BUPATI KARAWANG RAIH CNN INDONESIA AWARDS 2026, AEP SYAEPULOH TARGETKAN SEMUA SISWA SD-SMP BISA BACA TULIS AL-QUR'AN LEWAT MODUL BELAJAR GRATIS

BUPATI KARAWANG RAIH CNN INDONESIA AWARDS 2026, AEP SYAEPULOH TARGETKAN SEMUA SISWA SD-SMP BISA BACA TULIS AL-QUR'AN LEWAT MODUL BELAJAR GRATIS

VERSIT NEWS   

JAKARTA - Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh menargetkan seluruh siswa, mulai SD, SMP, dan SMA di daerahnya bisa membaca tulis Al Qur'an lewat program Modul Belajar Gratis. Hal itu ia sampaikan saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang meraih penghargaan "Leading Inclusive Learning Access Initiative" dalam CNN Indonesia Awards 2026.

Dalam dua tahun pemerintahannya, ia telah mencanangkan program Modul Belajar Gratis untuk seluruh siswa SD hingga SMP. Menurut dia, program itu sebagai solusi bagi orang tua siswa yang selama ini terbebani untuk membeli LKS.

"Alhamdulillah, kepercayaan dan apresiasi terhadap berbagai program Pemerintah Kabupaten Karawang terus menjadi motivasi bagi kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya usai menerima penghargaan CNN Indonesia Award di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Bupati Aep berharap, program tersebut ke depan bisa memperbaiki sumber daya manusia (SDM) di wilayahnya. Sebab, kata dia, pembangunan di daerah bukan hanya dilakukan secara fisik, namun juga manusia.

Ke depan, ia menargetkan seluruh siswa di Karawang bisa membaca dan menulis Al-Qur'an. Selain lewat LKS, program itu akan dilakukan lewat ekstrakurikuler.

Sebab, lanjut dia, selain sebagai daerah industri, Karawang tercatat memiliki 560 pesantren. Sehingga, selain ilmu pengetahuan umum, seluruh siswa juga memiliki pengetahuan di bidang agama.

"Kami akan memasukkan muatan lokal atau ekstrakurikuler 'Membaca dan Menulis Al-Qur’an' ke dalam kurikulum di 853 SD, 90 SMP Negeri, serta TK yang tersebar di seluruh Kabupaten Karawang," kata dia.

"Karawang Maju bukan sekadar slogan, tetapi komitmen untuk terus menghadirkan perubahan dan manfaat bagi seluruh masyarakat Karawang," tambahnya.

Pemkab Karawang menghadirkan modul atau lembar kerja siswa (LKS) gratis bagi seluruh siswa SD dan SMP negeri mulai tahun ajaran 2026/2027. Implementasi ini dipercepat dari rencana sebelumnya setahun kemudian.

Anggaran sebesar Rp7 miliar dialokasikan untuk program ini agar siswa bisa mendapatkannya secara gratis. Dengan demikian, bahan pembelajaran tak lagi menjadi beban pengeluaran orang tua di Karawang.

Redaksi 

JAKARTA - Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh menargetkan seluruh siswa, mulai SD, SMP, dan SMA di daerahnya bisa membaca tulis Al Qur'an lewat program Modul Belajar Gratis. Hal itu ia sampaikan saat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang meraih penghargaan "Leading Inclusive Learning Access Initiative" dalam CNN Indonesia Awards 2026.

Dalam dua tahun pemerintahannya, ia telah mencanangkan program Modul Belajar Gratis untuk seluruh siswa SD hingga SMP. Menurut dia, program itu sebagai solusi bagi orang tua siswa yang selama ini terbebani untuk membeli LKS.

"Alhamdulillah, kepercayaan dan apresiasi terhadap berbagai program Pemerintah Kabupaten Karawang terus menjadi motivasi bagi kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," ujarnya usai menerima penghargaan CNN Indonesia Award di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Bupati Aep berharap, program tersebut ke depan bisa memperbaiki sumber daya manusia (SDM) di wilayahnya. Sebab, kata dia, pembangunan di daerah bukan hanya dilakukan secara fisik, namun juga manusia.

Ke depan, ia menargetkan seluruh siswa di Karawang bisa membaca dan menulis Al-Qur'an. Selain lewat LKS, program itu akan dilakukan lewat ekstrakurikuler.

Sebab, lanjut dia, selain sebagai daerah industri, Karawang tercatat memiliki 560 pesantren. Sehingga, selain ilmu pengetahuan umum, seluruh siswa juga memiliki pengetahuan di bidang agama.

"Kami akan memasukkan muatan lokal atau ekstrakurikuler 'Membaca dan Menulis Al-Qur’an' ke dalam kurikulum di 853 SD, 90 SMP Negeri, serta TK yang tersebar di seluruh Kabupaten Karawang," kata dia.

"Karawang Maju bukan sekadar slogan, tetapi komitmen untuk terus menghadirkan perubahan dan manfaat bagi seluruh masyarakat Karawang," tambahnya.

Pemkab Karawang menghadirkan modul atau lembar kerja siswa (LKS) gratis bagi seluruh siswa SD dan SMP negeri mulai tahun ajaran 2026/2027. Implementasi ini dipercepat dari rencana sebelumnya setahun kemudian.

Anggaran sebesar Rp7 miliar dialokasikan untuk program ini agar siswa bisa mendapatkannya secara gratis. Dengan demikian, bahan pembelajaran tak lagi menjadi beban pengeluaran orang tua di Karawang.

