*JAKARTA* – versitnews@gmail.com
Sebanyak *38 DPW Partai Gerakan Rakyat Se-Indonesia* secara resmi mendaftarkan Ketua Umum ke Kementerian Hukum dan HAM, Rabu, 23 Juli 2026.
Pendaftaran dilakukan di Kantor Kemenkumham Jakarta sebagai bagian dari proses pemenuhan syarat administrasi untuk menjadi badan hukum partai politik.
Dalam kegiatan tersebut, perwakilan dari *DPD Karawang dan DPD Bekasi* turut hadir mendampingi DPP. Kehadiran dua DPD dari Jawa Barat ini menjadi penanda bahwa struktur partai di wilayah tersebut sudah lengkap dan siap diverifikasi.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerakan Rakyat Se-Indonesia dalam keterangan pers mengatakan, pendaftaran ini merupakan tahap lanjutan setelah sebelumnya seluruh DPW dan DPD di Pulau Jawa menyelesaikan pengumpulan berkas legalitas.
“Alhamdulillah hari ini 38 DPW hadir bersama-sama menyerahkan dokumen Ketum ke Kemenkumham. DPD Karawang dan Bekasi juga ikut hadir sebagai bentuk soliditas di Jabar,” ujarnya.
Dokumen yang diserahkan meliputi akta pendirian partai, SK kepengurusan pusat dan wilayah, surat keterangan domisili kantor, serta data keanggotaan sesuai ketentuan UU Parpol.
Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat Se-Indonesia, *Sahrin Hamid*, disebut menjadi figur yang didaftarkan dalam proses tersebut. Pihak DPP optimis proses verifikasi administrasi di Kemenkumham bisa berjalan lancar sehingga partai dapat segera mengikuti tahapan verifikasi KPU.
Sebelumnya, pada Februari 2026 DPP Gerakan Rakyat sudah menggelar konferensi pers untuk menyampaikan target pendaftaran ke Kemenkum. Sementara pada Juni 2026, DPW Jawa Tengah lebih dulu menyerahkan berkas legalitas DPW, DPD, dan DPC ke pusat.
Dengan penyerahan berkas hari ini, Partai Gerakan Rakyat Se-Indonesia menargetkan seluruh tahapan administrasi selesai tahun ini agar bisa menjadi peserta Pemilu mendatang.
_Editor: Redaksi_ Ida Maryati
Jakarta, 23 Juli 2026_