Harlah ke-28 BPPKB Banten Nasional Meriah, 30 Ribu Peserta Padati Pakansari Bogor

Harlah ke-28 BPPKB Banten Nasional Meriah, 30 Ribu Peserta Padati Pakansari Bogor

VERSIT NEWS   

CIBINONG, KABUPATEN BOGOR – versitnews@gmail.com Hari Lahir (Harlah) ke-28 Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB Banten) tingkat nasional berlangsung meriah di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026).

Perhelatan akbar tersebut dihadiri sekitar 30 ribu peserta dari berbagai wilayah Indonesia. Sejak pagi, anggota dan keluarga besar BPPKB Banten telah memadati kawasan Stadion Pakansari untuk mengikuti rangkaian peringatan Harlah ke-28.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Ketua Umum BPPKB Banten Abah H. Noer Indra Jaya, S.H., Sekretaris Jenderal DPP BPPKB Banten Abah H. TB Endoh Sugriwa, serta Abah Kusai selaku pendiri BPPKB Banten.

Turut hadir Panglima 5 DPP BPPKB Banten Sakri Mandala beserta jajaran, Ketua DPD Jawa Barat H. Munin Niin Kisin bersama jajaran, serta para ketua DPD BPPKB Banten dari berbagai daerah di Indonesia.

Sebagai tuan rumah, Ketua DPC BPPKB Banten Kabupaten Bogor Kang Uwo (Asik Ahmad Isen) hadir bersama Sekretaris DPC Saepullah, S.H., M.H., RT Ame selaku Dansatgas DPC Kabupaten Bogor, serta jajaran pengurus dan anggota.

Hadir pula para ketua DPAC BPPKB Banten se-Kabupaten Bogor beserta jajaran, ketua DPC BPPKB Banten dari berbagai kabupaten dan kota se-Indonesia, para ketua DPAC se-Indonesia, serta keluarga besar BPPKB Banten dari berbagai wilayah.

Kegiatan tersebut juga turut dihadiri perwakilan TNI, Polri, serta unsur pemerintahan setempat yang ikut mendukung kelancaran dan keamanan selama berlangsungnya rangkaian acara.

Selain itu, kegiatan semakin semarak dengan hadirnya perwakilan Kesultanan Cirebon yang mengenakan pakaian putih sebagai ciri khas Kesultanan Cirebon.

Rangkaian kegiatan Harlah dimulai sejak pukul 08.00 WIB hingga sekitar pukul 12.00 WIB. Sementara acara pokok peringatan Harlah ke-28 dimulai sekitar pukul 13.00 WIB.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan lagu Hari Jadi Bogor. Suasana semakin meriah ketika puluhan ribu peserta bersama-sama menyanyikan lagu kebanggaan keluarga besar BPPKB Banten.

Ketua Panitia Harlah Nasional ke-28 BPPKB Banten, Abah Joni, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Terima kasih kepada seluruh donatur dan semua pihak yang telah membantu. Terutama kepada DPC Kabupaten Bogor, Kang Uwo sebagai tuan rumah. Berkat kerja keras dan kekompakan kita semua, Alhamdulillah Harlah ke-28 BPPKB Banten dapat berlangsung dengan meriah, megah dan lancar,” ujar Abah Joni.

Ketua Umum Tekankan Jaga Marwah BPPKB Banten

Dalam sambutannya, Ketua Umum BPPKB Banten Abah H. Noer Indra Jaya, S.H., memberikan arahan kepada seluruh pengurus dan anggota BPPKB Banten yang hadir dari berbagai wilayah.

Ia menyampaikan bahwa BPPKB Banten telah berkembang menjadi organisasi berskala nasional. Bahkan, menurutnya, keberadaan BPPKB Banten saat ini telah terbentuk di tujuh negara.

“BPPKB ini sudah nasional, bahkan sudah didirikan di tujuh negara. Karena itu, kita harus bersama-sama menjaga marwah BPPKB Banten,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh pengurus dan anggota agar senantiasa berpegang teguh pada motto organisasi, yaitu “Berjuang, Beramal dan Berakhlakul Karimah.”

Menurutnya, semakin luasnya perkembangan organisasi harus diiringi dengan kekompakan, kedisiplinan, persaudaraan serta perilaku yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pangeran Kuda Putih Berikan Kehormatan kepada Pimpinan BPPKB Banten

Kehadiran perwakilan Kesultanan Cirebon turut memberikan warna tersendiri dalam perhelatan Harlah ke-28 BPPKB Banten.

Dalam kesempatan tersebut, Pangeran Kuda Putih memberikan penghormatan dan kehormatan kepada pimpinan BPPKB Banten. Momen tersebut menjadi salah satu bagian yang menarik perhatian para peserta sekaligus mempererat hubungan silaturahmi antara keluarga besar BPPKB Banten dengan unsur budaya Nusantara.

Pangeran Kuda Putih hadir mengenakan pakaian khas Kesultanan Cirebon berwarna putih, yang menambah nuansa budaya dalam perhelatan akbar tersebut.

Debus Banten hingga Artis Ibu Kota Meriahkan Harlah

Kemeriahan Harlah ke-28 BPPKB Banten semakin terasa dengan berbagai pertunjukan seni dan hiburan.

Salah satu penampilan yang mendapat perhatian para peserta adalah atraksi debus Banten dari berbagai wilayah. Kesenian tradisional khas Banten tersebut menjadi bagian dari rangkaian hiburan dalam perayaan Harlah.

Selain pertunjukan debus, acara juga dimeriahkan oleh sejumlah artis ibu kota serta hiburan dari berbagai daerah.

Dengan dihadiri sekitar 30 ribu peserta, Harlah ke-28 BPPKB Banten tingkat nasional di Stadion Pakansari menjadi momentum besar bagi keluarga besar organisasi untuk mempererat tali silaturahmi, memperkuat konsolidasi dan menjaga soliditas organisasi.

Peringatan Harlah ke-28 ini diharapkan tidak hanya menjadi perayaan hari jadi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan seluruh keluarga besar BPPKB Banten di tingkat pusat, daerah hingga pelosok Indonesia.

Dengan tetap memegang teguh motto “Berjuang, Beramal dan Berakhlakul Karimah”, BPPKB Banten diharapkan terus menjaga persatuan, kekompakan dan marwah organisasi serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa dan negara.

*WiNa*(Chika)

CIBINONG, KABUPATEN BOGOR – versitnews@gmail.com Hari Lahir (Harlah) ke-28 Badan Pembinaan Potensi Keluarga Besar Banten (BPPKB Banten) tingkat nasional berlangsung meriah di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (9/8/2026).

Perhelatan akbar tersebut dihadiri sekitar 30 ribu peserta dari berbagai wilayah Indonesia. Sejak pagi, anggota dan keluarga besar BPPKB Banten telah memadati kawasan Stadion Pakansari untuk mengikuti rangkaian peringatan Harlah ke-28.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Ketua Umum BPPKB Banten Abah H. Noer Indra Jaya, S.H., Sekretaris Jenderal DPP BPPKB Banten Abah H. TB Endoh Sugriwa, serta Abah Kusai selaku pendiri BPPKB Banten.

Turut hadir Panglima 5 DPP BPPKB Banten Sakri Mandala beserta jajaran, Ketua DPD Jawa Barat H. Munin Niin Kisin bersama jajaran, serta para ketua DPD BPPKB Banten dari berbagai daerah di Indonesia.

Sebagai tuan rumah, Ketua DPC BPPKB Banten Kabupaten Bogor Kang Uwo (Asik Ahmad Isen) hadir bersama Sekretaris DPC Saepullah, S.H., M.H., RT Ame selaku Dansatgas DPC Kabupaten Bogor, serta jajaran pengurus dan anggota.

Hadir pula para ketua DPAC BPPKB Banten se-Kabupaten Bogor beserta jajaran, ketua DPC BPPKB Banten dari berbagai kabupaten dan kota se-Indonesia, para ketua DPAC se-Indonesia, serta keluarga besar BPPKB Banten dari berbagai wilayah.

Kegiatan tersebut juga turut dihadiri perwakilan TNI, Polri, serta unsur pemerintahan setempat yang ikut mendukung kelancaran dan keamanan selama berlangsungnya rangkaian acara.

Selain itu, kegiatan semakin semarak dengan hadirnya perwakilan Kesultanan Cirebon yang mengenakan pakaian putih sebagai ciri khas Kesultanan Cirebon.

Rangkaian kegiatan Harlah dimulai sejak pukul 08.00 WIB hingga sekitar pukul 12.00 WIB. Sementara acara pokok peringatan Harlah ke-28 dimulai sekitar pukul 13.00 WIB.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian dilanjutkan dengan lagu Hari Jadi Bogor. Suasana semakin meriah ketika puluhan ribu peserta bersama-sama menyanyikan lagu kebanggaan keluarga besar BPPKB Banten.

Ketua Panitia Harlah Nasional ke-28 BPPKB Banten, Abah Joni, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Terima kasih kepada seluruh donatur dan semua pihak yang telah membantu. Terutama kepada DPC Kabupaten Bogor, Kang Uwo sebagai tuan rumah. Berkat kerja keras dan kekompakan kita semua, Alhamdulillah Harlah ke-28 BPPKB Banten dapat berlangsung dengan meriah, megah dan lancar,” ujar Abah Joni.

Ketua Umum Tekankan Jaga Marwah BPPKB Banten

Dalam sambutannya, Ketua Umum BPPKB Banten Abah H. Noer Indra Jaya, S.H., memberikan arahan kepada seluruh pengurus dan anggota BPPKB Banten yang hadir dari berbagai wilayah.

Ia menyampaikan bahwa BPPKB Banten telah berkembang menjadi organisasi berskala nasional. Bahkan, menurutnya, keberadaan BPPKB Banten saat ini telah terbentuk di tujuh negara.

“BPPKB ini sudah nasional, bahkan sudah didirikan di tujuh negara. Karena itu, kita harus bersama-sama menjaga marwah BPPKB Banten,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh pengurus dan anggota agar senantiasa berpegang teguh pada motto organisasi, yaitu “Berjuang, Beramal dan Berakhlakul Karimah.”

Menurutnya, semakin luasnya perkembangan organisasi harus diiringi dengan kekompakan, kedisiplinan, persaudaraan serta perilaku yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pangeran Kuda Putih Berikan Kehormatan kepada Pimpinan BPPKB Banten

Kehadiran perwakilan Kesultanan Cirebon turut memberikan warna tersendiri dalam perhelatan Harlah ke-28 BPPKB Banten.

Dalam kesempatan tersebut, Pangeran Kuda Putih memberikan penghormatan dan kehormatan kepada pimpinan BPPKB Banten. Momen tersebut menjadi salah satu bagian yang menarik perhatian para peserta sekaligus mempererat hubungan silaturahmi antara keluarga besar BPPKB Banten dengan unsur budaya Nusantara.

Pangeran Kuda Putih hadir mengenakan pakaian khas Kesultanan Cirebon berwarna putih, yang menambah nuansa budaya dalam perhelatan akbar tersebut.

Debus Banten hingga Artis Ibu Kota Meriahkan Harlah

Kemeriahan Harlah ke-28 BPPKB Banten semakin terasa dengan berbagai pertunjukan seni dan hiburan.

Salah satu penampilan yang mendapat perhatian para peserta adalah atraksi debus Banten dari berbagai wilayah. Kesenian tradisional khas Banten tersebut menjadi bagian dari rangkaian hiburan dalam perayaan Harlah.

Selain pertunjukan debus, acara juga dimeriahkan oleh sejumlah artis ibu kota serta hiburan dari berbagai daerah.

Dengan dihadiri sekitar 30 ribu peserta, Harlah ke-28 BPPKB Banten tingkat nasional di Stadion Pakansari menjadi momentum besar bagi keluarga besar organisasi untuk mempererat tali silaturahmi, memperkuat konsolidasi dan menjaga soliditas organisasi.

Peringatan Harlah ke-28 ini diharapkan tidak hanya menjadi perayaan hari jadi, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat semangat kebersamaan seluruh keluarga besar BPPKB Banten di tingkat pusat, daerah hingga pelosok Indonesia.

Dengan tetap memegang teguh motto “Berjuang, Beramal dan Berakhlakul Karimah”, BPPKB Banten diharapkan terus menjaga persatuan, kekompakan dan marwah organisasi serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, bangsa dan negara.

*WiNa*(Chika)

DLH KARAWANG LAKUKAN PENGANGKUTAN SAMPAH DI SEPANJANG JALAN IRIGASI BLENDUNG HINGGA LEWEUNG SEREH

DLH KARAWANG LAKUKAN PENGANGKUTAN SAMPAH DI SEPANJANG JALAN IRIGASI BLENDUNG HINGGA LEWEUNG SEREH

VERSIT NEWS   

 

KARAWANG, 9 AGUSTUS 2026 – versitnews@gmail.com 

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang melaksanakan operasi pengangkutan sampah secara menyeluruh di sepanjang Jalan Irigasi, wilayah Blendung hingga Leweung Sereh, pada hari ini. Langkah ini diambil guna mengatasi penumpukan sampah yang menggunung di pinggir jalan dan saluran air.

 

Berdasarkan pantauan di lokasi, petugas kebersihan DLH terlihat sibuk memuat tumpukan sampah yang sudah dikantongi maupun yang berserakan ke atas truk pengangkut sampah. Penumpukan sampah yang terjadi cukup parah dan sudah mengganggu pemandangan serta berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan penyumbatan aliran air irigasi.

 

Dalam kegiatan tersebut, tim DLH mengerahkan tenaga petugas dan armada truk untuk mengangkut seluruh tumpukan sampah yang menumpuk di sepanjang ruas jalan tersebut hingga ke titik pembuangan akhir.

 

PERINGATAN DAN DASAR HUKUM

 

Penumpukan sampah sembarangan melanggar ketentuan:

 

- UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 27 — Setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan.

- Pasal 30 ayat (1) — Setiap orang dilarang menumpuk sampah sehingga mengganggu fungsi jalan, saluran air, dan lingkungan.

 

SANKSI PELANGGARAN

 

Berdasarkan Pasal 41 UU No. 18 Tahun 2008:

 

- Pelanggar dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- Selain itu, dapat pula dikenakan sanksi administratif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karawang terkait ketertiban dan kebersihan lingkungan.

 

SERUAN DLH

 

DLH Karawang mengimbau seluruh warga untuk tidak membuang maupun menumpuk sampah di pinggir jalan maupun saluran irigasi. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Warga diharapkan memilah sampah dan menyerahkan kepada petugas pengangkut sesuai jadwal agar penumpukan sampah tidak terulang kembali.

 

(Wiwi (Chika)– Laporan Lapangan DLH Karawang)

 

 

 

KARAWANG, 9 AGUSTUS 2026 – versitnews@gmail.com 

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang melaksanakan operasi pengangkutan sampah secara menyeluruh di sepanjang Jalan Irigasi, wilayah Blendung hingga Leweung Sereh, pada hari ini. Langkah ini diambil guna mengatasi penumpukan sampah yang menggunung di pinggir jalan dan saluran air.

