Senin, 03 Agustus 2026
•
KARAWANG — Urusan perut belum tuntas, para orang tua murid di Karawang kini harus mengelus dada akibat riuhnya polemik Lembar Kerja Siswa (LKS). Di warung kopi hingga riuh media sosial, biaya LKS kerap dikeluhkan karena makin mencekik dompet warga di tengah ekonomi yang serba sulit.
Merespons keresahan publik, Aktivis Sosial Karawang, Tatang Obet, melontarkan kritik pedas sekaligus solusi konkret. Menurutnya, alih-alih terus memaksakan janji politik LKS gratis—yang dinilai kerap membuat siswa dan guru pasif karena serba instan—Pemkab Karawang sebaiknya meredistribusi prioritas.
"Kondisi ekonomi sedang sulit. Bupati dan Wakil Bupati Karawang harus ambil langkah konkret lewat dana CSR untuk membagikan hibah alat tulis—seperti buku, pensil, dan pulpen—secara merata. Baik untuk sekolah negeri, swasta, maupun PKBM," tegas Obet, Senin (3/8/2026).
Tak berhenti di situ, satire tajam menyasar jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Karawang. Obet mendesak Bupati H. Aep Syaepuloh mengevaluasi total, bahkan mencopot Kadisdikbud jika praktik 'jual-beli' LKS atau kerja sama implisit dengan penerbit masih marak terjadi di lapangan.
Edukasi publik tak kalah penting: modul pembelajaran dan LKS adalah dua hal berbeda yang tak boleh dikaburkan demi komodifikasi pendidikan.
Seorang kepala dinas tidak cukup hanya menebar imbauan manis di media sosial. Publik menunggu aksi nyata dan aksi sidak langsung ke lapangan—sebab anggaran operasional ada, tinggal iktikad baiknya yang ditunggu rakyat.
Redaksi