Minggu, 05 Oktober 2025
Peningkatan Jalan Pasir Ukem-Langensari di Cilamaya Kulon: Wujud Dedikasi Pembangunan dan Apresiasi Masyarakat
Sabtu, 04 Oktober 2025
PUPR Karawang Bungkam Soal Proyek Jalan Siliwangi Rp640 Juta Diduga Menyalahi Teknis, Tetapi Dinas PUPR (Bungkam)..Ada Apakah Antara PUPR Dengan Kontraktor???
"Proyek Rp640 Juta Diduga Asal Urug", Aktivis Soroti Dugaan Pelanggaran Teknis di Jalan Siliwangi
Saat pengecekan lapangan, ditemukan aktivitas pengurugan tanah merah yang langsung ditimbun di atas rumput hidup tanpa pengupasan (stripping), pembersihan lahan (kosrekan), atau pemeriksaan kondisi dasar. Temuan ini dianggap janggal dan berpotensi merusak kualitas proyek sejak awal.
Akhmad Muslim dan Ade Balok, dua aktivis lokal pemerhati proyek, mengecam keras metode kerja tersebut.
“Rumput itu harusnya di kat dulu. Ada istilah stripping, ada kosrekan, ada pemeriksaan lapangan. Tapi kemarin tidak dilakukan oleh pihak pelaksana. Ini sudah tidak sesuai spek,” tegas Akhmad Muslim kepada awak media Versitnews, Jum'at (3/10/2025).
Tak hanya itu, mereka juga menemukan tidak adanya proses pemadatan setelah pengurugan. Tanah merah yang ditimbun sembarangan dikhawatirkan menimbulkan gelombang atau ambles saat pekerjaan dilanjutkan.
“Kalau pengurugan dilakukan tanpa padatkan dan tanpa bersihkan rumput, berarti di bawahnya itu LPB-nya rumput. Ini sudah salah secara teknis,” ujar Ade Balok.
“Ini proyek negara, anggarannya Rp640 juta dari pajak rakyat. Pengawasnya seharusnya standby dan menegur pemborong kalau ada yang melenceng dari gambar kerja dan spek,” kritik mereka.
Keduanya mendesak Dinas PUPR Karawang turun tangan sebelum kerusakan terjadi dan uang negara terbuang percuma.
“Pemborong boleh untung, tapi jangan abaikan kualitas. Kami minta PT pelaksana segera memperbaiki sesuai aturan kerja. Jangan sampai uang negara habis, hasilnya buruk,” ucap mereka.
Pekerjaan ini masih berjalan dan belum memasuki akhir kontrak yang dijadwalkan berlangsung selama 60 hari kalender, mulai 1 September hingga 30 Oktober 2025. Aktivis memperingatkan agar proyek APBD tak lagi dijalankan asal-asalan dan wajib diawasi ketat sejak awal pengerjaan.
Publik kini menunggu. Apakah Dinas PUPR akan bergerak cepat, atau membiarkan praktik “asal uruk, asal jadi” terus berulang dengan dalih sudah masuk anggaran?
Saat pengecekan lapangan, ditemukan aktivitas pengurugan tanah merah yang langsung ditimbun di atas rumput hidup tanpa pengupasan (stripping), pembersihan lahan (kosrekan), atau pemeriksaan kondisi dasar. Temuan ini dianggap janggal dan berpotensi merusak kualitas proyek sejak awal.
Akhmad Muslim dan Ade Balok, dua aktivis lokal pemerhati proyek, mengecam keras metode kerja tersebut.
“Rumput itu harusnya di kat dulu. Ada istilah stripping, ada kosrekan, ada pemeriksaan lapangan. Tapi kemarin tidak dilakukan oleh pihak pelaksana. Ini sudah tidak sesuai spek,” tegas Akhmad Muslim kepada awak media Versitnews, Jum'at (3/10/2025).
