VERSITNEWS

Rabu, 08 Juli 2026

‎Di Akhir Masa Jabatan, Kades Wangunharja H. Ganda Hadiahkan Mushola untuk Warga dari Dana Pribadi

KABUPATEN BEKASI – Menjelang berakhirnya masa pengabdiannya sebagai Kepala Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, H. Ganda memberikan sebuah hadiah yang penuh makna bagi masyarakat. Sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan selama dua periode kepemimpinannya, ia membangun sebuah mushola menggunakan dana pribadi.

‎Pembangunan mushola tersebut menjadi simbol kepedulian H. Ganda terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mendukung kegiatan ibadah dan syiar keagamaan di lingkungan Desa Wangunharja.

‎Selama memimpin desa, H. Ganda dikenal aktif mendorong pembangunan di berbagai sektor. Beragam pembangunan infrastruktur desa berhasil direalisasikan, diiringi dengan program pemberdayaan masyarakat serta perhatian terhadap kegiatan sosial dan keagamaan.

‎Kepeduliannya terhadap rumah ibadah juga telah menjadi bagian dari pengabdiannya. Selama menjabat, H. Ganda kerap memberikan bantuan untuk pembangunan maupun renovasi masjid dan mushola di sejumlah wilayah Desa Wangunharja. Selain itu, ia juga dikenal dermawan melalui berbagai kegiatan sosial, seperti santunan kepada anak yatim piatu, kaum dhuafa, dan masyarakat yang membutuhkan.

‎Menurut H. Ganda, pembangunan mushola ini merupakan ungkapan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan amanah kepadanya selama dua periode memimpin Desa Wangunharja.

‎"Ini bentuk terima kasih saya. Terima kasih sudah percaya kepada saya selama dua periode. Semoga jadi ladang amal buat kita semua," ujar H. Ganda. Selasa (07/07/2026)

‎Mushola yang dibangun di halaman Kantor Desa Wangunharja tersebut diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat, mulai dari pelaksanaan salat berjamaah, tempat mengaji anak-anak, majelis taklim, hingga berbagai kegiatan yang mempererat silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah antarwarga.

‎Pengabdian H. Ganda selama memimpin Desa Wangunharja diharapkan tidak hanya dikenang melalui berbagai pembangunan fisik yang telah direalisasikan, tetapi juga melalui warisan kepedulian sosial dan nilai-nilai kebersamaan yang terus memberi manfaat bagi masyarakat.

‎Masyarakat pun menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi H. Ganda selama memimpin desa. Mereka berharap mushola yang dibangun tersebut menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir dan membawa keberkahan bagi seluruh warga.

‎Semoga segala pengabdian dan kebaikan yang telah dilakukan H. Ganda selama memimpin Desa Wangunharja mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT serta menjadi inspirasi bagi para pemimpin untuk terus mengedepankan kepedulian kepada masyarakat.

KABUPATEN BEKASI – Menjelang berakhirnya masa pengabdiannya sebagai Kepala Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, H. Ganda memberikan sebuah hadiah yang penuh makna bagi masyarakat. Sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan selama dua periode kepemimpinannya, ia membangun sebuah mushola menggunakan dana pribadi.

‎Pembangunan mushola tersebut menjadi simbol kepedulian H. Ganda terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam mendukung kegiatan ibadah dan syiar keagamaan di lingkungan Desa Wangunharja.

‎Selama memimpin desa, H. Ganda dikenal aktif mendorong pembangunan di berbagai sektor. Beragam pembangunan infrastruktur desa berhasil direalisasikan, diiringi dengan program pemberdayaan masyarakat serta perhatian terhadap kegiatan sosial dan keagamaan.

‎Kepeduliannya terhadap rumah ibadah juga telah menjadi bagian dari pengabdiannya. Selama menjabat, H. Ganda kerap memberikan bantuan untuk pembangunan maupun renovasi masjid dan mushola di sejumlah wilayah Desa Wangunharja. Selain itu, ia juga dikenal dermawan melalui berbagai kegiatan sosial, seperti santunan kepada anak yatim piatu, kaum dhuafa, dan masyarakat yang membutuhkan.

‎Menurut H. Ganda, pembangunan mushola ini merupakan ungkapan rasa terima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan amanah kepadanya selama dua periode memimpin Desa Wangunharja.

‎"Ini bentuk terima kasih saya. Terima kasih sudah percaya kepada saya selama dua periode. Semoga jadi ladang amal buat kita semua," ujar H. Ganda. Selasa (07/07/2026)

‎Mushola yang dibangun di halaman Kantor Desa Wangunharja tersebut diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan keagamaan masyarakat, mulai dari pelaksanaan salat berjamaah, tempat mengaji anak-anak, majelis taklim, hingga berbagai kegiatan yang mempererat silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah antarwarga.

‎Pengabdian H. Ganda selama memimpin Desa Wangunharja diharapkan tidak hanya dikenang melalui berbagai pembangunan fisik yang telah direalisasikan, tetapi juga melalui warisan kepedulian sosial dan nilai-nilai kebersamaan yang terus memberi manfaat bagi masyarakat.

‎Masyarakat pun menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kontribusi H. Ganda selama memimpin desa. Mereka berharap mushola yang dibangun tersebut menjadi amal jariyah yang pahalanya terus mengalir dan membawa keberkahan bagi seluruh warga.

‎Semoga segala pengabdian dan kebaikan yang telah dilakukan H. Ganda selama memimpin Desa Wangunharja mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT serta menjadi inspirasi bagi para pemimpin untuk terus mengedepankan kepedulian kepada masyarakat.

Selasa, 07 Juli 2026

Peresmian Sekretariat DPN KOPVITNAS Perkuat Sinergi Nasional dalam Perlindungan Objek Vital Nasional


Jakarta, 2 Juli 2026 – Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Peduli Objek Vital Nasional (DPN KOPVITNAS) secara resmi meresmikan Sekretariat DPN KOPVITNAS yang berlokasi di Landmark Pluit, Golden Rock, Jalan Pluit Selatan Raya Tower E3, RT.3/RW.9, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14450.


