VERSITNEWS

Minggu, 01 November 2026

Mubes II PERMATA Karawang Berjalan Khidmat, LPJ Ketua Umum Diterima Bulat dan Siap Sambut Kepemimpinan Baru

  
KARAWANG. wwe.Dpotensi.com
Persatuan Masyarakat Batak Karawang yang disingkat dengan PERMATA sukses melaksanakan Musyawarah Besar (MUBES) Kedua. Mubes akbar tersebut dilaksanakan dengan sangat khidmat dan lancar.

Mubes II PERMATA ini digelar pada tanggal 29 Desember 2026 bertempat Rumah Makan Dome Resto dan lounge Karawang. anggota, pengurus, dan penasehat PERMATA hadir untuk mengikuti forum tertinggi organisasi tersebut.

Agenda utama Mubes II adalah penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Ketua Umum periode 2020-2025 dan penentuan arah kepemimpinan baru PERMATA ke depan.

Dalam sidang pleno, Laporan LPJ Ketua Umum periode 2020-2025 dibacakan secara terbuka di hadapan seluruh peserta Mubes. 
Hasilnya laporan tersebut diterima secara sah dan meyakinkan oleh seluruh peserta Mubes. Tidak ada penolakan, tidak ada sanggahan. Seluruh anggota dengan bulat menyatakan menerima dan mengesahkan 
Dalam sambutan penutupnya, Ketua Umum periode 2020-2025 menyampaikan pesan haru dan harapan besar untuk keberlangsungan PERMATA.

Setelah kepemimpinannya, mudah-mudahan dapat dirawat dengan baik, sehingga kesinambungan Ketua Umum PERMATA yang akan datang akan lebih baik dari yang sekarang,
Ia berharap siapapun yang terpilih nanti dapat membawa PERMATA jauh lebih maju, lebih solid, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat Batak khususnya dan masyarakat Karawang pada umumnya.
Baca Juga
Oleh sebab itu Bapak Holmen mengatakan, siapapun yang terpilih nanti sebagai Ketua Umum yang baru, harus merangkul semua anggota.
Siapapun yang terpilih akan merangkul semua anggota yang ingin bergabung ke PERMATA. Kita tidak boleh terkotak-kotak. PERMATA harus menjadi rumah besar bagi semua orang Batak yang ada di Karawang, tegas Bapak Holmen Siahaan.

Bapak Holmen juga menambahkan harapannya agar PERMATA ke depan tidak hanya dikenal di internal suku Batak saja, tetapi juga dikenal luas oleh seluruh masyarakat Kabupaten Karawang sebagai organisasi yang solid, sosial, dan bermartabat.
Dan itulah yang dikatakan oleh Bapak Holmen, mudah-mudahan kedepannya PERMATA akan semakin dikenal masyarakat luas di Kabupaten Karawang. Demikian," pungkasnya.

Dengan berakhirnya Mubes II ini, PERMATA Karawang kini menatap babak baru. Estafet kepemimpinan akan segera berlanjut, dengan semangat baru untuk menjadikan PERMATA sebagai organisasi kedaerahan yang paling solid, paling kompak, dan paling disegani di Kabupaten 

Redaksi 
KARAWANG. wwe.Dpotensi.com
Persatuan Masyarakat Batak Karawang yang disingkat dengan PERMATA sukses melaksanakan Musyawarah Besar (MUBES) Kedua. Mubes akbar tersebut dilaksanakan dengan sangat khidmat dan lancar.

Mubes II PERMATA ini digelar pada tanggal 29 Desember 2026 bertempat Rumah Makan Dome Resto dan lounge Karawang. anggota, pengurus, dan penasehat PERMATA hadir untuk mengikuti forum tertinggi organisasi tersebut.

Agenda utama Mubes II adalah penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Ketua Umum periode 2020-2025 dan penentuan arah kepemimpinan baru PERMATA ke depan.

Dalam sidang pleno, Laporan LPJ Ketua Umum periode 2020-2025 dibacakan secara terbuka di hadapan seluruh peserta Mubes. 
Hasilnya laporan tersebut diterima secara sah dan meyakinkan oleh seluruh peserta Mubes. Tidak ada penolakan, tidak ada sanggahan. Seluruh anggota dengan bulat menyatakan menerima dan mengesahkan 
Dalam sambutan penutupnya, Ketua Umum periode 2020-2025 menyampaikan pesan haru dan harapan besar untuk keberlangsungan PERMATA.

Setelah kepemimpinannya, mudah-mudahan dapat dirawat dengan baik, sehingga kesinambungan Ketua Umum PERMATA yang akan datang akan lebih baik dari yang sekarang,
Ia berharap siapapun yang terpilih nanti dapat membawa PERMATA jauh lebih maju, lebih solid, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat Batak khususnya dan masyarakat Karawang pada umumnya.
Baca Juga
Oleh sebab itu Bapak Holmen mengatakan, siapapun yang terpilih nanti sebagai Ketua Umum yang baru, harus merangkul semua anggota.
Siapapun yang terpilih akan merangkul semua anggota yang ingin bergabung ke PERMATA. Kita tidak boleh terkotak-kotak. PERMATA harus menjadi rumah besar bagi semua orang Batak yang ada di Karawang, tegas Bapak Holmen Siahaan.

Bapak Holmen juga menambahkan harapannya agar PERMATA ke depan tidak hanya dikenal di internal suku Batak saja, tetapi juga dikenal luas oleh seluruh masyarakat Kabupaten Karawang sebagai organisasi yang solid, sosial, dan bermartabat.
Dan itulah yang dikatakan oleh Bapak Holmen, mudah-mudahan kedepannya PERMATA akan semakin dikenal masyarakat luas di Kabupaten Karawang. Demikian," pungkasnya.

Dengan berakhirnya Mubes II ini, PERMATA Karawang kini menatap babak baru. Estafet kepemimpinan akan segera berlanjut, dengan semangat baru untuk menjadikan PERMATA sebagai organisasi kedaerahan yang paling solid, paling kompak, dan paling disegani di Kabupaten 

Redaksi 

Abdul Azis Calon Tunggal, Musda XI Golkar Karawang Siap Tetapkan Ketua Baru Secara Aklamasi

  
Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kabupaten Karawang resmi digelar pada Minggu (1/11/2026) di Ballroom Swiss-Belinn Hotel Karawang. Agenda penting partai berlambang pohon beringin tersebut berlangsung meriah dan dihadiri ratusan kader serta sejumlah tokoh penting di Kabupaten Karawang.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, S.E., Kapolresta Karawang Kombes Pol. Mario Prahatinto, S.H., S.I.K., M.Si., serta Hj. Sri Rahayu, S.H., anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar. Kehadiran para tokoh tersebut menambah perhatian terhadap pelaksanaan Musda yang menjadi momentum penting bagi perjalanan politik Golkar di Karawang.

Pantauan di lokasi, ratusan kader berseragam kuning khas Golkar memadati area kegiatan sejak pagi. Suasana terlihat semarak dengan gapura bertuliskan "Musda XI Golkar Karawang - Golkar Ngahadean Jabar". Para peserta tampak mengantre di meja registrasi sebelum memasuki ballroom untuk mengikuti agenda utama.

Musda XI kali ini menjadi momentum penentuan kepemimpinan baru sekaligus konsolidasi internal partai dalam memperkuat organisasi menghadapi dinamika politik ke depan, khususnya persiapan menuju Pemilu 2029.

Dalam proses penjaringan bakal calon ketua, Abdul Azis, S.E., atau yang akrab disapa Abi Azis, muncul sebagai calon tunggal Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Karawang.

Hingga penutupan pendaftaran pada Sabtu (31/10/2026) pukul 16.05 WIB, tidak ada kandidat lain yang mendaftarkan diri.

Abdul Azis bukan sosok yang asing dalam organisasi kemasyarakatan di Karawang. la juga dikenal menjabat sebagai Ketua DPC Pemuda Pancasila Kabupaten Karawang.

Pengalaman dalam organisasi tersebut menjadi bagian dari perjalanan kepemimpinannya di tengah masyarakat.

Ketua Steering Committee (SC) Musda XI, Timmy Nurjaman, membenarkan bahwa proses pendaftaran bakal calon ketua telah ditutup dengan hanya satu nama yang masuk.

"Pendaftaran sudah ditutup. Abdul Azis calon tunggal di Musda besok," ujar Timmy, Sabtu sore.

Timmy menjelaskan, berkas pencalonan Abdul Azis selanjutnya diverifikasi oleh pengurus DPD Partai Golkar Jawa Barat. Apabila dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan organisasi, Abdul Azis berpeluang ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Karawang melalui mekanisme aklamasi.

Pelaksanaan Musda XI juga menjadi ruang konsolidasi bagi seluruh kader untuk memperkuat soliditas, menyatukan visi, serta membangun strategi organisasi agar Partai Golkar tetap memiliki kekuatan politik di Kabupaten Karawang.

Di tengah dinamika politik yang terus berkembang, kepemimpinan baru Golkar Karawang diharapkan mampu menghadirkan energi baru, memperkuat struktur partai hingga tingkat bawah, serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Kini, perhatian peserta Musda tertuju pada proses pengambilan keputusan dan penetapan kepemimpinan DPD Partai Golkar Kabupaten Karawang untuk periode selanjutnya.

