Heboh, Rumah Sakit Islam Karawang Menjadi Ajang Bisnis..Pasien Datang Menggunakan BPJS Kelas 3 Ditolak

Heboh, Rumah Sakit Islam Karawang Menjadi Ajang Bisnis..Pasien Datang Menggunakan BPJS Kelas 3 Ditolak

VERSIT NEWS   

Karawang– Warga Karawang dihebohkan dengan kabar adanya dugaan penolakan pasien oleh Rumah Sakit Islam Karawang. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa sejumlah pasien yang hendak menjalani rawat jalan maupun berobat tidak dilayani sebagaimana mestinya.

Penolakan pasien di fasilitas kesehatan menimbulkan keresahan publik, mengingat rumah sakit memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan medis kepada masyarakat. Masyarakat mempertanyakan alasan di balik kebijakan tersebut.

Disaat awak media meminta klarifikasi tetapi di tolak dengan alasan tidak jelas,mungkin dengan takut hilang nya ajang bisnis bagi semua pihak Rumah sakit Islam..

Kami sebagai warga Karawang meminta dari bupati, gubernur,komisi IX untuk menindak lanjut terkait ajang bisnis yang ada di rumah sakit islam.

Sampai berita ini diturunkan, pihak manajemen Rumah Sakit Islam Karawang belum memberikan keterangan resmi. Namun, masyarakat berharap agar pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, maupun instansi terkait segera turun tangan melakukan investigasi dan memberikan penjelasan terbuka.

Penolakan pasien bertentangan dengan "Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan" serta "UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit", yang menegaskan bahwa fasilitas kesehatan tidak boleh menolak pasien yang membutuhkan pelayanan medis dalam kondisi apapun.

Kasus ini kini menjadi sorotan publik, terutama di tengah tingginya kebutuhan masyarakat Karawang terhadap pelayanan kesehatan yang cepat, aman, dan merata.

Karawang– Warga Karawang dihebohkan dengan kabar adanya dugaan penolakan pasien oleh Rumah Sakit Islam Karawang. Informasi yang beredar menyebutkan bahwa sejumlah pasien yang hendak menjalani rawat jalan maupun berobat tidak dilayani sebagaimana mestinya.

Penolakan pasien di fasilitas kesehatan menimbulkan keresahan publik, mengingat rumah sakit memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan medis kepada masyarakat. Masyarakat mempertanyakan alasan di balik kebijakan tersebut.

Disaat awak media meminta klarifikasi tetapi di tolak dengan alasan tidak jelas,mungkin dengan takut hilang nya ajang bisnis bagi semua pihak Rumah sakit Islam..

Kami sebagai warga Karawang meminta dari bupati, gubernur,komisi IX untuk menindak lanjut terkait ajang bisnis yang ada di rumah sakit islam.

Sampai berita ini diturunkan, pihak manajemen Rumah Sakit Islam Karawang belum memberikan keterangan resmi. Namun, masyarakat berharap agar pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, maupun instansi terkait segera turun tangan melakukan investigasi dan memberikan penjelasan terbuka.

Penolakan pasien bertentangan dengan "Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan" serta "UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit", yang menegaskan bahwa fasilitas kesehatan tidak boleh menolak pasien yang membutuhkan pelayanan medis dalam kondisi apapun.

Kasus ini kini menjadi sorotan publik, terutama di tengah tingginya kebutuhan masyarakat Karawang terhadap pelayanan kesehatan yang cepat, aman, dan merata.

Upacara Kenaikan Pangkat Luar Biasa di Mapolda Jabar, Senin (8/9/2025), Sandy Naik Pangkat Dari Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) Menjadi Inspektur Polisi Dua Atau Ipda.

Upacara Kenaikan Pangkat Luar Biasa di Mapolda Jabar, Senin (8/9/2025), Sandy Naik Pangkat Dari Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu) Menjadi Inspektur Polisi Dua Atau Ipda.

VERSIT NEWS   

Karawang | Versitnews.-comSandy Tatiady Koswara mengalami pecah tempurung kepala dalam aksi demonstrasi yang berakhir rusuh di Kabupaten Kabupaten Karawang, 29 Agustus 2025 lalu.