Peresmian sekretariat tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan koordinasi nasional dalam mendukung perlindungan Objek Vital Nasional (Obvitnas) sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan, ketahanan nasional, dan keberlanjutan pembangunan Indonesia.


Selain sekretariat yang berada di kawasan Pluit, Kantor Dewan Pimpinan Nasional (DPN) KOPVITNAS berkedudukan di Smexindo Law Firm yang dipimpin oleh Rika Aryuna, S.E., S.H., M.M., beralamat di Jalan Riau Nomor 25, RT.9/RW.5, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kantor tersebut menjadi pusat administrasi, perencanaan, pengambilan kebijakan strategis, serta pelayanan organisasi dalam menjalankan roda kepengurusan KOPVITNAS secara nasional.


Peresmian Sekretariat DPN KOPVITNAS dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPN KOPVITNAS, Dr. Imam Supriyadi, Wakil Ketua Umum DPN KOPVITNAS, Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. Drs. Ir. Suyono Thamrin, S.T., M.Eng.Sc., M.Tr.Opsla., CPHCM., CIQnR., CIQaR., IPU., ASEAN Eng., Johanes Soetikno, S.T., M.M. selaku Perwakilan Dewan Pengawas, Rino Triyono, S.Kom., S.H. selaku Perwakilan Dewan Pakar, serta jajaran pengurus Dewan Pimpinan Nasional KOPVITNAS.


Momentum peresmian ini menjadi langkah strategis organisasi dalam memperkuat sinergi dengan kementerian, lembaga negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dunia usaha, akademisi, organisasi profesi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan sistem perlindungan Objek Vital Nasional yang profesional, modern, adaptif, dan berkelanjutan.


Dalam sambutannya, Ketua Umum DPN KOPVITNAS, Dr. Imam Supriyadi, menegaskan bahwa keberadaan sekretariat dan kantor organisasi merupakan bagian dari penguatan infrastruktur kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan program kerja KOPVITNAS di seluruh Indonesia.


"Peresmian sekretariat ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi internal organisasi sekaligus membangun kolaborasi nasional dalam mendukung perlindungan Objek Vital Nasional. KOPVITNAS hadir sebagai organisasi yang profesional, independen, dan siap menjadi mitra strategis pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga aset-aset vital bangsa," ujar Dr. Imam Supriyadi.


Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPN KOPVITNAS, Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. Drs. Ir. Suyono Thamrin, S.T., M.Eng.Sc., M.Tr.Opsla., CPHCM., CIQnR., CIQaR., IPU., ASEAN Eng., menegaskan bahwa tantangan terhadap keamanan Objek Vital Nasional semakin kompleks, baik yang bersifat konvensional maupun nonkonvensional, termasuk ancaman siber, perkembangan teknologi, hingga dinamika geopolitik global. Karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta tata kelola pengamanan yang modern dan adaptif.


Menurutnya, KOPVITNAS akan terus mengembangkan berbagai program strategis, mulai dari pendidikan dan pelatihan, sertifikasi kompetensi, kajian kebijakan, edukasi publik, pendampingan kelembagaan, hingga pembangunan jejaring nasional sebagai kontribusi nyata dalam mendukung perlindungan Objek Vital Nasional.


Pada kesempatan tersebut, Johanes Soetikno, S.T., M.M. selaku Perwakilan Dewan Pengawas menegaskan bahwa penguatan fungsi pengawasan menjadi bagian penting dalam mewujudkan organisasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Menurutnya, tata kelola organisasi yang baik merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap KOPVITNAS.


Sementara itu, Rino Triyono, S.Kom., S.H. selaku Perwakilan Dewan Pakar menyampaikan bahwa Dewan Pakar memiliki peran strategis dalam memberikan kajian ilmiah, rekomendasi kebijakan, serta pemikiran konstruktif bagi pengembangan organisasi. Ia menilai perlindungan Objek Vital Nasional memerlukan kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, aparat keamanan, akademisi, praktisi hukum, media massa, dunia usaha, dan masyarakat agar tercipta sistem pengamanan yang tangguh, profesional, dan berkelanjutan.


Keberadaan Sekretariat DPN KOPVITNAS di Landmark Pluit sebagai pusat koordinasi operasional organisasi serta Kantor DPN KOPVITNAS di Jalan Riau Nomor 25, Menteng, Jakarta Pusat, yang berkantor di Smexindo Law Firm pimpinan Rika Aryuna, S.E., S.H., M.M., diharapkan semakin memperkuat efektivitas pelayanan organisasi, memperluas jejaring kemitraan strategis, serta mempercepat implementasi program kerja KOPVITNAS di seluruh Indonesia.


Melalui peresmian ini, DPN KOPVITNAS kembali menegaskan komitmennya untuk menjadi organisasi yang profesional, independen, kredibel, dan kolaboratif dalam mendukung kebijakan pemerintah menjaga keamanan Objek Vital Nasional sebagai aset strategis bangsa. Dengan semangat sinergi nasional, KOPVITNAS optimistis dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia yang aman, tangguh, maju, berdaulat, dan berdaya saing global, sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.


Redaksi 


Jakarta, 2 Juli 2026 – Dewan Pimpinan Nasional Komunitas Peduli Objek Vital Nasional (DPN KOPVITNAS) secara resmi meresmikan Sekretariat DPN KOPVITNAS yang berlokasi di Landmark Pluit, Golden Rock, Jalan Pluit Selatan Raya Tower E3, RT.3/RW.9, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14450.


Peresmian sekretariat tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus meningkatkan koordinasi nasional dalam mendukung perlindungan Objek Vital Nasional (Obvitnas) sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan, ketahanan nasional, dan keberlanjutan pembangunan Indonesia.