Redaksi 

PERNYATAAN SIKAP LENGKAP KETUA UMUM LSM BARAK D. SUTEJO MS, SH TERKAIT AKSI DI PT PERTECH INDONESIA DAN VIDEO PROVOKATIF YANG SUDUTKAN ORMAS KARAWANG

PERNYATAAN SIKAP LENGKAP KETUA UMUM LSM BARAK D. SUTEJO MS, SH TERKAIT AKSI DI PT PERTECH INDONESIA DAN VIDEO PROVOKATIF YANG SUDUTKAN ORMAS KARAWANG

VERSIT NEWS   

KARAWANG, JUMAT 06 NOVEMBER 2026 -

Menanggapi dinamika dan isu liar yang berkembang pasca aksi unjuk rasa di kawasan Duta Niaga, Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Rakyat Indonesia (LSM BARAK), D. Sutejo MS, SH, menyampaikan pernyataan sikap resmi dan terbuka di hadapan awak media dan 26 perwakilan ormas se-Kabupaten Karawang.

Adapun pernyataan lengkap beliau sebagai berikut:

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Saya D. Sutejo MS, SH, Ketua Umum LSM Barisan Rakyat Indonesia (BARAK).

Pertama, saya ingin meluruskan terkait aksi unjuk rasa kami pada hari Rabu kemarin di PT Pertech Indonesia, kawasan Duta Niaga. Aksi yang kami lakukan tersebut sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Bahwa setiap LSM dan setiap Ormas memang diperbolehkan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi di muka umum selama sesuai dengan koridor hukum.

Kedua, perlu saya tegaskan bahwa kedatangan kami ke perusahaan tersebut murni untuk bertemu dengan pihak manajemen perusahaan PT Pertech, bukan untuk bertemu atau mencari oknum ormas tertentu. Namun fakta di lapangan, oknum tersebut sudah standby di lokasi perusahaan.

Ketiga, pasca aksi tersebut, beredar sebuah video yang pernyataannya sangat menyudutkan, mengecilkan, dan memprovokasi keberadaan ormas-ormas yang ada di Kabupaten Karawang. Dalam video tersebut ada pernyataan yang seolah-olah menyebut ormas di Karawang ini sebagai pengganggu para pengusaha.

Saya tegaskan, pernyataan tersebut TIDAK BENAR, TIDAK MENDASAR, DAN SANGAT PROVOKATIF.

Faktanya, selama ini hubungan LSM dan Ormas yang ada di Kabupaten Karawang dengan para pengusaha, termasuk dengan saudara-saudara kita pengusaha Madura, berjalan sangat baik, sangat bersinergi, dan bergandengan tangan untuk membangun Karawang yang kondusif. Tidak ada yang seperti dituduhkan dalam video tersebut.

Keempat, atas kegaduhan dan kesalahpahaman yang timbul akibat ucapan oknum dalam video provokatif tersebut, saya atas nama pribadi dan atas nama Ketua Umum LSM BARAK, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar LSM dan Ormas se-Kabupaten Karawang yang merasa tersinggung dan tidak nyaman dengan pernyataan tersebut.

Saya berharap, kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan ada lagi pihak-pihak yang dengan sengaja membuat propaganda, membuat video provokasi yang dapat memecah belah persatuan dan merusak kondusifitas Kabupaten Karawang yang sudah kita jaga bersama dengan susah payah.

Mari kita semua menahan diri, mari kita jaga Karawang tetap aman, damai, dan kondusif.

Redaksi 

KARAWANG, JUMAT 06 NOVEMBER 2026 -

Menanggapi dinamika dan isu liar yang berkembang pasca aksi unjuk rasa di kawasan Duta Niaga, Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Rakyat Indonesia (LSM BARAK), D. Sutejo MS, SH, menyampaikan pernyataan sikap resmi dan terbuka di hadapan awak media dan 26 perwakilan ormas se-Kabupaten Karawang.

Adapun pernyataan lengkap beliau sebagai berikut:

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Saya D. Sutejo MS, SH, Ketua Umum LSM Barisan Rakyat Indonesia (BARAK).

Pertama, saya ingin meluruskan terkait aksi unjuk rasa kami pada hari Rabu kemarin di PT Pertech Indonesia, kawasan Duta Niaga. Aksi yang kami lakukan tersebut sudah sesuai dengan aturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Bahwa setiap LSM dan setiap Ormas memang diperbolehkan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi di muka umum selama sesuai dengan koridor hukum.

Kedua, perlu saya tegaskan bahwa kedatangan kami ke perusahaan tersebut murni untuk bertemu dengan pihak manajemen perusahaan PT Pertech, bukan untuk bertemu atau mencari oknum ormas tertentu. Namun fakta di lapangan, oknum tersebut sudah standby di lokasi perusahaan.

Ketiga, pasca aksi tersebut, beredar sebuah video yang pernyataannya sangat menyudutkan, mengecilkan, dan memprovokasi keberadaan ormas-ormas yang ada di Kabupaten Karawang. Dalam video tersebut ada pernyataan yang seolah-olah menyebut ormas di Karawang ini sebagai pengganggu para pengusaha.

Saya tegaskan, pernyataan tersebut TIDAK BENAR, TIDAK MENDASAR, DAN SANGAT PROVOKATIF.

Faktanya, selama ini hubungan LSM dan Ormas yang ada di Kabupaten Karawang dengan para pengusaha, termasuk dengan saudara-saudara kita pengusaha Madura, berjalan sangat baik, sangat bersinergi, dan bergandengan tangan untuk membangun Karawang yang kondusif. Tidak ada yang seperti dituduhkan dalam video tersebut.

