VERSITNEWS

Senin, 16 November 2026

Bentrokan di PT DNP Karawang, Muncul Dugaan Massa dari Luar Wilayah Ikut Dikerahkan

KARAWANG – Aksi unjuk rasa yang melibatkan kelompok Ormas LSM Laskar NKRI dengan masyarakat yang mengatasnamakan Sadulur Desa Wadas di depan PT DNP, kawasan industri Karawang International Industrial City (KIIC), Senin (16/11/2026), berujung bentrokan.

Ketegangan yang dipicu persoalan peralihan kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) pengelolaan limbah tersebut berkembang menjadi aksi saling lempar batu antara kedua kelompok massa.

Berdasarkan informasi di lapangan, jumlah massa yang terlibat diperkirakan mencapai 500 orang. Dalam perkembangan aksi tersebut, muncul dugaan adanya pengerahan massa dari luar wilayah untuk memperkuat salah satu kelompok yang berselisih.

Namun, dugaan keterlibatan massa dari luar wilayah tersebut masih memerlukan pendalaman dan verifikasi lebih lanjut, termasuk identitas, asal daerah, serta pihak yang diduga mengoordinasikan kehadiran mereka.

Perselisihan bermula setelah berakhirnya kontrak pengelolaan limbah yang sebelumnya disebut dikelola oleh Jhoni Wardi. Dalam proses peralihan kontrak dan penerbitan SPK baru, muncul perbedaan kepentingan yang melibatkan pihak-pihak terkait.

Situasi kemudian memanas setelah masing-masing kelompok mempertahankan kepentingannya hingga terjadi bentrokan fisik di lokasi.

Aparat kepolisian dari Polres Karawang bersama unsur TNI, termasuk Serma Agus Sopian dari Koramil 0411/Telukjambe Timur, berada di lokasi untuk melakukan pemantauan dan pengamanan.

Aksi berlangsung sejak pukul 09.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 15.00 WIB setelah massa membubarkan diri.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena konflik yang berawal dari persoalan kerja sama pengelolaan limbah telah berkembang menjadi perselisihan antarkelompok massa.

Aparat terkait diharapkan melakukan pendalaman terhadap dugaan mobilisasi massa dari luar wilayah, sekaligus mengusut penyebab bentrokan agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik susulan yang dapat mengganggu keamanan dan aktivitas industri di kawasan KIIC.

Redaksi 
KARAWANG – Aksi unjuk rasa yang melibatkan kelompok Ormas LSM Laskar NKRI dengan masyarakat yang mengatasnamakan Sadulur Desa Wadas di depan PT DNP, kawasan industri Karawang International Industrial City (KIIC), Senin (16/11/2026), berujung bentrokan.

Ketegangan yang dipicu persoalan peralihan kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) pengelolaan limbah tersebut berkembang menjadi aksi saling lempar batu antara kedua kelompok massa.

Berdasarkan informasi di lapangan, jumlah massa yang terlibat diperkirakan mencapai 500 orang. Dalam perkembangan aksi tersebut, muncul dugaan adanya pengerahan massa dari luar wilayah untuk memperkuat salah satu kelompok yang berselisih.

Namun, dugaan keterlibatan massa dari luar wilayah tersebut masih memerlukan pendalaman dan verifikasi lebih lanjut, termasuk identitas, asal daerah, serta pihak yang diduga mengoordinasikan kehadiran mereka.

Perselisihan bermula setelah berakhirnya kontrak pengelolaan limbah yang sebelumnya disebut dikelola oleh Jhoni Wardi. Dalam proses peralihan kontrak dan penerbitan SPK baru, muncul perbedaan kepentingan yang melibatkan pihak-pihak terkait.

Situasi kemudian memanas setelah masing-masing kelompok mempertahankan kepentingannya hingga terjadi bentrokan fisik di lokasi.

Aparat kepolisian dari Polres Karawang bersama unsur TNI, termasuk Serma Agus Sopian dari Koramil 0411/Telukjambe Timur, berada di lokasi untuk melakukan pemantauan dan pengamanan.

Aksi berlangsung sejak pukul 09.00 WIB dan berakhir sekitar pukul 15.00 WIB setelah massa membubarkan diri.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian karena konflik yang berawal dari persoalan kerja sama pengelolaan limbah telah berkembang menjadi perselisihan antarkelompok massa.

Aparat terkait diharapkan melakukan pendalaman terhadap dugaan mobilisasi massa dari luar wilayah, sekaligus mengusut penyebab bentrokan agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik susulan yang dapat mengganggu keamanan dan aktivitas industri di kawasan KIIC.

Redaksi 

Jangan Hanya Teguran! AKPERSI Jabar dan Fokus Berita Nasional Kawal Sanksi Limbah Bantarsari

Kabupaten Bekasi, 16 November 2026- Penanganan dugaan aktivitas pembakaran limbah di Kampung Selang, RT 03 RW 03 Dusun II, Desa Bantarsari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, kembali menjadi sorotan. Pasalnya, meski verifikasi lapangan (VERPAL) telah dilakukan pada Senin, 2 November 2026, aktivitas pengelolaan limbah tersebut disebut masih berlangsung seperti biasa. Senin (16-11-2026).
Darma dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi bagian Penegakan Hukum (GAKKUM) mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah tahapan penanganan terhadap pengelola kegiatan tersebut, mulai dari teguran lisan hingga teguran tertulis.

