VERSITNEWS

Rabu, 18 November 2026

DPP AKPERSI DESAK BARESKRIM SEGERA PANGGIL SEKDES CIKUDA AA, TEMUAN DUGAAN PEMALSUAN TANDA TANGAN DAN ALIRAN DANA RP1,812 MILIAR DISOROTI

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI) mendesak Bareskrim Mabes Polri segera memanggil dan meminta klarifikasi Sekretaris Desa (Sekdes) Cikuda berinisial AA terkait dugaan penggelapan dana pembayaran lahan, indikasi gratifikasi, serta dugaan pemalsuan tanda tangan masyarakat dalam rangkaian transaksi dan pengurusan dokumen pertanahan di Desa Cikuda, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Desakan tersebut disampaikan menyusul hasil penelusuran informasi, investigasi awal, dan pengumpulan dokumen yang dilakukan DPP AKPERSI. Dalam penelusuran tersebut, organisasi ini mengaku menemukan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum, terutama menyangkut keabsahan dokumen pertanahan, aliran dana pembayaran lahan, serta dugaan keterlibatan aparatur pemerintahan desa.

Sebagai tindak lanjut, DPP AKPERSI telah menyampaikan laporan resmi kepada Bareskrim Mabes Polri melalui surat Nomor 073/DPP/AKPERSI/XI/2026 tertanggal 1 November 2026.

Laporan tersebut diserahkan pada Rabu, 4 November 2026, oleh Yulius Bria, C.BJ., C.EJ., selaku Ketua Divisi Investigasi, Intelijen & Monitoring DPP AKPERSI.

Penyerahan laporan dibuktikan dengan dokumen surat yang telah dibubuhi cap penerimaan Bareskrim Polri, disertai pencatatan tanggal penerimaan 4 November 2026 dan tanda tangan atau paraf penerima.

Surat tersebut ditujukan kepada Kapolri melalui Kepala Bareskrim Polri, dengan perhatian kepada pejabat terkait di lingkungan Bareskrim Mabes Polri.

TEMUAN DUGAAN PEMALSUAN TANDA TANGAN MASYARAKAT JADI PERHATIAN SERIUS

Salah satu temuan awal yang menjadi perhatian DPP AKPERSI dalam penelusuran di lapangan adalah adanya indikasi dugaan pemalsuan tanda tangan masyarakat pada dokumen yang berkaitan dengan persoalan pertanahan di Desa Cikuda.

Temuan tersebut menjadi persoalan serius karena keabsahan tanda tangan merupakan bagian penting dalam memastikan persetujuan, keterlibatan, dan keabsahan suatu dokumen dalam proses transaksi maupun administrasi pertanahan.

DPP AKPERSI meminta Bareskrim Mabes Polri menelusuri secara menyeluruh dokumen-dokumen yang dipersoalkan, termasuk memastikan apakah tanda tangan yang tercantum benar-benar dibuat atau disetujui oleh masyarakat yang namanya tertera dalam dokumen tersebut.

Pemeriksaan diharapkan mencakup:

1. Identifikasi dokumen yang diduga memuat tanda tangan tidak sah.
2. Klarifikasi langsung kepada masyarakat yang namanya tercantum dalam dokumen.
3. Pemeriksaan terhadap pihak yang membuat, menggunakan, mengajukan, atau mengurus dokumen tersebut.
4. Pencocokan tanda tangan yang dipersoalkan dengan spesimen tanda tangan pembanding yang sah.
5. Pemeriksaan laboratorium forensik terhadap dokumen asli apabila diperlukan.
6. Penelusuran pihak yang mengetahui, terlibat, atau memperoleh manfaat dari penggunaan dokumen tersebut.

DPP AKPERSI menilai, apabila dugaan pemalsuan tersebut terbukti berdasarkan pemeriksaan forensik dan alat bukti yang sah, maka persoalan tersebut dapat mengarah pada dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau tindak pidana lainnya sesuai ketentuan hukum.

Organisasi ini juga meminta agar masyarakat yang merasa tanda tangannya digunakan tanpa persetujuan memperoleh ruang untuk memberikan keterangan secara langsung kepada penyidik.

SEKDES AA DIMINTA SEGERA DIPANGGIL DAN DIMINTAI KLARIFIKASI

Dugaan keterkaitan Sekdes Cikuda berinisial AA menjadi salah satu fokus utama laporan DPP AKPERSI kepada Bareskrim Mabes Polri.

DPP AKPERSI secara tegas mendesak penyidik segera memanggil dan meminta klarifikasi AA untuk menjelaskan dugaan perannya dalam rangkaian transaksi pembayaran lahan dan pengurusan dokumen pertanahan di wilayah Desa Cikuda.

Pemanggilan tersebut dinilai penting untuk memperoleh kejelasan mengenai kemungkinan keterlibatan yang bersangkutan dalam proses penerimaan, penitipan, penyerahan, pengelolaan, maupun pendistribusian dana pembayaran lahan.

Selain itu, terdapat sejumlah hal yang perlu diklarifikasi, antara lain:

1. Apakah AA pernah menerima, menyimpan, atau menguasai dana pembayaran lahan yang menjadi objek laporan?
2. Apakah terdapat uang yang dititipkan kepada AA untuk diteruskan kepada pemilik atau pihak yang berhak atas tanah?
3. Apakah AA menerima komisi, fee, hadiah, atau bentuk keuntungan lainnya dalam proses transaksi maupun pengurusan SPH?
4. Apakah AA memiliki keterlibatan dalam pembuatan, penerbitan, penandatanganan, atau fasilitasi dokumen pertanahan?
5. Apakah AA mengetahui adanya tanda tangan masyarakat yang dipersoalkan dalam dokumen pertanahan?
6. Apakah AA mengetahui proses pembuatan dan penggunaan dokumen yang diduga memuat tanda tangan tidak sah?
7. Apakah terdapat hubungan antara keterangan AA dalam perkara pertanahan sebelumnya dengan dokumen dan transaksi yang sekarang dilaporkan?

DPP AKPERSI meminta agar pemeriksaan terhadap AA dilakukan berdasarkan dokumen, keterangan saksi, dan alat bukti yang sah.

Desakan pemanggilan tersebut bukan merupakan penetapan kesalahan ataupun pernyataan bahwa AA telah terbukti melakukan tindak pidana. Langkah tersebut dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan memastikan seluruh pihak yang memiliki informasi relevan dapat memberikan keterangan kepada penyidik.

DUA KUITANSI PEMBAYARAN MENCAPAI RP1,812 MILIAR

Dalam laporan yang disampaikan kepada Bareskrim, DPP AKPERSI turut melampirkan dua dokumen pembayaran yang mencantumkan pihak pemberi uang berinisial D.M.

Dokumen pertama berupa kuitansi Nomor 063/XII/2023/AKP tertanggal 15 Mei 2023 dengan nominal Rp360.420.000. Pembayaran tersebut disebut berkaitan dengan Surat Pernyataan Hak (SPH) atas lahan seluas 18.021 meter persegi di Desa Cikuda.

Dokumen kedua berupa kuitansi tanpa nomor tertanggal 26 September 2023 dengan nominal Rp1.451.580.000. Pembayaran tersebut disebut berkaitan dengan lahan di Blok Cinangsi Peral 21 seluas 48.386 meter persegi.

Jika dijumlahkan, kedua dokumen tersebut mencatat nominal pembayaran sebesar Rp1.812.000.000 dengan total luas lahan mencapai 66.407 meter persegi.

Besarnya nominal pembayaran tersebut menjadi salah satu dasar permintaan DPP AKPERSI agar penyidik menelusuri aliran dana secara menyeluruh.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan siapa penerima langsung maupun melalui perantara, apakah dana benar-benar diserahkan kepada pemilik atau pihak yang berhak, serta apakah terdapat selisih antara nominal yang dibayarkan, diterima, dan dipertanggungjawabkan.

DPP AKPERSI menegaskan bahwa angka Rp1,812 miliar merupakan akumulasi nominal yang tercantum dalam dua dokumen pembayaran, bukan penetapan kerugian ataupun kesimpulan bahwa tindak pidana penggelapan telah terbukti.

DOKUMEN KOMITMEN FEE RP30 RIBU DAN RP5 RIBU PER METER PERSEGI TURUT DISOROTI

Selain dua dokumen pembayaran, DPP AKPERSI juga memperoleh dokumen berjudul "Surat Perjanjian Komitmen Fee atas Mediasi Jual/Beli Tanah Desa Cikuda, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor".

