VERSITNEWS

Sabtu, 21 November 2026

Besok PILKADES Karawang 67 Desa Siap Nyoblos Digital, 200 Calon Bertarung

Karawang,-- Mulai besok pagi , Minggu (22/11--2026), Kabupaten Karawang, Provinsi Jawabarat, menggelar Pilkades Serentak Digital di 67 desa yang tersebar di 25 kecamatan. Persiapan hingga H--1 hari ini, Sabtu (21/11--2026), sudah dinyatakan rampung 100 persen.

Pilkades kali ini diikuti 200 calon kepala desa. Semua calon sudah ditetapkan dan sudah mengucapkan ikrar Deklarasi Damai di Plaza Pemda Karawang, berjanji bertarung sehat tanpa politik uang dan kampanye hitam.

Pemkab Karawang telah menyalurkan lebih dari 900 perangkat digital berupa tablet dan printer. Perangkat ini akan dipakai di 84 titik lokasi, 477 TPS, dan 931 bilik suara di seluruh Kabupaten Karawang.

Sekda Karawang, Asep Aang Rahmatullah, memastikan semua logistik sudah sampai di desa. Ia berharap pencoblosan digital tahun ini berjalan cepat, transparan, dan akuntabel.

Di tingkat desa, panitia juga sudah siap. Tenda TPS sudah berdiri, undangan memilih sudah dibagikan ke warga, dan perangkat sudah dicek satu per satu agar tidak error saat pencoblosan.

Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, bersama TNI--Polri mengajak warga menjaga Pilkades tetap aman dan damai. Pemkab juga melarang mobilisasi massa dan konvoi besar serta menegaskan Kades, BPD, perangkat desa, dan panitia dilarang memihak calon manapun.

Warga diimbau besok datang ke TPS membawa surat undangan dan KTP. Cara nyoblosnya mudah: scan QR, pilih calon di tablet, konfirmasi, terima struk, lalu celup jari tinta.

Melalui arahannya Bupati Aep Saepulloh, dimohon warga Karawang diajak jangan golput. Pilihan besok menentukan masa depan desa untuk 8 tahun ke depan. Pilih pemimpin yang jujur, amanah, dan mau kerja nyata untuk rakyat.

Red
Karawang,-- Mulai besok pagi , Minggu (22/11--2026), Kabupaten Karawang, Provinsi Jawabarat, menggelar Pilkades Serentak Digital di 67 desa yang tersebar di 25 kecamatan. Persiapan hingga H--1 hari ini, Sabtu (21/11--2026), sudah dinyatakan rampung 100 persen.

Pilkades kali ini diikuti 200 calon kepala desa. Semua calon sudah ditetapkan dan sudah mengucapkan ikrar Deklarasi Damai di Plaza Pemda Karawang, berjanji bertarung sehat tanpa politik uang dan kampanye hitam.

Pemkab Karawang telah menyalurkan lebih dari 900 perangkat digital berupa tablet dan printer. Perangkat ini akan dipakai di 84 titik lokasi, 477 TPS, dan 931 bilik suara di seluruh Kabupaten Karawang.

Sekda Karawang, Asep Aang Rahmatullah, memastikan semua logistik sudah sampai di desa. Ia berharap pencoblosan digital tahun ini berjalan cepat, transparan, dan akuntabel.

Di tingkat desa, panitia juga sudah siap. Tenda TPS sudah berdiri, undangan memilih sudah dibagikan ke warga, dan perangkat sudah dicek satu per satu agar tidak error saat pencoblosan.

Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, bersama TNI--Polri mengajak warga menjaga Pilkades tetap aman dan damai. Pemkab juga melarang mobilisasi massa dan konvoi besar serta menegaskan Kades, BPD, perangkat desa, dan panitia dilarang memihak calon manapun.

Warga diimbau besok datang ke TPS membawa surat undangan dan KTP. Cara nyoblosnya mudah: scan QR, pilih calon di tablet, konfirmasi, terima struk, lalu celup jari tinta.

Melalui arahannya Bupati Aep Saepulloh, dimohon warga Karawang diajak jangan golput. Pilihan besok menentukan masa depan desa untuk 8 tahun ke depan. Pilih pemimpin yang jujur, amanah, dan mau kerja nyata untuk rakyat.

Red

Kapolresta Karawang Pimpin Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan Pilkades Serentak di 67 Desa

KARAWANG – Dalam rangka memastikan kesiapan personel menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026, Polresta Karawang menggelar Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan di Lapangan Apel Polresta Karawang, Jumat (20/11/2026). Apel yang berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 09.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Karawang, Kombes Pol Mario Prahatinto, S.H., S.I.K., M.Si.

Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, S.E., Danyon C Resimen IV Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri Kompol Sutarto, S.H., M.H., Dansubdenpom III/3-1 Karawang Kapten Cpm Mardani Probo Winadi, Kasi Pidum Kejaksaan Karawang Deby Febriantika Fauzi, S.H., M.H., Danramil 0412/Klari Kapten Inf Suryadi, serta Wadanyon C Pelopor Sat Brimob Polda Jabar AKP Ujang Ali Nurdin, S.H. Turut hadir pula para Pejabat Utama (PJU) Polresta Karawang, para Kapolsek jajaran, kepala OPD Kabupaten Karawang, dan tamu undangan lainnya.

Sebanyak 12 satuan setingkat (SST) dan peleton terlibat dalam apel pergeseran pasukan ini, terdiri dari personel Kodim 0604/Karawang, Subdenpom III/3-1, Dalmas Polresta Karawang, Sat Lantas, gabungan Satintelkam, Satres PPA & PPO, dan Satreskrim, gabungan Polsek jajaran, Dishub, Satpol PP, Damkar, Linmas, BPBD, serta tim kesehatan Kabupaten Karawang.

Dalam arahannya, Kapolresta Karawang menegaskan bahwa apel pergeseran pasukan merupakan wujud kesiapan seluruh personel dalam melaksanakan pengamanan Pilkades serentak yang akan digelar di 67 desa tersebar di 25 kecamatan di Kabupaten Karawang. Pemungutan dan penghitungan suara dijadwalkan pada 22 November 2026.