Musda XI diharapkan tidak sekadar menjadi agenda pergantian kepemimpinan, tetapi juga menjadi titik awal penguatan konsolidasi dan kebersamaan seluruh kader dalam membesarkan Partai Golkar di Kabupaten Karawang.

Muslim 
Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kabupaten Karawang resmi digelar pada Minggu (1/11/2026) di Ballroom Swiss-Belinn Hotel Karawang. Agenda penting partai berlambang pohon beringin tersebut berlangsung meriah dan dihadiri ratusan kader serta sejumlah tokoh penting di Kabupaten Karawang.

Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, S.E., Kapolresta Karawang Kombes Pol. Mario Prahatinto, S.H., S.I.K., M.Si., serta Hj. Sri Rahayu, S.H., anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Golkar. Kehadiran para tokoh tersebut menambah perhatian terhadap pelaksanaan Musda yang menjadi momentum penting bagi perjalanan politik Golkar di Karawang.

Pantauan di lokasi, ratusan kader berseragam kuning khas Golkar memadati area kegiatan sejak pagi. Suasana terlihat semarak dengan gapura bertuliskan "Musda XI Golkar Karawang - Golkar Ngahadean Jabar". Para peserta tampak mengantre di meja registrasi sebelum memasuki ballroom untuk mengikuti agenda utama.

Musda XI kali ini menjadi momentum penentuan kepemimpinan baru sekaligus konsolidasi internal partai dalam memperkuat organisasi menghadapi dinamika politik ke depan, khususnya persiapan menuju Pemilu 2029.

Dalam proses penjaringan bakal calon ketua, Abdul Azis, S.E., atau yang akrab disapa Abi Azis, muncul sebagai calon tunggal Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Karawang.

Hingga penutupan pendaftaran pada Sabtu (31/10/2026) pukul 16.05 WIB, tidak ada kandidat lain yang mendaftarkan diri.

Abdul Azis bukan sosok yang asing dalam organisasi kemasyarakatan di Karawang. la juga dikenal menjabat sebagai Ketua DPC Pemuda Pancasila Kabupaten Karawang.

Pengalaman dalam organisasi tersebut menjadi bagian dari perjalanan kepemimpinannya di tengah masyarakat.

Ketua Steering Committee (SC) Musda XI, Timmy Nurjaman, membenarkan bahwa proses pendaftaran bakal calon ketua telah ditutup dengan hanya satu nama yang masuk.

"Pendaftaran sudah ditutup. Abdul Azis calon tunggal di Musda besok," ujar Timmy, Sabtu sore.

Timmy menjelaskan, berkas pencalonan Abdul Azis selanjutnya diverifikasi oleh pengurus DPD Partai Golkar Jawa Barat. Apabila dinyatakan memenuhi seluruh persyaratan organisasi, Abdul Azis berpeluang ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Karawang melalui mekanisme aklamasi.

Pelaksanaan Musda XI juga menjadi ruang konsolidasi bagi seluruh kader untuk memperkuat soliditas, menyatukan visi, serta membangun strategi organisasi agar Partai Golkar tetap memiliki kekuatan politik di Kabupaten Karawang.

Di tengah dinamika politik yang terus berkembang, kepemimpinan baru Golkar Karawang diharapkan mampu menghadirkan energi baru, memperkuat struktur partai hingga tingkat bawah, serta menjaga kepercayaan masyarakat.

Kini, perhatian peserta Musda tertuju pada proses pengambilan keputusan dan penetapan kepemimpinan DPD Partai Golkar Kabupaten Karawang untuk periode selanjutnya.

Musda XI diharapkan tidak sekadar menjadi agenda pergantian kepemimpinan, tetapi juga menjadi titik awal penguatan konsolidasi dan kebersamaan seluruh kader dalam membesarkan Partai Golkar di Kabupaten Karawang.

Muslim 

Sabtu, 31 Oktober 2026

Kanit Intelkam Pimpin Patroli Melingkar Bersama Piket Fungsi Jaga Kondusivitas Wilayah Hukum Polsek Pebayuran

  
Pebayuran Bekasi – Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Kanit Intelkam bersama personel piket fungsi Polsek Pebayuran melaksanakan kegiatan patroli melingkar di wilayah hukum Polsek Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jumat (30/10/2026).

Kegiatan patroli tersebut dilaksanakan dengan menyisir sejumlah ruas jalan dan titik-titik wilayah yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dalam rangka mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

AIPTU Abdurahman, selaku Kanit Intelkam Polsek Pebayuran, menegaskan bahwa kegiatan patroli melingkar merupakan salah satu bentuk upaya kepolisian dalam menciptakan situasi keamanan yang aman dan kondusif di tengah masyarakat.

Menurutnya, patroli ini juga bertujuan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan Kamtibmas, mencegah tindak kriminalitas, serta memastikan situasi wilayah tetap terkendali.

Sambung AIPTU Abdurahman, kegiatan patroli ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat. Kami terus berupaya meningkatkan kegiatan patroli guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polsek Pebayuran," ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan hal-hal yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Melalui kegiatan patroli melingkar tersebut, Polsek Pebayuran berharap terciptanya situasi Kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang.

#Polri Hadir untuk Masyarakat bersama Menjaga Pebayuran tetap aman dan Kondusif#

(M.Tata)
Pebayuran Bekasi – Dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Kanit Intelkam bersama personel piket fungsi Polsek Pebayuran melaksanakan kegiatan patroli melingkar di wilayah hukum Polsek Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jumat (30/10/2026).

Kegiatan patroli tersebut dilaksanakan dengan menyisir sejumlah ruas jalan dan titik-titik wilayah yang dinilai perlu mendapatkan perhatian dalam rangka mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

AIPTU Abdurahman, selaku Kanit Intelkam Polsek Pebayuran, menegaskan bahwa kegiatan patroli melingkar merupakan salah satu bentuk upaya kepolisian dalam menciptakan situasi keamanan yang aman dan kondusif di tengah masyarakat.

Menurutnya, patroli ini juga bertujuan untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan Kamtibmas, mencegah tindak kriminalitas, serta memastikan situasi wilayah tetap terkendali.

Sambung AIPTU Abdurahman, kegiatan patroli ini merupakan bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat. Kami terus berupaya meningkatkan kegiatan patroli guna memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat, khususnya di wilayah hukum Polsek Pebayuran," ungkapnya.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila menemukan hal-hal yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Melalui kegiatan patroli melingkar tersebut, Polsek Pebayuran berharap terciptanya situasi Kamtibmas yang aman, nyaman, dan kondusif sehingga masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan tenang.

#Polri Hadir untuk Masyarakat bersama Menjaga Pebayuran tetap aman dan Kondusif#

(M.Tata)

Kamis, 29 Oktober 2026

PROYEK SILUMAN? IPLT JALUPANG Rp4,66 MILIAR DI KOTABARU JADI SOROTAN PEDAS! PAPAN PROYEK DOANG DIPAJANG, MUTU DAN PENGAWASAN MISTERIUS? AKPERSI KARAWANG: BONGKAR SEMUA!

  
KARAWANG - Bau anyir proyek miliaran rupiah kembali tercium di Kabupaten Karawang! Proyek Pematangan Lahan dan Pembangunan Dinding Penahan Tanah IPLT Jalupang, Desa Wancimekar, Kecamatan Kotabaru, dengan nilai kontrak jumbo Rp. 4.662.703.000,00 dari uang rakyat APBD II Kabupaten Karawang, kini jadi sorotan tajam publik.

Kenapa jadi sorotan? Karena di lapangan, yang terlihat gagah hanya PAPAN PROYEK, sementara KUALITAS, MUTU, DAN PENGAWASANNYA MISTERIUS!

Berdasarkan papan informasi proyek yang terdokumentasi jelas di lokasi, proyek ini dikerjakan oleh PT. YANTI RECORD dengan data resmi:

- DINAS: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karawang
- PEKERJAAN: Pematangan Lahan dan Pembangunan Dinding Penahan Tanah IPLT Jalupang
- NO. KONTRAK: 5.1.04.02/SPK-SANPAM/2026 - TGL 12 AGUSTUS 2026
- NILAI: Rp 4.662.703.000,00
- WAKTU: 120 Hari Kalender
- KONTRAKTOR: PT. YANTI RECORD

Ketua DPC Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kabupaten Karawang, Feri Maulana, langsung naik pitam melihat pola lama proyek di Karawang yang berulang.

"JANGAN MAIN-MAIN DENGAN UANG RAKYAT Rp4,66 MILIAR! Ini bukan uang nenek moyang PPK! Ini uang rakyat Karawang yang dipungut dari pajak! Kalau papan proyeknya saja dipajang, tapi metode kerja, mutu adukan, susunan batu, dan pengawasan tidak jelas, itu namanya proyek siluman! Rakyat berhak tahu, bangunan itu kuat atau cuma sulap semen!" tegas Feri Maulana dengan nada keras.

FOTO LAPANGAN JADI SAKSI BISU!