Tempurung kepala anggota Polres Karawang itu, harus diganti titanium akibat tempurungnya retak setelah terkena lemparan batu pendemo, saat mengawal massa aksi di Mapolres Karawang.

Beberapa hari setelah demonstrasi ricuh berakhir, dengan kondisi kepala masih diperban dan belum dapat berjalan dengan lancar, Sandy yang duduk di atas kursi roda mendapatkan penghargaan dari Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Setiawan.

Dalam upacara Kenaikan Pangkat Luar Biasa di Mapolda Jabar, Senin (8/9/2025), Sandy naik pangkat dari ajun inspektur polisi satu (Aiptu) menjadi inspektur polisi dua atau Ipda.

Seusai penganugerahan Sandy mengisahkan, dalam aksi demo yang berakhir rusuh itu, kepala Sandy terkena lemparan batu.

"Kepala terkena lemparan batu atau benda keras pas pengamanan unjuk rasa, itu kejadian Hari Jumat," kata Sandy.

Pada saat itu, Sandy bersama anggota polisi lainnya berjaga di Gerbang Mapolres Larawang, sebelum terkena lemparan batu, ia mendengar suara ledakan dari gerbang yang ia jaga.

"Pada saat itu saya ada di gerbang pengamanan, kemudian tiba-tiba ada bunyi petasan dan lemparan batu, saya terkena," tambahnya.

Saat batu mengenai kepalanya, darah segar keluar dari kepalanya dan Sandy pun diamankan anggota lainnya ke masjid untuk mendapatkan penanganan pertama. Karena luka yang dialami begitu parah, Sandy dilarikan ke rumah sakit, hingga diapun harus dioperasi karena tempurung kepalanya retak.

"Setelah diperiksa, tempurung tengkorak retak dan hancur. Dioperasi di Rumah Sakit Keramat Jati, jadi si tempurung diganti tintanium," jelas Sandy.

Disinggung saat dirinya mendapatkan kenaikan pangkat, Sandy sebut jika dia tetap bersyukur. "Alhamdulillah ada hikmah di balik kejadian ini, bersyukur kepada Allah SWT," ujarnya.

Selain Sandy, ada tiga polisi lain yang juga diganjar kenaikan pangkat oleh Kapolda Kabar di antaranya Nova Bhayangkara anggota Polres Cianjur dari AKP menjadi Kompol, Sherlyta anggota Polda Jabar Putri dari Bripda ke Briptu dan Adzulfaqqor anggota Polres Indramayu dari Bripda ke Briptu.

Karawang | Versitnews.-comSandy Tatiady Koswara mengalami pecah tempurung kepala dalam aksi demonstrasi yang berakhir rusuh di Kabupaten Kabupaten Karawang, 29 Agustus 2025 lalu.

Tempurung kepala anggota Polres Karawang itu, harus diganti titanium akibat tempurungnya retak setelah terkena lemparan batu pendemo, saat mengawal massa aksi di Mapolres Karawang.

Beberapa hari setelah demonstrasi ricuh berakhir, dengan kondisi kepala masih diperban dan belum dapat berjalan dengan lancar, Sandy yang duduk di atas kursi roda mendapatkan penghargaan dari Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Setiawan.

Dalam upacara Kenaikan Pangkat Luar Biasa di Mapolda Jabar, Senin (8/9/2025), Sandy naik pangkat dari ajun inspektur polisi satu (Aiptu) menjadi inspektur polisi dua atau Ipda.

Seusai penganugerahan Sandy mengisahkan, dalam aksi demo yang berakhir rusuh itu, kepala Sandy terkena lemparan batu.

"Kepala terkena lemparan batu atau benda keras pas pengamanan unjuk rasa, itu kejadian Hari Jumat," kata Sandy.

Pada saat itu, Sandy bersama anggota polisi lainnya berjaga di Gerbang Mapolres Larawang, sebelum terkena lemparan batu, ia mendengar suara ledakan dari gerbang yang ia jaga.

"Pada saat itu saya ada di gerbang pengamanan, kemudian tiba-tiba ada bunyi petasan dan lemparan batu, saya terkena," tambahnya.

Saat batu mengenai kepalanya, darah segar keluar dari kepalanya dan Sandy pun diamankan anggota lainnya ke masjid untuk mendapatkan penanganan pertama. Karena luka yang dialami begitu parah, Sandy dilarikan ke rumah sakit, hingga diapun harus dioperasi karena tempurung kepalanya retak.

