VERSITNEWS

Jumat, 20 November 2026

Ketua DPD AKPERSI Jawa Barat Ahmad Sarifudin Geram! Tulisan "Semua Hotdog Milik Allah" di Jl. Bharata Raya No.82 Telukjambe Timur Dinilai Lecehkan Nama Tuhan, Minta Segera Dicopot!

KARAWANG- Sebuah tulisan besar berwarna kuning yang tertempel di kaca sebuah toko makanan di Jl. Bharata Raya No.82, Sukaharja, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mendadak viral dan menuai kecaman keras dari masyarakat.

Tulisan tersebut berbunyi:

"SEMUA HOTDOG MILIK ALLAH."

Bagi sebagian warga, tulisan ini bukan sekadar hiasan toko atau gimmick marketing. Tapi sudah masuk ke ranah yang sangat sensitif, yakni membawa-bawa nama Allah SWT untuk produk makanan yang namanya identik dengan hewan najis dan haram.

KETUA DPD AKPERSI JABAR ANGKAT BICARA

Ketua DPD Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Jawa Barat, Ahmad Sarifudin, dengan tegas mengecam keras pemasangan tulisan tersebut.

Menurut Ahmad, sebagai warga Jawa Barat yang mayoritas beragama Islam, pemasangan tulisan itu sangat tidak pantas dan melukai perasaan umat.

"Saya sebagai Ketua DPD AKPERSI Jawa Barat dan sebagai umat Muslim sangat menyayangkan dan mengecam keras tulisan 'Semua Hotdog Milik Allah' yang ada di Jl. Bharata Raya No.82 Telukjambe Timur itu. Ini bukan soal kebebasan berekspresi, ini soal adab kepada Tuhan," tegas Ahmad Sarifudin

NAMA ALLAH JANGAN DIJADIKAN BAHAN CANDAAN DAGANG

Ahmad Sarifudin menilai, nama Allah adalah nama yang Maha Suci dan Maha Agung. Tidak sepantasnya disandingkan dengan kata "Hotdog" yang dalam benak masyarakat umum selalu dikaitkan dengan anjing dan daging babi.

"Hotdog itu apa? Semua orang tahu, hotdog itu identik dengan anjing dan babi. Lalu kenapa nama Allah yang Maha Suci harus disandingkan dengan makanan seperti itu? Kalau mau jualan, jualan saja yang benar. Jangan bawa-bawa nama Allah untuk gimmick murahan biar viral," ujar Ahmad dengan nada geram.

Ia menegaskan, kalimat "Semua Milik Allah" itu secara tauhid memang benar. Tetapi ketika disandingkan dengan kata Hotdog di kaca toko makanan, maknanya menjadi bergeser menjadi candaan dan pelecehan.

"Ini namanya tidak punya adab. Kalau memang niatnya dakwah, bukan di situ tempatnya. Ini di toko jualan. Jelas ini bentuk tidak menghargai nama Tuhan kami," lanjutnya.

DESAK 3 HAL: COPOT, KLARIFIKASI, DAN MINTA MAAF

Atas nama masyarakat Jawa Barat dan keluarga besar pers, Ahmad Sarifudin mendesak 3 hal kepada pemilik toko di Jl. Bharata Raya No.82 tersebut:

1. SEGERA COPOT TULISAN ITU: Jangan tunggu sampai masyarakat semakin marah dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Copot sekarang juga.

2. BERIKAN KLARIFIKASI TERBUKA: Pemilik usaha harus menjelaskan kepada publik, apa maksud dan tujuan memasang tulisan tersebut. Apakah sengaja menghina, atau sekadar ikut-ikutan tren tanpa paham makna?

3. MINTA MAAF KEPADA UMAT ISLAM: Jika tulisan itu memang khilaf, segeralah meminta maaf secara terbuka kepada umat Islam, khususnya warga Karawang dan Jawa Barat.

"Saya minta kepada pemilik toko untuk segera bertanggung jawab. Jangan diam. Diamnya kalian itu akan menimbulkan asumsi liar di masyarakat. Segera copot dan minta maaf," tegas Ahmad.

MINTA MUI, POLRES DAN SATPOL PP TURUN TANGAN

Selain kepada pemilik toko, Ahmad Sarifudin juga meminta kepada pihak terkait untuk segera turun tangan dan tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut.

"Kami meminta kepada MUI Kabupaten Karawang dan MUI Jawa Barat untuk memberikan sikap tegas terkait tulisan ini, apakah ini masuk kategori penistaan atau tidak. Kami juga meminta kepada Polres Karawang dan Satpol PP untuk segera melakukan pendekatan persuasif kepada pemilik usaha agar tulisan itu segera diturunkan demi menjaga kondusifitas Jawa Barat, khususnya Karawang," pungkas Ketua DPD AKPERSI Jawa Barat tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pemilik usaha di Jl. Bharata Raya No.82, Sukaharja, Telukjambe Timur, belum dapat dikonfirmasi terkait maksud pemasangan tulisan "Semua Hotdog Milik Allah" tersebut. Redaksi masih berupaya meminta hak jawab dari pihak terkait.

Redaksi 
KARAWANG- Sebuah tulisan besar berwarna kuning yang tertempel di kaca sebuah toko makanan di Jl. Bharata Raya No.82, Sukaharja, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mendadak viral dan menuai kecaman keras dari masyarakat.

Tulisan tersebut berbunyi:

"SEMUA HOTDOG MILIK ALLAH."

Bagi sebagian warga, tulisan ini bukan sekadar hiasan toko atau gimmick marketing. Tapi sudah masuk ke ranah yang sangat sensitif, yakni membawa-bawa nama Allah SWT untuk produk makanan yang namanya identik dengan hewan najis dan haram.

KETUA DPD AKPERSI JABAR ANGKAT BICARA

Ketua DPD Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Jawa Barat, Ahmad Sarifudin, dengan tegas mengecam keras pemasangan tulisan tersebut.

Menurut Ahmad, sebagai warga Jawa Barat yang mayoritas beragama Islam, pemasangan tulisan itu sangat tidak pantas dan melukai perasaan umat.

"Saya sebagai Ketua DPD AKPERSI Jawa Barat dan sebagai umat Muslim sangat menyayangkan dan mengecam keras tulisan 'Semua Hotdog Milik Allah' yang ada di Jl. Bharata Raya No.82 Telukjambe Timur itu. Ini bukan soal kebebasan berekspresi, ini soal adab kepada Tuhan," tegas Ahmad Sarifudin

NAMA ALLAH JANGAN DIJADIKAN BAHAN CANDAAN DAGANG

Ahmad Sarifudin menilai, nama Allah adalah nama yang Maha Suci dan Maha Agung. Tidak sepantasnya disandingkan dengan kata "Hotdog" yang dalam benak masyarakat umum selalu dikaitkan dengan anjing dan daging babi.

"Hotdog itu apa? Semua orang tahu, hotdog itu identik dengan anjing dan babi. Lalu kenapa nama Allah yang Maha Suci harus disandingkan dengan makanan seperti itu? Kalau mau jualan, jualan saja yang benar. Jangan bawa-bawa nama Allah untuk gimmick murahan biar viral," ujar Ahmad dengan nada geram.