Dalam dokumen tersebut tercantum dua pihak berinisial D.M. dan A.

Dokumen itu memuat komitmen fee sebesar Rp30.000 per meter persegi, termasuk untuk pihak-pihak yang terlibat dalam proses lapangan dan mediasi, serta Rp5.000 per meter persegi untuk SPH yang telah diselesaikan.

Luas transaksi yang disebutkan dalam dokumen tersebut mencapai 11 hektare.

Keberadaan dokumen komitmen fee itu menjadi materi yang diminta untuk diperiksa lebih lanjut, khususnya mengenai dasar pemberian, realisasi pembayaran, pihak penerima, mekanisme pembagian, serta pekerjaan atau jasa yang menjadi dasar pembayaran.

DPP AKPERSI meminta penyidik memastikan apakah pembayaran tersebut merupakan imbalan jasa yang sah atau terdapat indikasi pemberian uang maupun keuntungan yang berkaitan dengan kewenangan jabatan aparatur pemerintahan.

DUGAAN GRATIFIKASI DAN PENGGELAPAN DANA DIMINTA DIUSUT MENYELURUH

DPP AKPERSI meminta Bareskrim Polri mendalami kemungkinan adanya penguasaan dana pembayaran tanah yang tidak diserahkan kepada pihak yang berhak atau digunakan tidak sesuai dengan tujuan transaksi.

Selain itu, penyidik diminta menelusuri kemungkinan adanya pemberian uang, komisi, hadiah, atau bentuk keuntungan lain kepada aparatur pemerintahan yang berkaitan dengan jabatan dan kewenangannya.

Menurut DPP AKPERSI, pemeriksaan harus dilakukan dengan menguji unsur hukum masing-masing dugaan, termasuk kepemilikan dana, dasar penguasaan, tujuan pemberian, status pihak penerima, serta hubungan pemberian dengan kewenangan jabatan.

Apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, DPP AKPERSI meminta agar aspek tersebut dikoordinasikan dengan Kortastipidkor Polri sesuai kewenangannya.

BLOK CINANGSI PERAL 21 DIMINTA DICOCOКKAN DENGAN SENGKETA LAHAN ANANDAYA HOME RESORT

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah informasi mengenai kesesuaian lokasi lahan di Blok Cinangsi Peral 21 seluas 48.386 meter persegi dengan informasi sengketa tanah yang berkaitan dengan proyek Anandaya Home Resort dan PT Anugerah Kreasi Propertama.

DPP AKPERSI meminta penyidik memastikan apakah bidang tanah yang tercantum dalam kuitansi pembayaran tanggal 26 September 2023 memiliki hubungan fisik maupun hukum dengan objek sengketa proyek tersebut.

Pemeriksaan diharapkan mencakup peta bidang, koordinat, batas tanah, luas, riwayat kepemilikan, dokumen peralihan hak, serta pihak-pihak yang menguasai dan memanfaatkan lahan.

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya hubungan hukum atau transaksi dengan PT Anugerah Kreasi Propertama, DPP AKPERSI meminta penyidik melakukan klarifikasi kepada pihak perusahaan.

Pencantuman nama perusahaan tersebut merupakan bagian dari permintaan penelusuran hubungan hukum atas objek tanah, bukan tuduhan bahwa perusahaan telah melakukan tindak pidana.

YULIUS BRIA: SELURUH TEMUAN HARUS MENDAPATKAN KEJELASAN

Ketua Divisi Investigasi, Intelijen & Monitoring DPP AKPERSI, Yulius Bria, C.BJ., C.EJ., menyampaikan laporan tersebut sebagai tindak lanjut penelusuran informasi, investigasi awal, dan pengumpulan dokumen organisasi.

DPP AKPERSI meminta agar temuan mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan masyarakat tidak diabaikan dan mendapatkan pemeriksaan khusus dari aparat penegak hukum.

Organisasi tersebut juga meminta agar pemeriksaan terhadap Sekdes AA segera dilakukan guna memperoleh penjelasan mengenai informasi dan dokumen yang menjadi materi laporan.

DPP AKPERSI menyatakan siap menyerahkan dokumen tambahan, menghadirkan masyarakat yang memiliki keterangan relevan, serta memberikan informasi pendukung apabila dibutuhkan oleh penyidik sesuai ketentuan hukum.

RINO TRIYONO: BARESKRIM HARUS BERTINDAK OBJEKTIF DAN TIDAK TEBANG PILIH

Ketua Umum DPP AKPERSI, Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.EJ., C.BJ., CFLE., C.ILJ., menegaskan bahwa pelaporan tersebut merupakan bentuk partisipasi organisasi dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan masyarakat.

DPP AKPERSI meminta Bareskrim Mabes Polri segera menindaklanjuti laporan, memanggil Sekdes Cikuda berinisial AA untuk dimintai klarifikasi, serta menelusuri seluruh pihak yang memiliki hubungan dengan transaksi dan pengurusan dokumen pertanahan tersebut.

Menurut Rino, persoalan yang dilaporkan tidak boleh hanya dilihat dari sisi administrasi. Penelusuran juga harus menjangkau keabsahan dokumen, dugaan penggunaan tanda tangan masyarakat tanpa persetujuan, aliran dana pembayaran lahan, serta pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari transaksi.

DPP AKPERSI tidak bermaksud menyerang, mendiskreditkan, ataupun mendahului proses hukum terhadap individu maupun badan usaha tertentu.

Namun, setiap temuan yang memiliki dasar informasi dan dokumen pendukung patut mendapatkan perhatian dan pemeriksaan secara profesional.

DPP AKPERSI berharap aparat penegak hukum bertindak objektif, transparan, akuntabel, dan tidak tebang pilih. Apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana, proses hukum harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

DPP AKPERSI MINTA KEJELASAN HUKUM BAGI MASYARAKAT

Dengan adanya bukti penerimaan surat Bareskrim Polri pada 4 November 2026, DPP AKPERSI berharap laporan tersebut segera mendapatkan penelaahan dan tindak lanjut sesuai prosedur.

Organisasi tersebut meminta agar pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari keabsahan dokumen pertanahan, dugaan pemalsuan tanda tangan masyarakat, aliran dana pembayaran lahan, dokumen komitmen fee, hingga kemungkinan adanya pemberian keuntungan yang berkaitan dengan kewenangan jabatan.

DPP AKPERSI juga meminta koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk memperoleh data resmi mengenai riwayat hak, pemegang hak, peralihan hak, peta bidang, dan dokumen pertanahan yang relevan.

DPP AKPERSI mendesak Bareskrim Mabes Polri segera memanggil Sekdes Cikuda berinisial AA, memeriksa dugaan pemalsuan tanda tangan masyarakat, serta menelusuri aliran dana pembayaran lahan yang tercatat mencapai Rp1,812 miliar.

Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, menjawab pertanyaan masyarakat, serta memastikan bahwa seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Rilis DPP AKPERSI
JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI) mendesak Bareskrim Mabes Polri segera memanggil dan meminta klarifikasi Sekretaris Desa (Sekdes) Cikuda berinisial AA terkait dugaan penggelapan dana pembayaran lahan, indikasi gratifikasi, serta dugaan pemalsuan tanda tangan masyarakat dalam rangkaian transaksi dan pengurusan dokumen pertanahan di Desa Cikuda, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Desakan tersebut disampaikan menyusul hasil penelusuran informasi, investigasi awal, dan pengumpulan dokumen yang dilakukan DPP AKPERSI. Dalam penelusuran tersebut, organisasi ini mengaku menemukan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum, terutama menyangkut keabsahan dokumen pertanahan, aliran dana pembayaran lahan, serta dugaan keterlibatan aparatur pemerintahan desa.

Sebagai tindak lanjut, DPP AKPERSI telah menyampaikan laporan resmi kepada Bareskrim Mabes Polri melalui surat Nomor 073/DPP/AKPERSI/XI/2026 tertanggal 1 November 2026.

Laporan tersebut diserahkan pada Rabu, 4 November 2026, oleh Yulius Bria, C.BJ., C.EJ., selaku Ketua Divisi Investigasi, Intelijen & Monitoring DPP AKPERSI.

Penyerahan laporan dibuktikan dengan dokumen surat yang telah dibubuhi cap penerimaan Bareskrim Polri, disertai pencatatan tanggal penerimaan 4 November 2026 dan tanda tangan atau paraf penerima.

Surat tersebut ditujukan kepada Kapolri melalui Kepala Bareskrim Polri, dengan perhatian kepada pejabat terkait di lingkungan Bareskrim Mabes Polri.

