VERSITNEWS

Kamis, 05 November 2026

SI‑LENTERA DPRD Majalengka, Inovasi Digital atau Proyek Penyerapan Anggaran Akhir Tahun? Deny Lukmanul Hakim Ajukan Empat Pertanyaan Krusial

  
MAJALENGKA,  JAWABARAT, — AKPERSI —
Peluncuran Sistem Layanan Terpadu Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka yang diberi nama SI‑LENTERA pada Rabu (04/11/2026) menuai sorotan tajam dari Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Majalengka, Deny Lukmanul Hakim, S.T. Menurutnya, meskipun kehadiran sistem digital tersebut patut diapresiasi, muncul kekhawatiran bahwa proyek tersebut terkesan dipaksakan rampung di penghujung tahun anggaran tanpa perencanaan yang matang.
 
Deny Lukmanul Hakim menegaskan bahwa ia tidak menolak digitalisasi, melainkan menuntut transparansi penuh atas seluruh proses pengembangan SI‑LENTERA. Ia mengemukakan empat hal mendasar yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka.
 
Pertama, besaran anggaran yang digunakan untuk membangun sistem tersebut beserta mekanisme pertanggungjawabannya, termasuk ketersediaan dana pemeliharaan jangka panjang. Kedua, sejauh mana SI‑LENTERA benar‑benar memberikan kemudahan pelayanan dan keterbukaan informasi bagi masyarakat luas. Ketiga, jaminan keamanan data terutama data keuangan, kepegawaian, dan administrasi kelembagaan beserta siapa pihak yang bertanggung jawab secara formal. Keempat, indikator keberhasilan yang terukur pasca sistem tersebut diterapkan.
 
 "Ketiadaan kajian kebutuhan dan analisis manfaat sebelum sistem dibangun, tidak adanya sosialisasi, serta tidak dilibatkannya para pimpinan di lingkungan DPRD menjadi tanda tanya besar. Program ini seolah‑olah dipaksakan untuk segera rampung, seakan ada target yang harus dipenuhi sebelum tahun anggaran berakhir," ujar Deny Lukmanul Hakim.
 
Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut memperkuat dugaan SI‑LENTERA hanyalah alat penyerap anggaran akhir tahun, yang dikejar penyelesaiannya bukan karena kebutuhan mendesak, melainkan semata‑mata agar anggaran terserap sebelum tahun berjalan berakhir.
 
 "Kami tidak ingin inovasi digital hanya berhenti pada seremoni peluncuran dan menjadi pemenuhan proyek penyerapan anggaran akhir tahun saja. Jangan sampai kita hanya berhasil meluncurkan sistem digital, tetapi belum berhasil membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel," tegasnya.
 
Deny Lukmanul Hakim menegaskan SI‑LENTERA harus mampu menghadirkan perubahan nyata: meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat transparansi, serta mendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Kabupaten Majalengka.
 
 "Majalengka membutuhkan reformasi birokrasi yang nyata, bukan sekadar digitalisasi yang terlihat modern namun kosong manfaatnya. Inovasi harus bisa dirasakan manfaatnya, anggarannya harus bisa dipertanggungjawabkan, dan hasilnya harus bisa diukur oleh publik," tambahnya.
 
Pernyataan sikap Deny Lukmanul Hakim ini mendapat dukungan penuh dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Fraksi meminta Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka segera memberikan penjelasan terbuka dan rinci atas seluruh pertanyaan yang diajukan, agar anggaran negara tidak terbuang sia‑sia dan program yang dijalankan benar‑benar bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Majalengka.
 
Catatan Redaksi: Berita ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan kontrol sosial. Dugaan yang disampaikan belum merupakan vonis, sehingga pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka berhak memberikan tanggapan resmi untuk klarifikasi kepada publik.
 
Reporter: Asep Iskandar Ketua AKPERSI DPC kab majalengka jawabarat
MAJALENGKA,  JAWABARAT, — AKPERSI —
Peluncuran Sistem Layanan Terpadu Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka yang diberi nama SI‑LENTERA pada Rabu (04/11/2026) menuai sorotan tajam dari Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Majalengka, Deny Lukmanul Hakim, S.T. Menurutnya, meskipun kehadiran sistem digital tersebut patut diapresiasi, muncul kekhawatiran bahwa proyek tersebut terkesan dipaksakan rampung di penghujung tahun anggaran tanpa perencanaan yang matang.
 
Deny Lukmanul Hakim menegaskan bahwa ia tidak menolak digitalisasi, melainkan menuntut transparansi penuh atas seluruh proses pengembangan SI‑LENTERA. Ia mengemukakan empat hal mendasar yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka.
 
Pertama, besaran anggaran yang digunakan untuk membangun sistem tersebut beserta mekanisme pertanggungjawabannya, termasuk ketersediaan dana pemeliharaan jangka panjang. Kedua, sejauh mana SI‑LENTERA benar‑benar memberikan kemudahan pelayanan dan keterbukaan informasi bagi masyarakat luas. Ketiga, jaminan keamanan data terutama data keuangan, kepegawaian, dan administrasi kelembagaan beserta siapa pihak yang bertanggung jawab secara formal. Keempat, indikator keberhasilan yang terukur pasca sistem tersebut diterapkan.
 
 "Ketiadaan kajian kebutuhan dan analisis manfaat sebelum sistem dibangun, tidak adanya sosialisasi, serta tidak dilibatkannya para pimpinan di lingkungan DPRD menjadi tanda tanya besar. Program ini seolah‑olah dipaksakan untuk segera rampung, seakan ada target yang harus dipenuhi sebelum tahun anggaran berakhir," ujar Deny Lukmanul Hakim.
 
Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut memperkuat dugaan SI‑LENTERA hanyalah alat penyerap anggaran akhir tahun, yang dikejar penyelesaiannya bukan karena kebutuhan mendesak, melainkan semata‑mata agar anggaran terserap sebelum tahun berjalan berakhir.
 
