PROYEK SILUMAN? IPLT JALUPANG Rp4,66 MILIAR DI KOTABARU JADI SOROTAN PEDAS! PAPAN PROYEK DOANG DIPAJANG, MUTU DAN PENGAWASAN MISTERIUS? AKPERSI KARAWANG: BONGKAR SEMUA!

PROYEK SILUMAN? IPLT JALUPANG Rp4,66 MILIAR DI KOTABARU JADI SOROTAN PEDAS! PAPAN PROYEK DOANG DIPAJANG, MUTU DAN PENGAWASAN MISTERIUS? AKPERSI KARAWANG: BONGKAR SEMUA!

VERSIT NEWS   

KARAWANG - Bau anyir proyek miliaran rupiah kembali tercium di Kabupaten Karawang! Proyek Pematangan Lahan dan Pembangunan Dinding Penahan Tanah IPLT Jalupang, Desa Wancimekar, Kecamatan Kotabaru, dengan nilai kontrak jumbo Rp. 4.662.703.000,00 dari uang rakyat APBD II Kabupaten Karawang, kini jadi sorotan tajam publik.

Kenapa jadi sorotan? Karena di lapangan, yang terlihat gagah hanya PAPAN PROYEK, sementara KUALITAS, MUTU, DAN PENGAWASANNYA MISTERIUS!

Berdasarkan papan informasi proyek yang terdokumentasi jelas di lokasi, proyek ini dikerjakan oleh PT. YANTI RECORD dengan data resmi:

- DINAS: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karawang

- PEKERJAAN: Pematangan Lahan dan Pembangunan Dinding Penahan Tanah IPLT Jalupang

- NO. KONTRAK: 5.1.04.02/SPK-SANPAM/2026 - TGL 12 AGUSTUS 2026

- NILAI: Rp 4.662.703.000,00

- WAKTU: 120 Hari Kalender

- KONTRAKTOR: PT. YANTI RECORD

Ketua DPC Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kabupaten Karawang, Feri Maulana, langsung naik pitam melihat pola lama proyek di Karawang yang berulang.

"JANGAN MAIN-MAIN DENGAN UANG RAKYAT Rp4,66 MILIAR! Ini bukan uang nenek moyang PPK! Ini uang rakyat Karawang yang dipungut dari pajak! Kalau papan proyeknya saja dipajang, tapi metode kerja, mutu adukan, susunan batu, dan pengawasan tidak jelas, itu namanya proyek siluman! Rakyat berhak tahu, bangunan itu kuat atau cuma sulap semen!" tegas Feri Maulana dengan nada keras.

FOTO LAPANGAN JADI SAKSI BISU!

Tim Investigasi AKPersi Karawang menemukan di lapangan adanya indikasi pekerjaan dinding penahan tanah yang menjadi pertanyaan publik. Apakah susunan batunya sudah sesuai spesifikasi? Apakah adukan semennya pakai takaran SNI atau asal aduk? Apakah fondasinya digali sesuai gambar atau cuma tempel di atas tanah?

Feri menegaskan, foto lapangan tidak bisa dijadikan vonis, tapi FOTO LAPANGAN TIDAK BISA DIBOHONGI! Foto adalah alarm awal untuk membongkar dugaan penyimpangan.

"Kalau memang kerjanya bagus, kenapa takut diuji? Kalau memang sesuai spektek, tunjukkan buku mutu! Tunjukkan hasil slump test! Tunjukkan hasil uji tanah! Jangan cuma bilang 'sudah sesuai prosedur' sambil ngopi di kantor! PPK dan Konsultan Pengawas itu digaji dari APBD untuk mengawasi, bukan untuk jadi stempel PT. Yanti Record!" cecar Feri.

PT. YANTI RECORD JANGAN SEMBUNYI DI BALIK PAPAN PROYEK!

Papan proyek jelas mencantumkan PT. YANTI RECORD sebagai Kontraktor Pelaksana. Artinya, PT. Yanti Record bertanggung jawab 100% dunia akhirat atas mutu bangunan ini.

AKPersi Karawang menantang PT. Yanti Record untuk tidak sembunyi.

"Jangan cuma pasang bendera perusahaan! Tanggung jawab mutu harus terukur! Siapa pengawas lapangannya? Siapa yang masok material? Kalau ada pihak lain yang kerja di lapangan, siapa mereka? Subkon ilegal? Atau calo proyek? Ini harus dibuka! Karena dalam Perpres Pengadaan, subkontrak tanpa izin PPK itu pelanggaran fatal!" ungkap Feri.

PPK DAN KONSULTAN PENGAWAS DIDUGA TIDUR?

Ini yang paling pedas. Feri Maulana menyoroti keras peran PPK dan Konsultan Pengawas dari Dinas PRKP.

"Di mana PPK nya? Di mana Konsultan Pengawasnya? Jangan biarkan pertanyaan publik menggantung! Proyek Rp4,66 miliar dengan waktu 120 hari kalender, itu pekerjaannya harus diawasi per jam, bukan per bulan! Kalau dinding penahan tanah IPLT itu jebol saat musim hujan dan lumpur tinja meluber ke sawah warga Wancimekar, siapa yang tanggung jawab? PT. Yanti Record mau tanggung jawab? PPK mau tanggung jawab?"

5 TUNTUTAN SADIS AKPERSI KARAWANG - WAJIB DIJAWAB 3x24 JAM:

AKPERSI Karawang tidak main-main. Kami desak Dinas PRKP Karawang bongkar semua data secara transparan sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

1. BONGKAR SPEKTEK DAN GAMBAR KERJA! Apakah metode pemasangan batu kali, campuran semen-pasir, dan dimensi dinding penahan tanah sudah sesuai RAB dan SNI? Tunjukkan dokumennya!

2. BONGKAR BUKU MUTU DAN BUKU HARIAN PENGAWASAN! Mana catatan daily report? Mana foto tahapan bekisting, pembesian, dan pengecoran? 

3. BONGKAR STATUS TENAGA KERJA DI LAPANGAN! Siapa pelaksana sebenarnya? Apakah PT. Yanti Record kerja sendiri atau dilempar ke pihak lain tanpa kejelasan kontrak? Ini harus terang benderang!

4. BONGKAR JADWAL DAN VOLUME! Proyek 12 Agustus 2026 dengan waktu 120 hari, sekarang progresnya berapa persen? Sudah sesuai bobot atau sudah deviasi minus? Jangan sampai akhir tahun asal jadi!

5. BONGKAR TINDAKAN KOREKTIF! Jika nanti BPK atau Inspektorat menemukan kekurangan volume atau mutu tidak sesuai, apakah PPK berani potong bayar dan blacklist PT. Yanti Record? Atau malah main mata?

"Ini peringatan keras! Jangan anggap remeh proyek IPLT Jalupang. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan sanitasi Kabupaten Karawang. Jika dalam 3x24 jam tidak ada klarifikasi terbuka dari Dinas PRKP dan PT. Yanti Record, AKPersi Karawang akan surati Bupati Karawang, Inspektorat, dan Kejari Karawang untuk turun audit investigasi. Dan kami akan gelar aksi unjuk rasa di depan Dinas PRKP dan lokasi IPLT Jalupang!" tutup Feri Maulana.

Hingga rilis berita investigasi super tajam ini diterbitkan, redaksi masih memberikan ruang hak jawab seluas-luasnya kepada Kepala Dinas PRKP Kabupaten Karawang, PPK Kegiatan IPLT Jalupang, Konsultan Pengawas, dan Direktur PT. Yanti Record sesuai amanat UU Pers No. 40 Tahun 1999.

Jangan coba bungkam pers, kami adalah kontrol sosial!

Tim Investigasi Infrastruktur & Anggaran Publik

DPC AKPersi Kabupaten Karawang

KARAWANG - Bau anyir proyek miliaran rupiah kembali tercium di Kabupaten Karawang! Proyek Pematangan Lahan dan Pembangunan Dinding Penahan Tanah IPLT Jalupang, Desa Wancimekar, Kecamatan Kotabaru, dengan nilai kontrak jumbo Rp. 4.662.703.000,00 dari uang rakyat APBD II Kabupaten Karawang, kini jadi sorotan tajam publik.

Kenapa jadi sorotan? Karena di lapangan, yang terlihat gagah hanya PAPAN PROYEK, sementara KUALITAS, MUTU, DAN PENGAWASANNYA MISTERIUS!

Berdasarkan papan informasi proyek yang terdokumentasi jelas di lokasi, proyek ini dikerjakan oleh PT. YANTI RECORD dengan data resmi:

- DINAS: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karawang

- PEKERJAAN: Pematangan Lahan dan Pembangunan Dinding Penahan Tanah IPLT Jalupang

- NO. KONTRAK: 5.1.04.02/SPK-SANPAM/2026 - TGL 12 AGUSTUS 2026

- NILAI: Rp 4.662.703.000,00

- WAKTU: 120 Hari Kalender

- KONTRAKTOR: PT. YANTI RECORD

Ketua DPC Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kabupaten Karawang, Feri Maulana, langsung naik pitam melihat pola lama proyek di Karawang yang berulang.

"JANGAN MAIN-MAIN DENGAN UANG RAKYAT Rp4,66 MILIAR! Ini bukan uang nenek moyang PPK! Ini uang rakyat Karawang yang dipungut dari pajak! Kalau papan proyeknya saja dipajang, tapi metode kerja, mutu adukan, susunan batu, dan pengawasan tidak jelas, itu namanya proyek siluman! Rakyat berhak tahu, bangunan itu kuat atau cuma sulap semen!" tegas Feri Maulana dengan nada keras.

FOTO LAPANGAN JADI SAKSI BISU!

Tim Investigasi AKPersi Karawang menemukan di lapangan adanya indikasi pekerjaan dinding penahan tanah yang menjadi pertanyaan publik. Apakah susunan batunya sudah sesuai spesifikasi? Apakah adukan semennya pakai takaran SNI atau asal aduk? Apakah fondasinya digali sesuai gambar atau cuma tempel di atas tanah?

Feri menegaskan, foto lapangan tidak bisa dijadikan vonis, tapi FOTO LAPANGAN TIDAK BISA DIBOHONGI! Foto adalah alarm awal untuk membongkar dugaan penyimpangan.