Ia menegaskan, kalimat "Semua Milik Allah" itu secara tauhid memang benar. Tetapi ketika disandingkan dengan kata Hotdog di kaca toko makanan, maknanya menjadi bergeser menjadi candaan dan pelecehan.

"Ini namanya tidak punya adab. Kalau memang niatnya dakwah, bukan di situ tempatnya. Ini di toko jualan. Jelas ini bentuk tidak menghargai nama Tuhan kami," lanjutnya.

DESAK 3 HAL: COPOT, KLARIFIKASI, DAN MINTA MAAF

Atas nama masyarakat Jawa Barat dan keluarga besar pers, Ahmad Sarifudin mendesak 3 hal kepada pemilik toko di Jl. Bharata Raya No.82 tersebut:

1. SEGERA COPOT TULISAN ITU: Jangan tunggu sampai masyarakat semakin marah dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Copot sekarang juga.

2. BERIKAN KLARIFIKASI TERBUKA: Pemilik usaha harus menjelaskan kepada publik, apa maksud dan tujuan memasang tulisan tersebut. Apakah sengaja menghina, atau sekadar ikut-ikutan tren tanpa paham makna?

3. MINTA MAAF KEPADA UMAT ISLAM: Jika tulisan itu memang khilaf, segeralah meminta maaf secara terbuka kepada umat Islam, khususnya warga Karawang dan Jawa Barat.

"Saya minta kepada pemilik toko untuk segera bertanggung jawab. Jangan diam. Diamnya kalian itu akan menimbulkan asumsi liar di masyarakat. Segera copot dan minta maaf," tegas Ahmad.

MINTA MUI, POLRES DAN SATPOL PP TURUN TANGAN

Selain kepada pemilik toko, Ahmad Sarifudin juga meminta kepada pihak terkait untuk segera turun tangan dan tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut.

"Kami meminta kepada MUI Kabupaten Karawang dan MUI Jawa Barat untuk memberikan sikap tegas terkait tulisan ini, apakah ini masuk kategori penistaan atau tidak. Kami juga meminta kepada Polres Karawang dan Satpol PP untuk segera melakukan pendekatan persuasif kepada pemilik usaha agar tulisan itu segera diturunkan demi menjaga kondusifitas Jawa Barat, khususnya Karawang," pungkas Ketua DPD AKPERSI Jawa Barat tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pemilik usaha di Jl. Bharata Raya No.82, Sukaharja, Telukjambe Timur, belum dapat dikonfirmasi terkait maksud pemasangan tulisan "Semua Hotdog Milik Allah" tersebut. Redaksi masih berupaya meminta hak jawab dari pihak terkait.

Redaksi 

DPMD Karawang Salurkan Perangkat TPS Digital ke 25 Kecamatan, Siapkan Pilkades Digital di 67 Desa‎

‎KARAWANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang mulai menyalurkan perangkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) digital ke seluruh kecamatan yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara digital.
‎Penyaluran perangkat tersebut dilaksanakan pada Jumat (20/11/2026), dengan melibatkan 25 kecamatan di Kabupaten Karawang yang mengikuti pelaksanaan Pilkades digital.
‎
‎Masing-masing kecamatan telah mengambil perangkat TPS digital yang selanjutnya akan didistribusikan ke desa-desa yang menjadi lokasi pelaksanaan pemilihan kepala desa.
‎Secara keseluruhan, perangkat tersebut dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan Pilkades digital di 67 desa yang tersebar di 25 kecamatan di Kabupaten Karawang.
‎
‎Langkah ini menjadi bagian dari persiapan pemerintah daerah dalam memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung pemungutan suara berbasis digital.
‎
‎Dengan pendistribusian perangkat hingga tingkat desa, diharapkan seluruh tahapan persiapan Pilkades digital dapat berjalan secara terkoordinasi, efektif, dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
‎
‎Penerapan sistem pemilihan berbasis digital juga menjadi salah satu upaya mendorong modernisasi tata kelola demokrasi di tingkat desa, sekaligus meningkatkan efektivitas proses pemungutan dan penghitungan suara.
‎
‎Pemerintah Kabupaten Karawang melalui DPMD terus mempersiapkan kebutuhan teknis agar pelaksanaan Pilkades digital di 67 desa dapat berlangsung dengan tertib, lancar, dan kondusif.

Redaksi 
‎KARAWANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang mulai menyalurkan perangkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) digital ke seluruh kecamatan yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara digital.
‎Penyaluran perangkat tersebut dilaksanakan pada Jumat (20/11/2026), dengan melibatkan 25 kecamatan di Kabupaten Karawang yang mengikuti pelaksanaan Pilkades digital.
‎
‎Masing-masing kecamatan telah mengambil perangkat TPS digital yang selanjutnya akan didistribusikan ke desa-desa yang menjadi lokasi pelaksanaan pemilihan kepala desa.
‎Secara keseluruhan, perangkat tersebut dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan Pilkades digital di 67 desa yang tersebar di 25 kecamatan di Kabupaten Karawang.
‎
‎Langkah ini menjadi bagian dari persiapan pemerintah daerah dalam memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung pemungutan suara berbasis digital.
‎
‎Dengan pendistribusian perangkat hingga tingkat desa, diharapkan seluruh tahapan persiapan Pilkades digital dapat berjalan secara terkoordinasi, efektif, dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
‎
‎Penerapan sistem pemilihan berbasis digital juga menjadi salah satu upaya mendorong modernisasi tata kelola demokrasi di tingkat desa, sekaligus meningkatkan efektivitas proses pemungutan dan penghitungan suara.
‎
‎Pemerintah Kabupaten Karawang melalui DPMD terus mempersiapkan kebutuhan teknis agar pelaksanaan Pilkades digital di 67 desa dapat berlangsung dengan tertib, lancar, dan kondusif.

Redaksi 

KETUM DPP AKPERSI DUKUNG SUFMI DASCO AHMAD JADI WAKIL PRESIDEN RI, NILAI MEMILIKI KAPASITAS, PENGALAMAN PARLEMEN DAN KEMATANGAN BERNEGARA

JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI), Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.EJ., C.BJ., CFLE., C.ILJ., menyampaikan dukungan sekaligus rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu figur yang layak mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Menurut Rino Triyono, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya memiliki popularitas dan dukungan politik, tetapi juga pengalaman panjang dalam memahami tata kelola pemerintahan, dinamika ketatanegaraan, komunikasi politik, serta kemampuan menjaga stabilitas nasional.

Rino menilai Sufmi Dasco Ahmad merupakan figur yang memiliki rekam jejak dan pengalaman kelembagaan yang patut dipertimbangkan secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto.

REKAM JEJAK DAN PENGALAMAN SUFMI DASCO AHMAD

Sufmi Dasco Ahmad merupakan politikus senior Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 7 Oktober 1967.

Perjalanan pendidikannya menunjukkan latar belakang akademis lintas disiplin. Dasco menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Elektro di Universitas Pancasila, kemudian melanjutkan pendidikan hukum hingga meraih gelar Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Islam Bandung.

