VERSITNEWS

Jumat, 20 November 2026

DPMD Karawang Salurkan Perangkat TPS Digital ke 25 Kecamatan, Siapkan Pilkades Digital di 67 Desa‎

‎KARAWANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang mulai menyalurkan perangkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) digital ke seluruh kecamatan yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara digital.
‎Penyaluran perangkat tersebut dilaksanakan pada Jumat (20/11/2026), dengan melibatkan 25 kecamatan di Kabupaten Karawang yang mengikuti pelaksanaan Pilkades digital.
‎
‎Masing-masing kecamatan telah mengambil perangkat TPS digital yang selanjutnya akan didistribusikan ke desa-desa yang menjadi lokasi pelaksanaan pemilihan kepala desa.
‎Secara keseluruhan, perangkat tersebut dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan Pilkades digital di 67 desa yang tersebar di 25 kecamatan di Kabupaten Karawang.
‎
‎Langkah ini menjadi bagian dari persiapan pemerintah daerah dalam memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung pemungutan suara berbasis digital.
‎
‎Dengan pendistribusian perangkat hingga tingkat desa, diharapkan seluruh tahapan persiapan Pilkades digital dapat berjalan secara terkoordinasi, efektif, dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
‎
‎Penerapan sistem pemilihan berbasis digital juga menjadi salah satu upaya mendorong modernisasi tata kelola demokrasi di tingkat desa, sekaligus meningkatkan efektivitas proses pemungutan dan penghitungan suara.
‎
‎Pemerintah Kabupaten Karawang melalui DPMD terus mempersiapkan kebutuhan teknis agar pelaksanaan Pilkades digital di 67 desa dapat berlangsung dengan tertib, lancar, dan kondusif.

Redaksi 
‎KARAWANG – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Karawang mulai menyalurkan perangkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) digital ke seluruh kecamatan yang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara digital.
‎Penyaluran perangkat tersebut dilaksanakan pada Jumat (20/11/2026), dengan melibatkan 25 kecamatan di Kabupaten Karawang yang mengikuti pelaksanaan Pilkades digital.
‎
‎Masing-masing kecamatan telah mengambil perangkat TPS digital yang selanjutnya akan didistribusikan ke desa-desa yang menjadi lokasi pelaksanaan pemilihan kepala desa.
‎Secara keseluruhan, perangkat tersebut dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan Pilkades digital di 67 desa yang tersebar di 25 kecamatan di Kabupaten Karawang.
‎
‎Langkah ini menjadi bagian dari persiapan pemerintah daerah dalam memastikan kesiapan sarana dan prasarana pendukung pemungutan suara berbasis digital.
‎
‎Dengan pendistribusian perangkat hingga tingkat desa, diharapkan seluruh tahapan persiapan Pilkades digital dapat berjalan secara terkoordinasi, efektif, dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
‎
‎Penerapan sistem pemilihan berbasis digital juga menjadi salah satu upaya mendorong modernisasi tata kelola demokrasi di tingkat desa, sekaligus meningkatkan efektivitas proses pemungutan dan penghitungan suara.
‎
‎Pemerintah Kabupaten Karawang melalui DPMD terus mempersiapkan kebutuhan teknis agar pelaksanaan Pilkades digital di 67 desa dapat berlangsung dengan tertib, lancar, dan kondusif.

Redaksi 

KETUM DPP AKPERSI DUKUNG SUFMI DASCO AHMAD JADI WAKIL PRESIDEN RI, NILAI MEMILIKI KAPASITAS, PENGALAMAN PARLEMEN DAN KEMATANGAN BERNEGARA

JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI), Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.EJ., C.BJ., CFLE., C.ILJ., menyampaikan dukungan sekaligus rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu figur yang layak mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Menurut Rino Triyono, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya memiliki popularitas dan dukungan politik, tetapi juga pengalaman panjang dalam memahami tata kelola pemerintahan, dinamika ketatanegaraan, komunikasi politik, serta kemampuan menjaga stabilitas nasional.

Rino menilai Sufmi Dasco Ahmad merupakan figur yang memiliki rekam jejak dan pengalaman kelembagaan yang patut dipertimbangkan secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto.

REKAM JEJAK DAN PENGALAMAN SUFMI DASCO AHMAD

Sufmi Dasco Ahmad merupakan politikus senior Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 7 Oktober 1967.

Perjalanan pendidikannya menunjukkan latar belakang akademis lintas disiplin. Dasco menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Elektro di Universitas Pancasila, kemudian melanjutkan pendidikan hukum hingga meraih gelar Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Islam Bandung.

Tidak hanya memiliki pengalaman politik, Dasco juga mempunyai latar belakang profesional di bidang usaha dan hukum. Ia pernah berkiprah sebagai advokat serta terlibat dalam berbagai aktivitas organisasi.

Dalam perjalanan politiknya, Dasco telah terlibat sejak awal pembentukan Partai Gerindra pada 2008. Beliau juga pernah menduduki posisi Ketua DPP Gerindra dan kemudian dipercaya menjalankan sejumlah tanggung jawab strategis di internal partai.

Pada Pemilu 2014, Dasco terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banten III. Dalam periode 2014–2019, ia bertugas di Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Ia juga pernah menjabat Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Pengalaman kelembagaannya semakin luas ketika pada 2019 ia dipercaya menjadi Wakil Ketua DPR RI periode 2019–2024. Kepercayaan tersebut kembali diberikan kepadanya untuk periode 2024–2029.

Dalam kepemimpinannya di DPR, Dasco menjalankan fungsi koordinasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran sesuai dengan tugas kelembagaan parlemen.
Di internal Partai Gerindra, ia juga dipercaya menjabat Ketua Harian DPP Gerindra. Posisi tersebut menempatkannya dalam lingkaran strategis pengambilan keputusan dan koordinasi organisasi partai.

Pengalaman lainnya adalah ketika Dasco dipercaya memimpin Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran pada masa transisi pemerintahan 2024. Pengalaman tersebut menjadi salah satu catatan keterlibatannya dalam proses koordinasi politik dan kelembagaan menjelang pergantian pemerintahan.

Dengan perjalanan panjang tersebut, AKPERSI memandang Dasco mempunyai bekal pengalaman yang relevan untuk dipertimbangkan dalam mengemban tanggung jawab kenegaraan yang lebih besar.

RINO TRIYONO: WAKIL PRESIDEN HARUS MAMPU MENJADI MITRA STRATEGIS PRESIDEN

Ketua Umum DPP AKPERSI, Rino Triyono, menyampaikan bahwa jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi pendamping Presiden, melainkan amanah konstitusional yang membutuhkan kapasitas kepemimpinan, integritas, kecakapan komunikasi, serta kemampuan membangun sinergi antarlembaga negara.

"Menurut pandangan kami, Sufmi Dasco Ahmad merupakan salah satu figur yang patut dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Beliau memiliki pengalaman panjang di parlemen, memahami dinamika politik nasional, mempunyai latar belakang pendidikan hukum hingga doktoral, serta telah menjalankan berbagai tanggung jawab strategis di lingkungan kelembagaan negara dan partai politik," ujar Rino Triyono.

Rino melanjutkan, Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang mampu menjadi mitra strategis Presiden, bukan sekadar menjalankan fungsi seremonial.

"Kami berharap Wakil Presiden yang terpilih nantinya benar-benar mampu membantu Presiden dalam menjaga stabilitas pemerintahan, memperkuat persatuan nasional, membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, serta memastikan program-program pembangunan berjalan dengan baik. Pengalaman dan kematangan dalam bernegara menjadi modal yang sangat penting," tegasnya.

AKPERSI: DUKUNGAN BUKAN SEKADAR KEPENTINGAN POLITIK

Rino Triyono menegaskan bahwa dukungan yang disampaikan DPP AKPERSI merupakan pandangan dan rekomendasi organisasi berdasarkan penilaian terhadap rekam jejak, pengalaman, serta kapasitas kepemimpinan seorang figur publik.

Menurutnya, Indonesia tidak boleh terjebak hanya pada pertimbangan kedekatan politik maupun kepentingan kelompok dalam menentukan figur yang akan mengisi posisi strategis kenegaraan.

"Negara ini terlalu besar untuk dipertaruhkan hanya karena kepentingan politik sesaat. Yang harus menjadi pertimbangan utama adalah kapasitas, integritas, pengalaman, komitmen kebangsaan, dan kemampuan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya.

Rino juga menegaskan bahwa siapa pun yang nantinya mendapatkan amanah sebagai Wakil Presiden harus mampu berdiri di atas kepentingan bangsa, bukan hanya kepentingan partai atau kelompok tertentu.

PESAN KEPADA PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO

Melalui pernyataan tersebut, Ketua Umum DPP AKPERSI berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan secara objektif berbagai nama yang memiliki kapasitas dan pengalaman untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden RI.

"Kami menghormati sepenuhnya kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto dalam mengusulkan calon Wakil Presiden. Namun, sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil dan organisasi yang bergerak di bidang pers, kami merasa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pandangan dan rekomendasi kepada pemerintah," katanya.

Rino menambahkan, dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad bukan berarti menutup ruang bagi figur lain. Setiap calon harus dinilai berdasarkan kemampuan, integritas, rekam jejak, dan komitmen terhadap kepentingan nasional.

"Harapan kami sederhana, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kuat, solid, dan mampu bekerja bersama. Apabila Presiden Prabowo menilai Sufmi Dasco Ahmad sebagai figur yang tepat, kami berharap beliau dapat diberikan kesempatan untuk mengemban amanah tersebut melalui mekanisme konstitusional yang berlaku," tutup Rino Triyono.

DPP AKPERSI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kehidupan demokrasi, menjaga independensi pers, serta menyampaikan aspirasi masyarakat secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab.

DPP AKPERSI – CEPAT, AKURAT, BERIMBANG.