TEMUAN DUGAAN PEMALSUAN TANDA TANGAN MASYARAKAT JADI PERHATIAN SERIUS

Salah satu temuan awal yang menjadi perhatian DPP AKPERSI dalam penelusuran di lapangan adalah adanya indikasi dugaan pemalsuan tanda tangan masyarakat pada dokumen yang berkaitan dengan persoalan pertanahan di Desa Cikuda.

Temuan tersebut menjadi persoalan serius karena keabsahan tanda tangan merupakan bagian penting dalam memastikan persetujuan, keterlibatan, dan keabsahan suatu dokumen dalam proses transaksi maupun administrasi pertanahan.

DPP AKPERSI meminta Bareskrim Mabes Polri menelusuri secara menyeluruh dokumen-dokumen yang dipersoalkan, termasuk memastikan apakah tanda tangan yang tercantum benar-benar dibuat atau disetujui oleh masyarakat yang namanya tertera dalam dokumen tersebut.

Pemeriksaan diharapkan mencakup:

1. Identifikasi dokumen yang diduga memuat tanda tangan tidak sah.
2. Klarifikasi langsung kepada masyarakat yang namanya tercantum dalam dokumen.
3. Pemeriksaan terhadap pihak yang membuat, menggunakan, mengajukan, atau mengurus dokumen tersebut.
4. Pencocokan tanda tangan yang dipersoalkan dengan spesimen tanda tangan pembanding yang sah.
5. Pemeriksaan laboratorium forensik terhadap dokumen asli apabila diperlukan.
6. Penelusuran pihak yang mengetahui, terlibat, atau memperoleh manfaat dari penggunaan dokumen tersebut.

DPP AKPERSI menilai, apabila dugaan pemalsuan tersebut terbukti berdasarkan pemeriksaan forensik dan alat bukti yang sah, maka persoalan tersebut dapat mengarah pada dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau tindak pidana lainnya sesuai ketentuan hukum.

Organisasi ini juga meminta agar masyarakat yang merasa tanda tangannya digunakan tanpa persetujuan memperoleh ruang untuk memberikan keterangan secara langsung kepada penyidik.

SEKDES AA DIMINTA SEGERA DIPANGGIL DAN DIMINTAI KLARIFIKASI

Dugaan keterkaitan Sekdes Cikuda berinisial AA menjadi salah satu fokus utama laporan DPP AKPERSI kepada Bareskrim Mabes Polri.

DPP AKPERSI secara tegas mendesak penyidik segera memanggil dan meminta klarifikasi AA untuk menjelaskan dugaan perannya dalam rangkaian transaksi pembayaran lahan dan pengurusan dokumen pertanahan di wilayah Desa Cikuda.

Pemanggilan tersebut dinilai penting untuk memperoleh kejelasan mengenai kemungkinan keterlibatan yang bersangkutan dalam proses penerimaan, penitipan, penyerahan, pengelolaan, maupun pendistribusian dana pembayaran lahan.

Selain itu, terdapat sejumlah hal yang perlu diklarifikasi, antara lain:

1. Apakah AA pernah menerima, menyimpan, atau menguasai dana pembayaran lahan yang menjadi objek laporan?
2. Apakah terdapat uang yang dititipkan kepada AA untuk diteruskan kepada pemilik atau pihak yang berhak atas tanah?
3. Apakah AA menerima komisi, fee, hadiah, atau bentuk keuntungan lainnya dalam proses transaksi maupun pengurusan SPH?
4. Apakah AA memiliki keterlibatan dalam pembuatan, penerbitan, penandatanganan, atau fasilitasi dokumen pertanahan?
5. Apakah AA mengetahui adanya tanda tangan masyarakat yang dipersoalkan dalam dokumen pertanahan?
6. Apakah AA mengetahui proses pembuatan dan penggunaan dokumen yang diduga memuat tanda tangan tidak sah?
7. Apakah terdapat hubungan antara keterangan AA dalam perkara pertanahan sebelumnya dengan dokumen dan transaksi yang sekarang dilaporkan?

DPP AKPERSI meminta agar pemeriksaan terhadap AA dilakukan berdasarkan dokumen, keterangan saksi, dan alat bukti yang sah.

Desakan pemanggilan tersebut bukan merupakan penetapan kesalahan ataupun pernyataan bahwa AA telah terbukti melakukan tindak pidana. Langkah tersebut dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan memastikan seluruh pihak yang memiliki informasi relevan dapat memberikan keterangan kepada penyidik.

DUA KUITANSI PEMBAYARAN MENCAPAI RP1,812 MILIAR

Dalam laporan yang disampaikan kepada Bareskrim, DPP AKPERSI turut melampirkan dua dokumen pembayaran yang mencantumkan pihak pemberi uang berinisial D.M.

Dokumen pertama berupa kuitansi Nomor 063/XII/2023/AKP tertanggal 15 Mei 2023 dengan nominal Rp360.420.000. Pembayaran tersebut disebut berkaitan dengan Surat Pernyataan Hak (SPH) atas lahan seluas 18.021 meter persegi di Desa Cikuda.

Dokumen kedua berupa kuitansi tanpa nomor tertanggal 26 September 2023 dengan nominal Rp1.451.580.000. Pembayaran tersebut disebut berkaitan dengan lahan di Blok Cinangsi Peral 21 seluas 48.386 meter persegi.

Jika dijumlahkan, kedua dokumen tersebut mencatat nominal pembayaran sebesar Rp1.812.000.000 dengan total luas lahan mencapai 66.407 meter persegi.

Besarnya nominal pembayaran tersebut menjadi salah satu dasar permintaan DPP AKPERSI agar penyidik menelusuri aliran dana secara menyeluruh.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan siapa penerima langsung maupun melalui perantara, apakah dana benar-benar diserahkan kepada pemilik atau pihak yang berhak, serta apakah terdapat selisih antara nominal yang dibayarkan, diterima, dan dipertanggungjawabkan.

DPP AKPERSI menegaskan bahwa angka Rp1,812 miliar merupakan akumulasi nominal yang tercantum dalam dua dokumen pembayaran, bukan penetapan kerugian ataupun kesimpulan bahwa tindak pidana penggelapan telah terbukti.

DOKUMEN KOMITMEN FEE RP30 RIBU DAN RP5 RIBU PER METER PERSEGI TURUT DISOROTI

Selain dua dokumen pembayaran, DPP AKPERSI juga memperoleh dokumen berjudul "Surat Perjanjian Komitmen Fee atas Mediasi Jual/Beli Tanah Desa Cikuda, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor".

Dalam dokumen tersebut tercantum dua pihak berinisial D.M. dan A.

Dokumen itu memuat komitmen fee sebesar Rp30.000 per meter persegi, termasuk untuk pihak-pihak yang terlibat dalam proses lapangan dan mediasi, serta Rp5.000 per meter persegi untuk SPH yang telah diselesaikan.

Luas transaksi yang disebutkan dalam dokumen tersebut mencapai 11 hektare.

Keberadaan dokumen komitmen fee itu menjadi materi yang diminta untuk diperiksa lebih lanjut, khususnya mengenai dasar pemberian, realisasi pembayaran, pihak penerima, mekanisme pembagian, serta pekerjaan atau jasa yang menjadi dasar pembayaran.

DPP AKPERSI meminta penyidik memastikan apakah pembayaran tersebut merupakan imbalan jasa yang sah atau terdapat indikasi pemberian uang maupun keuntungan yang berkaitan dengan kewenangan jabatan aparatur pemerintahan.

DUGAAN GRATIFIKASI DAN PENGGELAPAN DANA DIMINTA DIUSUT MENYELURUH

DPP AKPERSI meminta Bareskrim Polri mendalami kemungkinan adanya penguasaan dana pembayaran tanah yang tidak diserahkan kepada pihak yang berhak atau digunakan tidak sesuai dengan tujuan transaksi.

Selain itu, penyidik diminta menelusuri kemungkinan adanya pemberian uang, komisi, hadiah, atau bentuk keuntungan lain kepada aparatur pemerintahan yang berkaitan dengan jabatan dan kewenangannya.

Menurut DPP AKPERSI, pemeriksaan harus dilakukan dengan menguji unsur hukum masing-masing dugaan, termasuk kepemilikan dana, dasar penguasaan, tujuan pemberian, status pihak penerima, serta hubungan pemberian dengan kewenangan jabatan.

Apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, DPP AKPERSI meminta agar aspek tersebut dikoordinasikan dengan Kortastipidkor Polri sesuai kewenangannya.

