AKPERSI Karawang Desak Transparansi PUPR, Soroti Dugaan Material Bekas pada Proyek Jembatan Kedungsalam
Karawang – Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) DPC Kabupaten Karawang melaksanakan audiensi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang sebagai bentuk kontrol sosial dan komitmen pers dalam mengawal pembangunan daerah, khususnya terkait transparansi serta kualitas pekerjaan proyek infrastruktur.
Meski tidak dapat bertemu langsung dengan Kepala Dinas PUPR Karawang, rombongan AKPERSI tetap disambut oleh jajaran pejabat struktural PUPR, di antaranya Sekretaris Dinas serta para Kepala Bidang. Audiensi berlangsung dinamis dan sempat diwarnai perdebatan sengit antara Ketua AKPERSI Karawang dengan pihak dinas, namun situasi tersebut berhasil diredam dan diskusi tetap berjalan secara terbuka.
Dalam audiensi tersebut, Ketua AKPERSI Karawang, Feri, secara tegas menyampaikan sejumlah poin krusial. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah tuntutan transparansi Dinas PUPR dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, baik dari sisi perencanaan, penggunaan anggaran, hingga pengawasan di lapangan.
Feri juga menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap rekanan atau kontraktor yang dinilai mengerjakan proyek secara asal-asalan dan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Menurutnya, kualitas pembangunan yang buruk bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat sebagai pengguna fasilitas publik.
“Pembangunan infrastruktur itu menggunakan uang rakyat. Maka sudah seharusnya dikerjakan secara profesional, transparan, dan sesuai spesifikasi. Jangan sampai ada pembiaran terhadap pekerjaan yang menyimpang,” tegas Feri dalam forum audiensi.
Secara khusus, Ketua AKPERSI menyinggung proyek pembangunan jembatan di wilayah Kedungsalam yang diduga menggunakan material bekas dan sudah kropos. Hal tersebut dinilai mencederai prinsip kualitas dan keselamatan dalam pembangunan infrastruktur.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Jalan Dinas PUPR Karawang, Tri Winarno, memberikan klarifikasi bahwa material yang dipersoalkan tersebut memang tidak tercantum dalam RAB, namun menurutnya material tersebut masih dinilai layak untuk digunakan dan tidak menyalahi ketentuan teknis yang berlaku.
Meski demikian, AKPERSI Karawang menegaskan bahwa klarifikasi tersebut tidak serta-merta menutup ruang kritik. Organisasi pers ini menyatakan akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap proyek-proyek PUPR di Kabupaten Karawang demi memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan, berkualitas, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Audiensi ini menjadi bukti bahwa AKPERSI Karawang tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawal tata kelola pembangunan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
AKPERSI berharap Dinas PUPR Karawang dapat menjadikan masukan dan kritik tersebut sebagai bahan evaluasi, serta lebih terbuka terhadap pengawasan publik guna mewujudkan pembangunan yang berintegritas dan berkelanjutan di Kabupaten Karawang.
(Redaksi)
Karawang – Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) DPC Kabupaten Karawang melaksanakan audiensi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang sebagai bentuk kontrol sosial dan komitmen pers dalam mengawal pembangunan daerah, khususnya terkait transparansi serta kualitas pekerjaan proyek infrastruktur.
Meski tidak dapat bertemu langsung dengan Kepala Dinas PUPR Karawang, rombongan AKPERSI tetap disambut oleh jajaran pejabat struktural PUPR, di antaranya Sekretaris Dinas serta para Kepala Bidang. Audiensi berlangsung dinamis dan sempat diwarnai perdebatan sengit antara Ketua AKPERSI Karawang dengan pihak dinas, namun situasi tersebut berhasil diredam dan diskusi tetap berjalan secara terbuka.
Dalam audiensi tersebut, Ketua AKPERSI Karawang, Feri, secara tegas menyampaikan sejumlah poin krusial. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah tuntutan transparansi Dinas PUPR dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan, baik dari sisi perencanaan, penggunaan anggaran, hingga pengawasan di lapangan.
Feri juga menekankan pentingnya tindakan tegas terhadap rekanan atau kontraktor yang dinilai mengerjakan proyek secara asal-asalan dan tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Menurutnya, kualitas pembangunan yang buruk bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga membahayakan keselamatan masyarakat sebagai pengguna fasilitas publik.
“Pembangunan infrastruktur itu menggunakan uang rakyat. Maka sudah seharusnya dikerjakan secara profesional, transparan, dan sesuai spesifikasi. Jangan sampai ada pembiaran terhadap pekerjaan yang menyimpang,” tegas Feri dalam forum audiensi.
Secara khusus, Ketua AKPERSI menyinggung proyek pembangunan jembatan di wilayah Kedungsalam yang diduga menggunakan material bekas dan sudah kropos. Hal tersebut dinilai mencederai prinsip kualitas dan keselamatan dalam pembangunan infrastruktur.
Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Jalan Dinas PUPR Karawang, Tri Winarno, memberikan klarifikasi bahwa material yang dipersoalkan tersebut memang tidak tercantum dalam RAB, namun menurutnya material tersebut masih dinilai layak untuk digunakan dan tidak menyalahi ketentuan teknis yang berlaku.
Meski demikian, AKPERSI Karawang menegaskan bahwa klarifikasi tersebut tidak serta-merta menutup ruang kritik. Organisasi pers ini menyatakan akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap proyek-proyek PUPR di Kabupaten Karawang demi memastikan pembangunan berjalan sesuai aturan, berkualitas, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Audiensi ini menjadi bukti bahwa AKPERSI Karawang tidak hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai mitra kritis pemerintah dalam mengawal tata kelola pembangunan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
AKPERSI berharap Dinas PUPR Karawang dapat menjadikan masukan dan kritik tersebut sebagai bahan evaluasi, serta lebih terbuka terhadap pengawasan publik guna mewujudkan pembangunan yang berintegritas dan berkelanjutan di Kabupaten Karawang.
(Redaksi)