"Kami sudah menyampaikan teguran, baik lisan maupun tertulis. Kami juga sudah menyarankan kepada pengelola agar melakukan pengelolaan dengan cara lain," ujar Darma saat memberikan keterangan.

Ia juga menyampaikan bahwa konsep sanksi administratif telah disiapkan dan saat ini masih dalam proses pembahasan internal.

"Draft sanksi sudah kami buat. Sebenarnya sudah kami proses. Jangan sampai terlewat sanksi administrasinya," ungkapnya. Senin 16 November,

Terkait rencana pembangunan cerobong asap di lokasi kegiatan, Darma menyebut pihaknya telah menyampaikan agar pembangunan tersebut tidak dilakukan terlebih dahulu.

Menurutnya, aspek emisi perlu diperhatikan dan dikaji agar penanganan teknis tidak keliru sebelum ada pembahasan lebih lanjut.

"Kami sudah sampaikan kalau bisa jangan dibangun dulu. Kalau sudah terbangun, nanti takutnya salah. Karena ada kaitannya dengan emisi," jelasnya.

Darma menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Ketua Tim (KATIM) untuk membahas langkah lanjutan. Namun, pada hari ini KATIM belum dapat hadir karena dikabarkan sedang sakit.

Ia memastikan persoalan tersebut akan segera ditindaklanjuti setelah koordinasi internal dilakukan.

Di sisi lain, berdasarkan informasi yang dihimpun, aktivitas pengelolaan limbah di lokasi tersebut masih berlangsung seperti biasa setelah VERPAL dilaksanakan.

Kondisi ini menjadi perhatian Ahmad Syarifudin, C,BJ.,C,EJ., Ketua DPD Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Jawa Barat, bersama Anwar Uban, Pimpinan Redaksi fokus Berita Nasional Dan Tim.

Keduanya menyatakan akan terus mengawal proses penanganan hingga terdapat kejelasan mengenai penerapan sanksi administratif dan langkah pengawasan dari DLH Kabupaten Bekasi.

Mereka berharap teguran yang telah diberikan tidak berhenti sebatas administrasi, melainkan diikuti kepastian tindakan sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum lingkungan hidup.

Publik kini menunggu realisasi dari pernyataan DLH GAKKUM, khususnya mengenai kapan sanksi administratif diterbitkan, bagaimana pengawasan terhadap aktivitas di lokasi, serta apakah diperlukan pemeriksaan emisi dan pengujian laboratorium.

Persoalan ini bukan semata menyangkut aktivitas usaha, tetapi juga menyangkut hak masyarakat Kampung Selang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Kabupaten Bekasi, 16 November 2026- Penanganan dugaan aktivitas pembakaran limbah di Kampung Selang, RT 03 RW 03 Dusun II, Desa Bantarsari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, kembali menjadi sorotan. Pasalnya, meski verifikasi lapangan (VERPAL) telah dilakukan pada Senin, 2 November 2026, aktivitas pengelolaan limbah tersebut disebut masih berlangsung seperti biasa. Senin (16-11-2026).
Darma dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bekasi bagian Penegakan Hukum (GAKKUM) mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah tahapan penanganan terhadap pengelola kegiatan tersebut, mulai dari teguran lisan hingga teguran tertulis.

"Kami sudah menyampaikan teguran, baik lisan maupun tertulis. Kami juga sudah menyarankan kepada pengelola agar melakukan pengelolaan dengan cara lain," ujar Darma saat memberikan keterangan.

Ia juga menyampaikan bahwa konsep sanksi administratif telah disiapkan dan saat ini masih dalam proses pembahasan internal.

"Draft sanksi sudah kami buat. Sebenarnya sudah kami proses. Jangan sampai terlewat sanksi administrasinya," ungkapnya. Senin 16 November,

Terkait rencana pembangunan cerobong asap di lokasi kegiatan, Darma menyebut pihaknya telah menyampaikan agar pembangunan tersebut tidak dilakukan terlebih dahulu.

Menurutnya, aspek emisi perlu diperhatikan dan dikaji agar penanganan teknis tidak keliru sebelum ada pembahasan lebih lanjut.

"Kami sudah sampaikan kalau bisa jangan dibangun dulu. Kalau sudah terbangun, nanti takutnya salah. Karena ada kaitannya dengan emisi," jelasnya.

Darma menambahkan, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Ketua Tim (KATIM) untuk membahas langkah lanjutan. Namun, pada hari ini KATIM belum dapat hadir karena dikabarkan sedang sakit.

Ia memastikan persoalan tersebut akan segera ditindaklanjuti setelah koordinasi internal dilakukan.

Di sisi lain, berdasarkan informasi yang dihimpun, aktivitas pengelolaan limbah di lokasi tersebut masih berlangsung seperti biasa setelah VERPAL dilaksanakan.