"Kalau memang kerjanya bagus, kenapa takut diuji? Kalau memang sesuai spektek, tunjukkan buku mutu! Tunjukkan hasil slump test! Tunjukkan hasil uji tanah! Jangan cuma bilang 'sudah sesuai prosedur' sambil ngopi di kantor! PPK dan Konsultan Pengawas itu digaji dari APBD untuk mengawasi, bukan untuk jadi stempel PT. Yanti Record!" cecar Feri.

PT. YANTI RECORD JANGAN SEMBUNYI DI BALIK PAPAN PROYEK!

Papan proyek jelas mencantumkan PT. YANTI RECORD sebagai Kontraktor Pelaksana. Artinya, PT. Yanti Record bertanggung jawab 100% dunia akhirat atas mutu bangunan ini.

AKPersi Karawang menantang PT. Yanti Record untuk tidak sembunyi.

"Jangan cuma pasang bendera perusahaan! Tanggung jawab mutu harus terukur! Siapa pengawas lapangannya? Siapa yang masok material? Kalau ada pihak lain yang kerja di lapangan, siapa mereka? Subkon ilegal? Atau calo proyek? Ini harus dibuka! Karena dalam Perpres Pengadaan, subkontrak tanpa izin PPK itu pelanggaran fatal!" ungkap Feri.

PPK DAN KONSULTAN PENGAWAS DIDUGA TIDUR?

Ini yang paling pedas. Feri Maulana menyoroti keras peran PPK dan Konsultan Pengawas dari Dinas PRKP.

"Di mana PPK nya? Di mana Konsultan Pengawasnya? Jangan biarkan pertanyaan publik menggantung! Proyek Rp4,66 miliar dengan waktu 120 hari kalender, itu pekerjaannya harus diawasi per jam, bukan per bulan! Kalau dinding penahan tanah IPLT itu jebol saat musim hujan dan lumpur tinja meluber ke sawah warga Wancimekar, siapa yang tanggung jawab? PT. Yanti Record mau tanggung jawab? PPK mau tanggung jawab?"

5 TUNTUTAN SADIS AKPERSI KARAWANG - WAJIB DIJAWAB 3x24 JAM:

AKPERSI Karawang tidak main-main. Kami desak Dinas PRKP Karawang bongkar semua data secara transparan sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

1. BONGKAR SPEKTEK DAN GAMBAR KERJA! Apakah metode pemasangan batu kali, campuran semen-pasir, dan dimensi dinding penahan tanah sudah sesuai RAB dan SNI? Tunjukkan dokumennya!

2. BONGKAR BUKU MUTU DAN BUKU HARIAN PENGAWASAN! Mana catatan daily report? Mana foto tahapan bekisting, pembesian, dan pengecoran? 

3. BONGKAR STATUS TENAGA KERJA DI LAPANGAN! Siapa pelaksana sebenarnya? Apakah PT. Yanti Record kerja sendiri atau dilempar ke pihak lain tanpa kejelasan kontrak? Ini harus terang benderang!

4. BONGKAR JADWAL DAN VOLUME! Proyek 12 Agustus 2026 dengan waktu 120 hari, sekarang progresnya berapa persen? Sudah sesuai bobot atau sudah deviasi minus? Jangan sampai akhir tahun asal jadi!

5. BONGKAR TINDAKAN KOREKTIF! Jika nanti BPK atau Inspektorat menemukan kekurangan volume atau mutu tidak sesuai, apakah PPK berani potong bayar dan blacklist PT. Yanti Record? Atau malah main mata?

"Ini peringatan keras! Jangan anggap remeh proyek IPLT Jalupang. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan sanitasi Kabupaten Karawang. Jika dalam 3x24 jam tidak ada klarifikasi terbuka dari Dinas PRKP dan PT. Yanti Record, AKPersi Karawang akan surati Bupati Karawang, Inspektorat, dan Kejari Karawang untuk turun audit investigasi. Dan kami akan gelar aksi unjuk rasa di depan Dinas PRKP dan lokasi IPLT Jalupang!" tutup Feri Maulana.

Hingga rilis berita investigasi super tajam ini diterbitkan, redaksi masih memberikan ruang hak jawab seluas-luasnya kepada Kepala Dinas PRKP Kabupaten Karawang, PPK Kegiatan IPLT Jalupang, Konsultan Pengawas, dan Direktur PT. Yanti Record sesuai amanat UU Pers No. 40 Tahun 1999.

Jangan coba bungkam pers, kami adalah kontrol sosial!

Tim Investigasi Infrastruktur & Anggaran Publik

DPC AKPersi Kabupaten Karawang

PROYEK TPT IPLT JALUPANG SENILAI Rp4,58 MILIAR DISOROT! AKPERSI KARAWANG DESAK PPK BUKA DATA TEKNIS, DUGAAN SUBKONTRAK JANGAN DIBIARKAN GELAP!

PROYEK TPT IPLT JALUPANG SENILAI Rp4,58 MILIAR DISOROT! AKPERSI KARAWANG DESAK PPK BUKA DATA TEKNIS, DUGAAN SUBKONTRAK JANGAN DIBIARKAN GELAP!

VERSIT NEWS   

KARAWANG — Proyek pembangunan tembok penahan tanah (TPT) dan sistem drainase di kawasan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Jalupang, Wancimekar, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, kini menjadi sorotan. Bukan semata karena nilai kontraknya mencapai miliaran rupiah, tetapi karena munculnya pertanyaan serius mengenai metode pelaksanaan pekerjaan di lapangan, kesesuaian konstruksi dengan spesifikasi teknis, serta status pihak yang disebut-sebut mengerjakan bagian pekerjaan tersebut.

Ketika uang rakyat digelontorkan hingga Rp4.581.591.006, publik berhak menuntut lebih dari sekadar papan proyek, laporan administratif, dan pernyataan bahwa pekerjaan berjalan sesuai prosedur. Yang dibutuhkan adalah bukti teknis, pengawasan yang dapat diuji, serta penjelasan terbuka mengenai siapa yang bertanggung jawab atas setiap tahapan pekerjaan.

Ketua Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kabupaten Karawang, Ferimaulana, didorong untuk mengambil sikap tegas dalam mengawal persoalan ini melalui fungsi kontrol sosial. Sorotan tersebut harus dijawab dengan pemeriksaan objektif, bukan dipatahkan dengan pembelaan normatif atau sekadar janji bahwa semuanya telah sesuai ketentuan.

BUKAN SOAL CURIGA, TETAPI SOAL PEMBUKTIAN!

Kondisi pekerjaan pasangan batu yang terlihat dalam dokumentasi lapangan memunculkan tanda tanya mengenai metode pemasangan, susunan batu, material pengisi, dan penggunaan adukan. Pada bagian yang diamati, batu tampak tersusun tidak beraturan dengan permukaan adukan yang kasar dan tidak merata.

Kondisi visual tersebut memang belum cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran spesifikasi maupun kegagalan konstruksi. Namun, justru karena proyek ini menyangkut uang publik, pertanyaan teknis tersebut tidak boleh dibiarkan menggantung.

Jika pekerjaan benar-benar sesuai spesifikasi, tunjukkan bukti teknisnya. Jika pengawasan telah berjalan, buka hasil pemeriksaannya. Jika tidak ada persoalan, jawab pertanyaan publik secara terang.

PPK dan konsultan pengawas perlu menjelaskan apakah metode pelaksanaan yang digunakan telah sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi kontrak. Pemeriksaan juga perlu mencakup dimensi konstruksi, kondisi fondasi, susunan dan penguncian batu, mutu mortar, material pengisi, serta sistem drainase sesuai desain yang disetujui.

Jangan sampai penilaian hanya berhenti pada apa yang tampak dari luar. Kualitas konstruksi harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis yang kompeten dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Rp4,58 MILIAR BUKAN ANGKA KECIL, PENGAWASAN TAK BOLEH SEKADAR FORMALITAS

Papan informasi di lokasi mencantumkan Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai instansi terkait. Pekerjaan tersebut disebut sebagai pembangunan sistem drainase perkotaan dan TPT Sungai Cipangulah (Jalupang), dengan pasangan turap beton atau sheet pile sepanjang 155,38 meter.

Papan proyek mencantumkan nilai kontrak Rp4.581.591.006, bersumber dari APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2026, dengan waktu pelaksanaan 90 hari kalender, serta CV Zafina Konstruksi sebagai kontraktor pelaksana.

Angka sebesar itu semestinya berbanding lurus dengan kualitas perencanaan, ketatnya pengawasan, dan transparansi pelaksanaan. Masyarakat tidak seharusnya dipaksa menebak-nebak apakah pekerjaan telah memenuhi standar atau justru menyimpan persoalan yang belum dijelaskan.

PPK harus memberikan keterangan mengenai pelaksanaan kontrak dan pengendalian mutu. Konsultan pengawas perlu menjelaskan hasil pemeriksaan lapangan. Sementara itu, dinas terkait perlu memastikan bahwa setiap tahapan pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kewenangan masing-masing.

Anggaran miliaran rupiah menuntut pertanggungjawaban yang nyata, bukan sekadar administrasi yang terlihat rapi di atas kertas.

DUGAAN SUBKONTRAK MENGEMUKA, SIAPA PELAKSANA SEBENARNYA?

Sorotan berikutnya mengarah pada informasi mengenai pihak-pihak yang disebut terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan di kawasan IPLT Jalupang.

Dalam informasi yang diterima, PT Yanti Record disebut terkait dengan pekerjaan TPT pada bagian depan akses masuk kawasan IPLT. Sementara itu, seorang pemborong berinisial GF disebut mengerjakan pemasangan batu pada bagian yang menjadi perhatian.

Informasi tersebut memerlukan klarifikasi serius. Terlebih, papan proyek yang terdokumentasi mencantumkan CV Zafina Konstruksi sebagai kontraktor pelaksana. Hubungan antara nama-nama tersebut belum dapat dipastikan hanya berdasarkan informasi awal yang tersedia.

Apakah mereka menangani paket pekerjaan yang berbeda? Apakah GF merupakan tenaga pelaksana, mitra kerja, pemasok, atau pihak yang menerima bagian pekerjaan melalui mekanisme subkontrak? Apa dasar kontraktualnya dan siapa yang memikul tanggung jawab atas mutu hasil pekerjaan?

Semua pertanyaan itu harus dijawab berdasarkan dokumen, bukan spekulasi.

