Kamis, 05 November 2026
•
MAJALENGKA, JAWABARAT, — AKPERSI —
Peluncuran Sistem Layanan Terpadu Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka yang diberi nama SI‑LENTERA pada Rabu (04/11/2026) menuai sorotan tajam dari Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Majalengka, Deny Lukmanul Hakim, S.T. Menurutnya, meskipun kehadiran sistem digital tersebut patut diapresiasi, muncul kekhawatiran bahwa proyek tersebut terkesan dipaksakan rampung di penghujung tahun anggaran tanpa perencanaan yang matang.
Deny Lukmanul Hakim menegaskan bahwa ia tidak menolak digitalisasi, melainkan menuntut transparansi penuh atas seluruh proses pengembangan SI‑LENTERA. Ia mengemukakan empat hal mendasar yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka.
Pertama, besaran anggaran yang digunakan untuk membangun sistem tersebut beserta mekanisme pertanggungjawabannya, termasuk ketersediaan dana pemeliharaan jangka panjang. Kedua, sejauh mana SI‑LENTERA benar‑benar memberikan kemudahan pelayanan dan keterbukaan informasi bagi masyarakat luas. Ketiga, jaminan keamanan data terutama data keuangan, kepegawaian, dan administrasi kelembagaan beserta siapa pihak yang bertanggung jawab secara formal. Keempat, indikator keberhasilan yang terukur pasca sistem tersebut diterapkan.
"Ketiadaan kajian kebutuhan dan analisis manfaat sebelum sistem dibangun, tidak adanya sosialisasi, serta tidak dilibatkannya para pimpinan di lingkungan DPRD menjadi tanda tanya besar. Program ini seolah‑olah dipaksakan untuk segera rampung, seakan ada target yang harus dipenuhi sebelum tahun anggaran berakhir," ujar Deny Lukmanul Hakim.
Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut memperkuat dugaan SI‑LENTERA hanyalah alat penyerap anggaran akhir tahun, yang dikejar penyelesaiannya bukan karena kebutuhan mendesak, melainkan semata‑mata agar anggaran terserap sebelum tahun berjalan berakhir.
"Kami tidak ingin inovasi digital hanya berhenti pada seremoni peluncuran dan menjadi pemenuhan proyek penyerapan anggaran akhir tahun saja. Jangan sampai kita hanya berhasil meluncurkan sistem digital, tetapi belum berhasil membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel," tegasnya.
Deny Lukmanul Hakim menegaskan SI‑LENTERA harus mampu menghadirkan perubahan nyata: meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat transparansi, serta mendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Kabupaten Majalengka.
"Majalengka membutuhkan reformasi birokrasi yang nyata, bukan sekadar digitalisasi yang terlihat modern namun kosong manfaatnya. Inovasi harus bisa dirasakan manfaatnya, anggarannya harus bisa dipertanggungjawabkan, dan hasilnya harus bisa diukur oleh publik," tambahnya.
Pernyataan sikap Deny Lukmanul Hakim ini mendapat dukungan penuh dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Fraksi meminta Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka segera memberikan penjelasan terbuka dan rinci atas seluruh pertanyaan yang diajukan, agar anggaran negara tidak terbuang sia‑sia dan program yang dijalankan benar‑benar bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Majalengka.
Catatan Redaksi: Berita ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan kontrol sosial. Dugaan yang disampaikan belum merupakan vonis, sehingga pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka berhak memberikan tanggapan resmi untuk klarifikasi kepada publik.
Reporter: Asep Iskandar Ketua AKPERSI DPC kab majalengka jawabarat