"Seluruh personel harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing serta memastikan kesiapan sebelum menempati lokasi pengamanan. Deteksi dini dan pemetaan potensi kerawanan menjadi kunci untuk mengantisipasi setiap kemungkinan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat," tegas Kombes Pol Mario.

Ia juga mengingatkan agar personel tidak meremehkan situasi dan tetap meningkatkan kewaspadaan selama seluruh tahapan Pilkades berlangsung. Pengamanan diminta dilaksanakan secara profesional, humanis, ikhlas, dan penuh tanggung jawab sesuai prosedur yang berlaku.

"Jaga netralitas, jangan memihak kepada calon kepala desa maupun kelompok pendukung tertentu. Optimalkan koordinasi dan komunikasi dengan TNI, pemerintah daerah, penyelenggara Pilkades, serta seluruh stakeholder terkait," tambahnya.

Kapolresta juga menekankan pentingnya pelaporan cepat dan berjenjang apabila terjadi permasalahan atau kejadian menonjol di lapangan, serta mengedepankan sinergitas, soliditas, dan kerja sama antarinstansi dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Sementara itu, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Forkopimda, Dandim, Brimob, Subdenpom, Satpol PP, Dishub, serta seluruh stakeholder atas sinergi dan kolaborasi dalam mendukung pengamanan Pilkades. Ia mencatat bahwa Pilkades tahun 2025 di 9 desa telah berjalan baik dan lancar, sementara tahun 2026 akan dilaksanakan di 67 desa.

"Berdasarkan pemetaan kerawanan terhadap 82 TPS, terdapat 21 TPS kategori sangat rawan, 48 TPS kategori rawan, dan 13 TPS kategori tidak rawan. Meskipun demikian, seluruh TPS tetap harus mendapatkan perhatian dan pengamanan secara optimal," ujar Bupati.

Ia juga menegaskan kepada seluruh ASN dan aparatur kecamatan agar senantiasa menjaga netralitas, tidak berpihak kepada calon tertentu, serta tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Memasuki masa tenang, seluruh pihak diharapkan menjaga situasi keamanan dan ketertiban serta memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat guna mencegah potensi konflik.

Bupati mengungkapkan bahwa Pilkades tahun 2026 menggunakan sistem digital secara penuh (full digital) dan diharapkan menjadi percontohan pelaksanaan Pilkades di wilayah Jawa Barat. Ia juga menyebut akan dilaksanakan monitoring dan patroli bersama Kapolresta, Dandim, Subdenpom, Brimob, serta unsur terkait pada hari Minggu di sejumlah wilayah, meliputi Telukjambe, wilayah utara, dan wilayah selatan Kabupaten Karawang.

Kegiatan apel ini bertujuan memastikan kesiapan personel pengamanan Pilkades Serentak di 67 desa se-Kabupaten Karawang, sekaligus memberikan arahan terkait tugas dan tanggung jawab anggota di lapangan guna menjaga situasi kamtibmas tetap aman, tertib, dan kondusif selama tahapan pelaksanaan Pilkades.

Redaksi 
KARAWANG – Dalam rangka memastikan kesiapan personel menjelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak 2026, Polresta Karawang menggelar Apel Pergeseran Pasukan Pengamanan di Lapangan Apel Polresta Karawang, Jumat (20/11/2026). Apel yang berlangsung mulai pukul 08.00 hingga 09.00 WIB tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Karawang, Kombes Pol Mario Prahatinto, S.H., S.I.K., M.Si.

Kegiatan ini dihadiri sejumlah pejabat penting, di antaranya Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, S.E., Danyon C Resimen IV Pasukan Pelopor Korps Brimob Polri Kompol Sutarto, S.H., M.H., Dansubdenpom III/3-1 Karawang Kapten Cpm Mardani Probo Winadi, Kasi Pidum Kejaksaan Karawang Deby Febriantika Fauzi, S.H., M.H., Danramil 0412/Klari Kapten Inf Suryadi, serta Wadanyon C Pelopor Sat Brimob Polda Jabar AKP Ujang Ali Nurdin, S.H. Turut hadir pula para Pejabat Utama (PJU) Polresta Karawang, para Kapolsek jajaran, kepala OPD Kabupaten Karawang, dan tamu undangan lainnya.

Sebanyak 12 satuan setingkat (SST) dan peleton terlibat dalam apel pergeseran pasukan ini, terdiri dari personel Kodim 0604/Karawang, Subdenpom III/3-1, Dalmas Polresta Karawang, Sat Lantas, gabungan Satintelkam, Satres PPA & PPO, dan Satreskrim, gabungan Polsek jajaran, Dishub, Satpol PP, Damkar, Linmas, BPBD, serta tim kesehatan Kabupaten Karawang.

Dalam arahannya, Kapolresta Karawang menegaskan bahwa apel pergeseran pasukan merupakan wujud kesiapan seluruh personel dalam melaksanakan pengamanan Pilkades serentak yang akan digelar di 67 desa tersebar di 25 kecamatan di Kabupaten Karawang. Pemungutan dan penghitungan suara dijadwalkan pada 22 November 2026.

"Seluruh personel harus memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing serta memastikan kesiapan sebelum menempati lokasi pengamanan. Deteksi dini dan pemetaan potensi kerawanan menjadi kunci untuk mengantisipasi setiap kemungkinan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat," tegas Kombes Pol Mario.

Ia juga mengingatkan agar personel tidak meremehkan situasi dan tetap meningkatkan kewaspadaan selama seluruh tahapan Pilkades berlangsung. Pengamanan diminta dilaksanakan secara profesional, humanis, ikhlas, dan penuh tanggung jawab sesuai prosedur yang berlaku.