Keempat, atas kegaduhan dan kesalahpahaman yang timbul akibat ucapan oknum dalam video provokatif tersebut, saya atas nama pribadi dan atas nama Ketua Umum LSM BARAK, memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh keluarga besar LSM dan Ormas se-Kabupaten Karawang yang merasa tersinggung dan tidak nyaman dengan pernyataan tersebut.

Saya berharap, kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan ada lagi pihak-pihak yang dengan sengaja membuat propaganda, membuat video provokasi yang dapat memecah belah persatuan dan merusak kondusifitas Kabupaten Karawang yang sudah kita jaga bersama dengan susah payah.

Mari kita semua menahan diri, mari kita jaga Karawang tetap aman, damai, dan kondusif.

Redaksi 

KELUARGA BESAR AKPERSI KARAWANG SAMPAIKAN UCAPAN SELAMAT ULANG TAHUN KEPADA AKP TITO BINTORO, S.H., M.Si., KASAT INTELKAM POLRESTA KARAWANG

KELUARGA BESAR AKPERSI KARAWANG SAMPAIKAN UCAPAN SELAMAT ULANG TAHUN KEPADA AKP TITO BINTORO, S.H., M.Si., KASAT INTELKAM POLRESTA KARAWANG

VERSIT NEWS   

KARAWANG – Keluarga besar Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) DPC Kabupaten Karawang menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada AKP Tito Bintoro, S.H., M.Si., selaku Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan (Kasat Intelkam) Polresta Karawang, yang bertepatan pada Jumat, 6 November 2026.

Ucapan dan doa tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Karawang, Ferimaulana, mewakili seluruh jajaran pengurus dan keluarga besar AKPERSI Karawang.

Dalam momentum istimewa tersebut, Ferimaulana menyampaikan harapan agar AKP Tito Bintoro senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang, serta keberkahan dalam menjalankan kehidupan maupun tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

"Atas nama keluarga besar AKPERSI DPC Kabupaten Karawang, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak AKP Tito Bintoro, S.H., M.Si. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran dalam menjalankan tugas, serta selalu berada dalam lindungan Allah SWT," ungkap Ferimaulana.

Ia juga berharap, di usia yang semakin bertambah, AKP Tito Bintoro semakin sukses dalam karier dan pengabdiannya, senantiasa diberikan kemudahan dalam setiap urusan, serta terus menjadi sosok yang amanah dan profesional dalam menjalankan tugas kepolisian.

Menurut Ferimaulana, momentum pertambahan usia bukan sekadar perayaan, melainkan juga menjadi kesempatan untuk merefleksikan perjalanan hidup, memperkuat semangat pengabdian, serta meningkatkan dedikasi dalam menjalankan tanggung jawab.

"Semoga silaturahmi dan sinergitas yang telah terjalin dapat terus terjaga dengan baik. Kami dari keluarga besar AKPERSI Karawang senantiasa berharap hubungan komunikasi yang positif antara insan pers dan jajaran kepolisian dapat terus diperkuat demi kepentingan masyarakat," tambahnya.

Menutup penyampaiannya, Ferimaulana beserta seluruh keluarga besar AKPERSI DPC Kabupaten Karawang kembali menyampaikan doa terbaik.

Selamat ulang tahun AKP Tito Bintoro, S.H., M.Si.

Semoga panjang umur, sehat selalu, semakin sukses, dilimpahkan rezeki yang berkah, dimudahkan segala urusan, dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

KELUARGA BESAR AKPERSI DPC KABUPATEN KARAWANG

Ferimaulana

Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Karawang

KARAWANG – Keluarga besar Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) DPC Kabupaten Karawang menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada AKP Tito Bintoro, S.H., M.Si., selaku Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan (Kasat Intelkam) Polresta Karawang, yang bertepatan pada Jumat, 6 November 2026.

Ucapan dan doa tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Karawang, Ferimaulana, mewakili seluruh jajaran pengurus dan keluarga besar AKPERSI Karawang.

Dalam momentum istimewa tersebut, Ferimaulana menyampaikan harapan agar AKP Tito Bintoro senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, umur panjang, serta keberkahan dalam menjalankan kehidupan maupun tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

"Atas nama keluarga besar AKPERSI DPC Kabupaten Karawang, kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak AKP Tito Bintoro, S.H., M.Si. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kelancaran dalam menjalankan tugas, serta selalu berada dalam lindungan Allah SWT," ungkap Ferimaulana.

Ia juga berharap, di usia yang semakin bertambah, AKP Tito Bintoro semakin sukses dalam karier dan pengabdiannya, senantiasa diberikan kemudahan dalam setiap urusan, serta terus menjadi sosok yang amanah dan profesional dalam menjalankan tugas kepolisian.

Menurut Ferimaulana, momentum pertambahan usia bukan sekadar perayaan, melainkan juga menjadi kesempatan untuk merefleksikan perjalanan hidup, memperkuat semangat pengabdian, serta meningkatkan dedikasi dalam menjalankan tanggung jawab.

"Semoga silaturahmi dan sinergitas yang telah terjalin dapat terus terjaga dengan baik. Kami dari keluarga besar AKPERSI Karawang senantiasa berharap hubungan komunikasi yang positif antara insan pers dan jajaran kepolisian dapat terus diperkuat demi kepentingan masyarakat," tambahnya.

Menutup penyampaiannya, Ferimaulana beserta seluruh keluarga besar AKPERSI DPC Kabupaten Karawang kembali menyampaikan doa terbaik.