Redaksi 
JAKARTA – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI), Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.EJ., C.BJ., CFLE., C.ILJ., menyampaikan dukungan sekaligus rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk mempertimbangkan Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu figur yang layak mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Menurut Rino Triyono, Indonesia membutuhkan sosok pemimpin yang tidak hanya memiliki popularitas dan dukungan politik, tetapi juga pengalaman panjang dalam memahami tata kelola pemerintahan, dinamika ketatanegaraan, komunikasi politik, serta kemampuan menjaga stabilitas nasional.

Rino menilai Sufmi Dasco Ahmad merupakan figur yang memiliki rekam jejak dan pengalaman kelembagaan yang patut dipertimbangkan secara serius oleh Presiden Prabowo Subianto.

REKAM JEJAK DAN PENGALAMAN SUFMI DASCO AHMAD

Sufmi Dasco Ahmad merupakan politikus senior Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang lahir di Bandung, Jawa Barat, pada 7 Oktober 1967.

Perjalanan pendidikannya menunjukkan latar belakang akademis lintas disiplin. Dasco menyelesaikan pendidikan Sarjana Teknik Elektro di Universitas Pancasila, kemudian melanjutkan pendidikan hukum hingga meraih gelar Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Islam Bandung.

Tidak hanya memiliki pengalaman politik, Dasco juga mempunyai latar belakang profesional di bidang usaha dan hukum. Ia pernah berkiprah sebagai advokat serta terlibat dalam berbagai aktivitas organisasi.

Dalam perjalanan politiknya, Dasco telah terlibat sejak awal pembentukan Partai Gerindra pada 2008. Beliau juga pernah menduduki posisi Ketua DPP Gerindra dan kemudian dipercaya menjalankan sejumlah tanggung jawab strategis di internal partai.

Pada Pemilu 2014, Dasco terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Banten III. Dalam periode 2014–2019, ia bertugas di Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Ia juga pernah menjabat Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).

Pengalaman kelembagaannya semakin luas ketika pada 2019 ia dipercaya menjadi Wakil Ketua DPR RI periode 2019–2024. Kepercayaan tersebut kembali diberikan kepadanya untuk periode 2024–2029.

Dalam kepemimpinannya di DPR, Dasco menjalankan fungsi koordinasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran sesuai dengan tugas kelembagaan parlemen.
Di internal Partai Gerindra, ia juga dipercaya menjabat Ketua Harian DPP Gerindra. Posisi tersebut menempatkannya dalam lingkaran strategis pengambilan keputusan dan koordinasi organisasi partai.

Pengalaman lainnya adalah ketika Dasco dipercaya memimpin Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran pada masa transisi pemerintahan 2024. Pengalaman tersebut menjadi salah satu catatan keterlibatannya dalam proses koordinasi politik dan kelembagaan menjelang pergantian pemerintahan.

Dengan perjalanan panjang tersebut, AKPERSI memandang Dasco mempunyai bekal pengalaman yang relevan untuk dipertimbangkan dalam mengemban tanggung jawab kenegaraan yang lebih besar.

RINO TRIYONO: WAKIL PRESIDEN HARUS MAMPU MENJADI MITRA STRATEGIS PRESIDEN

Ketua Umum DPP AKPERSI, Rino Triyono, menyampaikan bahwa jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi pendamping Presiden, melainkan amanah konstitusional yang membutuhkan kapasitas kepemimpinan, integritas, kecakapan komunikasi, serta kemampuan membangun sinergi antarlembaga negara.

"Menurut pandangan kami, Sufmi Dasco Ahmad merupakan salah satu figur yang patut dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Beliau memiliki pengalaman panjang di parlemen, memahami dinamika politik nasional, mempunyai latar belakang pendidikan hukum hingga doktoral, serta telah menjalankan berbagai tanggung jawab strategis di lingkungan kelembagaan negara dan partai politik," ujar Rino Triyono.

Rino melanjutkan, Indonesia membutuhkan Wakil Presiden yang mampu menjadi mitra strategis Presiden, bukan sekadar menjalankan fungsi seremonial.

"Kami berharap Wakil Presiden yang terpilih nantinya benar-benar mampu membantu Presiden dalam menjaga stabilitas pemerintahan, memperkuat persatuan nasional, membangun komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, serta memastikan program-program pembangunan berjalan dengan baik. Pengalaman dan kematangan dalam bernegara menjadi modal yang sangat penting," tegasnya.

AKPERSI: DUKUNGAN BUKAN SEKADAR KEPENTINGAN POLITIK

Rino Triyono menegaskan bahwa dukungan yang disampaikan DPP AKPERSI merupakan pandangan dan rekomendasi organisasi berdasarkan penilaian terhadap rekam jejak, pengalaman, serta kapasitas kepemimpinan seorang figur publik.

Menurutnya, Indonesia tidak boleh terjebak hanya pada pertimbangan kedekatan politik maupun kepentingan kelompok dalam menentukan figur yang akan mengisi posisi strategis kenegaraan.

"Negara ini terlalu besar untuk dipertaruhkan hanya karena kepentingan politik sesaat. Yang harus menjadi pertimbangan utama adalah kapasitas, integritas, pengalaman, komitmen kebangsaan, dan kemampuan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia," ungkapnya.

Rino juga menegaskan bahwa siapa pun yang nantinya mendapatkan amanah sebagai Wakil Presiden harus mampu berdiri di atas kepentingan bangsa, bukan hanya kepentingan partai atau kelompok tertentu.

PESAN KEPADA PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO

Melalui pernyataan tersebut, Ketua Umum DPP AKPERSI berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan secara objektif berbagai nama yang memiliki kapasitas dan pengalaman untuk mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden RI.

"Kami menghormati sepenuhnya kewenangan konstitusional Presiden Prabowo Subianto dalam mengusulkan calon Wakil Presiden. Namun, sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil dan organisasi yang bergerak di bidang pers, kami merasa memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan pandangan dan rekomendasi kepada pemerintah," katanya.

Rino menambahkan, dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad bukan berarti menutup ruang bagi figur lain. Setiap calon harus dinilai berdasarkan kemampuan, integritas, rekam jejak, dan komitmen terhadap kepentingan nasional.

"Harapan kami sederhana, Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kuat, solid, dan mampu bekerja bersama. Apabila Presiden Prabowo menilai Sufmi Dasco Ahmad sebagai figur yang tepat, kami berharap beliau dapat diberikan kesempatan untuk mengemban amanah tersebut melalui mekanisme konstitusional yang berlaku," tutup Rino Triyono.

DPP AKPERSI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kehidupan demokrasi, menjaga independensi pers, serta menyampaikan aspirasi masyarakat secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab.

DPP AKPERSI – CEPAT, AKURAT, BERIMBANG.

Redaksi 

Teknologi Modern Kini Hadir di Karawang: Bayukarta LASIK Center Resmi Dibuka di Resinda Park Mall, Tawarkan Solusi Bebas Kacamata Selamanya

KARAWANG — Kabar gembira bagi masyarakat Karawang dan sekitarnya yang mendambakan penglihatan jernih tanpa ketergantungan pada kacamata atau lensa kontak. Bayukarta LASIK Center powered by MCA LASIK Center secara resmi telah menggelar grand launching pada Minggu, 15 November 2026, bertempat di Main Atrium Ground Floor (GF), Resinda Park Mall, Karawang.

Langkah strategis ini menandai babak baru dalam layanan kesehatan mata di Karawang. Kolaborasi canggih antara Rumah Sakit Bayukarta dan MCA LASIK Center ini menghadirkan pusat konsultasi serta tindakan koreksi refraksi mata modern dekat dengan masyarakat. Warga Karawang kini tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke luar kota untuk mendapatkan penanganan LASIK berstandar internasional.

Mengapa Harus Memilih LASIK? Investasi Terbaik untuk Penglihatan Anda

Bagi penderita mata minus (miopia) atau silinder (astigmatisme), kacamata dan lensa kontak sering kali menjadi rutinitas yang merepotkan. Mulai dari keterbatasan saat berolahraga, lensa yang berkabut saat menikmati hidangan hangat, hingga risiko iritasi akibat penggunaan lensa kontak yang terlalu lama.

LASIK (Laser-Assisted In Situ Keratomileusis) hadir sebagai solusi permanen yang aman, cepat, dan terukur. Dengan prosedur yang hanya memakan waktu beberapa menit, pasien dapat langsung merasakan perubahan drastis pada kualitas hidup mereka. Bayangkan bangun di pagi hari dan langsung bisa melihat dunia dengan tajam dan jernih, tanpa harus meraba-raba mencari kacamata di meja sebelah tempat tidur.

Kemeriahan Grand Launching: Edukasi dan Hiburan Menjadi Satu

Acara peresmian yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB ini berlangsung meriah dan dipadati oleh pengunjung mal yang antusias. Tidak sekadar seremoni pemotongan pita, Bayukarta LASIK Center berkomitmen memberikan dampak nyata sejak hari pertama melalui rangkaian kegiatan yang mengedukasi sekaligus menghibur:

• Pemeriksaan & Konsultasi Dokter Gratis: Pengunjung langsung memanfaatkan kesempatan langka ini untuk memeriksakan kondisi mata mereka secara mendetail tanpa dipungut biaya.

• Talkshow Edukatif: Dipandu oleh dokter spesialis mata berpengalaman, sesi ini mengupas tuntas mitos dan fakta seputar LASIK, memberikan rasa aman bagi calon pasien mengenai prosedur medis yang minim rasa sakit dan memiliki masa pemulihan cepat.

• Hiburan dan Bertabur Hadiah: Suasana semakin semarak dengan penampilan panggung dari bintang tamu Dilla D'Academy dan Della Erista. Pengunjung juga dimanjakan dengan berbagai interaksi games, pembagian suvenir eksklusif, hingga pengundian doorprize menarik.