 

Berdasarkan pantauan di lokasi, petugas kebersihan DLH terlihat sibuk memuat tumpukan sampah yang sudah dikantongi maupun yang berserakan ke atas truk pengangkut sampah. Penumpukan sampah yang terjadi cukup parah dan sudah mengganggu pemandangan serta berpotensi menimbulkan masalah kesehatan dan penyumbatan aliran air irigasi.

 

Dalam kegiatan tersebut, tim DLH mengerahkan tenaga petugas dan armada truk untuk mengangkut seluruh tumpukan sampah yang menumpuk di sepanjang ruas jalan tersebut hingga ke titik pembuangan akhir.

 

PERINGATAN DAN DASAR HUKUM

 

Penumpukan sampah sembarangan melanggar ketentuan:

 

- UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 27 — Setiap orang dilarang membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan.

- Pasal 30 ayat (1) — Setiap orang dilarang menumpuk sampah sehingga mengganggu fungsi jalan, saluran air, dan lingkungan.

 

SANKSI PELANGGARAN

 

Berdasarkan Pasal 41 UU No. 18 Tahun 2008:

 

- Pelanggar dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- Selain itu, dapat pula dikenakan sanksi administratif sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karawang terkait ketertiban dan kebersihan lingkungan.

 

SERUAN DLH

 

DLH Karawang mengimbau seluruh warga untuk tidak membuang maupun menumpuk sampah di pinggir jalan maupun saluran irigasi. Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Warga diharapkan memilah sampah dan menyerahkan kepada petugas pengangkut sesuai jadwal agar penumpukan sampah tidak terulang kembali.

 

(Wiwi (Chika)– Laporan Lapangan DLH Karawang)

 

 

Peringati HUT ke-2 AKPERSI, DPP yang Diwakili Ketua DPD Jawa Barat Santuni 40 Anak Yatim dan Salurkan Al-Qur'an di Ponpes Tahfidzul Qur'an Karanghaur

Peringati HUT ke-2 AKPERSI, DPP yang Diwakili Ketua DPD Jawa Barat Santuni 40 Anak Yatim dan Salurkan Al-Qur'an di Ponpes Tahfidzul Qur'an Karanghaur

VERSIT NEWS   

versitnews@gmail.com| Kabupaten Bekasi – Semangat berbagi dan kepedulian sosial mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-2 Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI). Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AKPERSI yang dipimpin Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.BJ., C.EJ., CFLE., C.ILJ., melalui Ketua DPD AKPERSI Jawa Barat Ahmad Syaripudin, C.BJ., C.EJ., menggelar kegiatan bakti sosial di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an, Desa Karanghaur, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Kamis (6/8/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan DPC AKPERSI Kabupaten Bekasi dan DPC AKPERSI Kabupaten Karawang. Dalam momentum penuh makna itu, AKPERSI memberikan santunan kepada 40 anak yatim sekaligus menyalurkan puluhan mushaf Al-Qur'an sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan keagamaan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengurus AKPERSI menyerahkan santunan secara langsung kepada anak-anak yatim yang hadir. Di saat yang sama, organisasi juga menyalurkan puluhan mushaf Al-Qur'an kepada Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an agar dapat dimanfaatkan oleh para santri dalam memperdalam ilmu agama dan meningkatkan semangat menghafal Al-Qur'an.

Puluhan mushaf Al-Qur'an yang berasal dari para donatur diserahkan secara simbolis oleh Layla Rizki, S.Sos. selaku perwakilan donatur kepada pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an. Penyerahan tersebut menjadi simbol kepedulian dan harapan agar generasi muda semakin mencintai, membaca, memahami, dan mengamalkan isi

kandungan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kesempatan itu, Layla Rizki mengungkapkan rasa syukur karena dapat ikut berkontribusi dalam kegiatan sosial yang digelar AKPERSI.

"Alhamdulillah, kami bersyukur dapat berbagi mushaf Al-Qur'an kepada Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an. Semoga bantuan ini menjadi amal jariyah bagi seluruh donatur dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para santri untuk belajar, membaca, serta menghafal Al-Qur'an. Kami berharap kegiatan berbagi seperti ini terus berlanjut dan semakin banyak pihak yang ikut menebarkan manfaat bagi masyarakat," ujar Layla Rizki.

Sementara itu, Ketua DPD AKPERSI Jawa Barat Ahmad Syaripudin, yang mewakili Ketua Umum DPP AKPERSI Rino Triyono, menegaskan bahwa peringatan HUT ke-2 AKPERSI tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antar pengurus dan anggota, tetapi juga menjadi momentum untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Peringatan HUT AKPERSI harus menjadi pengingat bahwa organisasi ini lahir bukan hanya untuk memperkuat profesionalisme insan pers, tetapi juga untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Kami berharap santunan kepada anak-anak yatim dan bantuan Al-Qur'an ini dapat memberikan manfaat yang luas serta menjadi ladang amal bagi semua pihak yang telah berpartisipasi," ujar Ahmad Syaripudin.

Suasana hangat dan penuh kekeluargaan menyelimuti seluruh rangkaian kegiatan. Para pengurus AKPERSI, pengasuh pondok pesantren, para santri, anak-anak yatim, serta tamu undangan mengikuti acara dengan penuh khidmat.

Kegiatan kemudian ditutup dengan doa bersama, penyerahan santunan, pembagian mushaf Al-Qur'an, serta foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan komitmen untuk terus menebarkan kebaikan.

Melalui peringatan HUT ke-2 ini, AKPERSI kembali menegaskan komitmennya sebagai organisasi pers yang tidak hanya berperan dalam menyajikan informasi kepada publik, tetapi juga aktif menjalankan misi sosial, kemanusiaan, dan keagamaan.

Organisasi berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat kehadiran AKPERSI.

*Chika*

versitnews@gmail.com| Kabupaten Bekasi – Semangat berbagi dan kepedulian sosial mewarnai peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-2 Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI). Dewan Pimpinan Pusat (DPP) AKPERSI yang dipimpin Rino Triyono, S.Kom., S.H., C.IJ., C.BJ., C.EJ., CFLE., C.ILJ., melalui Ketua DPD AKPERSI Jawa Barat Ahmad Syaripudin, C.BJ., C.EJ., menggelar kegiatan bakti sosial di Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an, Desa Karanghaur, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Kamis (6/8/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan DPC AKPERSI Kabupaten Bekasi dan DPC AKPERSI Kabupaten Karawang. Dalam momentum penuh makna itu, AKPERSI memberikan santunan kepada 40 anak yatim sekaligus menyalurkan puluhan mushaf Al-Qur'an sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan keagamaan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengurus AKPERSI menyerahkan santunan secara langsung kepada anak-anak yatim yang hadir. Di saat yang sama, organisasi juga menyalurkan puluhan mushaf Al-Qur'an kepada Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an agar dapat dimanfaatkan oleh para santri dalam memperdalam ilmu agama dan meningkatkan semangat menghafal Al-Qur'an.

Puluhan mushaf Al-Qur'an yang berasal dari para donatur diserahkan secara simbolis oleh Layla Rizki, S.Sos. selaku perwakilan donatur kepada pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an. Penyerahan tersebut menjadi simbol kepedulian dan harapan agar generasi muda semakin mencintai, membaca, memahami, dan mengamalkan isi

kandungan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kesempatan itu, Layla Rizki mengungkapkan rasa syukur karena dapat ikut berkontribusi dalam kegiatan sosial yang digelar AKPERSI.

"Alhamdulillah, kami bersyukur dapat berbagi mushaf Al-Qur'an kepada Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an. Semoga bantuan ini menjadi amal jariyah bagi seluruh donatur dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para santri untuk belajar, membaca, serta menghafal Al-Qur'an. Kami berharap kegiatan berbagi seperti ini terus berlanjut dan semakin banyak pihak yang ikut menebarkan manfaat bagi masyarakat," ujar Layla Rizki.

Sementara itu, Ketua DPD AKPERSI Jawa Barat Ahmad Syaripudin, yang mewakili Ketua Umum DPP AKPERSI Rino Triyono, menegaskan bahwa peringatan HUT ke-2 AKPERSI tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antar pengurus dan anggota, tetapi juga menjadi momentum untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Peringatan HUT AKPERSI harus menjadi pengingat bahwa organisasi ini lahir bukan hanya untuk memperkuat profesionalisme insan pers, tetapi juga untuk terus hadir di tengah masyarakat melalui kegiatan sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Kami berharap santunan kepada anak-anak yatim dan bantuan Al-Qur'an ini dapat memberikan manfaat yang luas serta menjadi ladang amal bagi semua pihak yang telah berpartisipasi," ujar Ahmad Syaripudin.

Suasana hangat dan penuh kekeluargaan menyelimuti seluruh rangkaian kegiatan. Para pengurus AKPERSI, pengasuh pondok pesantren, para santri, anak-anak yatim, serta tamu undangan mengikuti acara dengan penuh khidmat.

Kegiatan kemudian ditutup dengan doa bersama, penyerahan santunan, pembagian mushaf Al-Qur'an, serta foto bersama sebagai simbol kebersamaan dan komitmen untuk terus menebarkan kebaikan.

Melalui peringatan HUT ke-2 ini, AKPERSI kembali menegaskan komitmennya sebagai organisasi pers yang tidak hanya berperan dalam menyajikan informasi kepada publik, tetapi juga aktif menjalankan misi sosial, kemanusiaan, dan keagamaan.

Organisasi berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaat kehadiran AKPERSI.

*Chika*

Resmi Berganti Andi Suhandhi Nahkodai Disub Kabupaten Bekasi

Resmi Berganti Andi Suhandhi Nahkodai Disub Kabupaten Bekasi

VERSIT NEWS   

BEKASI — versitnews@gmail.com 

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi resmi mengalami rotasi kepemimpinan. Bertempat di Aula Kantor Dishub Kabupaten Bekasi, Kamis (8/7/2026), digelar prosesi Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan yang berlangsung khidmat dan penuh kekeluargaan.

Sertijab tersebut menandai tuntasnya masa tugas Agus Budiono, S.STP., M.Tr.I.P., sebagai Plt Kadishub. Tongkat estafet kepemimpinan kini resmi diserahkan kepada Andi Suhadhi, S.Sos., M.M.

Apresiasi Dedikasi dan Harapan Baru

Selama masa jabatannya, Agus Budiono dinilai responsif dan dinamis dalam mengawal berbagai kebijakan transportasi daerah. Jajaran Dishub Kabupaten Bekasi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras yang telah dicurahkan demi kelancaran mobilitas warga.

Sementara itu, hadirnya Andi Suhadhi di tampuk pimpinan membawa optimisme baru. Pengalaman serta kepemimpinannya diharapkan mampu melahirkan langkah strategis untuk menjawab tantangan sektor perhubungan di Kabupaten Bekasi yang kian dinamis.

Fokus Hadapi Tantangan Transportasi

Sebagai salah satu wilayah penyangga utama kawasan metropolitan, Kabupaten Bekasi dihadapkan pada kompleksitas persoalan transportasi—mulai dari penanganan titik kemacetan, penataan lokasi rawan, hingga modernisasi transportasi publik.

Momentum sertijab ini bukan sekadar pergantian posisi, melainkan titik balik untuk memperkuat sinergi internal serta kolaborasi lintas instansi. Di bawah nakhoda baru, Dishub Kabupaten Bekasi berkomitmen mewujudkan sistem lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Wiwi winasih (Chika)

BEKASI — versitnews@gmail.com 

Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi resmi mengalami rotasi kepemimpinan. Bertempat di Aula Kantor Dishub Kabupaten Bekasi, Kamis (8/7/2026), digelar prosesi Serah Terima Jabatan (Sertijab) Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan yang berlangsung khidmat dan penuh kekeluargaan.

Sertijab tersebut menandai tuntasnya masa tugas Agus Budiono, S.STP., M.Tr.I.P., sebagai Plt Kadishub. Tongkat estafet kepemimpinan kini resmi diserahkan kepada Andi Suhadhi, S.Sos., M.M.

Apresiasi Dedikasi dan Harapan Baru

Selama masa jabatannya, Agus Budiono dinilai responsif dan dinamis dalam mengawal berbagai kebijakan transportasi daerah. Jajaran Dishub Kabupaten Bekasi menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan kerja keras yang telah dicurahkan demi kelancaran mobilitas warga.

Sementara itu, hadirnya Andi Suhadhi di tampuk pimpinan membawa optimisme baru. Pengalaman serta kepemimpinannya diharapkan mampu melahirkan langkah strategis untuk menjawab tantangan sektor perhubungan di Kabupaten Bekasi yang kian dinamis.

Fokus Hadapi Tantangan Transportasi

Sebagai salah satu wilayah penyangga utama kawasan metropolitan, Kabupaten Bekasi dihadapkan pada kompleksitas persoalan transportasi—mulai dari penanganan titik kemacetan, penataan lokasi rawan, hingga modernisasi transportasi publik.

Momentum sertijab ini bukan sekadar pergantian posisi, melainkan titik balik untuk memperkuat sinergi internal serta kolaborasi lintas instansi. Di bawah nakhoda baru, Dishub Kabupaten Bekasi berkomitmen mewujudkan sistem lalu lintas yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi masyarakat.

Wiwi winasih (Chika)

Samsat Cikarang Tanpa Sekat: Saat Ruang tunggu Pajak Berubah Jadi Ruang Dengar Warga

Samsat Cikarang Tanpa Sekat: Saat Ruang tunggu Pajak Berubah Jadi Ruang Dengar Warga

VERSIT NEWS   

CIKARANG — versitnews@gmail.com Rabu pagi (08/07/2026), ritme di Kantor Samsat Kabupaten Bekasi terasa beda dari biasanya. Tidak ada lagi pemandangan ruang tunggu kaku berhias wajah-wajah lelah yang saling bergeming menatap nomor antrean. Suasana berjarak itu mencair seketika lewat sebuah gebrakan di lapangan: aksi simpatik bertajuk "Polantas Menyapa".

Polantas Polres Metro Bekasi memilih merobohkan tembok pembatas antara petugas dan warga. Pimpinan hingga personel lapangan sengaja beranjak dari balik kenyamanan meja loket, melangkahkan kaki menyusuri tiap baris kursi antrean, dan hadir langsung di tengah-tengah pemohon pajak.

Mendobrak Tradisi Pelayanan Kaku

Langkah ini menyasar penyakit lama pelayanan publik: komunikasi kaku yang kerap terasa searah. Alih-alih membiarkan warga menunggu pasif, para petugas mengambil inisiatif jemput bola dengan menyapa warga satu per satu.

Interaksi di ruang tunggu itu pun berubah menjadi panggung dialog yang produktif:

Edukasi Praktis: Sosialisasi tertib berlalu lintas disampaikan secara kasual dan hangat, jauh dari kesan menggurui.

Jembatan Digitalisasi: Petugas memandu warga memahami ekosistem pembayaran pajak digital agar proses administrasi di masa depan bisa dipangkas lebih cepat.

Ruang Keluhan Direct: Wajib pajak diberi panggung langsung untuk menyampaikan kendala, pertanyaan, hingga masukan tanpa melalui prosedur yang berbelit.