"Setelah diperiksa, tempurung tengkorak retak dan hancur. Dioperasi di Rumah Sakit Keramat Jati, jadi si tempurung diganti tintanium," jelas Sandy.

Disinggung saat dirinya mendapatkan kenaikan pangkat, Sandy sebut jika dia tetap bersyukur. "Alhamdulillah ada hikmah di balik kejadian ini, bersyukur kepada Allah SWT," ujarnya.

Selain Sandy, ada tiga polisi lain yang juga diganjar kenaikan pangkat oleh Kapolda Kabar di antaranya Nova Bhayangkara anggota Polres Cianjur dari AKP menjadi Kompol, Sherlyta anggota Polda Jabar Putri dari Bripda ke Briptu dan Adzulfaqqor anggota Polres Indramayu dari Bripda ke Briptu.

Dinding Hebel Tanpa Plester, Tiang Baja Dipertanyakan Pembangunan Gedung Serbaguna di Desa Warungbambu Tuai Kritik‎

Dinding Hebel Tanpa Plester, Tiang Baja Dipertanyakan Pembangunan Gedung Serbaguna di Desa Warungbambu Tuai Kritik‎

VERSIT NEWS   

‎Karawang Timur — Pembangunan gedung serbaguna sekaligus rehabilitasi/peningkatan Balai Pemasyarakatan di Desa Warungbambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, menuai sorotan dari aktivis setempat. Proyek yang dibiayai dari Dana Desa (DD) Tahap 1 tahun anggaran 2025 senilai Rp423.040.164 itu dinilai memiliki sejumlah kejanggalan teknis.

‎

‎Aktivis Ahmad Muslim mengungkapkan keprihatinannya terkait kualitas pekerjaan, khususnya pada dinding hebel yang hanya diaci semen tanpa plester sebelumnya.

‎

‎Seharusnya, dinding hebel itu diplester terlebih dahulu sebelum diaci. Ini penting untuk menambah kekuatan dan ketahanan bangunan,” ujar Muslim, Senin (8/9/25).

‎

‎Selain itu, ia juga mempertanyakan pemilihan bahan konstruksi pada struktur utama bangunan.

‎

‎Untuk pemasangan tiang baja berukuran INF 15 cm, yang seharusnya idealnya  pakai besi WF atau H- ukuran 25 cm yang jelas-jelas lebih kokoh dan terjamin kuat, sementara perkiraan anggaran 423 juta, tetapi RAB,sementara baru menghasilkan  biaya sebesar, 296 juta, tambahnya.

‎

‎Senada, aktivis lain, Ade Balok, turut mengkritisi tingginya dinding hebel yang mencapai 7 hingga 8 meter. Menurutnya, tanpa konstruksi pendukung yang memadai, kondisi ini bisa membahayakan.

‎

‎Kami khawatir kalau tidak diperkuat dengan benar, bisa saja ambruk. Ini bukan soal estetika, tapi keselamatan,” tegas Ade.

‎

‎Ia juga menyoroti pekerjaan pada kolom utama bangunan yang menurutnya tidak sesuai standar.

‎

‎Di tiap kolom utama itu harusnya dicor. Jangan cuma pakai besi telanjang. Harusnya dibungkus cor agar terlihat rapi dan tentunya lebih kuat,” lanjutnya.

‎

‎Pembangunan gedung ini direncanakan rampung dalam waktu 90 hari. Meski begitu, dengan adanya berbagai temuan dan kritik dari warga dan aktivis, diharapkan ada evaluasi dari pihak pelaksana maupun pengawas proyek demi menjamin mutu serta keselamatan bangunan ke depan.

‎

Penulis: Ferimaulana 

‎Karawang Timur — Pembangunan gedung serbaguna sekaligus rehabilitasi/peningkatan Balai Pemasyarakatan di Desa Warungbambu, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, menuai sorotan dari aktivis setempat. Proyek yang dibiayai dari Dana Desa (DD) Tahap 1 tahun anggaran 2025 senilai Rp423.040.164 itu dinilai memiliki sejumlah kejanggalan teknis.

