawang, Endang Suryadi, yang dinilai tidak konsisten dan terkesan menutupi fakta.
Dalam forum resmi yang dipimpin Komisi IV DPRD Karawang itu, Kadinkes awalnya diminta menjelaskan hasil investigasi Dinas Kesehatan terkait dugaan malapraktik yang menyebabkan meninggalnya pasien bernama Mursiti. Namun jawaban yang disampaikan justru memicu kemarahan keluarga korban dan peserta RDP lainnya.
Sebelumnya, Kadinkes menyatakan kepada media bahwa hasil investigasi Dinas Kesehatan sudah “final” dan tidak ditemukan unsur malapraktik. Namun dalam RDP, Endang justru memberikan pernyataan berbeda dengan menyebut bahwa investigasi masih berjalan dan perlu pendalaman.
Kontradiksi pernyataan itu membuat suasana forum mulai memanas. Adu mulut antara peserta RDP dengan pihak Dinas Kesehatan tidak terhindarkan.
Situasi semakin tegang ketika sejumlah peserta RDP yang tersulut emosi berdiri mendekati meja pimpinan rapat. Kadinkes Karawang bahkan nyaris diamuk peserta RDP karena dinilai berbohong di forum terbuka. Kericuhan hanya berhasil diredam setelah anggota dewan dan petugas keamanan bergerak cepat menenangkan suasana.
Kami sangat menyayangkan sikap Kadinkes. Beliau tidak bisa menunjukkan hasil investigasi secara resmi dan jelas. Kalau memang ada laporan final, mana buktinya? Ini forum resmi, jangan berbohong di hadapan publik,” tegas Syarif Husen, SH, dari LBH Bumi Proklamasi yang menjadi pendamping hukum keluarga korban.
Menurut Syarif, pernyataan Kadinkes yang berubah-ubah sudah meresahkan publik dan mencederai transparansi informasi yang seharusnya dijaga oleh instansi pemerintah.
“Sikap seperti ini tidak bisa dibiarkan. Kami melihat ada upaya menutup-nutupi fakta. Atas dasar itu, kami menuntut Bupati Karawang segera mencopot Kadinkes Endang Suryadi dari jabatannya. Selain itu, kami juga akan melaporkannya ke kepolisian atas dugaan pembohongan publik,” tegasnya.
RDP tersebut berakhir tanpa kesimpulan yang jelas. Pihak keluarga korban tetap menuntut keadilan dan meminta DPRD membentuk tim pencari fakta independen.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas Kesehatan Karawang belum memberikan penjelasan lanjutan atas kegaduhan yang terjadi dalam RDP tersebut.
(Red)
RDP Ricuh! Kadinkes Karawang Ngamuk, Gagal Tunjukkan Hasil Audit Dugaan Malapraktik RS Hastien
KARAWANG | Versitnews.com –Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang yang membahas dugaan malapraktik di RS Hastien Rengasdengklok berakhir ricuh, Senin (20/10/2025).
Suasana yang awalnya berjalan tertib mendadak panas setelah Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Karawang, Endang Suryadi, dinilai bersikap emosional dan gagal menunjukkan hasil audit resmi atas kasus kematian pasien bernama Mursiti (62), warga Bekasi, yang meninggal dunia usai menjalani operasi di rumah sakit tersebut.
RDP yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Karawang itu dihadiri oleh Komisi IV, Dinas Kesehatan, manajemen RS Hastien, pihak LBH Bumi Proklamasi, Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB), serta keluarga korban yang didampingi kuasa hukumnya.Namun harapan publik untuk mendapat kejelasan justru pupus. Forum berubah tegang, suara meninggi, dan meja sempat dipukul setelah Kadinkes dianggap tidak kooperatif serta tak mampu memperlihatkan dokumen audit yang selama ini diklaim “sudah final”.
“Dinas Kesehatan tidak bisa menunjukkan hasil investigasi yang dijanjikan. Kami tidak tahu apakah audit itu benar-benar sudah dilakukan atau hanya klaim semata,”ujar Ari Priya Sudarma, kuasa hukum keluarga korban, usai RDP.
Menurut Ari, sikap Dinas Kesehatan justru memperkuat dugaan bahwa pernyataan soal audit hanyalah klaim sepihak tanpa dasar tertulis.
“Publik disuguhi pernyataan bahwa tidak ada malapraktik, tapi dokumen auditnya tidak pernah muncul. Ini soal nyawa manusia, bukan sekadar administrasi,”tegasnya.
Ari menambahkan, pihak keluarga hanya menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah daerah, bukan pembelaan terhadap pihak rumah sakit.
“Kami datang ke DPRD bukan mencari sensasi. Kami hanya ingin bukti dan kejelasan. Tapi yang kami temui malah arogansi dan kebingungan dari pihak Dinkes,”ujarnya kecewa.
Sementara itu, Ketua Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB), Angga Dhe Raka, menilai perilaku Kadinkes mencerminkan rendahnya etika birokrasi dan lemahnya integritas pejabat publik.