BLOK CINANGSI PERAL 21 DIMINTA DICOCOКKAN DENGAN SENGKETA LAHAN ANANDAYA HOME RESORT

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah informasi mengenai kesesuaian lokasi lahan di Blok Cinangsi Peral 21 seluas 48.386 meter persegi dengan informasi sengketa tanah yang berkaitan dengan proyek Anandaya Home Resort dan PT Anugerah Kreasi Propertama.

DPP AKPERSI meminta penyidik memastikan apakah bidang tanah yang tercantum dalam kuitansi pembayaran tanggal 26 September 2023 memiliki hubungan fisik maupun hukum dengan objek sengketa proyek tersebut.

Pemeriksaan diharapkan mencakup peta bidang, koordinat, batas tanah, luas, riwayat kepemilikan, dokumen peralihan hak, serta pihak-pihak yang menguasai dan memanfaatkan lahan.

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya hubungan hukum atau transaksi dengan PT Anugerah Kreasi Propertama, DPP AKPERSI meminta penyidik melakukan klarifikasi kepada pihak perusahaan.

Pencantuman nama perusahaan tersebut merupakan bagian dari permintaan penelusuran hubungan hukum atas objek tanah, bukan tuduhan bahwa perusahaan telah melakukan tindak pidana.

YULIUS BRIA: SELURUH TEMUAN HARUS MENDAPATKAN KEJELASAN

Ketua Divisi Investigasi, Intelijen & Monitoring DPP AKPERSI, Yulius Bria, C.BJ., C.EJ., menyampaikan laporan tersebut sebagai tindak lanjut penelusuran informasi, investigasi awal, dan pengumpulan dokumen organisasi.

DPP AKPERSI meminta agar temuan mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan masyarakat tidak diabaikan dan mendapatkan pemeriksaan khusus dari aparat penegak hukum.

Organisasi tersebut juga meminta agar pemeriksaan terhadap Sekdes AA segera dilakukan guna memperoleh penjelasan mengenai informasi dan dokumen yang menjadi materi laporan.

DPP AKPERSI menyatakan siap menyerahkan dokumen tambahan, menghadirkan masyarakat yang memiliki keterangan relevan, serta memberikan informasi pendukung apabila dibutuhkan oleh penyidik sesuai ketentuan hukum.

RINO TRIYONO: BARESKRIM HARUS BERTINDAK OBJEKTIF DAN TIDAK TEBANG PILIH

Ketua Umum DPP AKPERSI, Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.EJ., C.BJ., CFLE., C.ILJ., menegaskan bahwa pelaporan tersebut merupakan bentuk partisipasi organisasi dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan masyarakat.

DPP AKPERSI meminta Bareskrim Mabes Polri segera menindaklanjuti laporan, memanggil Sekdes Cikuda berinisial AA untuk dimintai klarifikasi, serta menelusuri seluruh pihak yang memiliki hubungan dengan transaksi dan pengurusan dokumen pertanahan tersebut.

Menurut Rino, persoalan yang dilaporkan tidak boleh hanya dilihat dari sisi administrasi. Penelusuran juga harus menjangkau keabsahan dokumen, dugaan penggunaan tanda tangan masyarakat tanpa persetujuan, aliran dana pembayaran lahan, serta pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari transaksi.

DPP AKPERSI tidak bermaksud menyerang, mendiskreditkan, ataupun mendahului proses hukum terhadap individu maupun badan usaha tertentu.

Namun, setiap temuan yang memiliki dasar informasi dan dokumen pendukung patut mendapatkan perhatian dan pemeriksaan secara profesional.

DPP AKPERSI berharap aparat penegak hukum bertindak objektif, transparan, akuntabel, dan tidak tebang pilih. Apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana, proses hukum harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

DPP AKPERSI MINTA KEJELASAN HUKUM BAGI MASYARAKAT

Dengan adanya bukti penerimaan surat Bareskrim Polri pada 4 November 2026, DPP AKPERSI berharap laporan tersebut segera mendapatkan penelaahan dan tindak lanjut sesuai prosedur.

Organisasi tersebut meminta agar pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari keabsahan dokumen pertanahan, dugaan pemalsuan tanda tangan masyarakat, aliran dana pembayaran lahan, dokumen komitmen fee, hingga kemungkinan adanya pemberian keuntungan yang berkaitan dengan kewenangan jabatan.

DPP AKPERSI juga meminta koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk memperoleh data resmi mengenai riwayat hak, pemegang hak, peralihan hak, peta bidang, dan dokumen pertanahan yang relevan.

DPP AKPERSI mendesak Bareskrim Mabes Polri segera memanggil Sekdes Cikuda berinisial AA, memeriksa dugaan pemalsuan tanda tangan masyarakat, serta menelusuri aliran dana pembayaran lahan yang tercatat mencapai Rp1,812 miliar.

Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, menjawab pertanyaan masyarakat, serta memastikan bahwa seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Rilis DPP AKPERSI

KARAWANG RAIH PENGHARGAAN ANTI-KECURANGAN JKN TERBAIK 2 NASIONAL

Jakarta [ Versitnews.com] Pengendalian kecurangan menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pelayanan kesehatan. Sejak awal penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan terus memperkuat upaya pencegahan dan deteksi kecurangan demi menjaga kualitas layanan bagi peserta.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan, berbagai langkah pengendalian kecurangan telah dilakukan secara berkelanjutan melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola dan sistem pengendalian, hingga perluasan kolaborasi lintas sektor.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, BPJS Kesehatan membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi, mulai dari tingkat pusat, wilayah, hingga cabang. BPJS Kesehatan juga menetapkan Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, memperkuat monitoring serta pelaporan kegiatan anti-kecurangan, hingga mengembangkan modul anti-fraud bagi verifikator yang disertifikasi oleh BNSP.

“Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Pujo dalam 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11).

Menurut Pujo, semakin luas cakupan kepesertaan JKN, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraannya. Per 1 November 2026, Program JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia. Besarnya cakupan tersebut turut meningkatkan kompleksitas pengelolaan pelayanan, pembiayaan, data, hingga hubungan antarpemangku kepentingan.

Seiring dengan perkembangan tersebut, tantangan pengendalian kecurangan juga terus berkembang. Ia menegaskan praktik kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan kerugian finansial. Penguatan upaya pencegahan turut berperan dalam menjaga keselamatan pasien, meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya kesehatan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.

“Selain penguatan teknologi, BPJS Kesehatan juga mendorong transformasi pelayanan kesehatan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare. Melalui pendekatan ini, pelayanan kesehatan diharapkan semakin berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan pemanfaatan biaya yang lebih efisien. Penguatan kebijakan dan regulasi juga diperlukan untuk memperjelas kewenangan serta meningkatkan efektivitas penegakan sanksi,” tegas Pujo.

Sebagai bagian dari upaya memperluas kolaborasi, BPJS Kesehatan turut mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA). Forum ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam memperkuat integritas pelayanan kesehatan.

INHAFA akan mengembangkan tiga peran strategis, yakni forum kolaborasi lintas sektor, pengembangan pengetahuan dan kompetensi, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas bersama. Melalui inisiatif tersebut, sinergi antar pemangku kepentingan diharapkan semakin kuat sehingga upaya pengendalian kecurangan dalam Program JKN dapat berjalan secara berkelanjutan.

Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari menyebut kompleksitas penyelenggaraan jaminan kesehatan, perkembangan pola pelayanan, serta dinamika risiko menuntut kita untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan kecurangan yang semakin adaptif.

Ia menambahkan, upaya pengendalian kecurangan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi secara mandiri. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi, hingga masyarakat sipil. Sinergi tersebut diperlukan untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan kecurangan yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.

“Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, apabila masih terdapat pihak yang mencoba melampaui batas tembok tersebut untuk melakukan kecurangan, maka harus siap menghadapi konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Vetty.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa seluruh pihak harus menjaga ketahanan sistem JKN agar semakin tangguh, produktif, dan efektif, termasuk dalam menghadapi risiko kecurangan. Hal ini merupakan bagian dari upaya penyempurnaan agar tidak ada satu pun masyarakat yang harus menghadapi risiko kesehatan seorang diri karena negara hadir melalui BPJS Kesehatan.

Salah satu kekuatan yang harus terus dijaga adalah memastikan tidak ada lagi praktik kecurangan dalam seluruh sistem penyelenggaraan JKN. Ia menegaskan pentingnya membangun sistem yang tangguh agar BPJS Kesehatan tidak dikendalikan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan kecurangan.