Selamat ulang tahun AKP Tito Bintoro, S.H., M.Si.

Semoga panjang umur, sehat selalu, semakin sukses, dilimpahkan rezeki yang berkah, dimudahkan segala urusan, dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

KELUARGA BESAR AKPERSI DPC KABUPATEN KARAWANG

Ferimaulana

Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Karawang

SI‑LENTERA DPRD Majalengka, Inovasi Digital atau Proyek Penyerapan Anggaran Akhir Tahun? Deny Lukmanul Hakim Ajukan Empat Pertanyaan Krusial

SI‑LENTERA DPRD Majalengka, Inovasi Digital atau Proyek Penyerapan Anggaran Akhir Tahun? Deny Lukmanul Hakim Ajukan Empat Pertanyaan Krusial

VERSIT NEWS   

MAJALENGKA,  JAWABARAT, — AKPERSI —

Peluncuran Sistem Layanan Terpadu Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka yang diberi nama SI‑LENTERA pada Rabu (04/11/2026) menuai sorotan tajam dari Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Majalengka, Deny Lukmanul Hakim, S.T. Menurutnya, meskipun kehadiran sistem digital tersebut patut diapresiasi, muncul kekhawatiran bahwa proyek tersebut terkesan dipaksakan rampung di penghujung tahun anggaran tanpa perencanaan yang matang.

 

Deny Lukmanul Hakim menegaskan bahwa ia tidak menolak digitalisasi, melainkan menuntut transparansi penuh atas seluruh proses pengembangan SI‑LENTERA. Ia mengemukakan empat hal mendasar yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka.

 

Pertama, besaran anggaran yang digunakan untuk membangun sistem tersebut beserta mekanisme pertanggungjawabannya, termasuk ketersediaan dana pemeliharaan jangka panjang. Kedua, sejauh mana SI‑LENTERA benar‑benar memberikan kemudahan pelayanan dan keterbukaan informasi bagi masyarakat luas. Ketiga, jaminan keamanan data terutama data keuangan, kepegawaian, dan administrasi kelembagaan beserta siapa pihak yang bertanggung jawab secara formal. Keempat, indikator keberhasilan yang terukur pasca sistem tersebut diterapkan.

 

 "Ketiadaan kajian kebutuhan dan analisis manfaat sebelum sistem dibangun, tidak adanya sosialisasi, serta tidak dilibatkannya para pimpinan di lingkungan DPRD menjadi tanda tanya besar. Program ini seolah‑olah dipaksakan untuk segera rampung, seakan ada target yang harus dipenuhi sebelum tahun anggaran berakhir," ujar Deny Lukmanul Hakim.

 

Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut memperkuat dugaan SI‑LENTERA hanyalah alat penyerap anggaran akhir tahun, yang dikejar penyelesaiannya bukan karena kebutuhan mendesak, melainkan semata‑mata agar anggaran terserap sebelum tahun berjalan berakhir.

 

 "Kami tidak ingin inovasi digital hanya berhenti pada seremoni peluncuran dan menjadi pemenuhan proyek penyerapan anggaran akhir tahun saja. Jangan sampai kita hanya berhasil meluncurkan sistem digital, tetapi belum berhasil membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel," tegasnya.

 

Deny Lukmanul Hakim menegaskan SI‑LENTERA harus mampu menghadirkan perubahan nyata: meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat transparansi, serta mendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Kabupaten Majalengka.

 

 "Majalengka membutuhkan reformasi birokrasi yang nyata, bukan sekadar digitalisasi yang terlihat modern namun kosong manfaatnya. Inovasi harus bisa dirasakan manfaatnya, anggarannya harus bisa dipertanggungjawabkan, dan hasilnya harus bisa diukur oleh publik," tambahnya.

 

Pernyataan sikap Deny Lukmanul Hakim ini mendapat dukungan penuh dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Fraksi meminta Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka segera memberikan penjelasan terbuka dan rinci atas seluruh pertanyaan yang diajukan, agar anggaran negara tidak terbuang sia‑sia dan program yang dijalankan benar‑benar bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Majalengka.

 

Catatan Redaksi: Berita ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan kontrol sosial. Dugaan yang disampaikan belum merupakan vonis, sehingga pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka berhak memberikan tanggapan resmi untuk klarifikasi kepada publik.

 

Reporter: Asep Iskandar Ketua AKPERSI DPC kab majalengka jawabarat

MAJALENGKA,  JAWABARAT, — AKPERSI —

Peluncuran Sistem Layanan Terpadu Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka yang diberi nama SI‑LENTERA pada Rabu (04/11/2026) menuai sorotan tajam dari Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Majalengka, Deny Lukmanul Hakim, S.T. Menurutnya, meskipun kehadiran sistem digital tersebut patut diapresiasi, muncul kekhawatiran bahwa proyek tersebut terkesan dipaksakan rampung di penghujung tahun anggaran tanpa perencanaan yang matang.

 

Deny Lukmanul Hakim menegaskan bahwa ia tidak menolak digitalisasi, melainkan menuntut transparansi penuh atas seluruh proses pengembangan SI‑LENTERA. Ia mengemukakan empat hal mendasar yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka.