“Kadinkes sebelumnya bilang kasus ini sudah final dan tidak terbukti malapraktik. Tapi saat diminta bukti, tak satu pun dokumen ditunjukkan. Ini ironis dan menyesatkan publik,”tegas Angga.
Angga menyebut, bahkan anggota Komisi IV DPRD Karawang pun belum pernah menerima hasil audit resmi yang dimaksud.
“Kalau dewan saja belum menerima hasilnya, bagaimana bisa Kadinkes berani menyatakan sudah final? Ini bukan persoalan teknis, ini soal integritas pejabat publik,”lanjutnya.
Ia juga menyoroti tindakan emosional Kadinkes yang sempat membentak saat forum berlangsung.
“Kami hanya minta klarifikasi dan dokumen, tapi Kadinkes justru emosi. Padahal ini forum resmi DPRD. Pejabat publik seharusnya memberi contoh, bukan meledak-ledak,”ujarnya.
Lebih jauh, Angga menilai Dinas Kesehatan gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap fasilitas kesehatan swasta di Karawang.
“Kalau memang tidak ada malapraktik, buktikan dengan hasil audit resmi. Jangan hanya bicara di media tanpa dasar tertulis. Ini soal kemanusiaan, bukan soal gengsi jabatan,”tegasnya.
Karena suasana forum makin tidak kondusif, pimpinan Komisi IV DPRD Karawang akhirnya menutup rapat lebih awal dan akan menjadwalkan ulang RDP dengan menghadirkan kembali semua pihak terkait, termasuk keluarga korban dan manajemen RS Hastien.
“Kejadian ini justru memperkuat alasan kami untuk meminta Bupati Karawang mengevaluasi kinerja Kadinkes. Rakyat menunggu kejelasan, bukan kemarahan,”tandas Angga Dhe Raka.
(Red)
KARAWANG | Versitnews.com –Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang yang membahas dugaan malapraktik di RS Hastien Rengasdengklok berakhir ricuh, Senin (20/10/2025).
Suasana yang awalnya berjalan tertib mendadak panas setelah Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Karawang, Endang Suryadi, dinilai bersikap emosional dan gagal menunjukkan hasil audit resmi atas kasus kematian pasien bernama Mursiti (62), warga Bekasi, yang meninggal dunia usai menjalani operasi di rumah sakit tersebut.
RDP yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Karawang itu dihadiri oleh Komisi IV, Dinas Kesehatan, manajemen RS Hastien, pihak LBH Bumi Proklamasi, Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB), serta keluarga korban yang didampingi kuasa hukumnya.Namun harapan publik untuk mendapat kejelasan justru pupus. Forum berubah tegang, suara meninggi, dan meja sempat dipukul setelah Kadinkes dianggap tidak kooperatif serta tak mampu memperlihatkan dokumen audit yang selama ini diklaim “sudah final”.
“Dinas Kesehatan tidak bisa menunjukkan hasil investigasi yang dijanjikan. Kami tidak tahu apakah audit itu benar-benar sudah dilakukan atau hanya klaim semata,”ujar Ari Priya Sudarma, kuasa hukum keluarga korban, usai RDP.
Menurut Ari, sikap Dinas Kesehatan justru memperkuat dugaan bahwa pernyataan soal audit hanyalah klaim sepihak tanpa dasar tertulis.
“Publik disuguhi pernyataan bahwa tidak ada malapraktik, tapi dokumen auditnya tidak pernah muncul. Ini soal nyawa manusia, bukan sekadar administrasi,”tegasnya.
Ari menambahkan, pihak keluarga hanya menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah daerah, bukan pembelaan terhadap pihak rumah sakit.
“Kami datang ke DPRD bukan mencari sensasi. Kami hanya ingin bukti dan kejelasan. Tapi yang kami temui malah arogansi dan kebingungan dari pihak Dinkes,”ujarnya kecewa.
Sementara itu, Ketua Forum Karawang Utara Bergerak (FKUB), Angga Dhe Raka, menilai perilaku Kadinkes mencerminkan rendahnya etika birokrasi dan lemahnya integritas pejabat publik.
“Kadinkes sebelumnya bilang kasus ini sudah final dan tidak terbukti malapraktik. Tapi saat diminta bukti, tak satu pun dokumen ditunjukkan. Ini ironis dan menyesatkan publik,”tegas Angga.
Angga menyebut, bahkan anggota Komisi IV DPRD Karawang pun belum pernah menerima hasil audit resmi yang dimaksud.
“Kalau dewan saja belum menerima hasilnya, bagaimana bisa Kadinkes berani menyatakan sudah final? Ini bukan persoalan teknis, ini soal integritas pejabat publik,”lanjutnya.
Ia juga menyoroti tindakan emosional Kadinkes yang sempat membentak saat forum berlangsung.
“Kami hanya minta klarifikasi dan dokumen, tapi Kadinkes justru emosi. Padahal ini forum resmi DPRD. Pejabat publik seharusnya memberi contoh, bukan meledak-ledak,”ujarnya.