Tim Investigasi AKPersi Karawang menemukan di lapangan adanya indikasi pekerjaan dinding penahan tanah yang menjadi pertanyaan publik. Apakah susunan batunya sudah sesuai spesifikasi? Apakah adukan semennya pakai takaran SNI atau asal aduk? Apakah fondasinya digali sesuai gambar atau cuma tempel di atas tanah?

Feri menegaskan, foto lapangan tidak bisa dijadikan vonis, tapi FOTO LAPANGAN TIDAK BISA DIBOHONGI! Foto adalah alarm awal untuk membongkar dugaan penyimpangan.

"Kalau memang kerjanya bagus, kenapa takut diuji? Kalau memang sesuai spektek, tunjukkan buku mutu! Tunjukkan hasil slump test! Tunjukkan hasil uji tanah! Jangan cuma bilang 'sudah sesuai prosedur' sambil ngopi di kantor! PPK dan Konsultan Pengawas itu digaji dari APBD untuk mengawasi, bukan untuk jadi stempel PT. Yanti Record!" cecar Feri.

PT. YANTI RECORD JANGAN SEMBUNYI DI BALIK PAPAN PROYEK!

Papan proyek jelas mencantumkan PT. YANTI RECORD sebagai Kontraktor Pelaksana. Artinya, PT. Yanti Record bertanggung jawab 100% dunia akhirat atas mutu bangunan ini.

AKPersi Karawang menantang PT. Yanti Record untuk tidak sembunyi.

"Jangan cuma pasang bendera perusahaan! Tanggung jawab mutu harus terukur! Siapa pengawas lapangannya? Siapa yang masok material? Kalau ada pihak lain yang kerja di lapangan, siapa mereka? Subkon ilegal? Atau calo proyek? Ini harus dibuka! Karena dalam Perpres Pengadaan, subkontrak tanpa izin PPK itu pelanggaran fatal!" ungkap Feri.

PPK DAN KONSULTAN PENGAWAS DIDUGA TIDUR?

Ini yang paling pedas. Feri Maulana menyoroti keras peran PPK dan Konsultan Pengawas dari Dinas PRKP.

"Di mana PPK nya? Di mana Konsultan Pengawasnya? Jangan biarkan pertanyaan publik menggantung! Proyek Rp4,66 miliar dengan waktu 120 hari kalender, itu pekerjaannya harus diawasi per jam, bukan per bulan! Kalau dinding penahan tanah IPLT itu jebol saat musim hujan dan lumpur tinja meluber ke sawah warga Wancimekar, siapa yang tanggung jawab? PT. Yanti Record mau tanggung jawab? PPK mau tanggung jawab?"

5 TUNTUTAN SADIS AKPERSI KARAWANG - WAJIB DIJAWAB 3x24 JAM:

AKPERSI Karawang tidak main-main. Kami desak Dinas PRKP Karawang bongkar semua data secara transparan sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

1. BONGKAR SPEKTEK DAN GAMBAR KERJA! Apakah metode pemasangan batu kali, campuran semen-pasir, dan dimensi dinding penahan tanah sudah sesuai RAB dan SNI? Tunjukkan dokumennya!

2. BONGKAR BUKU MUTU DAN BUKU HARIAN PENGAWASAN! Mana catatan daily report? Mana foto tahapan bekisting, pembesian, dan pengecoran? 

3. BONGKAR STATUS TENAGA KERJA DI LAPANGAN! Siapa pelaksana sebenarnya? Apakah PT. Yanti Record kerja sendiri atau dilempar ke pihak lain tanpa kejelasan kontrak? Ini harus terang benderang!

4. BONGKAR JADWAL DAN VOLUME! Proyek 12 Agustus 2026 dengan waktu 120 hari, sekarang progresnya berapa persen? Sudah sesuai bobot atau sudah deviasi minus? Jangan sampai akhir tahun asal jadi!

5. BONGKAR TINDAKAN KOREKTIF! Jika nanti BPK atau Inspektorat menemukan kekurangan volume atau mutu tidak sesuai, apakah PPK berani potong bayar dan blacklist PT. Yanti Record? Atau malah main mata?

"Ini peringatan keras! Jangan anggap remeh proyek IPLT Jalupang. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan sanitasi Kabupaten Karawang. Jika dalam 3x24 jam tidak ada klarifikasi terbuka dari Dinas PRKP dan PT. Yanti Record, AKPersi Karawang akan surati Bupati Karawang, Inspektorat, dan Kejari Karawang untuk turun audit investigasi. Dan kami akan gelar aksi unjuk rasa di depan Dinas PRKP dan lokasi IPLT Jalupang!" tutup Feri Maulana.

Hingga rilis berita investigasi super tajam ini diterbitkan, redaksi masih memberikan ruang hak jawab seluas-luasnya kepada Kepala Dinas PRKP Kabupaten Karawang, PPK Kegiatan IPLT Jalupang, Konsultan Pengawas, dan Direktur PT. Yanti Record sesuai amanat UU Pers No. 40 Tahun 1999.

Jangan coba bungkam pers, kami adalah kontrol sosial!

Tim Investigasi Infrastruktur & Anggaran Publik
DPC AKPersi Kabupaten Karawang



KARAWANG - Bau anyir proyek miliaran rupiah kembali tercium di Kabupaten Karawang! Proyek Pematangan Lahan dan Pembangunan Dinding Penahan Tanah IPLT Jalupang, Desa Wancimekar, Kecamatan Kotabaru, dengan nilai kontrak jumbo Rp. 4.662.703.000,00 dari uang rakyat APBD II Kabupaten Karawang, kini jadi sorotan tajam publik.

Kenapa jadi sorotan? Karena di lapangan, yang terlihat gagah hanya PAPAN PROYEK, sementara KUALITAS, MUTU, DAN PENGAWASANNYA MISTERIUS!

Berdasarkan papan informasi proyek yang terdokumentasi jelas di lokasi, proyek ini dikerjakan oleh PT. YANTI RECORD dengan data resmi:

- DINAS: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Karawang
- PEKERJAAN: Pematangan Lahan dan Pembangunan Dinding Penahan Tanah IPLT Jalupang
- NO. KONTRAK: 5.1.04.02/SPK-SANPAM/2026 - TGL 12 AGUSTUS 2026
- NILAI: Rp 4.662.703.000,00
- WAKTU: 120 Hari Kalender
- KONTRAKTOR: PT. YANTI RECORD

Ketua DPC Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kabupaten Karawang, Feri Maulana, langsung naik pitam melihat pola lama proyek di Karawang yang berulang.

"JANGAN MAIN-MAIN DENGAN UANG RAKYAT Rp4,66 MILIAR! Ini bukan uang nenek moyang PPK! Ini uang rakyat Karawang yang dipungut dari pajak! Kalau papan proyeknya saja dipajang, tapi metode kerja, mutu adukan, susunan batu, dan pengawasan tidak jelas, itu namanya proyek siluman! Rakyat berhak tahu, bangunan itu kuat atau cuma sulap semen!" tegas Feri Maulana dengan nada keras.

FOTO LAPANGAN JADI SAKSI BISU!

Tim Investigasi AKPersi Karawang menemukan di lapangan adanya indikasi pekerjaan dinding penahan tanah yang menjadi pertanyaan publik. Apakah susunan batunya sudah sesuai spesifikasi? Apakah adukan semennya pakai takaran SNI atau asal aduk? Apakah fondasinya digali sesuai gambar atau cuma tempel di atas tanah?

Feri menegaskan, foto lapangan tidak bisa dijadikan vonis, tapi FOTO LAPANGAN TIDAK BISA DIBOHONGI! Foto adalah alarm awal untuk membongkar dugaan penyimpangan.

"Kalau memang kerjanya bagus, kenapa takut diuji? Kalau memang sesuai spektek, tunjukkan buku mutu! Tunjukkan hasil slump test! Tunjukkan hasil uji tanah! Jangan cuma bilang 'sudah sesuai prosedur' sambil ngopi di kantor! PPK dan Konsultan Pengawas itu digaji dari APBD untuk mengawasi, bukan untuk jadi stempel PT. Yanti Record!" cecar Feri.

PT. YANTI RECORD JANGAN SEMBUNYI DI BALIK PAPAN PROYEK!

Papan proyek jelas mencantumkan PT. YANTI RECORD sebagai Kontraktor Pelaksana. Artinya, PT. Yanti Record bertanggung jawab 100% dunia akhirat atas mutu bangunan ini.

AKPersi Karawang menantang PT. Yanti Record untuk tidak sembunyi.

"Jangan cuma pasang bendera perusahaan! Tanggung jawab mutu harus terukur! Siapa pengawas lapangannya? Siapa yang masok material? Kalau ada pihak lain yang kerja di lapangan, siapa mereka? Subkon ilegal? Atau calo proyek? Ini harus dibuka! Karena dalam Perpres Pengadaan, subkontrak tanpa izin PPK itu pelanggaran fatal!" ungkap Feri.

PPK DAN KONSULTAN PENGAWAS DIDUGA TIDUR?

Ini yang paling pedas. Feri Maulana menyoroti keras peran PPK dan Konsultan Pengawas dari Dinas PRKP.

