masukkan script iklan disini
Karawang – Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Jumat (28/11/2025) untuk menindaklanjuti surat permohonan audiensi dari BUMDes Sukses Sejahtera Kalihurip terkait persoalan ketenagakerjaan dengan PT Nippon Konpo Indonesia (NKI). RDP ini digelar di ruang rapat DPRD Karawang dan dihadiri oleh Kepala Desa Kalihurip, perwakilan perusahaan, serta pendamping dari LSM Barak Indonesia.
Kepala Desa Kalihurip, Jajang Herman, menyayangkan jalannya audiensi yang dinilai tidak menyentuh pokok persoalan. Ia menyebut perwakilan perusahaan yang hadir hanyalah tim kuasa hukum, bukan pihak direksi yang bisa mengambil keputusan.
“Sayang seribu sayang, yang datang justru para pengacara. Sementara yang bisa menjawab dan memutus persoalan seharusnya direksi,” tegas Jajang.
Senada dengan itu, Sutedjo, Ketua LSM Barak Indonesia yang turut hadir sebagai pendamping desa, menyoroti tidak seimbangnya penjelasan hukum yang disampaikan kuasa hukum perusahaan.
“Undang-undang yang menguntungkan perusahaan dibacakan terus, sementara aturan yang membela hak masyarakat tidak disebut. Kalau begini terus, kita akan sulit capai solusi,” ujarnya.
Sutedjo menegaskan bahwa jika persoalan ini tidak segera ditangani dengan serius, pihaknya tidak segan mendorong langkah hukum bahkan penghentian aktivitas perusahaan jika terbukti melanggar aturan ketenagakerjaan.
RDP ditutup dengan kesimpulan bahwa DPRD Komisi IV akan kembali menggelar pertemuan lanjutan dengan catatan penting: direksi PT NKI harus hadir langsung agar dialog berjalan konstruktif dan menghasilkan solusi yang berpihak pada kepentingan warga Kalihurip.
(Red)