Selain sekretariat yang berada di kawasan Pluit, Kantor Dewan Pimpinan Nasional (DPN) KOPVITNAS berkedudukan di Smexindo Law Firm yang dipimpin oleh Rika Aryuna, S.E., S.H., M.M., beralamat di Jalan Riau Nomor 25, RT.9/RW.5, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Kantor tersebut menjadi pusat administrasi, perencanaan, pengambilan kebijakan strategis, serta pelayanan organisasi dalam menjalankan roda kepengurusan KOPVITNAS secara nasional.


Peresmian Sekretariat DPN KOPVITNAS dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPN KOPVITNAS, Dr. Imam Supriyadi, Wakil Ketua Umum DPN KOPVITNAS, Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. Drs. Ir. Suyono Thamrin, S.T., M.Eng.Sc., M.Tr.Opsla., CPHCM., CIQnR., CIQaR., IPU., ASEAN Eng., Johanes Soetikno, S.T., M.M. selaku Perwakilan Dewan Pengawas, Rino Triyono, S.Kom., S.H. selaku Perwakilan Dewan Pakar, serta jajaran pengurus Dewan Pimpinan Nasional KOPVITNAS.


Momentum peresmian ini menjadi langkah strategis organisasi dalam memperkuat sinergi dengan kementerian, lembaga negara, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dunia usaha, akademisi, organisasi profesi, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya guna mewujudkan sistem perlindungan Objek Vital Nasional yang profesional, modern, adaptif, dan berkelanjutan.


Dalam sambutannya, Ketua Umum DPN KOPVITNAS, Dr. Imam Supriyadi, menegaskan bahwa keberadaan sekretariat dan kantor organisasi merupakan bagian dari penguatan infrastruktur kelembagaan dalam mendukung pelaksanaan program kerja KOPVITNAS di seluruh Indonesia.


"Peresmian sekretariat ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi internal organisasi sekaligus membangun kolaborasi nasional dalam mendukung perlindungan Objek Vital Nasional. KOPVITNAS hadir sebagai organisasi yang profesional, independen, dan siap menjadi mitra strategis pemerintah serta seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga aset-aset vital bangsa," ujar Dr. Imam Supriyadi.


Sementara itu, Wakil Ketua Umum DPN KOPVITNAS, Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. Drs. Ir. Suyono Thamrin, S.T., M.Eng.Sc., M.Tr.Opsla., CPHCM., CIQnR., CIQaR., IPU., ASEAN Eng., menegaskan bahwa tantangan terhadap keamanan Objek Vital Nasional semakin kompleks, baik yang bersifat konvensional maupun nonkonvensional, termasuk ancaman siber, perkembangan teknologi, hingga dinamika geopolitik global. Karena itu, diperlukan sinergi lintas sektor, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta tata kelola pengamanan yang modern dan adaptif.


Menurutnya, KOPVITNAS akan terus mengembangkan berbagai program strategis, mulai dari pendidikan dan pelatihan, sertifikasi kompetensi, kajian kebijakan, edukasi publik, pendampingan kelembagaan, hingga pembangunan jejaring nasional sebagai kontribusi nyata dalam mendukung perlindungan Objek Vital Nasional.


Pada kesempatan tersebut, Johanes Soetikno, S.T., M.M. selaku Perwakilan Dewan Pengawas menegaskan bahwa penguatan fungsi pengawasan menjadi bagian penting dalam mewujudkan organisasi yang profesional, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Menurutnya, tata kelola organisasi yang baik merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap KOPVITNAS.


Sementara itu, Rino Triyono, S.Kom., S.H. selaku Perwakilan Dewan Pakar menyampaikan bahwa Dewan Pakar memiliki peran strategis dalam memberikan kajian ilmiah, rekomendasi kebijakan, serta pemikiran konstruktif bagi pengembangan organisasi. Ia menilai perlindungan Objek Vital Nasional memerlukan kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, aparat keamanan, akademisi, praktisi hukum, media massa, dunia usaha, dan masyarakat agar tercipta sistem pengamanan yang tangguh, profesional, dan berkelanjutan.


Keberadaan Sekretariat DPN KOPVITNAS di Landmark Pluit sebagai pusat koordinasi operasional organisasi serta Kantor DPN KOPVITNAS di Jalan Riau Nomor 25, Menteng, Jakarta Pusat, yang berkantor di Smexindo Law Firm pimpinan Rika Aryuna, S.E., S.H., M.M., diharapkan semakin memperkuat efektivitas pelayanan organisasi, memperluas jejaring kemitraan strategis, serta mempercepat implementasi program kerja KOPVITNAS di seluruh Indonesia.


Melalui peresmian ini, DPN KOPVITNAS kembali menegaskan komitmennya untuk menjadi organisasi yang profesional, independen, kredibel, dan kolaboratif dalam mendukung kebijakan pemerintah menjaga keamanan Objek Vital Nasional sebagai aset strategis bangsa. Dengan semangat sinergi nasional, KOPVITNAS optimistis dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan Indonesia yang aman, tangguh, maju, berdaulat, dan berdaya saing global, sejalan dengan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.


Redaksi 

Minggu, 05 Juli 2026

Pelantikan DPD IKAPPI Kota Bogor Jadi Momentum, Wali Kota Bogor Dorong Perlindungan Pedagang Pasar


Bogor, versitnews@gmail.com 4 Juli 2026- Pelantikan dan pengesahan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPD IKAPPI) Kota Bogor berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat kebersamaan. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menegaskan komitmen IKAPPI untuk terus hadir memperjuangkan kepentingan pedagang pasar, pelaku usaha kecil, serta UMKM di Kota Bogor.