"Di mana PPK nya? Di mana Konsultan Pengawasnya? Jangan biarkan pertanyaan publik menggantung! Proyek Rp4,66 miliar dengan waktu 120 hari kalender, itu pekerjaannya harus diawasi per jam, bukan per bulan! Kalau dinding penahan tanah IPLT itu jebol saat musim hujan dan lumpur tinja meluber ke sawah warga Wancimekar, siapa yang tanggung jawab? PT. Yanti Record mau tanggung jawab? PPK mau tanggung jawab?"

5 TUNTUTAN SADIS AKPERSI KARAWANG - WAJIB DIJAWAB 3x24 JAM:

AKPERSI Karawang tidak main-main. Kami desak Dinas PRKP Karawang bongkar semua data secara transparan sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

1. BONGKAR SPEKTEK DAN GAMBAR KERJA! Apakah metode pemasangan batu kali, campuran semen-pasir, dan dimensi dinding penahan tanah sudah sesuai RAB dan SNI? Tunjukkan dokumennya!

2. BONGKAR BUKU MUTU DAN BUKU HARIAN PENGAWASAN! Mana catatan daily report? Mana foto tahapan bekisting, pembesian, dan pengecoran? 

3. BONGKAR STATUS TENAGA KERJA DI LAPANGAN! Siapa pelaksana sebenarnya? Apakah PT. Yanti Record kerja sendiri atau dilempar ke pihak lain tanpa kejelasan kontrak? Ini harus terang benderang!

4. BONGKAR JADWAL DAN VOLUME! Proyek 12 Agustus 2026 dengan waktu 120 hari, sekarang progresnya berapa persen? Sudah sesuai bobot atau sudah deviasi minus? Jangan sampai akhir tahun asal jadi!

5. BONGKAR TINDAKAN KOREKTIF! Jika nanti BPK atau Inspektorat menemukan kekurangan volume atau mutu tidak sesuai, apakah PPK berani potong bayar dan blacklist PT. Yanti Record? Atau malah main mata?

"Ini peringatan keras! Jangan anggap remeh proyek IPLT Jalupang. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan sanitasi Kabupaten Karawang. Jika dalam 3x24 jam tidak ada klarifikasi terbuka dari Dinas PRKP dan PT. Yanti Record, AKPersi Karawang akan surati Bupati Karawang, Inspektorat, dan Kejari Karawang untuk turun audit investigasi. Dan kami akan gelar aksi unjuk rasa di depan Dinas PRKP dan lokasi IPLT Jalupang!" tutup Feri Maulana.

Hingga rilis berita investigasi super tajam ini diterbitkan, redaksi masih memberikan ruang hak jawab seluas-luasnya kepada Kepala Dinas PRKP Kabupaten Karawang, PPK Kegiatan IPLT Jalupang, Konsultan Pengawas, dan Direktur PT. Yanti Record sesuai amanat UU Pers No. 40 Tahun 1999.

Jangan coba bungkam pers, kami adalah kontrol sosial!

Tim Investigasi Infrastruktur & Anggaran Publik
DPC AKPersi Kabupaten Karawang



Rabu, 28 Oktober 2026

PROYEK TPT IPLT JALUPANG SENILAI Rp4,58 MILIAR DISOROT! AKPERSI KARAWANG DESAK PPK BUKA DATA TEKNIS, DUGAAN SUBKONTRAK JANGAN DIBIARKAN GELAP!

  
KARAWANG — Proyek pembangunan tembok penahan tanah (TPT) dan sistem drainase di kawasan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Jalupang, Wancimekar, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, kini menjadi sorotan. Bukan semata karena nilai kontraknya mencapai miliaran rupiah, tetapi karena munculnya pertanyaan serius mengenai metode pelaksanaan pekerjaan di lapangan, kesesuaian konstruksi dengan spesifikasi teknis, serta status pihak yang disebut-sebut mengerjakan bagian pekerjaan tersebut.

Ketika uang rakyat digelontorkan hingga Rp4.581.591.006, publik berhak menuntut lebih dari sekadar papan proyek, laporan administratif, dan pernyataan bahwa pekerjaan berjalan sesuai prosedur. Yang dibutuhkan adalah bukti teknis, pengawasan yang dapat diuji, serta penjelasan terbuka mengenai siapa yang bertanggung jawab atas setiap tahapan pekerjaan.

Ketua Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kabupaten Karawang, Ferimaulana, didorong untuk mengambil sikap tegas dalam mengawal persoalan ini melalui fungsi kontrol sosial. Sorotan tersebut harus dijawab dengan pemeriksaan objektif, bukan dipatahkan dengan pembelaan normatif atau sekadar janji bahwa semuanya telah sesuai ketentuan.

BUKAN SOAL CURIGA, TETAPI SOAL PEMBUKTIAN!

Kondisi pekerjaan pasangan batu yang terlihat dalam dokumentasi lapangan memunculkan tanda tanya mengenai metode pemasangan, susunan batu, material pengisi, dan penggunaan adukan. Pada bagian yang diamati, batu tampak tersusun tidak beraturan dengan permukaan adukan yang kasar dan tidak merata.

Kondisi visual tersebut memang belum cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran spesifikasi maupun kegagalan konstruksi. Namun, justru karena proyek ini menyangkut uang publik, pertanyaan teknis tersebut tidak boleh dibiarkan menggantung.

Jika pekerjaan benar-benar sesuai spesifikasi, tunjukkan bukti teknisnya. Jika pengawasan telah berjalan, buka hasil pemeriksaannya. Jika tidak ada persoalan, jawab pertanyaan publik secara terang.

PPK dan konsultan pengawas perlu menjelaskan apakah metode pelaksanaan yang digunakan telah sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi kontrak. Pemeriksaan juga perlu mencakup dimensi konstruksi, kondisi fondasi, susunan dan penguncian batu, mutu mortar, material pengisi, serta sistem drainase sesuai desain yang disetujui.

Jangan sampai penilaian hanya berhenti pada apa yang tampak dari luar. Kualitas konstruksi harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis yang kompeten dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Rp4,58 MILIAR BUKAN ANGKA KECIL, PENGAWASAN TAK BOLEH SEKADAR FORMALITAS

Papan informasi di lokasi mencantumkan Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai instansi terkait. Pekerjaan tersebut disebut sebagai pembangunan sistem drainase perkotaan dan TPT Sungai Cipangulah (Jalupang), dengan pasangan turap beton atau sheet pile sepanjang 155,38 meter.

Papan proyek mencantumkan nilai kontrak Rp4.581.591.006, bersumber dari APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2026, dengan waktu pelaksanaan 90 hari kalender, serta CV Zafina Konstruksi sebagai kontraktor pelaksana.

Angka sebesar itu semestinya berbanding lurus dengan kualitas perencanaan, ketatnya pengawasan, dan transparansi pelaksanaan. Masyarakat tidak seharusnya dipaksa menebak-nebak apakah pekerjaan telah memenuhi standar atau justru menyimpan persoalan yang belum dijelaskan.

PPK harus memberikan keterangan mengenai pelaksanaan kontrak dan pengendalian mutu. Konsultan pengawas perlu menjelaskan hasil pemeriksaan lapangan. Sementara itu, dinas terkait perlu memastikan bahwa setiap tahapan pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kewenangan masing-masing.

Anggaran miliaran rupiah menuntut pertanggungjawaban yang nyata, bukan sekadar administrasi yang terlihat rapi di atas kertas.

DUGAAN SUBKONTRAK MENGEMUKA, SIAPA PELAKSANA SEBENARNYA?

Sorotan berikutnya mengarah pada informasi mengenai pihak-pihak yang disebut terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan di kawasan IPLT Jalupang.

Dalam informasi yang diterima, PT Yanti Record disebut terkait dengan pekerjaan TPT pada bagian depan akses masuk kawasan IPLT. Sementara itu, seorang pemborong berinisial GF disebut mengerjakan pemasangan batu pada bagian yang menjadi perhatian.

Informasi tersebut memerlukan klarifikasi serius. Terlebih, papan proyek yang terdokumentasi mencantumkan CV Zafina Konstruksi sebagai kontraktor pelaksana. Hubungan antara nama-nama tersebut belum dapat dipastikan hanya berdasarkan informasi awal yang tersedia.

Apakah mereka menangani paket pekerjaan yang berbeda? Apakah GF merupakan tenaga pelaksana, mitra kerja, pemasok, atau pihak yang menerima bagian pekerjaan melalui mekanisme subkontrak? Apa dasar kontraktualnya dan siapa yang memikul tanggung jawab atas mutu hasil pekerjaan?

Semua pertanyaan itu harus dijawab berdasarkan dokumen, bukan spekulasi.

Perbedaan nama badan usaha tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran. Namun, ketika informasi mengenai pelaksana di lapangan berbeda dari nama yang tercantum pada papan proyek, klarifikasi menjadi penting agar tidak terjadi kekaburan tanggung jawab.

Pihak-pihak terkait perlu menjelaskan status pekerjaan, pembagian tanggung jawab, serta kesesuaiannya dengan kontrak dan ketentuan pengadaan yang berlaku.

Jangan biarkan tanggung jawab proyek menjadi kabur. Harus jelas siapa penyedia yang terikat kontrak, siapa yang mengerjakan pekerjaan di lapangan, dan siapa yang bertanggung jawab ketika ditemukan ketidaksesuaian.