Lebih jauh, Angga menilai Dinas Kesehatan gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap fasilitas kesehatan swasta di Karawang.
“Kalau memang tidak ada malapraktik, buktikan dengan hasil audit resmi. Jangan hanya bicara di media tanpa dasar tertulis. Ini soal kemanusiaan, bukan soal gengsi jabatan,”tegasnya.
Karena suasana forum makin tidak kondusif, pimpinan Komisi IV DPRD Karawang akhirnya menutup rapat lebih awal dan akan menjadwalkan ulang RDP dengan menghadirkan kembali semua pihak terkait, termasuk keluarga korban dan manajemen RS Hastien.
“Kejadian ini justru memperkuat alasan kami untuk meminta Bupati Karawang mengevaluasi kinerja Kadinkes. Rakyat menunggu kejelasan, bukan kemarahan,”tandas Angga Dhe Raka.
(Red)
Peringatan Puncak HUT ke-61, DPD Golkar Karawang Ziarah dan Tabur Bunga di TMP
Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kabupaten Karawang menggelar perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke - 61 p Pada Senin (20-10-2025) Di Kantor DPC Golkar Karawang.
Anggota DPR RI Gelar Turnamen Bola Voli Bertajuk "Saan Mustofa Cup 2025"
Karawang,-Dalam rangka untuk menjalin tali silaturahmi dan menciptakan bibit pemain bola voli baik putra maupun putri yang handal dan unggul Anggota DPR RI dari fraksi partai Nasdem Saan Mustofa menggelar turnamen bola voli yang bertajuk Saan Mustopa Cup 2025.
Kegiatan ini rutin di laksanakan setiap tahun sekali,dan turnamen pada hari ini tanggal 18-19 Oktober 2025 dilaksanakan di wilayah desa Mekarsari Kecamatan Jatisari kabupaten Karawang jawa barat, hadir dalam kegiatan tersebut, anggota DPR RI Saan Mustofa, kepala desa Mekarsari yaitu Krisno Hadi dan kades yang lainnya yang ada di wilayah kecamatan Jatisari.
tampak antusias warga masyarakat mengikuti kegiatan turnamen bola voli, Kegiatan dilaksanakan di wilayah desa Mekarsari, diharapkan kegiatan ini dapat membangkitkan semangat untuk memasyarakatkan olahraga khususnya di bidang olah raga bola voli.
Kepala desa Mekarsari yaitu Krisno Hadi mengatakan dalam kegiatan turnamen ini inti dan tujuannya untuk mencari bibit bibit unggul yang ada di daerah umumnya di kabupaten Karawang khususnya di desa Mekarsari serta di desa desa yang ada di kabupaten Karawang. Dengan harapan mudah mudahan dalam acara ini tercipta bibit bibit unggul yang lebih baik.
selain itu kami sebagai kepala desa mengucapkan banyak terimakasih kepada anggota DPR RI dari fraksi partai Nasdem Saan Mustofa serta kepada masyarakat para kades yang telah ikut hadir dalam acara ini, dan kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak karena acara ini telah berjalan dengan lancar pungkasnya.
(Red)
Karawang,-Dalam rangka untuk menjalin tali silaturahmi dan menciptakan bibit pemain bola voli baik putra maupun putri yang handal dan unggul Anggota DPR RI dari fraksi partai Nasdem Saan Mustofa menggelar turnamen bola voli yang bertajuk Saan Mustopa Cup 2025.
Kegiatan ini rutin di laksanakan setiap tahun sekali,dan turnamen pada hari ini tanggal 18-19 Oktober 2025 dilaksanakan di wilayah desa Mekarsari Kecamatan Jatisari kabupaten Karawang jawa barat, hadir dalam kegiatan tersebut, anggota DPR RI Saan Mustofa, kepala desa Mekarsari yaitu Krisno Hadi dan kades yang lainnya yang ada di wilayah kecamatan Jatisari.
tampak antusias warga masyarakat mengikuti kegiatan turnamen bola voli, Kegiatan dilaksanakan di wilayah desa Mekarsari, diharapkan kegiatan ini dapat membangkitkan semangat untuk memasyarakatkan olahraga khususnya di bidang olah raga bola voli.
Kepala desa Mekarsari yaitu Krisno Hadi mengatakan dalam kegiatan turnamen ini inti dan tujuannya untuk mencari bibit bibit unggul yang ada di daerah umumnya di kabupaten Karawang khususnya di desa Mekarsari serta di desa desa yang ada di kabupaten Karawang. Dengan harapan mudah mudahan dalam acara ini tercipta bibit bibit unggul yang lebih baik.
selain itu kami sebagai kepala desa mengucapkan banyak terimakasih kepada anggota DPR RI dari fraksi partai Nasdem Saan Mustofa serta kepada masyarakat para kades yang telah ikut hadir dalam acara ini, dan kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak karena acara ini telah berjalan dengan lancar pungkasnya.
(Red)