Ambil Langkah Pertama Menuju Penglihatan Sempurna Anda!

Menunda tindakan LASIK berarti menunda kenyamanan dan kebebasan yang bisa Anda nikmati setiap hari. Penglihatan yang jernih bukan lagi sekadar impian, melainkan pilihan yang kini ada di depan mata Anda.

Wujudkan hidup lebih produktif, aktif, dan penuh rasa percaya diri bersama Bayukarta LASIK Center. Untuk informasi lebih lanjut mengenai paket promosi pembukaan, persyaratan tindakan, atau penjadwalan screening awal, Anda dapat langsung mengunjungi kanal resmi RS Bayukarta LASIK Center powered by MCA LASIK Center atau menghubungi nomor kontak layanan informasi di 0811 2801 7500.

Sayangi mata Anda, dan mulailah melihat dunia dengan cara yang sepenuhnya baru!


Redaksi 
KARAWANG — Kabar gembira bagi masyarakat Karawang dan sekitarnya yang mendambakan penglihatan jernih tanpa ketergantungan pada kacamata atau lensa kontak. Bayukarta LASIK Center powered by MCA LASIK Center secara resmi telah menggelar grand launching pada Minggu, 15 November 2026, bertempat di Main Atrium Ground Floor (GF), Resinda Park Mall, Karawang.

Langkah strategis ini menandai babak baru dalam layanan kesehatan mata di Karawang. Kolaborasi canggih antara Rumah Sakit Bayukarta dan MCA LASIK Center ini menghadirkan pusat konsultasi serta tindakan koreksi refraksi mata modern dekat dengan masyarakat. Warga Karawang kini tidak perlu lagi menempuh perjalanan jauh ke luar kota untuk mendapatkan penanganan LASIK berstandar internasional.

Mengapa Harus Memilih LASIK? Investasi Terbaik untuk Penglihatan Anda

Bagi penderita mata minus (miopia) atau silinder (astigmatisme), kacamata dan lensa kontak sering kali menjadi rutinitas yang merepotkan. Mulai dari keterbatasan saat berolahraga, lensa yang berkabut saat menikmati hidangan hangat, hingga risiko iritasi akibat penggunaan lensa kontak yang terlalu lama.

LASIK (Laser-Assisted In Situ Keratomileusis) hadir sebagai solusi permanen yang aman, cepat, dan terukur. Dengan prosedur yang hanya memakan waktu beberapa menit, pasien dapat langsung merasakan perubahan drastis pada kualitas hidup mereka. Bayangkan bangun di pagi hari dan langsung bisa melihat dunia dengan tajam dan jernih, tanpa harus meraba-raba mencari kacamata di meja sebelah tempat tidur.

Kemeriahan Grand Launching: Edukasi dan Hiburan Menjadi Satu

Acara peresmian yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB ini berlangsung meriah dan dipadati oleh pengunjung mal yang antusias. Tidak sekadar seremoni pemotongan pita, Bayukarta LASIK Center berkomitmen memberikan dampak nyata sejak hari pertama melalui rangkaian kegiatan yang mengedukasi sekaligus menghibur:

• Pemeriksaan & Konsultasi Dokter Gratis: Pengunjung langsung memanfaatkan kesempatan langka ini untuk memeriksakan kondisi mata mereka secara mendetail tanpa dipungut biaya.

• Talkshow Edukatif: Dipandu oleh dokter spesialis mata berpengalaman, sesi ini mengupas tuntas mitos dan fakta seputar LASIK, memberikan rasa aman bagi calon pasien mengenai prosedur medis yang minim rasa sakit dan memiliki masa pemulihan cepat.

• Hiburan dan Bertabur Hadiah: Suasana semakin semarak dengan penampilan panggung dari bintang tamu Dilla D'Academy dan Della Erista. Pengunjung juga dimanjakan dengan berbagai interaksi games, pembagian suvenir eksklusif, hingga pengundian doorprize menarik.

Ambil Langkah Pertama Menuju Penglihatan Sempurna Anda!

Menunda tindakan LASIK berarti menunda kenyamanan dan kebebasan yang bisa Anda nikmati setiap hari. Penglihatan yang jernih bukan lagi sekadar impian, melainkan pilihan yang kini ada di depan mata Anda.

Wujudkan hidup lebih produktif, aktif, dan penuh rasa percaya diri bersama Bayukarta LASIK Center. Untuk informasi lebih lanjut mengenai paket promosi pembukaan, persyaratan tindakan, atau penjadwalan screening awal, Anda dapat langsung mengunjungi kanal resmi RS Bayukarta LASIK Center powered by MCA LASIK Center atau menghubungi nomor kontak layanan informasi di 0811 2801 7500.

Sayangi mata Anda, dan mulailah melihat dunia dengan cara yang sepenuhnya baru!


Redaksi 

Ir. H. DANU HAMIDI - Dari Ruang Kelas Menjadi Ruang Aspirasi, 4 Periode Mengabdi Untuk Karawang

KARAWANG, - Di tengah hiruk pikuk politik Karawang, ada satu sosok yang namanya tak pernah lekang oleh waktu. Sosok yang memulai pengabdiannya bukan dari panggung kekuasaan, melainkan dari ruang kelas yang sederhana. Beliau adalah Ir. H. Danu Hamidi.

Bagi masyarakat Karawang, khususnya warga Babakan Maja, nama Danu Hamidi bukanlah nama asing. Beliau adalah guru, pembina, dan panutan yang telah mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan dan pembangunan daerah.

SEDEKAD MENGABDI SEBAGAI PENGAJAR (1991 - 2000)

Sebelum dikenal sebagai politisi ulung, Ir. H. Danu Hamidi mengawali karir pengabdiannya sebagai seorang *Pengajar di Yayasan Al-Ahliyah Babakan Maja, dari tahun 1991 hingga 2000.

Selama hampir satu dekade, beliau mendidik, membimbing, dan menanamkan nilai-nilai keagamaan, kedisiplinan, dan kecintaan terhadap tanah air kepada ratusan anak didiknya.

"Beliau bukan sekadar pengajar, beliau adalah orang tua kedua bagi kami. Cara beliau mengajar itu menyejukkan, tegas tapi penuh kasih sayang," kenang salah satu alumni Yayasan Al-Ahliyah Babakan Maja.

Pengalaman sebagai pengajar inilah yang membentuk karakter Danu Hamidi menjadi sosok pemimpin yang sabar, mendengarkan, dan memahami betul denyut nadi masyarakat bawah.

4 PERIODE DIPERCAYA RAKYAT, ANGGOTA DPRD KABUPATEN KARAWANG

Berkat rekam jejak yang bersih, jujur, dan dekat dengan masyarakat, rakyat Karawang memberikan kepercayaan yang luar biasa. Ir. H. Danu Hamidi dipercaya menjadi Anggota DPRD Kabupaten Karawang selama 4 Periode.

Empat periode bukan waktu yang singkat. Itu adalah bukti nyata bahwa masyarakat Karawang menilai kinerja dan pengabdian beliau secara konsisten. Selama menjabat sebagai wakil rakyat, beliau dikenal sebagai sosok yang:

1. Aspiratif: Selalu menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat hingga ke meja anggaran.
2. Merakyat: Mudah ditemui, tidak berjarak, dan selalu hadir di tengah-tengah warga.
3. Berpengalaman: Memahami betul seluk beluk pemerintahan, pendidikan, dan pembangunan Karawang.

Dari ruang kelas Yayasan Al-Ahliyah Babakan Maja, hingga ke gedung DPRD Kabupaten Karawang, satu hal yang tidak pernah berubah dari sosok Ir. H. Danu Hamidi: Keikhlasan untuk mengabdi.

PENGALAMAN ADALAH GURU TERBAIK, PENGABDIAN ADALAH JALAN HIDUP

Dengan pengalaman 9 tahun sebagai pengajar dan 4 periode sebagai Anggota DPRD, Ir. H. Danu Hamidi adalah bukti bahwa pemimpin sejati lahir dari proses, bukan dari pencitraan sesaat.

Ir. H. Danu Hamidi
Mengabdi Dengan Ilmu, Memimpin Dengan Hati, Berjuang Untuk Karawang.

Redaksi 
KARAWANG, - Di tengah hiruk pikuk politik Karawang, ada satu sosok yang namanya tak pernah lekang oleh waktu. Sosok yang memulai pengabdiannya bukan dari panggung kekuasaan, melainkan dari ruang kelas yang sederhana. Beliau adalah Ir. H. Danu Hamidi.

Bagi masyarakat Karawang, khususnya warga Babakan Maja, nama Danu Hamidi bukanlah nama asing. Beliau adalah guru, pembina, dan panutan yang telah mendedikasikan hidupnya untuk pendidikan dan pembangunan daerah.

SEDEKAD MENGABDI SEBAGAI PENGAJAR (1991 - 2000)

Sebelum dikenal sebagai politisi ulung, Ir. H. Danu Hamidi mengawali karir pengabdiannya sebagai seorang *Pengajar di Yayasan Al-Ahliyah Babakan Maja, dari tahun 1991 hingga 2000.

Selama hampir satu dekade, beliau mendidik, membimbing, dan menanamkan nilai-nilai keagamaan, kedisiplinan, dan kecintaan terhadap tanah air kepada ratusan anak didiknya.

"Beliau bukan sekadar pengajar, beliau adalah orang tua kedua bagi kami. Cara beliau mengajar itu menyejukkan, tegas tapi penuh kasih sayang," kenang salah satu alumni Yayasan Al-Ahliyah Babakan Maja.

Pengalaman sebagai pengajar inilah yang membentuk karakter Danu Hamidi menjadi sosok pemimpin yang sabar, mendengarkan, dan memahami betul denyut nadi masyarakat bawah.