 "Kami tidak ingin inovasi digital hanya berhenti pada seremoni peluncuran dan menjadi pemenuhan proyek penyerapan anggaran akhir tahun saja. Jangan sampai kita hanya berhasil meluncurkan sistem digital, tetapi belum berhasil membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel," tegasnya.
 
Deny Lukmanul Hakim menegaskan SI‑LENTERA harus mampu menghadirkan perubahan nyata: meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat transparansi, serta mendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Kabupaten Majalengka.
 
 "Majalengka membutuhkan reformasi birokrasi yang nyata, bukan sekadar digitalisasi yang terlihat modern namun kosong manfaatnya. Inovasi harus bisa dirasakan manfaatnya, anggarannya harus bisa dipertanggungjawabkan, dan hasilnya harus bisa diukur oleh publik," tambahnya.
 
Pernyataan sikap Deny Lukmanul Hakim ini mendapat dukungan penuh dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Fraksi meminta Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka segera memberikan penjelasan terbuka dan rinci atas seluruh pertanyaan yang diajukan, agar anggaran negara tidak terbuang sia‑sia dan program yang dijalankan benar‑benar bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Majalengka.
 
Catatan Redaksi: Berita ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan kontrol sosial. Dugaan yang disampaikan belum merupakan vonis, sehingga pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka berhak memberikan tanggapan resmi untuk klarifikasi kepada publik.
 
Reporter: Asep Iskandar Ketua AKPERSI DPC kab majalengka jawabarat

KETUM DPP AKPERSI APRESIASI PRESIDEN PRABOWO GERAK CEPAT TANGANI KASUS DUGAAN PENYADAPAN, DORONG PENEGAKAN HUKUM TRANSPARAN

  
JAKARTA — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI), Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.EJ., C.BJ., CFLE., C.ILJ., menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas respons cepat dan perhatian serius pemerintah terhadap penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Kepala Negara serta sejumlah pejabat dan tokoh lainnya.

Menurut Rino Triyono, langkah Presiden yang meminta agar perkara tersebut diusut secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk komitmen penting dalam menjaga supremasi hukum, keamanan informasi negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

“DPP AKPERSI mengapresiasi sikap tegas Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian serius terhadap dugaan penyadapan ilegal. Kami berharap penanganan perkara ini dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum yang berlaku,” ujar Rino Triyono dalam keterangannya, Kamis (5/11/2026).

Tiga Tersangka dalam Penanganan Perkara

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026), penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Penyidik mengungkapkan bahwa dugaan perbuatan tersebut berlangsung pada periode 2025–2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interceptions Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum yang sah.

Dalam proses penyidikan, polisi menyebut telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli serta menyita barang bukti berupa 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.

Perkara tersebut masih harus diproses berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan tidak dengan sendirinya menghapus hak setiap tersangka untuk memperoleh perlakuan yang adil sesuai hukum.

Presiden Minta Penanganan Objektif dan Transparan

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Kapolri agar penanganan perkara dilakukan sebaik-baiknya, secara objektif, transparan, serta tanpa ada fakta yang ditutup-tutupi.

Pernyataan tersebut disampaikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Presiden juga meminta agar perkembangan perkara tidak mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah menegaskan bahwa pelayanan publik melalui institusi Polri harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Bagi AKPERSI, arahan tersebut penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pengungkapan perkara, tetapi juga menjunjung tinggi akuntabilitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat.

AKPERSI Soroti Perlindungan Kebebasan Pers

Rino Triyono menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal perlu mendapat perhatian serius apabila terbukti menyasar insan pers, karena komunikasi jurnalistik dapat berkaitan dengan perlindungan sumber berita, kerahasiaan informasi, serta kepentingan publik.

Menurutnya, kebebasan pers harus dilindungi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Perlindungan tersebut perlu berjalan beriringan dengan penegakan hukum, keamanan negara, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

“Pers memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan mengawasi jalannya pemerintahan. Karena itu, apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum yang menyasar jurnalis atau mengancam kerahasiaan sumber berita, persoalan tersebut harus ditangani secara serius berdasarkan fakta dan ketentuan hukum,” tegasnya.

Ia menambahkan, AKPERSI mendukung penegakan hukum yang profesional serta mendorong agar setiap dugaan pelanggaran ditangani berdasarkan bukti yang sah, bukan spekulasi maupun kepentingan tertentu.

Jaga Kepercayaan Publik dan Hormati Proses Hukum

DPP AKPERSI berharap penanganan kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pengawasan penyadapan, penggunaan sistem elektronik, serta mekanisme pertanggungjawaban aparat dan pejabat yang memiliki akses terhadap informasi sensitif.

AKPERSI juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak membangun kesimpulan sebelum proses hukum mengungkap fakta secara menyeluruh. Transparansi informasi kepada publik perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan kerahasiaan penyidikan, hak-hak pihak yang terlibat, dan asas praduga tidak bersalah.

“Kepercayaan publik terhadap negara dan institusi penegak hukum harus dijaga melalui tindakan nyata, keterbukaan yang bertanggung jawab, serta penegakan hukum yang adil. Kami berharap perkara ini diusut sampai tuntas dan hasilnya disampaikan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku,” tutup Rino Triyono.

DPP AKPERSI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong terciptanya kehidupan pers Indonesia yang berkompeten, berintegritas, dan profesional, sekaligus mendukung penegakan hukum yang berkeadilan serta perlindungan kebebasan pers dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DPP ASOSIASI KELUARGA PERS INDONESIA (AKPERSI)

Cepat, Akurat, Berimbang.
JAKARTA — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI), Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.EJ., C.BJ., CFLE., C.ILJ., menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas respons cepat dan perhatian serius pemerintah terhadap penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Kepala Negara serta sejumlah pejabat dan tokoh lainnya.