"Jaga netralitas, jangan memihak kepada calon kepala desa maupun kelompok pendukung tertentu. Optimalkan koordinasi dan komunikasi dengan TNI, pemerintah daerah, penyelenggara Pilkades, serta seluruh stakeholder terkait," tambahnya.

Kapolresta juga menekankan pentingnya pelaporan cepat dan berjenjang apabila terjadi permasalahan atau kejadian menonjol di lapangan, serta mengedepankan sinergitas, soliditas, dan kerja sama antarinstansi dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif.

Sementara itu, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Forkopimda, Dandim, Brimob, Subdenpom, Satpol PP, Dishub, serta seluruh stakeholder atas sinergi dan kolaborasi dalam mendukung pengamanan Pilkades. Ia mencatat bahwa Pilkades tahun 2025 di 9 desa telah berjalan baik dan lancar, sementara tahun 2026 akan dilaksanakan di 67 desa.

"Berdasarkan pemetaan kerawanan terhadap 82 TPS, terdapat 21 TPS kategori sangat rawan, 48 TPS kategori rawan, dan 13 TPS kategori tidak rawan. Meskipun demikian, seluruh TPS tetap harus mendapatkan perhatian dan pengamanan secara optimal," ujar Bupati.

Ia juga menegaskan kepada seluruh ASN dan aparatur kecamatan agar senantiasa menjaga netralitas, tidak berpihak kepada calon tertentu, serta tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan gejolak di tengah masyarakat. Memasuki masa tenang, seluruh pihak diharapkan menjaga situasi keamanan dan ketertiban serta memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat guna mencegah potensi konflik.

Bupati mengungkapkan bahwa Pilkades tahun 2026 menggunakan sistem digital secara penuh (full digital) dan diharapkan menjadi percontohan pelaksanaan Pilkades di wilayah Jawa Barat. Ia juga menyebut akan dilaksanakan monitoring dan patroli bersama Kapolresta, Dandim, Subdenpom, Brimob, serta unsur terkait pada hari Minggu di sejumlah wilayah, meliputi Telukjambe, wilayah utara, dan wilayah selatan Kabupaten Karawang.

Kegiatan apel ini bertujuan memastikan kesiapan personel pengamanan Pilkades Serentak di 67 desa se-Kabupaten Karawang, sekaligus memberikan arahan terkait tugas dan tanggung jawab anggota di lapangan guna menjaga situasi kamtibmas tetap aman, tertib, dan kondusif selama tahapan pelaksanaan Pilkades.

Redaksi 

Jelang Pilkades Digital 2026 Desa Telukbuyung Polsek Pakisjaya Melakukan Pengamanan Dan Pengawasan Penyerahan Logistik Kepada KPPS.

Karawang, Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) digitalisasi tahun 2026, Polsek Pakisjaya Polresta Karawang Polda Jawa Barat terus meningkatkan pengawasan terhadap setiap tahapan, termasuk distribusi logistik pemilihan. Sabtu (21/11/2026). 
Bhabinkamtibmas Desa Telukbuyung Aiptu Moch Husaini, melakukan pengecekan langsung proses pendistribusian logistik berupa kotak suara dan perlengkapan logistik dari sekertariat panitia Pilkades tingkat kecamatan Pakisjaya kabupaten Karawang ke sekretariat panitia desa Telukbuyung. 
Pantauan di lokasi menunjukkan, logistik tiba menggunakan satu unit mobil pick up. Proses penyerahan berlangsung tertib dan disaksikan langsung oleh panitia desa bersama kepolisian Polsek Pakisjaya Polresta Karawang. 

Kapolresta Karawang Kombes Pol Mario Prahantinto, SH.,SIK.,MSI melalui Kapolsek Pakisjaya IPTU Saefurohman SH. mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk pengawasan langsung untuk memastikan semua logistik perangkat digitalisasi pemilihan tiba dalam kondisi lengkap, utuh, dan aman.

“Pengamanan dan monitoring ini kami lakukan untuk memastikan seluruh perlengkapan Pilkades Desa Telukbuyung secara digital, seperti kotak suara, bilik suara, serta perlengkapan pendukung lainnya, diterima sesuai jumlah dan dalam kondisi baik. Semua proses harus transparan dan terkontrol,” ujar Iptu Saefurohman SH. 

Adapun logistik yang diterima di Sekretariat Panitia Pemilihan Desa Telukbuyung, Kecamatan Pakisjaya, meliputi 6 Dus kotak perangkat digitalisasi dan perlengkapan administrasi lainnya.

Seluruh perlengkapan tersebut di terima langsung oleh ketua pilkades Desa Telukbuyung beserta anggota panitia dan langsung disimpan dengan pengamanan ketat di ruang sekretariat desa Telukbuyung. 

Kapolsek menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pilkades, termasuk proses pendistribusian logistik ke TPS dan pengamanan saat hari pencoblosan besok yang akan di laksanakan pada Minggu (22/11/2026). 

“Kami ingin memastikan pesta demokrasi di tingkat desa ini berjalan aman, tertib, dan kondusif. Tidak boleh ada potensi gangguan keamanan sedikit pun,” tegasnya.

Lebih lanjut, IPTU Saefurohman SH juga mengimbau seluruh masyarakat Desa Telukbuyung untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban selama masa tahapan Pilkades.

“Mari kita wujudkan Pilkades yang damai dan demokratis. Beda pilihan boleh, tapi jangan sampai merusak persaudaraan,” ucapnya.

Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara aparat keamanan, panitia, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga kondusivitas wilayah.

“Kami juga telah menugaskan personel untuk standby dan patroli di sekitar lokasi penyimpanan logistik agar situasi tetap aman,” imbuhnya. 