Acara ini dihadiri oleh jajaran pengurus, dewan pembina, dewan penasehat, para tamu undangan, serta berbagai unsur stakeholder yang selama ini memiliki perhatian terhadap pemberdayaan pedagang pasar dan penguatan ekonomi kerakyatan. Kehadiran seluruh pihak tersebut menjadi bukti bahwa pasar rakyat masih menjadi salah satu pilar utama dalam menggerakkan ekonomi daerah.

Dalam susunan kepengurusan DPD IKAPPI Kota Bogor, Uni Eli Murni ditetapkan sebagai Ketua, didampingi Raden Ahmad Fajrul Islam sebagai Sekretaris dan Novia Kusuma Dewi sebagai Bendahara, bersama jajaran bidang-bidang strategis yang akan menjalankan roda organisasi ke depan. Dengan terbentuknya kepengurusan ini, IKAPPI Kota Bogor diharapkan mampu menjadi rumah perjuangan bagi pedagang pasar, sekaligus mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah dalam membangun ekosistem perdagangan rakyat yang sehat, tertib, dan berkeadilan.

Ketua DPD IKAPPI Kota Bogor dalam sambutannya menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan awal dari kerja nyata untuk membela, mendampingi, dan memperjuangkan aspirasi pedagang pasar. IKAPPI Kota Bogor berkomitmen untuk memperkuat advokasi, mendorong pemberdayaan usaha, membangun kemitraan dengan berbagai pihak, serta memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada pedagang kecil dan pasar tradisional.

Sementara itu, Ketua Umum DPP IKAPPI menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan DPD IKAPPI Kota Bogor. Menurutnya, kehadiran DPD yang kuat di daerah menjadi bagian penting dalam memperluas perjuangan IKAPPI secara nasional, terutama dalam menjaga keberlangsungan pasar rakyat di tengah tantangan zaman, arus modernisasi, dan perubahan pola perdagangan. DPP IKAPPI juga berharap kepengurusan baru ini mampu menjadi motor penggerak organisasi yang aktif, solid, dan responsif terhadap persoalan para pedagang.

Melalui pelantikan ini, DPD IKAPPI Kota Bogor menegaskan tekad untuk menjadi organisasi yang tidak hanya hadir dalam struktur, tetapi juga nyata dalam pengabdian. IKAPPI Kota Bogor siap bersinergi dengan pemerintah daerah, legislatif, pelaku usaha, komunitas pasar, serta seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pasar rakyat yang maju, pedagang yang sejahtera, dan ekonomi kerakyatan yang semakin kuat di Kota Bogor.

DPD IKAPPI Kota Bogor berharap pelantikan ini menjadi titik awal lahirnya gerakan bersama untuk menjaga pasar rakyat sebagai ruang ekonomi, ruang sosial, dan ruang perjuangan masyarakat kecil. Dengan semangat kebersamaan, IKAPPI Kota Bogor optimistis dapat menjadi bagian dari solusi bagi berbagai persoalan pedagang pasar di Kota Bogor.
Chika



Bogor, versitnews@gmail.com 4 Juli 2026- Pelantikan dan pengesahan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPD IKAPPI) Kota Bogor berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat kebersamaan. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menegaskan komitmen IKAPPI untuk terus hadir memperjuangkan kepentingan pedagang pasar, pelaku usaha kecil, serta UMKM di Kota Bogor.

Acara ini dihadiri oleh jajaran pengurus, dewan pembina, dewan penasehat, para tamu undangan, serta berbagai unsur stakeholder yang selama ini memiliki perhatian terhadap pemberdayaan pedagang pasar dan penguatan ekonomi kerakyatan. Kehadiran seluruh pihak tersebut menjadi bukti bahwa pasar rakyat masih menjadi salah satu pilar utama dalam menggerakkan ekonomi daerah.

Dalam susunan kepengurusan DPD IKAPPI Kota Bogor, Uni Eli Murni ditetapkan sebagai Ketua, didampingi Raden Ahmad Fajrul Islam sebagai Sekretaris dan Novia Kusuma Dewi sebagai Bendahara, bersama jajaran bidang-bidang strategis yang akan menjalankan roda organisasi ke depan. Dengan terbentuknya kepengurusan ini, IKAPPI Kota Bogor diharapkan mampu menjadi rumah perjuangan bagi pedagang pasar, sekaligus mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah dalam membangun ekosistem perdagangan rakyat yang sehat, tertib, dan berkeadilan.

Ketua DPD IKAPPI Kota Bogor dalam sambutannya menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan awal dari kerja nyata untuk membela, mendampingi, dan memperjuangkan aspirasi pedagang pasar. IKAPPI Kota Bogor berkomitmen untuk memperkuat advokasi, mendorong pemberdayaan usaha, membangun kemitraan dengan berbagai pihak, serta memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada pedagang kecil dan pasar tradisional.

Sementara itu, Ketua Umum DPP IKAPPI menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan DPD IKAPPI Kota Bogor. Menurutnya, kehadiran DPD yang kuat di daerah menjadi bagian penting dalam memperluas perjuangan IKAPPI secara nasional, terutama dalam menjaga keberlangsungan pasar rakyat di tengah tantangan zaman, arus modernisasi, dan perubahan pola perdagangan. DPP IKAPPI juga berharap kepengurusan baru ini mampu menjadi motor penggerak organisasi yang aktif, solid, dan responsif terhadap persoalan para pedagang.

Melalui pelantikan ini, DPD IKAPPI Kota Bogor menegaskan tekad untuk menjadi organisasi yang tidak hanya hadir dalam struktur, tetapi juga nyata dalam pengabdian. IKAPPI Kota Bogor siap bersinergi dengan pemerintah daerah, legislatif, pelaku usaha, komunitas pasar, serta seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pasar rakyat yang maju, pedagang yang sejahtera, dan ekonomi kerakyatan yang semakin kuat di Kota Bogor.