"Kami tidak ingin pelayanan ini terasa dingin dan mekanis. Warga datang ke sini untuk memenuhi kewajiban, maka sudah sepatutnya disambut dengan empati. Lewat Polantas Menyapa, kami mendengar langsung di mana letak kendalanya," tegas salah satu perwira Polantas di lokasi.

Sentuhan Empati di Tengah Kota Industri

Bagi masyarakat Cikarang yang terbiasa dengan mobilitas tinggi dan serba cepat, pendekatan humanis ini memberi dampak nyata. Rasanya tidak biasa—sekaligus menyegarkan—ketika seorang petugas polisi menghampiri hanya untuk memastikan, "Apakah prosesnya jelas, Pak?" atau "Fasilitas kami sudah cukup nyaman?"

Aksi ini membuktikan satu hal: transformasi pelayanan publik di era modern bukan cuma soal kecanggihan aplikasi atau sistem serba otomatis, tapi juga tentang menghadirkan kembali sentuhan humanis dan kepedulian nyata di tengah masyarakat.

Wiwi winasih (Chika)

CIKARANG — versitnews@gmail.com Rabu pagi (08/07/2026), ritme di Kantor Samsat Kabupaten Bekasi terasa beda dari biasanya. Tidak ada lagi pemandangan ruang tunggu kaku berhias wajah-wajah lelah yang saling bergeming menatap nomor antrean. Suasana berjarak itu mencair seketika lewat sebuah gebrakan di lapangan: aksi simpatik bertajuk "Polantas Menyapa".

Polantas Polres Metro Bekasi memilih merobohkan tembok pembatas antara petugas dan warga. Pimpinan hingga personel lapangan sengaja beranjak dari balik kenyamanan meja loket, melangkahkan kaki menyusuri tiap baris kursi antrean, dan hadir langsung di tengah-tengah pemohon pajak.

Mendobrak Tradisi Pelayanan Kaku

Langkah ini menyasar penyakit lama pelayanan publik: komunikasi kaku yang kerap terasa searah. Alih-alih membiarkan warga menunggu pasif, para petugas mengambil inisiatif jemput bola dengan menyapa warga satu per satu.

Interaksi di ruang tunggu itu pun berubah menjadi panggung dialog yang produktif:

Edukasi Praktis: Sosialisasi tertib berlalu lintas disampaikan secara kasual dan hangat, jauh dari kesan menggurui.

Jembatan Digitalisasi: Petugas memandu warga memahami ekosistem pembayaran pajak digital agar proses administrasi di masa depan bisa dipangkas lebih cepat.

Ruang Keluhan Direct: Wajib pajak diberi panggung langsung untuk menyampaikan kendala, pertanyaan, hingga masukan tanpa melalui prosedur yang berbelit.

"Kami tidak ingin pelayanan ini terasa dingin dan mekanis. Warga datang ke sini untuk memenuhi kewajiban, maka sudah sepatutnya disambut dengan empati. Lewat Polantas Menyapa, kami mendengar langsung di mana letak kendalanya," tegas salah satu perwira Polantas di lokasi.

Sentuhan Empati di Tengah Kota Industri

Bagi masyarakat Cikarang yang terbiasa dengan mobilitas tinggi dan serba cepat, pendekatan humanis ini memberi dampak nyata. Rasanya tidak biasa—sekaligus menyegarkan—ketika seorang petugas polisi menghampiri hanya untuk memastikan, "Apakah prosesnya jelas, Pak?" atau "Fasilitas kami sudah cukup nyaman?"

Aksi ini membuktikan satu hal: transformasi pelayanan publik di era modern bukan cuma soal kecanggihan aplikasi atau sistem serba otomatis, tapi juga tentang menghadirkan kembali sentuhan humanis dan kepedulian nyata di tengah masyarakat.

Wiwi winasih (Chika)

38 DPW Partai Gerakan Rakyat Se-Indonesia Daftarkan Ketum ke Kemenkumham, DPD Karawang dan Bekasi Hadir*

38 DPW Partai Gerakan Rakyat Se-Indonesia Daftarkan Ketum ke Kemenkumham, DPD Karawang dan Bekasi Hadir*

VERSIT NEWS   

*JAKARTA* – versitnews@gmail.com 

Sebanyak *38 DPW Partai Gerakan Rakyat Se-Indonesia* secara resmi mendaftarkan Ketua Umum ke Kementerian Hukum dan HAM, Rabu, 23 Juli 2026. 

Pendaftaran dilakukan di Kantor Kemenkumham Jakarta sebagai bagian dari proses pemenuhan syarat administrasi untuk menjadi badan hukum partai politik.

Dalam kegiatan tersebut, perwakilan dari *DPD Karawang dan DPD Bekasi* turut hadir mendampingi DPP. Kehadiran dua DPD dari Jawa Barat ini menjadi penanda bahwa struktur partai di wilayah tersebut sudah lengkap dan siap diverifikasi.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Rakyat Se-Indonesia dalam keterangan pers mengatakan, pendaftaran ini merupakan tahap lanjutan setelah sebelumnya seluruh DPW dan DPD di Pulau Jawa menyelesaikan pengumpulan berkas legalitas.

“Alhamdulillah hari ini 38 DPW hadir bersama-sama menyerahkan dokumen Ketum ke Kemenkumham. DPD Karawang dan Bekasi juga ikut hadir sebagai bentuk soliditas di Jabar,” ujarnya.

Dokumen yang diserahkan meliputi akta pendirian partai, SK kepengurusan pusat dan wilayah, surat keterangan domisili kantor, serta data keanggotaan sesuai ketentuan UU Parpol.

Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat Se-Indonesia, *Sahrin Hamid*, disebut menjadi figur yang didaftarkan dalam proses tersebut. Pihak DPP optimis proses verifikasi administrasi di Kemenkumham bisa berjalan lancar sehingga partai dapat segera mengikuti tahapan verifikasi KPU.

Sebelumnya, pada Februari 2026 DPP Gerakan Rakyat sudah menggelar konferensi pers untuk menyampaikan target pendaftaran ke Kemenkum. Sementara pada Juni 2026, DPW Jawa Tengah lebih dulu menyerahkan berkas legalitas DPW, DPD, dan DPC ke pusat.

Dengan penyerahan berkas hari ini, Partai Gerakan Rakyat Se-Indonesia menargetkan seluruh tahapan administrasi selesai tahun ini agar bisa menjadi peserta Pemilu mendatang.

_Editor: Redaksi_ Ida Maryati 

Jakarta, 23 Juli 2026_

*JAKARTA* – versitnews@gmail.com 

Sebanyak *38 DPW Partai Gerakan Rakyat Se-Indonesia* secara resmi mendaftarkan Ketua Umum ke Kementerian Hukum dan HAM, Rabu, 23 Juli 2026. 

Pendaftaran dilakukan di Kantor Kemenkumham Jakarta sebagai bagian dari proses pemenuhan syarat administrasi untuk menjadi badan hukum partai politik.

Dalam kegiatan tersebut, perwakilan dari *DPD Karawang dan DPD Bekasi* turut hadir mendampingi DPP. Kehadiran dua DPD dari Jawa Barat ini menjadi penanda bahwa struktur partai di wilayah tersebut sudah lengkap dan siap diverifikasi.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Rakyat Se-Indonesia dalam keterangan pers mengatakan, pendaftaran ini merupakan tahap lanjutan setelah sebelumnya seluruh DPW dan DPD di Pulau Jawa menyelesaikan pengumpulan berkas legalitas.

“Alhamdulillah hari ini 38 DPW hadir bersama-sama menyerahkan dokumen Ketum ke Kemenkumham. DPD Karawang dan Bekasi juga ikut hadir sebagai bentuk soliditas di Jabar,” ujarnya.

Dokumen yang diserahkan meliputi akta pendirian partai, SK kepengurusan pusat dan wilayah, surat keterangan domisili kantor, serta data keanggotaan sesuai ketentuan UU Parpol.

Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat Se-Indonesia, *Sahrin Hamid*, disebut menjadi figur yang didaftarkan dalam proses tersebut. Pihak DPP optimis proses verifikasi administrasi di Kemenkumham bisa berjalan lancar sehingga partai dapat segera mengikuti tahapan verifikasi KPU.

Sebelumnya, pada Februari 2026 DPP Gerakan Rakyat sudah menggelar konferensi pers untuk menyampaikan target pendaftaran ke Kemenkum. Sementara pada Juni 2026, DPW Jawa Tengah lebih dulu menyerahkan berkas legalitas DPW, DPD, dan DPC ke pusat.

Dengan penyerahan berkas hari ini, Partai Gerakan Rakyat Se-Indonesia menargetkan seluruh tahapan administrasi selesai tahun ini agar bisa menjadi peserta Pemilu mendatang.

_Editor: Redaksi_ Ida Maryati 

Jakarta, 23 Juli 2026_

VONIS 6 TAHUN TERHADAP BRAM PICU TANDA TANYA, KUASA HUKUM SOROTI PERTIMBANGAN HAKIM DAN BUKA PELUANG AJUKAN BANDING

VONIS 6 TAHUN TERHADAP BRAM PICU TANDA TANYA, KUASA HUKUM SOROTI PERTIMBANGAN HAKIM DAN BUKA PELUANG AJUKAN BANDING

VERSIT NEWS   

KARAWANG – versitnews@gmail.com 

Putusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara terhadap terdakwa Bram memunculkan berbagai pertanyaan dari pihak kuasa hukum. Meski menghormati putusan pengadilan, tim penasihat hukum menilai terdapat sejumlah pertimbangan dalam amar putusan yang perlu dicermati secara mendalam sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

Kuasa hukum Bram mengungkapkan bahwa terdapat faktor-faktor yang menurut mereka semestinya dapat menjadi keadaan yang meringankan. Namun, dalam pertimbangan majelis hakim, justru terdapat penilaian yang dinilai berbeda, termasuk terkait pengakuan terdakwa yang menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis.

"Kami melihat ada beberapa hal yang menurut kami seharusnya menjadi pertimbangan yang meringankan. Namun bagaimana majelis hakim menilai fakta persidangan tentu menjadi kewenangan mereka," ujar kuasa hukum Bram usai persidangan.

Meski demikian, pihaknya belum mengambil keputusan apakah akan menerima putusan tersebut atau mengajukan upaya hukum banding. Sesuai ketentuan hukum acara pidana, mereka masih memiliki waktu tujuh hari untuk menentukan sikap.

"Kami akan berdiskusi terlebih dahulu dengan keluarga terdakwa. Keputusan banding belum bisa diambil hari ini karena kami ingin mempertimbangkan seluruh aspek hukum secara matang," katanya.

Kuasa hukum juga menegaskan bahwa mereka tidak ingin memberikan harapan berlebihan kepada keluarga maupun publik mengenai peluang banding.

"Kami tidak bisa menjamin apabila banding diajukan hukumannya akan berkurang atau justru berubah. Semua itu merupakan kewenangan pengadilan yang lebih tinggi berdasarkan penilaian terhadap fakta dan alat bukti di persidangan," tegasnya.

Menurutnya, peluang dalam proses banding tidak dapat diprediksi dengan persentase tertentu. Seluruh hasil nantinya bergantung pada penilaian majelis hakim di tingkat banding terhadap fakta hukum yang telah terungkap selama persidangan.

Hingga saat ini, tim penasihat hukum masih melakukan kajian terhadap salinan putusan sekaligus berkoordinasi dengan keluarga Bram sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Keputusan menerima putusan atau mengajukan banding dipastikan akan diambil sebelum batas waktu yang ditentukan undang-undang.

Perkembangan perkara ini masih menjadi perhatian publik dan akan terus dipantau seiring proses hukum yang masih terbuka.

Chika

KARAWANG – versitnews@gmail.com 

Putusan majelis hakim yang menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara terhadap terdakwa Bram memunculkan berbagai pertanyaan dari pihak kuasa hukum. Meski menghormati putusan pengadilan, tim penasihat hukum menilai terdapat sejumlah pertimbangan dalam amar putusan yang perlu dicermati secara mendalam sebelum menentukan langkah hukum berikutnya.

Kuasa hukum Bram mengungkapkan bahwa terdapat faktor-faktor yang menurut mereka semestinya dapat menjadi keadaan yang meringankan. Namun, dalam pertimbangan majelis hakim, justru terdapat penilaian yang dinilai berbeda, termasuk terkait pengakuan terdakwa yang menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis.

"Kami melihat ada beberapa hal yang menurut kami seharusnya menjadi pertimbangan yang meringankan. Namun bagaimana majelis hakim menilai fakta persidangan tentu menjadi kewenangan mereka," ujar kuasa hukum Bram usai persidangan.

Meski demikian, pihaknya belum mengambil keputusan apakah akan menerima putusan tersebut atau mengajukan upaya hukum banding. Sesuai ketentuan hukum acara pidana, mereka masih memiliki waktu tujuh hari untuk menentukan sikap.

"Kami akan berdiskusi terlebih dahulu dengan keluarga terdakwa. Keputusan banding belum bisa diambil hari ini karena kami ingin mempertimbangkan seluruh aspek hukum secara matang," katanya.

Kuasa hukum juga menegaskan bahwa mereka tidak ingin memberikan harapan berlebihan kepada keluarga maupun publik mengenai peluang banding.

"Kami tidak bisa menjamin apabila banding diajukan hukumannya akan berkurang atau justru berubah. Semua itu merupakan kewenangan pengadilan yang lebih tinggi berdasarkan penilaian terhadap fakta dan alat bukti di persidangan," tegasnya.

Menurutnya, peluang dalam proses banding tidak dapat diprediksi dengan persentase tertentu. Seluruh hasil nantinya bergantung pada penilaian majelis hakim di tingkat banding terhadap fakta hukum yang telah terungkap selama persidangan.

Hingga saat ini, tim penasihat hukum masih melakukan kajian terhadap salinan putusan sekaligus berkoordinasi dengan keluarga Bram sebelum menentukan langkah hukum selanjutnya. Keputusan menerima putusan atau mengajukan banding dipastikan akan diambil sebelum batas waktu yang ditentukan undang-undang.

Perkembangan perkara ini masih menjadi perhatian publik dan akan terus dipantau seiring proses hukum yang masih terbuka.

Chika

Dugaan Alih Fungsi Ruko Grand Taruma Jadi Garasi Armada, Desak Pemkab Bertindak Tegas

Dugaan Alih Fungsi Ruko Grand Taruma Jadi Garasi Armada, Desak Pemkab Bertindak Tegas

VERSIT NEWS   

AKPERSI DPC Karawang Soroti 

KARAWANG – versitnews@gmail.com 

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kabupaten Karawang menyoroti dugaan alih fungsi satu unit ruko di kawasan Grand Taruma yang disebut digunakan sebagai garasi atau pool armada angkutan karyawan. AKPERSI meminta Pemerintah Kabupaten Karawang segera melakukan pemeriksaan dan penindakan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perizinan maupun tata ruang.

Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Karawang, Ferimaulana, menyatakan bahwa apabila benar bangunan yang memiliki peruntukan sebagai ruko digunakan untuk kegiatan operasional pool kendaraan tanpa izin yang sesuai, maka hal tersebut perlu ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Apabila dugaan ini terbukti, maka persoalannya bukan hanya menyangkut perubahan fungsi bangunan, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap aturan tata ruang, perizinan usaha, hingga potensi kerugian terhadap pendapatan daerah apabila terdapat kewajiban administrasi yang tidak dipenuhi," ujarnya, Sabtu (18/7/2026).