Kondisi ini menjadi perhatian Ahmad Syarifudin, C,BJ.,C,EJ., Ketua DPD Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Jawa Barat, bersama Anwar Uban, Pimpinan Redaksi fokus Berita Nasional Dan Tim.

Keduanya menyatakan akan terus mengawal proses penanganan hingga terdapat kejelasan mengenai penerapan sanksi administratif dan langkah pengawasan dari DLH Kabupaten Bekasi.

Mereka berharap teguran yang telah diberikan tidak berhenti sebatas administrasi, melainkan diikuti kepastian tindakan sesuai hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum lingkungan hidup.

Publik kini menunggu realisasi dari pernyataan DLH GAKKUM, khususnya mengenai kapan sanksi administratif diterbitkan, bagaimana pengawasan terhadap aktivitas di lokasi, serta apakah diperlukan pemeriksaan emisi dan pengujian laboratorium.

Persoalan ini bukan semata menyangkut aktivitas usaha, tetapi juga menyangkut hak masyarakat Kampung Selang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Minggu, 15 November 2026

SAYA TITIP KARAWANG KEPADA KALIAN" - PESAN MENDALAM AKP ALI JUPRI DI MAKAN SIANG BERSAMA JURNALIS SEBELUM UMROH

KARAWANG - Sabtu (14/11/2026) — Suasana hangat, akrab, dan penuh kekeluargaan menyelimuti acara makan siang bersama antara jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Karawang dengan perwakilan jurnalis Kabupaten Karawang, baik dari media televisi maupun media online.


Kegiatan yang digelar pada Sabtu, 14 November 2026 tersebut menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi, memperkuat komunikasi, serta membangun keharmonisan kemitraan antara Polri dan insan pers di Kabupaten Karawang.


Hadir dalam kegiatan tersebut Kasat Reskrim Polresta Karawang, *Kompol Ali Jupri, S.H., M.H.,* didampingi Wakasat Reskrim, para Kanit, Kasi Humas Polresta Karawang beserta jajaran. Sementara dari kalangan jurnalis, hadir perwakilan dari berbagai media TV dan media online yang selama ini aktif meliput di wilayah Karawang.


Dalam suasana santai dan penuh canda, para peserta tampak berbincang, bertukar pikiran, hingga berfoto bersama. Makan siang bersama ini menjadi bukti nyata sinergi yang telah terjalin baik selama ini antara Polri dan media.


*Kasat Reskrim Pamit Akan Umroh*

Dalam momentum tersebut, Kasat Reskrim Polresta Karawang, *Kompol Ali Jupri, S.H., M.H.,* menyampaikan bahwa dalam waktu dekat dirinya akan melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci.

"Saya mohon doa dari rekan-rekan semua. Dalam waktu dekat, insya Allah saya akan berangkat melaksanakan ibadah umroh. Semoga perjalanan ini diberikan kelancaran dan keberkahan," ujar Ali Jupri.


Ucapan tersebut disambut hangat oleh para jurnalis yang hadir.


Salah satu perwakilan jurnalis, Mpit dari media Nuansa Metro, secara langsung menyampaikan doa tulus untuk Kasat Reskrim.

"Kami mendoakan semoga Pak Kasat dilancarkan dalam perjalanannya, dimudahkan rezekinya, dan Allah SWT mengangkat derajat Pak Kasat beserta keluarga. Semoga kembali ke Karawang dalam keadaan sehat dan membawa keberkahan untuk semua," tutur Mpit.


Doa tersebut diamini oleh seluruh peserta yang hadir, menambah suasana haru dan kekeluargaan dalam acara tersebut.


*Titip Karawang dan Polresta Karawang*

Pada kesempatan itu pula, *Kompol Ali Jupri* menyampaikan pesan yang mendalam kepada para jurnalis.

"Saya titip Karawang ini kepada kalian. Saya titip Polresta Karawang kepada kalian. Teruslah berkarya dengan pemberitaan yang menyejukkan, membangun, dan menjaga Karawang tetap aman dan kondusif," pesan Ali Jupri.


Ia menegaskan bahwa peran media sangat penting sebagai mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi yang benar, berimbang, dan mendidik kepada masyarakat.

"Tanpa rekan-rekan media, kerja kami tidak akan sampai ke masyarakat. Mari kita jaga kebersamaan ini. Kritik yang membangun adalah vitamin bagi kami untuk menjadi lebih baik," tambahnya.


Acara makan siang bersama pada Sabtu siang itu ditutup dengan foto bersama dan ramah tamah. Keakraban yang terjalin diharapkan menjadi pondasi kuat bagi sinergi Polri dan media dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman, damai, dan harmonis di Kabupaten Karawang.


Redaksi 

KARAWANG - Sabtu (14/11/2026) — Suasana hangat, akrab, dan penuh kekeluargaan menyelimuti acara makan siang bersama antara jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Karawang dengan perwakilan jurnalis Kabupaten Karawang, baik dari media televisi maupun media online.


Kegiatan yang digelar pada Sabtu, 14 November 2026 tersebut menjadi momentum untuk mempererat tali silaturahmi, memperkuat komunikasi, serta membangun keharmonisan kemitraan antara Polri dan insan pers di Kabupaten Karawang.