‎

‎Aktivis Ahmad Muslim mengungkapkan keprihatinannya terkait kualitas pekerjaan, khususnya pada dinding hebel yang hanya diaci semen tanpa plester sebelumnya.

‎

‎Seharusnya, dinding hebel itu diplester terlebih dahulu sebelum diaci. Ini penting untuk menambah kekuatan dan ketahanan bangunan,” ujar Muslim, Senin (8/9/25).

‎

‎Selain itu, ia juga mempertanyakan pemilihan bahan konstruksi pada struktur utama bangunan.

‎

‎Untuk pemasangan tiang baja berukuran INF 15 cm, yang seharusnya idealnya  pakai besi WF atau H- ukuran 25 cm yang jelas-jelas lebih kokoh dan terjamin kuat, sementara perkiraan anggaran 423 juta, tetapi RAB,sementara baru menghasilkan  biaya sebesar, 296 juta, tambahnya.

‎

‎Senada, aktivis lain, Ade Balok, turut mengkritisi tingginya dinding hebel yang mencapai 7 hingga 8 meter. Menurutnya, tanpa konstruksi pendukung yang memadai, kondisi ini bisa membahayakan.

‎

‎Kami khawatir kalau tidak diperkuat dengan benar, bisa saja ambruk. Ini bukan soal estetika, tapi keselamatan,” tegas Ade.

‎

‎Ia juga menyoroti pekerjaan pada kolom utama bangunan yang menurutnya tidak sesuai standar.

‎

‎Di tiap kolom utama itu harusnya dicor. Jangan cuma pakai besi telanjang. Harusnya dibungkus cor agar terlihat rapi dan tentunya lebih kuat,” lanjutnya.

‎

‎Pembangunan gedung ini direncanakan rampung dalam waktu 90 hari. Meski begitu, dengan adanya berbagai temuan dan kritik dari warga dan aktivis, diharapkan ada evaluasi dari pihak pelaksana maupun pengawas proyek demi menjamin mutu serta keselamatan bangunan ke depan.

‎

Penulis: Ferimaulana 

Sambut Gebyar HUT Ke-24 Partai Demokrat, DPC Karawang Gelar Ragam Bakti Sosial Peringatan HUT ke-24 Partai Demokrat, Dimeriahkan Dengan Bakti Sosial di Lapangan Sepak Bola Sukaluyu

Sambut Gebyar HUT Ke-24 Partai Demokrat, DPC Karawang Gelar Ragam Bakti Sosial Peringatan HUT ke-24 Partai Demokrat, Dimeriahkan Dengan Bakti Sosial di Lapangan Sepak Bola Sukaluyu

VERSIT NEWS   

‎karawang | Versitnews.com,Minggu 7 September 2025 — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Partai Demokrat, digelar kegiatan bakti sosial yang mencakup pelayanan cek kesehatan gratis untuk bayi dan balita, donor darah bekerja sama dengan PMI dan RS IZZA Cikampek. Kegiatan ini dilaksanakan di Lapangan Bola Sukaluyu, Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur,, Kabupaten Karawang.

‎‎Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Wakil Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Dr. Cellica Nurrachadiana, anggota DPRD Kabupaten Karawang, H. Oma Miharja, serta Kepala Desa Sukaluyu selaku tuan rumah, Hj. Lina Herlina.

‎

‎Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat sekitar dan menjadi bentuk nyata kepedulian Partai Demokrat terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

‎

‎Anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Dapil 6, Suci Nurwinda, S.Pd., M.AP., menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia juga mengucapkan selamat atas perayaan HUT ke-46 Desa Sukaluyu dan HUT ke-24 Partai Demokrat.

‎

‎Semoga ke depan, Partai Demokrat semakin kuat dan solid bersama seluruh kader di berbagai tingkatan. Kegiatan ini membuktikan bahwa Demokrat hadir dan bekerja untuk rakyat," ujar Suci.

‎

"InsyaAllah, kegiatan yang digelar di Bulan September Minggu Pertama. Ini juga selaras dengan arahan dan petunjuk dari Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah Jawa Barat. Mudah-mudahan, semua rangkaian kegiatan berjalan lancar dan sukses,” pungkas Suci. 

‎Hal senada disampaikan oleh anggota DPRD Dapil 6 lainnya, Dedi indrasetiwan ,SE, yang turut mengapresiasi inisiatif kegiatan sosial ini sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat.