4 PERIODE DIPERCAYA RAKYAT, ANGGOTA DPRD KABUPATEN KARAWANG

Berkat rekam jejak yang bersih, jujur, dan dekat dengan masyarakat, rakyat Karawang memberikan kepercayaan yang luar biasa. Ir. H. Danu Hamidi dipercaya menjadi Anggota DPRD Kabupaten Karawang selama 4 Periode.

Empat periode bukan waktu yang singkat. Itu adalah bukti nyata bahwa masyarakat Karawang menilai kinerja dan pengabdian beliau secara konsisten. Selama menjabat sebagai wakil rakyat, beliau dikenal sebagai sosok yang:

1. Aspiratif: Selalu menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat hingga ke meja anggaran.
2. Merakyat: Mudah ditemui, tidak berjarak, dan selalu hadir di tengah-tengah warga.
3. Berpengalaman: Memahami betul seluk beluk pemerintahan, pendidikan, dan pembangunan Karawang.

Dari ruang kelas Yayasan Al-Ahliyah Babakan Maja, hingga ke gedung DPRD Kabupaten Karawang, satu hal yang tidak pernah berubah dari sosok Ir. H. Danu Hamidi: Keikhlasan untuk mengabdi.

PENGALAMAN ADALAH GURU TERBAIK, PENGABDIAN ADALAH JALAN HIDUP

Dengan pengalaman 9 tahun sebagai pengajar dan 4 periode sebagai Anggota DPRD, Ir. H. Danu Hamidi adalah bukti bahwa pemimpin sejati lahir dari proses, bukan dari pencitraan sesaat.

Ir. H. Danu Hamidi
Mengabdi Dengan Ilmu, Memimpin Dengan Hati, Berjuang Untuk Karawang.

Redaksi 

Kamis, 19 November 2026

NASIB NAAS PEDAGANG KECIL: 15 TAHUN MENGABDI DI PINGGIR UPTD PPA, IBU DEDEH TERUSIR TANPA SOLUSI

KARAWANG - Tangis pilu pecah dari seorang pedagang kecil bernama Ibu Dedeh. Selama 15 tahun, ia menggantungkan hidupnya dari sebuah warung kecil di pinggir Kantor UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Karawang. Namun kini, ia harus menelan pil pahit: lapaknya dibongkar paksa tanpa solusi, tanpa kejelasan, dan tanpa hati nurani.

Nasib naas itu dialami Ibu Dedeh setelah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) bersama Dinas PUPR Kabupaten Karawang langsung menyuruh membongkar lapak dagangannya, dengan alasan akan ada pembangunan penambahan Gedung PPA.

Ironisnya, pembongkaran itu dilakukan tanpa adanya komunikasi yang manusiawi, tanpa musyawarah, dan tanpa menyediakan tempat pengganti yang layak bagi Ibu Dedeh untuk tetap bisa mencari nafkah.

"Saya sudah 15 tahun berjualan di sini pak. Saya menggantungkan nasib di warung ini. Tiba-tiba disuruh bongkar tanpa solusi. Saya ingin ada komunikasi pak, saya warga kecil," ujar Ibu Dedeh dengan suara bergetar menahan tangis.

Ibu Dedeh mengaku sangat kecewa dengan sikap pemerintah yang dinilainya kejam dan tragis. Sebagai warga kecil, ia hanya meminta keadilan dan perlakuan yang manusiawi.

"Jangan mentang-mentang saya warga kecil langsung diusir tanpa solusi gini. Kayak KDM, Gubernur aja, ketika membongkar lapak kecil memberikan solusi atau dicarikan tempat yang layak pak. Jangan seperti ini," tegasnya.

Ia berharap, Pemerintah Kabupaten Karawang tidak hanya bisa menggusur, tapi juga mampu memberikan solusi. Baginya, warung kecil itu bukan sekadar tempat jualan, tapi sumber kehidupan untuk menghidupi keluarganya selama belasan tahun.

KEPALA UPTD PPA: LAHAN KAMI PUN NUMPANG

Sementara itu, Kepala UPTD PPA, Ibu Regina, saat dikonfirmasi menuturkan bahwa rencana pembangunan penambahan Gedung PPA ini sudah direncanakan jauh-jauh hari.

Ia mengaku tidak bisa memberikan solusi kepada Ibu Dedeh karena lahan yang ditempati UPTD PPA pun statusnya numpang di kawasan Islamic Center.

"Saran saya coba aja konsultasikan ke Pengurus Islamic Center," ujar Regina singkat.

Jawaban tersebut justru semakin melukai hati Ibu Dedeh. Ia merasa dilempar dari satu instansi ke instansi lain tanpa ada satupun pihak yang mau bertanggung jawab dan memberikan kepastian.

PEMERINTAH DIMINTA JANGAN TUTUP MATA

Kasus penggusuran Ibu Dedeh ini menjadi potret buram wajah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil. Di satu sisi, pemerintah gencar membangun gedung megah atas nama perlindungan perempuan dan anak, namun di sisi lain justru menggusur seorang perempuan kecil yang selama 15 tahun berjuang menghidupi keluarganya.

Warga sekitar pun menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai tidak memiliki hati. Mereka meminta Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh untuk turun tangan langsung melihat nasib Ibu Dedeh.

"Jangan sampai pembangunan gedung yang katanya untuk melindungi perempuan, justru diawali dengan menelantarkan seorang perempuan kecil. Ini sangat ironis dan memalukan," ujar salah seorang warga.

Masyarakat mendesak agar Dinas PUPR, DP3A, dan Pengurus Islamic Center segera duduk bersama mencari solusi terbaik. Bukan sekadar membongkar, tapi juga memberikan tempat relokasi yang layak agar Ibu Dedeh tetap bisa berjualan dan menyambung hidupnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Karawang terkait solusi bagi Ibu Dedeh. Sang pedagang kecil itu kini hanya bisa pasrah, sambil berharap masih ada hati nurani dari para pejabat yang selama ini ia layani dengan dagangannya.

"Saya hanya minta solusi pak, jangan usir saya begitu saja. Saya sudah 15 tahun di sini," pungkas Ibu Dedeh dengan air mata berlinang.

Redaksi 
KARAWANG - Tangis pilu pecah dari seorang pedagang kecil bernama Ibu Dedeh. Selama 15 tahun, ia menggantungkan hidupnya dari sebuah warung kecil di pinggir Kantor UPTD PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Kabupaten Karawang. Namun kini, ia harus menelan pil pahit: lapaknya dibongkar paksa tanpa solusi, tanpa kejelasan, dan tanpa hati nurani.

Nasib naas itu dialami Ibu Dedeh setelah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) bersama Dinas PUPR Kabupaten Karawang langsung menyuruh membongkar lapak dagangannya, dengan alasan akan ada pembangunan penambahan Gedung PPA.

Ironisnya, pembongkaran itu dilakukan tanpa adanya komunikasi yang manusiawi, tanpa musyawarah, dan tanpa menyediakan tempat pengganti yang layak bagi Ibu Dedeh untuk tetap bisa mencari nafkah.

"Saya sudah 15 tahun berjualan di sini pak. Saya menggantungkan nasib di warung ini. Tiba-tiba disuruh bongkar tanpa solusi. Saya ingin ada komunikasi pak, saya warga kecil," ujar Ibu Dedeh dengan suara bergetar menahan tangis.

Ibu Dedeh mengaku sangat kecewa dengan sikap pemerintah yang dinilainya kejam dan tragis. Sebagai warga kecil, ia hanya meminta keadilan dan perlakuan yang manusiawi.

"Jangan mentang-mentang saya warga kecil langsung diusir tanpa solusi gini. Kayak KDM, Gubernur aja, ketika membongkar lapak kecil memberikan solusi atau dicarikan tempat yang layak pak. Jangan seperti ini," tegasnya.

Ia berharap, Pemerintah Kabupaten Karawang tidak hanya bisa menggusur, tapi juga mampu memberikan solusi. Baginya, warung kecil itu bukan sekadar tempat jualan, tapi sumber kehidupan untuk menghidupi keluarganya selama belasan tahun.

KEPALA UPTD PPA: LAHAN KAMI PUN NUMPANG

Sementara itu, Kepala UPTD PPA, Ibu Regina, saat dikonfirmasi menuturkan bahwa rencana pembangunan penambahan Gedung PPA ini sudah direncanakan jauh-jauh hari.

Ia mengaku tidak bisa memberikan solusi kepada Ibu Dedeh karena lahan yang ditempati UPTD PPA pun statusnya numpang di kawasan Islamic Center.

"Saran saya coba aja konsultasikan ke Pengurus Islamic Center," ujar Regina singkat.

Jawaban tersebut justru semakin melukai hati Ibu Dedeh. Ia merasa dilempar dari satu instansi ke instansi lain tanpa ada satupun pihak yang mau bertanggung jawab dan memberikan kepastian.

PEMERINTAH DIMINTA JANGAN TUTUP MATA

Kasus penggusuran Ibu Dedeh ini menjadi potret buram wajah kebijakan pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil. Di satu sisi, pemerintah gencar membangun gedung megah atas nama perlindungan perempuan dan anak, namun di sisi lain justru menggusur seorang perempuan kecil yang selama 15 tahun berjuang menghidupi keluarganya.

Warga sekitar pun menyayangkan sikap pemerintah yang dinilai tidak memiliki hati. Mereka meminta Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh untuk turun tangan langsung melihat nasib Ibu Dedeh.

"Jangan sampai pembangunan gedung yang katanya untuk melindungi perempuan, justru diawali dengan menelantarkan seorang perempuan kecil. Ini sangat ironis dan memalukan," ujar salah seorang warga.

