Skandal Irigasi di Mekarjati: Nama Praktisi Hukum Dicatut, Proyek Sarat Masalah – Warga Desak KPK, Tipikor, dan Inspektorat Bongkar Dugaan Korupsi

Skandal Irigasi di Mekarjati: Nama Praktisi Hukum Dicatut, Proyek Sarat Masalah – Warga Desak KPK, Tipikor, dan Inspektorat Bongkar Dugaan Korupsi

VERSIT NEWS   

Karawang — Proyek irigasi P3-TGAI di Kelurahan Mekarjati, Kecamatan Karawang Barat, berubah menjadi sorotan publik setelah terkuak dugaan pelanggaran serius, mulai dari teknis asal jadi hingga pencatutan nama praktisi hukum. Proyek senilai Rp195 juta dari APBN 2025 ini kini dinilai sebagai contoh nyata dari bobroknya pengawasan dan lemahnya integritas pelaksanaan proyek rakyat.

Anang, yang mengaku sebagai adik Anton SK—tokoh lokal Karawang Barat—menyebut nama praktisi hukum Asep Kuncir, Namun, saat dikonfirmasi langsung, Asep Kuncir membantah keras. “Saya tidak kenal, tidak terlibat, dan tidak pernah memberikan izin nama saya dipakai. Ini tindakan pembohongan publik dan pelecehan profesi,” tegasnya.

Parahnya lagi, di lapangan ditemukan fakta bahwa pondasi saluran dikerjakan di atas lumpur dan air tergenang tanpa pengeringan, tanpa kisdam, tanpa standar teknis yang benar. Jelas ini pelanggaran fatal yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Warga geram. Mereka menilai Dinas PUPR bidang SDA dan BBWS Citarum telah gagal melakukan pengawasan. Proyek yang seharusnya berbasis swakelola malah diduga kuat diborongkan oleh pihak luar. Ini bukan lagi kelalaian, tapi indikasi kuat manipulasi sistematis.

Kami mendesak:

- Inspektorat Karawang segera audit fisik dan anggaran proyek.

- Kapolres Karawang dan Unit Tipikor Polres bertindak tegas membuka penyelidikan.

- KPK turun tangan bila ditemukan unsur korupsi berjamaah.

- BBWS Citarum jangan hanya duduk di balik meja—turun dan cek langsung!

"Kalau perlu, penjarakan semua yang terlibat! Ini bukan lagi sekadar proyek gagal, tapi indikasi persekongkolan dan penyalahgunaan kewenangan. Kami tidak akan diam!" tegas tokoh masyarakat. Selasa 18/11/2025.

Warga mengingatkan: proyek APBN bukan ladang bagi mafia proyek. Setiap rupiah adalah amanah rakyat — dan rakyat menuntut keadilan. Jika institusi terkait diam, maka publik akan bersuara lebih keras.

(Red)

Karawang — Proyek irigasi P3-TGAI di Kelurahan Mekarjati, Kecamatan Karawang Barat, berubah menjadi sorotan publik setelah terkuak dugaan pelanggaran serius, mulai dari teknis asal jadi hingga pencatutan nama praktisi hukum. Proyek senilai Rp195 juta dari APBN 2025 ini kini dinilai sebagai contoh nyata dari bobroknya pengawasan dan lemahnya integritas pelaksanaan proyek rakyat.

Anang, yang mengaku sebagai adik Anton SK—tokoh lokal Karawang Barat—menyebut nama praktisi hukum Asep Kuncir, Namun, saat dikonfirmasi langsung, Asep Kuncir membantah keras. “Saya tidak kenal, tidak terlibat, dan tidak pernah memberikan izin nama saya dipakai. Ini tindakan pembohongan publik dan pelecehan profesi,” tegasnya.

Parahnya lagi, di lapangan ditemukan fakta bahwa pondasi saluran dikerjakan di atas lumpur dan air tergenang tanpa pengeringan, tanpa kisdam, tanpa standar teknis yang benar. Jelas ini pelanggaran fatal yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Warga geram. Mereka menilai Dinas PUPR bidang SDA dan BBWS Citarum telah gagal melakukan pengawasan. Proyek yang seharusnya berbasis swakelola malah diduga kuat diborongkan oleh pihak luar. Ini bukan lagi kelalaian, tapi indikasi kuat manipulasi sistematis.

Kami mendesak:

- Inspektorat Karawang segera audit fisik dan anggaran proyek.

- Kapolres Karawang dan Unit Tipikor Polres bertindak tegas membuka penyelidikan.

- KPK turun tangan bila ditemukan unsur korupsi berjamaah.