Kapolresta Karawang Kombes Pol Mario Prahantinto, SH., SIK., MSI.
Karawang, Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) digitalisasi tahun 2026, Polsek Pakisjaya Polresta Karawang Polda Jawa Barat terus meningkatkan pengawasan terhadap setiap tahapan, termasuk distribusi logistik pemilihan. Sabtu (21/11/2026). 
Bhabinkamtibmas Desa Telukbuyung Aiptu Moch Husaini, melakukan pengecekan langsung proses pendistribusian logistik berupa kotak suara dan perlengkapan logistik dari sekertariat panitia Pilkades tingkat kecamatan Pakisjaya kabupaten Karawang ke sekretariat panitia desa Telukbuyung. 
Pantauan di lokasi menunjukkan, logistik tiba menggunakan satu unit mobil pick up. Proses penyerahan berlangsung tertib dan disaksikan langsung oleh panitia desa bersama kepolisian Polsek Pakisjaya Polresta Karawang. 

Kapolresta Karawang Kombes Pol Mario Prahantinto, SH.,SIK.,MSI melalui Kapolsek Pakisjaya IPTU Saefurohman SH. mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk pengawasan langsung untuk memastikan semua logistik perangkat digitalisasi pemilihan tiba dalam kondisi lengkap, utuh, dan aman.

“Pengamanan dan monitoring ini kami lakukan untuk memastikan seluruh perlengkapan Pilkades Desa Telukbuyung secara digital, seperti kotak suara, bilik suara, serta perlengkapan pendukung lainnya, diterima sesuai jumlah dan dalam kondisi baik. Semua proses harus transparan dan terkontrol,” ujar Iptu Saefurohman SH. 

Adapun logistik yang diterima di Sekretariat Panitia Pemilihan Desa Telukbuyung, Kecamatan Pakisjaya, meliputi 6 Dus kotak perangkat digitalisasi dan perlengkapan administrasi lainnya.

Seluruh perlengkapan tersebut di terima langsung oleh ketua pilkades Desa Telukbuyung beserta anggota panitia dan langsung disimpan dengan pengamanan ketat di ruang sekretariat desa Telukbuyung. 

Kapolsek menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan Pilkades, termasuk proses pendistribusian logistik ke TPS dan pengamanan saat hari pencoblosan besok yang akan di laksanakan pada Minggu (22/11/2026). 

“Kami ingin memastikan pesta demokrasi di tingkat desa ini berjalan aman, tertib, dan kondusif. Tidak boleh ada potensi gangguan keamanan sedikit pun,” tegasnya.

Lebih lanjut, IPTU Saefurohman SH juga mengimbau seluruh masyarakat Desa Telukbuyung untuk ikut menjaga keamanan dan ketertiban selama masa tahapan Pilkades.

“Mari kita wujudkan Pilkades yang damai dan demokratis. Beda pilihan boleh, tapi jangan sampai merusak persaudaraan,” ucapnya.

Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara aparat keamanan, panitia, dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga kondusivitas wilayah.

“Kami juga telah menugaskan personel untuk standby dan patroli di sekitar lokasi penyimpanan logistik agar situasi tetap aman,” imbuhnya. 

Kapolresta Karawang Kombes Pol Mario Prahantinto, SH., SIK., MSI.

LAGI DAN LAGI! DIDUGA PROYEK BODONG TANPA PAPAN NAMA KELIARAN DI KARAWANG, PEKERJA TANPA K3, PEMKAB DIDUGA TUTUP MATA

KARAWANG, 22 November 2026 - Lagi dan lagi. Pemerintahan Kabupaten Karawang kembali dipertontonkan dengan dugaan proyek siluman yang berjalan dengan santainya tanpa papan nama, tanpa papan informasi, tanpa kejelasan jenis kegiatan, dan tanpa K3.

Proyek yang diduga bodong ini terpantau berjalan begitu saja, seolah-olah kegiatan tanpa identitas itu sudah menjadi hal yang lumrah di Kabupaten Karawang.

Ironisnya, lokasi temuan ini tidak jauh dari temuan sebelumnya yang sudah dinaikkan oleh media Karawang Bicara di Pemda 1 Kabupaten Karawang. Artinya, ini bukan temuan pertama. Ini adalah pola yang berulang.

Naasnya, kontrol sosial dari Dinas terkait dinilai lemah, bahkan terkesan tutup mata dan membiarkan praktik proyek tanpa transparansi ini terus berjalan.

NARASUMBER: INI MELANGGAR UU KETERBUKAAN INFORMASI

Pengamat Pemerintah, H. Dadan Iskandar yang biasa disapa H. Acim, menyayangkan kembali ditemukannya dugaan proyek-proyek bodong tanpa kejelasan papan nama dan informasi ini.

Menurut H. Acim, hal ini jelas melanggar Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Setiap jenis kegiatan yang memakai anggaran pajak rakyat, baik APBD maupun APBN, harus transparansi. Jangan seperti tidak ada aturan mainnya," tegas H. Dadan Iskandar.

Ia menegaskan, papan nama proyek bukan sekadar formalitas. Papan nama adalah hak publik untuk tahu siapa pelaksananya, berapa anggarannya, berapa lama waktunya, dan dari mana sumber dananya.

"Disini kelemahan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Karawang," pungkas H. Acim.

PEKERJA TANPA K3, SIAPA YANG TANGGUNG JAWAB JIKA CELAKA?

Selain tanpa papan nama, para pekerja di lokasi juga terpantau bekerja tanpa K3. Tanpa helm, tanpa rompi, tanpa sepatu safety.

Pertanyaannya tajam: Jika terjadi kecelakaan kerja, siapa yang bertanggung jawab? Apakah Pemkab Karawang mau pasang badan untuk proyek yang bahkan namanya saja tidak jelas?

PEMKAB KARAWANG DITANTANG BERTINDAK

Publik kini menunggu. Sampai kapan Pemkab Karawang membiarkan proyek-proyek tanpa identitas ini berkeliaran bebas?

Jika proyek ini memang resmi, kenapa harus sembunyi-sembunyi tanpa papan nama? Jika proyek ini memang benar, kenapa takut transparan kepada rakyat?

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas terkait dan pihak pelaksana proyek belum dapat dikonfirmasi terkait tidak adanya papan nama dan K3 di lokasi tersebut.