Masyarakat mendesak agar Dinas PUPR, DP3A, dan Pengurus Islamic Center segera duduk bersama mencari solusi terbaik. Bukan sekadar membongkar, tapi juga memberikan tempat relokasi yang layak agar Ibu Dedeh tetap bisa berjualan dan menyambung hidupnya.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan dari Pemerintah Kabupaten Karawang terkait solusi bagi Ibu Dedeh. Sang pedagang kecil itu kini hanya bisa pasrah, sambil berharap masih ada hati nurani dari para pejabat yang selama ini ia layani dengan dagangannya.

"Saya hanya minta solusi pak, jangan usir saya begitu saja. Saya sudah 15 tahun di sini," pungkas Ibu Dedeh dengan air mata berlinang.

Redaksi 

Polemik Parkir Stadion Singaperbangsa, Askun Sebut Kadisparpora Songong Dahului Bupati

KARAWANG - Polemik tarif dan pengelolaan parkir Stadion Singaperbangsa oleh pihak ketiga memicu sikap tegas Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh yang akhirnya menggariskan setiap kendaraan yang parkir di lokasi tersebut.

Menyikapi polemik ini, Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian, S.H., M.H., mengapresiasi atas ketegasan sikap Bupati Aep tersebut.

Namun demikian, Askun (sapaan akrab) menegaskan bahwa pihak ketiga (perusahaan pengelola parkir) tidak bisa disalahkan sepenuhnya oleh pemkab. Karena menurutnya, kesalahan ini murni akibat tidak adanya koordinasi Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Karawang, Abas Sudrajat kepada Bupati Aep.

Ditegaskan Askun, seharusnya Kadisparpora menyampaikan laporan terlebih dahulu kepada Bupati Aep, sebelum melegalkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan parkir Stadion Singaperbangsa dengan pihak ketiga.

Sehingga Askun menilai jika Kadisparpora telah berbuat 'songong', karena tidak menghargai dan mendahului kebijakan bupati. Terlebih, proyek renovasi Stadion Singaperbangsa belum 100% rampung.

Dalam persoalan ini Askun menegaskan, seluruh pejabat OPD jangan sampai memiliki pemikiran merasa dekat dengan bupati, sehingga mengambil kebijakan tanpa arahan dari bupati. 

"Bawahan dan pimpinan itu memang harus bersinergi, agar setiap kebijakan dan program kerja sesuai dengan rencana kerja. Tapi bukan berarti harus mendahului kebijakan pimpinan (bupati, red). Nah, dalam persoalan parkir Stadion Singaperbangsa ini, saya nyatakan biang keroknya Kadisparpora yang songong," tutur Askun, Kamis (19/11/2026).

Usul Semua Parkir Fasilitas Umum Digratiskan atau Bayar Flat

Ketua DPC PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Karawang ini juga mengusulkan agar setiap parkir di tempat fasilitas umum yang dibangun dan dibiayai APBD untuk digratiskan. Jika pun tidak dengan alasan masuk Pendatapan Asli Daerah (PAD), maka masyarakat cuku bayar flat.

"Misal untuk kendaraan roda dua, masyarakat cukup bayar Rp2 ribu rupiah saja dan mobil misal Rp4 ribu, gak boleh lebih dari itu. Artinya, jangan sampai memberatkan masyarakat yang ingin menikmati fasilitas umum," tuturnya.

Dalam pengelolaannya, Askun menegaskan perlu adanya aturan yang tegas dan jelas dalam PKS pengelolaan parkir di tempat fasilitas umum. Misal, ketika kendaraan hilang, maka pengelola parkir wajib bertanggungjawab.

"Selama ini kan gak begitu. Begitu kejadian kendaraan hilang, pengelola parkir gak mau tanggung jawab. Padahal mereka mendapat keuntungan dari pengelolaan parkir itu," terangnya.

Kedua, sambung Askun, harus dipastikan target PAD pertahunnya untuk setiap PKS pengelolaan parkir di tempat fasilitas umum. Jangan sampai retribusi parkir setiap tahunnya tidak pernah mencapai target karena dugaan menguap.

"Selama ini kan tidak pernah ada retribusi parkir yang dikelola oleh pihak ketiga yang mencapai target. Mereka selalu alasan rugi. Tapi begitu PKS-nya akan dicabut dan dialihkan ke perusahaan atau pengelola lain, mereka malah lebih galak dari pejabat," sindirnya.

Dalam persoalan ini, Askun menegaskan perlu adanya koordinasi yang lebih terintegritas antara Disparpora, Dishub, Satpol PP dan Bapenda. Agar retribusi parkir di tempat fasilitas umum tetap mencapai target dan masyarakat tidak merasa keberatan.

"Enter point-nya adalah jangan sampai memberatkan masyarakat. Jangan sampai masyarakat sudah bayar pajak untuk bangun fasilitas umum, tapi fasilitas umumnya ditarif biaya parkir yang memberatkan masyarakat," tutup Askun.

Redaksi 
KARAWANG - Polemik tarif dan pengelolaan parkir Stadion Singaperbangsa oleh pihak ketiga memicu sikap tegas Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh yang akhirnya menggariskan setiap kendaraan yang parkir di lokasi tersebut.

Menyikapi polemik ini, Praktisi Hukum dan Pengamat Kebijakan, Asep Agustian, S.H., M.H., mengapresiasi atas ketegasan sikap Bupati Aep tersebut.

Namun demikian, Askun (sapaan akrab) menegaskan bahwa pihak ketiga (perusahaan pengelola parkir) tidak bisa disalahkan sepenuhnya oleh pemkab. Karena menurutnya, kesalahan ini murni akibat tidak adanya koordinasi Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disparpora) Karawang, Abas Sudrajat kepada Bupati Aep.

Ditegaskan Askun, seharusnya Kadisparpora menyampaikan laporan terlebih dahulu kepada Bupati Aep, sebelum melegalkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) pengelolaan parkir Stadion Singaperbangsa dengan pihak ketiga.

Sehingga Askun menilai jika Kadisparpora telah berbuat 'songong', karena tidak menghargai dan mendahului kebijakan bupati. Terlebih, proyek renovasi Stadion Singaperbangsa belum 100% rampung.

Dalam persoalan ini Askun menegaskan, seluruh pejabat OPD jangan sampai memiliki pemikiran merasa dekat dengan bupati, sehingga mengambil kebijakan tanpa arahan dari bupati. 

"Bawahan dan pimpinan itu memang harus bersinergi, agar setiap kebijakan dan program kerja sesuai dengan rencana kerja. Tapi bukan berarti harus mendahului kebijakan pimpinan (bupati, red). Nah, dalam persoalan parkir Stadion Singaperbangsa ini, saya nyatakan biang keroknya Kadisparpora yang songong," tutur Askun, Kamis (19/11/2026).

Usul Semua Parkir Fasilitas Umum Digratiskan atau Bayar Flat

Ketua DPC PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Karawang ini juga mengusulkan agar setiap parkir di tempat fasilitas umum yang dibangun dan dibiayai APBD untuk digratiskan. Jika pun tidak dengan alasan masuk Pendatapan Asli Daerah (PAD), maka masyarakat cuku bayar flat.

"Misal untuk kendaraan roda dua, masyarakat cukup bayar Rp2 ribu rupiah saja dan mobil misal Rp4 ribu, gak boleh lebih dari itu. Artinya, jangan sampai memberatkan masyarakat yang ingin menikmati fasilitas umum," tuturnya.

Dalam pengelolaannya, Askun menegaskan perlu adanya aturan yang tegas dan jelas dalam PKS pengelolaan parkir di tempat fasilitas umum. Misal, ketika kendaraan hilang, maka pengelola parkir wajib bertanggungjawab.

"Selama ini kan gak begitu. Begitu kejadian kendaraan hilang, pengelola parkir gak mau tanggung jawab. Padahal mereka mendapat keuntungan dari pengelolaan parkir itu," terangnya.

Kedua, sambung Askun, harus dipastikan target PAD pertahunnya untuk setiap PKS pengelolaan parkir di tempat fasilitas umum. Jangan sampai retribusi parkir setiap tahunnya tidak pernah mencapai target karena dugaan menguap.

"Selama ini kan tidak pernah ada retribusi parkir yang dikelola oleh pihak ketiga yang mencapai target. Mereka selalu alasan rugi. Tapi begitu PKS-nya akan dicabut dan dialihkan ke perusahaan atau pengelola lain, mereka malah lebih galak dari pejabat," sindirnya.

Dalam persoalan ini, Askun menegaskan perlu adanya koordinasi yang lebih terintegritas antara Disparpora, Dishub, Satpol PP dan Bapenda. Agar retribusi parkir di tempat fasilitas umum tetap mencapai target dan masyarakat tidak merasa keberatan.

"Enter point-nya adalah jangan sampai memberatkan masyarakat. Jangan sampai masyarakat sudah bayar pajak untuk bangun fasilitas umum, tapi fasilitas umumnya ditarif biaya parkir yang memberatkan masyarakat," tutup Askun.

Redaksi 

Rabu, 18 November 2026

DPP AKPERSI DESAK BARESKRIM SEGERA PANGGIL SEKDES CIKUDA AA, TEMUAN DUGAAN PEMALSUAN TANDA TANGAN DAN ALIRAN DANA RP1,812 MILIAR DISOROTI

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI) mendesak Bareskrim Mabes Polri segera memanggil dan meminta klarifikasi Sekretaris Desa (Sekdes) Cikuda berinisial AA terkait dugaan penggelapan dana pembayaran lahan, indikasi gratifikasi, serta dugaan pemalsuan tanda tangan masyarakat dalam rangkaian transaksi dan pengurusan dokumen pertanahan di Desa Cikuda, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Desakan tersebut disampaikan menyusul hasil penelusuran informasi, investigasi awal, dan pengumpulan dokumen yang dilakukan DPP AKPERSI. Dalam penelusuran tersebut, organisasi ini mengaku menemukan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum, terutama menyangkut keabsahan dokumen pertanahan, aliran dana pembayaran lahan, serta dugaan keterlibatan aparatur pemerintahan desa.