DPD IKAPPI Kota Bogor berharap pelantikan ini menjadi titik awal lahirnya gerakan bersama untuk menjaga pasar rakyat sebagai ruang ekonomi, ruang sosial, dan ruang perjuangan masyarakat kecil. Dengan semangat kebersamaan, IKAPPI Kota Bogor optimistis dapat menjadi bagian dari solusi bagi berbagai persoalan pedagang pasar di Kota Bogor.
Chika


Sabtu, 04 Juli 2026

Geliat Budaya di Karawang: Dewan Jabar Hadirkan ‘Dewan Menyapa Warga’ Berbasis Kearifan Lokal

Karawang|Versitnews.com|Desa Lemah Mulya, Kabupaten Karawang, mendadak berubah menjadi pusat perhatian pada Sabtu (04/07/2026). Ratusan warga tumpah ruah mengikuti Festival Budaya Rakyat, sebuah inisiatif unik yang digagas oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Sri Rahayu Agustina S. H sebagai wujud nyata kedekatan wakil rakyat dengan konstituennya.

Berbeda dengan kegiatan serap aspirasi pada umumnya yang kaku, acara bertajuk “Dewan Menyapa Warga Berbasis Budaya” ini berhasil memadukan pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian seni tradisional dalam satu wadah.

Ekonomi Kerakyatan dan Layanan Jemput Bola.


Festival ini bukan sekadar panggung hiburan. Sejak pagi, masyarakat telah memadati lokasi untuk mendapatkan berbagai layanan publik secara langsung. Mulai dari layanan pembuatan KTP, perpanjangan SIM, hingga pengurusan pajak kendaraan dan layanan kesehatan.

Tak ketinggalan, sektor ekonomi kreatif menjadi primadona. Sebanyak 40 pelaku UMKM lokal dilibatkan, menunjukkan komitmen nyata untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.


”Pertumbuhan ekonomi di Lemah Mulya ini luar biasa. Kita ingin UMKM lokal terus tumbuh. Hari ini, layanan KTP saja menyentuh angka 800 pemohon, belum lagi layanan kesehatan dan servis motor gratis dari sponsor. Ini bukti bahwa negara hadir di tengah masyarakat,” ujar Sri Rahayu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut di sela-sela acara.



Inisiatif ini lahir dari semangat untuk mengimplementasikan Perda tentang Kebudayaan.


Sang legislator menekankan bahwa kegiatan ini adalah cara kreatif untuk memastikan budaya lokal tidak hanya dikenal, tetapi juga terus hidup di tengah arus modernisasi.


”Harapan saya sederhana, bagaimana kita bisa mengangkat kembali budayawan lokal yang sudah mulai jarang terlihat. Di Lemah Mulya ini luar biasa, banyak penari jaipong, dan malam nanti puncaknya adalah pagelaran wayang golek asli putra daerah yang sangat ikonik, yakni Dalang Edan. Ini aset yang harus kita jaga,” tambahnya.



Kegiatan di Desa Lemah Mulya ini merupakan titik ketiga dari rangkaian tur “Dewan Menyapa Warga” yang telah berjalan selama dua bulan terakhir. Sang anggota dewan menegaskan bahwa pola ini akan terus dipertahankan, tentu dengan penyesuaian kebutuhan di setiap daerah, baik di level kelurahan maupun desa.


Terkait aspirasi warga yang masuk, ia memastikan bahwa seluruh usulan telah diverifikasi oleh Bappeda dan DPMD Provinsi Jawa Barat. Meski terbatas pada prioritas pembangunan pemerintah provinsi seperti infrastruktur jalan, PJU, dan drainase, ia optimistis berbagai rencana pembangunan dapat terealisasi di tahun 2027.


Festival ini ditutup dengan antusiasme tinggi warga yang menantikan puncak acara malam ini, yakni pagelaran wayang golek. Bagi warga Lemah Mulya, kehadiran wakil rakyat dengan gaya yang merakyat dan kental dengan nuansa seni ini memberikan warna baru dalam komunikasi politik yang lebih hangat dan solutif.


Ida Maryati 

Karawang|Versitnews.com|Desa Lemah Mulya, Kabupaten Karawang, mendadak berubah menjadi pusat perhatian pada Sabtu (04/07/2026). Ratusan warga tumpah ruah mengikuti Festival Budaya Rakyat, sebuah inisiatif unik yang digagas oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Sri Rahayu Agustina S. H sebagai wujud nyata kedekatan wakil rakyat dengan konstituennya.

Berbeda dengan kegiatan serap aspirasi pada umumnya yang kaku, acara bertajuk “Dewan Menyapa Warga Berbasis Budaya” ini berhasil memadukan pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian seni tradisional dalam satu wadah.

Ekonomi Kerakyatan dan Layanan Jemput Bola.


Festival ini bukan sekadar panggung hiburan. Sejak pagi, masyarakat telah memadati lokasi untuk mendapatkan berbagai layanan publik secara langsung. Mulai dari layanan pembuatan KTP, perpanjangan SIM, hingga pengurusan pajak kendaraan dan layanan kesehatan.

Tak ketinggalan, sektor ekonomi kreatif menjadi primadona. Sebanyak 40 pelaku UMKM lokal dilibatkan, menunjukkan komitmen nyata untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.


”Pertumbuhan ekonomi di Lemah Mulya ini luar biasa. Kita ingin UMKM lokal terus tumbuh. Hari ini, layanan KTP saja menyentuh angka 800 pemohon, belum lagi layanan kesehatan dan servis motor gratis dari sponsor. Ini bukti bahwa negara hadir di tengah masyarakat,” ujar Sri Rahayu anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tersebut di sela-sela acara.



Inisiatif ini lahir dari semangat untuk mengimplementasikan Perda tentang Kebudayaan.