Redaksi 
KARAWANG, 22 November 2026 - Lagi dan lagi. Pemerintahan Kabupaten Karawang kembali dipertontonkan dengan dugaan proyek siluman yang berjalan dengan santainya tanpa papan nama, tanpa papan informasi, tanpa kejelasan jenis kegiatan, dan tanpa K3.

Proyek yang diduga bodong ini terpantau berjalan begitu saja, seolah-olah kegiatan tanpa identitas itu sudah menjadi hal yang lumrah di Kabupaten Karawang.

Ironisnya, lokasi temuan ini tidak jauh dari temuan sebelumnya yang sudah dinaikkan oleh media Karawang Bicara di Pemda 1 Kabupaten Karawang. Artinya, ini bukan temuan pertama. Ini adalah pola yang berulang.

Naasnya, kontrol sosial dari Dinas terkait dinilai lemah, bahkan terkesan tutup mata dan membiarkan praktik proyek tanpa transparansi ini terus berjalan.

NARASUMBER: INI MELANGGAR UU KETERBUKAAN INFORMASI

Pengamat Pemerintah, H. Dadan Iskandar yang biasa disapa H. Acim, menyayangkan kembali ditemukannya dugaan proyek-proyek bodong tanpa kejelasan papan nama dan informasi ini.

Menurut H. Acim, hal ini jelas melanggar Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Setiap jenis kegiatan yang memakai anggaran pajak rakyat, baik APBD maupun APBN, harus transparansi. Jangan seperti tidak ada aturan mainnya," tegas H. Dadan Iskandar.

Ia menegaskan, papan nama proyek bukan sekadar formalitas. Papan nama adalah hak publik untuk tahu siapa pelaksananya, berapa anggarannya, berapa lama waktunya, dan dari mana sumber dananya.

"Disini kelemahan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Karawang," pungkas H. Acim.

PEKERJA TANPA K3, SIAPA YANG TANGGUNG JAWAB JIKA CELAKA?

Selain tanpa papan nama, para pekerja di lokasi juga terpantau bekerja tanpa K3. Tanpa helm, tanpa rompi, tanpa sepatu safety.

Pertanyaannya tajam: Jika terjadi kecelakaan kerja, siapa yang bertanggung jawab? Apakah Pemkab Karawang mau pasang badan untuk proyek yang bahkan namanya saja tidak jelas?

PEMKAB KARAWANG DITANTANG BERTINDAK

Publik kini menunggu. Sampai kapan Pemkab Karawang membiarkan proyek-proyek tanpa identitas ini berkeliaran bebas?

Jika proyek ini memang resmi, kenapa harus sembunyi-sembunyi tanpa papan nama? Jika proyek ini memang benar, kenapa takut transparan kepada rakyat?

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas terkait dan pihak pelaksana proyek belum dapat dikonfirmasi terkait tidak adanya papan nama dan K3 di lokasi tersebut.

Redaksi 

DIDUGA DIPERAS OKNUM MENGATASNAMAKAN WARTAWAN DAN LSM, MANDOR PROYEK REHAB GEDUNG PEMDA 2 KARAWANG TAK KUAT BEKERJA, REKANAN ANCAM TEMPUH JALUR HUKUM

KARAWANG, 22 November 2026 - Proyek Rehabilitasi Gedung Pemda 2 Kabupaten Karawang yang seharusnya berjalan sesuai SOP, kini berubah menjadi ladang intimidasi dan pemerasan.

Mandor proyek, Yadi, mengaku terus-menerus diteror oknum-oknum yang mengatasnamakan diri sebagai wartawan dan LSM. Tekanan itu datang silih berganti, baik secara langsung ke lapangan tempat ia bekerja, maupun melalui pesan WhatsApp yang bernada pengancaman.

Akibatnya, Yadi mengaku sudah tidak kuat lagi bekerja karena mentalnya terus ditekan dengan dalih minta koordinasi dan uang bensin yang tidak masuk akal.

"Sampai mandor saya tidak kuat bekerja karena terus dapat intimidasi dan koordinasi di lapangan," ujar sumber di lapangan.

PELAKSANA: KAMI TERBUKA, TAPI PERMINTAAN SUDAH KELEWATAN

Pelaksana Proyek, Risal Faizal, menegaskan selama proyek berjalan pihaknya selalu terbuka kepada pers dan pewarta yang benar-benar menjalankan fungsi kontrol.

Menurutnya, semua pekerjaan sudah sesuai SPK, RAB, dan SPEC. Material yang digunakan pun sesuai kontrak.

"Ketika ada pers atau pewarta saya selalu terbuka mengenai RAB dan teknis pekerjaan yang kita kerjakan sesuai SPEC. Tapi kenapa selalu ada intimidasi dari oknum-oknum ini yang silih berganti datang meminta materi," tegas Risal Faizal.

Ia menyebut permintaan oknum tersebut sudah jauh dari kata wajar dan sudah mengarah kepada pemerasan dengan nominal dua digit.

"Saya rasa sudah lebih dari cukup dan tidak masuk akal kang, permintaan-permintaan nya sudah mengarah kepada pemerasan dengan nominal dua digit," imbuhnya.

REKANAN: KALAU DITERUSKAN, KUALITAS HANCUR

Risal Faizal berharap Pemda Kabupaten Karawang segera merespon dan tidak membiarkan praktik-praktik kotor seperti ini terus terjadi. Jika dibiarkan, rekanan tidak akan nyaman bekerja dan kualitas pembangunan yang akan menjadi korban.

"Kalau untuk biaya-biaya seperti ini terus rekanan dimintai akan berdampak pada kualitas pekerjaan kang," tegasnya.

Ia juga meminta Dinas PUPR Kabupaten Karawang mengambil langkah tegas agar proyek ini berjalan sebagaimana mestinya.

"Kita kerja sesuai SOP, bahan material sesuai yang di kontrak pekerjaan (SPK). Terus masa kita mau kerja bakti alias tidak akan ada untungnya kalau belum apa-apa selalu dimintai koordinasi yang tidak logis," ujarnya.