“Di era keterbukaan informasi dan media sosial saat ini, upaya pencegahan, penghentian, dan antisipasi terhadap praktik kecurangan harus semakin diperkuat. Karena itu, kita perlu membangun ekosistem yang mampu mendeteksi dan menangani kecurangan secara efektif,” kata Cak Imin.

Ia menegaskan bahwa dengan sinergi yang dilakukan tidak boleh membiarkan sistem gagal mengantisipasi kecurangan akibat adanya kepentingan tertentu. Sistem anti-kecurangan harus dibangun melalui ekosistem yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Saat ini, regulasi terkait penanganan kecurangan masih berada pada tingkat peraturan menteri. Ke depan, perlu didorong peningkatan level pengaturan agar memiliki landasan yang lebih kuat dalam mendukung keberlangsungan Program JKN. Mari bersama-sama menutup celah tata kelola yang memungkinkan terjadinya kecurangan, memperbarui pedoman penanganan kecurangan, melindungi para pelapor, serta memenuhi tanggung jawab masing-masing dalam menjaga integritas Program JKN,” tegas Cak Imin.

Penerima Penghargaan Budaya Anti-Kecurangan JKN 2026

Dalam ajang INAHAFF 2026 ini juga dilakukan pemberian penghargaan bagi pihak-pihak yang berkomitmen memperkuat budaya anti-kecurangan:

1. Kategori Tokoh Inspiratif Anti Kecurangan Terbaik

Dr. dr. Hamzah, Sp.An., KNA, KIC (Ketua TKMKB Provinsi Jawa Timur)

Drs. Dewa Made Indra, M.Si (Sekretaris Daerah Provinsi Bali)

Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D (Ketua TKMKB Provinsi Sulawesi Selatan)

2. Kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik

Terbaik 1: Kabupaten Purbalingga

Terbaik 2: Kota Medan

Terbaik 3: Kabupaten Banyumas

3. Kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Provinsi Terbaik

Terbaik 1: Provinsi Bali

Terbaik 2: Provinsi Riau

Terbaik 3: Provinsi Jawa Barat

4. Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik

Terbaik 1: Kabupaten Kotawaringin Barat

Terbaik 2: Kabupaten Karawang

Terbaik 3: Kabupaten Sukabumi

5. Kategori Pemerintah Provinsi Dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik

Terbaik 1: Provinsi Bali

Terbaik 2: Provinsi Nusa Tenggara Timur

Terbaik 3: Provinsi Nusa Tenggara Barat

Informasi lebih lanjut hubungi: Humas BPJS Kesehatan Kantor Pusat

Redaksi 
Jakarta [ Versitnews.com] Pengendalian kecurangan menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pelayanan kesehatan. Sejak awal penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan terus memperkuat upaya pencegahan dan deteksi kecurangan demi menjaga kualitas layanan bagi peserta.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan, berbagai langkah pengendalian kecurangan telah dilakukan secara berkelanjutan melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola dan sistem pengendalian, hingga perluasan kolaborasi lintas sektor.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, BPJS Kesehatan membentuk Tim Anti-Kecurangan JKN di seluruh jenjang organisasi, mulai dari tingkat pusat, wilayah, hingga cabang. BPJS Kesehatan juga menetapkan Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan, memperkuat monitoring serta pelaporan kegiatan anti-kecurangan, hingga mengembangkan modul anti-fraud bagi verifikator yang disertifikasi oleh BNSP.

“Kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu, pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegahan, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Pujo dalam 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11).

Menurut Pujo, semakin luas cakupan kepesertaan JKN, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraannya. Per 1 November 2026, Program JKN telah memberikan perlindungan kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia. Besarnya cakupan tersebut turut meningkatkan kompleksitas pengelolaan pelayanan, pembiayaan, data, hingga hubungan antarpemangku kepentingan.

Seiring dengan perkembangan tersebut, tantangan pengendalian kecurangan juga terus berkembang. Ia menegaskan praktik kecurangan dalam pelayanan kesehatan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan kerugian finansial. Penguatan upaya pencegahan turut berperan dalam menjaga keselamatan pasien, meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya kesehatan, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan.

“Selain penguatan teknologi, BPJS Kesehatan juga mendorong transformasi pelayanan kesehatan dari pendekatan volume-based menuju value-based healthcare. Melalui pendekatan ini, pelayanan kesehatan diharapkan semakin berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan pemanfaatan biaya yang lebih efisien. Penguatan kebijakan dan regulasi juga diperlukan untuk memperjelas kewenangan serta meningkatkan efektivitas penegakan sanksi,” tegas Pujo.

Sebagai bagian dari upaya memperluas kolaborasi, BPJS Kesehatan turut mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA). Forum ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk bertukar pengetahuan, pengalaman, dan praktik terbaik dalam memperkuat integritas pelayanan kesehatan.

INHAFA akan mengembangkan tiga peran strategis, yakni forum kolaborasi lintas sektor, pengembangan pengetahuan dan kompetensi, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas bersama. Melalui inisiatif tersebut, sinergi antar pemangku kepentingan diharapkan semakin kuat sehingga upaya pengendalian kecurangan dalam Program JKN dapat berjalan secara berkelanjutan.

Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari menyebut kompleksitas penyelenggaraan jaminan kesehatan, perkembangan pola pelayanan, serta dinamika risiko menuntut kita untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan kecurangan yang semakin adaptif.

Ia menambahkan, upaya pengendalian kecurangan tidak dapat dilakukan oleh satu institusi secara mandiri. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi, hingga masyarakat sipil. Sinergi tersebut diperlukan untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan kecurangan yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.

“Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasan, kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, apabila masih terdapat pihak yang mencoba melampaui batas tembok tersebut untuk melakukan kecurangan, maka harus siap menghadapi konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Vetty.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa seluruh pihak harus menjaga ketahanan sistem JKN agar semakin tangguh, produktif, dan efektif, termasuk dalam menghadapi risiko kecurangan. Hal ini merupakan bagian dari upaya penyempurnaan agar tidak ada satu pun masyarakat yang harus menghadapi risiko kesehatan seorang diri karena negara hadir melalui BPJS Kesehatan.

Salah satu kekuatan yang harus terus dijaga adalah memastikan tidak ada lagi praktik kecurangan dalam seluruh sistem penyelenggaraan JKN. Ia menegaskan pentingnya membangun sistem yang tangguh agar BPJS Kesehatan tidak dikendalikan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan kecurangan.

“Di era keterbukaan informasi dan media sosial saat ini, upaya pencegahan, penghentian, dan antisipasi terhadap praktik kecurangan harus semakin diperkuat. Karena itu, kita perlu membangun ekosistem yang mampu mendeteksi dan menangani kecurangan secara efektif,” kata Cak Imin.

Ia menegaskan bahwa dengan sinergi yang dilakukan tidak boleh membiarkan sistem gagal mengantisipasi kecurangan akibat adanya kepentingan tertentu. Sistem anti-kecurangan harus dibangun melalui ekosistem yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

“Saat ini, regulasi terkait penanganan kecurangan masih berada pada tingkat peraturan menteri. Ke depan, perlu didorong peningkatan level pengaturan agar memiliki landasan yang lebih kuat dalam mendukung keberlangsungan Program JKN. Mari bersama-sama menutup celah tata kelola yang memungkinkan terjadinya kecurangan, memperbarui pedoman penanganan kecurangan, melindungi para pelapor, serta memenuhi tanggung jawab masing-masing dalam menjaga integritas Program JKN,” tegas Cak Imin.

Penerima Penghargaan Budaya Anti-Kecurangan JKN 2026

Dalam ajang INAHAFF 2026 ini juga dilakukan pemberian penghargaan bagi pihak-pihak yang berkomitmen memperkuat budaya anti-kecurangan:

1. Kategori Tokoh Inspiratif Anti Kecurangan Terbaik

Dr. dr. Hamzah, Sp.An., KNA, KIC (Ketua TKMKB Provinsi Jawa Timur)

Drs. Dewa Made Indra, M.Si (Sekretaris Daerah Provinsi Bali)

Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D (Ketua TKMKB Provinsi Sulawesi Selatan)

2. Kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik

Terbaik 1: Kabupaten Purbalingga

Terbaik 2: Kota Medan

Terbaik 3: Kabupaten Banyumas

3. Kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Provinsi Terbaik

Terbaik 1: Provinsi Bali

Terbaik 2: Provinsi Riau

Terbaik 3: Provinsi Jawa Barat

4. Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik

Terbaik 1: Kabupaten Kotawaringin Barat

Terbaik 2: Kabupaten Karawang

Terbaik 3: Kabupaten Sukabumi

5. Kategori Pemerintah Provinsi Dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik

Terbaik 1: Provinsi Bali

Terbaik 2: Provinsi Nusa Tenggara Timur

Terbaik 3: Provinsi Nusa Tenggara Barat

Informasi lebih lanjut hubungi: Humas BPJS Kesehatan Kantor Pusat

Redaksi 

Dishub Karawang Tegas Berantas ODOL di Jalan Raya Badami, Kabid LLAPK Yunus Kusriwanto Pimpin Langsung Penindakan

KARAWANG – Selasa, 17 November 2026. Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karawang kembali menunjukkan taringnya dalam menertibkan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang meresahkan.