PPK DAN KONSULTAN PENGAWAS, JANGAN HANYA HADIR DI ATAS KERTAS!

Dalam proyek infrastruktur, pengawasan tidak cukup dibuktikan dengan keberadaan personel atau laporan rutin. Pengawasan harus tercermin dalam pemeriksaan nyata, catatan mutu, dokumentasi tahapan pekerjaan, dan tindakan korektif apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Karena itu, PPK dan konsultan pengawas perlu menjawab pertanyaan mendasar: apakah pekerjaan pasangan batu telah diperiksa sebelum ditutup adukan? Apakah material dan metode pelaksanaan sesuai spesifikasi? Apakah terdapat catatan ketidaksesuaian? Jika ada, bagaimana tindak lanjutnya?

Apabila dokumen tersebut tersedia, penjelasan kepada publik akan membantu mengakhiri spekulasi. Sebaliknya, jika ditemukan persoalan, hasil pemeriksaan harus menjadi dasar perbaikan sesuai kontrak dan peraturan yang berlaku.

Pengawasan yang efektif bukan sekadar memastikan pekerjaan terlihat selesai, melainkan memastikan hasilnya memenuhi persyaratan teknis dan dapat dipertanggungjawabkan.

KLARIFIKASI SUDAH DIPERLUKAN, JAWABAN PUBLIK JANGAN DIHINDARI

Berdasarkan bahan yang diterima redaksi, permintaan keterangan disebut telah disampaikan kepada Asep Suryana, yang diidentifikasi sebagai pengguna anggaran (PA) proyek IPLT Jalupang, melalui pesan WhatsApp. Dalam bahan tersebut, belum tercatat tanggapan ketika naskah disusun.

Status jabatan, kewenangan, dan hubungan masing-masing pihak dengan paket pekerjaan tetap perlu diverifikasi melalui dokumen resmi. Redaksi membuka ruang klarifikasi bagi PUPR Kabupaten Karawang, DLHK Kabupaten Karawang, PPK, konsultan pengawas, CV Zafina Konstruksi, PT Yanti Record, serta GF.

Setidaknya ada lima hal yang perlu dijelaskan secara terbuka:

1. Spesifikasi teknis: Apakah metode pemasangan batu dan material pengisi sesuai dengan gambar kerja serta dokumen kontrak?

2. Pengawasan mutu: Siapa yang memeriksa pekerjaan, bagaimana hasil pemeriksaan dicatat, dan apakah terdapat temuan teknis?

3. Identitas pelaksana: Apa hubungan CV Zafina Konstruksi, PT Yanti Record, dan GF dengan paket atau bagian pekerjaan yang dimaksud?

4. Kepatuhan kontrak: Apakah pelaksanaan pekerjaan dan pembagian tanggung jawab sesuai dengan ketentuan kontrak serta pengadaan yang berlaku?

5. Tindak lanjut: Jika ditemukan ketidaksesuaian, tindakan korektif apa yang akan dilakukan dan bagaimana hasilnya dapat dipertanggungjawabkan?

Pertanyaan tersebut bukan vonis. Itu merupakan tuntutan klarifikasi yang wajar atas pekerjaan yang dibiayai dari anggaran publik.

AKPERSI KARAWANG: KAWAL DENGAN DATA, BUKAN SEKADAR JANJI!

AKPERSI Karawang memiliki ruang untuk menjalankan fungsi kontrol sosial secara tegas dengan tetap berpijak pada verifikasi fakta, keberimbangan, dan hak jawab.

Kritik terhadap proyek publik bukan berarti menuduh pihak tertentu melakukan pelanggaran. Kritik justru diperlukan agar persoalan teknis diperiksa, tanggung jawab diperjelas, dan uang rakyat menghasilkan infrastruktur yang sesuai dengan perencanaan.

Sikap tegas tidak harus dibangun melalui tuduhan yang belum terbukti. Ketajaman kontrol sosial justru terlihat ketika pertanyaan disusun berdasarkan fakta, dokumen diminta secara terbuka, dan setiap pihak didorong memberikan jawaban yang dapat diuji.

Pesan yang perlu ditegaskan kepada seluruh pihak terkait sederhana: jangan meminta publik percaya begitu saja ketika bukti teknis belum dijelaskan.

Jika pekerjaan sesuai spesifikasi, tunjukkan hasil pemeriksaan dan dokumen pendukungnya. Jika terdapat ketidaksesuaian, lakukan evaluasi dan tindakan korektif sesuai ketentuan. Jika muncul dugaan pelanggaran kontrak, periksa berdasarkan bukti dan mekanisme yang berlaku.

Hingga klarifikasi dan pemeriksaan teknis dilakukan, persoalan metode pemasangan batu serta dugaan subkontrak dalam pekerjaan TPT IPLT Jalupang tetap memerlukan verifikasi lebih lanjut.

UANG RAKYAT BUKAN RUANG GELAP. KONTRAK HARUS JELAS, PENGAWASAN HARUS TERUKUR, DAN TANGGUNG JAWAB TIDAK BOLEH SALING DILEMPARKAN.


Redaksi 
KARAWANG — Proyek pembangunan tembok penahan tanah (TPT) dan sistem drainase di kawasan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Jalupang, Wancimekar, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, kini menjadi sorotan. Bukan semata karena nilai kontraknya mencapai miliaran rupiah, tetapi karena munculnya pertanyaan serius mengenai metode pelaksanaan pekerjaan di lapangan, kesesuaian konstruksi dengan spesifikasi teknis, serta status pihak yang disebut-sebut mengerjakan bagian pekerjaan tersebut.

Ketika uang rakyat digelontorkan hingga Rp4.581.591.006, publik berhak menuntut lebih dari sekadar papan proyek, laporan administratif, dan pernyataan bahwa pekerjaan berjalan sesuai prosedur. Yang dibutuhkan adalah bukti teknis, pengawasan yang dapat diuji, serta penjelasan terbuka mengenai siapa yang bertanggung jawab atas setiap tahapan pekerjaan.

Ketua Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kabupaten Karawang, Ferimaulana, didorong untuk mengambil sikap tegas dalam mengawal persoalan ini melalui fungsi kontrol sosial. Sorotan tersebut harus dijawab dengan pemeriksaan objektif, bukan dipatahkan dengan pembelaan normatif atau sekadar janji bahwa semuanya telah sesuai ketentuan.

BUKAN SOAL CURIGA, TETAPI SOAL PEMBUKTIAN!

Kondisi pekerjaan pasangan batu yang terlihat dalam dokumentasi lapangan memunculkan tanda tanya mengenai metode pemasangan, susunan batu, material pengisi, dan penggunaan adukan. Pada bagian yang diamati, batu tampak tersusun tidak beraturan dengan permukaan adukan yang kasar dan tidak merata.

Kondisi visual tersebut memang belum cukup untuk menyimpulkan adanya pelanggaran spesifikasi maupun kegagalan konstruksi. Namun, justru karena proyek ini menyangkut uang publik, pertanyaan teknis tersebut tidak boleh dibiarkan menggantung.

Jika pekerjaan benar-benar sesuai spesifikasi, tunjukkan bukti teknisnya. Jika pengawasan telah berjalan, buka hasil pemeriksaannya. Jika tidak ada persoalan, jawab pertanyaan publik secara terang.

PPK dan konsultan pengawas perlu menjelaskan apakah metode pelaksanaan yang digunakan telah sesuai dengan gambar kerja dan spesifikasi kontrak. Pemeriksaan juga perlu mencakup dimensi konstruksi, kondisi fondasi, susunan dan penguncian batu, mutu mortar, material pengisi, serta sistem drainase sesuai desain yang disetujui.

Jangan sampai penilaian hanya berhenti pada apa yang tampak dari luar. Kualitas konstruksi harus dibuktikan melalui pemeriksaan teknis yang kompeten dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Rp4,58 MILIAR BUKAN ANGKA KECIL, PENGAWASAN TAK BOLEH SEKADAR FORMALITAS

Papan informasi di lokasi mencantumkan Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) sebagai instansi terkait. Pekerjaan tersebut disebut sebagai pembangunan sistem drainase perkotaan dan TPT Sungai Cipangulah (Jalupang), dengan pasangan turap beton atau sheet pile sepanjang 155,38 meter.

Papan proyek mencantumkan nilai kontrak Rp4.581.591.006, bersumber dari APBD Kabupaten Karawang Tahun Anggaran 2026, dengan waktu pelaksanaan 90 hari kalender, serta CV Zafina Konstruksi sebagai kontraktor pelaksana.

Angka sebesar itu semestinya berbanding lurus dengan kualitas perencanaan, ketatnya pengawasan, dan transparansi pelaksanaan. Masyarakat tidak seharusnya dipaksa menebak-nebak apakah pekerjaan telah memenuhi standar atau justru menyimpan persoalan yang belum dijelaskan.

PPK harus memberikan keterangan mengenai pelaksanaan kontrak dan pengendalian mutu. Konsultan pengawas perlu menjelaskan hasil pemeriksaan lapangan. Sementara itu, dinas terkait perlu memastikan bahwa setiap tahapan pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kewenangan masing-masing.