Hadir dalam kegiatan tersebut Kasat Reskrim Polresta Karawang, *Kompol Ali Jupri, S.H., M.H.,* didampingi Wakasat Reskrim, para Kanit, Kasi Humas Polresta Karawang beserta jajaran. Sementara dari kalangan jurnalis, hadir perwakilan dari berbagai media TV dan media online yang selama ini aktif meliput di wilayah Karawang.


Dalam suasana santai dan penuh canda, para peserta tampak berbincang, bertukar pikiran, hingga berfoto bersama. Makan siang bersama ini menjadi bukti nyata sinergi yang telah terjalin baik selama ini antara Polri dan media.


*Kasat Reskrim Pamit Akan Umroh*

Dalam momentum tersebut, Kasat Reskrim Polresta Karawang, *Kompol Ali Jupri, S.H., M.H.,* menyampaikan bahwa dalam waktu dekat dirinya akan melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci.

"Saya mohon doa dari rekan-rekan semua. Dalam waktu dekat, insya Allah saya akan berangkat melaksanakan ibadah umroh. Semoga perjalanan ini diberikan kelancaran dan keberkahan," ujar Ali Jupri.


Ucapan tersebut disambut hangat oleh para jurnalis yang hadir.


Salah satu perwakilan jurnalis, Mpit dari media Nuansa Metro, secara langsung menyampaikan doa tulus untuk Kasat Reskrim.

"Kami mendoakan semoga Pak Kasat dilancarkan dalam perjalanannya, dimudahkan rezekinya, dan Allah SWT mengangkat derajat Pak Kasat beserta keluarga. Semoga kembali ke Karawang dalam keadaan sehat dan membawa keberkahan untuk semua," tutur Mpit.


Doa tersebut diamini oleh seluruh peserta yang hadir, menambah suasana haru dan kekeluargaan dalam acara tersebut.


*Titip Karawang dan Polresta Karawang*

Pada kesempatan itu pula, *Kompol Ali Jupri* menyampaikan pesan yang mendalam kepada para jurnalis.

"Saya titip Karawang ini kepada kalian. Saya titip Polresta Karawang kepada kalian. Teruslah berkarya dengan pemberitaan yang menyejukkan, membangun, dan menjaga Karawang tetap aman dan kondusif," pesan Ali Jupri.


Ia menegaskan bahwa peran media sangat penting sebagai mitra strategis Polri dalam menyampaikan informasi yang benar, berimbang, dan mendidik kepada masyarakat.

"Tanpa rekan-rekan media, kerja kami tidak akan sampai ke masyarakat. Mari kita jaga kebersamaan ini. Kritik yang membangun adalah vitamin bagi kami untuk menjadi lebih baik," tambahnya.


Acara makan siang bersama pada Sabtu siang itu ditutup dengan foto bersama dan ramah tamah. Keakraban yang terjalin diharapkan menjadi pondasi kuat bagi sinergi Polri dan media dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman, damai, dan harmonis di Kabupaten Karawang.


Redaksi 

CFD KARAWANG LANCAR! SATLANTAS SIAPKAN KANTONG PARKIR DI MEGA MALL, PEMDA, STADION SINGAPERBANGSA DAN KARANG PAWITAN

Polresta Karawang - Satlantas Polresta Karawang melaksanakan rekayasa dan penutupan arus lalu-lintas (Arulin) saat kegiatan car free day (CFD) di sepanjang Jalur Jalan Jenderal Ahmad Yani, Galuh Mas, Kabupaten Karawang, Minggu (15/11/2026).
Kapolresta Karawang, Kombes Pol Mario Prahatinto, melalui Kasat Lantas Polresta Karawang, Kompol Triyono Raharja menjelaskan, pihak kepolisian telah menempatkan personel Satgas Kamseltibcarlantas pada on the spot titik-titik rawan kemacetan, dan sekaligus penutupan jalan pada kegiatan Car Free Day yang berlangsung dari pukul 05.30 hingga 08.00 Wib.
Sebelumnya, personel Satlantas Polresta Karawang melaksanakan sosialisasi pelaksanaan car free day melalui media sosial, media cetak ataupun elektronik, radio dan lainnya.

Dalam pelaksanaannya, personel bertugas sebagai Satgas Kamseltibcarlantas dengan dibantu TNI dan petugas Dishub, dengan menutup arus lalu lintas di beberapa titik jalan dengan cara menempatkan traling, traficcone, portable, road barrier, spanduk dan rambu-rambu.

Diantara yang ditutup ialah, Simpang Bundaran Mega Mall - Pertigaan Stadion Singaperbangsa - Lampu Merah Kantor DPRD - Pertigaan Karang Pawitan, Gang Jatirasa dan Simpang Lampu Merah RMK.