Menurut Rino Triyono, langkah Presiden yang meminta agar perkara tersebut diusut secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk komitmen penting dalam menjaga supremasi hukum, keamanan informasi negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

“DPP AKPERSI mengapresiasi sikap tegas Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian serius terhadap dugaan penyadapan ilegal. Kami berharap penanganan perkara ini dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum yang berlaku,” ujar Rino Triyono dalam keterangannya, Kamis (5/11/2026).

Tiga Tersangka dalam Penanganan Perkara

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026), penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Penyidik mengungkapkan bahwa dugaan perbuatan tersebut berlangsung pada periode 2025–2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interceptions Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum yang sah.

Dalam proses penyidikan, polisi menyebut telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli serta menyita barang bukti berupa 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.

Perkara tersebut masih harus diproses berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan tidak dengan sendirinya menghapus hak setiap tersangka untuk memperoleh perlakuan yang adil sesuai hukum.

Presiden Minta Penanganan Objektif dan Transparan

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Kapolri agar penanganan perkara dilakukan sebaik-baiknya, secara objektif, transparan, serta tanpa ada fakta yang ditutup-tutupi.

Pernyataan tersebut disampaikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Presiden juga meminta agar perkembangan perkara tidak mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah menegaskan bahwa pelayanan publik melalui institusi Polri harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Bagi AKPERSI, arahan tersebut penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pengungkapan perkara, tetapi juga menjunjung tinggi akuntabilitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat.

AKPERSI Soroti Perlindungan Kebebasan Pers

Rino Triyono menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal perlu mendapat perhatian serius apabila terbukti menyasar insan pers, karena komunikasi jurnalistik dapat berkaitan dengan perlindungan sumber berita, kerahasiaan informasi, serta kepentingan publik.

Menurutnya, kebebasan pers harus dilindungi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Perlindungan tersebut perlu berjalan beriringan dengan penegakan hukum, keamanan negara, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

“Pers memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan mengawasi jalannya pemerintahan. Karena itu, apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum yang menyasar jurnalis atau mengancam kerahasiaan sumber berita, persoalan tersebut harus ditangani secara serius berdasarkan fakta dan ketentuan hukum,” tegasnya.

Ia menambahkan, AKPERSI mendukung penegakan hukum yang profesional serta mendorong agar setiap dugaan pelanggaran ditangani berdasarkan bukti yang sah, bukan spekulasi maupun kepentingan tertentu.

Jaga Kepercayaan Publik dan Hormati Proses Hukum

DPP AKPERSI berharap penanganan kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pengawasan penyadapan, penggunaan sistem elektronik, serta mekanisme pertanggungjawaban aparat dan pejabat yang memiliki akses terhadap informasi sensitif.

AKPERSI juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak membangun kesimpulan sebelum proses hukum mengungkap fakta secara menyeluruh. Transparansi informasi kepada publik perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan kerahasiaan penyidikan, hak-hak pihak yang terlibat, dan asas praduga tidak bersalah.

“Kepercayaan publik terhadap negara dan institusi penegak hukum harus dijaga melalui tindakan nyata, keterbukaan yang bertanggung jawab, serta penegakan hukum yang adil. Kami berharap perkara ini diusut sampai tuntas dan hasilnya disampaikan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku,” tutup Rino Triyono.

DPP AKPERSI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong terciptanya kehidupan pers Indonesia yang berkompeten, berintegritas, dan profesional, sekaligus mendukung penegakan hukum yang berkeadilan serta perlindungan kebebasan pers dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DPP ASOSIASI KELUARGA PERS INDONESIA (AKPERSI)

Cepat, Akurat, Berimbang.

Rabu, 04 November 2026

Geram SHM di lempar ke sekdes modus ptsl,Usman gandeng pengacara Arif Rachman S.H laporkan notaris BRI ke polres Subang

  
SUBANG - Fakta paling terang dalam kasus dugaan penggelapan dana pengurusan sertifikat di Pabuaran, Subang akhirnya terungkap. Bukan notaris yang menerima uang di awal, melainkan pihak bank itu sendiri.

Usman (41), pengusaha asal Kp. Cilekor I RT/RW 003/002, Desa Kadawung, Kecamatan Pabuaran, mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) secara langsung kepada Pihak BRI Unit Pabuaran.

Adalah Pihak BRI Unit Pabuaran inilah yang menerima uang tersebut dan selanjutnya menunjuk serta meneruskan berkas kepada oknum notaris rekanannya untuk pengurusan peningkatan status tanah dari girik menjadi SHM.

Transaksi itu terjadi pada 26 Januari 2024, sebagai syarat pengajuan pinjaman modal usaha. Namun hingga November 2026, hampir 3 tahun lamanya, SHM yang dijanjikan tak kunjung jadi.

Dalih Ditolak BPN, Dialihkan ke PTSL

Setelah didesak korban, munculah dalih dari pihak notaris yang ditunjuk BRI tersebut. Berkas girik milik Usman disebut DITOLAK LANGSUNG OLEH BPN, sehingga kemudian diarahkan untuk diurus melalui program PTSL di Desa Kadawung.

Dalih ini dinilai sangat janggal dan merugikan. Dari Rp 28 juta yang disetor ke Pihak BRI Unit Pabuaran untuk jalur reguler resmi, justru dialihkan ke program PTSL yang notabene adalah program gratis dari pemerintah.

"Ini yang harus diluruskan. Yang menerima uang Rp 28 juta dari klien kami adalah Pihak BRI Unit Pabuaran. Pihak BRI Unit Pabuaran pula yang menunjuk notarisnya. Jadi tanggung jawab utamanya ada di BRI Unit Pabuaran. Kenapa setelah ditolak BPN tanpa bukti surat penolakan resmi, malah dilempar ke PTSL desa?" tegas kuasa hukum.