Sang legislator menekankan bahwa kegiatan ini adalah cara kreatif untuk memastikan budaya lokal tidak hanya dikenal, tetapi juga terus hidup di tengah arus modernisasi.


”Harapan saya sederhana, bagaimana kita bisa mengangkat kembali budayawan lokal yang sudah mulai jarang terlihat. Di Lemah Mulya ini luar biasa, banyak penari jaipong, dan malam nanti puncaknya adalah pagelaran wayang golek asli putra daerah yang sangat ikonik, yakni Dalang Edan. Ini aset yang harus kita jaga,” tambahnya.



Kegiatan di Desa Lemah Mulya ini merupakan titik ketiga dari rangkaian tur “Dewan Menyapa Warga” yang telah berjalan selama dua bulan terakhir. Sang anggota dewan menegaskan bahwa pola ini akan terus dipertahankan, tentu dengan penyesuaian kebutuhan di setiap daerah, baik di level kelurahan maupun desa.


Terkait aspirasi warga yang masuk, ia memastikan bahwa seluruh usulan telah diverifikasi oleh Bappeda dan DPMD Provinsi Jawa Barat. Meski terbatas pada prioritas pembangunan pemerintah provinsi seperti infrastruktur jalan, PJU, dan drainase, ia optimistis berbagai rencana pembangunan dapat terealisasi di tahun 2027.


Festival ini ditutup dengan antusiasme tinggi warga yang menantikan puncak acara malam ini, yakni pagelaran wayang golek. Bagi warga Lemah Mulya, kehadiran wakil rakyat dengan gaya yang merakyat dan kental dengan nuansa seni ini memberikan warna baru dalam komunikasi politik yang lebih hangat dan solutif.


Ida Maryati 

Jumat, 03 Juli 2026

CSR Awards 2026, Pemkab Bekasi Apresiasi Perusahaan dan Yayasan yang Berkontribusi bagi Kesejahteraan Masyarakat

Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar CSR Awards Kabupaten Bekasi Tahun 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan dan yayasan yang telah berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mendukung pembangunan daerah. Mengusung tema "Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju, Sejahtera", kegiatan yang berlangsung di Gedung Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Kamis (02/06/2026) ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Acara tersebut melibatkan kolaborasi lintas perangkat daerah, di antaranya Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pariwisata. Sebanyak 16 perusahaan, termasuk tiga yayasan, menerima penghargaan atas kontribusi nyata mereka dalam berbagai program sosial di Kabupaten Bekasi.


Kegiatan ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bekasi, Plt. Bupati Bekasi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Drs. H. Endin Samsudin, M.Si., unsur DPRD Kabupaten Bekasi, perwakilan Kodim, Polres Metro Bekasi, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi, Camat Se-Kabupaten Bekasi serta perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Barat.


Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Drs. H. Endin Samsudin, M.Si. menyampaikan bahwa program CSR merupakan wujud kolaborasi nyata antara pemerintah daerah dan perusahaan dalam mendukung pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.


"Sejalan dengan tagline Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju, Sejahtera, kami berharap kolaborasi antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi semakin kuat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.


Ia menuturkan, salah satu program yang sangat dirasakan manfaatnya adalah bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Menurutnya, masih terdapat masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni sehingga dukungan dari perusahaan melalui program CSR sangat membantu pemerintah.


"Rumah merupakan kebutuhan primer masyarakat. Dengan rumah yang layak, diharapkan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat juga akan meningkat. Karena itu kami sangat berterima kasih kepada seluruh perusahaan dan yayasan yang telah memberikan kontribusinya," katanya.


Endin menjelaskan bahwa salah satu yayasan yang memberikan kontribusi besar adalah Yayasan Buddha Tzu Chi dengan pembangunan 250 unit rumah layak huni. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga terus menjalankan program Rutilahu setiap tahunnya.


Ia berharap ke depan semakin banyak perusahaan maupun yayasan yang terlibat dalam mendukung berbagai program pembangunan daerah, tidak hanya pada sektor perumahan, tetapi juga bidang lainnya yang masih membutuhkan perhatian.


"Atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi dan mewakili Plt. Bupati Bekasi, kami mengucapkan selamat kepada para penerima CSR Awards Tahun 2026. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kontribusi yang telah diberikan. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bekasi, sekaligus membawa keberkahan dan kemajuan bagi perusahaan maupun yayasan yang telah berpartisipasi," tuturnya.


Melalui penyelenggaraan CSR Awards 2026, Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap kemitraan strategis dengan dunia usaha semakin erat sehingga pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dapat terus diwujudkan demi tercapainya Kabupaten Bekasi yang bangkit, maju, dan sejahtera.


Redaksi 

Kabupaten Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi menggelar CSR Awards Kabupaten Bekasi Tahun 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada perusahaan dan yayasan yang telah berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mendukung pembangunan daerah. Mengusung tema "Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju, Sejahtera", kegiatan yang berlangsung di Gedung Wibawa Mukti, Kabupaten Bekasi, Kamis (02/06/2026) ini menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Acara tersebut melibatkan kolaborasi lintas perangkat daerah, di antaranya Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan, Dinas Pertanian, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pariwisata. Sebanyak 16 perusahaan, termasuk tiga yayasan, menerima penghargaan atas kontribusi nyata mereka dalam berbagai program sosial di Kabupaten Bekasi.


Kegiatan ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bekasi, Plt. Bupati Bekasi yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Drs. H. Endin Samsudin, M.Si., unsur DPRD Kabupaten Bekasi, perwakilan Kodim, Polres Metro Bekasi, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi, Camat Se-Kabupaten Bekasi serta perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Barat.


Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Drs. H. Endin Samsudin, M.Si. menyampaikan bahwa program CSR merupakan wujud kolaborasi nyata antara pemerintah daerah dan perusahaan dalam mendukung pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.


"Sejalan dengan tagline Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju, Sejahtera, kami berharap kolaborasi antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi semakin kuat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.