Perbedaan nama badan usaha tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran. Namun, ketika informasi mengenai pelaksana di lapangan berbeda dari nama yang tercantum pada papan proyek, klarifikasi menjadi penting agar tidak terjadi kekaburan tanggung jawab.

Pihak-pihak terkait perlu menjelaskan status pekerjaan, pembagian tanggung jawab, serta kesesuaiannya dengan kontrak dan ketentuan pengadaan yang berlaku.

Jangan biarkan tanggung jawab proyek menjadi kabur. Harus jelas siapa penyedia yang terikat kontrak, siapa yang mengerjakan pekerjaan di lapangan, dan siapa yang bertanggung jawab ketika ditemukan ketidaksesuaian.

PPK DAN KONSULTAN PENGAWAS, JANGAN HANYA HADIR DI ATAS KERTAS!

Dalam proyek infrastruktur, pengawasan tidak cukup dibuktikan dengan keberadaan personel atau laporan rutin. Pengawasan harus tercermin dalam pemeriksaan nyata, catatan mutu, dokumentasi tahapan pekerjaan, dan tindakan korektif apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Karena itu, PPK dan konsultan pengawas perlu menjawab pertanyaan mendasar: apakah pekerjaan pasangan batu telah diperiksa sebelum ditutup adukan? Apakah material dan metode pelaksanaan sesuai spesifikasi? Apakah terdapat catatan ketidaksesuaian? Jika ada, bagaimana tindak lanjutnya?

Apabila dokumen tersebut tersedia, penjelasan kepada publik akan membantu mengakhiri spekulasi. Sebaliknya, jika ditemukan persoalan, hasil pemeriksaan harus menjadi dasar perbaikan sesuai kontrak dan peraturan yang berlaku.

Pengawasan yang efektif bukan sekadar memastikan pekerjaan terlihat selesai, melainkan memastikan hasilnya memenuhi persyaratan teknis dan dapat dipertanggungjawabkan.

KLARIFIKASI SUDAH DIPERLUKAN, JAWABAN PUBLIK JANGAN DIHINDARI

Berdasarkan bahan yang diterima redaksi, permintaan keterangan disebut telah disampaikan kepada Asep Suryana, yang diidentifikasi sebagai pengguna anggaran (PA) proyek IPLT Jalupang, melalui pesan WhatsApp. Dalam bahan tersebut, belum tercatat tanggapan ketika naskah disusun.

Status jabatan, kewenangan, dan hubungan masing-masing pihak dengan paket pekerjaan tetap perlu diverifikasi melalui dokumen resmi. Redaksi membuka ruang klarifikasi bagi PUPR Kabupaten Karawang, DLHK Kabupaten Karawang, PPK, konsultan pengawas, CV Zafina Konstruksi, PT Yanti Record, serta GF.

Setidaknya ada lima hal yang perlu dijelaskan secara terbuka:

1. Spesifikasi teknis: Apakah metode pemasangan batu dan material pengisi sesuai dengan gambar kerja serta dokumen kontrak?

2. Pengawasan mutu: Siapa yang memeriksa pekerjaan, bagaimana hasil pemeriksaan dicatat, dan apakah terdapat temuan teknis?

3. Identitas pelaksana: Apa hubungan CV Zafina Konstruksi, PT Yanti Record, dan GF dengan paket atau bagian pekerjaan yang dimaksud?

4. Kepatuhan kontrak: Apakah pelaksanaan pekerjaan dan pembagian tanggung jawab sesuai dengan ketentuan kontrak serta pengadaan yang berlaku?

5. Tindak lanjut: Jika ditemukan ketidaksesuaian, tindakan korektif apa yang akan dilakukan dan bagaimana hasilnya dapat dipertanggungjawabkan?

Pertanyaan tersebut bukan vonis. Itu merupakan tuntutan klarifikasi yang wajar atas pekerjaan yang dibiayai dari anggaran publik.

AKPERSI KARAWANG: KAWAL DENGAN DATA, BUKAN SEKADAR JANJI!

AKPERSI Karawang memiliki ruang untuk menjalankan fungsi kontrol sosial secara tegas dengan tetap berpijak pada verifikasi fakta, keberimbangan, dan hak jawab.

Kritik terhadap proyek publik bukan berarti menuduh pihak tertentu melakukan pelanggaran. Kritik justru diperlukan agar persoalan teknis diperiksa, tanggung jawab diperjelas, dan uang rakyat menghasilkan infrastruktur yang sesuai dengan perencanaan.

Sikap tegas tidak harus dibangun melalui tuduhan yang belum terbukti. Ketajaman kontrol sosial justru terlihat ketika pertanyaan disusun berdasarkan fakta, dokumen diminta secara terbuka, dan setiap pihak didorong memberikan jawaban yang dapat diuji.

Pesan yang perlu ditegaskan kepada seluruh pihak terkait sederhana: jangan meminta publik percaya begitu saja ketika bukti teknis belum dijelaskan.

Jika pekerjaan sesuai spesifikasi, tunjukkan hasil pemeriksaan dan dokumen pendukungnya. Jika terdapat ketidaksesuaian, lakukan evaluasi dan tindakan korektif sesuai ketentuan. Jika muncul dugaan pelanggaran kontrak, periksa berdasarkan bukti dan mekanisme yang berlaku.

Hingga klarifikasi dan pemeriksaan teknis dilakukan, persoalan metode pemasangan batu serta dugaan subkontrak dalam pekerjaan TPT IPLT Jalupang tetap memerlukan verifikasi lebih lanjut.

UANG RAKYAT BUKAN RUANG GELAP. KONTRAK HARUS JELAS, PENGAWASAN HARUS TERUKUR, DAN TANGGUNG JAWAB TIDAK BOLEH SALING DILEMPARKAN.

Redaksi 

KARAWANG — Proyek pembangunan tembok penahan tanah (TPT) dan sistem drainase di kawasan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Jalupang, Wancimekar, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, kini menjadi sorotan. Bukan semata karena nilai kontraknya mencapai miliaran rupiah, tetapi karena munculnya pertanyaan serius mengenai metode pelaksanaan pekerjaan di lapangan, kesesuaian konstruksi dengan spesifikasi teknis, serta status pihak yang disebut-sebut mengerjakan bagian pekerjaan tersebut.

Ketika uang rakyat digelontorkan hingga Rp4.581.591.006, publik berhak menuntut lebih dari sekadar papan proyek, laporan administratif, dan pernyataan bahwa pekerjaan berjalan sesuai prosedur. Yang dibutuhkan adalah bukti teknis, pengawasan yang dapat diuji, serta penjelasan terbuka mengenai siapa yang bertanggung jawab atas setiap tahapan pekerjaan.

Ketua Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kabupaten Karawang, Ferimaulana, didorong untuk mengambil sikap tegas dalam mengawal persoalan ini melalui fungsi kontrol sosial. Sorotan tersebut harus dijawab dengan pemeriksaan objektif, bukan dipatahkan dengan pembelaan normatif atau sekadar janji bahwa semuanya telah sesuai ketentuan.

BUKAN SOAL CURIGA, TETAPI SOAL PEMBUKTIAN!

Kondisi pekerjaan pasangan batu yang terlihat dalam dokumentasi lapangan memunculkan tanda tanya mengenai metode pemasangan, susunan batu, material pengisi, dan penggunaan adukan. Pada bagian yang diamati, batu tampak tersusun tidak beraturan dengan permukaan adukan yang kasar dan tidak merata.

Kondisi visual tersebut memang belum cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran spesifikasi maupun kegagalan konstruksi. Namun, justru karena proyek ini menyangkut uang publik, pertanyaan teknis tersebut tidak boleh dibiarkan menggantung.

Jika pekerjaan benar-benar sesuai spesifikasi, tunjukkan bukti teknisnya. Jika pengawasan telah berjalan, buka hasil pemeriksaannya. Jika tidak ada persoalan, jawab pertanyaan publik secara terang.

PPK dan konsultan pengawas perlu menjelaskan apakah metode pelaksanaan yang digunakan telah sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi kontrak. Pemeriksaan juga perlu mencakup dimensi konstruksi, kondisi fondasi, susunan dan penguncian batu, mutu mortar, material pengisi, serta sistem drainase sesuai desain yang disetujui.

Jangan sampai penilaian hanya berhenti pada apa yang tampak dari luar. Kualitas konstruksi harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis yang kompeten dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Rp4,58 MILIAR BUKAN ANGKA KECIL, PENGAWASAN TAK BOLEH SEKADAR FORMALITAS

Papan informasi di lokasi mencantumkan Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai instansi terkait. Pekerjaan tersebut disebut sebagai pembangunan sistem drainase perkotaan dan TPT Sungai Cipangulah (Jalupang), dengan pasangan turap beton atau sheet pile sepanjang 155,38 meter.

Papan proyek mencantumkan nilai kontrak Rp4.581.591.006, bersumber dari APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2026, dengan waktu pelaksanaan 90 hari kalender, serta CV Zafina Konstruksi sebagai kontraktor pelaksana.

Angka sebesar itu semestinya berbanding lurus dengan kualitas perencanaan, ketatnya pengawasan, dan transparansi pelaksanaan. Masyarakat tidak seharusnya dipaksa menebak-nebak apakah pekerjaan telah memenuhi standar atau justru menyimpan persoalan yang belum dijelaskan.

PPK harus memberikan keterangan mengenai pelaksanaan kontrak dan pengendalian mutu. Konsultan pengawas perlu menjelaskan hasil pemeriksaan lapangan. Sementara itu, dinas terkait perlu memastikan bahwa setiap tahapan pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kewenangan masing-masing.

Anggaran miliaran rupiah menuntut pertanggungjawaban yang nyata, bukan sekadar administrasi yang terlihat rapi di atas kertas.

DUGAAN SUBKONTRAK MENGEMUKA, SIAPA PELAKSANA SEBENARNYA?

Sorotan berikutnya mengarah pada informasi mengenai pihak-pihak yang disebut terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan di kawasan IPLT Jalupang.

Dalam informasi yang diterima, PT Yanti Record disebut terkait dengan pekerjaan TPT pada bagian depan akses masuk kawasan IPLT. Sementara itu, seorang pemborong berinisial GF disebut mengerjakan pemasangan batu pada bagian yang menjadi perhatian.