Ia melanjutkan, "Kami juga menyiapkan kantong parkir kendaraan roda dua dan roda empat di seputaran Mega Mall, Kantor Pemda Karawang, Stadion Singaperbangsa dan Karang Pawitan,"

"Kami berharap apa yang sudah anggota Kepolisian lakukan, bisa menciptakan situasi Kamseltibcarlantas pada pelaksanaan car free day serta masyarakat dapat beraktifitas dengan lancar," pungkasnya.
Polresta Karawang - Satlantas Polresta Karawang melaksanakan rekayasa dan penutupan arus lalu-lintas (Arulin) saat kegiatan car free day (CFD) di sepanjang Jalur Jalan Jenderal Ahmad Yani, Galuh Mas, Kabupaten Karawang, Minggu (15/11/2026).
Kapolresta Karawang, Kombes Pol Mario Prahatinto, melalui Kasat Lantas Polresta Karawang, Kompol Triyono Raharja menjelaskan, pihak kepolisian telah menempatkan personel Satgas Kamseltibcarlantas pada on the spot titik-titik rawan kemacetan, dan sekaligus penutupan jalan pada kegiatan Car Free Day yang berlangsung dari pukul 05.30 hingga 08.00 Wib.
Sebelumnya, personel Satlantas Polresta Karawang melaksanakan sosialisasi pelaksanaan car free day melalui media sosial, media cetak ataupun elektronik, radio dan lainnya.

Dalam pelaksanaannya, personel bertugas sebagai Satgas Kamseltibcarlantas dengan dibantu TNI dan petugas Dishub, dengan menutup arus lalu lintas di beberapa titik jalan dengan cara menempatkan traling, traficcone, portable, road barrier, spanduk dan rambu-rambu.

Diantara yang ditutup ialah, Simpang Bundaran Mega Mall - Pertigaan Stadion Singaperbangsa - Lampu Merah Kantor DPRD - Pertigaan Karang Pawitan, Gang Jatirasa dan Simpang Lampu Merah RMK.

Ia melanjutkan, "Kami juga menyiapkan kantong parkir kendaraan roda dua dan roda empat di seputaran Mega Mall, Kantor Pemda Karawang, Stadion Singaperbangsa dan Karang Pawitan,"

"Kami berharap apa yang sudah anggota Kepolisian lakukan, bisa menciptakan situasi Kamseltibcarlantas pada pelaksanaan car free day serta masyarakat dapat beraktifitas dengan lancar," pungkasnya.

Sabtu, 14 November 2026

PENYELIDIKAN KEBAKARAN KANTOR BPN KARAWANG TUNTAS, POLICE LINE DIBUKA! NASIB DOKUMEN PERTANAHAN JADI SOROTAN - JANGAN SAMPAI HAK MASYARAKAT TERDAMPAK

Karawang.,- standar operasional prosedur (SOP) penanganan pasca kebakaran dengan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan menteri sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers.
Pemindahan pelayanan ini diharapkan dapat menjaga agar kebutuhan administrasi pertanahan masyarakat tidak terhenti akibat kerusakan kantor utama.

PUBLIK MENUNGGU TRANSPARANSI, JANGAN SAMPAI HAK MASYARAKAT TERDAMPAK

Rampungnya penyelidikan kepolisian menjadi pintu awal bagi BPN Karawang untuk memasuki tahapan pemulihan. Namun, sejumlah pertanyaan mendasar masih menunggu jawaban.

Berapa total kerugian akibat kebakaran? Berapa jumlah dokumen yang terdampak? Dokumen apa saja yang berhasil diselamatkan? Bagaimana mekanisme pemulihan apabila terdapat arsip pertanahan yang rusak atau tidak lagi dapat digunakan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan keresahan maupun ketidakpastian di tengah masyarakat.

BPN Karawang juga perlu memastikan bahwa setiap dokumen yang terdampak diinventarisasi secara sistematis, diamankan, dan dicocokkan dengan data pendukung yang tersedia. Jika terdapat dokumen yang rusak atau hilang, masyarakat harus memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur pemulihan dan perlindungan hak hukumnya.

Sebab, persoalan kebakaran kantor pemerintahan tidak berhenti pada kerusakan gedung dan fasilitas. Ketika arsip pertanahan ikut terdampak, kepentingan masyarakat yang menyangkut hak atas tanah juga harus menjadi perhatian utama.

Kini, setelah penyelidikan dinyatakan selesai dan garis polisi akan dibuka, tanggung jawab besar berada di tangan BPN Karawang.

Publik tidak hanya menunggu kantor kembali beroperasi seperti semula, tetapi juga menunggu kepastian bahwa seluruh dokumen pertanahan yang terdampak telah terdata, dokumen yang masih bisa diselamatkan telah diamankan, dan hak-hak masyarakat tetap terlindungi.

Jangan sampai kebakaran telah berlalu, tetapi persoalan kepastian hukum masyarakat justru menjadi masalah baru yang berkepanjangan.

Redaksi 
Karawang.,- standar operasional prosedur (SOP) penanganan pasca kebakaran dengan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku, termasuk peraturan menteri sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers.
Pemindahan pelayanan ini diharapkan dapat menjaga agar kebutuhan administrasi pertanahan masyarakat tidak terhenti akibat kerusakan kantor utama.

PUBLIK MENUNGGU TRANSPARANSI, JANGAN SAMPAI HAK MASYARAKAT TERDAMPAK

Rampungnya penyelidikan kepolisian menjadi pintu awal bagi BPN Karawang untuk memasuki tahapan pemulihan. Namun, sejumlah pertanyaan mendasar masih menunggu jawaban.