Tak hanya itu, mereka juga menemukan tidak adanya proses pemadatan setelah pengurugan. Tanah merah yang ditimbun sembarangan dikhawatirkan menimbulkan gelombang atau ambles saat pekerjaan dilanjutkan.
“Kalau pengurugan dilakukan tanpa padatkan dan tanpa bersihkan rumput, berarti di bawahnya itu LPB-nya rumput. Ini sudah salah secara teknis,” ujar Ade Balok.
“Ini proyek negara, anggarannya Rp640 juta dari pajak rakyat. Pengawasnya seharusnya standby dan menegur pemborong kalau ada yang melenceng dari gambar kerja dan spek,” kritik mereka.
Keduanya mendesak Dinas PUPR Karawang turun tangan sebelum kerusakan terjadi dan uang negara terbuang percuma.
“Pemborong boleh untung, tapi jangan abaikan kualitas. Kami minta PT pelaksana segera memperbaiki sesuai aturan kerja. Jangan sampai uang negara habis, hasilnya buruk,” ucap mereka.
Pekerjaan ini masih berjalan dan belum memasuki akhir kontrak yang dijadwalkan berlangsung selama 60 hari kalender, mulai 1 September hingga 30 Oktober 2025. Aktivis memperingatkan agar proyek APBD tak lagi dijalankan asal-asalan dan wajib diawasi ketat sejak awal pengerjaan.
Publik kini menunggu. Apakah Dinas PUPR akan bergerak cepat, atau membiarkan praktik “asal uruk, asal jadi” terus berulang dengan dalih sudah masuk anggaran?
Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Karawang: TNI Garda Terdepan yang Harus Tetap Humanis dan Profesional
Menurut H.Ajang, TNI bukan hanya berperan dalam pertahanan militer, tetapi juga memiliki kontribusi besar di bidang sosial dan kemanusiaan. Ia menyebut, TNI saat ini telah menunjukkan eksistensinya tidak hanya di dalam negeri, melainkan juga di kancah internasional.
"Kita patut bangga dengan peran TNI yang tidak hanya menjaga keamanan dalam negeri, tetapi juga aktif dalam misi perdamaian dunia dan perjuangan kemerdekaan Palestina," ujar H.Ajang, Sabtu (4/10/2025).
Ia menjelaskan, kehadiran Babinsa (Bintara Pembina Desa) di setiap wilayah menjadi wujud nyata kedekatan TNI dengan rakyat. Peran mereka dalam menjaga ketertiban dan mencegah potensi konflik sosial di tingkat desa dinilai sangat penting bagi stabilitas nasional.
H.Ajang juga mengingatkan bahwa TNI lahir dari rakyat dan harus senantiasa berada di tengah rakyat. “TNI tumbuh bersama rakyat, sehingga semangat persatuan dan gotong royong harus terus dijaga hingga ke tingkat RT,” kata H.Ajang.
Dalam menghadapi era modern, H.Ajang menilai peningkatan profesionalisme dan reformasi internal menjadi kebutuhan mendesak bagi TNI. Ia berharap pembaruan Undang-Undang TNI dapat memperkuat integritas dan kinerja prajurit di semua matra.
Selain itu, H.Ajang menilai modernisasi alutsista, digitalisasi sistem pertahanan, serta reformasi proses rekrutmen merupakan langkah strategis agar TNI semakin tangguh dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
"Harapan saya, TNI tetap menjadi institusi yang dekat dengan rakyat, bekerja dengan hati, dan berjiwa patriotik," tambahnya.
Politisi asal Karawang itu juga mengapresiasi langkah TNI yang turut menjaga keamanan objek vital bersama Polri. Ia mendorong agar sinergi tersebut diperluas melalui program seperti Gerakan Tani TNI, yang terbukti membantu memperkuat ketahanan pangan nasional.
Tak hanya di bidang pertahanan, H.Ajang juga menyoroti kiprah sosial TNI melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Program ini dinilainya menjadi contoh nyata kedekatan TNI dengan masyarakat, terutama dalam pembangunan rumah bagi warga kurang mampu.