Anggaran miliaran rupiah menuntut pertanggungjawaban yang nyata, bukan sekadar administrasi yang terlihat rapi di atas kertas.

DUGAAN SUBKONTRAK MENGEMUKA, SIAPA PELAKSANA SEBENARNYA?

Sorotan berikutnya mengarah pada informasi mengenai pihak-pihak yang disebut terlibat dalam pelaksanaan pekerjaan di kawasan IPLT Jalupang.

Dalam informasi yang diterima, PT Yanti Record disebut terkait dengan pekerjaan TPT pada bagian depan akses masuk kawasan IPLT. Sementara itu, seorang pemborong berinisial GF disebut mengerjakan pemasangan batu pada bagian yang menjadi perhatian.

Informasi tersebut memerlukan klarifikasi serius. Terlebih, papan proyek yang terdokumentasi mencantumkan CV Zafina Konstruksi sebagai kontraktor pelaksana. Hubungan antara nama-nama tersebut belum dapat dipastikan hanya berdasarkan informasi awal yang tersedia.

Apakah mereka menangani paket pekerjaan yang berbeda? Apakah GF merupakan tenaga pelaksana, mitra kerja, pemasok, atau pihak yang menerima bagian pekerjaan melalui mekanisme subkontrak? Apa dasar kontraktualnya dan siapa yang memikul tanggung jawab atas mutu hasil pekerjaan?

Semua pertanyaan itu harus dijawab berdasarkan dokumen, bukan spekulasi.

Perbedaan nama badan usaha tidak otomatis membuktikan adanya pelanggaran. Namun, ketika informasi mengenai pelaksana di lapangan berbeda dari nama yang tercantum pada papan proyek, klarifikasi menjadi penting agar tidak terjadi kekaburan tanggung jawab.

Pihak-pihak terkait perlu menjelaskan status pekerjaan, pembagian tanggung jawab, serta kesesuaiannya dengan kontrak dan ketentuan pengadaan yang berlaku.

Jangan biarkan tanggung jawab proyek menjadi kabur. Harus jelas siapa penyedia yang terikat kontrak, siapa yang mengerjakan pekerjaan di lapangan, dan siapa yang bertanggung jawab ketika ditemukan ketidaksesuaian.

PPK DAN KONSULTAN PENGAWAS, JANGAN HANYA HADIR DI ATAS KERTAS!

Dalam proyek infrastruktur, pengawasan tidak cukup dibuktikan dengan keberadaan personel atau laporan rutin. Pengawasan harus tercermin dalam pemeriksaan nyata, catatan mutu, dokumentasi tahapan pekerjaan, dan tindakan korektif apabila ditemukan ketidaksesuaian.

Karena itu, PPK dan konsultan pengawas perlu menjawab pertanyaan mendasar: apakah pekerjaan pasangan batu telah diperiksa sebelum ditutup adukan? Apakah material dan metode pelaksanaan sesuai spesifikasi? Apakah terdapat catatan ketidaksesuaian? Jika ada, bagaimana tindak lanjutnya?

Apabila dokumen tersebut tersedia, penjelasan kepada publik akan membantu mengakhiri spekulasi. Sebaliknya, jika ditemukan persoalan, hasil pemeriksaan harus menjadi dasar perbaikan sesuai kontrak dan peraturan yang berlaku.

Pengawasan yang efektif bukan sekadar memastikan pekerjaan terlihat selesai, melainkan memastikan hasilnya memenuhi persyaratan teknis dan dapat dipertanggungjawabkan.

KLARIFIKASI SUDAH DIPERLUKAN, JAWABAN PUBLIK JANGAN DIHINDARI

Berdasarkan bahan yang diterima redaksi, permintaan keterangan disebut telah disampaikan kepada Asep Suryana, yang diidentifikasi sebagai pengguna anggaran (PA) proyek IPLT Jalupang, melalui pesan WhatsApp. Dalam bahan tersebut, belum tercatat tanggapan ketika naskah disusun.

Status jabatan, kewenangan, dan hubungan masing-masing pihak dengan paket pekerjaan tetap perlu diverifikasi melalui dokumen resmi. Redaksi membuka ruang klarifikasi bagi PUPR Kabupaten Karawang, DLHK Kabupaten Karawang, PPK, konsultan pengawas, CV Zafina Konstruksi, PT Yanti Record, serta GF.

Setidaknya ada lima hal yang perlu dijelaskan secara terbuka:

1. Spesifikasi teknis: Apakah metode pemasangan batu dan material pengisi sesuai dengan gambar kerja serta dokumen kontrak?

2. Pengawasan mutu: Siapa yang memeriksa pekerjaan, bagaimana hasil pemeriksaan dicatat, dan apakah terdapat temuan teknis?

3. Identitas pelaksana: Apa hubungan CV Zafina Konstruksi, PT Yanti Record, dan GF dengan paket atau bagian pekerjaan yang dimaksud?

4. Kepatuhan kontrak: Apakah pelaksanaan pekerjaan dan pembagian tanggung jawab sesuai dengan ketentuan kontrak serta pengadaan yang berlaku?

5. Tindak lanjut: Jika ditemukan ketidaksesuaian, tindakan korektif apa yang akan dilakukan dan bagaimana hasilnya dapat dipertanggungjawabkan?

Pertanyaan tersebut bukan vonis. Itu merupakan tuntutan klarifikasi yang wajar atas pekerjaan yang dibiayai dari anggaran publik.

AKPERSI KARAWANG: KAWAL DENGAN DATA, BUKAN SEKADAR JANJI!

AKPERSI Karawang memiliki ruang untuk menjalankan fungsi kontrol sosial secara tegas dengan tetap berpijak pada verifikasi fakta, keberimbangan, dan hak jawab.

Kritik terhadap proyek publik bukan berarti menuduh pihak tertentu melakukan pelanggaran. Kritik justru diperlukan agar persoalan teknis diperiksa, tanggung jawab diperjelas, dan uang rakyat menghasilkan infrastruktur yang sesuai dengan perencanaan.

Sikap tegas tidak harus dibangun melalui tuduhan yang belum terbukti. Ketajaman kontrol sosial justru terlihat ketika pertanyaan disusun berdasarkan fakta, dokumen diminta secara terbuka, dan setiap pihak didorong memberikan jawaban yang dapat diuji.

Pesan yang perlu ditegaskan kepada seluruh pihak terkait sederhana: jangan meminta publik percaya begitu saja ketika bukti teknis belum dijelaskan.

Jika pekerjaan sesuai spesifikasi, tunjukkan hasil pemeriksaan dan dokumen pendukungnya. Jika terdapat ketidaksesuaian, lakukan evaluasi dan tindakan korektif sesuai ketentuan. Jika muncul dugaan pelanggaran kontrak, periksa berdasarkan bukti dan mekanisme yang berlaku.

Hingga klarifikasi dan pemeriksaan teknis dilakukan, persoalan metode pemasangan batu serta dugaan subkontrak dalam pekerjaan TPT IPLT Jalupang tetap memerlukan verifikasi lebih lanjut.

UANG RAKYAT BUKAN RUANG GELAP. KONTRAK HARUS JELAS, PENGAWASAN HARUS TERUKUR, DAN TANGGUNG JAWAB TIDAK BOLEH SALING DILEMPARKAN.


Redaksi 

Senin, 26 Oktober 2026

Haryanto Turun Langsung ke SMPN 1 Pebayuran, Serap Aspirasi dan Dorong Percepatan Perbaikan Ruang Kelas Rusak

  
Kabupaten Bekasi, 26 Oktober 2026- Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Demokrat, Komisi IV, Haryanto, mengunjungi SMP Negeri 1 Pebayuran, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Senin (26/10/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi pihak sekolah dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan, khususnya terkait kebutuhan ruang kelas yang mengalami kerusakan.

Dalam kunjungan tersebut, Haryanto disambut langsung oleh Kepala SMPN 1 Pebayuran, Opo Nuryono, S.Pd., M.Pd., bersama jajaran guru. Pertemuan itu menjadi kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan sekolah sekaligus membahas pentingnya peningkatan sarana dan prasarana demi menunjang kegiatan belajar mengajar.

Kondisi ruang kelas yang rusak menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait. Ketersediaan ruang belajar yang aman dan layak merupakan kebutuhan mendasar bagi siswa maupun tenaga pendidik dalam menjalankan aktivitas pendidikan.

Melalui kunjungan langsung tersebut, Haryanto berupaya menyerap aspirasi sekolah agar kebutuhan infrastruktur pendidikan dapat menjadi bahan perhatian dan diperjuangkan melalui mekanisme yang berlaku.

Menurutnya, peninjauan langsung ke lapangan penting untuk mengetahui kebutuhan nyata yang dihadapi satuan pendidikan. Dengan demikian, aspirasi yang disampaikan tidak hanya menjadi catatan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi berwenang.

Haryanto menyampaikan komitmennya untuk mendorong agar kebutuhan pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

“Kami siap mendorong dan memperjuangkan aspirasi pihak sekolah, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur pendidikan. Harapannya, pembangunan dan peningkatan sarana prasarana sekolah dapat segera mendapat perhatian sehingga proses belajar mengajar berjalan lebih optimal,” ujar Haryanto.

Sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang bertugas di Komisi IV, Haryanto diharapkan dapat mendorong komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait agar kebutuhan sekolah memperoleh tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.

Pembangunan maupun rehabilitasi ruang kelas membutuhkan pendataan kondisi bangunan, penentuan tingkat kerusakan, penyusunan skala prioritas, serta kepastian perencanaan dan ketersediaan anggaran.

Karena itu, peran Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi diperlukan untuk mengevaluasi kondisi fasilitas sekolah dan menentukan langkah penanganan sesuai kebutuhan di lapangan.

Haryanto menegaskan bahwa aspirasi dari lingkungan pendidikan perlu disampaikan melalui jalur yang tepat agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam program pembangunan daerah.

“Kami ingin memastikan aspirasi dari dunia pendidikan dapat tersampaikan dengan baik. Kami akan berupaya mendorong kebutuhan yang menjadi prioritas agar mendapat perhatian dari pihak terkait,” tegasnya.

Pihak SMPN 1 Pebayuran berharap komunikasi dengan wakil rakyat dapat membantu menyampaikan kebutuhan sekolah, khususnya terkait pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan.

Aspirasi tersebut diharapkan mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah sehingga kebutuhan ruang belajar yang layak dapat terpenuhi.

Masyarakat juga menantikan langkah konkret setelah penyerapan aspirasi tersebut. Kejelasan mengenai hasil evaluasi, rencana penanganan, serta mekanisme penganggaran menjadi hal penting untuk memastikan kebutuhan sekolah dapat diproses secara terukur.

Upaya peningkatan infrastruktur pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik bangunan, tetapi juga menyangkut kenyamanan, keamanan, dan keberlangsungan proses belajar mengajar bagi para siswa.

Kunjungan Haryanto ke SMPN 1 Pebayuran diharapkan menjadi bagian dari upaya mendorong pemerataan fasilitas pendidikan di Kabupaten Bekasi. Namun, realisasi pembangunan atau rehabilitasi tetap menunggu hasil evaluasi, proses perencanaan, dan keputusan dari instansi yang berwenang.

Redaksi 
Kabupaten Bekasi, 26 Oktober 2026- Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Demokrat, Komisi IV, Haryanto, mengunjungi SMP Negeri 1 Pebayuran, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Senin (26/10/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk menyerap aspirasi pihak sekolah dan mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pendidikan, khususnya terkait kebutuhan ruang kelas yang mengalami kerusakan.

Dalam kunjungan tersebut, Haryanto disambut langsung oleh Kepala SMPN 1 Pebayuran, Opo Nuryono, S.Pd., M.Pd., bersama jajaran guru. Pertemuan itu menjadi kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan sekolah sekaligus membahas pentingnya peningkatan sarana dan prasarana demi menunjang kegiatan belajar mengajar.

Kondisi ruang kelas yang rusak menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dari pihak terkait. Ketersediaan ruang belajar yang aman dan layak merupakan kebutuhan mendasar bagi siswa maupun tenaga pendidik dalam menjalankan aktivitas pendidikan.

Melalui kunjungan langsung tersebut, Haryanto berupaya menyerap aspirasi sekolah agar kebutuhan infrastruktur pendidikan dapat menjadi bahan perhatian dan diperjuangkan melalui mekanisme yang berlaku.

Menurutnya, peninjauan langsung ke lapangan penting untuk mengetahui kebutuhan nyata yang dihadapi satuan pendidikan. Dengan demikian, aspirasi yang disampaikan tidak hanya menjadi catatan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi berwenang.

Haryanto menyampaikan komitmennya untuk mendorong agar kebutuhan pembangunan dan perbaikan fasilitas sekolah mendapat perhatian dari pemerintah daerah.

“Kami siap mendorong dan memperjuangkan aspirasi pihak sekolah, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur pendidikan. Harapannya, pembangunan dan peningkatan sarana prasarana sekolah dapat segera mendapat perhatian sehingga proses belajar mengajar berjalan lebih optimal,” ujar Haryanto.

Sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi yang bertugas di Komisi IV, Haryanto diharapkan dapat mendorong komunikasi dan koordinasi dengan instansi terkait agar kebutuhan sekolah memperoleh tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.

Pembangunan maupun rehabilitasi ruang kelas membutuhkan pendataan kondisi bangunan, penentuan tingkat kerusakan, penyusunan skala prioritas, serta kepastian perencanaan dan ketersediaan anggaran.

Karena itu, peran Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi diperlukan untuk mengevaluasi kondisi fasilitas sekolah dan menentukan langkah penanganan sesuai kebutuhan di lapangan.

Haryanto menegaskan bahwa aspirasi dari lingkungan pendidikan perlu disampaikan melalui jalur yang tepat agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam program pembangunan daerah.

“Kami ingin memastikan aspirasi dari dunia pendidikan dapat tersampaikan dengan baik. Kami akan berupaya mendorong kebutuhan yang menjadi prioritas agar mendapat perhatian dari pihak terkait,” tegasnya.

Pihak SMPN 1 Pebayuran berharap komunikasi dengan wakil rakyat dapat membantu menyampaikan kebutuhan sekolah, khususnya terkait pembangunan dan perbaikan sarana pendidikan.

Aspirasi tersebut diharapkan mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pemerintah daerah sehingga kebutuhan ruang belajar yang layak dapat terpenuhi.

Masyarakat juga menantikan langkah konkret setelah penyerapan aspirasi tersebut. Kejelasan mengenai hasil evaluasi, rencana penanganan, serta mekanisme penganggaran menjadi hal penting untuk memastikan kebutuhan sekolah dapat diproses secara terukur.

Upaya peningkatan infrastruktur pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik bangunan, tetapi juga menyangkut kenyamanan, keamanan, dan keberlangsungan proses belajar mengajar bagi para siswa.

Kunjungan Haryanto ke SMPN 1 Pebayuran diharapkan menjadi bagian dari upaya mendorong pemerataan fasilitas pendidikan di Kabupaten Bekasi. Namun, realisasi pembangunan atau rehabilitasi tetap menunggu hasil evaluasi, proses perencanaan, dan keputusan dari instansi yang berwenang.

Redaksi 

Minggu, 25 Oktober 2026

Ketum AKPERSI Apresiasi Kapolrestabes Palembang atas Respons Cepat Tangani Kericuhan Di Mapolda Sumsel

  
PALEMBANG — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI), Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.EJ., C.BJ., CFLE., C.ILJ., menyampaikan apresiasi kepada Kapolrestabes Palembang beserta jajaran atas respons cepat dalam penanganan awal peristiwa kericuhan yang terjadi saat aksi Aliansi Cipayung Plus di depan Markas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Mapolda Sumsel), Palembang, pada 13 Oktober 2026.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian publik setelah kericuhan di lokasi aksi dilaporkan turut mengakibatkan sejumlah mahasiswa dan jurnalis mengalami kekerasan. Insiden itu juga memunculkan desakan dari kalangan pers agar dugaan pengeroyokan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas peliputan diusut secara tuntas.

Rino Triyono menilai respons cepat aparat kepolisian merupakan bagian penting dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus memastikan setiap dugaan tindak pidana ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Atas nama DPP AKPERSI, kami menyampaikan apresiasi kepada Kapolrestabes Palembang beserta jajaran atas respons cepat dalam penanganan awal peristiwa tersebut. Kami berharap langkah ini menjadi bagian dari proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan, baik dalam penanganan insiden yang melibatkan mahasiswa Cipayung Plus maupun dugaan kekerasan terhadap jurnalis,” ujar Rino Triyono.

Menurutnya, penanganan peristiwa yang melibatkan mahasiswa dan insan pers membutuhkan kesigapan aparat, koordinasi antarinstitusi, serta keterbukaan dalam menyampaikan perkembangan perkara kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan penyidikan.

Apresiasi Harus Diikuti Penegakan Hukum yang Tuntas

DPP AKPERSI menegaskan bahwa apresiasi terhadap respons cepat kepolisian perlu berjalan seiring dengan dorongan agar seluruh rangkaian peristiwa diusut secara menyeluruh. Setiap pihak yang diduga terlibat harus diperiksa berdasarkan alat bukti dan fakta hukum, tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.

Rino berharap aparat kepolisian terus mendalami keterangan para saksi, rekaman video, CCTV, serta bukti lain yang relevan untuk mengungkap kronologi dan peran masing-masing pihak dalam kericuhan tersebut.

“Kami mendukung langkah kepolisian dalam mengungkap fakta secara objektif. Apabila ditemukan unsur tindak pidana, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, tidak tebang pilih, dan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak,” tegasnya.

Ketum AKPERSI juga berharap koordinasi antara Polrestabes Palembang dan Polda Sumatera Selatan berjalan optimal sesuai kewenangan masing-masing, sehingga penanganan perkara dapat dilakukan secara efektif dan akuntabel.

Perlindungan Jurnalis Menjadi Bagian Penting Kemerdekaan Pers

DPP AKPERSI memberikan perhatian khusus terhadap dugaan kekerasan yang menimpa jurnalis ketika melaksanakan tugas peliputan. Menurut Rino, wartawan yang bekerja secara profesional memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga keselamatan mereka harus dihormati dan dilindungi.