Ia menuturkan, salah satu program yang sangat dirasakan manfaatnya adalah bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Menurutnya, masih terdapat masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni sehingga dukungan dari perusahaan melalui program CSR sangat membantu pemerintah.


"Rumah merupakan kebutuhan primer masyarakat. Dengan rumah yang layak, diharapkan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi masyarakat juga akan meningkat. Karena itu kami sangat berterima kasih kepada seluruh perusahaan dan yayasan yang telah memberikan kontribusinya," katanya.


Endin menjelaskan bahwa salah satu yayasan yang memberikan kontribusi besar adalah Yayasan Buddha Tzu Chi dengan pembangunan 250 unit rumah layak huni. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga terus menjalankan program Rutilahu setiap tahunnya.


Ia berharap ke depan semakin banyak perusahaan maupun yayasan yang terlibat dalam mendukung berbagai program pembangunan daerah, tidak hanya pada sektor perumahan, tetapi juga bidang lainnya yang masih membutuhkan perhatian.


"Atas nama Pemerintah Kabupaten Bekasi dan mewakili Plt. Bupati Bekasi, kami mengucapkan selamat kepada para penerima CSR Awards Tahun 2026. Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kontribusi yang telah diberikan. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Bekasi, sekaligus membawa keberkahan dan kemajuan bagi perusahaan maupun yayasan yang telah berpartisipasi," tuturnya.


Melalui penyelenggaraan CSR Awards 2026, Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap kemitraan strategis dengan dunia usaha semakin erat sehingga pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan dapat terus diwujudkan demi tercapainya Kabupaten Bekasi yang bangkit, maju, dan sejahtera.


Redaksi 

Kamis, 02 Juli 2026

Pelayanan Samsat Kota Bekasi Raih Apresiasi Wajib Pajak: Informasi Jelas dan Petugas Responsif

Bekasi _  Pelayanan administrasi kendaraan di Samsat Kota Bekasi kembali mendapat apresiasi dari masyarakat.

Kejelasan informasi dan kesigapan petugas dinilai memudahkan wajib pajak dalam mengurus pembayaran pajak kendaraan tahunan.

Salah satu wajib pajak, Schintia, menyampaikan kepuasannya setelah melakukan pembayaran pajak kendaraan tahunan di Samsat Kota Bekasi, Senin (8/6/2026). 

Ia menilai alur pelayanan berjalan tertib dan mudah dipahami berkat dukungan informasi yang lengkap.

“Hari ini saya datang ke Samsat Kota Bekasi untuk melakukan pembayaran pajak tahunan. Pelayanannya sangat bagus,” ujarnya.

Schintia juga mengapresiasi keberadaan papan informasi yang tersebar di area pelayanan serta petugas yang sigap membantu wajib pajak. 

Menurutnya, hal itu membuat masyarakat tidak kebingungan selama proses administrasi.

“Banyak papan informasi yang cukup membantu dan ada petugas informasi yang siap melayani wajib pajak,” tambahnya.

Pamin TU Samsat Kota Bekasi, Iptu Novi Wahyulianto, mengatakan pihaknya terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan informasi yang informatif, alur pelayanan yang cepat, serta sikap petugas yang ramah.

“Penyediaan informasi yang jelas serta kehadiran petugas yang responsif menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan publik yang optimal,” jelas Iptu Novi.

Ia menambahkan, setiap masukan dan apresiasi dari masyarakat menjadi motivasi bagi jajaran Samsat Kota Bekasi untuk terus berbenah. Tujuannya agar wajib pajak semakin nyaman dan tidak perlu menggunakan jasa perantara.

“Apresiasi dari masyarakat menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan agar semakin memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kendaraan,” ujarnya.

Dengan pelayanan yang optimal tersebut, Samsat Kota Bekasi diharapkan dapat terus memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat. Ke depan, kepercayaan publik terhadap pelayanan kepolisian, khususnya di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, diharapkan semakin meningkat. 


(Ida Maryati)

Bekasi _  Pelayanan administrasi kendaraan di Samsat Kota Bekasi kembali mendapat apresiasi dari masyarakat.

Kejelasan informasi dan kesigapan petugas dinilai memudahkan wajib pajak dalam mengurus pembayaran pajak kendaraan tahunan.

Salah satu wajib pajak, Schintia, menyampaikan kepuasannya setelah melakukan pembayaran pajak kendaraan tahunan di Samsat Kota Bekasi, Senin (8/6/2026). 

Ia menilai alur pelayanan berjalan tertib dan mudah dipahami berkat dukungan informasi yang lengkap.

“Hari ini saya datang ke Samsat Kota Bekasi untuk melakukan pembayaran pajak tahunan. Pelayanannya sangat bagus,” ujarnya.

Schintia juga mengapresiasi keberadaan papan informasi yang tersebar di area pelayanan serta petugas yang sigap membantu wajib pajak. 

Menurutnya, hal itu membuat masyarakat tidak kebingungan selama proses administrasi.

“Banyak papan informasi yang cukup membantu dan ada petugas informasi yang siap melayani wajib pajak,” tambahnya.

Pamin TU Samsat Kota Bekasi, Iptu Novi Wahyulianto, mengatakan pihaknya terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan informasi yang informatif, alur pelayanan yang cepat, serta sikap petugas yang ramah.

“Penyediaan informasi yang jelas serta kehadiran petugas yang responsif menjadi bagian penting dalam memberikan pelayanan publik yang optimal,” jelas Iptu Novi.

Ia menambahkan, setiap masukan dan apresiasi dari masyarakat menjadi motivasi bagi jajaran Samsat Kota Bekasi untuk terus berbenah. Tujuannya agar wajib pajak semakin nyaman dan tidak perlu menggunakan jasa perantara.

“Apresiasi dari masyarakat menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan agar semakin memudahkan masyarakat dalam mengurus administrasi kendaraan,” ujarnya.

