Rabu, 09 September 2026
•
Karawang, 8 September 2026 — Aktivitas pembelian BBM jenis Pertalite dan Solar menggunakan kendaraan roda dua dalam jumlah berulang di salah satu SPBU di wilayah Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, menjadi sorotan. Kondisi tersebut dikeluhkan masyarakat karena dinilai berpotensi menyebabkan ketersediaan BBM bersubsidi bagi konsumen umum menjadi terbatas.
SPBU yang dimaksud adalah SPBU 34.41337, yang berlokasi di Jalan Kaum Pedes, Kelurahan Payungsari, Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
Berdasarkan informasi dan pantauan yang disampaikan masyarakat, sejumlah kendaraan roda dua yang diduga digunakan untuk aktivitas pelangsiran terlihat melakukan pembelian BBM secara berulang. Bahkan, dalam sehari kendaraan tertentu disebut dapat melakukan pengisian hingga berkali-kali.
Selain menggunakan sepeda motor berukuran besar, para pelangsir diduga membawa beberapa jeriken berkapasitas besar. Setelah melakukan pengisian, BBM tersebut diduga dibawa ke lokasi tertentu untuk kemudian ditampung sebelum disalurkan kembali.
Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, terutama terkait legalitas kegiatan pembelian dan penjualan kembali BBM bersubsidi tersebut.
Masyarakat juga mempertanyakan apakah para pelaku memiliki surat rekomendasi atau perizinan resmi dari instansi berwenang apabila aktivitas tersebut memang dilakukan sebagai bagian dari usaha mikro, kecil, atau perdagangan eceran.
Pasalnya, BBM bersubsidi pada prinsipnya diperuntukkan bagi masyarakat dan sektor yang memang berhak menerima subsidi sesuai ketentuan pemerintah. Apabila terjadi pembelian secara berlebihan untuk kemudian dijual kembali demi memperoleh keuntungan pribadi, hal tersebut dinilai perlu mendapat perhatian dan pengawasan dari pihak terkait.
Di sisi lain, muncul pula dugaan adanya koordinasi atau kerja sama antara oknum pelangsir dengan pihak SPBU. Namun, dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait. Belum dapat disimpulkan bahwa pihak SPBU terlibat tanpa adanya bukti dan hasil pemeriksaan resmi.
Masyarakat berharap pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan distribusi BBM dapat melakukan pengecekan langsung terhadap aktivitas tersebut.
Jika memang para pelaku merupakan pelaku UMKM atau pedagang eceran yang membutuhkan BBM untuk kegiatan usaha, masyarakat berharap pemerintah dapat memberikan regulasi dan mekanisme rekomendasi yang jelas, sehingga aktivitas tersebut memiliki dasar hukum dan tidak mengganggu hak konsumen lainnya.
Sebaliknya, apabila ditemukan adanya penyalahgunaan BBM bersubsidi, masyarakat meminta agar dilakukan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Keluhan utama masyarakat adalah ketika mereka datang ke SPBU untuk membeli BBM guna memenuhi kebutuhan sehari-hari, stok kerap disebut sudah habis. Kondisi ini tentu menimbulkan keresahan apabila berlangsung terus-menerus.
Karena itu, transparansi dalam penyaluran BBM bersubsidi sangat diperlukan. Masyarakat berhak mendapatkan kepastian bahwa BBM bersubsidi disalurkan secara tepat sasaran dan tidak dikuasai oleh pihak-pihak yang mengambil keuntungan dengan cara yang melanggar ketentuan.
Hingga berita ini diterbitkan, diperlukan klarifikasi dari pihak pengelola SPBU 34.41337 serta instansi terkait mengenai mekanisme penyaluran BBM bersubsidi dan dugaan aktivitas pelangsiran tersebut.
Redaksi