*ULTIMATUM: TIDAK ADA SOLUSI, TEMPUH JALUR HUKUM*

Risal Faizal memberi ultimatum keras. Jika tidak ada solusi konkret dari Pemda dan Dinas terkait, pihaknya terpaksa akan menempuh jalur hukum.

"Jika tidak ada solusi konkret terpaksa saya akan tempuh jalur hukum bilamana ada oknum-oknum lagi yang selalu meminta jatah uang bensin yang di luar nalar," tegasnya.

Di tempat terpisah, saat pewarta menanyakan hal ini kepada Dinas terkait, Dinas PUPR Kabupaten Karawang disebut akan sigap menanggapi keluhan-keluhan rekanan di lapangan agar pekerjaan berjalan sebagaimana mestinya.

Hingga berita ini diturunkan, oknum-oknum yang diduga melakukan intimidasi dan pemerasan tersebut belum dapat dikonfirmasi.

Redaksi
KARAWANG, 22 November 2026 - Proyek Rehabilitasi Gedung Pemda 2 Kabupaten Karawang yang seharusnya berjalan sesuai SOP, kini berubah menjadi ladang intimidasi dan pemerasan.

Mandor proyek, Yadi, mengaku terus-menerus diteror oknum-oknum yang mengatasnamakan diri sebagai wartawan dan LSM. Tekanan itu datang silih berganti, baik secara langsung ke lapangan tempat ia bekerja, maupun melalui pesan WhatsApp yang bernada pengancaman.

Akibatnya, Yadi mengaku sudah tidak kuat lagi bekerja karena mentalnya terus ditekan dengan dalih minta koordinasi dan uang bensin yang tidak masuk akal.

"Sampai mandor saya tidak kuat bekerja karena terus dapat intimidasi dan koordinasi di lapangan," ujar sumber di lapangan.

PELAKSANA: KAMI TERBUKA, TAPI PERMINTAAN SUDAH KELEWATAN

Pelaksana Proyek, Risal Faizal, menegaskan selama proyek berjalan pihaknya selalu terbuka kepada pers dan pewarta yang benar-benar menjalankan fungsi kontrol.

Menurutnya, semua pekerjaan sudah sesuai SPK, RAB, dan SPEC. Material yang digunakan pun sesuai kontrak.

"Ketika ada pers atau pewarta saya selalu terbuka mengenai RAB dan teknis pekerjaan yang kita kerjakan sesuai SPEC. Tapi kenapa selalu ada intimidasi dari oknum-oknum ini yang silih berganti datang meminta materi," tegas Risal Faizal.

Ia menyebut permintaan oknum tersebut sudah jauh dari kata wajar dan sudah mengarah kepada pemerasan dengan nominal dua digit.

"Saya rasa sudah lebih dari cukup dan tidak masuk akal kang, permintaan-permintaan nya sudah mengarah kepada pemerasan dengan nominal dua digit," imbuhnya.

REKANAN: KALAU DITERUSKAN, KUALITAS HANCUR

Risal Faizal berharap Pemda Kabupaten Karawang segera merespon dan tidak membiarkan praktik-praktik kotor seperti ini terus terjadi. Jika dibiarkan, rekanan tidak akan nyaman bekerja dan kualitas pembangunan yang akan menjadi korban.

"Kalau untuk biaya-biaya seperti ini terus rekanan dimintai akan berdampak pada kualitas pekerjaan kang," tegasnya.

Ia juga meminta Dinas PUPR Kabupaten Karawang mengambil langkah tegas agar proyek ini berjalan sebagaimana mestinya.

"Kita kerja sesuai SOP, bahan material sesuai yang di kontrak pekerjaan (SPK). Terus masa kita mau kerja bakti alias tidak akan ada untungnya kalau belum apa-apa selalu dimintai koordinasi yang tidak logis," ujarnya.

*ULTIMATUM: TIDAK ADA SOLUSI, TEMPUH JALUR HUKUM*

Risal Faizal memberi ultimatum keras. Jika tidak ada solusi konkret dari Pemda dan Dinas terkait, pihaknya terpaksa akan menempuh jalur hukum.

"Jika tidak ada solusi konkret terpaksa saya akan tempuh jalur hukum bilamana ada oknum-oknum lagi yang selalu meminta jatah uang bensin yang di luar nalar," tegasnya.

Di tempat terpisah, saat pewarta menanyakan hal ini kepada Dinas terkait, Dinas PUPR Kabupaten Karawang disebut akan sigap menanggapi keluhan-keluhan rekanan di lapangan agar pekerjaan berjalan sebagaimana mestinya.

Hingga berita ini diturunkan, oknum-oknum yang diduga melakukan intimidasi dan pemerasan tersebut belum dapat dikonfirmasi.

Redaksi

Jumat, 20 November 2026

Ketua DPD AKPERSI Jawa Barat Ahmad Sarifudin Geram! Tulisan "Semua Hotdog Milik Allah" di Jl. Bharata Raya No.82 Telukjambe Timur Dinilai Lecehkan Nama Tuhan, Minta Segera Dicopot!

KARAWANG- Sebuah tulisan besar berwarna kuning yang tertempel di kaca sebuah toko makanan di Jl. Bharata Raya No.82, Sukaharja, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mendadak viral dan menuai kecaman keras dari masyarakat.

Tulisan tersebut berbunyi:

"SEMUA HOTDOG MILIK ALLAH."

Bagi sebagian warga, tulisan ini bukan sekadar hiasan toko atau gimmick marketing. Tapi sudah masuk ke ranah yang sangat sensitif, yakni membawa-bawa nama Allah SWT untuk produk makanan yang namanya identik dengan hewan najis dan haram.

KETUA DPD AKPERSI JABAR ANGKAT BICARA

Ketua DPD Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Jawa Barat, Ahmad Sarifudin, dengan tegas mengecam keras pemasangan tulisan tersebut.