Dengan pelayanan yang optimal tersebut, Samsat Kota Bekasi diharapkan dapat terus memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat. Ke depan, kepercayaan publik terhadap pelayanan kepolisian, khususnya di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, diharapkan semakin meningkat. 


(Ida Maryati)

BONGKAR! PROYEK DRAINASE PALUMBONSARI DIDUGA HAMBURKAN APBD KARAWANG, U-DITCH DIPASANG TANPA TEKNIK DAN TERHALANG TIANG TELEPON

Karawang – Dugaan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD] Kabupaten Karawang kembali mencuat. Proyek pembangunan drainase di Kelurahan Palumbonsari dinilai gagal total karena dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara.


Temuan itu disampaikan langsung oleh Ahmad Muslim, Aktivis Masyarakat Karawang Ahli Konstruksi, usai melakukan pantauan di lapangan.


“Ini bukan lagi soal asal jadi, tapi sudah masuk kategori penghamburan APBD. Pelaksana di lapangan terbukti tidak memahami cara pasang U-Ditch yang benar dan baik,” tegas Ahmad Muslim, Rabu [2/06/2026].


Berdasarkan hasil investigasi lapangan, Ahmad Muslim merinci sedikitnya 4 kejanggalan fatal pada proyek tersebut:


1. Pemasangan U-Ditch Tidak Rapi

Konstruksi U-Ditch terlihat amburadul tanpa kerapian teknis.


2. Tanpa Urugan Pasir di Dasar Galian

U-Ditch dipasang langsung di dasar galian tanah, tanpa lapisan urugan pasir sebagai alas yang seharusnya menjadi standar minimal.


3. Elevasi Tidak Jelas, Air Malah Menggenang

Pemasangan tidak menggunakan alat bantu selang air atau waterpass. Akibatnya, kemiringan U-Ditch tidak jelas sehingga air di dalam saluran tidak bisa mengalir normal dan justru stagnan.


4. Galian Terlalu Dalam + Terhalang Tiang Telpon

Pada galian sepanjang ±30 meter di sisi paling timur, air tidak berjalan alias menggenang karena galian terlalu dalam. Lebih parah lagi, di tengah as U-Ditch berdiri 3 tiang telepon besar yang menjadi penghambat aliran air hingga saat ini.


Ahmad Muslim menjelaskan, kesalahan teknis paling mendasar ada pada kemiringan saluran. “Menurut standar, saluran drainase idealnya punya kemiringan minimal 1/2 permil. Artinya, dalam 1 meter U-Ditch cukup dimiringkan 1 sampai 2 milimeter saja. Saya yakin air akan mengalir normal. Tapi faktanya, pelaksana tidak mengikuti standar teknis yang ada,” ungkapnya.


Ia mendesak agar proyek segera dibongkar dan diperbaiki. “Solusinya: U-Ditch yang sudah terpasang harus diangkat dulu. Galian yang terlalu dalam diurug tanah sesuai kebutuhan agar air bisa lancar. Baru U-Ditch dipasang kembali dengan elevasi yang benar. Sampai hari ini, perbaikan itu belum dilakukan,” pungkasnya.


Red

Karawang – Dugaan pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [APBD] Kabupaten Karawang kembali mencuat. Proyek pembangunan drainase di Kelurahan Palumbonsari dinilai gagal total karena dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis, sehingga berpotensi merugikan keuangan negara.


Temuan itu disampaikan langsung oleh Ahmad Muslim, Aktivis Masyarakat Karawang Ahli Konstruksi, usai melakukan pantauan di lapangan.


“Ini bukan lagi soal asal jadi, tapi sudah masuk kategori penghamburan APBD. Pelaksana di lapangan terbukti tidak memahami cara pasang U-Ditch yang benar dan baik,” tegas Ahmad Muslim, Rabu [2/06/2026].


Berdasarkan hasil investigasi lapangan, Ahmad Muslim merinci sedikitnya 4 kejanggalan fatal pada proyek tersebut:


1. Pemasangan U-Ditch Tidak Rapi

Konstruksi U-Ditch terlihat amburadul tanpa kerapian teknis.


2. Tanpa Urugan Pasir di Dasar Galian

U-Ditch dipasang langsung di dasar galian tanah, tanpa lapisan urugan pasir sebagai alas yang seharusnya menjadi standar minimal.


3. Elevasi Tidak Jelas, Air Malah Menggenang

Pemasangan tidak menggunakan alat bantu selang air atau waterpass. Akibatnya, kemiringan U-Ditch tidak jelas sehingga air di dalam saluran tidak bisa mengalir normal dan justru stagnan.


4. Galian Terlalu Dalam + Terhalang Tiang Telpon

Pada galian sepanjang ±30 meter di sisi paling timur, air tidak berjalan alias menggenang karena galian terlalu dalam. Lebih parah lagi, di tengah as U-Ditch berdiri 3 tiang telepon besar yang menjadi penghambat aliran air hingga saat ini.


Ahmad Muslim menjelaskan, kesalahan teknis paling mendasar ada pada kemiringan saluran. “Menurut standar, saluran drainase idealnya punya kemiringan minimal 1/2 permil. Artinya, dalam 1 meter U-Ditch cukup dimiringkan 1 sampai 2 milimeter saja. Saya yakin air akan mengalir normal. Tapi faktanya, pelaksana tidak mengikuti standar teknis yang ada,” ungkapnya.


Ia mendesak agar proyek segera dibongkar dan diperbaiki. “Solusinya: U-Ditch yang sudah terpasang harus diangkat dulu. Galian yang terlalu dalam diurug tanah sesuai kebutuhan agar air bisa lancar. Baru U-Ditch dipasang kembali dengan elevasi yang benar. Sampai hari ini, perbaikan itu belum dilakukan,” pungkasnya.


Red

Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done