AKPERSI menilai dugaan tersebut perlu diusut secara menyeluruh oleh instansi terkait agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap pelaku usaha dalam penegakan hukum.

Selain dugaan alih fungsi bangunan, AKPERSI juga meminta pemerintah melakukan verifikasi terhadap legalitas operasional armada angkutan yang diduga menggunakan lokasi tersebut sebagai pool kendaraan.

Ferimaulana menyebut pihaknya menerima informasi mengenai sekitar 20 unit kendaraan operasional angkutan karyawan yang diduga belum terverifikasi status administrasi maupun perizinannya. Menurutnya, informasi tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.

"Informasi yang kami peroleh tentu harus diverifikasi. Kami meminta Dinas Perhubungan melakukan pengecekan terhadap legalitas armada, izin operasional, serta memastikan seluruh kewajiban administrasi telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

AKPERSI menguraikan sejumlah aspek yang dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah, di antaranya:

Dugaan ketidaksesuaian pemanfaatan bangunan dengan peruntukan yang tercantum dalam izin bangunan.

Dugaan penggunaan lokasi sebagai pool kendaraan angkutan tanpa izin yang dipersyaratkan apabila memang kegiatan tersebut dilakukan.

Perlunya pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan maupun administrasi lainnya apabila terjadi perubahan fungsi objek.

Menurut Ferimaulana, penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang selama ini telah memenuhi seluruh persyaratan hukum.

"Kami meminta pemerintah bertindak objektif. Jika memang tidak ditemukan pelanggaran, sampaikan kepada publik. Namun apabila ditemukan pelanggaran, maka proses penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu," tegasnya.

AKPERSI juga mendesak Satpol PP, DPMPTSP, Dinas Perhubungan, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang untuk melakukan inspeksi lapangan dan menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka kepada masyarakat.

Menurutnya, transparansi diperlukan agar tidak muncul spekulasi maupun dugaan adanya pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tertentu.

Ferimaulana menambahkan bahwa AKPERSI akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak perusahaan yang disebut dalam dugaan tersebut belum memberikan keterangan maupun klarifikasi resmi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Chika

AKPERSI DPC Karawang Soroti 

KARAWANG – versitnews@gmail.com 

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kabupaten Karawang menyoroti dugaan alih fungsi satu unit ruko di kawasan Grand Taruma yang disebut digunakan sebagai garasi atau pool armada angkutan karyawan. AKPERSI meminta Pemerintah Kabupaten Karawang segera melakukan pemeriksaan dan penindakan apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perizinan maupun tata ruang.

Ketua DPC AKPERSI Kabupaten Karawang, Ferimaulana, menyatakan bahwa apabila benar bangunan yang memiliki peruntukan sebagai ruko digunakan untuk kegiatan operasional pool kendaraan tanpa izin yang sesuai, maka hal tersebut perlu ditindak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Apabila dugaan ini terbukti, maka persoalannya bukan hanya menyangkut perubahan fungsi bangunan, tetapi juga menyangkut kepatuhan terhadap aturan tata ruang, perizinan usaha, hingga potensi kerugian terhadap pendapatan daerah apabila terdapat kewajiban administrasi yang tidak dipenuhi," ujarnya, Sabtu (18/7/2026).

AKPERSI menilai dugaan tersebut perlu diusut secara menyeluruh oleh instansi terkait agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda terhadap pelaku usaha dalam penegakan hukum.

Selain dugaan alih fungsi bangunan, AKPERSI juga meminta pemerintah melakukan verifikasi terhadap legalitas operasional armada angkutan yang diduga menggunakan lokasi tersebut sebagai pool kendaraan.

Ferimaulana menyebut pihaknya menerima informasi mengenai sekitar 20 unit kendaraan operasional angkutan karyawan yang diduga belum terverifikasi status administrasi maupun perizinannya. Menurutnya, informasi tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.

"Informasi yang kami peroleh tentu harus diverifikasi. Kami meminta Dinas Perhubungan melakukan pengecekan terhadap legalitas armada, izin operasional, serta memastikan seluruh kewajiban administrasi telah dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku," katanya.

AKPERSI menguraikan sejumlah aspek yang dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah, di antaranya:

Dugaan ketidaksesuaian pemanfaatan bangunan dengan peruntukan yang tercantum dalam izin bangunan.

Dugaan penggunaan lokasi sebagai pool kendaraan angkutan tanpa izin yang dipersyaratkan apabila memang kegiatan tersebut dilakukan.

Perlunya pemeriksaan terhadap kewajiban perpajakan maupun administrasi lainnya apabila terjadi perubahan fungsi objek.

Menurut Ferimaulana, penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang selama ini telah memenuhi seluruh persyaratan hukum.

"Kami meminta pemerintah bertindak objektif. Jika memang tidak ditemukan pelanggaran, sampaikan kepada publik. Namun apabila ditemukan pelanggaran, maka proses penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu," tegasnya.

AKPERSI juga mendesak Satpol PP, DPMPTSP, Dinas Perhubungan, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karawang untuk melakukan inspeksi lapangan dan menyampaikan hasil pemeriksaan secara terbuka kepada masyarakat.

Menurutnya, transparansi diperlukan agar tidak muncul spekulasi maupun dugaan adanya pembiaran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pihak tertentu.

Ferimaulana menambahkan bahwa AKPERSI akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan penegakan hukum yang berkeadilan.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak perusahaan yang disebut dalam dugaan tersebut belum memberikan keterangan maupun klarifikasi resmi. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Chika

Penuh Doa Dan Kebahagiaan Ketua AKPERSI DPD Jawa Barat Ahmad Syarifudin Sampaikan Ucapan Selamat Atas Pernikahan Hermansyah Alias Remon

Penuh Doa Dan Kebahagiaan Ketua AKPERSI DPD Jawa Barat Ahmad Syarifudin Sampaikan Ucapan Selamat Atas Pernikahan Hermansyah Alias Remon

VERSIT NEWS   

Bekasi, versitnews@gmail.com  Suasana penuh kebahagiaan dan kehangatan menyelimuti acara pernikahan Hermansyah alias Remon, putra bungsu Paguyuban Luas Jaya, yang digelar di RT 003/RW 002, Kampung Kobak Rotan,  Desa Sukamakmur, Senin (13/7/2026), 

Momentum sakral tersebut turut mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Ketua Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) DPD Provinsi Jawa Barat, Ahmad Syarifudin, C.BJ., C.EJ., menyampaikan ucapan selamat sekaligus doa terbaik kepada kedua mempelai agar senantiasa diberikan kebahagiaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Dalam pesannya, Ahmad Syarifudin berharap pernikahan yang telah dipersatukan dalam ikatan suci ini menjadi awal perjalanan hidup yang penuh keberkahan, kasih sayang, serta saling melengkapi dalam setiap langkah kehidupan.

"Saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada saudara Hermansyah alias Remon beserta istri tercinta. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan, menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang saleh dan salehah, rezeki yang halal dan melimpah, kesehatan, serta kebahagiaan hingga akhir hayat," ujar Ahmad Syarifudin.

Ia juga berharap kedua mempelai mampu menjaga keharmonisan rumah tangga dengan saling menghormati, saling menguatkan dalam suka maupun duka, serta menjadi keluarga yang membawa manfaat bagi lingkungan sekitar.

Acara pernikahan berlangsung dengan penuh khidmat dan dihadiri keluarga besar, kerabat, sahabat, serta masyarakat yang datang untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Kehangatan kebersamaan dan nuansa kekeluargaan begitu terasa sepanjang rangkaian acara.

Pernikahan ini menjadi momen yang membahagiakan tidak hanya bagi kedua mempelai, tetapi juga bagi keluarga besar Paguyuban Luas Jaya. Harapannya, ikatan suci yang telah terjalin menjadi awal kehidupan baru yang dipenuhi cinta, keberkahan, dan kebahagiaan, serta menjadi teladan bagi pasangan muda lainnya dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Chika

Bekasi, versitnews@gmail.com  Suasana penuh kebahagiaan dan kehangatan menyelimuti acara pernikahan Hermansyah alias Remon, putra bungsu Paguyuban Luas Jaya, yang digelar di RT 003/RW 002, Kampung Kobak Rotan,  Desa Sukamakmur, Senin (13/7/2026), 

Momentum sakral tersebut turut mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Ketua Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) DPD Provinsi Jawa Barat, Ahmad Syarifudin, C.BJ., C.EJ., menyampaikan ucapan selamat sekaligus doa terbaik kepada kedua mempelai agar senantiasa diberikan kebahagiaan dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Dalam pesannya, Ahmad Syarifudin berharap pernikahan yang telah dipersatukan dalam ikatan suci ini menjadi awal perjalanan hidup yang penuh keberkahan, kasih sayang, serta saling melengkapi dalam setiap langkah kehidupan.

"Saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada saudara Hermansyah alias Remon beserta istri tercinta. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan, menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang saleh dan salehah, rezeki yang halal dan melimpah, kesehatan, serta kebahagiaan hingga akhir hayat," ujar Ahmad Syarifudin.

Ia juga berharap kedua mempelai mampu menjaga keharmonisan rumah tangga dengan saling menghormati, saling menguatkan dalam suka maupun duka, serta menjadi keluarga yang membawa manfaat bagi lingkungan sekitar.

Acara pernikahan berlangsung dengan penuh khidmat dan dihadiri keluarga besar, kerabat, sahabat, serta masyarakat yang datang untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Kehangatan kebersamaan dan nuansa kekeluargaan begitu terasa sepanjang rangkaian acara.

Pernikahan ini menjadi momen yang membahagiakan tidak hanya bagi kedua mempelai, tetapi juga bagi keluarga besar Paguyuban Luas Jaya. Harapannya, ikatan suci yang telah terjalin menjadi awal kehidupan baru yang dipenuhi cinta, keberkahan, dan kebahagiaan, serta menjadi teladan bagi pasangan muda lainnya dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Chika

GMPB Mendesak APH dan Kementerian Agama RI Segera Periksa JWM Travel Terkait Dugaan Penipuan Menggunakan Cek Senilai Rp600 Juta

GMPB Mendesak APH dan Kementerian Agama RI Segera Periksa JWM Travel Terkait Dugaan Penipuan Menggunakan Cek Senilai Rp600 Juta

VERSIT NEWS   

Bogor Rabu 15 Juli 2026, versitnews@gmail.com 

Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap JWM Travel menyusul adanya laporan dugaan tindak pidana yang merugikan seorang investor dengan nilai mencapai Rp600.000.000.

Desakan tersebut muncul setelah seorang investor berinisial EA mengaku tidak dapat mencairkan cek senilai Rp600 juta yang diterimanya dari pihak JWM Travel.

 Berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang diterbitkan Bank BRI, cek tersebut ditolak karena saldo rekening penerbit tidak mencukupi.

Menurut GMPB, apabila benar terdapat pemberian cek sebagai alat pembayaran atau jaminan investasi padahal diketahui tidak dapat dicairkan, maka hal tersebut perlu didalami secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana.

"Kami meminta Polresta Bogor Kota melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, transparan, dan tidak pandang bulu terhadap laporan yang telah disampaikan oleh korban. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tegas GMPB.

Selain itu, ketua GMPB M.ikbal juga meminta Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagai instansi yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap JWM Travel sesuai kewenangannya.

 Apabila ditemukan pelanggaran, GMPB meminta agar sanksi dijatuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

GMPB menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial dan upaya mendorong penegakan hukum serta perlindungan terhadap masyarakat dari potensi kerugian yang lebih luas.

GMPB menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

1. Mendesak APH segera mengusut tuntas laporan dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan transaksi cek senilai Rp600 juta.

2. Meminta pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam perkara tersebut berdasarkan alat bukti yang sah.

3. Mendesak Kementerian Agama RI melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap JWM Travel sesuai kewenangannya sebagai regulator PPIU.

4. Meminta agar hak-hak korban memperoleh kepastian hukum dan perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Mendorong proses hukum dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, GMPB juga akan menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat,  17 Juli 2026, pukul 14.00 WIB di Kantor JWM Travel, Kota Bogor, dengan tuntutan agar aparat penegak hukum dan Kementerian Agama RI segera mengambil langkah konkret dalam menindaklanjuti laporan tersebut.

"Tidak boleh ada ruang bagi praktik yang merugikan masyarakat. Kami akan terus mengawal proses hukum hingga ada kepastian hukum yang berkeadilan bagi semua pihak," tutup GMPB.

Chika

Bogor Rabu 15 Juli 2026, versitnews@gmail.com 

Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB) mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) dan Kementerian Agama Republik Indonesia untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap JWM Travel menyusul adanya laporan dugaan tindak pidana yang merugikan seorang investor dengan nilai mencapai Rp600.000.000.

Desakan tersebut muncul setelah seorang investor berinisial EA mengaku tidak dapat mencairkan cek senilai Rp600 juta yang diterimanya dari pihak JWM Travel.

 Berdasarkan Surat Keterangan Penolakan (SKP) yang diterbitkan Bank BRI, cek tersebut ditolak karena saldo rekening penerbit tidak mencukupi.

Menurut GMPB, apabila benar terdapat pemberian cek sebagai alat pembayaran atau jaminan investasi padahal diketahui tidak dapat dicairkan, maka hal tersebut perlu didalami secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum untuk memastikan ada atau tidaknya unsur tindak pidana.

"Kami meminta Polresta Bogor Kota melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, transparan, dan tidak pandang bulu terhadap laporan yang telah disampaikan oleh korban. Siapa pun yang terbukti melanggar hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tegas GMPB.

Selain itu, ketua GMPB M.ikbal juga meminta Kementerian Agama Republik Indonesia, sebagai instansi yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap JWM Travel sesuai kewenangannya.

 Apabila ditemukan pelanggaran, GMPB meminta agar sanksi dijatuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.

GMPB menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kontrol sosial dan upaya mendorong penegakan hukum serta perlindungan terhadap masyarakat dari potensi kerugian yang lebih luas.

GMPB menyampaikan tuntutan sebagai berikut:

1. Mendesak APH segera mengusut tuntas laporan dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan transaksi cek senilai Rp600 juta.

2. Meminta pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam perkara tersebut berdasarkan alat bukti yang sah.

3. Mendesak Kementerian Agama RI melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap JWM Travel sesuai kewenangannya sebagai regulator PPIU.

4. Meminta agar hak-hak korban memperoleh kepastian hukum dan perlindungan sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Mendorong proses hukum dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, GMPB juga akan menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat,  17 Juli 2026, pukul 14.00 WIB di Kantor JWM Travel, Kota Bogor, dengan tuntutan agar aparat penegak hukum dan Kementerian Agama RI segera mengambil langkah konkret dalam menindaklanjuti laporan tersebut.

"Tidak boleh ada ruang bagi praktik yang merugikan masyarakat. Kami akan terus mengawal proses hukum hingga ada kepastian hukum yang berkeadilan bagi semua pihak," tutup GMPB.