‎

‎Perayaan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antara kader dan masyarakat, tetapi juga menegaskan komitmen Partai Demokrat dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Bakti sosial ini tidak hanya memberikan layanan kesehatan gratis dan donor darah, tapi juga menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara Partai Demokrat dan masyarakat Karawang.

Banyak warga merasa sangat terbantu, terutama mengingat terbatasnya akses layanan kesehatan bagi sebagian orang.

Melalui perayaan HUT ke-24 ini, Partai Demokrat ingin menekankan kembali

perannya sebagai wadah perjuangan rakyat.

Mereka berharap peringatan ulang tahun ini dapat menjadi pengingat akan pentingnya gotong-royong dalam menghadapi tantangan sosial, serta memperkuat keyakinan bahwa politik dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat

Penulis:Ferimaulana 

‎

‎karawang | Versitnews.com,Minggu 7 September 2025 — Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-24 Partai Demokrat, digelar kegiatan bakti sosial yang mencakup pelayanan cek kesehatan gratis untuk bayi dan balita, donor darah bekerja sama dengan PMI dan RS IZZA Cikampek. Kegiatan ini dilaksanakan di Lapangan Bola Sukaluyu, Desa Sukaluyu, Kecamatan Telukjambe Timur,, Kabupaten Karawang.

‎‎Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Wakil Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono, anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Dr. Cellica Nurrachadiana, anggota DPRD Kabupaten Karawang, H. Oma Miharja, serta Kepala Desa Sukaluyu selaku tuan rumah, Hj. Lina Herlina.

‎

‎Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat sekitar dan menjadi bentuk nyata kepedulian Partai Demokrat terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

‎

‎Anggota DPRD Kabupaten Karawang dari Dapil 6, Suci Nurwinda, S.Pd., M.AP., menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini. Ia juga mengucapkan selamat atas perayaan HUT ke-46 Desa Sukaluyu dan HUT ke-24 Partai Demokrat.

‎

‎Semoga ke depan, Partai Demokrat semakin kuat dan solid bersama seluruh kader di berbagai tingkatan. Kegiatan ini membuktikan bahwa Demokrat hadir dan bekerja untuk rakyat," ujar Suci.

‎

"InsyaAllah, kegiatan yang digelar di Bulan September Minggu Pertama. Ini juga selaras dengan arahan dan petunjuk dari Dewan Pimpinan Pusat dan Dewan Pimpinan Daerah Jawa Barat. Mudah-mudahan, semua rangkaian kegiatan berjalan lancar dan sukses,” pungkas Suci. 

‎Hal senada disampaikan oleh anggota DPRD Dapil 6 lainnya, Dedi indrasetiwan ,SE, yang turut mengapresiasi inisiatif kegiatan sosial ini sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap masyarakat.

‎

‎Perayaan ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antara kader dan masyarakat, tetapi juga menegaskan komitmen Partai Demokrat dalam memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Bakti sosial ini tidak hanya memberikan layanan kesehatan gratis dan donor darah, tapi juga menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan antara Partai Demokrat dan masyarakat Karawang.

Banyak warga merasa sangat terbantu, terutama mengingat terbatasnya akses layanan kesehatan bagi sebagian orang.

Melalui perayaan HUT ke-24 ini, Partai Demokrat ingin menekankan kembali

perannya sebagai wadah perjuangan rakyat.

Mereka berharap peringatan ulang tahun ini dapat menjadi pengingat akan pentingnya gotong-royong dalam menghadapi tantangan sosial, serta memperkuat keyakinan bahwa politik dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat

Penulis:Ferimaulana 

‎

Menuntut Keadilan & Transfaransi Dalam Rekrutmen Karyawan RSUD Rengasdengklok‎

Menuntut Keadilan & Transfaransi Dalam Rekrutmen Karyawan RSUD Rengasdengklok‎

VERSIT NEWS   

‎Karawang, 8 September, 2025, -

‎Masih hangat dalam ingatan polemik ujaran Merendahkan HRD PT FCC dalam menilai kualitas tenaga kerja masyarakat Karawang, sekarang muncul lagi masalah yang memicu rasa ketidakadilan dalam perekrutan tenaga kerja bagi masyarakat Karawang.