Informasi tersebut memerlukan klarifikasi serius. Terlebih, papan proyek yang terdokumentasi mencantumkan CV Zafina Konstruksi sebagai kontraktor pelaksana. Hubungan antara nama-nama tersebut belum dapat dipastikan hanya berdasarkan informasi awal yang tersedia.

Apakah mereka menangani paket pekerjaan yang berbeda? Apakah GF merupakan tenaga pelaksana, mitra kerja, pemasok, atau pihak yang menerima bagian pekerjaan melalui mekanisme subkontrak? Apa dasar kontraktualnya dan siapa yang memikul tanggung jawab atas mutu hasil pekerjaan?

Semua pertanyaan itu harus dijawab berdasarkan dokumen, bukan spekulasi.

Perbedaan nama badan usaha tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran. Namun, ketika informasi mengenai pelaksana di lapangan berbeda dari nama yang tercantum pada papan proyek, klarifikasi menjadi penting agar tidak terjadi kekaburan tanggung jawab.

Pihak-pihak terkait perlu menjelaskan status pekerjaan, pembagian tanggung jawab, serta kesesuaiannya dengan kontrak dan ketentuan pengadaan yang berlaku.

Jangan biarkan tanggung jawab proyek menjadi kabur. Harus jelas siapa penyedia yang terikat kontrak, siapa yang mengerjakan pekerjaan di lapangan, dan siapa yang bertanggung jawab ketika ditemukan ketidaksesuaian.

PPK DAN KONSULTAN PENGAWAS, JANGAN HANYA HADIR DI ATAS KERTAS!

Dalam proyek infrastruktur, pengawasan tidak cukup dibuktikan dengan keberadaan personel atau laporan rutin. Pengawasan harus tercermin dalam pemeriksaan nyata, catatan mutu, dokumentasi tahapan pekerjaan, dan tindakan korektif apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Karena itu, PPK dan konsultan pengawas perlu menjawab pertanyaan mendasar: apakah pekerjaan pasangan batu telah diperiksa sebelum ditutup adukan? Apakah material dan metode pelaksanaan sesuai spesifikasi? Apakah terdapat catatan ketidaksesuaian? Jika ada, bagaimana tindak lanjutnya?

Apabila dokumen tersebut tersedia, penjelasan kepada publik akan membantu mengakhiri spekulasi. Sebaliknya, jika ditemukan persoalan, hasil pemeriksaan harus menjadi dasar perbaikan sesuai kontrak dan peraturan yang berlaku.

Pengawasan yang efektif bukan sekadar memastikan pekerjaan terlihat selesai, melainkan memastikan hasilnya memenuhi persyaratan teknis dan dapat dipertanggungjawabkan.

KLARIFIKASI SUDAH DIPERLUKAN, JAWABAN PUBLIK JANGAN DIHINDARI

Berdasarkan bahan yang diterima redaksi, permintaan keterangan disebut telah disampaikan kepada Asep Suryana, yang diidentifikasi sebagai pengguna anggaran (PA) proyek IPLT Jalupang, melalui pesan WhatsApp. Dalam bahan tersebut, belum tercatat tanggapan ketika naskah disusun.

Status jabatan, kewenangan, dan hubungan masing-masing pihak dengan paket pekerjaan tetap perlu diverifikasi melalui dokumen resmi. Redaksi membuka ruang klarifikasi bagi PUPR Kabupaten Karawang, DLHK Kabupaten Karawang, PPK, konsultan pengawas, CV Zafina Konstruksi, PT Yanti Record, serta GF.

Setidaknya ada lima hal yang perlu dijelaskan secara terbuka:

1. Spesifikasi teknis: Apakah metode pemasangan batu dan material pengisi sesuai dengan gambar kerja serta dokumen kontrak?

2. Pengawasan mutu: Siapa yang memeriksa pekerjaan, bagaimana hasil pemeriksaan dicatat, dan apakah terdapat temuan teknis?

3. Identitas pelaksana: Apa hubungan CV Zafina Konstruksi, PT Yanti Record, dan GF dengan paket atau bagian pekerjaan yang dimaksud?

4. Kepatuhan kontrak: Apakah pelaksanaan pekerjaan dan pembagian tanggung jawab sesuai dengan ketentuan kontrak serta pengadaan yang berlaku?

5. Tindak lanjut: Jika ditemukan ketidaksesuaian, tindakan korektif apa yang akan dilakukan dan bagaimana hasilnya dapat dipertanggungjawabkan?

Pertanyaan tersebut bukan vonis. Itu merupakan tuntutan klarifikasi yang wajar atas pekerjaan yang dibiayai dari anggaran publik.

AKPERSI KARAWANG: KAWAL DENGAN DATA, BUKAN SEKADAR JANJI!

AKPERSI Karawang memiliki ruang untuk menjalankan fungsi kontrol sosial secara tegas dengan tetap berpijak pada verifikasi fakta, keberimbangan, dan hak jawab.

Kritik terhadap proyek publik bukan berarti menuduh pihak tertentu melakukan pelanggaran. Kritik justru diperlukan agar persoalan teknis diperiksa, tanggung jawab diperjelas, dan uang rakyat menghasilkan infrastruktur yang sesuai dengan perencanaan.

Sikap tegas tidak harus dibangun melalui tuduhan yang belum terbukti. Ketajaman kontrol sosial justru terlihat ketika pertanyaan disusun berdasarkan fakta, dokumen diminta secara terbuka, dan setiap pihak didorong memberikan jawaban yang dapat diuji.

Pesan yang perlu ditegaskan kepada seluruh pihak terkait sederhana: jangan meminta publik percaya begitu saja ketika bukti teknis belum dijelaskan.

Jika pekerjaan sesuai spesifikasi, tunjukkan hasil pemeriksaan dan dokumen pendukungnya. Jika terdapat ketidaksesuaian, lakukan evaluasi dan tindakan korektif sesuai ketentuan. Jika muncul dugaan pelanggaran kontrak, periksa berdasarkan bukti dan mekanisme yang berlaku.

Hingga klarifikasi dan pemeriksaan teknis dilakukan, persoalan metode pemasangan batu serta dugaan subkontrak dalam pekerjaan TPT IPLT Jalupang tetap memerlukan verifikasi lebih lanjut.

UANG RAKYAT BUKAN RUANG GELAP. KONTRAK HARUS JELAS, PENGAWASAN HARUS TERUKUR, DAN TANGGUNG JAWAB TIDAK BOLEH SALING DILEMPARKAN.

Redaksi 

Haryanto Turun Langsung ke SMPN 1 Pebayuran, Serap Aspirasi dan Dorong Percepatan Perbaikan Ruang Kelas Rusak

Haryanto Turun Langsung ke SMPN 1 Pebayuran, Serap Aspirasi dan Dorong Percepatan Perbaikan Ruang Kelas Rusak

VERSIT NEWS   

Kabupaten Bekasi, 26 Oktober 2026- Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Demokrat, Komisi IV, Haryanto, mengunjungi SMP Negeri 1 Pebayuran, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Senin (26/10/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi pihak sekolah dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan, khususnya terkait kebutuhan ruang kelas yang mengalami kerusakan.

Dalam kunjungan tersebut, Haryanto disambut langsung oleh Kepala SMPN 1 Pebayuran, Opo Nuryono, S.Pd., M.Pd., bersama jajaran guru. Pertemuan itu menjadi kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan sekolah sekaligus membahas pentingnya peningkatan sarana dan prasarana demi menunjang kegiatan belajar mengajar.

Kondisi ruang kelas yang rusak menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait. Ketersediaan ruang belajar yang aman dan layak merupakan kebutuhan mendasar bagi siswa maupun tenaga pendidik dalam menjalankan aktivitas pendidikan.

Melalui kunjungan langsung tersebut, Haryanto berupaya menyerap aspirasi sekolah agar kebutuhan infrastruktur pendidikan dapat menjadi bahan perhatian dan diperjuangkan melalui mekanisme yang berlaku.

Menurutnya, peninjauan langsung ke lapangan penting untuk mengetahui kebutuhan nyata yang dihadapi satuan pendidikan. Dengan demikian, aspirasi yang disampaikan tidak hanya menjadi catatan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi berwenang.

Haryanto menyampaikan komitmennya untuk mendorong agar kebutuhan pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

“Kami siap mendorong dan memperjuangkan aspirasi pihak sekolah, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur pendidikan. Harapannya, pembangunan dan peningkatan sarana prasarana sekolah dapat segera mendapat perhatian sehingga proses belajar mengajar berjalan lebih optimal,” ujar Haryanto.

Sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang bertugas di Komisi IV, Haryanto diharapkan dapat mendorong komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait agar kebutuhan sekolah memperoleh tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.

Pembangunan maupun rehabilitasi ruang kelas membutuhkan pendataan kondisi bangunan, penentuan tingkat kerusakan, penyusunan skala prioritas, serta kepastian perencanaan dan ketersediaan anggaran.

Karena itu, peran Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi diperlukan untuk mengevaluasi kondisi fasilitas sekolah dan menentukan langkah penanganan sesuai kebutuhan di lapangan.

Haryanto menegaskan bahwa aspirasi dari lingkungan pendidikan perlu disampaikan melalui jalur yang tepat agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam program pembangunan daerah.

“Kami ingin memastikan aspirasi dari dunia pendidikan dapat tersampaikan dengan baik. Kami akan berupaya mendorong kebutuhan yang menjadi prioritas agar mendapat perhatian dari pihak terkait,” tegasnya.

Pihak SMPN 1 Pebayuran berharap komunikasi dengan wakil rakyat dapat membantu menyampaikan kebutuhan sekolah, khususnya terkait pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan.

Aspirasi tersebut diharapkan mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah sehingga kebutuhan ruang belajar yang layak dapat terpenuhi.

Masyarakat juga menantikan langkah konkret setelah penyerapan aspirasi tersebut. Kejelasan mengenai hasil evaluasi, rencana penanganan, serta mekanisme penganggaran menjadi hal penting untuk memastikan kebutuhan sekolah dapat diproses secara terukur.

Upaya peningkatan infrastruktur pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik bangunan, tetapi juga menyangkut kenyamanan, keamanan, dan keberlangsungan proses belajar mengajar bagi para siswa.

Kunjungan Haryanto ke SMPN 1 Pebayuran diharapkan menjadi bagian dari upaya mendorong pemerataan fasilitas pendidikan di Kabupaten Bekasi. Namun, realisasi pembangunan atau rehabilitasi tetap menunggu hasil evaluasi, proses perencanaan, dan keputusan dari instansi yang berwenang.