Chika

Luar Biasa!!! Unit Reskrim Polsek Pebayuran Berhasil Ungkap Kasus Pencurian Motor, Pelaku Berhasil Diamankan

Luar Biasa!!! Unit Reskrim Polsek Pebayuran Berhasil Ungkap Kasus Pencurian Motor, Pelaku Berhasil Diamankan

VERSIT NEWS   

Pebayuran Bekasi, versitnews@gmail.com 

Unit Reskrim Polsek Pebayuran, Polres Metro Bekasi, berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di Kampung Bojongsari, RT 001/RW 002, Desa Sumbersari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Seorang terduga pelaku berhasil diamankan pada Minggu (12/7/2026).

Pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan polisi LP/B/23/VII/2026/SPKT/Polsek Pebayuran/Polres Metro Bekasi/Polda Metro Jaya tertanggal,12-Juli-2026.

Operasi penangkapan dipimpin Kanit Reskrim IPDA iim Nurahim, SH.MH., bersama tim Opsnal Polsek Pebayuran yang terdiri dari AIPDA Robi Darwis, AIPDA Viktor, AIPDA Fernandez, BRIPKA Ryan, BRIPKA Bayu, BRIGADIR Erwanto, dan BRIPDA Prammudya Raka Wiguna.

Pelaku berinisial ARIFIN SIREGAR alias LONDO berhasil diamankan sekitar pukul 16.00 WIB di rumah mertuanya yang berada di Dusun Karajan A, RT 004/RW 002, Desa Kertasari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, saat petugas tiba di lokasi, pelaku sedang keluar dari kamar dan langsung diamankan tanpa perlawanan sebelum dibawa ke Polsek Pebayuran untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Kasus ini bermula pada Rabu, 22 April 2026 sekitar pukul 11.00 WIB. Korban, Deden Riyanto, berangkat bekerja menggunakan sepeda motor pinjaman yang diantar istrinya. Setelah kembali ke rumah, istri korban kembali keluar untuk mengembalikan sepeda motor tersebut.

Saat kembali ke rumah, pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka dan gembok diduga telah dirusak. Setelah dilakukan pemeriksaan, korban mendapati satu unit sepeda motor Honda, sebuah telepon genggam OPPO A3S, serta satu tas pancing berisi empat alat pancing telah raib. Berdasarkan keterangan saksi, kendaraan tersebut sempat terlihat didorong oleh tiga orang pria yang tidak dikenal.

Dari hasil penangkapan, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu lembar STNK sepeda motor Honda, dua buah mata kunci letter T yang diduga digunakan untuk melakukan aksi kejahatan, satu buah switer warna hitam, serta satu topi warna abu-abu yang diduga digunakan saat beraksi.

Saat ini penyidik masih melengkapi proses hukum dengan memeriksa tersangka, melakukan penahanan, berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta menyiapkan berkas perkara hingga tahap pelimpahan sesuai prosedur yang berlaku.

Keberhasilan pengungkapan kasus ini menjadi bukti komitmen Unit Reskrim Polsek Pebayuran dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menindak tegas setiap pelaku tindak kriminal di wilayah hukumnya.

Chika 

Pebayuran Bekasi, versitnews@gmail.com 

Unit Reskrim Polsek Pebayuran, Polres Metro Bekasi, berhasil mengungkap kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yang terjadi di Kampung Bojongsari, RT 001/RW 002, Desa Sumbersari, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi. Seorang terduga pelaku berhasil diamankan pada Minggu (12/7/2026).

Pengungkapan kasus tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan polisi LP/B/23/VII/2026/SPKT/Polsek Pebayuran/Polres Metro Bekasi/Polda Metro Jaya tertanggal,12-Juli-2026.

Operasi penangkapan dipimpin Kanit Reskrim IPDA iim Nurahim, SH.MH., bersama tim Opsnal Polsek Pebayuran yang terdiri dari AIPDA Robi Darwis, AIPDA Viktor, AIPDA Fernandez, BRIPKA Ryan, BRIPKA Bayu, BRIGADIR Erwanto, dan BRIPDA Prammudya Raka Wiguna.

Pelaku berinisial ARIFIN SIREGAR alias LONDO berhasil diamankan sekitar pukul 16.00 WIB di rumah mertuanya yang berada di Dusun Karajan A, RT 004/RW 002, Desa Kertasari, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, saat petugas tiba di lokasi, pelaku sedang keluar dari kamar dan langsung diamankan tanpa perlawanan sebelum dibawa ke Polsek Pebayuran untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Kasus ini bermula pada Rabu, 22 April 2026 sekitar pukul 11.00 WIB. Korban, Deden Riyanto, berangkat bekerja menggunakan sepeda motor pinjaman yang diantar istrinya. Setelah kembali ke rumah, istri korban kembali keluar untuk mengembalikan sepeda motor tersebut.

Saat kembali ke rumah, pintu rumah sudah dalam keadaan terbuka dan gembok diduga telah dirusak. Setelah dilakukan pemeriksaan, korban mendapati satu unit sepeda motor Honda, sebuah telepon genggam OPPO A3S, serta satu tas pancing berisi empat alat pancing telah raib. Berdasarkan keterangan saksi, kendaraan tersebut sempat terlihat didorong oleh tiga orang pria yang tidak dikenal.

Dari hasil penangkapan, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa satu lembar STNK sepeda motor Honda, dua buah mata kunci letter T yang diduga digunakan untuk melakukan aksi kejahatan, satu buah switer warna hitam, serta satu topi warna abu-abu yang diduga digunakan saat beraksi.

Saat ini penyidik masih melengkapi proses hukum dengan memeriksa tersangka, melakukan penahanan, berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU), serta menyiapkan berkas perkara hingga tahap pelimpahan sesuai prosedur yang berlaku.

Keberhasilan pengungkapan kasus ini menjadi bukti komitmen Unit Reskrim Polsek Pebayuran dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat serta menindak tegas setiap pelaku tindak kriminal di wilayah hukumnya.

Chika 

Ketua AKPERSI DPC Kabupaten Bogor Desak Aparat Penegak Hukum Tangkap Oknum Mata Elang yang Diduga Lakukan Penarikan Paksa Kendaraan

Ketua AKPERSI DPC Kabupaten Bogor Desak Aparat Penegak Hukum Tangkap Oknum Mata Elang yang Diduga Lakukan Penarikan Paksa Kendaraan

VERSIT NEWS   

Kabupaten Tangerang, versitnews@gmail.com 

– Ketua Asosiasi keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) DPC Kabupaten Bogor, Ade Suhanda, C.BJ., C.ILJ., mendesak aparat penegak hukum agar segera mengusut dan menangkap oknum mata elang (matel) yang diduga melakukan penarikan paksa kendaraan milik warga di area parkiran Ruko Mardi Gras, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang.

Desakan tersebut disampaikan menyusul adanya laporan dari Ibu Nurdalimah, warga Desa Gintung Cilejet, Kecamatan Parung Panjang, yang mengaku menjadi korban dugaan penarikan paksa sepeda motor miliknya pada Rabu, 8 Juli 2026.

Menurut keterangan korban, sepeda motor Honda Scoopy warna biru tahun 2024 dengan Nomor Polisi B 4159 EAY ditarik oleh sejumlah oknum yang diduga merupakan mata elang. Setelah kendaraan dikuasai, motor tersebut kemudian dibawa ke kantor PT APL Bima Mandiri yang berada di kawasan parkiran Ruko Mardi Gras, kecamatan Panongan.

Korban menyebutkan bahwa setelah motor dibawa, perwakilan keluarga mendatangi kantor PT APL Bima Mandiri untuk meminta penjelasan. Namun, menurut keterangan korban, oknum yang diduga terlibat dalam penarikan tersebut meminta sejumlah uang antara Rp3,5 juta hingga Rp5 juta sebagai syarat agar sepeda motor dapat dikembalikan. Korban mengaku diberitahu bahwa apabila uang sebesar Rp5 juta diserahkan, maka kendaraan akan dikembalikan kepada pemiliknya. Klaim tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak yang disebut.

Ade Suhanda meminta aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan penarikan paksa tersebut, termasuk menyelidiki dugaan penggunaan BSTK bodong, legalitas operasional PT APL Bima Mandiri, serta dugaan adanya permintaan sejumlah uang dalam proses pengembalian kendaraan.

"Apabila benar penarikan kendaraan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, tanpa putusan pengadilan maupun prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap oknum yang terlibat. Bila benar ada permintaan sejumlah uang seperti yang dilaporkan korban, hal itu juga harus diusut secara transparan sesuai hukum yang berlaku," tegas Ade Suhanda.

Asosiasi keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) DPC Kabupaten Bogor juga meminta Polres Tigaraksa dan Polda Banten melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap laporan tersebut, termasuk memeriksa seluruh dokumen yang menjadi dasar penarikan kendaraan dan meminta keterangan dari semua pihak yang terkait.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi maupun tanggapan dari pihak PT APL Bima Mandiri terkait laporan tersebut. Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan pelapor dan pernyataan Ketua AKPERSI DPC Kabupaten Bogor. Semua dugaan tersebut masih menunggu hasil penyelidikan dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait sesuai proses hukum yang berlaku.

Chika/red

Kabupaten Tangerang, versitnews@gmail.com 

– Ketua Asosiasi keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) DPC Kabupaten Bogor, Ade Suhanda, C.BJ., C.ILJ., mendesak aparat penegak hukum agar segera mengusut dan menangkap oknum mata elang (matel) yang diduga melakukan penarikan paksa kendaraan milik warga di area parkiran Ruko Mardi Gras, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang.

Desakan tersebut disampaikan menyusul adanya laporan dari Ibu Nurdalimah, warga Desa Gintung Cilejet, Kecamatan Parung Panjang, yang mengaku menjadi korban dugaan penarikan paksa sepeda motor miliknya pada Rabu, 8 Juli 2026.

Menurut keterangan korban, sepeda motor Honda Scoopy warna biru tahun 2024 dengan Nomor Polisi B 4159 EAY ditarik oleh sejumlah oknum yang diduga merupakan mata elang. Setelah kendaraan dikuasai, motor tersebut kemudian dibawa ke kantor PT APL Bima Mandiri yang berada di kawasan parkiran Ruko Mardi Gras, kecamatan Panongan.

Korban menyebutkan bahwa setelah motor dibawa, perwakilan keluarga mendatangi kantor PT APL Bima Mandiri untuk meminta penjelasan. Namun, menurut keterangan korban, oknum yang diduga terlibat dalam penarikan tersebut meminta sejumlah uang antara Rp3,5 juta hingga Rp5 juta sebagai syarat agar sepeda motor dapat dikembalikan. Korban mengaku diberitahu bahwa apabila uang sebesar Rp5 juta diserahkan, maka kendaraan akan dikembalikan kepada pemiliknya. Klaim tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak yang disebut.

Ade Suhanda meminta aparat penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan penarikan paksa tersebut, termasuk menyelidiki dugaan penggunaan BSTK bodong, legalitas operasional PT APL Bima Mandiri, serta dugaan adanya permintaan sejumlah uang dalam proses pengembalian kendaraan.

"Apabila benar penarikan kendaraan dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, tanpa putusan pengadilan maupun prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, maka aparat penegak hukum harus bertindak tegas terhadap oknum yang terlibat. Bila benar ada permintaan sejumlah uang seperti yang dilaporkan korban, hal itu juga harus diusut secara transparan sesuai hukum yang berlaku," tegas Ade Suhanda.

Asosiasi keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) DPC Kabupaten Bogor juga meminta Polres Tigaraksa dan Polda Banten melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap laporan tersebut, termasuk memeriksa seluruh dokumen yang menjadi dasar penarikan kendaraan dan meminta keterangan dari semua pihak yang terkait.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi maupun tanggapan dari pihak PT APL Bima Mandiri terkait laporan tersebut. Pemberitaan ini disusun berdasarkan keterangan pelapor dan pernyataan Ketua AKPERSI DPC Kabupaten Bogor. Semua dugaan tersebut masih menunggu hasil penyelidikan dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait sesuai proses hukum yang berlaku.

Chika/red

Serah Terima SK Kepengurusan DPAC BPPKB Banten Kecamatan Jambe Periode 2026–2031."

Serah Terima SK Kepengurusan DPAC BPPKB Banten Kecamatan Jambe Periode 2026–2031."

VERSIT NEWS   

Cikupa ,Kabupaten Tangerang – versitnews@gmail.com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) BPPKB Banten Kabupaten Tangerang secara resmi melaksanakan serah terima Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) BPPKB Banten Kecamatan Jambe Periode 2026–2031 kepada Ketua DPAC terpilih, Johari (Ojos), beserta jajaran kepengurusan yang baru.

( Minggu 05 Juni 2026.)

Kegiatan serah terima SK dilaksanakan pada Minggu, mulai pukul 20: 30  WIB hingga selesai, bertempat di kediaman Ketua DPC BPPKB Banten Kabupaten Tangerang, H. Hamdan. Penyerahan SK dilakukan secara langsung oleh Ketua DPC, H. Hamdan, serta mendapat pendampingan dari Lurah Lala Sutawijaya, S.H. Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pengurus ranting se-Kecamatan Jambe sebagai bentuk dukungan terhadap kepengurusan baru.

Dalam sambutannya, H. Hamdan menyampaikan bahwa penyerahan SK merupakan amanah organisasi sekaligus awal dari tanggung jawab besar bagi kepengurusan DPAC Jambe untuk menjalankan roda organisasi secara profesional, solid, dan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan organisasi BPPKB Banten.

Sementara itu, Johari (Ojos) menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan dan berkomitmen untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, memperkuat sinergi dengan seluruh pengurus dan anggota, serta memajukan BPPKB Banten di wilayah Kecamatan Jambe.

Dengan telah dilaksanakannya serah terima SK kepengurusan baru periode 2026–2031, diharapkan DPAC BPPKB Banten Kecamatan Jambe dapat semakin solid, mampu meningkatkan peran organisasi di tengah masyarakat, serta menjalankan roda organisasi secara amanah, disiplin, dan sesuai dengan AD/ART. ( Chika )

Cikupa ,Kabupaten Tangerang – versitnews@gmail.com - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) BPPKB Banten Kabupaten Tangerang secara resmi melaksanakan serah terima Surat Keputusan (SK) Kepengurusan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) BPPKB Banten Kecamatan Jambe Periode 2026–2031 kepada Ketua DPAC terpilih, Johari (Ojos), beserta jajaran kepengurusan yang baru.

( Minggu 05 Juni 2026.)

Kegiatan serah terima SK dilaksanakan pada Minggu, mulai pukul 20: 30  WIB hingga selesai, bertempat di kediaman Ketua DPC BPPKB Banten Kabupaten Tangerang, H. Hamdan. Penyerahan SK dilakukan secara langsung oleh Ketua DPC, H. Hamdan, serta mendapat pendampingan dari Lurah Lala Sutawijaya, S.H. Turut hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pengurus ranting se-Kecamatan Jambe sebagai bentuk dukungan terhadap kepengurusan baru.