Resmi Lapor ke Satreskrim Polres Subang

Atas dugaan kejanggalan tersebut, hari ini Rabu (4/11/2026), Usman didampingi tim kuasa hukumnya dari Kantor Advokat Arif Rahman, S.H. dan Rekan resmi membuat Laporan Polisi di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Subang.

Berdasarkan Surat Kuasa No. 051/Adv-AR/X/2026 tertanggal 26 Oktober 2026, Usman memberikan kuasa penuh kepada Arif Rahman, S.H., Suryadi Gurning, S.H., dan Elvan Septian, S.H.

Laporan tersebut menjerat para terlapor dengan KUHP Baru, yakni UU No. 1 Tahun 2023:

Pasal 492 dan/atau Pasal 486 KUHP Baru.
Yaitu Pasal 492 tentang Tindak Pidana Penipuan dan/atau Pasal 486 tentang Tindak Pidana Penggelapan.

"Kami hari ini resmi lapor di Satreskrim Polres Subang. Yang kami laporkan adalah Pihak BRI Unit Pabuaran yang menerima uang Rp 28 juta dan menunjuk notaris tersebut, beserta oknum notaris rekanannya dan pihak-pihak di Desa Kadawung yang terlibat pengalihan ke PTSL," ujar Arif Rahman, S.H. usai melapor.

"Kami desak Kasat Reskrim Polres Subang untuk segera memanggil dan memeriksa Pihak BRI Unit Pabuaran. Buka aliran dana Rp 28 juta itu kemana saja. Dan kami minta BPN Subang buka data, benarkah berkas atas nama Usman pernah ditolak? Ini harus terang benderang," pungkasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, Pihak BRI Unit Pabuaran, oknum notaris yang ditunjuk, dan pihak Desa Kadawung belum berhasil dimintai klarifikasi.


Redaksi 
SUBANG - Fakta paling terang dalam kasus dugaan penggelapan dana pengurusan sertifikat di Pabuaran, Subang akhirnya terungkap. Bukan notaris yang menerima uang di awal, melainkan pihak bank itu sendiri.

Usman (41), pengusaha asal Kp. Cilekor I RT/RW 003/002, Desa Kadawung, Kecamatan Pabuaran, mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) secara langsung kepada Pihak BRI Unit Pabuaran.

Adalah Pihak BRI Unit Pabuaran inilah yang menerima uang tersebut dan selanjutnya menunjuk serta meneruskan berkas kepada oknum notaris rekanannya untuk pengurusan peningkatan status tanah dari girik menjadi SHM.

Transaksi itu terjadi pada 26 Januari 2024, sebagai syarat pengajuan pinjaman modal usaha. Namun hingga November 2026, hampir 3 tahun lamanya, SHM yang dijanjikan tak kunjung jadi.

Dalih Ditolak BPN, Dialihkan ke PTSL

Setelah didesak korban, munculah dalih dari pihak notaris yang ditunjuk BRI tersebut. Berkas girik milik Usman disebut DITOLAK LANGSUNG OLEH BPN, sehingga kemudian diarahkan untuk diurus melalui program PTSL di Desa Kadawung.

Dalih ini dinilai sangat janggal dan merugikan. Dari Rp 28 juta yang disetor ke Pihak BRI Unit Pabuaran untuk jalur reguler resmi, justru dialihkan ke program PTSL yang notabene adalah program gratis dari pemerintah.

"Ini yang harus diluruskan. Yang menerima uang Rp 28 juta dari klien kami adalah Pihak BRI Unit Pabuaran. Pihak BRI Unit Pabuaran pula yang menunjuk notarisnya. Jadi tanggung jawab utamanya ada di BRI Unit Pabuaran. Kenapa setelah ditolak BPN tanpa bukti surat penolakan resmi, malah dilempar ke PTSL desa?" tegas kuasa hukum.

Resmi Lapor ke Satreskrim Polres Subang

Atas dugaan kejanggalan tersebut, hari ini Rabu (4/11/2026), Usman didampingi tim kuasa hukumnya dari Kantor Advokat Arif Rahman, S.H. dan Rekan resmi membuat Laporan Polisi di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Subang.

Berdasarkan Surat Kuasa No. 051/Adv-AR/X/2026 tertanggal 26 Oktober 2026, Usman memberikan kuasa penuh kepada Arif Rahman, S.H., Suryadi Gurning, S.H., dan Elvan Septian, S.H.

Laporan tersebut menjerat para terlapor dengan KUHP Baru, yakni UU No. 1 Tahun 2023:

Pasal 492 dan/atau Pasal 486 KUHP Baru.
Yaitu Pasal 492 tentang Tindak Pidana Penipuan dan/atau Pasal 486 tentang Tindak Pidana Penggelapan.

"Kami hari ini resmi lapor di Satreskrim Polres Subang. Yang kami laporkan adalah Pihak BRI Unit Pabuaran yang menerima uang Rp 28 juta dan menunjuk notaris tersebut, beserta oknum notaris rekanannya dan pihak-pihak di Desa Kadawung yang terlibat pengalihan ke PTSL," ujar Arif Rahman, S.H. usai melapor.

"Kami desak Kasat Reskrim Polres Subang untuk segera memanggil dan memeriksa Pihak BRI Unit Pabuaran. Buka aliran dana Rp 28 juta itu kemana saja. Dan kami minta BPN Subang buka data, benarkah berkas atas nama Usman pernah ditolak? Ini harus terang benderang," pungkasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, Pihak BRI Unit Pabuaran, oknum notaris yang ditunjuk, dan pihak Desa Kadawung belum berhasil dimintai klarifikasi.