Menurut Ahmad, sebagai warga Jawa Barat yang mayoritas beragama Islam, pemasangan tulisan itu sangat tidak pantas dan melukai perasaan umat.

"Saya sebagai Ketua DPD AKPERSI Jawa Barat dan sebagai umat Muslim sangat menyayangkan dan mengecam keras tulisan 'Semua Hotdog Milik Allah' yang ada di Jl. Bharata Raya No.82 Telukjambe Timur itu. Ini bukan soal kebebasan berekspresi, ini soal adab kepada Tuhan," tegas Ahmad Sarifudin

NAMA ALLAH JANGAN DIJADIKAN BAHAN CANDAAN DAGANG

Ahmad Sarifudin menilai, nama Allah adalah nama yang Maha Suci dan Maha Agung. Tidak sepantasnya disandingkan dengan kata "Hotdog" yang dalam benak masyarakat umum selalu dikaitkan dengan anjing dan daging babi.

"Hotdog itu apa? Semua orang tahu, hotdog itu identik dengan anjing dan babi. Lalu kenapa nama Allah yang Maha Suci harus disandingkan dengan makanan seperti itu? Kalau mau jualan, jualan saja yang benar. Jangan bawa-bawa nama Allah untuk gimmick murahan biar viral," ujar Ahmad dengan nada geram.

Ia menegaskan, kalimat "Semua Milik Allah" itu secara tauhid memang benar. Tetapi ketika disandingkan dengan kata Hotdog di kaca toko makanan, maknanya menjadi bergeser menjadi candaan dan pelecehan.

"Ini namanya tidak punya adab. Kalau memang niatnya dakwah, bukan di situ tempatnya. Ini di toko jualan. Jelas ini bentuk tidak menghargai nama Tuhan kami," lanjutnya.

DESAK 3 HAL: COPOT, KLARIFIKASI, DAN MINTA MAAF

Atas nama masyarakat Jawa Barat dan keluarga besar pers, Ahmad Sarifudin mendesak 3 hal kepada pemilik toko di Jl. Bharata Raya No.82 tersebut:

1. SEGERA COPOT TULISAN ITU: Jangan tunggu sampai masyarakat semakin marah dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Copot sekarang juga.

2. BERIKAN KLARIFIKASI TERBUKA: Pemilik usaha harus menjelaskan kepada publik, apa maksud dan tujuan memasang tulisan tersebut. Apakah sengaja menghina, atau sekadar ikut-ikutan tren tanpa paham makna?

3. MINTA MAAF KEPADA UMAT ISLAM: Jika tulisan itu memang khilaf, segeralah meminta maaf secara terbuka kepada umat Islam, khususnya warga Karawang dan Jawa Barat.

"Saya minta kepada pemilik toko untuk segera bertanggung jawab. Jangan diam. Diamnya kalian itu akan menimbulkan asumsi liar di masyarakat. Segera copot dan minta maaf," tegas Ahmad.

MINTA MUI, POLRES DAN SATPOL PP TURUN TANGAN

Selain kepada pemilik toko, Ahmad Sarifudin juga meminta kepada pihak terkait untuk segera turun tangan dan tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut.

"Kami meminta kepada MUI Kabupaten Karawang dan MUI Jawa Barat untuk memberikan sikap tegas terkait tulisan ini, apakah ini masuk kategori penistaan atau tidak. Kami juga meminta kepada Polres Karawang dan Satpol PP untuk segera melakukan pendekatan persuasif kepada pemilik usaha agar tulisan itu segera diturunkan demi menjaga kondusifitas Jawa Barat, khususnya Karawang," pungkas Ketua DPD AKPERSI Jawa Barat tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pemilik usaha di Jl. Bharata Raya No.82, Sukaharja, Telukjambe Timur, belum dapat dikonfirmasi terkait maksud pemasangan tulisan "Semua Hotdog Milik Allah" tersebut. Redaksi masih berupaya meminta hak jawab dari pihak terkait.

Redaksi 
KARAWANG- Sebuah tulisan besar berwarna kuning yang tertempel di kaca sebuah toko makanan di Jl. Bharata Raya No.82, Sukaharja, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, mendadak viral dan menuai kecaman keras dari masyarakat.

Tulisan tersebut berbunyi:

"SEMUA HOTDOG MILIK ALLAH."

Bagi sebagian warga, tulisan ini bukan sekadar hiasan toko atau gimmick marketing. Tapi sudah masuk ke ranah yang sangat sensitif, yakni membawa-bawa nama Allah SWT untuk produk makanan yang namanya identik dengan hewan najis dan haram.

KETUA DPD AKPERSI JABAR ANGKAT BICARA

Ketua DPD Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Jawa Barat, Ahmad Sarifudin, dengan tegas mengecam keras pemasangan tulisan tersebut.

Menurut Ahmad, sebagai warga Jawa Barat yang mayoritas beragama Islam, pemasangan tulisan itu sangat tidak pantas dan melukai perasaan umat.

"Saya sebagai Ketua DPD AKPERSI Jawa Barat dan sebagai umat Muslim sangat menyayangkan dan mengecam keras tulisan 'Semua Hotdog Milik Allah' yang ada di Jl. Bharata Raya No.82 Telukjambe Timur itu. Ini bukan soal kebebasan berekspresi, ini soal adab kepada Tuhan," tegas Ahmad Sarifudin

NAMA ALLAH JANGAN DIJADIKAN BAHAN CANDAAN DAGANG

Ahmad Sarifudin menilai, nama Allah adalah nama yang Maha Suci dan Maha Agung. Tidak sepantasnya disandingkan dengan kata "Hotdog" yang dalam benak masyarakat umum selalu dikaitkan dengan anjing dan daging babi.

"Hotdog itu apa? Semua orang tahu, hotdog itu identik dengan anjing dan babi. Lalu kenapa nama Allah yang Maha Suci harus disandingkan dengan makanan seperti itu? Kalau mau jualan, jualan saja yang benar. Jangan bawa-bawa nama Allah untuk gimmick murahan biar viral," ujar Ahmad dengan nada geram.