Dalam sambutannya, H. Hamdan menyampaikan bahwa penyerahan SK merupakan amanah organisasi sekaligus awal dari tanggung jawab besar bagi kepengurusan DPAC Jambe untuk menjalankan roda organisasi secara profesional, solid, dan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta peraturan organisasi BPPKB Banten.

Sementara itu, Johari (Ojos) menyampaikan rasa syukur atas kepercayaan yang diberikan dan berkomitmen untuk menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, memperkuat sinergi dengan seluruh pengurus dan anggota, serta memajukan BPPKB Banten di wilayah Kecamatan Jambe.

Dengan telah dilaksanakannya serah terima SK kepengurusan baru periode 2026–2031, diharapkan DPAC BPPKB Banten Kecamatan Jambe dapat semakin solid, mampu meningkatkan peran organisasi di tengah masyarakat, serta menjalankan roda organisasi secara amanah, disiplin, dan sesuai dengan AD/ART. ( Chika )

Pelantikan DPD IKAPPI Kota Bogor Jadi Momentum, Wali Kota Bogor Dorong Perlindungan Pedagang Pasar

Pelantikan DPD IKAPPI Kota Bogor Jadi Momentum, Wali Kota Bogor Dorong Perlindungan Pedagang Pasar

VERSIT NEWS   

Bogor, versitnews@gmail.com 4 Juli 2026- Pelantikan dan pengesahan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPD IKAPPI) Kota Bogor berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat kebersamaan. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menegaskan komitmen IKAPPI untuk terus hadir memperjuangkan kepentingan pedagang pasar, pelaku usaha kecil, serta UMKM di Kota Bogor.

Acara ini dihadiri oleh jajaran pengurus, dewan pembina, dewan penasehat, para tamu undangan, serta berbagai unsur stakeholder yang selama ini memiliki perhatian terhadap pemberdayaan pedagang pasar dan penguatan ekonomi kerakyatan. Kehadiran seluruh pihak tersebut menjadi bukti bahwa pasar rakyat masih menjadi salah satu pilar utama dalam menggerakkan ekonomi daerah.

Dalam susunan kepengurusan DPD IKAPPI Kota Bogor, Uni Eli Murni ditetapkan sebagai Ketua, didampingi Raden Ahmad Fajrul Islam sebagai Sekretaris dan Novia Kusuma Dewi sebagai Bendahara, bersama jajaran bidang-bidang strategis yang akan menjalankan roda organisasi ke depan. Dengan terbentuknya kepengurusan ini, IKAPPI Kota Bogor diharapkan mampu menjadi rumah perjuangan bagi pedagang pasar, sekaligus mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah dalam membangun ekosistem perdagangan rakyat yang sehat, tertib, dan berkeadilan.

Ketua DPD IKAPPI Kota Bogor dalam sambutannya menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan awal dari kerja nyata untuk membela, mendampingi, dan memperjuangkan aspirasi pedagang pasar. IKAPPI Kota Bogor berkomitmen untuk memperkuat advokasi, mendorong pemberdayaan usaha, membangun kemitraan dengan berbagai pihak, serta memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada pedagang kecil dan pasar tradisional.

Sementara itu, Ketua Umum DPP IKAPPI menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan DPD IKAPPI Kota Bogor. Menurutnya, kehadiran DPD yang kuat di daerah menjadi bagian penting dalam memperluas perjuangan IKAPPI secara nasional, terutama dalam menjaga keberlangsungan pasar rakyat di tengah tantangan zaman, arus modernisasi, dan perubahan pola perdagangan. DPP IKAPPI juga berharap kepengurusan baru ini mampu menjadi motor penggerak organisasi yang aktif, solid, dan responsif terhadap persoalan para pedagang.

Melalui pelantikan ini, DPD IKAPPI Kota Bogor menegaskan tekad untuk menjadi organisasi yang tidak hanya hadir dalam struktur, tetapi juga nyata dalam pengabdian. IKAPPI Kota Bogor siap bersinergi dengan pemerintah daerah, legislatif, pelaku usaha, komunitas pasar, serta seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pasar rakyat yang maju, pedagang yang sejahtera, dan ekonomi kerakyatan yang semakin kuat di Kota Bogor.

DPD IKAPPI Kota Bogor berharap pelantikan ini menjadi titik awal lahirnya gerakan bersama untuk menjaga pasar rakyat sebagai ruang ekonomi, ruang sosial, dan ruang perjuangan masyarakat kecil. Dengan semangat kebersamaan, IKAPPI Kota Bogor optimistis dapat menjadi bagian dari solusi bagi berbagai persoalan pedagang pasar di Kota Bogor.

Chika

Bogor, versitnews@gmail.com 4 Juli 2026- Pelantikan dan pengesahan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (DPD IKAPPI) Kota Bogor berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat kebersamaan. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menegaskan komitmen IKAPPI untuk terus hadir memperjuangkan kepentingan pedagang pasar, pelaku usaha kecil, serta UMKM di Kota Bogor.

Acara ini dihadiri oleh jajaran pengurus, dewan pembina, dewan penasehat, para tamu undangan, serta berbagai unsur stakeholder yang selama ini memiliki perhatian terhadap pemberdayaan pedagang pasar dan penguatan ekonomi kerakyatan. Kehadiran seluruh pihak tersebut menjadi bukti bahwa pasar rakyat masih menjadi salah satu pilar utama dalam menggerakkan ekonomi daerah.

Dalam susunan kepengurusan DPD IKAPPI Kota Bogor, Uni Eli Murni ditetapkan sebagai Ketua, didampingi Raden Ahmad Fajrul Islam sebagai Sekretaris dan Novia Kusuma Dewi sebagai Bendahara, bersama jajaran bidang-bidang strategis yang akan menjalankan roda organisasi ke depan. Dengan terbentuknya kepengurusan ini, IKAPPI Kota Bogor diharapkan mampu menjadi rumah perjuangan bagi pedagang pasar, sekaligus mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah dalam membangun ekosistem perdagangan rakyat yang sehat, tertib, dan berkeadilan.

Ketua DPD IKAPPI Kota Bogor dalam sambutannya menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni organisasi, melainkan awal dari kerja nyata untuk membela, mendampingi, dan memperjuangkan aspirasi pedagang pasar. IKAPPI Kota Bogor berkomitmen untuk memperkuat advokasi, mendorong pemberdayaan usaha, membangun kemitraan dengan berbagai pihak, serta memperjuangkan kebijakan yang berpihak kepada pedagang kecil dan pasar tradisional.

Sementara itu, Ketua Umum DPP IKAPPI menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan DPD IKAPPI Kota Bogor. Menurutnya, kehadiran DPD yang kuat di daerah menjadi bagian penting dalam memperluas perjuangan IKAPPI secara nasional, terutama dalam menjaga keberlangsungan pasar rakyat di tengah tantangan zaman, arus modernisasi, dan perubahan pola perdagangan. DPP IKAPPI juga berharap kepengurusan baru ini mampu menjadi motor penggerak organisasi yang aktif, solid, dan responsif terhadap persoalan para pedagang.

Melalui pelantikan ini, DPD IKAPPI Kota Bogor menegaskan tekad untuk menjadi organisasi yang tidak hanya hadir dalam struktur, tetapi juga nyata dalam pengabdian. IKAPPI Kota Bogor siap bersinergi dengan pemerintah daerah, legislatif, pelaku usaha, komunitas pasar, serta seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan pasar rakyat yang maju, pedagang yang sejahtera, dan ekonomi kerakyatan yang semakin kuat di Kota Bogor.

DPD IKAPPI Kota Bogor berharap pelantikan ini menjadi titik awal lahirnya gerakan bersama untuk menjaga pasar rakyat sebagai ruang ekonomi, ruang sosial, dan ruang perjuangan masyarakat kecil. Dengan semangat kebersamaan, IKAPPI Kota Bogor optimistis dapat menjadi bagian dari solusi bagi berbagai persoalan pedagang pasar di Kota Bogor.

Chika

Lebaran Yatim Penuh Cinta, Bustom Arifin Ajak 120 Anak Yatim Berwisata dan Berbagi Kebahagiaan di Waterpark Megasari

Lebaran Yatim Penuh Cinta, Bustom Arifin Ajak 120 Anak Yatim Berwisata dan Berbagi Kebahagiaan di Waterpark Megasari

VERSIT NEWS   

Pebayuran, versitnews.com Semangat berbagi dan menyantuni anak yatim diwujudkan Bustom Arifin, S.H., seorang pengusaha budidaya ikan nila, dengan menggelar kegiatan Lebaran Yatim yang dirangkai dengan santunan serta rekreasi bagi anak-anak yatim piatu di Waterpark Megasari, Pebayuran, Minggu (28/6/2026).

Sedikitnya 120 anak yatim piatu asal Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka menerima santunan sekaligus diajak menikmati berbagai wahana permainan air sebagai bentuk kepedulian dan kasih sayang kepada anak-anak yang telah kehilangan orang tua.

Acara berlangsung penuh kehangatan dan dihadiri oleh Kepala Desa Karangharja beserta perangkat desa, Ketua Karang Taruna Karangharja, tokoh pemuda Ulumudin, S.H., serta sejumlah tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Bustom Arifin mengatakan bahwa anak yatim tidak hanya membutuhkan bantuan materi, tetapi juga perhatian dan kebahagiaan.

"Anak-anak yatim bukan hanya membutuhkan uang santunan. Mereka juga membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan kesempatan untuk bergembira. Bertepatan dengan momen liburan ini, kami mengajak mereka menikmati rekreasi agar mereka merasa bahagia dan memiliki kenangan indah," ujarnya.

Suasana haru dan bahagia tampak menyelimuti kegiatan. Tawa ceria anak-anak yang bermain di kolam renang menjadi pemandangan yang menghangatkan hati seluruh peserta.

Sementara itu, Kepala Desa Karangharja memberikan apresiasi atas kepedulian sosial yang ditunjukkan Bustom Arifin. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi teladan bahwa berbagi kepada anak yatim merupakan amalan mulia yang membawa keberkahan.

"Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Bustom Arifin. Semoga kepedulian ini menjadi inspirasi bagi para dermawan lainnya untuk terus berbagi kepada sesama, khususnya anak-anak yatim," ungkapnya.

Kegiatan Lebaran Yatim tersebut tidak hanya menjadi ajang berbagi rezeki, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan dan harapan baru bagi anak-anak yatim agar tetap optimistis menatap masa depan dengan penuh semangat.

(Chika)

Pebayuran, versitnews.com Semangat berbagi dan menyantuni anak yatim diwujudkan Bustom Arifin, S.H., seorang pengusaha budidaya ikan nila, dengan menggelar kegiatan Lebaran Yatim yang dirangkai dengan santunan serta rekreasi bagi anak-anak yatim piatu di Waterpark Megasari, Pebayuran, Minggu (28/6/2026).

Sedikitnya 120 anak yatim piatu asal Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, hadir dalam kegiatan tersebut. Mereka menerima santunan sekaligus diajak menikmati berbagai wahana permainan air sebagai bentuk kepedulian dan kasih sayang kepada anak-anak yang telah kehilangan orang tua.

Acara berlangsung penuh kehangatan dan dihadiri oleh Kepala Desa Karangharja beserta perangkat desa, Ketua Karang Taruna Karangharja, tokoh pemuda Ulumudin, S.H., serta sejumlah tokoh masyarakat.

Dalam sambutannya, Bustom Arifin mengatakan bahwa anak yatim tidak hanya membutuhkan bantuan materi, tetapi juga perhatian dan kebahagiaan.

"Anak-anak yatim bukan hanya membutuhkan uang santunan. Mereka juga membutuhkan kasih sayang, perhatian, dan kesempatan untuk bergembira. Bertepatan dengan momen liburan ini, kami mengajak mereka menikmati rekreasi agar mereka merasa bahagia dan memiliki kenangan indah," ujarnya.

Suasana haru dan bahagia tampak menyelimuti kegiatan. Tawa ceria anak-anak yang bermain di kolam renang menjadi pemandangan yang menghangatkan hati seluruh peserta.

Sementara itu, Kepala Desa Karangharja memberikan apresiasi atas kepedulian sosial yang ditunjukkan Bustom Arifin. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi teladan bahwa berbagi kepada anak yatim merupakan amalan mulia yang membawa keberkahan.

"Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Bustom Arifin. Semoga kepedulian ini menjadi inspirasi bagi para dermawan lainnya untuk terus berbagi kepada sesama, khususnya anak-anak yatim," ungkapnya.

Kegiatan Lebaran Yatim tersebut tidak hanya menjadi ajang berbagi rezeki, tetapi juga menghadirkan kebahagiaan dan harapan baru bagi anak-anak yatim agar tetap optimistis menatap masa depan dengan penuh semangat.

(Chika)

DPD KNPI KABUPATEN BOGOR MENDORONG NETRALITAS PEMERINTAH DAN PENGUATAN PERAN PEMUDA SEBAGAI KONTROL SOSIALKabupaten Bogor –

DPD KNPI KABUPATEN BOGOR MENDORONG NETRALITAS PEMERINTAH DAN PENGUATAN PERAN PEMUDA SEBAGAI KONTROL SOSIALKabupaten Bogor –

VERSIT NEWS   

Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor,

versitnews@gmail.com Farizan, menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas dan persatuan di kalangan pemuda Kabupaten Bogor.

Menurutnya, perbedaan pandangan, organisasi, maupun dinamika kepemudaan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi, namun harus tetap diarahkan pada tujuan bersama, yaitu pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Farizan menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor harus mampu bersikap netral, objektif, dan mengakomodir seluruh elemen kepemudaan tanpa membeda-bedakan golongan maupun kelompok tertentu. Pemerintah tidak boleh terjebak dalam keberpihakan kepada segelintir pihak, melainkan harus memberikan ruang yang sama bagi seluruh pemuda untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

"Pemuda bukanlah alat legitimasi kekuasaan. Fungsi utama pemuda bukan menjadi penjilat kekuasaan, melainkan menjadi kekuatan moral, agen perubahan, dan kontrol sosial terhadap setiap kebijakan publik yang dijalankan oleh para pemangku kepentingan," tegas Farizan.

Ia menambahkan bahwa pemuda merupakan kelompok usia produktif yang memiliki energi, gagasan, dan kemampuan untuk menguasai medan sosial maupun wilayahnya. Oleh karena itu, peran pemuda harus diarahkan pada pengawasan pembangunan, penyampaian aspirasi masyarakat, serta pengawalan kebijakan agar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Farizan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dikeluarkan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya secara adil dan merata. 

Dalam konteks tersebut, pemuda memiliki tanggung jawab historis untuk memastikan tidak terjadi ketimpangan, diskriminasi, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam proses pembangunan.

DPD KNPI Kabupaten Bogor mengajak seluruh elemen pemuda untuk bangkit, bersatu, dan memperkuat peran sebagai mitra kritis pemerintah. Kritik yang konstruktif bukanlah bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari upaya menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan.

"Pemuda memiliki batas usia, tetapi semangat perjuangan tidak mengenal batas. Selama masih berada dalam usia produktif, pemuda harus hadir di tengah masyarakat, memahami kondisi wilayahnya, mengawal kebijakan publik, dan memastikan pembangunan berjalan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang."