Sebagai tindak lanjut, DPP AKPERSI telah menyampaikan laporan resmi kepada Bareskrim Mabes Polri melalui surat Nomor 073/DPP/AKPERSI/XI/2026 tertanggal 1 November 2026.

Laporan tersebut diserahkan pada Rabu, 4 November 2026, oleh Yulius Bria, C.BJ., C.EJ., selaku Ketua Divisi Investigasi, Intelijen & Monitoring DPP AKPERSI.

Penyerahan laporan dibuktikan dengan dokumen surat yang telah dibubuhi cap penerimaan Bareskrim Polri, disertai pencatatan tanggal penerimaan 4 November 2026 dan tanda tangan atau paraf penerima.

Surat tersebut ditujukan kepada Kapolri melalui Kepala Bareskrim Polri, dengan perhatian kepada pejabat terkait di lingkungan Bareskrim Mabes Polri.

TEMUAN DUGAAN PEMALSUAN TANDA TANGAN MASYARAKAT JADI PERHATIAN SERIUS

Salah satu temuan awal yang menjadi perhatian DPP AKPERSI dalam penelusuran di lapangan adalah adanya indikasi dugaan pemalsuan tanda tangan masyarakat pada dokumen yang berkaitan dengan persoalan pertanahan di Desa Cikuda.

Temuan tersebut menjadi persoalan serius karena keabsahan tanda tangan merupakan bagian penting dalam memastikan persetujuan, keterlibatan, dan keabsahan suatu dokumen dalam proses transaksi maupun administrasi pertanahan.

DPP AKPERSI meminta Bareskrim Mabes Polri menelusuri secara menyeluruh dokumen-dokumen yang dipersoalkan, termasuk memastikan apakah tanda tangan yang tercantum benar-benar dibuat atau disetujui oleh masyarakat yang namanya tertera dalam dokumen tersebut.

Pemeriksaan diharapkan mencakup:

1. Identifikasi dokumen yang diduga memuat tanda tangan tidak sah.
2. Klarifikasi langsung kepada masyarakat yang namanya tercantum dalam dokumen.
3. Pemeriksaan terhadap pihak yang membuat, menggunakan, mengajukan, atau mengurus dokumen tersebut.
4. Pencocokan tanda tangan yang dipersoalkan dengan spesimen tanda tangan pembanding yang sah.
5. Pemeriksaan laboratorium forensik terhadap dokumen asli apabila diperlukan.
6. Penelusuran pihak yang mengetahui, terlibat, atau memperoleh manfaat dari penggunaan dokumen tersebut.

DPP AKPERSI menilai, apabila dugaan pemalsuan tersebut terbukti berdasarkan pemeriksaan forensik dan alat bukti yang sah, maka persoalan tersebut dapat mengarah pada dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau tindak pidana lainnya sesuai ketentuan hukum.

Organisasi ini juga meminta agar masyarakat yang merasa tanda tangannya digunakan tanpa persetujuan memperoleh ruang untuk memberikan keterangan secara langsung kepada penyidik.

SEKDES AA DIMINTA SEGERA DIPANGGIL DAN DIMINTAI KLARIFIKASI

Dugaan keterkaitan Sekdes Cikuda berinisial AA menjadi salah satu fokus utama laporan DPP AKPERSI kepada Bareskrim Mabes Polri.

DPP AKPERSI secara tegas mendesak penyidik segera memanggil dan meminta klarifikasi AA untuk menjelaskan dugaan perannya dalam rangkaian transaksi pembayaran lahan dan pengurusan dokumen pertanahan di wilayah Desa Cikuda.

Pemanggilan tersebut dinilai penting untuk memperoleh kejelasan mengenai kemungkinan keterlibatan yang bersangkutan dalam proses penerimaan, penitipan, penyerahan, pengelolaan, maupun pendistribusian dana pembayaran lahan.

Selain itu, terdapat sejumlah hal yang perlu diklarifikasi, antara lain:

1. Apakah AA pernah menerima, menyimpan, atau menguasai dana pembayaran lahan yang menjadi objek laporan?
2. Apakah terdapat uang yang dititipkan kepada AA untuk diteruskan kepada pemilik atau pihak yang berhak atas tanah?
3. Apakah AA menerima komisi, fee, hadiah, atau bentuk keuntungan lainnya dalam proses transaksi maupun pengurusan SPH?
4. Apakah AA memiliki keterlibatan dalam pembuatan, penerbitan, penandatanganan, atau fasilitasi dokumen pertanahan?
5. Apakah AA mengetahui adanya tanda tangan masyarakat yang dipersoalkan dalam dokumen pertanahan?
6. Apakah AA mengetahui proses pembuatan dan penggunaan dokumen yang diduga memuat tanda tangan tidak sah?
7. Apakah terdapat hubungan antara keterangan AA dalam perkara pertanahan sebelumnya dengan dokumen dan transaksi yang sekarang dilaporkan?

DPP AKPERSI meminta agar pemeriksaan terhadap AA dilakukan berdasarkan dokumen, keterangan saksi, dan alat bukti yang sah.

Desakan pemanggilan tersebut bukan merupakan penetapan kesalahan ataupun pernyataan bahwa AA telah terbukti melakukan tindak pidana. Langkah tersebut dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan memastikan seluruh pihak yang memiliki informasi relevan dapat memberikan keterangan kepada penyidik.

DUA KUITANSI PEMBAYARAN MENCAPAI RP1,812 MILIAR

Dalam laporan yang disampaikan kepada Bareskrim, DPP AKPERSI turut melampirkan dua dokumen pembayaran yang mencantumkan pihak pemberi uang berinisial D.M.

Dokumen pertama berupa kuitansi Nomor 063/XII/2023/AKP tertanggal 15 Mei 2023 dengan nominal Rp360.420.000. Pembayaran tersebut disebut berkaitan dengan Surat Pernyataan Hak (SPH) atas lahan seluas 18.021 meter persegi di Desa Cikuda.

Dokumen kedua berupa kuitansi tanpa nomor tertanggal 26 September 2023 dengan nominal Rp1.451.580.000. Pembayaran tersebut disebut berkaitan dengan lahan di Blok Cinangsi Peral 21 seluas 48.386 meter persegi.

Jika dijumlahkan, kedua dokumen tersebut mencatat nominal pembayaran sebesar Rp1.812.000.000 dengan total luas lahan mencapai 66.407 meter persegi.

Besarnya nominal pembayaran tersebut menjadi salah satu dasar permintaan DPP AKPERSI agar penyidik menelusuri aliran dana secara menyeluruh.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan siapa penerima langsung maupun melalui perantara, apakah dana benar-benar diserahkan kepada pemilik atau pihak yang berhak, serta apakah terdapat selisih antara nominal yang dibayarkan, diterima, dan dipertanggungjawabkan.

DPP AKPERSI menegaskan bahwa angka Rp1,812 miliar merupakan akumulasi nominal yang tercantum dalam dua dokumen pembayaran, bukan penetapan kerugian ataupun kesimpulan bahwa tindak pidana penggelapan telah terbukti.

DOKUMEN KOMITMEN FEE RP30 RIBU DAN RP5 RIBU PER METER PERSEGI TURUT DISOROTI

Selain dua dokumen pembayaran, DPP AKPERSI juga memperoleh dokumen berjudul "Surat Perjanjian Komitmen Fee atas Mediasi Jual/Beli Tanah Desa Cikuda, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor".

Dalam dokumen tersebut tercantum dua pihak berinisial D.M. dan A.

Dokumen itu memuat komitmen fee sebesar Rp30.000 per meter persegi, termasuk untuk pihak-pihak yang terlibat dalam proses lapangan dan mediasi, serta Rp5.000 per meter persegi untuk SPH yang telah diselesaikan.

Luas transaksi yang disebutkan dalam dokumen tersebut mencapai 11 hektare.

Keberadaan dokumen komitmen fee itu menjadi materi yang diminta untuk diperiksa lebih lanjut, khususnya mengenai dasar pemberian, realisasi pembayaran, pihak penerima, mekanisme pembagian, serta pekerjaan atau jasa yang menjadi dasar pembayaran.

DPP AKPERSI meminta penyidik memastikan apakah pembayaran tersebut merupakan imbalan jasa yang sah atau terdapat indikasi pemberian uang maupun keuntungan yang berkaitan dengan kewenangan jabatan aparatur pemerintahan.

DUGAAN GRATIFIKASI DAN PENGGELAPAN DANA DIMINTA DIUSUT MENYELURUH

DPP AKPERSI meminta Bareskrim Polri mendalami kemungkinan adanya penguasaan dana pembayaran tanah yang tidak diserahkan kepada pihak yang berhak atau digunakan tidak sesuai dengan tujuan transaksi.

Selain itu, penyidik diminta menelusuri kemungkinan adanya pemberian uang, komisi, hadiah, atau bentuk keuntungan lain kepada aparatur pemerintahan yang berkaitan dengan jabatan dan kewenangannya.

Menurut DPP AKPERSI, pemeriksaan harus dilakukan dengan menguji unsur hukum masing-masing dugaan, termasuk kepemilikan dana, dasar penguasaan, tujuan pemberian, status pihak penerima, serta hubungan pemberian dengan kewenangan jabatan.

Apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, DPP AKPERSI meminta agar aspek tersebut dikoordinasikan dengan Kortastipidkor Polri sesuai kewenangannya.

BLOK CINANGSI PERAL 21 DIMINTA DICOCOКKAN DENGAN SENGKETA LAHAN ANANDAYA HOME RESORT

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah informasi mengenai kesesuaian lokasi lahan di Blok Cinangsi Peral 21 seluas 48.386 meter persegi dengan informasi sengketa tanah yang berkaitan dengan proyek Anandaya Home Resort dan PT Anugerah Kreasi Propertama.