Berapa total kerugian akibat kebakaran? Berapa jumlah dokumen yang terdampak? Dokumen apa saja yang berhasil diselamatkan? Bagaimana mekanisme pemulihan apabila terdapat arsip pertanahan yang rusak atau tidak lagi dapat digunakan?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting untuk dijawab secara terbuka agar tidak menimbulkan keresahan maupun ketidakpastian di tengah masyarakat.

BPN Karawang juga perlu memastikan bahwa setiap dokumen yang terdampak diinventarisasi secara sistematis, diamankan, dan dicocokkan dengan data pendukung yang tersedia. Jika terdapat dokumen yang rusak atau hilang, masyarakat harus memperoleh informasi yang jelas mengenai prosedur pemulihan dan perlindungan hak hukumnya.

Sebab, persoalan kebakaran kantor pemerintahan tidak berhenti pada kerusakan gedung dan fasilitas. Ketika arsip pertanahan ikut terdampak, kepentingan masyarakat yang menyangkut hak atas tanah juga harus menjadi perhatian utama.

Kini, setelah penyelidikan dinyatakan selesai dan garis polisi akan dibuka, tanggung jawab besar berada di tangan BPN Karawang.

Publik tidak hanya menunggu kantor kembali beroperasi seperti semula, tetapi juga menunggu kepastian bahwa seluruh dokumen pertanahan yang terdampak telah terdata, dokumen yang masih bisa diselamatkan telah diamankan, dan hak-hak masyarakat tetap terlindungi.

Jangan sampai kebakaran telah berlalu, tetapi persoalan kepastian hukum masyarakat justru menjadi masalah baru yang berkepanjangan.

Redaksi 

Jumat, 13 November 2026

ARIF RAHMAN: PENYIDIK SUDAH PEGANG BUKTI SAH, SEGERA PANGGIL DAN PERIKSA SEMUA PIHAK YANG TERLIBAT

SUBANG - Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, memasuki babak krusial.

Setelah resmi membuat Laporan Polisi, tim kuasa hukum bersama kliennya kembali mendatangi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Subang dengan membawa bukti yang disebut sebagai bukti otentik.
Kuasa Hukum dan Klien Serahkan Bukti Otentik ke Penyidik
Pada Jumat (13/11/2026), Usman (41), warga Kp. Cilekor I RT/RW 003/002, Desa Kadawung, Kecamatan Pabuaran, didampingi tim kuasa hukumnya dari Kantor Advokat Arif Rahman, S.H. dan Rekan, mendatangi Mapolres Subang.

Kedatangan mereka bukan sekadar untuk dimintai keterangan. Mereka datang untuk menyerahkan alat bukti otentik yang diperoleh dari pihak Bank BRI Unit Pabuaran kepada penyidik Reskrim Polres Subang.

Bukti tersebut diserahkan langsung kepada penyidik yang menangani perkara ini, sebagai penguat atas Laporan Polisi yang sebelumnya telah dibuat terkait dugaan penipuan dan penggelapan dana pengurusan SHM.

"Kami hari ini bersama klien mendatangi penyidik Satreskrim Polres Subang untuk menyerahkan alat bukti yang otentik, yang kami dapatkan dari pihak BRI Unit Pabuaran. Bukti ini sangat penting untuk membuka secara terang benderang aliran dana milik klien kami," ujar Arif Rahman, S.H. kepada wartawan usai menyerahkan bukti.

Menurut Arif Rahman, bukti dari BRI tersebut menjadi kunci untuk membuktikan bahwa kliennya benar-benar telah menyerahkan uang, dan untuk menelusuri ke mana uang tersebut selanjutnya mengalir.

"Dengan adanya bukti otentik dari BRI ini, tidak ada lagi ruang untuk berkelit. Penyidik kini memegang bukti yang sah. Kami minta penyidik segera menindaklanjuti, memanggil dan memeriksa semua pihak yang terlibat," tegasnya.
Kronologi: Dana Diserahkan ke Kepala BRI Pabuaran
Kasus ini bermula pada 26 Januari 2024. Saat itu Usman mengajukan pinjaman modal usaha ke BRI Unit Pabuaran dengan jaminan surat tanah yang masih berstatus girik.

Sebagai syarat pencairan, ia diwajibkan meningkatkan status girik menjadi SHM. Untuk itu, Usman mengaku telah menyerahkan uang tunai langsung kepada Kepala Unit BRI Pabuaran.

Uang dan berkas tersebut selanjutnya diteruskan oleh Kepala Unit kepada oknum notaris rekanan bank. Namun hingga November 2026, hampir 3 tahun berjalan, SHM yang dijanjikan tak kunjung terbit.
Dalih Ditolak BPN, Dialihkan ke PTSL
Setelah didesak, pihak notaris berdalih berkas girik milik Usman DITOLAK LANGSUNG OLEH BPN. Karena penolakan tersebut, berkas kemudian diarahkan untuk diurus melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Desa Kadawung.

Dalih inilah yang dinilai janggal oleh kuasa hukum. Pasalnya, PTSL merupakan program sertifikasi dari pemerintah, sementara kliennya telah membayar untuk jalur reguler.

