masukkan script iklan disini
Karawang — Penolakan terhadap rencana perizinan tempat hiburan Holywings di Kabupaten Karawang kembali menguat. Dua organisasi masyarakat (ormas) Islam, AHIBBA dan Kang MACAN, secara tegas menyatakan sikap menolak keberadaan tempat hiburan tersebut dalam audiensi yang digelar baru-baru ini.
Perwakilan Kang MACAN, Muhammad Robi, menyampaikan penolakan keras terhadap rencana operasional Holywings di Karawang. Ia menilai keberadaan tempat hiburan tersebut tidak sejalan dengan nilai-nilai religius dan sosial masyarakat Karawang.
“Kami dengan tegas menolak adanya tempat hiburan Holywings di Kabupaten Karawang. Ini bukan sekadar persoalan izin, tapi menyangkut moral dan ketertiban sosial,” tegas Robi.
Namun, audiensi tersebut diwarnai kekecewaan. Pihak Dinas PUPR Kabupaten Karawang disebut tidak menemui perwakilan kedua ormas. Menurut keterangan pegawai PUPR, para pejabat terkait sedang berada di luar kota. Alasan tersebut dinilai terkesan menghindar dan tidak menunjukkan itikad baik untuk berdialog.
“Kami sangat menyayangkan sikap pejabat PUPR yang tidak hadir. Ini terkesan menghindari aspirasi umat,” tegas Robi.
Sementara itu, Ketua AHIBBA Karawang, Agus Iman, menyatakan hingga kini belum ada tanggapan resmi atas audiensi yang diajukan. Ia menegaskan penolakan ini didasari prinsip amar nahi mungkar, karena keberadaan tempat hiburan dinilai bertentangan dengan nilai keislaman dan kultur masyarakat Karawang.
“Tidak ada tanggapan sama sekali dari pihak terkait. Jika ini terus dibiarkan, kami siap membawa massa yang lebih besar,” ujar Agus Iman dengan nada keras.
Agus Iman juga mengingatkan pernyataan lama pihak Bupati Karawang yang sebelumnya menyatakan tidak akan mengizinkan operasional tempat hiburan seperti Holywings di wilayah tersebut.
“Dulu pihak bupati jelas menyatakan tidak akan mengizinkan. Kami hanya menagih komitmen itu,” pungkasnya.
Kedua ormas Islam tersebut menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan tidak menutup kemungkinan melakukan aksi lanjutan apabila aspirasi mereka tetap diabaikan oleh pemerintah daerah. Situasi ini berpotensi memicu gejolak sosial jika tidak segera ditangani secara terbuka dan transparan oleh pihak berwenang.
Yusup Supriadi