Tidak hanya memiliki pengalaman politik, Dasco juga mempunyai latar belakang profesional di bidang usaha dan hukum. Ia pernah berkiprah sebagai advokat serta terlibat dalam berbagai aktivitas organisasi.

Dalam perjalanan politiknya, Dasco telah terlibat sejak awal pembentukan Partai Gerindra pada 2008. Beliau juga pernah menduduki posisi Ketua DPP Gerindra dan kemudian dipercaya menjalankan sejumlah tanggung jawab strategis di internal partai.

Pada Pemilu 2014, Dasco terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banten III. Dalam periode 2014–2019, ia bertugas di Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Ia juga pernah menjabat Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Pengalaman kelembagaannya semakin luas ketika pada 2019 ia dipercaya menjadi Wakil Ketua DPR RI periode 2019–2024. Kepercayaan tersebut kembali diberikan kepadanya untuk periode 2024–2029.

Dalam kepemimpinannya di DPR, Dasco menjalankan fungsi koordinasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran sesuai dengan tugas kelembagaan parlemen.
Di internal Partai Gerindra, ia juga dipercaya menjabat Ketua Harian DPP Gerindra. Posisi tersebut menempatkannya dalam lingkaran strategis pengambilan keputusan dan koordinasi organisasi partai.

Pengalaman lainnya adalah ketika Dasco dipercaya memimpin Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran pada masa transisi pemerintahan 2024. Pengalaman tersebut menjadi salah satu catatan keterlibatannya dalam proses koordinasi politik dan kelembagaan menjelang pergantian pemerintahan.

Dengan perjalanan panjang tersebut, AKPERSI memandang Dasco mempunyai bekal pengalaman yang relevan untuk dipertimbangkan dalam mengemban tanggung jawab kenegaraan yang lebih besar.

RINO TRIYONO: WAKIL PRESIDEN HARUS MAMPU MENJADI MITRA STRATEGIS PRESIDEN

Ketua Umum DPP AKPERSI, Rino Triyono, menyampaikan bahwa jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi pendamping Presiden, melainkan amanah konstitusional yang membutuhkan kapasitas kepemimpinan, integritas, kecakapan komunikasi, serta kemampuan membangun sinergi antarlembaga negara.

"Menurut pandangan kami, Sufmi Dasco Ahmad merupakan salah satu figur yang patut dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Beliau memiliki pengalaman panjang di parlemen, memahami dinamika politik nasional, mempunyai latar belakang pendidikan hukum hingga doktoral, serta telah menjalankan berbagai tanggung jawab strategis di lingkungan kelembagaan negara dan partai politik," ujar Rino Triyono.

Rino melanjutkan, Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang mampu menjadi mitra strategis Presiden, bukan sekadar menjalankan fungsi seremonial.

"Kami berharap Wakil Presiden yang terpilih nantinya benar-benar mampu membantu Presiden dalam menjaga stabilitas pemerintahan, memperkuat persatuan nasional, membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, serta memastikan program-program pembangunan berjalan dengan baik. Pengalaman dan kematangan dalam bernegara menjadi modal yang sangat penting," tegasnya.

AKPERSI: DUKUNGAN BUKAN SEKADAR KEPENTINGAN POLITIK

Rino Triyono menegaskan bahwa dukungan yang disampaikan DPP AKPERSI merupakan pandangan dan rekomendasi organisasi berdasarkan penilaian terhadap rekam jejak, pengalaman, serta kapasitas kepemimpinan seorang figur publik.

Menurutnya, Indonesia tidak boleh terjebak hanya pada pertimbangan kedekatan politik maupun kepentingan kelompok dalam menentukan figur yang akan mengisi posisi strategis kenegaraan.

"Negara ini terlalu besar untuk dipertaruhkan hanya karena kepentingan politik sesaat. Yang harus menjadi pertimbangan utama adalah kapasitas, integritas, pengalaman, komitmen kebangsaan, dan kemampuan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya.

Rino juga menegaskan bahwa siapa pun yang nantinya mendapatkan amanah sebagai Wakil Presiden harus mampu berdiri di atas kepentingan bangsa, bukan hanya kepentingan partai atau kelompok tertentu.

PESAN KEPADA PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO

Melalui pernyataan tersebut, Ketua Umum DPP AKPERSI berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan secara objektif berbagai nama yang memiliki kapasitas dan pengalaman untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden RI.

"Kami menghormati sepenuhnya kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto dalam mengusulkan calon Wakil Presiden. Namun, sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil dan organisasi yang bergerak di bidang pers, kami merasa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pandangan dan rekomendasi kepada pemerintah," katanya.

Rino menambahkan, dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad bukan berarti menutup ruang bagi figur lain. Setiap calon harus dinilai berdasarkan kemampuan, integritas, rekam jejak, dan komitmen terhadap kepentingan nasional.

"Harapan kami sederhana, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kuat, solid, dan mampu bekerja bersama. Apabila Presiden Prabowo menilai Sufmi Dasco Ahmad sebagai figur yang tepat, kami berharap beliau dapat diberikan kesempatan untuk mengemban amanah tersebut melalui mekanisme konstitusional yang berlaku," tutup Rino Triyono.

DPP AKPERSI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kehidupan demokrasi, menjaga independensi pers, serta menyampaikan aspirasi masyarakat secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab.

DPP AKPERSI – CEPAT, AKURAT, BERIMBANG.

Redaksi 
JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI), Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.EJ., C.BJ., CFLE., C.ILJ., menyampaikan dukungan sekaligus rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu figur yang layak mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Menurut Rino Triyono, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya memiliki popularitas dan dukungan politik, tetapi juga pengalaman panjang dalam memahami tata kelola pemerintahan, dinamika ketatanegaraan, komunikasi politik, serta kemampuan menjaga stabilitas nasional.

Rino menilai Sufmi Dasco Ahmad merupakan figur yang memiliki rekam jejak dan pengalaman kelembagaan yang patut dipertimbangkan secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto.

REKAM JEJAK DAN PENGALAMAN SUFMI DASCO AHMAD

Sufmi Dasco Ahmad merupakan politikus senior Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 7 Oktober 1967.

Perjalanan pendidikannya menunjukkan latar belakang akademis lintas disiplin. Dasco menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Elektro di Universitas Pancasila, kemudian melanjutkan pendidikan hukum hingga meraih gelar Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Islam Bandung.

Tidak hanya memiliki pengalaman politik, Dasco juga mempunyai latar belakang profesional di bidang usaha dan hukum. Ia pernah berkiprah sebagai advokat serta terlibat dalam berbagai aktivitas organisasi.

Dalam perjalanan politiknya, Dasco telah terlibat sejak awal pembentukan Partai Gerindra pada 2008. Beliau juga pernah menduduki posisi Ketua DPP Gerindra dan kemudian dipercaya menjalankan sejumlah tanggung jawab strategis di internal partai.

Pada Pemilu 2014, Dasco terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banten III. Dalam periode 2014–2019, ia bertugas di Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Ia juga pernah menjabat Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Pengalaman kelembagaannya semakin luas ketika pada 2019 ia dipercaya menjadi Wakil Ketua DPR RI periode 2019–2024. Kepercayaan tersebut kembali diberikan kepadanya untuk periode 2024–2029.