"Kalau memang ditolak BPN, mana surat penolakan resminya? Kenapa setelah ditolak malah diam-diam dialihkan ke PTSL desa? Bukti dari BRI yang kami serahkan hari ini akan menjawab itu semua," kata Arif Rahman.
Dijerat KUHP Baru: Pasal 492 dan 486
Berdasarkan Surat Kuasa No. 051/Adv-AR/X/2026 tertanggal 26 Oktober 2026, Usman memberikan kuasa penuh kepada Arif Rahman, S.H., Suryadi Gurning, S.H., dan Elvan Septian, S.H.

Redaksi 
SUBANG - Kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana pengurusan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, memasuki babak krusial.

Setelah resmi membuat Laporan Polisi, tim kuasa hukum bersama kliennya kembali mendatangi Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Subang dengan membawa bukti yang disebut sebagai bukti otentik.
Kuasa Hukum dan Klien Serahkan Bukti Otentik ke Penyidik
Pada Jumat (13/11/2026), Usman (41), warga Kp. Cilekor I RT/RW 003/002, Desa Kadawung, Kecamatan Pabuaran, didampingi tim kuasa hukumnya dari Kantor Advokat Arif Rahman, S.H. dan Rekan, mendatangi Mapolres Subang.

Kedatangan mereka bukan sekadar untuk dimintai keterangan. Mereka datang untuk menyerahkan alat bukti otentik yang diperoleh dari pihak Bank BRI Unit Pabuaran kepada penyidik Reskrim Polres Subang.

Bukti tersebut diserahkan langsung kepada penyidik yang menangani perkara ini, sebagai penguat atas Laporan Polisi yang sebelumnya telah dibuat terkait dugaan penipuan dan penggelapan dana pengurusan SHM.

"Kami hari ini bersama klien mendatangi penyidik Satreskrim Polres Subang untuk menyerahkan alat bukti yang otentik, yang kami dapatkan dari pihak BRI Unit Pabuaran. Bukti ini sangat penting untuk membuka secara terang benderang aliran dana milik klien kami," ujar Arif Rahman, S.H. kepada wartawan usai menyerahkan bukti.

Menurut Arif Rahman, bukti dari BRI tersebut menjadi kunci untuk membuktikan bahwa kliennya benar-benar telah menyerahkan uang, dan untuk menelusuri ke mana uang tersebut selanjutnya mengalir.

"Dengan adanya bukti otentik dari BRI ini, tidak ada lagi ruang untuk berkelit. Penyidik kini memegang bukti yang sah. Kami minta penyidik segera menindaklanjuti, memanggil dan memeriksa semua pihak yang terlibat," tegasnya.
Kronologi: Dana Diserahkan ke Kepala BRI Pabuaran
Kasus ini bermula pada 26 Januari 2024. Saat itu Usman mengajukan pinjaman modal usaha ke BRI Unit Pabuaran dengan jaminan surat tanah yang masih berstatus girik.

Sebagai syarat pencairan, ia diwajibkan meningkatkan status girik menjadi SHM. Untuk itu, Usman mengaku telah menyerahkan uang tunai langsung kepada Kepala Unit BRI Pabuaran.

Uang dan berkas tersebut selanjutnya diteruskan oleh Kepala Unit kepada oknum notaris rekanan bank. Namun hingga November 2026, hampir 3 tahun berjalan, SHM yang dijanjikan tak kunjung terbit.
Dalih Ditolak BPN, Dialihkan ke PTSL
Setelah didesak, pihak notaris berdalih berkas girik milik Usman DITOLAK LANGSUNG OLEH BPN. Karena penolakan tersebut, berkas kemudian diarahkan untuk diurus melalui program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) di Desa Kadawung.

Dalih inilah yang dinilai janggal oleh kuasa hukum. Pasalnya, PTSL merupakan program sertifikasi dari pemerintah, sementara kliennya telah membayar untuk jalur reguler.

"Kalau memang ditolak BPN, mana surat penolakan resminya? Kenapa setelah ditolak malah diam-diam dialihkan ke PTSL desa? Bukti dari BRI yang kami serahkan hari ini akan menjawab itu semua," kata Arif Rahman.
Dijerat KUHP Baru: Pasal 492 dan 486
Berdasarkan Surat Kuasa No. 051/Adv-AR/X/2026 tertanggal 26 Oktober 2026, Usman memberikan kuasa penuh kepada Arif Rahman, S.H., Suryadi Gurning, S.H., dan Elvan Septian, S.H.

Redaksi 

KERJA CEPAT DAN PROFESIONAL! INVESTIGASI BRI PABUARAN DIAPRESIASI, DANA DEBITUR CLEAR TANPA SISA KERAGUAN

PABUARAN — Kuasa hukum bersama kliennya selaku debitur Bank BRI Unit Pabuaran bertemu langsung dengan Kepala Unit Bank BRI Pabuaran, Iyan Herdiyansyah. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam penyelesaian persoalan aliran dana debitur yang selama ini menjadi perhatian.