DPP AKPERSI meminta penyidik memastikan apakah bidang tanah yang tercantum dalam kuitansi pembayaran tanggal 26 September 2023 memiliki hubungan fisik maupun hukum dengan objek sengketa proyek tersebut.

Pemeriksaan diharapkan mencakup peta bidang, koordinat, batas tanah, luas, riwayat kepemilikan, dokumen peralihan hak, serta pihak-pihak yang menguasai dan memanfaatkan lahan.

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya hubungan hukum atau transaksi dengan PT Anugerah Kreasi Propertama, DPP AKPERSI meminta penyidik melakukan klarifikasi kepada pihak perusahaan.

Pencantuman nama perusahaan tersebut merupakan bagian dari permintaan penelusuran hubungan hukum atas objek tanah, bukan tuduhan bahwa perusahaan telah melakukan tindak pidana.

YULIUS BRIA: SELURUH TEMUAN HARUS MENDAPATKAN KEJELASAN

Ketua Divisi Investigasi, Intelijen & Monitoring DPP AKPERSI, Yulius Bria, C.BJ., C.EJ., menyampaikan laporan tersebut sebagai tindak lanjut penelusuran informasi, investigasi awal, dan pengumpulan dokumen organisasi.

DPP AKPERSI meminta agar temuan mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan masyarakat tidak diabaikan dan mendapatkan pemeriksaan khusus dari aparat penegak hukum.

Organisasi tersebut juga meminta agar pemeriksaan terhadap Sekdes AA segera dilakukan guna memperoleh penjelasan mengenai informasi dan dokumen yang menjadi materi laporan.

DPP AKPERSI menyatakan siap menyerahkan dokumen tambahan, menghadirkan masyarakat yang memiliki keterangan relevan, serta memberikan informasi pendukung apabila dibutuhkan oleh penyidik sesuai ketentuan hukum.

RINO TRIYONO: BARESKRIM HARUS BERTINDAK OBJEKTIF DAN TIDAK TEBANG PILIH

Ketua Umum DPP AKPERSI, Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.EJ., C.BJ., CFLE., C.ILJ., menegaskan bahwa pelaporan tersebut merupakan bentuk partisipasi organisasi dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan masyarakat.

DPP AKPERSI meminta Bareskrim Mabes Polri segera menindaklanjuti laporan, memanggil Sekdes Cikuda berinisial AA untuk dimintai klarifikasi, serta menelusuri seluruh pihak yang memiliki hubungan dengan transaksi dan pengurusan dokumen pertanahan tersebut.

Menurut Rino, persoalan yang dilaporkan tidak boleh hanya dilihat dari sisi administrasi. Penelusuran juga harus menjangkau keabsahan dokumen, dugaan penggunaan tanda tangan masyarakat tanpa persetujuan, aliran dana pembayaran lahan, serta pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari transaksi.

DPP AKPERSI tidak bermaksud menyerang, mendiskreditkan, ataupun mendahului proses hukum terhadap individu maupun badan usaha tertentu.

Namun, setiap temuan yang memiliki dasar informasi dan dokumen pendukung patut mendapatkan perhatian dan pemeriksaan secara profesional.

DPP AKPERSI berharap aparat penegak hukum bertindak objektif, transparan, akuntabel, dan tidak tebang pilih. Apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana, proses hukum harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

DPP AKPERSI MINTA KEJELASAN HUKUM BAGI MASYARAKAT

Dengan adanya bukti penerimaan surat Bareskrim Polri pada 4 November 2026, DPP AKPERSI berharap laporan tersebut segera mendapatkan penelaahan dan tindak lanjut sesuai prosedur.

Organisasi tersebut meminta agar pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari keabsahan dokumen pertanahan, dugaan pemalsuan tanda tangan masyarakat, aliran dana pembayaran lahan, dokumen komitmen fee, hingga kemungkinan adanya pemberian keuntungan yang berkaitan dengan kewenangan jabatan.

DPP AKPERSI juga meminta koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk memperoleh data resmi mengenai riwayat hak, pemegang hak, peralihan hak, peta bidang, dan dokumen pertanahan yang relevan.

DPP AKPERSI mendesak Bareskrim Mabes Polri segera memanggil Sekdes Cikuda berinisial AA, memeriksa dugaan pemalsuan tanda tangan masyarakat, serta menelusuri aliran dana pembayaran lahan yang tercatat mencapai Rp1,812 miliar.

Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, menjawab pertanyaan masyarakat, serta memastikan bahwa seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Rilis DPP AKPERSI
JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI) mendesak Bareskrim Mabes Polri segera memanggil dan meminta klarifikasi Sekretaris Desa (Sekdes) Cikuda berinisial AA terkait dugaan penggelapan dana pembayaran lahan, indikasi gratifikasi, serta dugaan pemalsuan tanda tangan masyarakat dalam rangkaian transaksi dan pengurusan dokumen pertanahan di Desa Cikuda, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Desakan tersebut disampaikan menyusul hasil penelusuran informasi, investigasi awal, dan pengumpulan dokumen yang dilakukan DPP AKPERSI. Dalam penelusuran tersebut, organisasi ini mengaku menemukan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum, terutama menyangkut keabsahan dokumen pertanahan, aliran dana pembayaran lahan, serta dugaan keterlibatan aparatur pemerintahan desa.

Sebagai tindak lanjut, DPP AKPERSI telah menyampaikan laporan resmi kepada Bareskrim Mabes Polri melalui surat Nomor 073/DPP/AKPERSI/XI/2026 tertanggal 1 November 2026.

Laporan tersebut diserahkan pada Rabu, 4 November 2026, oleh Yulius Bria, C.BJ., C.EJ., selaku Ketua Divisi Investigasi, Intelijen & Monitoring DPP AKPERSI.

Penyerahan laporan dibuktikan dengan dokumen surat yang telah dibubuhi cap penerimaan Bareskrim Polri, disertai pencatatan tanggal penerimaan 4 November 2026 dan tanda tangan atau paraf penerima.

Surat tersebut ditujukan kepada Kapolri melalui Kepala Bareskrim Polri, dengan perhatian kepada pejabat terkait di lingkungan Bareskrim Mabes Polri.

TEMUAN DUGAAN PEMALSUAN TANDA TANGAN MASYARAKAT JADI PERHATIAN SERIUS

Salah satu temuan awal yang menjadi perhatian DPP AKPERSI dalam penelusuran di lapangan adalah adanya indikasi dugaan pemalsuan tanda tangan masyarakat pada dokumen yang berkaitan dengan persoalan pertanahan di Desa Cikuda.

Temuan tersebut menjadi persoalan serius karena keabsahan tanda tangan merupakan bagian penting dalam memastikan persetujuan, keterlibatan, dan keabsahan suatu dokumen dalam proses transaksi maupun administrasi pertanahan.

DPP AKPERSI meminta Bareskrim Mabes Polri menelusuri secara menyeluruh dokumen-dokumen yang dipersoalkan, termasuk memastikan apakah tanda tangan yang tercantum benar-benar dibuat atau disetujui oleh masyarakat yang namanya tertera dalam dokumen tersebut.

Pemeriksaan diharapkan mencakup:

1. Identifikasi dokumen yang diduga memuat tanda tangan tidak sah.
2. Klarifikasi langsung kepada masyarakat yang namanya tercantum dalam dokumen.
3. Pemeriksaan terhadap pihak yang membuat, menggunakan, mengajukan, atau mengurus dokumen tersebut.
4. Pencocokan tanda tangan yang dipersoalkan dengan spesimen tanda tangan pembanding yang sah.
5. Pemeriksaan laboratorium forensik terhadap dokumen asli apabila diperlukan.
6. Penelusuran pihak yang mengetahui, terlibat, atau memperoleh manfaat dari penggunaan dokumen tersebut.

DPP AKPERSI menilai, apabila dugaan pemalsuan tersebut terbukti berdasarkan pemeriksaan forensik dan alat bukti yang sah, maka persoalan tersebut dapat mengarah pada dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau tindak pidana lainnya sesuai ketentuan hukum.

Organisasi ini juga meminta agar masyarakat yang merasa tanda tangannya digunakan tanpa persetujuan memperoleh ruang untuk memberikan keterangan secara langsung kepada penyidik.

SEKDES AA DIMINTA SEGERA DIPANGGIL DAN DIMINTAI KLARIFIKASI

Dugaan keterkaitan Sekdes Cikuda berinisial AA menjadi salah satu fokus utama laporan DPP AKPERSI kepada Bareskrim Mabes Polri.

DPP AKPERSI secara tegas mendesak penyidik segera memanggil dan meminta klarifikasi AA untuk menjelaskan dugaan perannya dalam rangkaian transaksi pembayaran lahan dan pengurusan dokumen pertanahan di wilayah Desa Cikuda.

Pemanggilan tersebut dinilai penting untuk memperoleh kejelasan mengenai kemungkinan keterlibatan yang bersangkutan dalam proses penerimaan, penitipan, penyerahan, pengelolaan, maupun pendistribusian dana pembayaran lahan.

Selain itu, terdapat sejumlah hal yang perlu diklarifikasi, antara lain:

1. Apakah AA pernah menerima, menyimpan, atau menguasai dana pembayaran lahan yang menjadi objek laporan?
2. Apakah terdapat uang yang dititipkan kepada AA untuk diteruskan kepada pemilik atau pihak yang berhak atas tanah?
3. Apakah AA menerima komisi, fee, hadiah, atau bentuk keuntungan lainnya dalam proses transaksi maupun pengurusan SPH?
4. Apakah AA memiliki keterlibatan dalam pembuatan, penerbitan, penandatanganan, atau fasilitasi dokumen pertanahan?
5. Apakah AA mengetahui adanya tanda tangan masyarakat yang dipersoalkan dalam dokumen pertanahan?
6. Apakah AA mengetahui proses pembuatan dan penggunaan dokumen yang diduga memuat tanda tangan tidak sah?
7. Apakah terdapat hubungan antara keterangan AA dalam perkara pertanahan sebelumnya dengan dokumen dan transaksi yang sekarang dilaporkan?