Redaksi 

Selasa, 03 November 2026

Diduga Galian C Ilegal di Desa Gorowong Rusak Jalan, KDM Diminta Turun Langsung ke Lokasi

  
BOGOR – Aktivitas pertambangan Galian C yang diduga ilegal di Desa Gorowong, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, menjadi sorotan. Kegiatan tersebut diduga menyebabkan kerusakan pada sejumlah ruas jalan milik Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil investigasi awak media di lapangan pada Senin, 2 November 2026, ditemukan adanya aktivitas Galian C yang diduga belum mengantongi izin resmi. Pemilik kegiatan tersebut disebut bernama Hartati.

Atas kondisi tersebut, masyarakat meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi sebenarnya serta mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran.

Warga berharap pemerintah daerah, dinas terkait, dan aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas pertambangan tersebut, termasuk menelusuri legalitas perizinan dan dampak kerusakan jalan yang ditimbulkan.

Masyarakat juga berharap adanya tindakan nyata agar kerusakan infrastruktur tidak semakin parah dan aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Catatan: Hingga berita ini diterbitkan, diperlukan konfirmasi dari pihak pemilik tambang, Hartati, serta instansi terkait guna memperoleh keterangan dan keberimbangan informasi.


BOGOR – Aktivitas pertambangan Galian C yang diduga ilegal di Desa Gorowong, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, menjadi sorotan. Kegiatan tersebut diduga menyebabkan kerusakan pada sejumlah ruas jalan milik Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil investigasi awak media di lapangan pada Senin, 2 November 2026, ditemukan adanya aktivitas Galian C yang diduga belum mengantongi izin resmi. Pemilik kegiatan tersebut disebut bernama Hartati.

Atas kondisi tersebut, masyarakat meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi sebenarnya serta mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran.

Warga berharap pemerintah daerah, dinas terkait, dan aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas pertambangan tersebut, termasuk menelusuri legalitas perizinan dan dampak kerusakan jalan yang ditimbulkan.

Masyarakat juga berharap adanya tindakan nyata agar kerusakan infrastruktur tidak semakin parah dan aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Catatan: Hingga berita ini diterbitkan, diperlukan konfirmasi dari pihak pemilik tambang, Hartati, serta instansi terkait guna memperoleh keterangan dan keberimbangan informasi.


Dandim 0509 Bersama Kapolres Metro Bekasi Dampingi Menteri Pertanian Tinjau Perkembangan Pembangunan Agrowisata Hortikulura di Lahan Garuda Yaksa

  
KABUPATEN BEKASI – Dandim 0509/Kabupaten Bekasi Letkol Arm Vicky Harryanto Mamonto, S.E., M.H.I., menyambut kunjungan kerja Menteri Pertanian Republik Indonesia dalam rangka meninjau kawasan Agrowisata Hortikultura Garuda Yaksa di Kampung Cisaat, Desa Kertarahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Selasa (3/11/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya melihat secara langsung potensi pengembangan sektor pertanian hortikultura, sekaligus mendorong optimalisasi lahan pertanian agar memiliki nilai tambah melalui pengembangan kawasan agrowisata.

Dalam kesempatan tersebut, Dandim 0509/Kabupaten Bekasi turut mendampingi rangkaian kegiatan peninjauan sebagai bentuk dukungan TNI AD terhadap program pemerintah, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan potensi pertanian di wilayah Kabupaten Bekasi.

Kehadiran jajaran TNI bersama unsur pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan pertanian yang produktif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pengembangan Agrowisata Hortikultura Garuda Yaksa juga diharapkan mampu menjadi salah satu kawasan unggulan yang mengintegrasikan sektor pertanian, edukasi, dan pariwisata sehingga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

Melalui kegiatan tersebut, Kodim 0509/Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung program strategis nasional, terutama di bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan potensi wilayah.

(Pendim 0509 Kabupaten Bekasi)
KABUPATEN BEKASI – Dandim 0509/Kabupaten Bekasi Letkol Arm Vicky Harryanto Mamonto, S.E., M.H.I., menyambut kunjungan kerja Menteri Pertanian Republik Indonesia dalam rangka meninjau kawasan Agrowisata Hortikultura Garuda Yaksa di Kampung Cisaat, Desa Kertarahayu, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Selasa (3/11/2026).

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya melihat secara langsung potensi pengembangan sektor pertanian hortikultura, sekaligus mendorong optimalisasi lahan pertanian agar memiliki nilai tambah melalui pengembangan kawasan agrowisata.

Dalam kesempatan tersebut, Dandim 0509/Kabupaten Bekasi turut mendampingi rangkaian kegiatan peninjauan sebagai bentuk dukungan TNI AD terhadap program pemerintah, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional dan meningkatkan potensi pertanian di wilayah Kabupaten Bekasi.

Kehadiran jajaran TNI bersama unsur pemerintah dan pihak terkait diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan pertanian yang produktif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pengembangan Agrowisata Hortikultura Garuda Yaksa juga diharapkan mampu menjadi salah satu kawasan unggulan yang mengintegrasikan sektor pertanian, edukasi, dan pariwisata sehingga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar.

Melalui kegiatan tersebut, Kodim 0509/Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung program strategis nasional, terutama di bidang ketahanan pangan dan pemberdayaan potensi wilayah.

(Pendim 0509 Kabupaten Bekasi)

Senin, 02 November 2026

Karawang Rawan Begal, Polresta Perketat Patroli Gabungan

  
Karawang, PURA.news.my.id-- Kabupaten Karawang dalam status waspada kejahatan jalanan. Rentetan aksi pembegalan bersenjata tajam jenis celurit terjadi di beberapa kecamatan dalam dua pekan terakhir, membuat masyarakat resah. Polresta Karawang mencatat sedikitnya 12 Tempat Kejadian Perkara (TKP) aksi spesialis begal di jalur sepi pada 2026 ini.