- BBWS Citarum jangan hanya duduk di balik meja—turun dan cek langsung!

"Kalau perlu, penjarakan semua yang terlibat! Ini bukan lagi sekadar proyek gagal, tapi indikasi persekongkolan dan penyalahgunaan kewenangan. Kami tidak akan diam!" tegas tokoh masyarakat. Selasa 18/11/2025.

Warga mengingatkan: proyek APBN bukan ladang bagi mafia proyek. Setiap rupiah adalah amanah rakyat — dan rakyat menuntut keadilan. Jika institusi terkait diam, maka publik akan bersuara lebih keras.

(Red)

Genangan Tak Kunjung Selesai, Drainase Puri Telukjambe Dipertanyakan – Program SDA Dinas PUPR Dianggap Gagal Antisipasi Banjir

Genangan Tak Kunjung Selesai, Drainase Puri Telukjambe Dipertanyakan – Program SDA Dinas PUPR Dianggap Gagal Antisipasi Banjir

VERSIT NEWS   

Karawang –Genangan air kembali melumpuhkan kawasan Puri Telukjambe usai hujan deras mengguyur Selasa (18/11). Ironisnya, kawasan ini sudah masuk dalam daftar perbaikan saluran drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang melalui Bidang Sumber Daya Air (SDA). Namun kenyataan di lapangan berbicara lain: air tetap tergenang, arus lalu lintas terganggu, dan warga dibuat resah.

Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar: untuk apa proyek drainase digelontorkan jika dampaknya tidak terasa? Warga menyebut pembangunan hanya formalitas proyek, bukan solusi nyata untuk persoalan banjir musiman.

“Drainase katanya diperbaiki, tapi air masih naik ke jalan. Apa yang sebenarnya dibangun? Saluran atau ilusi?” ujar warga yang terjebak macet akibat genangan.

Sorotan tajam kini tertuju pada kinerja Bidang SDA yang dianggap tidak maksimal melakukan perencanaan teknis dan pemetaan wilayah rawan genangan. Banyak pihak menduga pembangunan dilakukan tanpa analisa hidrologi yang memadai, atau bahkan sekadar memenuhi serapan anggaran tahunan.

Aktivis lingkungan dan masyarakat sipil mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit fisik proyek serta transparansi penggunaan dana. “Kalau dibiarkan, publik hanya akan menjadi korban proyek asal jadi. Pejabat teknis jangan hanya hadir saat seremonial, tapi hilang saat bencana datang,” tegasnya.

Sampai saat ini, Dinas PUPR Karawang belum memberikan klarifikasi atau langkah konkret pasca-banjir. Masyarakat pun berharap bukan hanya tanggap darurat yang muncul, tapi langkah strategis yang benar-benar menjawab persoalan genangan kronis.

(Red)

Karawang –Genangan air kembali melumpuhkan kawasan Puri Telukjambe usai hujan deras mengguyur Selasa (18/11). Ironisnya, kawasan ini sudah masuk dalam daftar perbaikan saluran drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang melalui Bidang Sumber Daya Air (SDA). Namun kenyataan di lapangan berbicara lain: air tetap tergenang, arus lalu lintas terganggu, dan warga dibuat resah.

Situasi ini menimbulkan tanda tanya besar: untuk apa proyek drainase digelontorkan jika dampaknya tidak terasa? Warga menyebut pembangunan hanya formalitas proyek, bukan solusi nyata untuk persoalan banjir musiman.

“Drainase katanya diperbaiki, tapi air masih naik ke jalan. Apa yang sebenarnya dibangun? Saluran atau ilusi?” ujar warga yang terjebak macet akibat genangan.

Sorotan tajam kini tertuju pada kinerja Bidang SDA yang dianggap tidak maksimal melakukan perencanaan teknis dan pemetaan wilayah rawan genangan. Banyak pihak menduga pembangunan dilakukan tanpa analisa hidrologi yang memadai, atau bahkan sekadar memenuhi serapan anggaran tahunan.

Aktivis lingkungan dan masyarakat sipil mendorong agar dilakukan evaluasi menyeluruh, termasuk audit fisik proyek serta transparansi penggunaan dana. “Kalau dibiarkan, publik hanya akan menjadi korban proyek asal jadi. Pejabat teknis jangan hanya hadir saat seremonial, tapi hilang saat bencana datang,” tegasnya.

Sampai saat ini, Dinas PUPR Karawang belum memberikan klarifikasi atau langkah konkret pasca-banjir. Masyarakat pun berharap bukan hanya tanggap darurat yang muncul, tapi langkah strategis yang benar-benar menjawab persoalan genangan kronis.

(Red)