 

Pertama, besaran anggaran yang digunakan untuk membangun sistem tersebut beserta mekanisme pertanggungjawabannya, termasuk ketersediaan dana pemeliharaan jangka panjang. Kedua, sejauh mana SI‑LENTERA benar‑benar memberikan kemudahan pelayanan dan keterbukaan informasi bagi masyarakat luas. Ketiga, jaminan keamanan data terutama data keuangan, kepegawaian, dan administrasi kelembagaan beserta siapa pihak yang bertanggung jawab secara formal. Keempat, indikator keberhasilan yang terukur pasca sistem tersebut diterapkan.

 

 "Ketiadaan kajian kebutuhan dan analisis manfaat sebelum sistem dibangun, tidak adanya sosialisasi, serta tidak dilibatkannya para pimpinan di lingkungan DPRD menjadi tanda tanya besar. Program ini seolah‑olah dipaksakan untuk segera rampung, seakan ada target yang harus dipenuhi sebelum tahun anggaran berakhir," ujar Deny Lukmanul Hakim.

 

Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut memperkuat dugaan SI‑LENTERA hanyalah alat penyerap anggaran akhir tahun, yang dikejar penyelesaiannya bukan karena kebutuhan mendesak, melainkan semata‑mata agar anggaran terserap sebelum tahun berjalan berakhir.

 

 "Kami tidak ingin inovasi digital hanya berhenti pada seremoni peluncuran dan menjadi pemenuhan proyek penyerapan anggaran akhir tahun saja. Jangan sampai kita hanya berhasil meluncurkan sistem digital, tetapi belum berhasil membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel," tegasnya.

 

Deny Lukmanul Hakim menegaskan SI‑LENTERA harus mampu menghadirkan perubahan nyata: meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat transparansi, serta mendukung fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD Kabupaten Majalengka.

 

 "Majalengka membutuhkan reformasi birokrasi yang nyata, bukan sekadar digitalisasi yang terlihat modern namun kosong manfaatnya. Inovasi harus bisa dirasakan manfaatnya, anggarannya harus bisa dipertanggungjawabkan, dan hasilnya harus bisa diukur oleh publik," tambahnya.

 

Pernyataan sikap Deny Lukmanul Hakim ini mendapat dukungan penuh dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN). Fraksi meminta Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka segera memberikan penjelasan terbuka dan rinci atas seluruh pertanyaan yang diajukan, agar anggaran negara tidak terbuang sia‑sia dan program yang dijalankan benar‑benar bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Majalengka.

 

Catatan Redaksi: Berita ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan kontrol sosial. Dugaan yang disampaikan belum merupakan vonis, sehingga pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka berhak memberikan tanggapan resmi untuk klarifikasi kepada publik.

 

Reporter: Asep Iskandar Ketua AKPERSI DPC kab majalengka jawabarat

KETUM DPP AKPERSI APRESIASI PRESIDEN PRABOWO GERAK CEPAT TANGANI KASUS DUGAAN PENYADAPAN, DORONG PENEGAKAN HUKUM TRANSPARAN

KETUM DPP AKPERSI APRESIASI PRESIDEN PRABOWO GERAK CEPAT TANGANI KASUS DUGAAN PENYADAPAN, DORONG PENEGAKAN HUKUM TRANSPARAN

VERSIT NEWS   

JAKARTA — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI), Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.EJ., C.BJ., CFLE., C.ILJ., menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas respons cepat dan perhatian serius pemerintah terhadap penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Kepala Negara serta sejumlah pejabat dan tokoh lainnya.

Menurut Rino Triyono, langkah Presiden yang meminta agar perkara tersebut diusut secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk komitmen penting dalam menjaga supremasi hukum, keamanan informasi negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

“DPP AKPERSI mengapresiasi sikap tegas Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian serius terhadap dugaan penyadapan ilegal. Kami berharap penanganan perkara ini dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum yang berlaku,” ujar Rino Triyono dalam keterangannya, Kamis (5/11/2026).

Tiga Tersangka dalam Penanganan Perkara

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026), penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Penyidik mengungkapkan bahwa dugaan perbuatan tersebut berlangsung pada periode 2025–2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interceptions Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum yang sah.

Dalam proses penyidikan, polisi menyebut telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli serta menyita barang bukti berupa 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.

Perkara tersebut masih harus diproses berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan tidak dengan sendirinya menghapus hak setiap tersangka untuk memperoleh perlakuan yang adil sesuai hukum.

Presiden Minta Penanganan Objektif dan Transparan

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Kapolri agar penanganan perkara dilakukan sebaik-baiknya, secara objektif, transparan, serta tanpa ada fakta yang ditutup-tutupi.

Pernyataan tersebut disampaikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Presiden juga meminta agar perkembangan perkara tidak mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah menegaskan bahwa pelayanan publik melalui institusi Polri harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Bagi AKPERSI, arahan tersebut penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pengungkapan perkara, tetapi juga menjunjung tinggi akuntabilitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat.

AKPERSI Soroti Perlindungan Kebebasan Pers

Rino Triyono menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal perlu mendapat perhatian serius apabila terbukti menyasar insan pers, karena komunikasi jurnalistik dapat berkaitan dengan perlindungan sumber berita, kerahasiaan informasi, serta kepentingan publik.

Menurutnya, kebebasan pers harus dilindungi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Perlindungan tersebut perlu berjalan beriringan dengan penegakan hukum, keamanan negara, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

“Pers memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan mengawasi jalannya pemerintahan. Karena itu, apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum yang menyasar jurnalis atau mengancam kerahasiaan sumber berita, persoalan tersebut harus ditangani secara serius berdasarkan fakta dan ketentuan hukum,” tegasnya.

