Karawang – Praktik dugaan penimbunan dan penampungan bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar di wilayah sekitar akses Tol Karawang Timur kembali menjadi sorotan tajam publik. Aktivitas yang diduga berkedok usaha tambal ban itu disebut-sebut sudah berlangsung cukup lama dan terkesan berjalan mulus tanpa hambatan berarti dari aparat penegak hukum.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, sejumlah lokasi di sekitar jalur strategis Karawang Timur diduga dijadikan tempat penampungan “kencingan” solar subsidi. Modus operandi para pelaku disebut memanfaatkan kendaraan tertentu untuk membeli solar subsidi dari SPBU secara berulang, lalu dikumpulkan dan diperjualbelikan kembali dengan harga industri demi meraup keuntungan besar.
Ironisnya, salah satu pihak yang disebut sebagai penampung solar subsidi berinisial Sitinjak, saat pernah dikonfirmasi oleh awak media, berdalih bahwa dirinya hanya “pemain kecil-kecilan”. Pernyataan tersebut justru memantik reaksi keras dari berbagai kalangan, sebab praktik penyelewengan BBM subsidi sekecil apa pun tetap merupakan pelanggaran hukum serius yang merugikan negara dan masyarakat kecil.
Ketua DPC Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Kabupaten Karawang, Ferimaulana, secara tegas mengecam maraknya aktivitas dugaan mafia solar subsidi tersebut. Ia menilai lemahnya tindakan aparat penegak hukum justru menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Menurut Ferimaulana, praktik penimbunan dan penampungan solar subsidi bukan hanya sekadar pelanggaran administratif, melainkan bentuk nyata pengkhianatan terhadap hak rakyat kecil yang selama ini bergantung pada subsidi pemerintah.
“Solar subsidi itu diperuntukkan bagi masyarakat kecil, nelayan, petani, dan sektor tertentu yang membutuhkan. Kalau ada oknum yang bermain dan menimbun demi keuntungan pribadi, itu jelas bentuk kejahatan ekonomi yang tidak bisa ditoleransi,” tegas Ferimaulana.
Ia juga mempertanyakan keseriusan aparat penegak hukum (APH) dalam memberantas dugaan mafia BBM subsidi di Karawang. Pasalnya, aktivitas tersebut dinilai sudah menjadi rahasia umum dan disebut berlangsung terang-terangan di lapangan.
“Kalau masyarakat saja bisa tahu lokasi dan modusnya, masa aparat tidak tahu? Ini yang menjadi pertanyaan besar publik. Jangan sampai muncul dugaan adanya pembiaran atau bahkan permainan di belakang layar,” ujarnya dengan nada geram.
Ferimaulana menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal persoalan ini hingga ada tindakan nyata dari aparat berwenang. Ia mendesak kepolisian, Pertamina, hingga BPH Migas turun langsung melakukan penyelidikan mendalam terhadap dugaan jaringan penimbunan solar subsidi di Karawang.
“Jangan hanya pemain kecil yang ditangkap lalu kasus selesai. Bongkar sampai ke akar-akarnya. Siapa pemasoknya, siapa backing-nya, siapa yang menikmati keuntungan besar dari bisnis ilegal ini. Negara tidak boleh kalah dengan mafia BBM,” katanya.
Sorotan terhadap penyalahgunaan solar subsidi di Karawang sendiri bukan tanpa dasar. Dalam beberapa waktu terakhir, aparat kepolisian di Karawang memang sempat mengungkap dugaan penyalahgunaan BBM subsidi menggunakan kendaraan yang telah dimodifikasi. Bahkan ditemukan puluhan pelat nomor berbeda serta tangki modifikasi untuk menampung solar subsidi.
Sejumlah laporan media juga mengungkap adanya dugaan gudang penimbunan solar subsidi di wilayah Karawang yang beroperasi dengan modus pengumpulan BBM dari berbagai SPBU menggunakan metode “ngangsu” atau membeli sedikit demi sedikit secara berulang.
Ferimaulana menambahkan, jika praktik semacam ini terus dibiarkan, maka akan berdampak langsung terhadap distribusi BBM subsidi bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kelangkaan solar subsidi di lapangan, menurutnya, bukan semata karena stok terbatas, tetapi juga akibat adanya permainan oknum yang mengambil keuntungan dari celah distribusi.
“Rakyat kecil sering kesulitan mendapatkan solar subsidi, antre panjang di SPBU, sementara para mafia bisa leluasa mengumpulkan ribuan liter untuk dijual kembali. Ini ironi yang menyakitkan,” ujarnya.
Ia juga meminta pemerintah daerah tidak tutup mata terhadap persoalan tersebut. Sebab menurutnya, praktik mafia BBM tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mencoreng citra Karawang sebagai daerah industri besar yang seharusnya menjunjung tinggi ketertiban hukum.
AKPERSI Kabupaten Karawang pun menyatakan siap bersinergi dengan pihak mana pun untuk membantu mengungkap dugaan praktik mafia solar subsidi di wilayah Karawang Timur dan sekitarnya. Ferimaulana menegaskan pihaknya tidak akan berhenti menyuarakan persoalan tersebut demi kepentingan masyarakat luas.
“Kami akan terus bersuara. Pers tidak boleh takut terhadap mafia. Kalau hukum masih tajam ke bawah dan tumpul ke atas, maka kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum akan semakin runtuh,” pungkasnya.
Red