Tindakan kekerasan, intimidasi, maupun upaya menghalangi kerja jurnalistik tidak boleh dianggap sebagai hal yang lumrah. Apabila dugaan tersebut terbukti memenuhi unsur pelanggaran hukum, penanganannya harus dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.

“Jurnalis yang menjalankan tugas peliputan bukan pihak yang seharusnya menjadi sasaran kekerasan. Mereka bekerja untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, kami berharap seluruh pihak menghormati kerja jurnalistik dan kepolisian memastikan setiap laporan dugaan kekerasan ditangani secara serius,” kata Rino.

Rino menambahkan, kemerdekaan pers merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan demokrasi. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kemerdekaan pers serta memberikan landasan hukum bagi perlindungan terhadap pelaksanaan kerja jurnalistik.

Dorong Pengamanan Aksi yang Profesional dan Proporsional

Selain mendorong pengusutan perkara, DPP AKPERSI meminta agar peristiwa tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak terkait, khususnya dalam pelaksanaan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

Pengamanan demonstrasi harus dilaksanakan secara profesional dan proporsional dengan tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, menjaga keselamatan peserta aksi, melindungi jurnalis yang melakukan peliputan, serta mempertimbangkan keamanan masyarakat di sekitar lokasi.

Rino menegaskan bahwa mahasiswa, kepolisian, dan insan pers memiliki fungsi serta tanggung jawab yang berbeda. Perbedaan pandangan maupun dinamika di lapangan harus diselesaikan melalui komunikasi dan mekanisme hukum, bukan dengan tindakan kekerasan.

“Kami berharap kejadian seperti ini tidak terulang. Sinergi antara kepolisian, mahasiswa, dan insan pers harus dibangun atas dasar saling menghormati, profesionalitas, serta komitmen bersama untuk menjaga ketertiban dan demokrasi,” ujarnya.

AKPERSI Dukung Kepolisian yang Responsif dan Akuntabel

DPP AKPERSI menegaskan bahwa apresiasi yang disampaikan kepada Kapolrestabes Palembang merupakan bentuk dukungan terhadap respons aparat yang cepat dalam menjalankan tugas. Pada saat yang sama, AKPERSI mendorong agar proses penanganan perkara terus berjalan secara transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Rino, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dapat diperkuat melalui pelayanan yang responsif, penegakan hukum yang konsisten, serta keterbukaan dalam menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian publik.

“Kami mengapresiasi langkah cepat yang telah dilakukan dan berharap komitmen tersebut terus dijaga hingga penanganan perkara berjalan tuntas sesuai ketentuan hukum. Kepastian hukum, perlindungan terhadap jurnalis, dan penghormatan terhadap hak masyarakat harus menjadi perhatian bersama,” tutup Rino Triyono.

DPP AKPERSI menyatakan akan terus mendorong terciptanya iklim jurnalistik yang aman, independen, dan profesional serta mendukung penegakan hukum yang berkeadilan di seluruh Indonesia.

Rilis DPP AKPERSI


PALEMBANG — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI), Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.EJ., C.BJ., CFLE., C.ILJ., menyampaikan apresiasi kepada Kapolrestabes Palembang beserta jajaran atas respons cepat dalam penanganan awal peristiwa kericuhan yang terjadi saat aksi Aliansi Cipayung Plus di depan Markas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Mapolda Sumsel), Palembang, pada 13 Oktober 2026.

Peristiwa tersebut menjadi perhatian publik setelah kericuhan di lokasi aksi dilaporkan turut mengakibatkan sejumlah mahasiswa dan jurnalis mengalami kekerasan. Insiden itu juga memunculkan desakan dari kalangan pers agar dugaan pengeroyokan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas peliputan diusut secara tuntas.

Rino Triyono menilai respons cepat aparat kepolisian merupakan bagian penting dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus memastikan setiap dugaan tindak pidana ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Atas nama DPP AKPERSI, kami menyampaikan apresiasi kepada Kapolrestabes Palembang beserta jajaran atas respons cepat dalam penanganan awal peristiwa tersebut. Kami berharap langkah ini menjadi bagian dari proses penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berkeadilan, baik dalam penanganan insiden yang melibatkan mahasiswa Cipayung Plus maupun dugaan kekerasan terhadap jurnalis,” ujar Rino Triyono.

Menurutnya, penanganan peristiwa yang melibatkan mahasiswa dan insan pers membutuhkan kesigapan aparat, koordinasi antarinstitusi, serta keterbukaan dalam menyampaikan perkembangan perkara kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan penyidikan.

Apresiasi Harus Diikuti Penegakan Hukum yang Tuntas

DPP AKPERSI menegaskan bahwa apresiasi terhadap respons cepat kepolisian perlu berjalan seiring dengan dorongan agar seluruh rangkaian peristiwa diusut secara menyeluruh. Setiap pihak yang diduga terlibat harus diperiksa berdasarkan alat bukti dan fakta hukum, tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.

Rino berharap aparat kepolisian terus mendalami keterangan para saksi, rekaman video, CCTV, serta bukti lain yang relevan untuk mengungkap kronologi dan peran masing-masing pihak dalam kericuhan tersebut.

“Kami mendukung langkah kepolisian dalam mengungkap fakta secara objektif. Apabila ditemukan unsur tindak pidana, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum. Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, tidak tebang pilih, dan memberikan kepastian hukum kepada semua pihak,” tegasnya.

Ketum AKPERSI juga berharap koordinasi antara Polrestabes Palembang dan Polda Sumatera Selatan berjalan optimal sesuai kewenangan masing-masing, sehingga penanganan perkara dapat dilakukan secara efektif dan akuntabel.

Perlindungan Jurnalis Menjadi Bagian Penting Kemerdekaan Pers

DPP AKPERSI memberikan perhatian khusus terhadap dugaan kekerasan yang menimpa jurnalis ketika melaksanakan tugas peliputan. Menurut Rino, wartawan yang bekerja secara profesional memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat sehingga keselamatan mereka harus dihormati dan dilindungi.

Tindakan kekerasan, intimidasi, maupun upaya menghalangi kerja jurnalistik tidak boleh dianggap sebagai hal yang lumrah. Apabila dugaan tersebut terbukti memenuhi unsur pelanggaran hukum, penanganannya harus dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.

“Jurnalis yang menjalankan tugas peliputan bukan pihak yang seharusnya menjadi sasaran kekerasan. Mereka bekerja untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, kami berharap seluruh pihak menghormati kerja jurnalistik dan kepolisian memastikan setiap laporan dugaan kekerasan ditangani secara serius,” kata Rino.

Rino menambahkan, kemerdekaan pers merupakan salah satu unsur penting dalam kehidupan demokrasi. Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang menjamin kemerdekaan pers serta memberikan landasan hukum bagi perlindungan terhadap pelaksanaan kerja jurnalistik.

Dorong Pengamanan Aksi yang Profesional dan Proporsional

Selain mendorong pengusutan perkara, DPP AKPERSI meminta agar peristiwa tersebut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh pihak terkait, khususnya dalam pelaksanaan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum.

Pengamanan demonstrasi harus dilaksanakan secara profesional dan proporsional dengan tetap menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, menjaga keselamatan peserta aksi, melindungi jurnalis yang melakukan peliputan, serta mempertimbangkan keamanan masyarakat di sekitar lokasi.

Rino menegaskan bahwa mahasiswa, kepolisian, dan insan pers memiliki fungsi serta tanggung jawab yang berbeda. Perbedaan pandangan maupun dinamika di lapangan harus diselesaikan melalui komunikasi dan mekanisme hukum, bukan dengan tindakan kekerasan.

“Kami berharap kejadian seperti ini tidak terulang. Sinergi antara kepolisian, mahasiswa, dan insan pers harus dibangun atas dasar saling menghormati, profesionalitas, serta komitmen bersama untuk menjaga ketertiban dan demokrasi,” ujarnya.

AKPERSI Dukung Kepolisian yang Responsif dan Akuntabel

DPP AKPERSI menegaskan bahwa apresiasi yang disampaikan kepada Kapolrestabes Palembang merupakan bentuk dukungan terhadap respons aparat yang cepat dalam menjalankan tugas. Pada saat yang sama, AKPERSI mendorong agar proses penanganan perkara terus berjalan secara transparan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Rino, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian dapat diperkuat melalui pelayanan yang responsif, penegakan hukum yang konsisten, serta keterbukaan dalam menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian publik.

“Kami mengapresiasi langkah cepat yang telah dilakukan dan berharap komitmen tersebut terus dijaga hingga penanganan perkara berjalan tuntas sesuai ketentuan hukum. Kepastian hukum, perlindungan terhadap jurnalis, dan penghormatan terhadap hak masyarakat harus menjadi perhatian bersama,” tutup Rino Triyono.

DPP AKPERSI menyatakan akan terus mendorong terciptanya iklim jurnalistik yang aman, independen, dan profesional serta mendukung penegakan hukum yang berkeadilan di seluruh Indonesia.

Rilis DPP AKPERSI


Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done