Ia menambahkan, AKPERSI mendukung penegakan hukum yang profesional serta mendorong agar setiap dugaan pelanggaran ditangani berdasarkan bukti yang sah, bukan spekulasi maupun kepentingan tertentu.

Jaga Kepercayaan Publik dan Hormati Proses Hukum

DPP AKPERSI berharap penanganan kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pengawasan penyadapan, penggunaan sistem elektronik, serta mekanisme pertanggungjawaban aparat dan pejabat yang memiliki akses terhadap informasi sensitif.

AKPERSI juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak membangun kesimpulan sebelum proses hukum mengungkap fakta secara menyeluruh. Transparansi informasi kepada publik perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan kerahasiaan penyidikan, hak-hak pihak yang terlibat, dan asas praduga tidak bersalah.

“Kepercayaan publik terhadap negara dan institusi penegak hukum harus dijaga melalui tindakan nyata, keterbukaan yang bertanggung jawab, serta penegakan hukum yang adil. Kami berharap perkara ini diusut sampai tuntas dan hasilnya disampaikan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku,” tutup Rino Triyono.

DPP AKPERSI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong terciptanya kehidupan pers Indonesia yang berkompeten, berintegritas, dan profesional, sekaligus mendukung penegakan hukum yang berkeadilan serta perlindungan kebebasan pers dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DPP ASOSIASI KELUARGA PERS INDONESIA (AKPERSI)

Cepat, Akurat, Berimbang.

JAKARTA — Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPP AKPERSI), Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.EJ., C.BJ., CFLE., C.ILJ., menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto atas respons cepat dan perhatian serius pemerintah terhadap penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Kepala Negara serta sejumlah pejabat dan tokoh lainnya.

Menurut Rino Triyono, langkah Presiden yang meminta agar perkara tersebut diusut secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan bentuk komitmen penting dalam menjaga supremasi hukum, keamanan informasi negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.

“DPP AKPERSI mengapresiasi sikap tegas Presiden Prabowo Subianto yang memberikan perhatian serius terhadap dugaan penyadapan ilegal. Kami berharap penanganan perkara ini dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum yang berlaku,” ujar Rino Triyono dalam keterangannya, Kamis (5/11/2026).

Tiga Tersangka dalam Penanganan Perkara

Berdasarkan keterangan yang disampaikan Bareskrim Polri pada Selasa (3/11/2026), penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan tanpa prosedur, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal.

Penyidik mengungkapkan bahwa dugaan perbuatan tersebut berlangsung pada periode 2025–2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem Lawful Interceptions Management System (LIMS) tanpa verifikasi dan tanpa keterkaitan dengan proses penegakan hukum yang sah.

Dalam proses penyidikan, polisi menyebut telah memeriksa 10 saksi dan tiga ahli serta menyita barang bukti berupa 11 unit telepon seluler, satu unit iPad, dan empat buah flashdisk.

Perkara tersebut masih harus diproses berdasarkan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses hukum dan tidak dengan sendirinya menghapus hak setiap tersangka untuk memperoleh perlakuan yang adil sesuai hukum.

Presiden Minta Penanganan Objektif dan Transparan

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Kapolri agar penanganan perkara dilakukan sebaik-baiknya, secara objektif, transparan, serta tanpa ada fakta yang ditutup-tutupi.

Pernyataan tersebut disampaikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11/2026).

Presiden juga meminta agar perkembangan perkara tidak mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian, khususnya pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah menegaskan bahwa pelayanan publik melalui institusi Polri harus tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Bagi AKPERSI, arahan tersebut penting untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pengungkapan perkara, tetapi juga menjunjung tinggi akuntabilitas, kepastian hukum, dan perlindungan hak masyarakat.

AKPERSI Soroti Perlindungan Kebebasan Pers

Rino Triyono menegaskan bahwa dugaan penyadapan ilegal perlu mendapat perhatian serius apabila terbukti menyasar insan pers, karena komunikasi jurnalistik dapat berkaitan dengan perlindungan sumber berita, kerahasiaan informasi, serta kepentingan publik.

Menurutnya, kebebasan pers harus dilindungi sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Perlindungan tersebut perlu berjalan beriringan dengan penegakan hukum, keamanan negara, dan penghormatan terhadap hak-hak warga negara.

“Pers memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan mengawasi jalannya pemerintahan. Karena itu, apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum yang menyasar jurnalis atau mengancam kerahasiaan sumber berita, persoalan tersebut harus ditangani secara serius berdasarkan fakta dan ketentuan hukum,” tegasnya.

Ia menambahkan, AKPERSI mendukung penegakan hukum yang profesional serta mendorong agar setiap dugaan pelanggaran ditangani berdasarkan bukti yang sah, bukan spekulasi maupun kepentingan tertentu.

Jaga Kepercayaan Publik dan Hormati Proses Hukum

DPP AKPERSI berharap penanganan kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pengawasan penyadapan, penggunaan sistem elektronik, serta mekanisme pertanggungjawaban aparat dan pejabat yang memiliki akses terhadap informasi sensitif.

AKPERSI juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak membangun kesimpulan sebelum proses hukum mengungkap fakta secara menyeluruh. Transparansi informasi kepada publik perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan kerahasiaan penyidikan, hak-hak pihak yang terlibat, dan asas praduga tidak bersalah.

“Kepercayaan publik terhadap negara dan institusi penegak hukum harus dijaga melalui tindakan nyata, keterbukaan yang bertanggung jawab, serta penegakan hukum yang adil. Kami berharap perkara ini diusut sampai tuntas dan hasilnya disampaikan kepada masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku,” tutup Rino Triyono.

