masukkan script iklan disini
Selain perizinan, ia juga menekankan pentingnya kepatuhan pajak. Setiap pelaku usaha, lanjut Didin, diarahkan untuk memiliki NPWP daerah agar kontribusi pajak dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Karawang.
“Setelah ada izin, baru kita arahkan agar punya NPWP daerah. Pajak ini kan untuk pembangunan. Memang 100% tidak masuk daerah, karena 30% masuk provinsi. Tapi setidaknya, daerah kita juga ikut merasakan manfaatnya,” jelasnya.
Lebih jauh, Didin menambahkan bahwa Pemkab Karawang juga akan memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk aparat penegak hukum dan pemerintah desa, dalam pengelolaan kekayaan daerah seperti air bawah tanah dan potensi ekonomi lainnya.
“Kami akan kolaborasi dengan stakeholder, baik Kapolres, Kajari, maupun Bupati. Insyaallah nanti kita tindak lanjuti bersama,” ucapnya.
Langkah tegas penutupan usaha tanpa izin ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi pelaku usaha di Karawang untuk lebih taat aturan, sekaligus memperkuat peran koperasi dan UKM sebagai motor penggerak ekonomi daerah.
Pemerintah Kabupaten Karawang menyatakan komitmennya untuk terus melakukan pembinaan dan pendampingan kepada seluruh desa di Karawang, agar seluruh elemen pemerintahan desa mampu menjalankan fungsi pelayanan publik dengan lebih profesional dan transparan.
BIMTEK ini juga menjadi wadah untuk mempererat koordinasi antara pemerintah desa dan instansi vertikal, serta membahas tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Penulis: Feri Maulana