Data terbaru yang dihimpun, kasus terjadi mulai dari Purwasari (1/10 malam, karyawan dirampas di Perum Bumi Purwasari), Telagasari (29/9 tengah malam di Jalan Totoang Cilewo), Jayakerta (29/9 subuh, ibu rumah tangga dirampas di Kampung Sawah), Batujaya (8/10 subuh di Jalan Raya Batujaya PDAM Totoang), hingga Sukasari – Jayakerta (24/10 malam, penjual bakso dirampas 4 pelaku bercelurit di Totoang Cilutung).

Kasus paling menyita perhatian terjadi Minggu (1/11/2026) dini hari sekitar pukul 02.00 WIB di Gang Sawo, Desa Kalangsari, Rengasdengklok. Seorang pemuda diduga menjadi korban tawuran, mengalami luka serius dengan celurit masih menancap di pinggang.

Selanjutnya,Korban langsung ditolong, dan kini dirawat secara intensif di salah satu rumah sakit, sementara polisi masih menyelidiki motif dan identitas para pelaku, Senin (02/11--2026).

Sebelumnya, Selasa (27/10/2026) pukul 05.30 WIB, seorang pelajar berinisial MAJ (15) juga menjadi korban saat berteduh dari hujan di kawasan pertokoan H. Wade, samping Ponpes Al-Hasby Nihayatul Amal, Dusun Cilempuk, Rawamerta. Tiga pelaku berboncengan menghampiri korban yang hendak memakai jas hujan, mengacungkan celurit, dan membawa kabur Yamaha Aerox senilai Rp29 juta. Aksi itu terekam CCTV.

Menanggapi kondisi darurat begal ini, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh bergerak cepat berkoordinasi dengan Kapolresta Karawang Kombes Pol. Mario Prahatinto dan Dandim 0604/Karawang. Bupati menginstruksikan patroli gabungan TNI--Polri secara rutin di jam rawan subuh, siang bolong, dan malam hari di titik--titik sepi seperti Cilamaya, Cilebar, Telagasari, Ranggon, Jalan Baru, dan jalur pematang sawah.

Kapolresta Karawang Kombes Pol. Mario Prahatinto menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi komplotan begal. Pada 18 September 2026, Satreskrim Polresta Karawang berhasil mengamankan dua terduga spesialis begal berinisial APP dan SJ yang diduga beraksi di 12 TKP berbeda. 

Salah satu korbannya adalah Tarwan (55), buruh asal Subang yang dibegal di jalan pematang sawah perbatasan Bayur Kidul--Kiara, Cilamaya Kulon.

Menurut Praktisi Hukum Dr. M. Gary Gagarin Akbar, SH., MH., warga bahkan meminta agar polisi menerapkan tindakan tegas terukur tembak di tempat seperti pada 2018 lalu untuk efek jera. Namun ia menekankan pentingnya evaluasi kinerja Polresta dan Polsek serta jajaran dalam meningkatkan Kamtibmas dan pencegahan, bukan hanya penindakan.

Polresta Karawang mengimbau masyarakat tetap waspada, hindari jalur sepi dan minim penerangan sendirian pada malam hingga subuh, aktifkan kunci ganda, dan segera lapor ke Call Center 110 atau Polsek terdekat jika melihat ada  gerombolan mencurigakan membawa celurit. Bupati Aep menyebut penanganan begal sudah sangat baik, selanjutnya patroli akan terus diperketat hingga Karawang kembali aman.

Red/T.S
Karawang, PURA.news.my.id-- Kabupaten Karawang dalam status waspada kejahatan jalanan. Rentetan aksi pembegalan bersenjata tajam jenis celurit terjadi di beberapa kecamatan dalam dua pekan terakhir, membuat masyarakat resah. Polresta Karawang mencatat sedikitnya 12 Tempat Kejadian Perkara (TKP) aksi spesialis begal di jalur sepi pada 2026 ini.

Data terbaru yang dihimpun, kasus terjadi mulai dari Purwasari (1/10 malam, karyawan dirampas di Perum Bumi Purwasari), Telagasari (29/9 tengah malam di Jalan Totoang Cilewo), Jayakerta (29/9 subuh, ibu rumah tangga dirampas di Kampung Sawah), Batujaya (8/10 subuh di Jalan Raya Batujaya PDAM Totoang), hingga Sukasari – Jayakerta (24/10 malam, penjual bakso dirampas 4 pelaku bercelurit di Totoang Cilutung).

Kasus paling menyita perhatian terjadi Minggu (1/11/2026) dini hari sekitar pukul 02.00 WIB di Gang Sawo, Desa Kalangsari, Rengasdengklok. Seorang pemuda diduga menjadi korban tawuran, mengalami luka serius dengan celurit masih menancap di pinggang.

Selanjutnya,Korban langsung ditolong, dan kini dirawat secara intensif di salah satu rumah sakit, sementara polisi masih menyelidiki motif dan identitas para pelaku, Senin (02/11--2026).

Sebelumnya, Selasa (27/10/2026) pukul 05.30 WIB, seorang pelajar berinisial MAJ (15) juga menjadi korban saat berteduh dari hujan di kawasan pertokoan H. Wade, samping Ponpes Al-Hasby Nihayatul Amal, Dusun Cilempuk, Rawamerta. Tiga pelaku berboncengan menghampiri korban yang hendak memakai jas hujan, mengacungkan celurit, dan membawa kabur Yamaha Aerox senilai Rp29 juta. Aksi itu terekam CCTV.

Menanggapi kondisi darurat begal ini, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh bergerak cepat berkoordinasi dengan Kapolresta Karawang Kombes Pol. Mario Prahatinto dan Dandim 0604/Karawang. Bupati menginstruksikan patroli gabungan TNI--Polri secara rutin di jam rawan subuh, siang bolong, dan malam hari di titik--titik sepi seperti Cilamaya, Cilebar, Telagasari, Ranggon, Jalan Baru, dan jalur pematang sawah.