‎

‎Pembangunan RSUD Rengasdengklok tentunya sangat membanggakan sebagai bentuk perhatian Pemerintah Daerah Karawang dalam pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat khususnya di daerah Rengasdengklok dan sekitarnya serta umumnya untuk masyarakat disekitaran dapil 2 & dapil 3.

‎

‎Tetapi yang sangat disayangkan, Pemerintah Daerah Karawang yang dalam hal ini Dinas Kesehatan tidak peka dan transfaran dalam perekrutan tenaga kerjanya terutama dalam mengakomodir tenaga kerja bagi masyarakat Karawang sendiri khususnya di daerah Rengasdengklok & kecamatan sekitarnya.

‎

‎Khusus untuk tenaga medis seperti Perawat, Bidan maupun Dokter banyak sekali di masyarakat Karawang sendiri setiap tahunnya lulusannya yang belum terserap oleh dunia kerja di bidangnya.

‎

‎Bidang kesehatan merupakan salah satu profesi yg didambakan oleh generasi muda khususnya di daerah Karawang, apalagi orang para orang tua yang telah bersusah payah mengeluarkan biaya menyekolahkan anaknya di bidang kesehatan agar bisa bekerja, apalagi untuk ukuran bisa bekerja di instansi pemerintah seperti RSUD merupakan suatu prestis tersendiri.

‎

‎Senada dengan hal tersebut, Nana Nurhusna, Mantan Anggota DPRD Karawang berpendapat seharusnya konsistensi Bupati serta Dinas Kesehatan ditunjukan dalam hal ini, ingat Perda no 01 tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan, disitu tercantum keberpihakan Pemerintah Daerah Karawang dalam masalah ketenagakerjaan bagi masyarakat Karawang.

‎

‎Nana,

‎Karawang, 8 September, 2025, -

‎Masih hangat dalam ingatan polemik ujaran Merendahkan HRD PT FCC dalam menilai kualitas tenaga kerja masyarakat Karawang, sekarang muncul lagi masalah yang memicu rasa ketidakadilan dalam perekrutan tenaga kerja bagi masyarakat Karawang.

‎

‎Pembangunan RSUD Rengasdengklok tentunya sangat membanggakan sebagai bentuk perhatian Pemerintah Daerah Karawang dalam pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat khususnya di daerah Rengasdengklok dan sekitarnya serta umumnya untuk masyarakat disekitaran dapil 2 & dapil 3.

‎

‎Tetapi yang sangat disayangkan, Pemerintah Daerah Karawang yang dalam hal ini Dinas Kesehatan tidak peka dan transfaran dalam perekrutan tenaga kerjanya terutama dalam mengakomodir tenaga kerja bagi masyarakat Karawang sendiri khususnya di daerah Rengasdengklok & kecamatan sekitarnya.

‎

‎Khusus untuk tenaga medis seperti Perawat, Bidan maupun Dokter banyak sekali di masyarakat Karawang sendiri setiap tahunnya lulusannya yang belum terserap oleh dunia kerja di bidangnya.

‎

‎Bidang kesehatan merupakan salah satu profesi yg didambakan oleh generasi muda khususnya di daerah Karawang, apalagi orang para orang tua yang telah bersusah payah mengeluarkan biaya menyekolahkan anaknya di bidang kesehatan agar bisa bekerja, apalagi untuk ukuran bisa bekerja di instansi pemerintah seperti RSUD merupakan suatu prestis tersendiri.

‎

‎Senada dengan hal tersebut, Nana Nurhusna, Mantan Anggota DPRD Karawang berpendapat seharusnya konsistensi Bupati serta Dinas Kesehatan ditunjukan dalam hal ini, ingat Perda no 01 tahun 2011 tentang Ketenagakerjaan, disitu tercantum keberpihakan Pemerintah Daerah Karawang dalam masalah ketenagakerjaan bagi masyarakat Karawang.

‎

‎Nana,

Kekecewaan Masyarakat Karawang Terhadap Sistem Rekrutmen Calon Tenaga Kerja Si RSUD Rengasdengklok

Kekecewaan Masyarakat Karawang Terhadap Sistem Rekrutmen Calon Tenaga Kerja Si RSUD Rengasdengklok

VERSIT NEWS   

Karawang | Versitnews.com-Sejumlah warga Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang Jawa Barat, mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap sistem rekrutmen calon tenaga kerja di RSUD Rengasdengklok, Kabupaten Karawang. Proses seleksi dinilai tidak transparan dan tidak memprioritaskan warga lokal.