Bertempat di Jalan Raya Badami, jajaran Dishub Karawang menggelar kegiatan penindakan terhadap kendaraan angkutan barang yang melebihi kapasitas muatan.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan dan Parkir (LLAPK) Dishub Karawang, Yunus Kusriwanto, S.IP., M.M.

"Kegiatan hari ini, Rabu 18 November 2026, kami laksanakan penindakan ODOL di Jalan Raya Badami. Ini bentuk komitmen kami untuk menjaga keselamatan berlalu lintas," tegas Yunus Kusriwanto 

PAKAI TIMBANGAN PORTABEL, TIDAK BISA NGELAK

Dalam operasi kali ini, Dishub Karawang menggunakan alat timbang portabel untuk memeriksa dan memastikan kesesuaian berat muatan kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Yunus, penggunaan alat timbang portabel ini membuat hasil penindakan lebih akurat, transparan, dan tidak bisa dibantah oleh pelanggar.

"Langkah ini merupakan bentuk komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas, menjaga kondisi infrastruktur jalan, serta mewujudkan ketertiban angkutan barang di wilayah Kabupaten Karawang," jelasnya.

Yunus menambahkan, kendaraan ODOL sangat berbahaya. Selain merusak struktur jalan, kendaraan dengan muatan berlebih juga rawan mengalami rem blong yang bisa menyebabkan kecelakaan fatal.

AJAKAN UNTUK TERTIB

Di akhir kegiatan, Kabid LLAPK tersebut mengajak seluruh pengusaha dan pengemudi angkutan barang untuk bersama-sama mewujudkan transportasi yang aman, tertib, dan berkeselamatan.

"Mari bersama-sama wujudkan transportasi yang aman, tertib, dan berkeselamatan. Dishub Karawang, Hadir untuk Keselamatan dan Kenyamanan Bersama!" pungkasnya.

Redaksi 
KARAWANG – Selasa, 17 November 2026. Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Karawang kembali menunjukkan taringnya dalam menertibkan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang meresahkan.

Bertempat di Jalan Raya Badami, jajaran Dishub Karawang menggelar kegiatan penindakan terhadap kendaraan angkutan barang yang melebihi kapasitas muatan.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan dan Parkir (LLAPK) Dishub Karawang, Yunus Kusriwanto, S.IP., M.M.

"Kegiatan hari ini, Rabu 18 November 2026, kami laksanakan penindakan ODOL di Jalan Raya Badami. Ini bentuk komitmen kami untuk menjaga keselamatan berlalu lintas," tegas Yunus Kusriwanto 

PAKAI TIMBANGAN PORTABEL, TIDAK BISA NGELAK

Dalam operasi kali ini, Dishub Karawang menggunakan alat timbang portabel untuk memeriksa dan memastikan kesesuaian berat muatan kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Yunus, penggunaan alat timbang portabel ini membuat hasil penindakan lebih akurat, transparan, dan tidak bisa dibantah oleh pelanggar.

"Langkah ini merupakan bentuk komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas, menjaga kondisi infrastruktur jalan, serta mewujudkan ketertiban angkutan barang di wilayah Kabupaten Karawang," jelasnya.

Yunus menambahkan, kendaraan ODOL sangat berbahaya. Selain merusak struktur jalan, kendaraan dengan muatan berlebih juga rawan mengalami rem blong yang bisa menyebabkan kecelakaan fatal.

AJAKAN UNTUK TERTIB

Di akhir kegiatan, Kabid LLAPK tersebut mengajak seluruh pengusaha dan pengemudi angkutan barang untuk bersama-sama mewujudkan transportasi yang aman, tertib, dan berkeselamatan.

"Mari bersama-sama wujudkan transportasi yang aman, tertib, dan berkeselamatan. Dishub Karawang, Hadir untuk Keselamatan dan Kenyamanan Bersama!" pungkasnya.

Redaksi 

Hadiri Rapat Minggon Kecamatan Cikarang Selatan, Babinsa Perkuat Sinergi TNI dan Pemerintah Desa

Kabupaten Bekasi – Kehadiran Babinsa dalam forum koordinasi pemerintahan menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergitas TNI dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan Rapat Minggon tingkat Kecamatan Cikarang Selatan yang digelar di Kantor Desa Ciantra, Kabupaten Bekasi, Rabu (18/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Babinsa Sertu Deni turut hadir bersama unsur TNI-Polri, Camat Cikarang Selatan H. Muhammad Said, S.E., M.Si., Sekcam H. Udung Budiawan, S.E., para kepala desa, perangkat kecamatan, serta sejumlah unsur pendamping dan lembaga kemasyarakatan.
Rapat Minggon membahas berbagai agenda strategis, mulai dari koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan masyarakat, administrasi desa, penyaluran bantuan pemerintah, hingga percepatan pembangunan di wilayah Kecamatan Cikarang Selatan.

Camat Cikarang Selatan menekankan pentingnya sinergitas seluruh unsur pemerintahan agar setiap program kerja dapat berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Sekcam Cikarang Selatan menyampaikan sejumlah agenda yang perlu segera ditindaklanjuti pemerintah desa, di antaranya pemutakhiran data BPJS perangkat desa, verifikasi dokumen Bantuan Provinsi (Banprov), rekomendasi pencairan Dana Alokasi Desa (DAD), serta persiapan monitoring pembangunan desa tahap kedua.

Kehadiran Babinsa Sertu Deni dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap koordinasi lintas sektor sekaligus mempererat komunikasi dengan aparatur pemerintahan dan seluruh elemen masyarakat.

Terpisah Danramil 08 Lemahabang Mayor Inf Sukoco menyampaikan 
Melalui forum Minggon, Babinsanya juga dapat mengikuti perkembangan situasi wilayah, mengetahui berbagai persoalan yang berkembang, serta memperkuat koordinasi kewilayahan guna mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi forum penyampaian informasi, tetapi juga menghasilkan langkah konkret yang dapat ditindaklanjuti bersama demi kelancaran pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

TNI Hadir di Tengah Masyarakat, Memperkuat Sinergi untuk Pembangunan dan Stabilitas Wilayah.

(Pendim 0509 Kabupaten Bekasi)
Kabupaten Bekasi – Kehadiran Babinsa dalam forum koordinasi pemerintahan menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergitas TNI dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan Rapat Minggon tingkat Kecamatan Cikarang Selatan yang digelar di Kantor Desa Ciantra, Kabupaten Bekasi, Rabu (18/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Babinsa Sertu Deni turut hadir bersama unsur TNI-Polri, Camat Cikarang Selatan H. Muhammad Said, S.E., M.Si., Sekcam H. Udung Budiawan, S.E., para kepala desa, perangkat kecamatan, serta sejumlah unsur pendamping dan lembaga kemasyarakatan.
Rapat Minggon membahas berbagai agenda strategis, mulai dari koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, peningkatan pelayanan masyarakat, administrasi desa, penyaluran bantuan pemerintah, hingga percepatan pembangunan di wilayah Kecamatan Cikarang Selatan.

Camat Cikarang Selatan menekankan pentingnya sinergitas seluruh unsur pemerintahan agar setiap program kerja dapat berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Sekcam Cikarang Selatan menyampaikan sejumlah agenda yang perlu segera ditindaklanjuti pemerintah desa, di antaranya pemutakhiran data BPJS perangkat desa, verifikasi dokumen Bantuan Provinsi (Banprov), rekomendasi pencairan Dana Alokasi Desa (DAD), serta persiapan monitoring pembangunan desa tahap kedua.

Kehadiran Babinsa Sertu Deni dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap koordinasi lintas sektor sekaligus mempererat komunikasi dengan aparatur pemerintahan dan seluruh elemen masyarakat.