Kapolresta Karawang Kombes Pol. Mario Prahatinto menegaskan pihaknya tidak akan memberi ruang bagi komplotan begal. Pada 18 September 2026, Satreskrim Polresta Karawang berhasil mengamankan dua terduga spesialis begal berinisial APP dan SJ yang diduga beraksi di 12 TKP berbeda. 

Salah satu korbannya adalah Tarwan (55), buruh asal Subang yang dibegal di jalan pematang sawah perbatasan Bayur Kidul--Kiara, Cilamaya Kulon.

Menurut Praktisi Hukum Dr. M. Gary Gagarin Akbar, SH., MH., warga bahkan meminta agar polisi menerapkan tindakan tegas terukur tembak di tempat seperti pada 2018 lalu untuk efek jera. Namun ia menekankan pentingnya evaluasi kinerja Polresta dan Polsek serta jajaran dalam meningkatkan Kamtibmas dan pencegahan, bukan hanya penindakan.

Polresta Karawang mengimbau masyarakat tetap waspada, hindari jalur sepi dan minim penerangan sendirian pada malam hingga subuh, aktifkan kunci ganda, dan segera lapor ke Call Center 110 atau Polsek terdekat jika melihat ada  gerombolan mencurigakan membawa celurit. Bupati Aep menyebut penanganan begal sudah sangat baik, selanjutnya patroli akan terus diperketat hingga Karawang kembali aman.

Red/T.S

KHIDMAT PENUH BAROKAH! MWCNU PEBAYURAN GELAR MAULID NABI, LAILATUL IJTIMA & HARI SANTRI 2026 DI PONPES TAHFIDZUL QUR'AN DARUL HASANAH, 4 TOKOH BERI APRESIASI

  
BEKASI - Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, sukses menggelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Lailatul Ijtima, dan Hari Santri Nasional 2026 pada Sabtu (Malam Ahad), 31 Oktober 2026, pukul 18.00 WIB s/d selesai.
Bertempat di *Yayasan Nur Alifah Bekasi (YANABI) - Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Hasanah, Kp. Teluk Haur RT02/RW01, Desa Karanghaur, Kec. Pebayuran,* acara berlangsung khidmat dengan tema *"Menguatkan Kecintaan dan Meneguhkan Rasa Cinta dan Kehormatan Kepada Rasulullah SAW"*.
Turut hadir Dewan MUSTASYAR MWCNU Pebayuran 
Kiyai Muhamad yasin beserta jajaran Pengurus MWCNU, para Kyai, Pimpinan Ranting NU se-Pebayuran, Banom Ansor-Banser, serta unsur pemerintah Kabupaten Bekasi.

*1. KOMENTAR PENGASUH PONPES DARUL HASANAH - KYAI M.ISMAIL SUNY AL-HAFIDZ*

Sebagai tuan rumah, Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Hasanah, *Kyai M Ismail Suny AL-HAFIDZ*, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan MWCNU Pebayuran memilih ponpesnya sebagai pusat kegiatan syiar.

"Alhamdulillah, ini suatu kehormatan besar bagi kami Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Hasanah bisa menjadi tempat berkumpulnya para ulama, para kyai, dan pengurus NU dalam momentum mulia Maulid Nabi dan Hari Santri. Kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk kegiatan keumatan. Semoga Ponpes Tahfidzul Qur'an Darul Hasanah ini terus bisa menjadi tempat tholabul ilmi, tempat mencetak hafidz Qur'an yang berakhlak dan cinta NKRI," ujar Kyai Ismail Suny dengan penuh haru.

Ia menambahkan, kebersamaan makan liwet satu nampan hingga pukul 23.40 WIB yang terlihat adalah cerminan kesederhanaan dan kekeluargaan santri.

*2. KOMENTAR PENGURUS NU JAWA BARAT - RADEN FATAHILLAH*

Sementara itu, Pengurus NU Jawa Barat, *Raden Fatahillah*, yang turut hadir memberikan apresiasi tinggi atas kekompakan MWCNU Pebayuran.

Menurutnya, Pebayuran adalah salah satu MWCNU paling hidup di Kabupaten Bekasi.

"Saya melihat MWCNU Pebayuran ini luar biasa kompak dan istiqomah. Merangkai Maulid Nabi, Lailatul Ijtima, dan Hari Santri dalam satu kegiatan adalah langkah cerdas. Ini menguatkan Jam'iyah dan menguatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Inilah ciri khas NU, menjaga tradisi, merawat umat, dan setia kepada NKRI. Lanjutkan!" tegas Raden Fatahillah.

Ia berpesan agar para santri terus menjadi garda terdepan dalam melawan paham-paham radikal yang memecah belah bangsa.

*3. KOMENTAR KASUBAG TU KEMENAG KAB. BEKASI - H. AHMAD DEDE ZAENAL MUTTAQIN, http://S.Ag., MA*

Dari unsur pemerintah, Kasubag TU Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, H. Ahmad Dede Zaenal Muttaqin, http://S.Ag., MA, yang hadir mewakili Kemenag, menyampaikan bahwa pemerintah sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang memperkuat moderasi beragama seperti ini.

"Kami dari Kemenag Kabupaten Bekasi sangat mengapresiasi kegiatan MWCNU Pebayuran ini. Ini adalah contoh nyata moderasi beragama dan syiar Islam yang Rahmatan Lil Alamin. Maulid Nabi adalah momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah, dan Hari Santri adalah momentum untuk mengenang jasa santri dalam merebut kemerdekaan. Kemenag akan selalu bersinergi dengan NU dan Pondok Pesantren," ujar H. Ahmad Dede.

*4. KOMENTAR KASI BIMAS ISLAM KAB. BEKASI - H. NEDI JUNAEDI*

Senada, Kasi Bimas Islam Kabupaten Bekasi, *H. Nedi Junaedi*, menambahkan bahwa peran pondok pesantren seperti Tahfidzul Qur'an Darul Hasanah sangat vital dalam membina moral generasi muda di Pebayuran.