Padahal, jumlah sarjana di bidang kesehatan di wilayah Rengasdengklok relatif terbatas, dan bisa di hitung dengan jari. Namun, justru mereka tidak banyak terserap dalam penerimaan tenaga kerja rumah sakit tersebut. Warga menilai pihak manajemen RSUD lebih banyak merekrut tenaga kerja dari luar daerah Karawang.

Dari total 375 pemberkasan seleksi penerimaan calon tenaga kerja di RSUD Rengasdengklok, diperkirakan hanya ada 20-30 calon tenaga kerja asal Karawang yang masuk dalam daftar seleksi penerimaan calon pegawai di RSUD Rengasdengklok. 

Endang macan kumbang, salah satu warga dan juga seorang kepala desa mengaku kecewa, “Kami kecewa, harusnya ada prioritas untuk warga sekitar, apalagi banyak lulusan kesehatan dari Rengasdengklok yang layak bekerja di rumah sakit ini,” ungkapnya.

Jika memang pihak RSUD Rengasdengklok, tak mau memberikan pernyataan resmi disertai bukti penerimaan tenaga kerja dengan penerimaan tenaga kerja yang memprioritaskan putra Karawang, maka masyarakat Rengasdengklok berencana akan menggelar aksi unjuk rasa di depan RSUD Rengasdengklok. 

Masyarakat berharap Bupati Karawang menepati janji politiknya untuk memprioritaskan putra-putri daerah, dalam perekrutan tenaga kerja, salah satunya bisa bekerja di RSUD Rengasdengklok. Warga menegaskan, peluang kerja di fasilitas kesehatan pemerintah seharusnya bisa menjadi kesempatan bagi tenaga kesehatan lokal untuk mengabdi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karawang.

Karawang | Versitnews.com-Sejumlah warga Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang Jawa Barat, mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap sistem rekrutmen calon tenaga kerja di RSUD Rengasdengklok, Kabupaten Karawang. Proses seleksi dinilai tidak transparan dan tidak memprioritaskan warga lokal.

Padahal, jumlah sarjana di bidang kesehatan di wilayah Rengasdengklok relatif terbatas, dan bisa di hitung dengan jari. Namun, justru mereka tidak banyak terserap dalam penerimaan tenaga kerja rumah sakit tersebut. Warga menilai pihak manajemen RSUD lebih banyak merekrut tenaga kerja dari luar daerah Karawang.

Dari total 375 pemberkasan seleksi penerimaan calon tenaga kerja di RSUD Rengasdengklok, diperkirakan hanya ada 20-30 calon tenaga kerja asal Karawang yang masuk dalam daftar seleksi penerimaan calon pegawai di RSUD Rengasdengklok. 

Endang macan kumbang, salah satu warga dan juga seorang kepala desa mengaku kecewa, “Kami kecewa, harusnya ada prioritas untuk warga sekitar, apalagi banyak lulusan kesehatan dari Rengasdengklok yang layak bekerja di rumah sakit ini,” ungkapnya.

Jika memang pihak RSUD Rengasdengklok, tak mau memberikan pernyataan resmi disertai bukti penerimaan tenaga kerja dengan penerimaan tenaga kerja yang memprioritaskan putra Karawang, maka masyarakat Rengasdengklok berencana akan menggelar aksi unjuk rasa di depan RSUD Rengasdengklok. 

Masyarakat berharap Bupati Karawang menepati janji politiknya untuk memprioritaskan putra-putri daerah, dalam perekrutan tenaga kerja, salah satunya bisa bekerja di RSUD Rengasdengklok. Warga menegaskan, peluang kerja di fasilitas kesehatan pemerintah seharusnya bisa menjadi kesempatan bagi tenaga kesehatan lokal untuk mengabdi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat karawang.

Warga Karawang berencana menggelar unjuk rasa di RSUD Rengasdengklok.

Warga Karawang berencana menggelar unjuk rasa di RSUD Rengasdengklok.