Dalam kepemimpinannya di DPR, Dasco menjalankan fungsi koordinasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran sesuai dengan tugas kelembagaan parlemen.
Di internal Partai Gerindra, ia juga dipercaya menjabat Ketua Harian DPP Gerindra. Posisi tersebut menempatkannya dalam lingkaran strategis pengambilan keputusan dan koordinasi organisasi partai.

Pengalaman lainnya adalah ketika Dasco dipercaya memimpin Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran pada masa transisi pemerintahan 2024. Pengalaman tersebut menjadi salah satu catatan keterlibatannya dalam proses koordinasi politik dan kelembagaan menjelang pergantian pemerintahan.

Dengan perjalanan panjang tersebut, AKPERSI memandang Dasco mempunyai bekal pengalaman yang relevan untuk dipertimbangkan dalam mengemban tanggung jawab kenegaraan yang lebih besar.

RINO TRIYONO: WAKIL PRESIDEN HARUS MAMPU MENJADI MITRA STRATEGIS PRESIDEN

Ketua Umum DPP AKPERSI, Rino Triyono, menyampaikan bahwa jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi pendamping Presiden, melainkan amanah konstitusional yang membutuhkan kapasitas kepemimpinan, integritas, kecakapan komunikasi, serta kemampuan membangun sinergi antarlembaga negara.

"Menurut pandangan kami, Sufmi Dasco Ahmad merupakan salah satu figur yang patut dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Beliau memiliki pengalaman panjang di parlemen, memahami dinamika politik nasional, mempunyai latar belakang pendidikan hukum hingga doktoral, serta telah menjalankan berbagai tanggung jawab strategis di lingkungan kelembagaan negara dan partai politik," ujar Rino Triyono.

Rino melanjutkan, Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang mampu menjadi mitra strategis Presiden, bukan sekadar menjalankan fungsi seremonial.

"Kami berharap Wakil Presiden yang terpilih nantinya benar-benar mampu membantu Presiden dalam menjaga stabilitas pemerintahan, memperkuat persatuan nasional, membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, serta memastikan program-program pembangunan berjalan dengan baik. Pengalaman dan kematangan dalam bernegara menjadi modal yang sangat penting," tegasnya.

AKPERSI: DUKUNGAN BUKAN SEKADAR KEPENTINGAN POLITIK

Rino Triyono menegaskan bahwa dukungan yang disampaikan DPP AKPERSI merupakan pandangan dan rekomendasi organisasi berdasarkan penilaian terhadap rekam jejak, pengalaman, serta kapasitas kepemimpinan seorang figur publik.

Menurutnya, Indonesia tidak boleh terjebak hanya pada pertimbangan kedekatan politik maupun kepentingan kelompok dalam menentukan figur yang akan mengisi posisi strategis kenegaraan.

"Negara ini terlalu besar untuk dipertaruhkan hanya karena kepentingan politik sesaat. Yang harus menjadi pertimbangan utama adalah kapasitas, integritas, pengalaman, komitmen kebangsaan, dan kemampuan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya.

Rino juga menegaskan bahwa siapa pun yang nantinya mendapatkan amanah sebagai Wakil Presiden harus mampu berdiri di atas kepentingan bangsa, bukan hanya kepentingan partai atau kelompok tertentu.

PESAN KEPADA PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO

Melalui pernyataan tersebut, Ketua Umum DPP AKPERSI berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan secara objektif berbagai nama yang memiliki kapasitas dan pengalaman untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden RI.

"Kami menghormati sepenuhnya kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto dalam mengusulkan calon Wakil Presiden. Namun, sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil dan organisasi yang bergerak di bidang pers, kami merasa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pandangan dan rekomendasi kepada pemerintah," katanya.

Rino menambahkan, dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad bukan berarti menutup ruang bagi figur lain. Setiap calon harus dinilai berdasarkan kemampuan, integritas, rekam jejak, dan komitmen terhadap kepentingan nasional.

"Harapan kami sederhana, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kuat, solid, dan mampu bekerja bersama. Apabila Presiden Prabowo menilai Sufmi Dasco Ahmad sebagai figur yang tepat, kami berharap beliau dapat diberikan kesempatan untuk mengemban amanah tersebut melalui mekanisme konstitusional yang berlaku," tutup Rino Triyono.

DPP AKPERSI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kehidupan demokrasi, menjaga independensi pers, serta menyampaikan aspirasi masyarakat secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab.

DPP AKPERSI – CEPAT, AKURAT, BERIMBANG.

Redaksi 

Teknologi Modern Kini Hadir di Karawang: Bayukarta LASIK Center Resmi Dibuka di Resinda Park Mall, Tawarkan Solusi Bebas Kacamata Selamanya

KARAWANG — Kabar gembira bagi masyarakat Karawang dan sekitarnya yang mendambakan penglihatan jernih tanpa ketergantungan pada kacamata atau lensa kontak. Bayukarta LASIK Center powered by MCA LASIK Center secara resmi telah menggelar grand launching pada Minggu, 15 November 2026, bertempat di Main Atrium Ground Floor (GF), Resinda Park Mall, Karawang.

Langkah strategis ini menandai babak baru dalam layanan kesehatan mata di Karawang. Kolaborasi canggih antara Rumah Sakit Bayukarta dan MCA LASIK Center ini menghadirkan pusat konsultasi serta tindakan koreksi refraksi mata modern dekat dengan masyarakat. Warga Karawang kini tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke luar kota untuk mendapatkan penanganan LASIK berstandar internasional.

Mengapa Harus Memilih LASIK? Investasi Terbaik untuk Penglihatan Anda

Bagi penderita mata minus (miopia) atau silinder (astigmatisme), kacamata dan lensa kontak sering kali menjadi rutinitas yang merepotkan. Mulai dari keterbatasan saat berolahraga, lensa yang berkabut saat menikmati hidangan hangat, hingga risiko iritasi akibat penggunaan lensa kontak yang terlalu lama.

LASIK (Laser-Assisted In Situ Keratomileusis) hadir sebagai solusi permanen yang aman, cepat, dan terukur. Dengan prosedur yang hanya memakan waktu beberapa menit, pasien dapat langsung merasakan perubahan drastis pada kualitas hidup mereka. Bayangkan bangun di pagi hari dan langsung bisa melihat dunia dengan tajam dan jernih, tanpa harus meraba-raba mencari kacamata di meja sebelah tempat tidur.

Kemeriahan Grand Launching: Edukasi dan Hiburan Menjadi Satu

Acara peresmian yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB ini berlangsung meriah dan dipadati oleh pengunjung mal yang antusias. Tidak sekadar seremoni pemotongan pita, Bayukarta LASIK Center berkomitmen memberikan dampak nyata sejak hari pertama melalui rangkaian kegiatan yang mengedukasi sekaligus menghibur:

• Pemeriksaan & Konsultasi Dokter Gratis: Pengunjung langsung memanfaatkan kesempatan langka ini untuk memeriksakan kondisi mata mereka secara mendetail tanpa dipungut biaya.

• Talkshow Edukatif: Dipandu oleh dokter spesialis mata berpengalaman, sesi ini mengupas tuntas mitos dan fakta seputar LASIK, memberikan rasa aman bagi calon pasien mengenai prosedur medis yang minim rasa sakit dan memiliki masa pemulihan cepat.