DPP AKPERSI meminta agar pemeriksaan terhadap AA dilakukan berdasarkan dokumen, keterangan saksi, dan alat bukti yang sah.

Desakan pemanggilan tersebut bukan merupakan penetapan kesalahan ataupun pernyataan bahwa AA telah terbukti melakukan tindak pidana. Langkah tersebut dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan memastikan seluruh pihak yang memiliki informasi relevan dapat memberikan keterangan kepada penyidik.

DUA KUITANSI PEMBAYARAN MENCAPAI RP1,812 MILIAR

Dalam laporan yang disampaikan kepada Bareskrim, DPP AKPERSI turut melampirkan dua dokumen pembayaran yang mencantumkan pihak pemberi uang berinisial D.M.

Dokumen pertama berupa kuitansi Nomor 063/XII/2023/AKP tertanggal 15 Mei 2023 dengan nominal Rp360.420.000. Pembayaran tersebut disebut berkaitan dengan Surat Pernyataan Hak (SPH) atas lahan seluas 18.021 meter persegi di Desa Cikuda.

Dokumen kedua berupa kuitansi tanpa nomor tertanggal 26 September 2023 dengan nominal Rp1.451.580.000. Pembayaran tersebut disebut berkaitan dengan lahan di Blok Cinangsi Peral 21 seluas 48.386 meter persegi.

Jika dijumlahkan, kedua dokumen tersebut mencatat nominal pembayaran sebesar Rp1.812.000.000 dengan total luas lahan mencapai 66.407 meter persegi.

Besarnya nominal pembayaran tersebut menjadi salah satu dasar permintaan DPP AKPERSI agar penyidik menelusuri aliran dana secara menyeluruh.

Pemeriksaan diperlukan untuk memastikan siapa penerima langsung maupun melalui perantara, apakah dana benar-benar diserahkan kepada pemilik atau pihak yang berhak, serta apakah terdapat selisih antara nominal yang dibayarkan, diterima, dan dipertanggungjawabkan.

DPP AKPERSI menegaskan bahwa angka Rp1,812 miliar merupakan akumulasi nominal yang tercantum dalam dua dokumen pembayaran, bukan penetapan kerugian ataupun kesimpulan bahwa tindak pidana penggelapan telah terbukti.

DOKUMEN KOMITMEN FEE RP30 RIBU DAN RP5 RIBU PER METER PERSEGI TURUT DISOROTI

Selain dua dokumen pembayaran, DPP AKPERSI juga memperoleh dokumen berjudul "Surat Perjanjian Komitmen Fee atas Mediasi Jual/Beli Tanah Desa Cikuda, Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor".

Dalam dokumen tersebut tercantum dua pihak berinisial D.M. dan A.

Dokumen itu memuat komitmen fee sebesar Rp30.000 per meter persegi, termasuk untuk pihak-pihak yang terlibat dalam proses lapangan dan mediasi, serta Rp5.000 per meter persegi untuk SPH yang telah diselesaikan.

Luas transaksi yang disebutkan dalam dokumen tersebut mencapai 11 hektare.

Keberadaan dokumen komitmen fee itu menjadi materi yang diminta untuk diperiksa lebih lanjut, khususnya mengenai dasar pemberian, realisasi pembayaran, pihak penerima, mekanisme pembagian, serta pekerjaan atau jasa yang menjadi dasar pembayaran.

DPP AKPERSI meminta penyidik memastikan apakah pembayaran tersebut merupakan imbalan jasa yang sah atau terdapat indikasi pemberian uang maupun keuntungan yang berkaitan dengan kewenangan jabatan aparatur pemerintahan.

DUGAAN GRATIFIKASI DAN PENGGELAPAN DANA DIMINTA DIUSUT MENYELURUH

DPP AKPERSI meminta Bareskrim Polri mendalami kemungkinan adanya penguasaan dana pembayaran tanah yang tidak diserahkan kepada pihak yang berhak atau digunakan tidak sesuai dengan tujuan transaksi.

Selain itu, penyidik diminta menelusuri kemungkinan adanya pemberian uang, komisi, hadiah, atau bentuk keuntungan lain kepada aparatur pemerintahan yang berkaitan dengan jabatan dan kewenangannya.

Menurut DPP AKPERSI, pemeriksaan harus dilakukan dengan menguji unsur hukum masing-masing dugaan, termasuk kepemilikan dana, dasar penguasaan, tujuan pemberian, status pihak penerima, serta hubungan pemberian dengan kewenangan jabatan.

Apabila ditemukan indikasi tindak pidana korupsi, DPP AKPERSI meminta agar aspek tersebut dikoordinasikan dengan Kortastipidkor Polri sesuai kewenangannya.

BLOK CINANGSI PERAL 21 DIMINTA DICOCOКKAN DENGAN SENGKETA LAHAN ANANDAYA HOME RESORT

Persoalan lain yang turut menjadi perhatian adalah informasi mengenai kesesuaian lokasi lahan di Blok Cinangsi Peral 21 seluas 48.386 meter persegi dengan informasi sengketa tanah yang berkaitan dengan proyek Anandaya Home Resort dan PT Anugerah Kreasi Propertama.

DPP AKPERSI meminta penyidik memastikan apakah bidang tanah yang tercantum dalam kuitansi pembayaran tanggal 26 September 2023 memiliki hubungan fisik maupun hukum dengan objek sengketa proyek tersebut.

Pemeriksaan diharapkan mencakup peta bidang, koordinat, batas tanah, luas, riwayat kepemilikan, dokumen peralihan hak, serta pihak-pihak yang menguasai dan memanfaatkan lahan.

Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya hubungan hukum atau transaksi dengan PT Anugerah Kreasi Propertama, DPP AKPERSI meminta penyidik melakukan klarifikasi kepada pihak perusahaan.

Pencantuman nama perusahaan tersebut merupakan bagian dari permintaan penelusuran hubungan hukum atas objek tanah, bukan tuduhan bahwa perusahaan telah melakukan tindak pidana.

YULIUS BRIA: SELURUH TEMUAN HARUS MENDAPATKAN KEJELASAN

Ketua Divisi Investigasi, Intelijen & Monitoring DPP AKPERSI, Yulius Bria, C.BJ., C.EJ., menyampaikan laporan tersebut sebagai tindak lanjut penelusuran informasi, investigasi awal, dan pengumpulan dokumen organisasi.

DPP AKPERSI meminta agar temuan mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan masyarakat tidak diabaikan dan mendapatkan pemeriksaan khusus dari aparat penegak hukum.

Organisasi tersebut juga meminta agar pemeriksaan terhadap Sekdes AA segera dilakukan guna memperoleh penjelasan mengenai informasi dan dokumen yang menjadi materi laporan.

DPP AKPERSI menyatakan siap menyerahkan dokumen tambahan, menghadirkan masyarakat yang memiliki keterangan relevan, serta memberikan informasi pendukung apabila dibutuhkan oleh penyidik sesuai ketentuan hukum.

RINO TRIYONO: BARESKRIM HARUS BERTINDAK OBJEKTIF DAN TIDAK TEBANG PILIH

Ketua Umum DPP AKPERSI, Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.EJ., C.BJ., CFLE., C.ILJ., menegaskan bahwa pelaporan tersebut merupakan bentuk partisipasi organisasi dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan masyarakat.

DPP AKPERSI meminta Bareskrim Mabes Polri segera menindaklanjuti laporan, memanggil Sekdes Cikuda berinisial AA untuk dimintai klarifikasi, serta menelusuri seluruh pihak yang memiliki hubungan dengan transaksi dan pengurusan dokumen pertanahan tersebut.

Menurut Rino, persoalan yang dilaporkan tidak boleh hanya dilihat dari sisi administrasi. Penelusuran juga harus menjangkau keabsahan dokumen, dugaan penggunaan tanda tangan masyarakat tanpa persetujuan, aliran dana pembayaran lahan, serta pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari transaksi.

DPP AKPERSI tidak bermaksud menyerang, mendiskreditkan, ataupun mendahului proses hukum terhadap individu maupun badan usaha tertentu.

Namun, setiap temuan yang memiliki dasar informasi dan dokumen pendukung patut mendapatkan perhatian dan pemeriksaan secara profesional.

DPP AKPERSI berharap aparat penegak hukum bertindak objektif, transparan, akuntabel, dan tidak tebang pilih. Apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur tindak pidana, proses hukum harus dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

DPP AKPERSI MINTA KEJELASAN HUKUM BAGI MASYARAKAT

Dengan adanya bukti penerimaan surat Bareskrim Polri pada 4 November 2026, DPP AKPERSI berharap laporan tersebut segera mendapatkan penelaahan dan tindak lanjut sesuai prosedur.

Organisasi tersebut meminta agar pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari keabsahan dokumen pertanahan, dugaan pemalsuan tanda tangan masyarakat, aliran dana pembayaran lahan, dokumen komitmen fee, hingga kemungkinan adanya pemberian keuntungan yang berkaitan dengan kewenangan jabatan.

DPP AKPERSI juga meminta koordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk memperoleh data resmi mengenai riwayat hak, pemegang hak, peralihan hak, peta bidang, dan dokumen pertanahan yang relevan.

DPP AKPERSI mendesak Bareskrim Mabes Polri segera memanggil Sekdes Cikuda berinisial AA, memeriksa dugaan pemalsuan tanda tangan masyarakat, serta menelusuri aliran dana pembayaran lahan yang tercatat mencapai Rp1,812 miliar.

Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, menjawab pertanyaan masyarakat, serta memastikan bahwa seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan persoalan tersebut dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Rilis DPP AKPERSI
Notification
This is just an example, you can fill it later with your own note.
Done