Terpisah Danramil 08 Lemahabang Mayor Inf Sukoco menyampaikan 
Melalui forum Minggon, Babinsanya juga dapat mengikuti perkembangan situasi wilayah, mengetahui berbagai persoalan yang berkembang, serta memperkuat koordinasi kewilayahan guna mendukung terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif.

Kegiatan tersebut diharapkan tidak hanya menjadi forum penyampaian informasi, tetapi juga menghasilkan langkah konkret yang dapat ditindaklanjuti bersama demi kelancaran pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

TNI Hadir di Tengah Masyarakat, Memperkuat Sinergi untuk Pembangunan dan Stabilitas Wilayah.

(Pendim 0509 Kabupaten Bekasi)

Selasa, 17 November 2026

SEKJEN DPC AKPERSI KARAWANG: JANGAN TUNGGU ADA KORBAN JIWA, APJATEL HARUS BERTANGGUNG JAWAB!

KARAWANG - Sekretaris Jenderal DPC Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kabupaten Karawang, Gumilar, menyampaikan kecaman keras terhadap lambannya penyelesaian pekerjaan galian proyek APJATEL yang telah mengganggu masyarakat dan bahkan menyebabkan seorang pengendara sepeda motor terjatuh.

"Ini bukan persoalan sepele! Pekerjaan proyek tidak boleh mengorbankan keselamatan masyarakat. Jangan sampai proyek yang seharusnya memberikan manfaat justru menjadi ancaman bagi pengguna jalan. Kalau sudah ada pengendara yang menjadi korban, ini harus menjadi alarm keras bagi pihak APJATEL maupun pelaksana pekerjaan," tegas Gumilar.

Ia menilai, pemasangan karung sebagai penghalang di area galian patut dievaluasi secara serius. Pengamanan proyek harus memenuhi standar keselamatan, bukan sekadar memasang pembatas seadanya tanpa mempertimbangkan risiko bagi pengendara, khususnya pada malam hingga dini hari.

"Kami mempertanyakan, siapa yang bertanggung jawab atas pengamanan lokasi tersebut? Apakah ada pengawasan rutin? Apakah rambu-rambu peringatan dan pembatas jalan sudah sesuai standar? Jangan sampai masyarakat dibiarkan bertaruh nyawa hanya karena pekerjaan galian tidak dikelola secara profesional," lanjutnya.

AKPERSI Karawang mendesak pihak APJATEL dan kontraktor pelaksana agar segera:
1. Mengevaluasi seluruh titik galian yang belum diselesaikan.
2. Memasang rambu peringatan, lampu keselamatan, dan pembatas yang layak serta mudah terlihat.
3. Mempercepat penyelesaian dan pemulihan kondisi badan jalan.
4. Memberikan klarifikasi terbuka kepada masyarakat terkait keterlambatan pekerjaan.
5. Menunjukkan tanggung jawab terhadap pengendara yang mengalami kecelakaan sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.

"Jangan hanya datang untuk menggali jalan, tetapi ketika masyarakat menjadi korban justru tidak ada yang bertanggung jawab. Kami meminta jangan ada sikap saling lempar tanggung jawab. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, bukan dikorbankan demi mengejar target pekerjaan," tegasnya.

AKPERSI Karawang menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong pihak terkait melakukan evaluasi serta mengambil tindakan nyata.

"Jangan tunggu jatuh korban berikutnya, baru semua pihak sibuk bergerak!"

Redaksi 
KARAWANG - Sekretaris Jenderal DPC Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kabupaten Karawang, Gumilar, menyampaikan kecaman keras terhadap lambannya penyelesaian pekerjaan galian proyek APJATEL yang telah mengganggu masyarakat dan bahkan menyebabkan seorang pengendara sepeda motor terjatuh.

"Ini bukan persoalan sepele! Pekerjaan proyek tidak boleh mengorbankan keselamatan masyarakat. Jangan sampai proyek yang seharusnya memberikan manfaat justru menjadi ancaman bagi pengguna jalan. Kalau sudah ada pengendara yang menjadi korban, ini harus menjadi alarm keras bagi pihak APJATEL maupun pelaksana pekerjaan," tegas Gumilar.

Ia menilai, pemasangan karung sebagai penghalang di area galian patut dievaluasi secara serius. Pengamanan proyek harus memenuhi standar keselamatan, bukan sekadar memasang pembatas seadanya tanpa mempertimbangkan risiko bagi pengendara, khususnya pada malam hingga dini hari.

"Kami mempertanyakan, siapa yang bertanggung jawab atas pengamanan lokasi tersebut? Apakah ada pengawasan rutin? Apakah rambu-rambu peringatan dan pembatas jalan sudah sesuai standar? Jangan sampai masyarakat dibiarkan bertaruh nyawa hanya karena pekerjaan galian tidak dikelola secara profesional," lanjutnya.

AKPERSI Karawang mendesak pihak APJATEL dan kontraktor pelaksana agar segera:
1. Mengevaluasi seluruh titik galian yang belum diselesaikan.
2. Memasang rambu peringatan, lampu keselamatan, dan pembatas yang layak serta mudah terlihat.
3. Mempercepat penyelesaian dan pemulihan kondisi badan jalan.
4. Memberikan klarifikasi terbuka kepada masyarakat terkait keterlambatan pekerjaan.
5. Menunjukkan tanggung jawab terhadap pengendara yang mengalami kecelakaan sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan yang berlaku.

"Jangan hanya datang untuk menggali jalan, tetapi ketika masyarakat menjadi korban justru tidak ada yang bertanggung jawab. Kami meminta jangan ada sikap saling lempar tanggung jawab. Keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama, bukan dikorbankan demi mengejar target pekerjaan," tegasnya.

AKPERSI Karawang menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan mendorong pihak terkait melakukan evaluasi serta mengambil tindakan nyata.

"Jangan tunggu jatuh korban berikutnya, baru semua pihak sibuk bergerak!"

Redaksi 

Warga Pasir Kamuning Telagasari Ditemukan Meninggal Dunia, Dugaan Bunuh Diri Masih Dalam Penyelidikan Polisi

KARAWANG – Peristiwa tragis menimpa seorang warga Kampung Pasir Kamuning, Desa Telagasari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Seorang pria yang dikenal masyarakat dengan nama Tedi alias Tedol ditemukan meninggal dunia pada Selasa, 17 November 2026, sekitar pukul 19.20 WIB.

Peristiwa tersebut sontak mengejutkan warga setempat. Pasalnya, almarhum dikenal sebagai sosok yang cukup aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan kerap berinteraksi dengan warga di lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun dari masyarakat, sebelum peristiwa tersebut terjadi, Tedi masih terlihat menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Bahkan, almarhum disebut masih sempat berkumpul dan bercengkerama bersama warga.

Namun, tidak disangka, kabar duka justru datang pada Selasa malam. Warga dikejutkan dengan penemuan korban dalam kondisi meninggal dunia yang diduga akibat gantung diri.

Salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menuturkan bahwa kepergian Tedi menjadi pukulan tersendiri bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, almarhum selama ini dikenal sebagai pribadi yang aktif bergaul dan berbaur dengan lingkungan.

"Beliau itu masih terlihat beraktivitas seperti biasa. Kemarin juga masih sempat kongkow bersama warga. Kami tentu sangat terkejut mendengar kabar seperti ini," ungkap salah seorang warga.

Beredar dugaan di tengah masyarakat bahwa korban sebelumnya mengalami persoalan pribadi, termasuk permasalahan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Kondisi tersebut kemudian dikaitkan dengan dugaan tekanan psikologis yang dialami korban.

Meski demikian, informasi mengenai kondisi kejiwaan maupun persoalan pribadi korban tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Hingga kini, belum ada keterangan resmi yang memastikan motif ataupun penyebab di balik peristiwa tragis tersebut.

Sementara itu, jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Telagasari dilaporkan langsung bergerak menuju lokasi kejadian setelah menerima informasi dari masyarakat. Petugas melakukan penanganan awal di tempat kejadian perkara (TKP) serta mengumpulkan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan penyelidikan.

Berdasarkan informasi awal, peristiwa tersebut diduga merupakan tindakan bunuh diri. Namun, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman guna memastikan kronologi dan penyebab pasti kematian korban.

Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa persoalan kehidupan, tekanan ekonomi, konflik rumah tangga, maupun persoalan pribadi dapat menjadi beban berat bagi seseorang. Karena itu, kepedulian keluarga, sahabat, dan lingkungan sekitar sangat dibutuhkan agar setiap orang yang sedang menghadapi kesulitan tidak merasa sendirian.