• Hiburan dan Bertabur Hadiah: Suasana semakin semarak dengan penampilan panggung dari bintang tamu Dilla D'Academy dan Della Erista. Pengunjung juga dimanjakan dengan berbagai interaksi games, pembagian suvenir eksklusif, hingga pengundian doorprize menarik.

Ambil Langkah Pertama Menuju Penglihatan Sempurna Anda!

Menunda tindakan LASIK berarti menunda kenyamanan dan kebebasan yang bisa Anda nikmati setiap hari. Penglihatan yang jernih bukan lagi sekadar impian, melainkan pilihan yang kini ada di depan mata Anda.

Wujudkan hidup lebih produktif, aktif, dan penuh rasa percaya diri bersama Bayukarta LASIK Center. Untuk informasi lebih lanjut mengenai paket promosi pembukaan, persyaratan tindakan, atau penjadwalan screening awal, Anda dapat langsung mengunjungi kanal resmi RS Bayukarta LASIK Center powered by MCA LASIK Center atau menghubungi nomor kontak layanan informasi di 0811 2801 7500.

Sayangi mata Anda, dan mulailah melihat dunia dengan cara yang sepenuhnya baru!


Redaksi 
KARAWANG — Kabar gembira bagi masyarakat Karawang dan sekitarnya yang mendambakan penglihatan jernih tanpa ketergantungan pada kacamata atau lensa kontak. Bayukarta LASIK Center powered by MCA LASIK Center secara resmi telah menggelar grand launching pada Minggu, 15 November 2026, bertempat di Main Atrium Ground Floor (GF), Resinda Park Mall, Karawang.

Langkah strategis ini menandai babak baru dalam layanan kesehatan mata di Karawang. Kolaborasi canggih antara Rumah Sakit Bayukarta dan MCA LASIK Center ini menghadirkan pusat konsultasi serta tindakan koreksi refraksi mata modern dekat dengan masyarakat. Warga Karawang kini tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke luar kota untuk mendapatkan penanganan LASIK berstandar internasional.

Mengapa Harus Memilih LASIK? Investasi Terbaik untuk Penglihatan Anda

Bagi penderita mata minus (miopia) atau silinder (astigmatisme), kacamata dan lensa kontak sering kali menjadi rutinitas yang merepotkan. Mulai dari keterbatasan saat berolahraga, lensa yang berkabut saat menikmati hidangan hangat, hingga risiko iritasi akibat penggunaan lensa kontak yang terlalu lama.

LASIK (Laser-Assisted In Situ Keratomileusis) hadir sebagai solusi permanen yang aman, cepat, dan terukur. Dengan prosedur yang hanya memakan waktu beberapa menit, pasien dapat langsung merasakan perubahan drastis pada kualitas hidup mereka. Bayangkan bangun di pagi hari dan langsung bisa melihat dunia dengan tajam dan jernih, tanpa harus meraba-raba mencari kacamata di meja sebelah tempat tidur.

Kemeriahan Grand Launching: Edukasi dan Hiburan Menjadi Satu

Acara peresmian yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB ini berlangsung meriah dan dipadati oleh pengunjung mal yang antusias. Tidak sekadar seremoni pemotongan pita, Bayukarta LASIK Center berkomitmen memberikan dampak nyata sejak hari pertama melalui rangkaian kegiatan yang mengedukasi sekaligus menghibur:

• Pemeriksaan & Konsultasi Dokter Gratis: Pengunjung langsung memanfaatkan kesempatan langka ini untuk memeriksakan kondisi mata mereka secara mendetail tanpa dipungut biaya.

• Talkshow Edukatif: Dipandu oleh dokter spesialis mata berpengalaman, sesi ini mengupas tuntas mitos dan fakta seputar LASIK, memberikan rasa aman bagi calon pasien mengenai prosedur medis yang minim rasa sakit dan memiliki masa pemulihan cepat.

• Hiburan dan Bertabur Hadiah: Suasana semakin semarak dengan penampilan panggung dari bintang tamu Dilla D'Academy dan Della Erista. Pengunjung juga dimanjakan dengan berbagai interaksi games, pembagian suvenir eksklusif, hingga pengundian doorprize menarik.

Ambil Langkah Pertama Menuju Penglihatan Sempurna Anda!

Menunda tindakan LASIK berarti menunda kenyamanan dan kebebasan yang bisa Anda nikmati setiap hari. Penglihatan yang jernih bukan lagi sekadar impian, melainkan pilihan yang kini ada di depan mata Anda.

Wujudkan hidup lebih produktif, aktif, dan penuh rasa percaya diri bersama Bayukarta LASIK Center. Untuk informasi lebih lanjut mengenai paket promosi pembukaan, persyaratan tindakan, atau penjadwalan screening awal, Anda dapat langsung mengunjungi kanal resmi RS Bayukarta LASIK Center powered by MCA LASIK Center atau menghubungi nomor kontak layanan informasi di 0811 2801 7500.

Sayangi mata Anda, dan mulailah melihat dunia dengan cara yang sepenuhnya baru!


Redaksi 

Ir. H. DANU HAMIDI - Dari Ruang Kelas Menjadi Ruang Aspirasi, 4 Periode Mengabdi Untuk Karawang

KARAWANG, - Di tengah hiruk pikuk politik Karawang, ada satu sosok yang namanya tak pernah lekang oleh waktu. Sosok yang memulai pengabdiannya bukan dari panggung kekuasaan, melainkan dari ruang kelas yang sederhana. Beliau adalah Ir. H. Danu Hamidi.

Bagi masyarakat Karawang, khususnya warga Babakan Maja, nama Danu Hamidi bukanlah nama asing. Beliau adalah guru, pembina, dan panutan yang telah mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan dan pembangunan daerah.

SEDEKAD MENGABDI SEBAGAI PENGAJAR (1991 - 2000)

Sebelum dikenal sebagai politisi ulung, Ir. H. Danu Hamidi mengawali karir pengabdiannya sebagai seorang *Pengajar di Yayasan Al-Ahliyah Babakan Maja, dari tahun 1991 hingga 2000.

Selama hampir satu dekade, beliau mendidik, membimbing, dan menanamkan nilai-nilai keagamaan, kedisiplinan, dan kecintaan terhadap tanah air kepada ratusan anak didiknya.

"Beliau bukan sekadar pengajar, beliau adalah orang tua kedua bagi kami. Cara beliau mengajar itu menyejukkan, tegas tapi penuh kasih sayang," kenang salah satu alumni Yayasan Al-Ahliyah Babakan Maja.

Pengalaman sebagai pengajar inilah yang membentuk karakter Danu Hamidi menjadi sosok pemimpin yang sabar, mendengarkan, dan memahami betul denyut nadi masyarakat bawah.

4 PERIODE DIPERCAYA RAKYAT, ANGGOTA DPRD KABUPATEN KARAWANG

Berkat rekam jejak yang bersih, jujur, dan dekat dengan masyarakat, rakyat Karawang memberikan kepercayaan yang luar biasa. Ir. H. Danu Hamidi dipercaya menjadi Anggota DPRD Kabupaten Karawang selama 4 Periode.

