Sabtu, 21 November 2026
•
KARAWANG, 22 November 2026 - Proyek Rehabilitasi Gedung Pemda 2 Kabupaten Karawang yang seharusnya berjalan sesuai SOP, kini berubah menjadi ladang intimidasi dan pemerasan.
Mandor proyek, Yadi, mengaku terus-menerus diteror oknum-oknum yang mengatasnamakan diri sebagai wartawan dan LSM. Tekanan itu datang silih berganti, baik secara langsung ke lapangan tempat ia bekerja, maupun melalui pesan WhatsApp yang bernada pengancaman.
Akibatnya, Yadi mengaku sudah tidak kuat lagi bekerja karena mentalnya terus ditekan dengan dalih minta koordinasi dan uang bensin yang tidak masuk akal.
"Sampai mandor saya tidak kuat bekerja karena terus dapat intimidasi dan koordinasi di lapangan," ujar sumber di lapangan.
PELAKSANA: KAMI TERBUKA, TAPI PERMINTAAN SUDAH KELEWATAN
Pelaksana Proyek, Risal Faizal, menegaskan selama proyek berjalan pihaknya selalu terbuka kepada pers dan pewarta yang benar-benar menjalankan fungsi kontrol.
Menurutnya, semua pekerjaan sudah sesuai SPK, RAB, dan SPEC. Material yang digunakan pun sesuai kontrak.
"Ketika ada pers atau pewarta saya selalu terbuka mengenai RAB dan teknis pekerjaan yang kita kerjakan sesuai SPEC. Tapi kenapa selalu ada intimidasi dari oknum-oknum ini yang silih berganti datang meminta materi," tegas Risal Faizal.
Ia menyebut permintaan oknum tersebut sudah jauh dari kata wajar dan sudah mengarah kepada pemerasan dengan nominal dua digit.
"Saya rasa sudah lebih dari cukup dan tidak masuk akal kang, permintaan-permintaan nya sudah mengarah kepada pemerasan dengan nominal dua digit," imbuhnya.
REKANAN: KALAU DITERUSKAN, KUALITAS HANCUR
Risal Faizal berharap Pemda Kabupaten Karawang segera merespon dan tidak membiarkan praktik-praktik kotor seperti ini terus terjadi. Jika dibiarkan, rekanan tidak akan nyaman bekerja dan kualitas pembangunan yang akan menjadi korban.
"Kalau untuk biaya-biaya seperti ini terus rekanan dimintai akan berdampak pada kualitas pekerjaan kang," tegasnya.
Ia juga meminta Dinas PUPR Kabupaten Karawang mengambil langkah tegas agar proyek ini berjalan sebagaimana mestinya.
"Kita kerja sesuai SOP, bahan material sesuai yang di kontrak pekerjaan (SPK). Terus masa kita mau kerja bakti alias tidak akan ada untungnya kalau belum apa-apa selalu dimintai koordinasi yang tidak logis," ujarnya.
*ULTIMATUM: TIDAK ADA SOLUSI, TEMPUH JALUR HUKUM*
Risal Faizal memberi ultimatum keras. Jika tidak ada solusi konkret dari Pemda dan Dinas terkait, pihaknya terpaksa akan menempuh jalur hukum.
"Jika tidak ada solusi konkret terpaksa saya akan tempuh jalur hukum bilamana ada oknum-oknum lagi yang selalu meminta jatah uang bensin yang di luar nalar," tegasnya.
Di tempat terpisah, saat pewarta menanyakan hal ini kepada Dinas terkait, Dinas PUPR Kabupaten Karawang disebut akan sigap menanggapi keluhan-keluhan rekanan di lapangan agar pekerjaan berjalan sebagaimana mestinya.
Hingga berita ini diturunkan, oknum-oknum yang diduga melakukan intimidasi dan pemerasan tersebut belum dapat dikonfirmasi.
Redaksi