TOBA – Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Toba kembali menjadi sorotan. Lembaga yang seharusnya menjadi jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat itu dinilai belum mampu menjalankan fungsi utamanya secara maksimal.
Di tengah derasnya kebutuhan publik akan informasi yang cepat, terbuka, dan akurat, Kominfo Toba justru dianggap seperti “mandul” dalam melahirkan arus informasi yang sehat.
Informasi publik yang semestinya menjadi hak masyarakat, kerap terasa tersendat dan bahkan nyaris tak terdengar.
Ironisnya, di balik kondisi tersebut, hubungan yang tampak akrab dengan kalangan tertentu justru menimbulkan kesan bahwa komunikasi berjalan baik hanya pada lingkaran terbatas.
Bagi sebagian pihak mungkin terlihat bersahabat, namun bagi publik luas, yang dibutuhkan bukan sekadar keakraban, melainkan keterbukaan informasi yang adil dan merata.
Persoalan ini sebenarnya bukan soal siapa yang memimpin atau siapa yang dekat dengan siapa.
Ini adalah soal kepentingan publik. Masyarakat berhak mendapatkan informasi yang jelas, transparan, dan profesional dari lembaga yang memang dibentuk untuk itu.
Ketika informasi publik tidak mengalir sebagaimana mestinya, maka pertanyaan pun mulai muncul: apakah Kominfo masih menjalankan fungsinya, atau hanya sekadar menjadi papan nama birokrasi tanpa denyut kerja yang nyata?
Pada akhirnya, publik hanya bisa menunggu.
Menunggu apakah Kominfo Toba mampu kembali “bangkit”, berdiri tegak menjalankan tugasnya, atau justru membiarkan ruang informasi tetap kosong.
Selebihnya, biarlah para pemangku kepentingan yang menjawab dan mengisi sendiri(...)yang kini mulai menjadi pertanyaan besar di tengah masyarakat.