Empat periode bukan waktu yang singkat. Itu adalah bukti nyata bahwa masyarakat Karawang menilai kinerja dan pengabdian beliau secara konsisten. Selama menjabat sebagai wakil rakyat, beliau dikenal sebagai sosok yang:

1. Aspiratif: Selalu menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat hingga ke meja anggaran.
2. Merakyat: Mudah ditemui, tidak berjarak, dan selalu hadir di tengah-tengah warga.
3. Berpengalaman: Memahami betul seluk beluk pemerintahan, pendidikan, dan pembangunan Karawang.

Dari ruang kelas Yayasan Al-Ahliyah Babakan Maja, hingga ke gedung DPRD Kabupaten Karawang, satu hal yang tidak pernah berubah dari sosok Ir. H. Danu Hamidi: Keikhlasan untuk mengabdi.

PENGALAMAN ADALAH GURU TERBAIK, PENGABDIAN ADALAH JALAN HIDUP

Dengan pengalaman 9 tahun sebagai pengajar dan 4 periode sebagai Anggota DPRD, Ir. H. Danu Hamidi adalah bukti bahwa pemimpin sejati lahir dari proses, bukan dari pencitraan sesaat.

Ir. H. Danu Hamidi
Mengabdi Dengan Ilmu, Memimpin Dengan Hati, Berjuang Untuk Karawang.

Redaksi 
KARAWANG, - Di tengah hiruk pikuk politik Karawang, ada satu sosok yang namanya tak pernah lekang oleh waktu. Sosok yang memulai pengabdiannya bukan dari panggung kekuasaan, melainkan dari ruang kelas yang sederhana. Beliau adalah Ir. H. Danu Hamidi.

Bagi masyarakat Karawang, khususnya warga Babakan Maja, nama Danu Hamidi bukanlah nama asing. Beliau adalah guru, pembina, dan panutan yang telah mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan dan pembangunan daerah.

SEDEKAD MENGABDI SEBAGAI PENGAJAR (1991 - 2000)

Sebelum dikenal sebagai politisi ulung, Ir. H. Danu Hamidi mengawali karir pengabdiannya sebagai seorang *Pengajar di Yayasan Al-Ahliyah Babakan Maja, dari tahun 1991 hingga 2000.

Selama hampir satu dekade, beliau mendidik, membimbing, dan menanamkan nilai-nilai keagamaan, kedisiplinan, dan kecintaan terhadap tanah air kepada ratusan anak didiknya.

"Beliau bukan sekadar pengajar, beliau adalah orang tua kedua bagi kami. Cara beliau mengajar itu menyejukkan, tegas tapi penuh kasih sayang," kenang salah satu alumni Yayasan Al-Ahliyah Babakan Maja.

Pengalaman sebagai pengajar inilah yang membentuk karakter Danu Hamidi menjadi sosok pemimpin yang sabar, mendengarkan, dan memahami betul denyut nadi masyarakat bawah.

4 PERIODE DIPERCAYA RAKYAT, ANGGOTA DPRD KABUPATEN KARAWANG

Berkat rekam jejak yang bersih, jujur, dan dekat dengan masyarakat, rakyat Karawang memberikan kepercayaan yang luar biasa. Ir. H. Danu Hamidi dipercaya menjadi Anggota DPRD Kabupaten Karawang selama 4 Periode.

Empat periode bukan waktu yang singkat. Itu adalah bukti nyata bahwa masyarakat Karawang menilai kinerja dan pengabdian beliau secara konsisten. Selama menjabat sebagai wakil rakyat, beliau dikenal sebagai sosok yang:

1. Aspiratif: Selalu menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat hingga ke meja anggaran.
2. Merakyat: Mudah ditemui, tidak berjarak, dan selalu hadir di tengah-tengah warga.
3. Berpengalaman: Memahami betul seluk beluk pemerintahan, pendidikan, dan pembangunan Karawang.

Dari ruang kelas Yayasan Al-Ahliyah Babakan Maja, hingga ke gedung DPRD Kabupaten Karawang, satu hal yang tidak pernah berubah dari sosok Ir. H. Danu Hamidi: Keikhlasan untuk mengabdi.

PENGALAMAN ADALAH GURU TERBAIK, PENGABDIAN ADALAH JALAN HIDUP

Dengan pengalaman 9 tahun sebagai pengajar dan 4 periode sebagai Anggota DPRD, Ir. H. Danu Hamidi adalah bukti bahwa pemimpin sejati lahir dari proses, bukan dari pencitraan sesaat.

Ir. H. Danu Hamidi
Mengabdi Dengan Ilmu, Memimpin Dengan Hati, Berjuang Untuk Karawang.

Redaksi 

Kamis, 19 November 2026

NASIB NAAS PEDAGANG KECIL: 15 TAHUN MENGABDI DI PINGGIR UPTD PPA, IBU DEDEH TERUSIR TANPA SOLUSI

KARAWANG - Tangis pilu pecah dari seorang pedagang kecil bernama Ibu Dedeh. Selama 15 tahun, ia menggantungkan hidupnya dari sebuah warung kecil di pinggir Kantor UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Karawang. Namun kini, ia harus menelan pil pahit: lapaknya dibongkar paksa tanpa solusi, tanpa kejelasan, dan tanpa hati nurani.

Nasib naas itu dialami Ibu Dedeh setelah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) bersama Dinas PUPR Kabupaten Karawang langsung menyuruh membongkar lapak dagangannya, dengan alasan akan ada pembangunan penambahan Gedung PPA.

Ironisnya, pembongkaran itu dilakukan tanpa adanya komunikasi yang manusiawi, tanpa musyawarah, dan tanpa menyediakan tempat pengganti yang layak bagi Ibu Dedeh untuk tetap bisa mencari nafkah.

"Saya sudah 15 tahun berjualan di sini pak. Saya menggantungkan nasib di warung ini. Tiba-tiba disuruh bongkar tanpa solusi. Saya ingin ada komunikasi pak, saya warga kecil," ujar Ibu Dedeh dengan suara bergetar menahan tangis.

Ibu Dedeh mengaku sangat kecewa dengan sikap pemerintah yang dinilainya kejam dan tragis. Sebagai warga kecil, ia hanya meminta keadilan dan perlakuan yang manusiawi.

"Jangan mentang-mentang saya warga kecil langsung diusir tanpa solusi gini. Kayak KDM, Gubernur aja, ketika membongkar lapak kecil memberikan solusi atau dicarikan tempat yang layak pak. Jangan seperti ini," tegasnya.

Ia berharap, Pemerintah Kabupaten Karawang tidak hanya bisa menggusur, tapi juga mampu memberikan solusi. Baginya, warung kecil itu bukan sekadar tempat jualan, tapi sumber kehidupan untuk menghidupi keluarganya selama belasan tahun.

KEPALA UPTD PPA: LAHAN KAMI PUN NUMPANG

Sementara itu, Kepala UPTD PPA, Ibu Regina, saat dikonfirmasi menuturkan bahwa rencana pembangunan penambahan Gedung PPA ini sudah direncanakan jauh-jauh hari.