"Ponpes Darul Hasanah di bawah asuhan Kyai M.Ismail Suny al-hafidz ini telah memberikan kontribusi besar bagi pembinaan keagamaan di Pebayuran. Acara tonight ini menjadi bukti bahwa sinergi antara Ulama, Pemerintah, dan Masyarakat berjalan sangat baik di Pebayuran. Semoga keberkahan Maulid ini membawa kebaikan untuk Bekasi yang lebih religius," tutup H. Nedi Junaedi.

Acara ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa, tahlil, dan makan bersama sebagai simbol ukhuwah Islamiyah warga Nahdliyyin.
BEKASI - Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, sukses menggelar Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Lailatul Ijtima, dan Hari Santri Nasional 2026 pada Sabtu (Malam Ahad), 31 Oktober 2026, pukul 18.00 WIB s/d selesai.
Bertempat di *Yayasan Nur Alifah Bekasi (YANABI) - Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Hasanah, Kp. Teluk Haur RT02/RW01, Desa Karanghaur, Kec. Pebayuran,* acara berlangsung khidmat dengan tema *"Menguatkan Kecintaan dan Meneguhkan Rasa Cinta dan Kehormatan Kepada Rasulullah SAW"*.
Turut hadir Dewan MUSTASYAR MWCNU Pebayuran 
Kiyai Muhamad yasin beserta jajaran Pengurus MWCNU, para Kyai, Pimpinan Ranting NU se-Pebayuran, Banom Ansor-Banser, serta unsur pemerintah Kabupaten Bekasi.

*1. KOMENTAR PENGASUH PONPES DARUL HASANAH - KYAI M.ISMAIL SUNY AL-HAFIDZ*

Sebagai tuan rumah, Pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Hasanah, *Kyai M Ismail Suny AL-HAFIDZ*, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kepercayaan MWCNU Pebayuran memilih ponpesnya sebagai pusat kegiatan syiar.

"Alhamdulillah, ini suatu kehormatan besar bagi kami Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Darul Hasanah bisa menjadi tempat berkumpulnya para ulama, para kyai, dan pengurus NU dalam momentum mulia Maulid Nabi dan Hari Santri. Kami membuka pintu selebar-lebarnya untuk kegiatan keumatan. Semoga Ponpes Tahfidzul Qur'an Darul Hasanah ini terus bisa menjadi tempat tholabul ilmi, tempat mencetak hafidz Qur'an yang berakhlak dan cinta NKRI," ujar Kyai Ismail Suny dengan penuh haru.

Ia menambahkan, kebersamaan makan liwet satu nampan hingga pukul 23.40 WIB yang terlihat adalah cerminan kesederhanaan dan kekeluargaan santri.

*2. KOMENTAR PENGURUS NU JAWA BARAT - RADEN FATAHILLAH*

Sementara itu, Pengurus NU Jawa Barat, *Raden Fatahillah*, yang turut hadir memberikan apresiasi tinggi atas kekompakan MWCNU Pebayuran.

Menurutnya, Pebayuran adalah salah satu MWCNU paling hidup di Kabupaten Bekasi.

"Saya melihat MWCNU Pebayuran ini luar biasa kompak dan istiqomah. Merangkai Maulid Nabi, Lailatul Ijtima, dan Hari Santri dalam satu kegiatan adalah langkah cerdas. Ini menguatkan Jam'iyah dan menguatkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Inilah ciri khas NU, menjaga tradisi, merawat umat, dan setia kepada NKRI. Lanjutkan!" tegas Raden Fatahillah.

Ia berpesan agar para santri terus menjadi garda terdepan dalam melawan paham-paham radikal yang memecah belah bangsa.

*3. KOMENTAR KASUBAG TU KEMENAG KAB. BEKASI - H. AHMAD DEDE ZAENAL MUTTAQIN, http://S.Ag., MA*

Dari unsur pemerintah, Kasubag TU Kementerian Agama Kabupaten Bekasi, H. Ahmad Dede Zaenal Muttaqin, http://S.Ag., MA, yang hadir mewakili Kemenag, menyampaikan bahwa pemerintah sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang memperkuat moderasi beragama seperti ini.

"Kami dari Kemenag Kabupaten Bekasi sangat mengapresiasi kegiatan MWCNU Pebayuran ini. Ini adalah contoh nyata moderasi beragama dan syiar Islam yang Rahmatan Lil Alamin. Maulid Nabi adalah momentum untuk meneladani akhlak Rasulullah, dan Hari Santri adalah momentum untuk mengenang jasa santri dalam merebut kemerdekaan. Kemenag akan selalu bersinergi dengan NU dan Pondok Pesantren," ujar H. Ahmad Dede.

*4. KOMENTAR KASI BIMAS ISLAM KAB. BEKASI - H. NEDI JUNAEDI*

Senada, Kasi Bimas Islam Kabupaten Bekasi, *H. Nedi Junaedi*, menambahkan bahwa peran pondok pesantren seperti Tahfidzul Qur'an Darul Hasanah sangat vital dalam membina moral generasi muda di Pebayuran.

"Ponpes Darul Hasanah di bawah asuhan Kyai M.Ismail Suny al-hafidz ini telah memberikan kontribusi besar bagi pembinaan keagamaan di Pebayuran. Acara tonight ini menjadi bukti bahwa sinergi antara Ulama, Pemerintah, dan Masyarakat berjalan sangat baik di Pebayuran. Semoga keberkahan Maulid ini membawa kebaikan untuk Bekasi yang lebih religius," tutup H. Nedi Junaedi.

Acara ditutup dengan doa bersama untuk keselamatan bangsa, tahlil, dan makan bersama sebagai simbol ukhuwah Islamiyah warga Nahdliyyin.
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done