Redaksi 

Kabupaten Bekasi, 26 Oktober 2026- Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Demokrat, Komisi IV, Haryanto, mengunjungi SMP Negeri 1 Pebayuran, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Senin (26/10/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi pihak sekolah dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan, khususnya terkait kebutuhan ruang kelas yang mengalami kerusakan.

Dalam kunjungan tersebut, Haryanto disambut langsung oleh Kepala SMPN 1 Pebayuran, Opo Nuryono, S.Pd., M.Pd., bersama jajaran guru. Pertemuan itu menjadi kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan sekolah sekaligus membahas pentingnya peningkatan sarana dan prasarana demi menunjang kegiatan belajar mengajar.

Kondisi ruang kelas yang rusak menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait. Ketersediaan ruang belajar yang aman dan layak merupakan kebutuhan mendasar bagi siswa maupun tenaga pendidik dalam menjalankan aktivitas pendidikan.

Melalui kunjungan langsung tersebut, Haryanto berupaya menyerap aspirasi sekolah agar kebutuhan infrastruktur pendidikan dapat menjadi bahan perhatian dan diperjuangkan melalui mekanisme yang berlaku.

Menurutnya, peninjauan langsung ke lapangan penting untuk mengetahui kebutuhan nyata yang dihadapi satuan pendidikan. Dengan demikian, aspirasi yang disampaikan tidak hanya menjadi catatan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi berwenang.

Haryanto menyampaikan komitmennya untuk mendorong agar kebutuhan pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

“Kami siap mendorong dan memperjuangkan aspirasi pihak sekolah, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur pendidikan. Harapannya, pembangunan dan peningkatan sarana prasarana sekolah dapat segera mendapat perhatian sehingga proses belajar mengajar berjalan lebih optimal,” ujar Haryanto.

Sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang bertugas di Komisi IV, Haryanto diharapkan dapat mendorong komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait agar kebutuhan sekolah memperoleh tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.

Pembangunan maupun rehabilitasi ruang kelas membutuhkan pendataan kondisi bangunan, penentuan tingkat kerusakan, penyusunan skala prioritas, serta kepastian perencanaan dan ketersediaan anggaran.

Karena itu, peran Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi diperlukan untuk mengevaluasi kondisi fasilitas sekolah dan menentukan langkah penanganan sesuai kebutuhan di lapangan.

Haryanto menegaskan bahwa aspirasi dari lingkungan pendidikan perlu disampaikan melalui jalur yang tepat agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam program pembangunan daerah.

“Kami ingin memastikan aspirasi dari dunia pendidikan dapat tersampaikan dengan baik. Kami akan berupaya mendorong kebutuhan yang menjadi prioritas agar mendapat perhatian dari pihak terkait,” tegasnya.

Pihak SMPN 1 Pebayuran berharap komunikasi dengan wakil rakyat dapat membantu menyampaikan kebutuhan sekolah, khususnya terkait pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan.

Aspirasi tersebut diharapkan mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah sehingga kebutuhan ruang belajar yang layak dapat terpenuhi.

Masyarakat juga menantikan langkah konkret setelah penyerapan aspirasi tersebut. Kejelasan mengenai hasil evaluasi, rencana penanganan, serta mekanisme penganggaran menjadi hal penting untuk memastikan kebutuhan sekolah dapat diproses secara terukur.

Upaya peningkatan infrastruktur pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik bangunan, tetapi juga menyangkut kenyamanan, keamanan, dan keberlangsungan proses belajar mengajar bagi para siswa.

Kunjungan Haryanto ke SMPN 1 Pebayuran diharapkan menjadi bagian dari upaya mendorong pemerataan fasilitas pendidikan di Kabupaten Bekasi. Namun, realisasi pembangunan atau rehabilitasi tetap menunggu hasil evaluasi, proses perencanaan, dan keputusan dari instansi yang berwenang.

Redaksi 

Ketum AKPERSI Apresiasi Kapolrestabes Palembang atas Respons Cepat Tangani Kericuhan Di Mapolda Sumsel

Ketum AKPERSI Apresiasi Kapolrestabes Palembang atas Respons Cepat Tangani Kericuhan Di Mapolda Sumsel

VERSIT NEWS   

PALEMBANG — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI), Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.EJ., C.BJ., CFLE., C.ILJ., menyampaikan apresiasi kepada Kapolrestabes Palembang beserta jajaran atas respons cepat dalam penanganan awal peristiwa kericuhan yang terjadi saat aksi Aliansi Cipayung Plus di depan Markas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Mapolda Sumsel), Palembang, pada 13 Oktober 2026.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian publik setelah kericuhan di lokasi aksi dilaporkan turut mengakibatkan sejumlah mahasiswa dan jurnalis mengalami kekerasan. Insiden itu juga memunculkan desakan dari kalangan pers agar dugaan pengeroyokan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas peliputan diusut secara tuntas.

Rino Triyono menilai respons cepat aparat kepolisian merupakan bagian penting dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus memastikan setiap dugaan tindak pidana ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Atas nama DPP AKPERSI, kami menyampaikan apresiasi kepada Kapolrestabes Palembang beserta jajaran atas respons cepat dalam penanganan awal peristiwa tersebut. Kami berharap langkah ini menjadi bagian dari proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan, baik dalam penanganan insiden yang melibatkan mahasiswa Cipayung Plus maupun dugaan kekerasan terhadap jurnalis,” ujar Rino Triyono.

Menurutnya, penanganan peristiwa yang melibatkan mahasiswa dan insan pers membutuhkan kesigapan aparat, koordinasi antarinstitusi, serta keterbukaan dalam menyampaikan perkembangan perkara kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan penyidikan.

Apresiasi Harus Diikuti Penegakan Hukum yang Tuntas

DPP AKPERSI menegaskan bahwa apresiasi terhadap respons cepat kepolisian perlu berjalan seiring dengan dorongan agar seluruh rangkaian peristiwa diusut secara menyeluruh. Setiap pihak yang diduga terlibat harus diperiksa berdasarkan alat bukti dan fakta hukum, tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.

Rino berharap aparat kepolisian terus mendalami keterangan para saksi, rekaman video, CCTV, serta bukti lain yang relevan untuk mengungkap kronologi dan peran masing-masing pihak dalam kericuhan tersebut.

“Kami mendukung langkah kepolisian dalam mengungkap fakta secara objektif. Apabila ditemukan unsur tindak pidana, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, tidak tebang pilih, dan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak,” tegasnya.

Ketum AKPERSI juga berharap koordinasi antara Polrestabes Palembang dan Polda Sumatera Selatan berjalan optimal sesuai kewenangan masing-masing, sehingga penanganan perkara dapat dilakukan secara efektif dan akuntabel.

Perlindungan Jurnalis Menjadi Bagian Penting Kemerdekaan Pers

DPP AKPERSI memberikan perhatian khusus terhadap dugaan kekerasan yang menimpa jurnalis ketika melaksanakan tugas peliputan. Menurut Rino, wartawan yang bekerja secara profesional memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga keselamatan mereka harus dihormati dan dilindungi.

Tindakan kekerasan, intimidasi, maupun upaya menghalangi kerja jurnalistik tidak boleh dianggap sebagai hal yang lumrah. Apabila dugaan tersebut terbukti memenuhi unsur pelanggaran hukum, penanganannya harus dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.

“Jurnalis yang menjalankan tugas peliputan bukan pihak yang seharusnya menjadi sasaran kekerasan. Mereka bekerja untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, kami berharap seluruh pihak menghormati kerja jurnalistik dan kepolisian memastikan setiap laporan dugaan kekerasan ditangani secara serius,” kata Rino.

Rino menambahkan, kemerdekaan pers merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan demokrasi. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kemerdekaan pers serta memberikan landasan hukum bagi perlindungan terhadap pelaksanaan kerja jurnalistik.

Dorong Pengamanan Aksi yang Profesional dan Proporsional

Selain mendorong pengusutan perkara, DPP AKPERSI meminta agar peristiwa tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak terkait, khususnya dalam pelaksanaan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

Pengamanan demonstrasi harus dilaksanakan secara profesional dan proporsional dengan tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, menjaga keselamatan peserta aksi, melindungi jurnalis yang melakukan peliputan, serta mempertimbangkan keamanan masyarakat di sekitar lokasi.

Rino menegaskan bahwa mahasiswa, kepolisian, dan insan pers memiliki fungsi serta tanggung jawab yang berbeda. Perbedaan pandangan maupun dinamika di lapangan harus diselesaikan melalui komunikasi dan mekanisme hukum, bukan dengan tindakan kekerasan.

“Kami berharap kejadian seperti ini tidak terulang. Sinergi antara kepolisian, mahasiswa, dan insan pers harus dibangun atas dasar saling menghormati, profesionalitas, serta komitmen bersama untuk menjaga ketertiban dan demokrasi,” ujarnya.

AKPERSI Dukung Kepolisian yang Responsif dan Akuntabel

DPP AKPERSI menegaskan bahwa apresiasi yang disampaikan kepada Kapolrestabes Palembang merupakan bentuk dukungan terhadap respons aparat yang cepat dalam menjalankan tugas. Pada saat yang sama, AKPERSI mendorong agar proses penanganan perkara terus berjalan secara transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Rino, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dapat diperkuat melalui pelayanan yang responsif, penegakan hukum yang konsisten, serta keterbukaan dalam menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian publik.

“Kami mengapresiasi langkah cepat yang telah dilakukan dan berharap komitmen tersebut terus dijaga hingga penanganan perkara berjalan tuntas sesuai ketentuan hukum. Kepastian hukum, perlindungan terhadap jurnalis, dan penghormatan terhadap hak masyarakat harus menjadi perhatian bersama,” tutup Rino Triyono.

DPP AKPERSI menyatakan akan terus mendorong terciptanya iklim jurnalistik yang aman, independen, dan profesional serta mendukung penegakan hukum yang berkeadilan di seluruh Indonesia.