Ia mengaku tidak bisa memberikan solusi kepada Ibu Dedeh karena lahan yang ditempati UPTD PPA pun statusnya numpang di kawasan Islamic Center.

"Saran saya coba aja konsultasikan ke Pengurus Islamic Center," ujar Regina singkat.

Jawaban tersebut justru semakin melukai hati Ibu Dedeh. Ia merasa dilempar dari satu instansi ke instansi lain tanpa ada satupun pihak yang mau bertanggung jawab dan memberikan kepastian.

PEMERINTAH DIMINTA JANGAN TUTUP MATA

Kasus penggusuran Ibu Dedeh ini menjadi potret buram wajah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil. Di satu sisi, pemerintah gencar membangun gedung megah atas nama perlindungan perempuan dan anak, namun di sisi lain justru menggusur seorang perempuan kecil yang selama 15 tahun berjuang menghidupi keluarganya.

Warga sekitar pun menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai tidak memiliki hati. Mereka meminta Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh untuk turun tangan langsung melihat nasib Ibu Dedeh.

"Jangan sampai pembangunan gedung yang katanya untuk melindungi perempuan, justru diawali dengan menelantarkan seorang perempuan kecil. Ini sangat ironis dan memalukan," ujar salah seorang warga.

Masyarakat mendesak agar Dinas PUPR, DP3A, dan Pengurus Islamic Center segera duduk bersama mencari solusi terbaik. Bukan sekadar membongkar, tapi juga memberikan tempat relokasi yang layak agar Ibu Dedeh tetap bisa berjualan dan menyambung hidupnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Karawang terkait solusi bagi Ibu Dedeh. Sang pedagang kecil itu kini hanya bisa pasrah, sambil berharap masih ada hati nurani dari para pejabat yang selama ini ia layani dengan dagangannya.

"Saya hanya minta solusi pak, jangan usir saya begitu saja. Saya sudah 15 tahun di sini," pungkas Ibu Dedeh dengan air mata berlinang.

Redaksi 
KARAWANG - Tangis pilu pecah dari seorang pedagang kecil bernama Ibu Dedeh. Selama 15 tahun, ia menggantungkan hidupnya dari sebuah warung kecil di pinggir Kantor UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Karawang. Namun kini, ia harus menelan pil pahit: lapaknya dibongkar paksa tanpa solusi, tanpa kejelasan, dan tanpa hati nurani.

Nasib naas itu dialami Ibu Dedeh setelah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) bersama Dinas PUPR Kabupaten Karawang langsung menyuruh membongkar lapak dagangannya, dengan alasan akan ada pembangunan penambahan Gedung PPA.

Ironisnya, pembongkaran itu dilakukan tanpa adanya komunikasi yang manusiawi, tanpa musyawarah, dan tanpa menyediakan tempat pengganti yang layak bagi Ibu Dedeh untuk tetap bisa mencari nafkah.

"Saya sudah 15 tahun berjualan di sini pak. Saya menggantungkan nasib di warung ini. Tiba-tiba disuruh bongkar tanpa solusi. Saya ingin ada komunikasi pak, saya warga kecil," ujar Ibu Dedeh dengan suara bergetar menahan tangis.

Ibu Dedeh mengaku sangat kecewa dengan sikap pemerintah yang dinilainya kejam dan tragis. Sebagai warga kecil, ia hanya meminta keadilan dan perlakuan yang manusiawi.

"Jangan mentang-mentang saya warga kecil langsung diusir tanpa solusi gini. Kayak KDM, Gubernur aja, ketika membongkar lapak kecil memberikan solusi atau dicarikan tempat yang layak pak. Jangan seperti ini," tegasnya.

Ia berharap, Pemerintah Kabupaten Karawang tidak hanya bisa menggusur, tapi juga mampu memberikan solusi. Baginya, warung kecil itu bukan sekadar tempat jualan, tapi sumber kehidupan untuk menghidupi keluarganya selama belasan tahun.

KEPALA UPTD PPA: LAHAN KAMI PUN NUMPANG

Sementara itu, Kepala UPTD PPA, Ibu Regina, saat dikonfirmasi menuturkan bahwa rencana pembangunan penambahan Gedung PPA ini sudah direncanakan jauh-jauh hari.

Ia mengaku tidak bisa memberikan solusi kepada Ibu Dedeh karena lahan yang ditempati UPTD PPA pun statusnya numpang di kawasan Islamic Center.

"Saran saya coba aja konsultasikan ke Pengurus Islamic Center," ujar Regina singkat.

Jawaban tersebut justru semakin melukai hati Ibu Dedeh. Ia merasa dilempar dari satu instansi ke instansi lain tanpa ada satupun pihak yang mau bertanggung jawab dan memberikan kepastian.

PEMERINTAH DIMINTA JANGAN TUTUP MATA

Kasus penggusuran Ibu Dedeh ini menjadi potret buram wajah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil. Di satu sisi, pemerintah gencar membangun gedung megah atas nama perlindungan perempuan dan anak, namun di sisi lain justru menggusur seorang perempuan kecil yang selama 15 tahun berjuang menghidupi keluarganya.

Warga sekitar pun menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai tidak memiliki hati. Mereka meminta Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh untuk turun tangan langsung melihat nasib Ibu Dedeh.

"Jangan sampai pembangunan gedung yang katanya untuk melindungi perempuan, justru diawali dengan menelantarkan seorang perempuan kecil. Ini sangat ironis dan memalukan," ujar salah seorang warga.

Masyarakat mendesak agar Dinas PUPR, DP3A, dan Pengurus Islamic Center segera duduk bersama mencari solusi terbaik. Bukan sekadar membongkar, tapi juga memberikan tempat relokasi yang layak agar Ibu Dedeh tetap bisa berjualan dan menyambung hidupnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Karawang terkait solusi bagi Ibu Dedeh. Sang pedagang kecil itu kini hanya bisa pasrah, sambil berharap masih ada hati nurani dari para pejabat yang selama ini ia layani dengan dagangannya.

"Saya hanya minta solusi pak, jangan usir saya begitu saja. Saya sudah 15 tahun di sini," pungkas Ibu Dedeh dengan air mata berlinang.

Redaksi 

Polemik Parkir Stadion Singaperbangsa, Askun Sebut Kadisparpora Songong Dahului Bupati

KARAWANG - Polemik tarif dan pengelolaan parkir Stadion Singaperbangsa oleh pihak ketiga memicu sikap tegas Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh yang akhirnya menggariskan setiap kendaraan yang parkir di lokasi tersebut.

Menyikapi polemik ini, Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian, S.H., M.H., mengapresiasi atas ketegasan sikap Bupati Aep tersebut.

Namun demikian, Askun (sapaan akrab) menegaskan bahwa pihak ketiga (perusahaan pengelola parkir) tidak bisa disalahkan sepenuhnya oleh pemkab. Karena menurutnya, kesalahan ini murni akibat tidak adanya koordinasi Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Karawang, Abas Sudrajat kepada Bupati Aep.

Ditegaskan Askun, seharusnya Kadisparpora menyampaikan laporan terlebih dahulu kepada Bupati Aep, sebelum melegalkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan parkir Stadion Singaperbangsa dengan pihak ketiga.