Dalam pertemuan itu, pihak BRI menyampaikan hasil investigasi yang telah dilakukan secara menyeluruh. Seluruh bukti-bukti pendukung diserahkan secara utuh kepada debitur dan kuasa hukumnya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

"BRI sudah melakukan investigasi dan memberikan bukti-bukti kepada pihak debitur dan kuasa hukum debitur," ujar kuasa hukum debitur usai pertemuan.

Ia menegaskan, dana yang diberikan oleh debitur melalui Pak Usman kepada BRI telah dialihkan secara utuh kepada pihak yang berhak sesuai dengan hasil penelusuran. Seluruh transaksi dinyatakan valid dan telah clear berdasarkan bukti yang diserahkan.
Investigasi Cepat dan Profesional
Kinerja tim investigasi BRI mendapat apresiasi tinggi dari pihak debitur dan kuasa hukumnya. Investigasi yang dilakukan dinilai sangat cepat, teliti, dan profesional, khususnya dalam menelusuri peralihan dana yang berkaitan dengan pihak notaris dan pihak penerima penyerahan dari debitur.

"Kita apresiasi atas kinerja investigasi yang sangat cepat dari pihak BRI terkait dengan peralihan dana terhadap notaris dan yang diserahkan debitur itu. Ini bukti nyata profesionalisme BRI," katanya.

Menurut kuasa hukum, bukti-bukti yang diserahkan BRI sudah sangat lengkap dan tidak menyisakan keraguan. Dengan demikian, bola panas persoalan ini kini telah berpindah, dan fokus beralih pada pihak-pihak yang menerima aliran dana tersebut untuk memberikan pertanggungjawaban.
Pertemuan Berjalan Kondusif
Pertemuan antara kuasa hukum, debitur, dan Kepala Unit BRI Pabuaran, Iyan Herdiyansyah, berlangsung dalam suasana kondusif dan penuh keterbukaan. Pihak BRI dinilai kooperatif dalam menjelaskan setiap tahapan investigasi dan peralihan dana secara rinci.

Pertemuan ini sekaligus menegaskan komitmen BRI Unit Pabuaran dalam menjaga kepercayaan nasabah, mengedepankan prinsip kehati-hatian, serta menyelesaikan setiap persoalan secara transparan dan sesuai prosedur.

Dengan diserahkannya seluruh bukti dan dialihkannya dana secara utuh, persoalan ini diharapkan segera menemukan titik terang dan tidak lagi berlarut-larut.
PABUARAN — Kuasa hukum bersama kliennya selaku debitur Bank BRI Unit Pabuaran bertemu langsung dengan Kepala Unit Bank BRI Pabuaran, Iyan Herdiyansyah. Pertemuan tersebut menjadi momentum penting dalam penyelesaian persoalan aliran dana debitur yang selama ini menjadi perhatian.

Dalam pertemuan itu, pihak BRI menyampaikan hasil investigasi yang telah dilakukan secara menyeluruh. Seluruh bukti-bukti pendukung diserahkan secara utuh kepada debitur dan kuasa hukumnya sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

"BRI sudah melakukan investigasi dan memberikan bukti-bukti kepada pihak debitur dan kuasa hukum debitur," ujar kuasa hukum debitur usai pertemuan.

Ia menegaskan, dana yang diberikan oleh debitur melalui Pak Usman kepada BRI telah dialihkan secara utuh kepada pihak yang berhak sesuai dengan hasil penelusuran. Seluruh transaksi dinyatakan valid dan telah clear berdasarkan bukti yang diserahkan.
Investigasi Cepat dan Profesional
Kinerja tim investigasi BRI mendapat apresiasi tinggi dari pihak debitur dan kuasa hukumnya. Investigasi yang dilakukan dinilai sangat cepat, teliti, dan profesional, khususnya dalam menelusuri peralihan dana yang berkaitan dengan pihak notaris dan pihak penerima penyerahan dari debitur.

"Kita apresiasi atas kinerja investigasi yang sangat cepat dari pihak BRI terkait dengan peralihan dana terhadap notaris dan yang diserahkan debitur itu. Ini bukti nyata profesionalisme BRI," katanya.

Menurut kuasa hukum, bukti-bukti yang diserahkan BRI sudah sangat lengkap dan tidak menyisakan keraguan. Dengan demikian, bola panas persoalan ini kini telah berpindah, dan fokus beralih pada pihak-pihak yang menerima aliran dana tersebut untuk memberikan pertanggungjawaban.
Pertemuan Berjalan Kondusif
Pertemuan antara kuasa hukum, debitur, dan Kepala Unit BRI Pabuaran, Iyan Herdiyansyah, berlangsung dalam suasana kondusif dan penuh keterbukaan. Pihak BRI dinilai kooperatif dalam menjelaskan setiap tahapan investigasi dan peralihan dana secara rinci.

Pertemuan ini sekaligus menegaskan komitmen BRI Unit Pabuaran dalam menjaga kepercayaan nasabah, mengedepankan prinsip kehati-hatian, serta menyelesaikan setiap persoalan secara transparan dan sesuai prosedur.

Dengan diserahkannya seluruh bukti dan dialihkannya dana secara utuh, persoalan ini diharapkan segera menemukan titik terang dan tidak lagi berlarut-larut.
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done