Rilis DPP AKPERSI

PALEMBANG — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI), Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.EJ., C.BJ., CFLE., C.ILJ., menyampaikan apresiasi kepada Kapolrestabes Palembang beserta jajaran atas respons cepat dalam penanganan awal peristiwa kericuhan yang terjadi saat aksi Aliansi Cipayung Plus di depan Markas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Mapolda Sumsel), Palembang, pada 13 Oktober 2026.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian publik setelah kericuhan di lokasi aksi dilaporkan turut mengakibatkan sejumlah mahasiswa dan jurnalis mengalami kekerasan. Insiden itu juga memunculkan desakan dari kalangan pers agar dugaan pengeroyokan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas peliputan diusut secara tuntas.

Rino Triyono menilai respons cepat aparat kepolisian merupakan bagian penting dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus memastikan setiap dugaan tindak pidana ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Atas nama DPP AKPERSI, kami menyampaikan apresiasi kepada Kapolrestabes Palembang beserta jajaran atas respons cepat dalam penanganan awal peristiwa tersebut. Kami berharap langkah ini menjadi bagian dari proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan, baik dalam penanganan insiden yang melibatkan mahasiswa Cipayung Plus maupun dugaan kekerasan terhadap jurnalis,” ujar Rino Triyono.

Menurutnya, penanganan peristiwa yang melibatkan mahasiswa dan insan pers membutuhkan kesigapan aparat, koordinasi antarinstitusi, serta keterbukaan dalam menyampaikan perkembangan perkara kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan penyidikan.

Apresiasi Harus Diikuti Penegakan Hukum yang Tuntas

DPP AKPERSI menegaskan bahwa apresiasi terhadap respons cepat kepolisian perlu berjalan seiring dengan dorongan agar seluruh rangkaian peristiwa diusut secara menyeluruh. Setiap pihak yang diduga terlibat harus diperiksa berdasarkan alat bukti dan fakta hukum, tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.

Rino berharap aparat kepolisian terus mendalami keterangan para saksi, rekaman video, CCTV, serta bukti lain yang relevan untuk mengungkap kronologi dan peran masing-masing pihak dalam kericuhan tersebut.

“Kami mendukung langkah kepolisian dalam mengungkap fakta secara objektif. Apabila ditemukan unsur tindak pidana, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, tidak tebang pilih, dan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak,” tegasnya.

Ketum AKPERSI juga berharap koordinasi antara Polrestabes Palembang dan Polda Sumatera Selatan berjalan optimal sesuai kewenangan masing-masing, sehingga penanganan perkara dapat dilakukan secara efektif dan akuntabel.

Perlindungan Jurnalis Menjadi Bagian Penting Kemerdekaan Pers

DPP AKPERSI memberikan perhatian khusus terhadap dugaan kekerasan yang menimpa jurnalis ketika melaksanakan tugas peliputan. Menurut Rino, wartawan yang bekerja secara profesional memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga keselamatan mereka harus dihormati dan dilindungi.

Tindakan kekerasan, intimidasi, maupun upaya menghalangi kerja jurnalistik tidak boleh dianggap sebagai hal yang lumrah. Apabila dugaan tersebut terbukti memenuhi unsur pelanggaran hukum, penanganannya harus dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.

“Jurnalis yang menjalankan tugas peliputan bukan pihak yang seharusnya menjadi sasaran kekerasan. Mereka bekerja untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, kami berharap seluruh pihak menghormati kerja jurnalistik dan kepolisian memastikan setiap laporan dugaan kekerasan ditangani secara serius,” kata Rino.

Rino menambahkan, kemerdekaan pers merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan demokrasi. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kemerdekaan pers serta memberikan landasan hukum bagi perlindungan terhadap pelaksanaan kerja jurnalistik.

Dorong Pengamanan Aksi yang Profesional dan Proporsional

Selain mendorong pengusutan perkara, DPP AKPERSI meminta agar peristiwa tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak terkait, khususnya dalam pelaksanaan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

Pengamanan demonstrasi harus dilaksanakan secara profesional dan proporsional dengan tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, menjaga keselamatan peserta aksi, melindungi jurnalis yang melakukan peliputan, serta mempertimbangkan keamanan masyarakat di sekitar lokasi.

Rino menegaskan bahwa mahasiswa, kepolisian, dan insan pers memiliki fungsi serta tanggung jawab yang berbeda. Perbedaan pandangan maupun dinamika di lapangan harus diselesaikan melalui komunikasi dan mekanisme hukum, bukan dengan tindakan kekerasan.

“Kami berharap kejadian seperti ini tidak terulang. Sinergi antara kepolisian, mahasiswa, dan insan pers harus dibangun atas dasar saling menghormati, profesionalitas, serta komitmen bersama untuk menjaga ketertiban dan demokrasi,” ujarnya.

AKPERSI Dukung Kepolisian yang Responsif dan Akuntabel

DPP AKPERSI menegaskan bahwa apresiasi yang disampaikan kepada Kapolrestabes Palembang merupakan bentuk dukungan terhadap respons aparat yang cepat dalam menjalankan tugas. Pada saat yang sama, AKPERSI mendorong agar proses penanganan perkara terus berjalan secara transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Rino, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dapat diperkuat melalui pelayanan yang responsif, penegakan hukum yang konsisten, serta keterbukaan dalam menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian publik.

“Kami mengapresiasi langkah cepat yang telah dilakukan dan berharap komitmen tersebut terus dijaga hingga penanganan perkara berjalan tuntas sesuai ketentuan hukum. Kepastian hukum, perlindungan terhadap jurnalis, dan penghormatan terhadap hak masyarakat harus menjadi perhatian bersama,” tutup Rino Triyono.

DPP AKPERSI menyatakan akan terus mendorong terciptanya iklim jurnalistik yang aman, independen, dan profesional serta mendukung penegakan hukum yang berkeadilan di seluruh Indonesia.

Rilis DPP AKPERSI

Kata-Kata Kang IBE No.2 Bikin Merinding! Pilkades Curug Butuh Pemimpin yang Ngabukti, Bukan Banyak Janji

Kata-Kata Kang IBE No.2 Bikin Merinding! Pilkades Curug Butuh Pemimpin yang Ngabukti, Bukan Banyak Janji

VERSIT NEWS   

KARAWANG, VERSITNEWS.COM– Panggung Pilkades Desa Curug Periode 2026-2034 kian memanas. Satu nama yang terus menjadi magnet dan bahan pembicaraan dari saung sawah hingga bantaran Sungai Citarum adalah Calon No.2, Cece Hermawan – KANG IBE.

Mengusung visi tegas “LANJUTKAN KEBAIKAN, TUNTASKAN PEMBANGUNAN DI DESA CURUG” dengan spirit persatuan “CURUG NGAHIJI, NGAJADI, NGABUKTI”, Kang IBE hadir bukan dengan jargon kosong, melainkan dengan konsep kerja yang merangkul semua lapisan.

Petani, pedagang pasar, buruh, pemuda, sesepuh, hingga para penangkap ikan sungai Citarum melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB) di setiap Dusun Desa Curug, semua berdiri dalam satu barisan di belakangnya.

Fokus Kerja Nyata, KUB Nelayan Citarum Jadi Prioritas

Kang IBE menegaskan pembangunan harus berbasis ekonomi kerakyatan.

"Saya ingin warga Curug jadi tuan di desanya sendiri. Ke depan, setiap dusun harus punya KUB - Kelompok Usaha Bersama untuk para penangkap ikan Sungai Citarum. Kita bantu alatnya, kita carikan pasarnya, kita jaga harganya. Begitu juga petani dan pedagang pasar, semua harus naik kelas dan sejahtera," tegas Kang IBE.

KATA-KATA EMAS KANG IBE YANG MENYENTUH HATI WARGA

Inilah kumpulan kata-kata terbaik dari Kang IBE yang kini viral di kalangan warga,

1. Tentang Persatuan

"Curug itu harus Ngahiji. Beda pilihan itu biasa, tapi jangan sampai beda pilihan membuat kita bermusuhan. Setelah Pilkades selesai, kita tetap saudara, tetap tetangga, tetap satu Desa Curug. Ngahiji harga mati!"

2. Tentang Kerja Nyata:

"Jangan lihat siapa yang paling banyak bicara, tapi lihat siapa yang paling siap bekerja untuk rakyat. Pembangunan yang tertunda akan kita tuntaskan. Yang belum ada akan kita adakan. Itulah arti dari Ngabukti!"

3. Tentang Kepemimpinan dan Pelayanan:

"Jabatan Kepala Desa itu bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk mengabdi. Kantor Desa bukan milik Kepala Desa, tapi rumah milik rakyat. Jika rakyat masih susah mengurus surat, berarti saya gagal jadi pemimpin."

4. Tentang Integritas:

"Saya tidak mencari jabatan untuk memperkaya diri. Jabatan adalah amanah, titipan dari Allah dan dari masyarakat. Jika saya mengkhianati amanah itu, jangan pilih saya lagi."

5. Pesan Bijak Jelang Pencoblosan:

"Dalam menentukan pilihan, hendaknya kita melihat rekam jejak, kemampuan, integritas, serta komitmen seseorang dalam mengabdi kepada masyarakat. Jangan hanya terpaku pada penampilan atau latar belakang keluarga, tetapi utamakan siapa yang benar-benar mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi desa. Semoga kita semua diberikan kebijaksanaan dalam menentukan pilihan demi masa depan Desa Curug yang lebih baik."

Pesan inilah yang membuat warga Curug semakin mantap. Politik santun, mendidik, dan tidak menjatuhkan lawan.

Kang IBE pun menutup pertemuannya dengan kalimat pamungkas:

"Saya Cece Hermawan, Kang IBE, Nomor 2. Pilih saya jika Yakin saya mampu bekerja untuk rakyat. Jika Yakin Curug ingin lebih baik, mari kita Ngahiji, Ngajadi, dan Ngabukti bersama!"

Pilkades Curug 2026-2034 adalah momentum perubahan. Warga butuh pemimpin yang bekerja, bukan hanya berjanji.

LANJUTKAN KEBAIKAN, TUNTASKAN PEMBANGUNAN. COBLOS No.2 CECE HERMAWAN / KANG IBE.

Redaksi 

KARAWANG, VERSITNEWS.COM– Panggung Pilkades Desa Curug Periode 2026-2034 kian memanas. Satu nama yang terus menjadi magnet dan bahan pembicaraan dari saung sawah hingga bantaran Sungai Citarum adalah Calon No.2, Cece Hermawan – KANG IBE.