Sehingga Askun menilai jika Kadisparpora telah berbuat 'songong', karena tidak menghargai dan mendahului kebijakan bupati. Terlebih, proyek renovasi Stadion Singaperbangsa belum 100% rampung.

Dalam persoalan ini Askun menegaskan, seluruh pejabat OPD jangan sampai memiliki pemikiran merasa dekat dengan bupati, sehingga mengambil kebijakan tanpa arahan dari bupati. 

"Bawahan dan pimpinan itu memang harus bersinergi, agar setiap kebijakan dan program kerja sesuai dengan rencana kerja. Tapi bukan berarti harus mendahului kebijakan pimpinan (bupati, red). Nah, dalam persoalan parkir Stadion Singaperbangsa ini, saya nyatakan biang keroknya Kadisparpora yang songong," tutur Askun, Kamis (19/11/2026).

Usul Semua Parkir Fasilitas Umum Digratiskan atau Bayar Flat

Ketua DPC PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Karawang ini juga mengusulkan agar setiap parkir di tempat fasilitas umum yang dibangun dan dibiayai APBD untuk digratiskan. Jika pun tidak dengan alasan masuk Pendatapan Asli Daerah (PAD), maka masyarakat cuku bayar flat.

"Misal untuk kendaraan roda dua, masyarakat cukup bayar Rp2 ribu rupiah saja dan mobil misal Rp4 ribu, gak boleh lebih dari itu. Artinya, jangan sampai memberatkan masyarakat yang ingin menikmati fasilitas umum," tuturnya.

Dalam pengelolaannya, Askun menegaskan perlu adanya aturan yang tegas dan jelas dalam PKS pengelolaan parkir di tempat fasilitas umum. Misal, ketika kendaraan hilang, maka pengelola parkir wajib bertanggungjawab.

"Selama ini kan gak begitu. Begitu kejadian kendaraan hilang, pengelola parkir gak mau tanggung jawab. Padahal mereka mendapat keuntungan dari pengelolaan parkir itu," terangnya.

Kedua, sambung Askun, harus dipastikan target PAD pertahunnya untuk setiap PKS pengelolaan parkir di tempat fasilitas umum. Jangan sampai retribusi parkir setiap tahunnya tidak pernah mencapai target karena dugaan menguap.

"Selama ini kan tidak pernah ada retribusi parkir yang dikelola oleh pihak ketiga yang mencapai target. Mereka selalu alasan rugi. Tapi begitu PKS-nya akan dicabut dan dialihkan ke perusahaan atau pengelola lain, mereka malah lebih galak dari pejabat," sindirnya.

Dalam persoalan ini, Askun menegaskan perlu adanya koordinasi yang lebih terintegritas antara Disparpora, Dishub, Satpol PP dan Bapenda. Agar retribusi parkir di tempat fasilitas umum tetap mencapai target dan masyarakat tidak merasa keberatan.

"Enter point-nya adalah jangan sampai memberatkan masyarakat. Jangan sampai masyarakat sudah bayar pajak untuk bangun fasilitas umum, tapi fasilitas umumnya ditarif biaya parkir yang memberatkan masyarakat," tutup Askun.

Redaksi 
KARAWANG - Polemik tarif dan pengelolaan parkir Stadion Singaperbangsa oleh pihak ketiga memicu sikap tegas Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh yang akhirnya menggariskan setiap kendaraan yang parkir di lokasi tersebut.

Menyikapi polemik ini, Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian, S.H., M.H., mengapresiasi atas ketegasan sikap Bupati Aep tersebut.

Namun demikian, Askun (sapaan akrab) menegaskan bahwa pihak ketiga (perusahaan pengelola parkir) tidak bisa disalahkan sepenuhnya oleh pemkab. Karena menurutnya, kesalahan ini murni akibat tidak adanya koordinasi Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Karawang, Abas Sudrajat kepada Bupati Aep.

Ditegaskan Askun, seharusnya Kadisparpora menyampaikan laporan terlebih dahulu kepada Bupati Aep, sebelum melegalkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan parkir Stadion Singaperbangsa dengan pihak ketiga.

Sehingga Askun menilai jika Kadisparpora telah berbuat 'songong', karena tidak menghargai dan mendahului kebijakan bupati. Terlebih, proyek renovasi Stadion Singaperbangsa belum 100% rampung.

Dalam persoalan ini Askun menegaskan, seluruh pejabat OPD jangan sampai memiliki pemikiran merasa dekat dengan bupati, sehingga mengambil kebijakan tanpa arahan dari bupati. 

"Bawahan dan pimpinan itu memang harus bersinergi, agar setiap kebijakan dan program kerja sesuai dengan rencana kerja. Tapi bukan berarti harus mendahului kebijakan pimpinan (bupati, red). Nah, dalam persoalan parkir Stadion Singaperbangsa ini, saya nyatakan biang keroknya Kadisparpora yang songong," tutur Askun, Kamis (19/11/2026).

Usul Semua Parkir Fasilitas Umum Digratiskan atau Bayar Flat

Ketua DPC PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Karawang ini juga mengusulkan agar setiap parkir di tempat fasilitas umum yang dibangun dan dibiayai APBD untuk digratiskan. Jika pun tidak dengan alasan masuk Pendatapan Asli Daerah (PAD), maka masyarakat cuku bayar flat.

"Misal untuk kendaraan roda dua, masyarakat cukup bayar Rp2 ribu rupiah saja dan mobil misal Rp4 ribu, gak boleh lebih dari itu. Artinya, jangan sampai memberatkan masyarakat yang ingin menikmati fasilitas umum," tuturnya.

Dalam pengelolaannya, Askun menegaskan perlu adanya aturan yang tegas dan jelas dalam PKS pengelolaan parkir di tempat fasilitas umum. Misal, ketika kendaraan hilang, maka pengelola parkir wajib bertanggungjawab.

"Selama ini kan gak begitu. Begitu kejadian kendaraan hilang, pengelola parkir gak mau tanggung jawab. Padahal mereka mendapat keuntungan dari pengelolaan parkir itu," terangnya.

Kedua, sambung Askun, harus dipastikan target PAD pertahunnya untuk setiap PKS pengelolaan parkir di tempat fasilitas umum. Jangan sampai retribusi parkir setiap tahunnya tidak pernah mencapai target karena dugaan menguap.

"Selama ini kan tidak pernah ada retribusi parkir yang dikelola oleh pihak ketiga yang mencapai target. Mereka selalu alasan rugi. Tapi begitu PKS-nya akan dicabut dan dialihkan ke perusahaan atau pengelola lain, mereka malah lebih galak dari pejabat," sindirnya.

Dalam persoalan ini, Askun menegaskan perlu adanya koordinasi yang lebih terintegritas antara Disparpora, Dishub, Satpol PP dan Bapenda. Agar retribusi parkir di tempat fasilitas umum tetap mencapai target dan masyarakat tidak merasa keberatan.

"Enter point-nya adalah jangan sampai memberatkan masyarakat. Jangan sampai masyarakat sudah bayar pajak untuk bangun fasilitas umum, tapi fasilitas umumnya ditarif biaya parkir yang memberatkan masyarakat," tutup Askun.

Redaksi 
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done