DPD KNPI Kabupaten Bogor berharap seluruh pihak dapat bersama-sama membangun iklim kepemudaan yang sehat, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas demi terwujudnya Kabupaten Bogor yang maju, adil, dan sejahtera.

Farizan Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor

"Pemuda bukanlah pelengkap kekuasaan, melainkan penjaga akal sehat bangsa. Tugasnya bukan menjilat penguasa, tetapi mengawal kebijakan agar tetap berpihak kepada rakyat."

Chika (Wiwi)

Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor,

versitnews@gmail.com Farizan, menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas dan persatuan di kalangan pemuda Kabupaten Bogor.

Menurutnya, perbedaan pandangan, organisasi, maupun dinamika kepemudaan merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi, namun harus tetap diarahkan pada tujuan bersama, yaitu pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Farizan menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor harus mampu bersikap netral, objektif, dan mengakomodir seluruh elemen kepemudaan tanpa membeda-bedakan golongan maupun kelompok tertentu. Pemerintah tidak boleh terjebak dalam keberpihakan kepada segelintir pihak, melainkan harus memberikan ruang yang sama bagi seluruh pemuda untuk berkontribusi dalam pembangunan daerah.

"Pemuda bukanlah alat legitimasi kekuasaan. Fungsi utama pemuda bukan menjadi penjilat kekuasaan, melainkan menjadi kekuatan moral, agen perubahan, dan kontrol sosial terhadap setiap kebijakan publik yang dijalankan oleh para pemangku kepentingan," tegas Farizan.

Ia menambahkan bahwa pemuda merupakan kelompok usia produktif yang memiliki energi, gagasan, dan kemampuan untuk menguasai medan sosial maupun wilayahnya. Oleh karena itu, peran pemuda harus diarahkan pada pengawasan pembangunan, penyampaian aspirasi masyarakat, serta pengawalan kebijakan agar tepat sasaran dan memberikan manfaat yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Farizan, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dikeluarkan, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaatnya secara adil dan merata. 

Dalam konteks tersebut, pemuda memiliki tanggung jawab historis untuk memastikan tidak terjadi ketimpangan, diskriminasi, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam proses pembangunan.

DPD KNPI Kabupaten Bogor mengajak seluruh elemen pemuda untuk bangkit, bersatu, dan memperkuat peran sebagai mitra kritis pemerintah. Kritik yang konstruktif bukanlah bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan bagian dari upaya menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan.

"Pemuda memiliki batas usia, tetapi semangat perjuangan tidak mengenal batas. Selama masih berada dalam usia produktif, pemuda harus hadir di tengah masyarakat, memahami kondisi wilayahnya, mengawal kebijakan publik, dan memastikan pembangunan berjalan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir orang."

DPD KNPI Kabupaten Bogor berharap seluruh pihak dapat bersama-sama membangun iklim kepemudaan yang sehat, demokratis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas demi terwujudnya Kabupaten Bogor yang maju, adil, dan sejahtera.

Farizan Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor

"Pemuda bukanlah pelengkap kekuasaan, melainkan penjaga akal sehat bangsa. Tugasnya bukan menjilat penguasa, tetapi mengawal kebijakan agar tetap berpihak kepada rakyat."

Chika (Wiwi)

Kejanggalan Pundi-Pundi Kepala Dinas Bogor: Gaji Puluhan Juta, Harta Melejit Miliaran

Kejanggalan Pundi-Pundi Kepala Dinas Bogor: Gaji Puluhan Juta, Harta Melejit Miliaran

VERSIT NEWS   

​BOGOR, versitnews@gmail.com  Sorotan tajam kembali mengarah pada integritas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bogor. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2024–2025 menyingkap anomali miring: lonjakan kekayaan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak masuk akal jika disandingkan dengan profil pendapatan resmi mereka sebagai aparatur sipil negara (ASN).

​Gerakan Pemuda Mahasiswa Bogor (GPMB) secara terbuka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Inspektorat untuk memeriksa secara forensik asal-usul lonjakan harta tersebut. Ketua GPMB, Ikbal Ramadhan, menilai fluktuasi kekayaan yang masif dalam kurun waktu satu tahun ini mengembuskan aroma tidak sedap yang melukai rasa keadilan publik.

​"Kami melihat ada lompatan angka yang tidak wajar. Seorang Kepala Dinas dengan estimasi gaji pokok sekitar Rp6 juta dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di kisaran Rp35 juta per bulan, secara logis maksimal mengantongi pendapatan bersih sekitar Rp500 juta setahun sebelum dipotong biaya hidup. Bagaimana mungkin dalam 12 bulan kekayaan bersih mereka bisa melambung di atas Rp1 miliar? Dari mana basis kalkulasinya?" ujar Ikbal Ramadhan saat dihubungi, Rabu, 10 Juni 2026.

​Empat Kadis dalam Pusaran Sorotan

​Berdasarkan analisis data LHKPN Kabupaten Bogor 2024 vs 2025, terdapat empat Kepala Dinas (Kadis) yang mencatatkan lonjakan kekayaan paling ekstrem, menembus angka miliaran rupiah hanya dalam satu tahun anggaran:

​Nana Mulyana (Dinas Tenaga Kerja): Mencatatkan rekor lonjakan tertinggi. Hartanya melejit sebesar Rp1,420 Miliar, dari semula Rp4,077 Miliar (2024) menjadi Rp5,497 Miliar (2025).

​Hadijana (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - DPMD): Kekayaannya melonjak sebesar Rp1,377 Miliar, meroket dari Rp1,842 Miliar ke Rp3,220 Miliar.

​Fusia Meidiawaty (Dinas Kesehatan): Mengalami kenaikan kekayaan bersih sebesar Rp1,125 Miliar, mengubah saldo total hartanya dari Rp5,227 Miliar menjadi Rp6,352 Miliar.

​Yunita Mustika Putri (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - BKPSDM): Bertambah Rp1,072 Miliar, membuat total kekayaannya menyentuh Rp8,542 Miliar pada 2025.

​GPMB menegaskan bahwa LHKPN jangan sekadar dijadikan dokumen administratif formalitas yang digugurkan setiap tahun ke KPK. Dokumen tersebut harus menjadi instrumen deteksi dini korupsi. Lompatan harta di dinas-dinas basah dan strategis seperti Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kepegawaian, dan Pemberdayaan Desa rawan berafiliasi dengan praktik conflict of interest, gratifikasi, maupun setoran proyek.

​"Publik berhak curiga. Jika kenaikan ini diklaim berasal dari warisan, hibah, atau hasil usaha sampingan, buktikan secara transparan dalam lampiran publik. Jangan biarkan pejabat kita kaya mendadak di tengah rapor kemiskinan dan sengkarut infrastruktur Kabupaten Bogor yang belum tuntas," cetus Ikbal tajam.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Bogor maupun keempat Kepala Dinas terkait belum memberikan jawaban resmi atas konfirmasi tertulis mengenai rincian penambahan aset tanah, bangunan, maupun kas yang menjadi pemicu utama pembengkakan nilai LHKPN tersebut.

​GPMB berencana melayangkan surat desakan resmi kepada Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK untuk segera turun tangan melakukan klarifikasi faktual di lapangan. "Jika terbukti ada ketidaksesuaian profil pendapatan (IAD - Inbound Asset Detachment), copot dan proses hukum," pungkas Ikbal.

Chika (Wiwi)

​BOGOR, versitnews@gmail.com  Sorotan tajam kembali mengarah pada integritas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Bogor. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode 2024–2025 menyingkap anomali miring: lonjakan kekayaan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai tidak masuk akal jika disandingkan dengan profil pendapatan resmi mereka sebagai aparatur sipil negara (ASN).

​Gerakan Pemuda Mahasiswa Bogor (GPMB) secara terbuka mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Inspektorat untuk memeriksa secara forensik asal-usul lonjakan harta tersebut. Ketua GPMB, Ikbal Ramadhan, menilai fluktuasi kekayaan yang masif dalam kurun waktu satu tahun ini mengembuskan aroma tidak sedap yang melukai rasa keadilan publik.

​"Kami melihat ada lompatan angka yang tidak wajar. Seorang Kepala Dinas dengan estimasi gaji pokok sekitar Rp6 juta dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di kisaran Rp35 juta per bulan, secara logis maksimal mengantongi pendapatan bersih sekitar Rp500 juta setahun sebelum dipotong biaya hidup. Bagaimana mungkin dalam 12 bulan kekayaan bersih mereka bisa melambung di atas Rp1 miliar? Dari mana basis kalkulasinya?" ujar Ikbal Ramadhan saat dihubungi, Rabu, 10 Juni 2026.

​Empat Kadis dalam Pusaran Sorotan

​Berdasarkan analisis data LHKPN Kabupaten Bogor 2024 vs 2025, terdapat empat Kepala Dinas (Kadis) yang mencatatkan lonjakan kekayaan paling ekstrem, menembus angka miliaran rupiah hanya dalam satu tahun anggaran:

​Nana Mulyana (Dinas Tenaga Kerja): Mencatatkan rekor lonjakan tertinggi. Hartanya melejit sebesar Rp1,420 Miliar, dari semula Rp4,077 Miliar (2024) menjadi Rp5,497 Miliar (2025).

​Hadijana (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa - DPMD): Kekayaannya melonjak sebesar Rp1,377 Miliar, meroket dari Rp1,842 Miliar ke Rp3,220 Miliar.

​Fusia Meidiawaty (Dinas Kesehatan): Mengalami kenaikan kekayaan bersih sebesar Rp1,125 Miliar, mengubah saldo total hartanya dari Rp5,227 Miliar menjadi Rp6,352 Miliar.

​Yunita Mustika Putri (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia - BKPSDM): Bertambah Rp1,072 Miliar, membuat total kekayaannya menyentuh Rp8,542 Miliar pada 2025.

​GPMB menegaskan bahwa LHKPN jangan sekadar dijadikan dokumen administratif formalitas yang digugurkan setiap tahun ke KPK. Dokumen tersebut harus menjadi instrumen deteksi dini korupsi. Lompatan harta di dinas-dinas basah dan strategis seperti Kesehatan, Ketenagakerjaan, Kepegawaian, dan Pemberdayaan Desa rawan berafiliasi dengan praktik conflict of interest, gratifikasi, maupun setoran proyek.

​"Publik berhak curiga. Jika kenaikan ini diklaim berasal dari warisan, hibah, atau hasil usaha sampingan, buktikan secara transparan dalam lampiran publik. Jangan biarkan pejabat kita kaya mendadak di tengah rapor kemiskinan dan sengkarut infrastruktur Kabupaten Bogor yang belum tuntas," cetus Ikbal tajam.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Bogor maupun keempat Kepala Dinas terkait belum memberikan jawaban resmi atas konfirmasi tertulis mengenai rincian penambahan aset tanah, bangunan, maupun kas yang menjadi pemicu utama pembengkakan nilai LHKPN tersebut.

​GPMB berencana melayangkan surat desakan resmi kepada Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK untuk segera turun tangan melakukan klarifikasi faktual di lapangan. "Jika terbukti ada ketidaksesuaian profil pendapatan (IAD - Inbound Asset Detachment), copot dan proses hukum," pungkas Ikbal.

Chika (Wiwi)

PEMUDA RSB DAN WARGA KP. SUKAWENING LAKSANAKAN PENGECORAN JALAN SECARA SWADAYA PERKUAT AKSES LINGKUNGAN

PEMUDA RSB DAN WARGA KP. SUKAWENING LAKSANAKAN PENGECORAN JALAN SECARA SWADAYA PERKUAT AKSES LINGKUNGAN

VERSIT NEWS   

 Cianjur — / Puluhan warga dari berbagai elemen masyarakat Kampung Sukawening, Desa Sukakerta, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, sangat antusias bergotong royong melaksanakan kerja bakti pengecoran jalan utama lingkungan secara swadaya, Selasa,(09/06/2025). Kegiatan ini digagas  oleh warga masyarakat dan tokoh pemuda  Remaja Sukawening bersatu (RSB) selaku wadah organisasi pemuda setempat, dengan tujuan mengubah kondisi jalan yang sebelumnya berupa timbunan batu koral dan sudah rusak parah.

 

Hadir dalam kegiatan ini perwakilan pemuda yang tergabung dalam Remaja Sukawening Bersatu (RSB), dan tokoh masyarakat, unsur pekerja,  yang semuanya berpartisipasi aktif dengan semangat tinggi. Antusiasme warga terlihat sejak sore  hingga malam hari, bahkan sebelum kegiatan dimulai, mereka sudah berkumpul dan bersiap membantu berbagai tahapan pekerjaan. Bersama-sama mereka bekerja sepanjang hari, tanpa mengeluh sedikit pun.

 

Jalan utama penghubung antarwilayah ini sebelumnya hanya berupa timbunan batu koral yang tidak rata, banyak berlubang, dan bebatuan sering lepas sehingga berbahaya dilalui. Saat musim hujan, permukaannya menjadi licin dan berlumpur, sedangkan saat kemarau menimbulkan debu tebal. Kondisi ini sangat menyulitkan pejalan kaki maupun kendaraan roda dua, bahkan sering menyebabkan kerusakan kendaraan dan risiko kecelakaan.

 

Menyikapi keterbatasan anggaran perbaikan dari pihak terkait,para tokoh masyarakat bersama jajaran Remaja Sukawening Bersatu (RSB) mengambil inisiatif pembangunan mandiri. Pekerjaan yang dilakukan meliputi meratakan batu koral yang ada, pemadatan tanah dasar, pencampuran bahan, hingga proses pengecoran. Hingga akhir kegiatan hari ini, proses pengecoran belum selesai sepenuhnya dan akan dilanjutkan pada waktu yang telah disepakati bersama.

 

Ketua Remaja Sukawening Bersatu (RSB), andri setiawan, menyatakan bahwa tingkat antusiasme dan kebersamaan warga menjadi modal utama terselenggaranya kegiatan ini. Dana pembelian semen, pasir, dan peralatan dikumpulkan dari sumbangan sukarela anggota dan warga, sedangkan seluruh tenaga kerja disumbangkan secara cuma-cuma.

 

“Kami selaku pengurus dan anggota Remaja Sukawening Bersatu (RSB) percaya bahwa pembangunan tidak harus selalu menunggu bantuan luar. Ketika berbagai elemen bersatu dengan semangat yang tinggi, keterbatasan dana dapat tergantikan dengan kekuatan kebersamaan. Meskipun pengecoran belum selesai seluruhnya hari ini, kami telah menyusun jadwal untuk melanjutkan pekerjaan hingga selesai secara sempurna,” ujar andri.

 

Ia menambahkan, nantinya setelah seluruh proses pengecoran rampung dan beton mengeras dengan baik, diharapkan jalan ini dapat memperlancar akses transportasi, memudahkan akses pendidikan, kesehatan, dan perekonomian warga Desa Sukakerta pada umumnya, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap lingkungan.

 

Salah seorang warga mengapresiasi semangat kebersamaan yang digagas oleh Remaja Sukawening Bersatu (RSB). “Kami sangat senang dan antusias melihat jalan ini akhirnya mulai diperbaiki berkat inisiatif para remaja. Dulu jalan koral sering menyusahkan, bikin kendaraan rusak dan licin saat hujan. Kami siap kembali bergotong royong untuk menyelesaikan sisanya agar jalan ini segera bisa dinikmati bersama,” ungkapnya.