Ia juga menilai pendekatan humanis yang dilakukan TNI dalam pengamanan kegiatan masyarakat sebagai bentuk transformasi positif menuju TNI yang lebih mengayomi.
Sebagai wakil rakyat, Ajang menegaskan bahwa dukungan terbaik bagi TNI adalah memastikan lembaga tersebut selalu berpihak pada kepentingan rakyat. Ia juga berharap TNI lebih bijak dalam menangani persoalan seperti sengketa lahan agar tetap menjadi pelindung masyarakat.
“TNI harus selalu mengikuti kehendak rakyat dan menjunjung tinggi nilai keadilan dalam setiap tindakan pengamanan di dalam negeri,” tutup H.Ajang.
Menurut H.Ajang, TNI bukan hanya berperan dalam pertahanan militer, tetapi juga memiliki kontribusi besar di bidang sosial dan kemanusiaan. Ia menyebut, TNI saat ini telah menunjukkan eksistensinya tidak hanya di dalam negeri, melainkan juga di kancah internasional.
"Kita patut bangga dengan peran TNI yang tidak hanya menjaga keamanan dalam negeri, tetapi juga aktif dalam misi perdamaian dunia dan perjuangan kemerdekaan Palestina," ujar H.Ajang, Sabtu (4/10/2025).
Ia menjelaskan, kehadiran Babinsa (Bintara Pembina Desa) di setiap wilayah menjadi wujud nyata kedekatan TNI dengan rakyat. Peran mereka dalam menjaga ketertiban dan mencegah potensi konflik sosial di tingkat desa dinilai sangat penting bagi stabilitas nasional.
H.Ajang juga mengingatkan bahwa TNI lahir dari rakyat dan harus senantiasa berada di tengah rakyat. “TNI tumbuh bersama rakyat, sehingga semangat persatuan dan gotong royong harus terus dijaga hingga ke tingkat RT,” kata H.Ajang.
Dalam menghadapi era modern, H.Ajang menilai peningkatan profesionalisme dan reformasi internal menjadi kebutuhan mendesak bagi TNI. Ia berharap pembaruan Undang-Undang TNI dapat memperkuat integritas dan kinerja prajurit di semua matra.
Selain itu, H.Ajang menilai modernisasi alutsista, digitalisasi sistem pertahanan, serta reformasi proses rekrutmen merupakan langkah strategis agar TNI semakin tangguh dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
"Harapan saya, TNI tetap menjadi institusi yang dekat dengan rakyat, bekerja dengan hati, dan berjiwa patriotik," tambahnya.
Politisi asal Karawang itu juga mengapresiasi langkah TNI yang turut menjaga keamanan objek vital bersama Polri. Ia mendorong agar sinergi tersebut diperluas melalui program seperti Gerakan Tani TNI, yang terbukti membantu memperkuat ketahanan pangan nasional.
Tak hanya di bidang pertahanan, H.Ajang juga menyoroti kiprah sosial TNI melalui program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). Program ini dinilainya menjadi contoh nyata kedekatan TNI dengan masyarakat, terutama dalam pembangunan rumah bagi warga kurang mampu.
Ia juga menilai pendekatan humanis yang dilakukan TNI dalam pengamanan kegiatan masyarakat sebagai bentuk transformasi positif menuju TNI yang lebih mengayomi.
Sebagai wakil rakyat, Ajang menegaskan bahwa dukungan terbaik bagi TNI adalah memastikan lembaga tersebut selalu berpihak pada kepentingan rakyat. Ia juga berharap TNI lebih bijak dalam menangani persoalan seperti sengketa lahan agar tetap menjadi pelindung masyarakat.
“TNI harus selalu mengikuti kehendak rakyat dan menjunjung tinggi nilai keadilan dalam setiap tindakan pengamanan di dalam negeri,” tutup H.Ajang.