Mengusung visi tegas “LANJUTKAN KEBAIKAN, TUNTASKAN PEMBANGUNAN DI DESA CURUG” dengan spirit persatuan “CURUG NGAHIJI, NGAJADI, NGABUKTI”, Kang IBE hadir bukan dengan jargon kosong, melainkan dengan konsep kerja yang merangkul semua lapisan.

Petani, pedagang pasar, buruh, pemuda, sesepuh, hingga para penangkap ikan sungai Citarum melalui Kelompok Usaha Bersama (KUB) di setiap Dusun Desa Curug, semua berdiri dalam satu barisan di belakangnya.

Fokus Kerja Nyata, KUB Nelayan Citarum Jadi Prioritas

Kang IBE menegaskan pembangunan harus berbasis ekonomi kerakyatan.

"Saya ingin warga Curug jadi tuan di desanya sendiri. Ke depan, setiap dusun harus punya KUB - Kelompok Usaha Bersama untuk para penangkap ikan Sungai Citarum. Kita bantu alatnya, kita carikan pasarnya, kita jaga harganya. Begitu juga petani dan pedagang pasar, semua harus naik kelas dan sejahtera," tegas Kang IBE.

KATA-KATA EMAS KANG IBE YANG MENYENTUH HATI WARGA

Inilah kumpulan kata-kata terbaik dari Kang IBE yang kini viral di kalangan warga,

1. Tentang Persatuan

"Curug itu harus Ngahiji. Beda pilihan itu biasa, tapi jangan sampai beda pilihan membuat kita bermusuhan. Setelah Pilkades selesai, kita tetap saudara, tetap tetangga, tetap satu Desa Curug. Ngahiji harga mati!"

2. Tentang Kerja Nyata:

"Jangan lihat siapa yang paling banyak bicara, tapi lihat siapa yang paling siap bekerja untuk rakyat. Pembangunan yang tertunda akan kita tuntaskan. Yang belum ada akan kita adakan. Itulah arti dari Ngabukti!"

3. Tentang Kepemimpinan dan Pelayanan:

"Jabatan Kepala Desa itu bukan untuk gagah-gagahan, tapi untuk mengabdi. Kantor Desa bukan milik Kepala Desa, tapi rumah milik rakyat. Jika rakyat masih susah mengurus surat, berarti saya gagal jadi pemimpin."

4. Tentang Integritas:

"Saya tidak mencari jabatan untuk memperkaya diri. Jabatan adalah amanah, titipan dari Allah dan dari masyarakat. Jika saya mengkhianati amanah itu, jangan pilih saya lagi."

5. Pesan Bijak Jelang Pencoblosan:

"Dalam menentukan pilihan, hendaknya kita melihat rekam jejak, kemampuan, integritas, serta komitmen seseorang dalam mengabdi kepada masyarakat. Jangan hanya terpaku pada penampilan atau latar belakang keluarga, tetapi utamakan siapa yang benar-benar mampu membawa perubahan dan kemajuan bagi desa. Semoga kita semua diberikan kebijaksanaan dalam menentukan pilihan demi masa depan Desa Curug yang lebih baik."

Pesan inilah yang membuat warga Curug semakin mantap. Politik santun, mendidik, dan tidak menjatuhkan lawan.

Kang IBE pun menutup pertemuannya dengan kalimat pamungkas:

"Saya Cece Hermawan, Kang IBE, Nomor 2. Pilih saya jika Yakin saya mampu bekerja untuk rakyat. Jika Yakin Curug ingin lebih baik, mari kita Ngahiji, Ngajadi, dan Ngabukti bersama!"

Pilkades Curug 2026-2034 adalah momentum perubahan. Warga butuh pemimpin yang bekerja, bukan hanya berjanji.

LANJUTKAN KEBAIKAN, TUNTASKAN PEMBANGUNAN. COBLOS No.2 CECE HERMAWAN / KANG IBE.

Redaksi 

JALIN SILAHTURAHMI FORUM KOMUNIKASI GURU(PAI) TK

JALIN SILAHTURAHMI FORUM KOMUNIKASI GURU(PAI) TK

VERSIT NEWS   

Karawang– Sejumlah guru Taman Kanak-Kanak yang tergabung dalam forum komunikasi guru pendidikan agama Islam (FKGPAITK) Kabupaten Karawang mengikuti kegiatan pelatihan dan silahturahmi yang digelar di aula kemenag kab Karawang (23/10/2026).

Kegiatan ini mengusung tema “satu hati satu langkah menguatkan ukhuah Menuju Indahnya Silaturahmi”. Acara tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat kebersamaan antar guru TK se-kabupaten Karawang 

Ketua FKGPAI TK kabupaten Karawang, ibu ai Syarifah s.pd.i menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mempererat tali silaturahmi, memperkuat rasa kekeluargaan.

“Di wilayah kabupaten Karawang terdapat 122 lembaga guru TK. Melalui kegiatan rutin ini, kami berupaya menyatukan para guru TK dalam Tradisi silaturahmi ini tidak hanya untuk saling memaafkan, tetapi juga memperkuat soliditas pengurus dan anggota serta menciptakan suasana harmonis di lingkungan pendidik,” ungkapnya.

“Pemerintah mendukung penuh FKGPAI TK dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di wilayah Kabupaten Karawang.Semoga TK di Karawang terus berkembang menjadi lembaga pendidikan yang unggul,” ujarnya.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus bersinergi dalam memajukan pendidikan melalui kolaborasi dan semangat gotong royong.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa FKGPAI TK memiliki peran strategis dalam meningkatkan kompetensi pendidik sesuai standar nasional, sekaligus membentuk karakter anak usia dini. Selain itu, organisasi ini juga menjadi wadah dalam memperjuangkan hak serta kebutuhan profesional para guru.pumgkasnya (ang)

Karawang– Sejumlah guru Taman Kanak-Kanak yang tergabung dalam forum komunikasi guru pendidikan agama Islam (FKGPAITK) Kabupaten Karawang mengikuti kegiatan pelatihan dan silahturahmi yang digelar di aula kemenag kab Karawang (23/10/2026).

Kegiatan ini mengusung tema “satu hati satu langkah menguatkan ukhuah Menuju Indahnya Silaturahmi”. Acara tersebut menjadi momentum penting untuk mempererat kebersamaan antar guru TK se-kabupaten Karawang 

Ketua FKGPAI TK kabupaten Karawang, ibu ai Syarifah s.pd.i menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan mempererat tali silaturahmi, memperkuat rasa kekeluargaan.

“Di wilayah kabupaten Karawang terdapat 122 lembaga guru TK. Melalui kegiatan rutin ini, kami berupaya menyatukan para guru TK dalam Tradisi silaturahmi ini tidak hanya untuk saling memaafkan, tetapi juga memperkuat soliditas pengurus dan anggota serta menciptakan suasana harmonis di lingkungan pendidik,” ungkapnya.

“Pemerintah mendukung penuh FKGPAI TK dalam meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini di wilayah Kabupaten Karawang.Semoga TK di Karawang terus berkembang menjadi lembaga pendidikan yang unggul,” ujarnya.

Ia juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus bersinergi dalam memajukan pendidikan melalui kolaborasi dan semangat gotong royong.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa FKGPAI TK memiliki peran strategis dalam meningkatkan kompetensi pendidik sesuai standar nasional, sekaligus membentuk karakter anak usia dini. Selain itu, organisasi ini juga menjadi wadah dalam memperjuangkan hak serta kebutuhan profesional para guru.pumgkasnya (ang)

PILKADES DUREN KLARI JADI AJANG PEMBODOHAN PUBLIK! NILAI CAT 9 BACAKADES DIGELAPKAN, PERBUP KARAWANG 51/2025 DIINJAK-INJAK, BUPATI-DPMD-UNSIKA DITUDING BERSEKONGKOL BUNGKAM!

PILKADES DUREN KLARI JADI AJANG PEMBODOHAN PUBLIK! NILAI CAT 9 BACAKADES DIGELAPKAN, PERBUP KARAWANG 51/2025 DIINJAK-INJAK, BUPATI-DPMD-UNSIKA DITUDING BERSEKONGKOL BUNGKAM!

VERSIT NEWS   

KARAWANG - Ini bukan lagi Pilkades! Ini adalah DAGELAN! Ini adalah PEMBODOHAN MASSAL terhadap warga Desa Duren, Kecamatan Klari!

9 Bakal Calon Kepala Desa bertarung, menghabiskan waktu, tenaga, uang, harapan. Dijanjikan seleksi profesional oleh Unsika. Dijanjikan transparansi oleh DPMD. Apa hasilnya? NOL BESAR! Yang keluar cuma secarik kertas: 5 lolos, 4 gugur. NILAINYA MANA? BANGSAT! DIKEMANAKAN NILAI ITU?

KALIAN MELANGGAR PERBUP KALIAN SENDIRI!

Perbup Karawang No. 51 Tahun 2025 itu bukan pajangan! Pasal demi pasal sudah mengatur: Seleksi tambahan WAJIB pakai bobot jelas. CAT 35%, Pendidikan 25%, Pengalaman Kerja 20%, Usia 20%. Hasilnya WAJIB diumumkan dan dimintakan tanggapan masyarakat!

Kalian sudah baca Perbup itu atau belum? Atau kalian sengaja menginjak-injak Perbup buatan Bupati sendiri? Kalau Perbup saja kalian langgar di tahap awal, untuk apa ada Perbup? Bakar saja Perbup itu!

Panitia 11 Desa Duren, DPMD, Unsika, kalian bertiga adalah TRIO KEGELAPAN yang bertanggung jawab atas pembusukan ini!

BUPATI AEP SYAEPULOH, ANDA DITERTAWAKAN RAKYAT DUREN!

Pak Bupati Aep Syaepuloh! Anda koar-koar di Aula Husni Hamid tentang Pilkades Digital 67 Desa yang transparan, akuntabel, berintegritas! Omong kosong!

Integritas yang mana? Di Desa Duren, integritas itu sudah MATI DIBUNUH oleh anak buah anda sendiri!

Anda Bupati atau boneka? Anak buah anda di DPMD memainkan Pilkades seenak udelnya, anda diam! Rakyat Duren menjerit minta transparansi, anda bungkam! Kalau anda masih punya harga diri sebagai Bupati Karawang, pecat oknum yang bermain! Buka nilai CAT itu! Jangan jadi pemimpin yang tuli dan buta!