DPP AKPERSI menegaskan komitmennya untuk terus mendorong terciptanya kehidupan pers Indonesia yang berkompeten, berintegritas, dan profesional, sekaligus mendukung penegakan hukum yang berkeadilan serta perlindungan kebebasan pers dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DPP ASOSIASI KELUARGA PERS INDONESIA (AKPERSI)

Cepat, Akurat, Berimbang.

Geram SHM di lempar ke sekdes modus ptsl,Usman gandeng pengacara Arif Rachman S.H laporkan notaris BRI ke polres Subang

Geram SHM di lempar ke sekdes modus ptsl,Usman gandeng pengacara Arif Rachman S.H laporkan notaris BRI ke polres Subang

VERSIT NEWS   

SUBANG - Fakta paling terang dalam kasus dugaan penggelapan dana pengurusan sertifikat di Pabuaran, Subang akhirnya terungkap. Bukan notaris yang menerima uang di awal, melainkan pihak bank itu sendiri.

Usman (41), pengusaha asal Kp. Cilekor I RT/RW 003/002, Desa Kadawung, Kecamatan Pabuaran, mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) secara langsung kepada Pihak BRI Unit Pabuaran.

Adalah Pihak BRI Unit Pabuaran inilah yang menerima uang tersebut dan selanjutnya menunjuk serta meneruskan berkas kepada oknum notaris rekanannya untuk pengurusan peningkatan status tanah dari girik menjadi SHM.

Transaksi itu terjadi pada 26 Januari 2024, sebagai syarat pengajuan pinjaman modal usaha. Namun hingga November 2026, hampir 3 tahun lamanya, SHM yang dijanjikan tak kunjung jadi.

Dalih Ditolak BPN, Dialihkan ke PTSL

Setelah didesak korban, munculah dalih dari pihak notaris yang ditunjuk BRI tersebut. Berkas girik milik Usman disebut DITOLAK LANGSUNG OLEH BPN, sehingga kemudian diarahkan untuk diurus melalui program PTSL di Desa Kadawung.

Dalih ini dinilai sangat janggal dan merugikan. Dari Rp 28 juta yang disetor ke Pihak BRI Unit Pabuaran untuk jalur reguler resmi, justru dialihkan ke program PTSL yang notabene adalah program gratis dari pemerintah.

"Ini yang harus diluruskan. Yang menerima uang Rp 28 juta dari klien kami adalah Pihak BRI Unit Pabuaran. Pihak BRI Unit Pabuaran pula yang menunjuk notarisnya. Jadi tanggung jawab utamanya ada di BRI Unit Pabuaran. Kenapa setelah ditolak BPN tanpa bukti surat penolakan resmi, malah dilempar ke PTSL desa?" tegas kuasa hukum.

Resmi Lapor ke Satreskrim Polres Subang

Atas dugaan kejanggalan tersebut, hari ini Rabu (4/11/2026), Usman didampingi tim kuasa hukumnya dari Kantor Advokat Arif Rahman, S.H. dan Rekan resmi membuat Laporan Polisi di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Subang.

Berdasarkan Surat Kuasa No. 051/Adv-AR/X/2026 tertanggal 26 Oktober 2026, Usman memberikan kuasa penuh kepada Arif Rahman, S.H., Suryadi Gurning, S.H., dan Elvan Septian, S.H.

Laporan tersebut menjerat para terlapor dengan KUHP Baru, yakni UU No. 1 Tahun 2023:

Pasal 492 dan/atau Pasal 486 KUHP Baru.

Yaitu Pasal 492 tentang Tindak Pidana Penipuan dan/atau Pasal 486 tentang Tindak Pidana Penggelapan.

"Kami hari ini resmi lapor di Satreskrim Polres Subang. Yang kami laporkan adalah Pihak BRI Unit Pabuaran yang menerima uang Rp 28 juta dan menunjuk notaris tersebut, beserta oknum notaris rekanannya dan pihak-pihak di Desa Kadawung yang terlibat pengalihan ke PTSL," ujar Arif Rahman, S.H. usai melapor.

"Kami desak Kasat Reskrim Polres Subang untuk segera memanggil dan memeriksa Pihak BRI Unit Pabuaran. Buka aliran dana Rp 28 juta itu kemana saja. Dan kami minta BPN Subang buka data, benarkah berkas atas nama Usman pernah ditolak? Ini harus terang benderang," pungkasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, Pihak BRI Unit Pabuaran, oknum notaris yang ditunjuk, dan pihak Desa Kadawung belum berhasil dimintai klarifikasi.

Redaksi 

SUBANG - Fakta paling terang dalam kasus dugaan penggelapan dana pengurusan sertifikat di Pabuaran, Subang akhirnya terungkap. Bukan notaris yang menerima uang di awal, melainkan pihak bank itu sendiri.

Usman (41), pengusaha asal Kp. Cilekor I RT/RW 003/002, Desa Kadawung, Kecamatan Pabuaran, mengaku telah menyerahkan uang sebesar Rp 28.000.000 (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) secara langsung kepada Pihak BRI Unit Pabuaran.

Adalah Pihak BRI Unit Pabuaran inilah yang menerima uang tersebut dan selanjutnya menunjuk serta meneruskan berkas kepada oknum notaris rekanannya untuk pengurusan peningkatan status tanah dari girik menjadi SHM.