Ia menegaskan, kalimat "Semua Milik Allah" itu secara tauhid memang benar. Tetapi ketika disandingkan dengan kata Hotdog di kaca toko makanan, maknanya menjadi bergeser menjadi candaan dan pelecehan.

"Ini namanya tidak punya adab. Kalau memang niatnya dakwah, bukan di situ tempatnya. Ini di toko jualan. Jelas ini bentuk tidak menghargai nama Tuhan kami," lanjutnya.

DESAK 3 HAL: COPOT, KLARIFIKASI, DAN MINTA MAAF

Atas nama masyarakat Jawa Barat dan keluarga besar pers, Ahmad Sarifudin mendesak 3 hal kepada pemilik toko di Jl. Bharata Raya No.82 tersebut:

1. SEGERA COPOT TULISAN ITU: Jangan tunggu sampai masyarakat semakin marah dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Copot sekarang juga.

2. BERIKAN KLARIFIKASI TERBUKA: Pemilik usaha harus menjelaskan kepada publik, apa maksud dan tujuan memasang tulisan tersebut. Apakah sengaja menghina, atau sekadar ikut-ikutan tren tanpa paham makna?

3. MINTA MAAF KEPADA UMAT ISLAM: Jika tulisan itu memang khilaf, segeralah meminta maaf secara terbuka kepada umat Islam, khususnya warga Karawang dan Jawa Barat.

"Saya minta kepada pemilik toko untuk segera bertanggung jawab. Jangan diam. Diamnya kalian itu akan menimbulkan asumsi liar di masyarakat. Segera copot dan minta maaf," tegas Ahmad.

MINTA MUI, POLRES DAN SATPOL PP TURUN TANGAN

Selain kepada pemilik toko, Ahmad Sarifudin juga meminta kepada pihak terkait untuk segera turun tangan dan tidak membiarkan persoalan ini berlarut-larut.

"Kami meminta kepada MUI Kabupaten Karawang dan MUI Jawa Barat untuk memberikan sikap tegas terkait tulisan ini, apakah ini masuk kategori penistaan atau tidak. Kami juga meminta kepada Polres Karawang dan Satpol PP untuk segera melakukan pendekatan persuasif kepada pemilik usaha agar tulisan itu segera diturunkan demi menjaga kondusifitas Jawa Barat, khususnya Karawang," pungkas Ketua DPD AKPERSI Jawa Barat tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, pemilik usaha di Jl. Bharata Raya No.82, Sukaharja, Telukjambe Timur, belum dapat dikonfirmasi terkait maksud pemasangan tulisan "Semua Hotdog Milik Allah" tersebut. Redaksi masih berupaya meminta hak jawab dari pihak terkait.

Redaksi 

DPMD Karawang Salurkan Perangkat TPS Digital ke 25 Kecamatan, Siapkan Pilkades Digital di 67 Desa‎

‎KARAWANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang mulai menyalurkan perangkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) digital ke seluruh kecamatan yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara digital.
‎Penyaluran perangkat tersebut dilaksanakan pada Jumat (20/11/2026), dengan melibatkan 25 kecamatan di Kabupaten Karawang yang mengikuti pelaksanaan Pilkades digital.
‎
‎Masing-masing kecamatan telah mengambil perangkat TPS digital yang selanjutnya akan didistribusikan ke desa-desa yang menjadi lokasi pelaksanaan pemilihan kepala desa.
‎Secara keseluruhan, perangkat tersebut dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan Pilkades digital di 67 desa yang tersebar di 25 kecamatan di Kabupaten Karawang.
‎
‎Langkah ini menjadi bagian dari persiapan pemerintah daerah dalam memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung pemungutan suara berbasis digital.
‎
‎Dengan pendistribusian perangkat hingga tingkat desa, diharapkan seluruh tahapan persiapan Pilkades digital dapat berjalan secara terkoordinasi, efektif, dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
‎
‎Penerapan sistem pemilihan berbasis digital juga menjadi salah satu upaya mendorong modernisasi tata kelola demokrasi di tingkat desa, sekaligus meningkatkan efektivitas proses pemungutan dan penghitungan suara.
‎
‎Pemerintah Kabupaten Karawang melalui DPMD terus mempersiapkan kebutuhan teknis agar pelaksanaan Pilkades digital di 67 desa dapat berlangsung dengan tertib, lancar, dan kondusif.

Redaksi 
‎KARAWANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang mulai menyalurkan perangkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) digital ke seluruh kecamatan yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara digital.
‎Penyaluran perangkat tersebut dilaksanakan pada Jumat (20/11/2026), dengan melibatkan 25 kecamatan di Kabupaten Karawang yang mengikuti pelaksanaan Pilkades digital.
‎
‎Masing-masing kecamatan telah mengambil perangkat TPS digital yang selanjutnya akan didistribusikan ke desa-desa yang menjadi lokasi pelaksanaan pemilihan kepala desa.
‎Secara keseluruhan, perangkat tersebut dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan Pilkades digital di 67 desa yang tersebar di 25 kecamatan di Kabupaten Karawang.
‎
‎Langkah ini menjadi bagian dari persiapan pemerintah daerah dalam memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung pemungutan suara berbasis digital.
‎
‎Dengan pendistribusian perangkat hingga tingkat desa, diharapkan seluruh tahapan persiapan Pilkades digital dapat berjalan secara terkoordinasi, efektif, dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
‎
‎Penerapan sistem pemilihan berbasis digital juga menjadi salah satu upaya mendorong modernisasi tata kelola demokrasi di tingkat desa, sekaligus meningkatkan efektivitas proses pemungutan dan penghitungan suara.
‎
‎Pemerintah Kabupaten Karawang melalui DPMD terus mempersiapkan kebutuhan teknis agar pelaksanaan Pilkades digital di 67 desa dapat berlangsung dengan tertib, lancar, dan kondusif.

Redaksi 
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done