Kalau Pilkades Duren ini dibiarkan busuk, maka Pilkades Digital 22 November 2026 yang anda banggakan itu akan menjadi PILKADES DIGITAL PALING CURANG SEPANJANG SEJARAH KARAWANG!

DPMD KARAWANG, SARANG KEBUSUKAN!

Muhamad Syaefulloh! Anda sebagai Kepala DPMD Karawang adalah PENJAHAT DEMOKRASI DESA jika anda terus bungkam!

Anda yang membentuk panitia kabupaten! Anda yang menunjuk Unsika! Anda yang memegang anggaran APBD miliaran untuk Pilkades! Tapi untuk membuka 9 lembar nilai CAT saja anda pengecut!

Anda pikir warga Duren itu bodoh? Bisa dibodohi dengan pengumuman lolos-tidak lolos? Anda kira ini Pilkades jaman batu?

Jelaskan kepada publik! Pertemuan anda dengan salah satu pihak setelah pengumuman kelulusan itu pertemuan apa? Arisan? Atau bagi-bagi kue kelulusan? Rakyat butuh penjelasan, bukan drama diam!

Jika anda tidak berani buka nilai dalam 3x24 jam, maka anda telah mengkhianati sumpah jabatan anda! Anda tidak layak duduk di kursi Kepala DPMD! Mundur saja!

UNSIKA, KAMPUS NEGERI JADI TUKANG SULAP NILAI?

Unsika! Jaga nama baik kampus! Anda dibayar pakai uang rakyat dari APBD untuk melaksanakan CAT! Bukan untuk jadi tukang sulap!

Kalau CAT anda jujur, kenapa takut? Buka! Tampilkan di layar! Siapa dapat 90, siapa dapat 30! Biarkan rakyat yang menilai!

Jangan jadi kampus yang menjual ijazah moral! Jangan biarkan mahasiswa Unsika malu karena kampusnya diduga jadi alat untuk menggelapkan nilai Pilkades! Kalau tidak berani buka, berarti CAT Unsika itu ABAL-ABAL!

AKPERSI: INI KEJAHATAN, BUKAN SELEKSI!

Ketua DPC AKPersi Karawang, Fery Maulana, benar-benar murka dan menyebut ini sebagai KEJAHATAN TERSTRUKTUR:

“Ini bukan seleksi, ini KEJAHATAN! Ini PERAMPOKAN HAK DEMOKRASI WARGA DUREN! Perbup 51/2025 dilanggar, Permendagri 112/2014 diinjak-injak! Nilai CAT digelapkan! Ini sudah masuk kategori perbuatan melawan hukum!

Saya tantang Bupati, DPMD, dan Unsika! Kalau kalian jantan, kalau kalian tidak curang, BUKA NILAI 9 BACAKADES DUREN HARI INI, JAM INI, DETIK INI! Jangan jadi banci yang sembunyi di balik SK kelulusan!

Kami beri waktu 3x24 jam! Jika tidak dibuka, kami akan kepung Kantor DPMD Karawang! Kami akan bawa massa Desa Duren! Kami akan laporkan ke Inspektorat, Ombudsman RI Perwakilan Jabar, Kemendagri, dan APH! Kami akan jadikan Desa Duren sebagai simbol perlawanan terhadap Pilkades busuk!

Kami tidak butuh Kades hasil sulap! Kami butuh Kades yang punya otak, punya pengalaman, punya nyali! Bukan Kades karbitan hasil persekongkolan gelap!

INGAT! UANG PILKADES ITU UANG RAKYAT! BUKAN UANG WARISAN BAPAK KALIAN! KALAU MASIH PUNYA MALU, BUKA NILAINYA!”

Warga Desa Duren kini menunggu. Apakah Bupati Aep masih punya nyali untuk menegakkan Perbup buatannya sendiri? Atau akan dikenang sebagai Bupati yang membiarkan Pilkades Duren menjadi pilkades TERKOTOR, TERBUSUK, DAN TERKUTUK sepanjang sejarah Karawang?

BUKA NILAINYA ATAU KARAM BERSAMA KEBUSUKAN!

Redaksi 

KARAWANG - Ini bukan lagi Pilkades! Ini adalah DAGELAN! Ini adalah PEMBODOHAN MASSAL terhadap warga Desa Duren, Kecamatan Klari!

9 Bakal Calon Kepala Desa bertarung, menghabiskan waktu, tenaga, uang, harapan. Dijanjikan seleksi profesional oleh Unsika. Dijanjikan transparansi oleh DPMD. Apa hasilnya? NOL BESAR! Yang keluar cuma secarik kertas: 5 lolos, 4 gugur. NILAINYA MANA? BANGSAT! DIKEMANAKAN NILAI ITU?

KALIAN MELANGGAR PERBUP KALIAN SENDIRI!

Perbup Karawang No. 51 Tahun 2025 itu bukan pajangan! Pasal demi pasal sudah mengatur: Seleksi tambahan WAJIB pakai bobot jelas. CAT 35%, Pendidikan 25%, Pengalaman Kerja 20%, Usia 20%. Hasilnya WAJIB diumumkan dan dimintakan tanggapan masyarakat!

Kalian sudah baca Perbup itu atau belum? Atau kalian sengaja menginjak-injak Perbup buatan Bupati sendiri? Kalau Perbup saja kalian langgar di tahap awal, untuk apa ada Perbup? Bakar saja Perbup itu!

Panitia 11 Desa Duren, DPMD, Unsika, kalian bertiga adalah TRIO KEGELAPAN yang bertanggung jawab atas pembusukan ini!

BUPATI AEP SYAEPULOH, ANDA DITERTAWAKAN RAKYAT DUREN!

Pak Bupati Aep Syaepuloh! Anda koar-koar di Aula Husni Hamid tentang Pilkades Digital 67 Desa yang transparan, akuntabel, berintegritas! Omong kosong!

Integritas yang mana? Di Desa Duren, integritas itu sudah MATI DIBUNUH oleh anak buah anda sendiri!

Anda Bupati atau boneka? Anak buah anda di DPMD memainkan Pilkades seenak udelnya, anda diam! Rakyat Duren menjerit minta transparansi, anda bungkam! Kalau anda masih punya harga diri sebagai Bupati Karawang, pecat oknum yang bermain! Buka nilai CAT itu! Jangan jadi pemimpin yang tuli dan buta!

Kalau Pilkades Duren ini dibiarkan busuk, maka Pilkades Digital 22 November 2026 yang anda banggakan itu akan menjadi PILKADES DIGITAL PALING CURANG SEPANJANG SEJARAH KARAWANG!

DPMD KARAWANG, SARANG KEBUSUKAN!

Muhamad Syaefulloh! Anda sebagai Kepala DPMD Karawang adalah PENJAHAT DEMOKRASI DESA jika anda terus bungkam!

Anda yang membentuk panitia kabupaten! Anda yang menunjuk Unsika! Anda yang memegang anggaran APBD miliaran untuk Pilkades! Tapi untuk membuka 9 lembar nilai CAT saja anda pengecut!

Anda pikir warga Duren itu bodoh? Bisa dibodohi dengan pengumuman lolos-tidak lolos? Anda kira ini Pilkades jaman batu?

Jelaskan kepada publik! Pertemuan anda dengan salah satu pihak setelah pengumuman kelulusan itu pertemuan apa? Arisan? Atau bagi-bagi kue kelulusan? Rakyat butuh penjelasan, bukan drama diam!

Jika anda tidak berani buka nilai dalam 3x24 jam, maka anda telah mengkhianati sumpah jabatan anda! Anda tidak layak duduk di kursi Kepala DPMD! Mundur saja!

UNSIKA, KAMPUS NEGERI JADI TUKANG SULAP NILAI?

Unsika! Jaga nama baik kampus! Anda dibayar pakai uang rakyat dari APBD untuk melaksanakan CAT! Bukan untuk jadi tukang sulap!

Kalau CAT anda jujur, kenapa takut? Buka! Tampilkan di layar! Siapa dapat 90, siapa dapat 30! Biarkan rakyat yang menilai!

Jangan jadi kampus yang menjual ijazah moral! Jangan biarkan mahasiswa Unsika malu karena kampusnya diduga jadi alat untuk menggelapkan nilai Pilkades! Kalau tidak berani buka, berarti CAT Unsika itu ABAL-ABAL!

AKPERSI: INI KEJAHATAN, BUKAN SELEKSI!

Ketua DPC AKPersi Karawang, Fery Maulana, benar-benar murka dan menyebut ini sebagai KEJAHATAN TERSTRUKTUR:

“Ini bukan seleksi, ini KEJAHATAN! Ini PERAMPOKAN HAK DEMOKRASI WARGA DUREN! Perbup 51/2025 dilanggar, Permendagri 112/2014 diinjak-injak! Nilai CAT digelapkan! Ini sudah masuk kategori perbuatan melawan hukum!

Saya tantang Bupati, DPMD, dan Unsika! Kalau kalian jantan, kalau kalian tidak curang, BUKA NILAI 9 BACAKADES DUREN HARI INI, JAM INI, DETIK INI! Jangan jadi banci yang sembunyi di balik SK kelulusan!

Kami beri waktu 3x24 jam! Jika tidak dibuka, kami akan kepung Kantor DPMD Karawang! Kami akan bawa massa Desa Duren! Kami akan laporkan ke Inspektorat, Ombudsman RI Perwakilan Jabar, Kemendagri, dan APH! Kami akan jadikan Desa Duren sebagai simbol perlawanan terhadap Pilkades busuk!

Kami tidak butuh Kades hasil sulap! Kami butuh Kades yang punya otak, punya pengalaman, punya nyali! Bukan Kades karbitan hasil persekongkolan gelap!

INGAT! UANG PILKADES ITU UANG RAKYAT! BUKAN UANG WARISAN BAPAK KALIAN! KALAU MASIH PUNYA MALU, BUKA NILAINYA!”

Warga Desa Duren kini menunggu. Apakah Bupati Aep masih punya nyali untuk menegakkan Perbup buatannya sendiri? Atau akan dikenang sebagai Bupati yang membiarkan Pilkades Duren menjadi pilkades TERKOTOR, TERBUSUK, DAN TERKUTUK sepanjang sejarah Karawang?

BUKA NILAINYA ATAU KARAM BERSAMA KEBUSUKAN!

Redaksi