Transaksi itu terjadi pada 26 Januari 2024, sebagai syarat pengajuan pinjaman modal usaha. Namun hingga November 2026, hampir 3 tahun lamanya, SHM yang dijanjikan tak kunjung jadi.

Dalih Ditolak BPN, Dialihkan ke PTSL

Setelah didesak korban, munculah dalih dari pihak notaris yang ditunjuk BRI tersebut. Berkas girik milik Usman disebut DITOLAK LANGSUNG OLEH BPN, sehingga kemudian diarahkan untuk diurus melalui program PTSL di Desa Kadawung.

Dalih ini dinilai sangat janggal dan merugikan. Dari Rp 28 juta yang disetor ke Pihak BRI Unit Pabuaran untuk jalur reguler resmi, justru dialihkan ke program PTSL yang notabene adalah program gratis dari pemerintah.

"Ini yang harus diluruskan. Yang menerima uang Rp 28 juta dari klien kami adalah Pihak BRI Unit Pabuaran. Pihak BRI Unit Pabuaran pula yang menunjuk notarisnya. Jadi tanggung jawab utamanya ada di BRI Unit Pabuaran. Kenapa setelah ditolak BPN tanpa bukti surat penolakan resmi, malah dilempar ke PTSL desa?" tegas kuasa hukum.

Resmi Lapor ke Satreskrim Polres Subang

Atas dugaan kejanggalan tersebut, hari ini Rabu (4/11/2026), Usman didampingi tim kuasa hukumnya dari Kantor Advokat Arif Rahman, S.H. dan Rekan resmi membuat Laporan Polisi di Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Subang.

Berdasarkan Surat Kuasa No. 051/Adv-AR/X/2026 tertanggal 26 Oktober 2026, Usman memberikan kuasa penuh kepada Arif Rahman, S.H., Suryadi Gurning, S.H., dan Elvan Septian, S.H.

Laporan tersebut menjerat para terlapor dengan KUHP Baru, yakni UU No. 1 Tahun 2023:

Pasal 492 dan/atau Pasal 486 KUHP Baru.

Yaitu Pasal 492 tentang Tindak Pidana Penipuan dan/atau Pasal 486 tentang Tindak Pidana Penggelapan.

"Kami hari ini resmi lapor di Satreskrim Polres Subang. Yang kami laporkan adalah Pihak BRI Unit Pabuaran yang menerima uang Rp 28 juta dan menunjuk notaris tersebut, beserta oknum notaris rekanannya dan pihak-pihak di Desa Kadawung yang terlibat pengalihan ke PTSL," ujar Arif Rahman, S.H. usai melapor.

"Kami desak Kasat Reskrim Polres Subang untuk segera memanggil dan memeriksa Pihak BRI Unit Pabuaran. Buka aliran dana Rp 28 juta itu kemana saja. Dan kami minta BPN Subang buka data, benarkah berkas atas nama Usman pernah ditolak? Ini harus terang benderang," pungkasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, Pihak BRI Unit Pabuaran, oknum notaris yang ditunjuk, dan pihak Desa Kadawung belum berhasil dimintai klarifikasi.

Redaksi 

Diduga Galian C Ilegal di Desa Gorowong Rusak Jalan, KDM Diminta Turun Langsung ke Lokasi

Diduga Galian C Ilegal di Desa Gorowong Rusak Jalan, KDM Diminta Turun Langsung ke Lokasi

VERSIT NEWS   

BOGOR – Aktivitas pertambangan Galian C yang diduga ilegal di Desa Gorowong, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, menjadi sorotan. Kegiatan tersebut diduga menyebabkan kerusakan pada sejumlah ruas jalan milik Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil investigasi awak media di lapangan pada Senin, 2 November 2026, ditemukan adanya aktivitas Galian C yang diduga belum mengantongi izin resmi. Pemilik kegiatan tersebut disebut bernama Hartati.

Atas kondisi tersebut, masyarakat meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi sebenarnya serta mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran.

Warga berharap pemerintah daerah, dinas terkait, dan aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas pertambangan tersebut, termasuk menelusuri legalitas perizinan dan dampak kerusakan jalan yang ditimbulkan.

Masyarakat juga berharap adanya tindakan nyata agar kerusakan infrastruktur tidak semakin parah dan aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Catatan: Hingga berita ini diterbitkan, diperlukan konfirmasi dari pihak pemilik tambang, Hartati, serta instansi terkait guna memperoleh keterangan dan keberimbangan informasi.

BOGOR – Aktivitas pertambangan Galian C yang diduga ilegal di Desa Gorowong, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, menjadi sorotan. Kegiatan tersebut diduga menyebabkan kerusakan pada sejumlah ruas jalan milik Pemerintah Kabupaten Bogor dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan hasil investigasi awak media di lapangan pada Senin, 2 November 2026, ditemukan adanya aktivitas Galian C yang diduga belum mengantongi izin resmi. Pemilik kegiatan tersebut disebut bernama Hartati.

Atas kondisi tersebut, masyarakat meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi sebenarnya serta mengambil langkah tegas apabila ditemukan pelanggaran.

Warga berharap pemerintah daerah, dinas terkait, dan aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan terhadap aktivitas pertambangan tersebut, termasuk menelusuri legalitas perizinan dan dampak kerusakan jalan yang ditimbulkan.

Masyarakat juga berharap adanya tindakan nyata agar kerusakan infrastruktur tidak semakin parah dan aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Catatan: Hingga berita ini diterbitkan, diperlukan konfirmasi dari pihak pemilik tambang, Hartati, serta instansi terkait guna memperoleh keterangan dan keberimbangan informasi.