Warga diharapkan dapat saling memberikan perhatian dan dukungan, terutama kepada mereka yang tengah menghadapi persoalan hidup. Jangan ragu untuk mendengarkan, membantu, dan mengarahkan seseorang yang membutuhkan pertolongan kepada keluarga, tenaga profesional, atau layanan kesehatan.

Hingga berita ini disusun, penyebab pasti kematian Tedi alias Tedol masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian.

Asas praduga tak bersalah dan prinsip keberimbangan tetap harus dikedepankan. Motif maupun penyebab kematian korban tidak dapat disimpulkan sebelum ada keterangan resmi dari pihak berwenang.

Red/dadan
KARAWANG – Peristiwa tragis menimpa seorang warga Kampung Pasir Kamuning, Desa Telagasari, Kecamatan Telagasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Seorang pria yang dikenal masyarakat dengan nama Tedi alias Tedol ditemukan meninggal dunia pada Selasa, 17 November 2026, sekitar pukul 19.20 WIB.

Peristiwa tersebut sontak mengejutkan warga setempat. Pasalnya, almarhum dikenal sebagai sosok yang cukup aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan kerap berinteraksi dengan warga di lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun dari masyarakat, sebelum peristiwa tersebut terjadi, Tedi masih terlihat menjalani aktivitas sehari-hari seperti biasanya. Bahkan, almarhum disebut masih sempat berkumpul dan bercengkerama bersama warga.

Namun, tidak disangka, kabar duka justru datang pada Selasa malam. Warga dikejutkan dengan penemuan korban dalam kondisi meninggal dunia yang diduga akibat gantung diri.

Salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan menuturkan bahwa kepergian Tedi menjadi pukulan tersendiri bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, almarhum selama ini dikenal sebagai pribadi yang aktif bergaul dan berbaur dengan lingkungan.

"Beliau itu masih terlihat beraktivitas seperti biasa. Kemarin juga masih sempat kongkow bersama warga. Kami tentu sangat terkejut mendengar kabar seperti ini," ungkap salah seorang warga.

Beredar dugaan di tengah masyarakat bahwa korban sebelumnya mengalami persoalan pribadi, termasuk permasalahan rumah tangga yang berujung pada perceraian. Kondisi tersebut kemudian dikaitkan dengan dugaan tekanan psikologis yang dialami korban.

Meski demikian, informasi mengenai kondisi kejiwaan maupun persoalan pribadi korban tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya. Hingga kini, belum ada keterangan resmi yang memastikan motif ataupun penyebab di balik peristiwa tragis tersebut.

Sementara itu, jajaran Kepolisian Sektor (Polsek) Telagasari dilaporkan langsung bergerak menuju lokasi kejadian setelah menerima informasi dari masyarakat. Petugas melakukan penanganan awal di tempat kejadian perkara (TKP) serta mengumpulkan keterangan yang diperlukan untuk kepentingan penyelidikan.

Berdasarkan informasi awal, peristiwa tersebut diduga merupakan tindakan bunuh diri. Namun, pihak kepolisian masih melakukan pendalaman guna memastikan kronologi dan penyebab pasti kematian korban.

Peristiwa ini menjadi pengingat bagi masyarakat bahwa persoalan kehidupan, tekanan ekonomi, konflik rumah tangga, maupun persoalan pribadi dapat menjadi beban berat bagi seseorang. Karena itu, kepedulian keluarga, sahabat, dan lingkungan sekitar sangat dibutuhkan agar setiap orang yang sedang menghadapi kesulitan tidak merasa sendirian.

Warga diharapkan dapat saling memberikan perhatian dan dukungan, terutama kepada mereka yang tengah menghadapi persoalan hidup. Jangan ragu untuk mendengarkan, membantu, dan mengarahkan seseorang yang membutuhkan pertolongan kepada keluarga, tenaga profesional, atau layanan kesehatan.

Hingga berita ini disusun, penyebab pasti kematian Tedi alias Tedol masih menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian.

Asas praduga tak bersalah dan prinsip keberimbangan tetap harus dikedepankan. Motif maupun penyebab kematian korban tidak dapat disimpulkan sebelum ada keterangan resmi dari pihak berwenang.

Red/dadan

Senin, 16 November 2026

Bentrokan di PT DNP Karawang, Muncul Dugaan Massa dari Luar Wilayah Ikut Dikerahkan

KARAWANG – Aksi unjuk rasa yang melibatkan kelompok Ormas LSM Laskar NKRI dengan masyarakat yang mengatasnamakan Sadulur Desa Wadas di depan PT DNP, kawasan industri Karawang International Industrial City (KIIC), Senin (16/11/2026), berujung bentrokan.

Ketegangan yang dipicu persoalan peralihan kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) pengelolaan limbah tersebut berkembang menjadi aksi saling lempar batu antara kedua kelompok massa.

Berdasarkan informasi di lapangan, jumlah massa yang terlibat diperkirakan mencapai 500 orang. Dalam perkembangan aksi tersebut, muncul dugaan adanya pengerahan massa dari luar wilayah untuk memperkuat salah satu kelompok yang berselisih.

Namun, dugaan keterlibatan massa dari luar wilayah tersebut masih memerlukan pendalaman dan verifikasi lebih lanjut, termasuk identitas, asal daerah, serta pihak yang diduga mengoordinasikan kehadiran mereka.

Perselisihan bermula setelah berakhirnya kontrak pengelolaan limbah yang sebelumnya disebut dikelola oleh Jhoni Wardi. Dalam proses peralihan kontrak dan penerbitan SPK baru, muncul perbedaan kepentingan yang melibatkan pihak-pihak terkait.

Situasi kemudian memanas setelah masing-masing kelompok mempertahankan kepentingannya hingga terjadi bentrokan fisik di lokasi.

Aparat kepolisian dari Polres Karawang bersama unsur TNI, termasuk Serma Agus Sopian dari Koramil 0411/Telukjambe Timur, berada di lokasi untuk melakukan pemantauan dan pengamanan.

Aksi berlangsung sejak pukul 09.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 15.00 WIB setelah massa membubarkan diri.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena konflik yang berawal dari persoalan kerja sama pengelolaan limbah telah berkembang menjadi perselisihan antarkelompok massa.

Aparat terkait diharapkan melakukan pendalaman terhadap dugaan mobilisasi massa dari luar wilayah, sekaligus mengusut penyebab bentrokan agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik susulan yang dapat mengganggu keamanan dan aktivitas industri di kawasan KIIC.

Redaksi 
KARAWANG – Aksi unjuk rasa yang melibatkan kelompok Ormas LSM Laskar NKRI dengan masyarakat yang mengatasnamakan Sadulur Desa Wadas di depan PT DNP, kawasan industri Karawang International Industrial City (KIIC), Senin (16/11/2026), berujung bentrokan.

Ketegangan yang dipicu persoalan peralihan kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) pengelolaan limbah tersebut berkembang menjadi aksi saling lempar batu antara kedua kelompok massa.

Berdasarkan informasi di lapangan, jumlah massa yang terlibat diperkirakan mencapai 500 orang. Dalam perkembangan aksi tersebut, muncul dugaan adanya pengerahan massa dari luar wilayah untuk memperkuat salah satu kelompok yang berselisih.

Namun, dugaan keterlibatan massa dari luar wilayah tersebut masih memerlukan pendalaman dan verifikasi lebih lanjut, termasuk identitas, asal daerah, serta pihak yang diduga mengoordinasikan kehadiran mereka.

Perselisihan bermula setelah berakhirnya kontrak pengelolaan limbah yang sebelumnya disebut dikelola oleh Jhoni Wardi. Dalam proses peralihan kontrak dan penerbitan SPK baru, muncul perbedaan kepentingan yang melibatkan pihak-pihak terkait.

Situasi kemudian memanas setelah masing-masing kelompok mempertahankan kepentingannya hingga terjadi bentrokan fisik di lokasi.

Aparat kepolisian dari Polres Karawang bersama unsur TNI, termasuk Serma Agus Sopian dari Koramil 0411/Telukjambe Timur, berada di lokasi untuk melakukan pemantauan dan pengamanan.

Aksi berlangsung sejak pukul 09.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 15.00 WIB setelah massa membubarkan diri.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena konflik yang berawal dari persoalan kerja sama pengelolaan limbah telah berkembang menjadi perselisihan antarkelompok massa.

Aparat terkait diharapkan melakukan pendalaman terhadap dugaan mobilisasi massa dari luar wilayah, sekaligus mengusut penyebab bentrokan agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik susulan yang dapat mengganggu keamanan dan aktivitas industri di kawasan KIIC.

Redaksi 
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done