VERSIT NEWS   

Karawang|Versitnews.com-Warga Karawang berencana menggelar unjuk rasa di RSUD Rengasdengklok terkait dugaan kecurangan dalam proses rekrutmen tenaga kesehatan. Berikut adalah ringkasan dari situasi yang terjadi.

Ancaman ini muncul karena adanya dugaan kecurangan dalam proses rekrutmen tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut.

Seorang warga bernama Endang Macan Kumbang mengungkapkan kekecewaannya setelah anaknya gagal lolos seleksi. 

Ia menuding bahwa proses rekrutmen tidak transparan dan memprioritaskan pelamar dari luar Karawang, padahal pihak pemerintah setempat sebelumnya menjanjikan untuk memprioritaskan warga pribumi atau lokal.

 "Warga meminta pihak RSUD untuk menunjukkan data verifikasi berkas secara terbuka, termasuk alamat dan KTP para pelamar yang diterima.

Kejanggalan pada data pelamar: Ditemukannya nama ganda dan alamat email dobel dalam pengumuman hasil seleksi, yang dianggap sebagai bukti ketidakcermatan panitia.

"Endang merasa bahwa janji pemerintah untuk memprioritaskan warga setempat tidak terpenuhi karena banyak pelamar yang diterima justru berasal dari luar Karawang.

Hingga saat ini, pihak RSUD Rengasdengklok maupun Dinas Kesehatan Karawang belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan kecurangan dan ancaman unjuk rasa tersebut.

Sebelumnya, Bupati Karawang Aep Syaepuloh telah menegaskan bahwa proses rekrutmen di RSUD Rengasdengklok harus transparan dan bebas dari praktik pungutan liar. Ia juga menyebutkan bahwa warga sekitar akan diprioritaskan, terutama untuk posisi non-medis, namun tetap berdasarkan kompetensi.

Situasi ini mencerminkan ketidakpuasan warga terhadap proses rekrutmen yang dianggap tidak adil dan tidak transparan. Unjuk rasa yang direncanakan menjadi bentuk protes untuk menuntut kejelasan dan keadilan dalam seleksi tenaga kesehatan di daerah mereka.

Feri Maulana 

Karawang|Versitnews.com-Warga Karawang berencana menggelar unjuk rasa di RSUD Rengasdengklok terkait dugaan kecurangan dalam proses rekrutmen tenaga kesehatan. Berikut adalah ringkasan dari situasi yang terjadi.

Ancaman ini muncul karena adanya dugaan kecurangan dalam proses rekrutmen tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut.

Seorang warga bernama Endang Macan Kumbang mengungkapkan kekecewaannya setelah anaknya gagal lolos seleksi. 

Ia menuding bahwa proses rekrutmen tidak transparan dan memprioritaskan pelamar dari luar Karawang, padahal pihak pemerintah setempat sebelumnya menjanjikan untuk memprioritaskan warga pribumi atau lokal.

 "Warga meminta pihak RSUD untuk menunjukkan data verifikasi berkas secara terbuka, termasuk alamat dan KTP para pelamar yang diterima.

Kejanggalan pada data pelamar: Ditemukannya nama ganda dan alamat email dobel dalam pengumuman hasil seleksi, yang dianggap sebagai bukti ketidakcermatan panitia.

"Endang merasa bahwa janji pemerintah untuk memprioritaskan warga setempat tidak terpenuhi karena banyak pelamar yang diterima justru berasal dari luar Karawang.

Hingga saat ini, pihak RSUD Rengasdengklok maupun Dinas Kesehatan Karawang belum memberikan klarifikasi resmi terkait tudingan kecurangan dan ancaman unjuk rasa tersebut.

Sebelumnya, Bupati Karawang Aep Syaepuloh telah menegaskan bahwa proses rekrutmen di RSUD Rengasdengklok harus transparan dan bebas dari praktik pungutan liar. Ia juga menyebutkan bahwa warga sekitar akan diprioritaskan, terutama untuk posisi non-medis, namun tetap berdasarkan kompetensi.

Situasi ini mencerminkan ketidakpuasan warga terhadap proses rekrutmen yang dianggap tidak adil dan tidak transparan. Unjuk rasa yang direncanakan menjadi bentuk protes untuk menuntut kejelasan dan keadilan dalam seleksi tenaga kesehatan di daerah mereka.

Feri Maulana