 

Setelah pekerjaan dihentikan sementara, dilakukan pengecekan hasil yang sudah dikerjakan dan disampaikan arahan perawatan sementara pada bagian yang sudah dicor. Kegiatan hari ini ditutup dengan makan bersama sebagai wujud syukur dan penguatan silaturahmi.

 

Remaja Sukawening Bersatu (RSB) menegaskan komitmennya untuk segera melanjutkan dan menyelesaikan proses pengecoran sesuai rencana. Tokoh masyarakat kp. Sukawening juga mengajak seluruh warga untuk terus mendukung kegiatan ini serta nantinya turut memelihara fasilitas yang telah dibangun agar bermanfaat dalam jangka panjang bagi warga Kampung Sukawening dan sekitarnya.

 

Chika (Wiwi)

 Cianjur — / Puluhan warga dari berbagai elemen masyarakat Kampung Sukawening, Desa Sukakerta, Kecamatan Kadupandak, Kabupaten Cianjur, sangat antusias bergotong royong melaksanakan kerja bakti pengecoran jalan utama lingkungan secara swadaya, Selasa,(09/06/2025). Kegiatan ini digagas  oleh warga masyarakat dan tokoh pemuda  Remaja Sukawening bersatu (RSB) selaku wadah organisasi pemuda setempat, dengan tujuan mengubah kondisi jalan yang sebelumnya berupa timbunan batu koral dan sudah rusak parah.

 

Hadir dalam kegiatan ini perwakilan pemuda yang tergabung dalam Remaja Sukawening Bersatu (RSB), dan tokoh masyarakat, unsur pekerja,  yang semuanya berpartisipasi aktif dengan semangat tinggi. Antusiasme warga terlihat sejak sore  hingga malam hari, bahkan sebelum kegiatan dimulai, mereka sudah berkumpul dan bersiap membantu berbagai tahapan pekerjaan. Bersama-sama mereka bekerja sepanjang hari, tanpa mengeluh sedikit pun.

 

Jalan utama penghubung antarwilayah ini sebelumnya hanya berupa timbunan batu koral yang tidak rata, banyak berlubang, dan bebatuan sering lepas sehingga berbahaya dilalui. Saat musim hujan, permukaannya menjadi licin dan berlumpur, sedangkan saat kemarau menimbulkan debu tebal. Kondisi ini sangat menyulitkan pejalan kaki maupun kendaraan roda dua, bahkan sering menyebabkan kerusakan kendaraan dan risiko kecelakaan.

 

Menyikapi keterbatasan anggaran perbaikan dari pihak terkait,para tokoh masyarakat bersama jajaran Remaja Sukawening Bersatu (RSB) mengambil inisiatif pembangunan mandiri. Pekerjaan yang dilakukan meliputi meratakan batu koral yang ada, pemadatan tanah dasar, pencampuran bahan, hingga proses pengecoran. Hingga akhir kegiatan hari ini, proses pengecoran belum selesai sepenuhnya dan akan dilanjutkan pada waktu yang telah disepakati bersama.

 

Ketua Remaja Sukawening Bersatu (RSB), andri setiawan, menyatakan bahwa tingkat antusiasme dan kebersamaan warga menjadi modal utama terselenggaranya kegiatan ini. Dana pembelian semen, pasir, dan peralatan dikumpulkan dari sumbangan sukarela anggota dan warga, sedangkan seluruh tenaga kerja disumbangkan secara cuma-cuma.

 

“Kami selaku pengurus dan anggota Remaja Sukawening Bersatu (RSB) percaya bahwa pembangunan tidak harus selalu menunggu bantuan luar. Ketika berbagai elemen bersatu dengan semangat yang tinggi, keterbatasan dana dapat tergantikan dengan kekuatan kebersamaan. Meskipun pengecoran belum selesai seluruhnya hari ini, kami telah menyusun jadwal untuk melanjutkan pekerjaan hingga selesai secara sempurna,” ujar andri.

 

Ia menambahkan, nantinya setelah seluruh proses pengecoran rampung dan beton mengeras dengan baik, diharapkan jalan ini dapat memperlancar akses transportasi, memudahkan akses pendidikan, kesehatan, dan perekonomian warga Desa Sukakerta pada umumnya, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama terhadap lingkungan.

 

Salah seorang warga mengapresiasi semangat kebersamaan yang digagas oleh Remaja Sukawening Bersatu (RSB). “Kami sangat senang dan antusias melihat jalan ini akhirnya mulai diperbaiki berkat inisiatif para remaja. Dulu jalan koral sering menyusahkan, bikin kendaraan rusak dan licin saat hujan. Kami siap kembali bergotong royong untuk menyelesaikan sisanya agar jalan ini segera bisa dinikmati bersama,” ungkapnya.

 

Setelah pekerjaan dihentikan sementara, dilakukan pengecekan hasil yang sudah dikerjakan dan disampaikan arahan perawatan sementara pada bagian yang sudah dicor. Kegiatan hari ini ditutup dengan makan bersama sebagai wujud syukur dan penguatan silaturahmi.

 

Remaja Sukawening Bersatu (RSB) menegaskan komitmennya untuk segera melanjutkan dan menyelesaikan proses pengecoran sesuai rencana. Tokoh masyarakat kp. Sukawening juga mengajak seluruh warga untuk terus mendukung kegiatan ini serta nantinya turut memelihara fasilitas yang telah dibangun agar bermanfaat dalam jangka panjang bagi warga Kampung Sukawening dan sekitarnya.

 

Chika (Wiwi)

MENGECAM DUGAAN AKSI LGBT DAN PESTA GAY DI TEMPAT HIBURAN MALAM KARAWANG TUTUP PERNANEN

MENGECAM DUGAAN AKSI LGBT DAN PESTA GAY DI TEMPAT HIBURAN MALAM KARAWANG TUTUP PERNANEN

VERSIT NEWS   

Karawang, 8 Juni 2026

Organisasi Wibawa Nusantara melalui Ketua Umumnya, KH M. Endang Suratno Wibowo, menyatakan sikap tegas mengecam dugaan aksi LGBT dan pesta gay yang terjadi di salah satu tempat hiburan malam yang belakangan menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Dugaan peristiwa tersebut saat ini sedang menjadi sorotan masyarakat serta mendapat perhatian aparat dan berbagai elemen keagamaan di Kabupaten Karawang. 

Menurut KH M. Endang Suratno Wibowo, perilaku yang bertentangan dengan nilai agama, norma kesusilaan, dan budaya luhur bangsa tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa. Indonesia dibangun di atas fondasi Ketuhanan Yang Maha Esa, etika sosial, serta penghormatan terhadap nilai keluarga yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat selama berabad-abad.

> "Wibawa Nusantara menolak segala bentuk normalisasi perilaku seksual yang bertentangan dengan ajaran agama, nilai moral, dan karakter bangsa Indonesia. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga marwah keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial dari berbagai bentuk penyimpangan yang berpotensi merusak tatanan moral generasi mendatang."

Wibawa Nusantara juga mendukung langkah aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk melakukan penyelidikan secara objektif, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku terhadap dugaan peristiwa tersebut. Organisasi ini menilai setiap tempat hiburan wajib menjaga ketertiban umum, norma kesusilaan, serta menghormati nilai-nilai yang hidup di masyarakat. 

Selain itu, Wibawa Nusantara mengajak para tokoh agama, pendidik, keluarga, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sipil untuk memperkuat pendidikan akhlak, karakter, serta ketahanan keluarga sebagai benteng utama dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di era modern.

"Kami meyakini bahwa solusi terbaik bukan hanya penindakan, melainkan juga penguatan pendidikan moral, spiritual, dan budaya. Bangsa yang besar tidak hanya maju secara ekonomi dan teknologi, tetapi juga kokoh dalam menjaga kehormatan nilai-nilai yang menjadi jati dirinya," tegas KH M. Endang Suratno Wibowo.

Wibawa Nusantara menyerukan agar seluruh masyarakat tetap menjaga ketertiban, tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, serta menyerahkan proses penanganan kepada pihak yang berwenang sesuai koridor hukum yang berlaku.

"Menjaga peradaban bukan hanya tugas negara, melainkan tanggung jawab bersama seluruh anak bangsa."

Sekretariat Wibawa Nusantara

Karawang, Jawa Barat

8 Juni 2026

*REDAKSI*

Karawang, 8 Juni 2026

Organisasi Wibawa Nusantara melalui Ketua Umumnya, KH M. Endang Suratno Wibowo, menyatakan sikap tegas mengecam dugaan aksi LGBT dan pesta gay yang terjadi di salah satu tempat hiburan malam yang belakangan menjadi perhatian publik dan viral di media sosial. Dugaan peristiwa tersebut saat ini sedang menjadi sorotan masyarakat serta mendapat perhatian aparat dan berbagai elemen keagamaan di Kabupaten Karawang. 

Menurut KH M. Endang Suratno Wibowo, perilaku yang bertentangan dengan nilai agama, norma kesusilaan, dan budaya luhur bangsa tidak boleh dianggap sebagai hal yang biasa. Indonesia dibangun di atas fondasi Ketuhanan Yang Maha Esa, etika sosial, serta penghormatan terhadap nilai keluarga yang telah hidup dan berkembang di tengah masyarakat selama berabad-abad.

> "Wibawa Nusantara menolak segala bentuk normalisasi perilaku seksual yang bertentangan dengan ajaran agama, nilai moral, dan karakter bangsa Indonesia. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga marwah keluarga, pendidikan, dan kehidupan sosial dari berbagai bentuk penyimpangan yang berpotensi merusak tatanan moral generasi mendatang."

Wibawa Nusantara juga mendukung langkah aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk melakukan penyelidikan secara objektif, profesional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku terhadap dugaan peristiwa tersebut. Organisasi ini menilai setiap tempat hiburan wajib menjaga ketertiban umum, norma kesusilaan, serta menghormati nilai-nilai yang hidup di masyarakat. 

Selain itu, Wibawa Nusantara mengajak para tokoh agama, pendidik, keluarga, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sipil untuk memperkuat pendidikan akhlak, karakter, serta ketahanan keluarga sebagai benteng utama dalam menghadapi berbagai tantangan sosial di era modern.

"Kami meyakini bahwa solusi terbaik bukan hanya penindakan, melainkan juga penguatan pendidikan moral, spiritual, dan budaya. Bangsa yang besar tidak hanya maju secara ekonomi dan teknologi, tetapi juga kokoh dalam menjaga kehormatan nilai-nilai yang menjadi jati dirinya," tegas KH M. Endang Suratno Wibowo.

Wibawa Nusantara menyerukan agar seluruh masyarakat tetap menjaga ketertiban, tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, serta menyerahkan proses penanganan kepada pihak yang berwenang sesuai koridor hukum yang berlaku.

"Menjaga peradaban bukan hanya tugas negara, melainkan tanggung jawab bersama seluruh anak bangsa."

Sekretariat Wibawa Nusantara

Karawang, Jawa Barat

8 Juni 2026

*REDAKSI*

Polres Metro Bekasi Kota Ungkap Kasus Pencurian Kabel BTS di Bekasi Selatan, Pelaku Residivis Aksi Serupa Terancam 7 Tahun Penjara

Polres Metro Bekasi Kota Ungkap Kasus Pencurian Kabel BTS di Bekasi Selatan, Pelaku Residivis Aksi Serupa Terancam 7 Tahun Penjara

VERSIT NEWS   

BEKASI — Polres Metro Bekasi Kota mengungkap kasus pencurian kabel tower Base Transceiver Station (BTS) yang terjadi di wilayah Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di halaman lobi Mapolres Metro Bekasi Kota, Rabu (3/6/2026).

Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, menjelaskan bahwa kasus tersebut bermula dari aksi pencurian yang dilakukan seorang pelaku berinisial MI pada Jumat, 20 Maret 2026 sekitar pukul 01.30 WIB.

Menurut Kapolres, pelaku menyusup ke area tower BTS milik perusahaan telekomunikasi yang dikelola PT Huawei di kawasan Pekayon Jaya. Setelah berhasil masuk ke lokasi, pelaku menggali dan memotong sejumlah kabel yang berada di dalam area tower.

“Pelaku berhasil memotong tiga kabel dengan panjang masing-masing sekitar 135 meter. Saat hendak memotong kabel keempat, aksinya diketahui warga karena aktivitasnya pada dini hari dianggap mencurigakan,” ujar Kapolres Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro.

Warga yang curiga kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian. Tidak lama kemudian, pelaku berhasil diamankan di lokasi kejadian beserta barang bukti hasil pencurian.

Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku tidak hanya sekali melakukan aksi serupa. Sebelumnya, ia juga pernah melakukan pencurian kabel di wilayah Kabupaten Bekasi.

Akibat pencurian tersebut, layanan salah satu operator telekomunikasi sempat mengalami gangguan. Polisi menerima informasi adanya keluhan masyarakat terkait hilangnya sinyal di sejumlah wilayah Bekasi Selatan setelah kabel BTS tersebut dipotong.

Kapolres menegaskan bahwa perbuatan pelaku tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi perusahaan, tetapi juga berdampak pada layanan komunikasi yang digunakan masyarakat.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

*Wiwi winasih* (Chika)

BEKASI — Polres Metro Bekasi Kota mengungkap kasus pencurian kabel tower Base Transceiver Station (BTS) yang terjadi di wilayah Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Pengungkapan kasus tersebut disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di halaman lobi Mapolres Metro Bekasi Kota, Rabu (3/6/2026).

Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro, menjelaskan bahwa kasus tersebut bermula dari aksi pencurian yang dilakukan seorang pelaku berinisial MI pada Jumat, 20 Maret 2026 sekitar pukul 01.30 WIB.

Menurut Kapolres, pelaku menyusup ke area tower BTS milik perusahaan telekomunikasi yang dikelola PT Huawei di kawasan Pekayon Jaya. Setelah berhasil masuk ke lokasi, pelaku menggali dan memotong sejumlah kabel yang berada di dalam area tower.

“Pelaku berhasil memotong tiga kabel dengan panjang masing-masing sekitar 135 meter. Saat hendak memotong kabel keempat, aksinya diketahui warga karena aktivitasnya pada dini hari dianggap mencurigakan,” ujar Kapolres Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro.

Warga yang curiga kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada petugas kepolisian. Tidak lama kemudian, pelaku berhasil diamankan di lokasi kejadian beserta barang bukti hasil pencurian.

Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku tidak hanya sekali melakukan aksi serupa. Sebelumnya, ia juga pernah melakukan pencurian kabel di wilayah Kabupaten Bekasi.

Akibat pencurian tersebut, layanan salah satu operator telekomunikasi sempat mengalami gangguan. Polisi menerima informasi adanya keluhan masyarakat terkait hilangnya sinyal di sejumlah wilayah Bekasi Selatan setelah kabel BTS tersebut dipotong.

Kapolres menegaskan bahwa perbuatan pelaku tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi perusahaan, tetapi juga berdampak pada layanan komunikasi yang digunakan masyarakat.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

*Wiwi winasih* (Chika)